Salinan
`
PUTUSAN NOMOR: 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut: Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding; MELAWAN Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi
sekarang
Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti
tertera
dalam
Putusan
Pengadilan
Agama
Depok
Nomor:
576/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 7 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: -
Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
-
Mut’ah sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan harta berupa: 1. Bangunan rumah tinggal seluas 100 m2 yang terletak di atas tanah seluas 200 m2 di Jalan Sidamukti RT. 005 RW. 002, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atas nama Sabirin, dengan batas-batas sebagai berikut: -sebelah Utara
: tanah kosong
-sebelah Selatan : Jalan Entong Kucing Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
-sebelah Barat
: rumah H. Leroni
-sebelah Timur : Jalan setapak; 2. Kredit rumah tinggal yang dikenal dengan perumahan Mega Residen Kelapa Nunggal Cileungsi yang telah terbayar kredit pada Bank Tabungan Negara dan kredit yang sudah dibayar oleh Tergugat sudah 24 bulan dikali perbulannya sebesar Rp 281.250,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp 6.750.000,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 3. 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur seperti tempat tidur, kaca rias, lemari baju; adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat; 5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut; 6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersbut; 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini kepada kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur Kota Madya Dumai, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok; 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; DALAM REKONPENSI: Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi (Tergugat); DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Akta
Permohonan
Banding
Nomor:
576/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 27 September 2010 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 576/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 7 September 2010 pada tanggal 27 September 2010. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2010. Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2011 dan Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2011, masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya; Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Telah Melakukan Inzage Nomor: 576/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tertanggal 15 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 Januari 2011 dan Terbanding telah pula melakukan inzage pada tanggal 15 Desember 2010; Hal 2 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri
dari:
salinan
resmi
Putusan
Pengadilan
Agama
Depok
Nomor:
576/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 07 September 2010, berita acara persidangan, suratsurat bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bahwah ini: DALAM KONPENSI: Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Terhadap hal-hal lainnya Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa tentang perceraian Majelis sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan. Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mut’ah, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, perceraian yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding adalah cerai gugat bukan cerai talak. Berdasarkan Pasal 149 huruf b dan pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami untuk memberi nafkah iddah kepada bekas istrinya jika perceraian itu terjadi karena cerai talak, bukan cerai gugat. Kewajiban itu berkaitan dengan hak suami untuk ruju’ kepada bekas isterinya selama bekas istri menjalani masa iddah. Sayid Sabiq dalam hal ini menyatakan:
Artinya: Dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk” (Fiqhu Al-Sunnah, II, hal. 182-183). Perceraian yang terjadi karena cerai gugat adalah talak ba’in, sehingga bekas suami tidak ada hak rujuk kepada bekas istrinya. Menurut hukum kewajiban untuk memberi nafkah iddah timbul karena adanya hak rujuk, karena hak untuk rujuk dalam cerai gugat tidak Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
ada, maka kewajiban untuk memberi nafkah selama iddah menjadi tidak ada. Oleh karena dalam hal ini Pembanding tidak punya hak untuk rujuk kepada Terbanding, maka Pembanding tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Terbanding. Dengan demikian gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Terbanding tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah, Majelis mengacu pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul”. Sedangkan yang dimaksud dengan mut’ah, menurut Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang ditalak berupa benda atau uang dan lainnya. Sedangkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:
Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. Mepedomani pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 tersebut yang khitab dari ayat itu ditujukan kepada suami yang menalak isterinya, maka kewajiban memberi mut’ah itu dibebankan kepada suami yang menalak isterinya, bukan kepada suami yang digugat cerai oleh isterinya. Dari segi tujuan, pemberian mut’ah untuk menghibur isteri yang ditalak oleh suaminya. Logikanya adalah karena istri yang ditalak pada umumnya merasa berduka sehingga wajar jika diberikan oleh suaminya sesuatu yang diharapkan dapat menghibur atau setidak-tidaknya mengurangi rasa duka. Dalam cerai gugat justru suaminya yang berduka, seharusnya suami yang mendapatkan sesuatu pemberian sebagai penghibur, bukan malah dibebani kewajiban yang hanya menambah kedukaan suami. Oleh karena itu kembali pada ketentuan hukum Islam bahwa suami hanya berkewajiban memberi mut’ah kepada bekas isterinya jika perceraian yang terjadi adalah cerai talak. Karena dalam hal ini perceraian yang terjadi cerai gugat, maka Pembanding tidak punya kewajiban untuk memberi mut’ah kepad Terbanding. Itulah menurut Majelis yang lebih memenuhi rasa keadilan baik dari segi legal justice maupun sosial justice. Dengan demikian gugatan Terbanding tidak beralasan, karena itu gugatannya harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan nafkah iddah dan mut’ah dari Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
Hal 4 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah yang terhutang perharinya sebesar Rp 25.000,00 X 20 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan, “Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memberikan berupa Tergugat hanya bersedia mengenai nafkah lalu selama ini sejumlah Rp 1.500.000,00, maka Majelis Hakim akan menghukum kepada Tergugat agar memberikan nafkah lalu sesuai kesediaan Tergugat”. Pertimbangan tersebut disamping tidak jelas, juga tidak diikuti diktum yang sejalan dengan pertimbangan tersebut, hanya pertimbangan saja tanpa putusan; Menimbang, bahwa menurut Majelis gugatan tersebut tidak jelas dan di dalam persidangan juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan nafkah lampau, mulai kapan Pembanding tidak memberi nafkah dan sampai kapan perhitungan nafkah yang terhutang itu menjadi 20 bulan. Oleh karena gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa I harta bersama berupa bangunan rumah tinggal yang dibangun semasa Penggugat menikah dengan Tergugat, yaitu pada bulan Mei 2009 di atas tanah atas nama Sabirin (Tergugat) sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 548/Sukmajaya/2004 tanggal 10 Agustus 2004, terletak di Jalan Sidamukti RT.005 RW. 002, Keluarahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan batas-batas: -
Sebelah utara
: tanah kosong
-
Sebelah Selatan : Jalan Entong Kucing
-
Sebelah Barat
-
Sebelah Timur : Jalan setapak;
: rumah H. Leroni
Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan: Pertama, Majelis Hakim lebih membebankan tanggung-jawab pembuktian kepada Pembanding, hal itu bertentangan dengan prinsip umum hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 163 HIR; Kedua, Terbanding tidak mampu membuktikan bahwa uang yang dipergunakan untuk membangun rumah tersebut bukan uang gono-gini Pembanding dengan almarhumah istri Pembanding terdahulu; Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Depok cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan;
Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, Majelis terlebih dahulu perlu memberikan batasan tentang pengertian harta bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama; (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masingmasing selama para pihak tidak menentukan lain; Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa harta bersama adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, kecuali harta bawaan dari masing-masing pihak, harta hadiah dan harta warisan yang diperoleh masing-masing pihak selama perkawinan; Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama, Majelis mempertimbangkan bahwa asas pembuktian sebagaimana tersebut dalam pasal 163 HIR. adalah pembuktian berimbang, artinya Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dari berita acara persidangan telah ternyata bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sehingga keberatan Pembanding yang merasa diberikan beban lebih berat dari Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa yang didalilkan Terbanding rumah obyek sengketa dibangun semasa perkawinan Terbanding dengan Pembanding, yaitu pada bulan Mei 2009 dan sebagian uang tabungan Terbanding yang diperoleh sebelum menikah dengan Pembanding. Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa dibangun dengan uang tabungan yang diperoleh Pembanding dengan almarhumah isterinya, pinjam koperasi, hasil penjualan perhiasan emas almarhumah isterinya, dan uang warisan dari orang tuanya sehingga bukan merupakan harta bersama; Bahwa tanah yang di atasnya dibangun rumah tinggal (obyek sengketa I) tidak menjadi sengketa dan berdasarkan bukti P.4 dan T.13 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor: 548/Sukmajaya/2004 tanggal 10 Agustus 2004 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut milik Pembanding yang diperoleh sebelum kawin dengan Terbanding. Karena itu bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari Pembanding; Bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang mendalilkan selama pernikahannya dengan Pembanding, pada bulan Mei 2009 membangun rumah obyek sengketa I telah Hal 6 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
diperkuat dengan bukti P.2 berupa Surat Perintah Kerja tertanggal 29 Mei 2009 dari Pembanding kepada Tarmudi untuk melaksanakan pembangunan rumah tinggal (obyek sengketa I), bukti P.3 berupa Surat Perintah Kerja tertanggal 25 Mei 2009 dari Pembanding kepada E. Supriatna untuk penyediaan satu set kusen utama panel dan lainlain yang tersebut dalam surat tersebut, bukti P.6 berupa foto dari sebagian rumah obyek sengketa I, tidak dibantah oleh Pembanding, tidak membantah dapat dianggap sebagai mengakui. Dengan demikian telah terbukti bahwa rumah obyek sengketa I dibangun selama perkawinan Terbanding dengan Pembanding; Bahwa dari bukti T.1a sampai T.12 kecuali bukti T.3 yang pada pokoknya mengenai perintah kerja, pembelian barang-barang keperluan pembangunan rumah tersebut, dan gaji pekerja, semuanya terjadi sejak bulan Mei 2009 sampai selesai yang masih di tahun 2009. Demikian pula dari catatan Pembanding mengenai Biaya Pembangunan Rumah Mei 2009 yang total sebesar Rp 96.594.400,00 dan keterangan saksi Pembanding yang bernama Budi Santoso bin Sadikin yang menerangkan bahwa sebelum dibangun rumah masih tanah kosong dan waktu membangun Terbanding dengan Pebanding sudah suami isteri, menunjukkan bahwa pembangunan rumah obyek sengketa I terjadi pada bulan Mei 2009 sampai selesai di tahun 2009. Karena perkawinan Terbanding dengan Pembanding terjadi pada tanggal 2 Pebruari 2008, maka bangunan rumah tersebut dibangun selama perkawinan. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa bangunan rumah obyek sengketa I diperoleh selama perkawinan Terbanding dengan Pembanding; Bahwa dalil Terbanding yang menyatakan tabungan Terbanding diperoleh sebelum perkawinannya dengan Pembanding dibuktikan dengan bukti P.11 berupa foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri Buluh Kasap Dumai Nomor Rekening: 108-000480787-3 atas nama Gusna Efridawati (Terbanding), saldo pada tanggal 11 Pebruari 2008 sebesar Rp 53.509.851,36 dan bukti P.12 berupa foto copy Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Buluh Kasap Dumai Timur Nomor Rekening: 00000159-01-00543750-8 atas nama Gusna Efridawatui (Terbanding), saldo pada tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp 30.494.309,00. Kedua bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dan karena Buku Tabungan dikeluarkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang untuk itu, maka mempunyai nilai sebagai akta otentik. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum Terbanding kawin dengan Pembanding telah mempunyai tabungan yang besarnya untuk tabungan di Bank Mandiri Buluh Kasap Dumai sebesar Rp 53.509.851,36 dan di Bank Rakyat Indonesia Buluh Kasap Dumai Timur sebesar Rp 30.494.309,00;
Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Bahwa akan tetapi untuk membuktikan apakah uang sebesar itu sebagian atau seluruhnya
dipergugakan
untuk
pembangunan
rumah
sebagaimana
didalilkan,
Terbanding tidak mangajukan alat-alat bukti yang dengannya dapat membuktikan dalil tersebut. Karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya, maka dalil Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak terbukti; Bahwa tentang adanya pinjaman koperasi sebelum perkawinan, tidak ada masalah antara Terbanding dan Pembanding, yaitu bahwa Pembanding meminjam uang di Koperasi Karyawan Kelompok Gobel pada tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp. 20.000.000,00 yang diterima sebesar Rp 17.471.844,00. Jika dihitung sejak pinjam uang sampai kawin
tenggang waktu selama 7 bulan 10 hari, dari pinjam uang sampai
membangun rumah tenggang waktu selama 1 tahun 9 bulan. Masalahnya dalam tenggang waktu selama itu apakah benar pinjaman uang tersebut untuk bembangun rumah, Pembanding tidak mengajukan alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan dalilnya itu. Karena itu harus dinyatakan bahwa dalil Pembanding tidak terbukti; Bahwa dalil Pembanding mengenai perhiasan emas milik almarhumah istrinya yang dijual untuk keperluan membangun rumah dibuktikan dengan
foto copy nota
pembelian perhiasan emas dari Toko Mas MELATI tanggal/tahun 1997 seharga Rp 548.500,00 dan tanggal 19 Desember 1996 seharga Rp 87.000,00, dari Toko Mas ANTARA tanggal 25 Oktober 2000 seharga Rp 35.000,00 dan tanggal 25 Desember 2000 seharga Rp 150.000,00. Bukti tersebut hanya nota pembelian, lagi pula bukti-bukti yang diajukan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak sah sebagai alat bukti, karena itu tidak perlu dipertimbangkan. Seandainya saja Pembanding mempunyai emasemas tersebut, masalahnya apakah benar telah dijual, kapan dijual, dapat uang berapa dan dalam kaitannya dengan pembangunan rumah sengketa I untuk keperluan apa, Pembanding tidak dapat membuktikannya, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti; Bahwa tentang adanya uang tabungan sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding dan warisan dari orang tuanya yang dipergunakan untuk keperluan membangun rumah juga tidak diajukan alat-alat bukti yang sah sehingga Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya. Karena itu harus dinyatakan bahwa dalil Pembanding tidak terbukti; Bahwa oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa sebagian uang milik pribadinya digunakan untuk membangun rumah obyek sengketa I dan Pembanding juga tidak dapat membuktikan bahwa
rumah obyek sengketa I dibangun dengan
menggunakan uang tabungannya dengan almarhumah istrinya, penjualan perhiasan emas milik almarhumah istrinya, pinjaman koperasi sebelum kawin dengan Terbanding, dan warisan dari orang tuanya, sedangkan fakta yang telah terbukti rumah obyek sengketa I Hal 8 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Terbanding dengan Pembanding, maka sesuai dengan batasan tentang harta bersama yang didasarkan pada ketentuan pasal 35 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, rumah tinggal obyek sengketa I tersebut merupakan harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tinggal obyek sengketa I adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Juli 2010 terhadap obyek sengketa I, terdapat kenyataan-kenyataan: bahwa bangunan rumah nyata adanya, berupa bangunan permanen berukuran 7 m X 15 m, berdiri di atas tanah berukuran 14 m X 15 M, teletak di Kampung Sidamukti RT.005 RW. 002 Keluarahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan batas-batas: - sebelag Utara
: tanah Bu Romlah
- sebelah Timur
: rumah tanah Bapak Dodo
- sebelah Selatan : jalan setapak - sebelah Barat
: rumah Bapak Musliman;
Bahwa oleh karena dalam hal ini putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka harus dipertahankan; Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa II harta bersama berupa rumah tinggal yang dikenal dengan perumahan Mega Residen Kelapa Nunggal Cileungsi, dengan status masih kredit pada Bank Tabungan Negara dan Kredit yang sudah dibayar oleh Tergugat sudah 24 bulan dikali perbulannya sebesar Rp 281.250,00 menjadi sebesar Rp 6.750.000,00, rumah tersebut dibeli secara kredit/mencicil/mengangsur sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai sekarang; Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama. Menurut Majelis putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar. Karena itu Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa gugatan terhadap obyek sengketa tersebut menurut Majelis tidak jelas karena tidak disebutkan secara jelas letaknya, kavling nomor berapa dan dimana perumahan tersebut terletak, kapan angsuran dimulai dan kapan berakhirnya. Karena gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan Terbanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
Hal 9 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa III harta bersama berupa: 1(satu) set perlengkapan kamar tidur seperti tempat tidur, kaca rias, lemari baju senilai Rp 15.000.000,00; Menimbang, bahwa Terbanding tidak memperbaiki gugatannya agar kata “seperti” menjadi jelas sebenarnya barang apa saja yang digugat. Karena Terbanding tidak memperbaiki gugatannya, maka menurut Majelis obyek sengketa III berupa 1(satu) set perlegkapan kamar tidur yang terdiri dari: sebuah tempat tidur, sebuah kaca rias, dan sebuah almari baju; Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu putusannya dapat dipertahankan, akan tetapi Majelis perlu memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan di atas; Menimbang, bahwa adapun mengenai pembagian harta bersama dan hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap telah disetujui oleh Majelis. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan Majelis akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; DALAM REKONPENSI: Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah satu unit mobil Toyota Pick Up Hilux, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi: B. 9309 UN dibeli pada awal tahun 2009 dengan cicilan. Terhadap obyek sengketa tersebut Pembanding mohon agar dijadikan sebagai harta bersama; Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalil Pembanding dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut milik pihak ketiga yang bernama Eli Yanti yang dibeli secara kredit dengan pinjam nama Terbanding, Pembanding tidak mengetahui hal itu karena Terbanding tidak memberitahukannya; Menimbang, bahwa dengan dibantahnya dalil gugatan tersebut, maka Pembanding harus dibebani pembuktian. Ternyata Pembanding tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga dalil gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan. Karena itu gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding telah mengajukan alat bukti surat akta di bawah tangan P.1 berupa Surat Perjanjian tertanggal 26 Januari 2009 antara Eli Yanti dengan Gusna Efridawati yang pokok isinya menerangkan bahwa Eli Yanti sebagai pemilik mobil tersebut sedangkan kepada Gusna Efridawati hanya pinjam nama. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan seuai aslinya karena itu sah sebagai alat bukti. Hal 10 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Karena Pembanding tidak menyangkal kebenaran alat bukti tersebut, maka mempunyai nilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa milik pihak ketiga yang bernama Eli Yanti sehingga bukan sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan tersebut harus ditolak; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut,
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, karena itu semua biaya yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuanketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding; DALAM KONPENSI: Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 576/Pdt.G/2010/ PA.Dpk. tanggal 7 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1431 Hijriyah; DENGAN MENGADILI SENDIRI: 1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Pembanding () terhadap Terbanding (); 3. Menetapkan bahwa harta berupa: 3.1 Bangunan rumah tinggal permanen berukuran 7 m X 15 m berdiri di atas tanah milik Pembanding berukuran 14 m X 15 m, terletak di Kampung Sidamukti RT.005/RW. 002, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan batas-batas: -sebelah Utara
: tanah Bu Romlah
-sebelah Timur
: tanah Bapak Dodo
-sebelah Selatan
: jalan setapak
-sebelah Barat
: rumah Bapak Musliman;
3.2 1(satu) set perlengkapan kamar tidur berupa: sebuah tempat tidur, sebuah kaca rias, dan sebuah almari baju; adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding; Hal 11 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
4. Menyatakan bahwa Terbanding dan Pembanding masing-masing berhak mendapat separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum butir 3.1 dan 3.2; 5. Menghukum Pembanding untuk bersama-sama dengan Terbanding membagi harta bersama tersebut pada diktum butir 3.1 dan 3.2 sedemikian rupa sehingga masing-masing mendapat separoh bagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Terbanding kepada Terbanding; 6. Menyatakan gugatan Terbanding petitum butir 2 sepanjang mengenai obyek sengketa II berupa rumah di Perumahan Mega Residen Kelapa Nunggal Cileungsi dan petitum butir 6 angka 3 mengenai nafkah yang terhutang (madhiyah) tidak dapat diterima; 7. Menolak selain dan selebihnya; 8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kotamadya Dumai
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota
Depok untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONPENSI: Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 576/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 7 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1431 Hijriyah; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000,00 (seratus sebilan puluh satu ribu rupiah); Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Jum’at tanggal 29 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadi Awwal 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H., dan Drs. H. NIKMAT HADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. DEDENG
sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hal 12 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
KETUA MAJELIS
ttd
Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum., HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
Ttd
ttd
Drs.H.MUHTADIN, S.H.,
Drs. H. NIKMAT HADI, S.H., PANITERA PENGGANTI
ttd Drs. DEDE NG Rincian Biaya Perkara: - Biaya ATK, pemberkasan dll
Rp 139.000,00
- Biaya redaksi
Rp
5.000,00
- Biaya meterai
Rp
6.000,00
- Jumlah
Rp 150.000,00
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung, ttd
H. TRI HARYONO, SH.
Hal 13 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
