PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 01/PID.SUS.K/2013/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

------ PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----Nama Lengkap

: Ir. MUHARMAN REGE

Tempat lahir

: Pinang Sori Kab. Tapanuli Tengah

Umur / tanggal lahir

: 51 Tahun / 12 Agustus 1959

Jenis Kelamin

: Laki – laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Jl. Gunung Merapi Blok P No. 72 Lk. IV Kel.

Tanjung Marulak Kec. Rambutan

Kota Tebing Tinggi Agama

: Islam

Pekerjaan

: PNS (Pejabat pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi TA. 2009)

Pendidikan

: Sarjana (S – 1)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Permohonan : 1. Penyidik tanggal 24 Mei 2012 No. Print-03/N.2.14/Fd.1/05/2012 sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan 12 Juni 2012. 2. Perpanjangan

penahanan

tanggal

11

Juni

2012

No.

B-

03/N.2.14/Rt.2/Fd.1/06/2012, sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan 22 Juli 2012.

Hal. 1 dari 50 Hal. Put. N0. 01/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

3. Penuntut

Umum

tanggal

20

Juli

2012

No.

Print-

03/N.2.14/Rt.3.Ft.1/07/2012 sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012. 4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juli 2012 nomor : 38/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012. 5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan

tanggal

01

Agustus

2012

nomor

:

38/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012. 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) nomor : 70/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN tanggal 09 Oktober 2012 sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 23 November 2012. 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) nomor : 192/Pen.Pid/2012/PT.MDN tanggal 12 Nopember 2012 sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d 23 Desember 2012 ; 8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 12 Januari 2013 ; 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan 13 Maret 2013 ;

------ PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;----------------------------------------------- Telah membaca : --------------------------------------------------------------------1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2012 No. Reg.Perkara : PDS-03/Ft.1/TBING/07/2012 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : PRIMAIR : --- Bahwa ia terdakwa Ir.MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota


Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 050/293/DPU/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi untuk kegiatan-kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 050/1032/DPU/2009 tanggal 03 Agustus 2009, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan ALI OMBO (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku

Direktur

PT

SERGAI

PUTRA

sebagai

Pelaksana

Proyek

Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi di Jl.Gunung Leuser/Gunung Agung Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi dengan peruntukan proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang


Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). - Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh ALI OMBO selaku Direktur PT SERGAI PUTRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 050/971/SPMK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 960.400.000,(sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah). - Bahwa

Terdakwa

memiliki

peran

yang

sangat

penting

dalam

pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing yaitu Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya dengan dasar adanya laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi serta Konsultan Pengawas pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga. - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh Terdakwa jangka waktu pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing adalah 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2009 dan menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ALI OMBO selaku Direktur Utama PT SERGAI PUTRA untuk pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari :


No

URAIAN

VOLUME

PEKERJAAN I.

HARGA

JUMLAH

SATUAN (Rp)

HARGA (Rp)

ANALISA

PEKERJAAN PENDAHULUAN

1.

Pengukuran dan

1.00 ls

Dikira

Rp

500.000,-

Rp 500.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp 2.665.000,-

Rp 2.665.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp 350.000,-

Rp

1.00 ls

Dikira

Rp 5.000.000,-

Rp 5.000.000,-

Dikira

Rp

Rp

Pematokan Pembersihan 2.

Lokasi / Penebangan Pohon

3.

Pemindahan Tiang Listrik

4.

350.000,-

Pembuatan papan nama proyek

5.

Mobilisasi / Demobilisasi Photo Dokumentasi

400.000,-

JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN II.

400.000,-

Rp 8.915.000,-

PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN Pelebaran Kiri = 1M. P=1200M Pelebaran Kanan

=

1M.

P=1200M Pengaspalan Jalan P= 435M. L= 4M Galian

Tanah

1.

untuk Pelebaran

840 m3

Analisa

2.

LPB Telfrod

480 m3

3.

LPA Klas A t=12

240 m3

Rp

31.757,-

Rp 26.675.880,-

A1

Rp 267.014,-

Rp 128.166.720,-

K516

Rp 459.830,-

Rp 110.359.200,-


cm 4.

ATB t= 5cm

120 m3

K521

Rp 2.318.728,-

Rp 278.247.360,-

5.

HRS

4.140 m3

K528

Rp

Rp 312.826.680,-

75.562,-

JUMLAH PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN III.

Rp 856.275.840,-

PEKERJAAN LAIN-LAIN Bongkar

1

1.0 ls

Dikira

Rp 150.000,-

Rp

2 m3

Dikira

Rp 3.876.220,-

Rp 7.752.440,-

150.000,-

Pasangan Rusak Cor 2

Beton

Bertulang

JUMLAH PEKERJAAN PLAT BETON

Rp 7.902.440,Jumlah

Rp 873.093.280,-

PPN 10%

Rp 87.309.328,-

Total

Rp 960.402.608,-

Dibulatkan

Rp 960.400.000,-

Terbilang: Sembilan Ratus Juta Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Atas pekerjaan ini, pada bulan Agustus 2009 terjadi addendum untuk proyek ini, dengan rincian:

No

URAIAN

VOLUME

ANALISA

PEKERJAAN I.

HARGA

JUMLAH

SATUAN (Rp)

HARGA (Rp)


1.

Pengukuran

dan

1.00 ls

Dikira

Rp 500.000,-

Rp

500.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp 325.000,-

Rp

325.000,-

Pematokan Pembuatan papan 2.

nama proyek Mobilisasi

/

3.

Demobilisasi

1.00 ls

Dikira

Rp 5.000.000,-

Rp

5.000.000,-

4.

Direksi keet / sewa

1.00 ls

Dikira

Rp 1.200.000,-

Rp

1.200.000,-

gudang


5.

Pembuatan

Shop

1.00 ls

Dikira

Rp 295.000,-

Rp

295.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp

Rp

400.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp

2.665.000,-

drawing dan asbuilt 6. 7.

Drawing Photo

400.000,-

Rp 2.665.000,-

Dokumentasi Pembersihan Lokasi / Penebangan Pohon Pemindahan Tiang Listrik


Rp 10.385.000,-

PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN Pelebaran Kiri / Kanan 1M P = 600M

1.

420 m3

Analisa

240 m3

cm AC

Galian untuk

Tanah

Rp

31.757,- Rp

13.337.940,-

A1

Rp 267.014,- Rp

64.083.360,-

120 m3

K516

Rp 459.830,- Rp

55.179.600,-

1.200 m2

K521

Rp 122.437,- Rp 146.924.400,-

Pelebaran

t= 35cm LPB Telfrod t= 20 2.

cm

3.

LPA Klas A t=10

4.

K541 Rp 279.525.300,PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN Pelebaran Kanan/Kiri 1M, P= 725M Galian

Tanah

362,40 m3

Analisa

Rp

31.757,- Rp 11.598.736,80


untuk Pelebaran t = 30 cm LPB Telford t = 20

241,60 m3

A1

Rp 267.014,- Rp 64.510.582,40

120,80 m3

K516

Rp 459.830,- Rp

3.624 m2

K521

Rp 122.437,- Rp 443.711.688,-

cm LPA Klas A t = 10 cm AC

55.547.646,-

K641 JUMLAH PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN III.

Rp575.278.471,20

REHAB BUBUSAN

1.

Bongkar Pasangan

1.0 ls

Dikira

Rp 150.000,-

Rp

150.000,-

2 m3

Supl.IV

Rp 3.876.220,-

Rp

7.752.440,-

Rp

7.902.440,-

lama Plat Beton 2.

Bertulang

JUMLAH PEKERJAAN PLAT BETON Jumlah

Rp 873.093.280,-

PPN 10%

Rp

Total

Rp 960.400.332,-

Dibulatkan

Rp 960.400.000,-

87.309.328,-


- Bahwa walaupun telah dilakukan Addendum namun kenyataannya pekerjaan fisik dilapangan yang telah dilaksanakan oleh ALI OMBO selaku Direktur Utama PT SERGAI PUTRA tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pengambilan dan penyitaan material aspal yang di bor/core drill per STA pada 10 titik berjarak 100 meter untuk setiap STA pada tanggal 23 Mei 2010 yang dilakukan oleh Saksi Ir.EFFENDI NAPITUPULU.MT dan SUNARDI selaku Pekerja Core Drill dari Politeknik Negeri Medan yang disaksikan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau


Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi (sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 23 Mei 2010). - Bahwa berdasarkan Pengujian Laboratorium pada Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan terhadap 10 titik STA material aspal yang dicore drill tersebut diketahui hasilnya sebagai berikut:

No.

Nama Sample / Titik

Ketebalan

Kadar

(Cm)

Aspal (%)

1.

STA.100/P 600 Kanan

3.87

5.59

2.

STA.100/ P 600 Kiri

3.99

4.51

3.

STA.300/ P 600 Kanan

2.47

5.58

4.

STA.300/ P 600 Kiri

3.66

5.76

5.


2.90

5.37

6.

STA.500/ P 600 Kiri

2.19

5.17

7.

STA.200/ P 725 Kiri

3.58

5.50

8.


3.84

5.40

9.


2.79

5.73

10.

STA.500/ P 725 Kiri

3.88

5.63

11.


2.32

5.50

12.

STA.675/ P 725 Kiri

3.11

5.73

13.


2.60

5.77

14.

STA.720/ P 725 Kiri

3.57

5.71

15.

STA.725/ P 725 Tengah

2.21

5.72

16.


4.96

5.67

17.


2.84

5.36

18.


2.75

4.46

19.


2.79

5.69

20.


2.64

5.78

- Bahwa sesuai dengan hasil Uji Laboratorium terhadap hasil core drill tersebut diperoleh fakta tebal rata-rata keseluruhan Lapisan AC/Asphalt Concrete dari 20 titik yang di bor/core drill hanya 3.15 cm yang seharusnya tebal lapisan AC/Asphalt Concrete tersebut adalah 5 cm,


dan tidak dijumpai material LPB (Lapisan Pondasi Bawah) pada konstruksi Jalan tersebut, sehingga didapat kesimpulan perhitungan kuantitas pekerjaan AC sebagai berikut: Tebal rata-rata sample core drill

= 3.15

Luasan rencana yang diaspal

= 4824 M2

Tebal rencana

= 5 cm

Sehingga dengan ketebalan ini maka volume aktual yang dikerjakan adalah : %kuantitas yang dikerjakan

= 3.15/5 x 100% = 63%

Kekurangan kuantitas

= 100%-63% = 37%

- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun ALI OMBO selaku Direktur Utama PT SERGAI PUTRA justru tetap mengajukan permohonana pencairan dana proyek sebesar 95% atau Pembayaran Tahap II dari nilai proyek sesuai dengan surat Nomor: 23/PT.SP/TT/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Permohonan Termyn 95%-DP 30% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota

Tebing

Tinggi

dengan

melampirkan

Berita

Acara

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan:100% Nomor: 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ALI OMBO, SYAIFUL KHAIRI.ST, ALWANSYAH, Terdakwa Ir.MUHARMAN REGE dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 untuk meyakinkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. - Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir.MUHARMAN REGE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi: “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti


yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih” seharusnya menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor: 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 karena Terdakwa mengetahui jika pekerjaan fisik yang dikerjakan dilapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, akan tetapi sebaliknya Terdakwa Ir.MUHARMAN REGE malah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama

Pekerjaan

Nomor:

900/1.176/PPJ/TT/2009

tanggal

04

Desember 2009 bersama dengan ALI OMBO dan Ir.ULIL FADIL NASUTION.MM seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan. - Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga ALI OMBO selaku Direktur Utama PT SERGAI PUTRA telah menerima pembayaran pekerjaan 95% pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.556.158.909,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: 319/SPM-LS/D.PU/2009) dan menerima pembayaran masa pemeliharaan

5%

pada

tanggal

31

Desember

2009

sebesar

Rp.42.781.454,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu

empat

ratus

lima

puluh

empat

rupiah)

setelah

dilakukan

pemotongan Pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: 319/SPM-LS/D.PU/2009 tanggal 28 Desember 2009) padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 37% berdasarkan hasil perhitungan tekhnis dari Politeknik Negeri Medan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah), hal ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera


Utara Nomor: SR-3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

No. URAIAN 1.

KETERANGAN

Volume pekerjaan AC sesuai dengan

130 m3

Kontrak/addendum (setelah konversi) 2.

Volume realisasi pekerjaa AC sesuai dengan

hasil

pengujian

81,90 m3

dari

Laboratorium Teknik Sipil Politeknik 3.

Negeri Medan (setelah konversi)

4.

Kekurangan volume pekerjaan AC

48.10 m3

3

5.

Harga rata-rata pekerjaan AC per m

6.

Nilai Kekurangan pekerjaan aspal

7.

Nilai pekerjaan LPB Telford yang tidak Rp 281.535.352,41 dikerjakan

Rp

4.543.254,52

Rp 128.593.942,40

Nilai kerugian keuangan negara (5+6)

Rp 347.129.294,81

- Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010. --- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana.-------------------------------------------------------------------------------SUBSIDIAIR :


--- Bahwa ia terdakwa Ir.MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 050/293/DPU/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi untuk kegiatan-kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 050/1032/DPU/2009 tanggal 03 Agustus 2009, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan ALI OMBO (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku

Direktur

PT

SERGAI

PUTRA

sebagai

Pelaksana

Proyek

Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi di Jl.Gunung Leuser/Gunung Agung Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan

atau

turut

serta

melakukan,

dengan

tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)


Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi dengan peruntukan proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). - Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh ALI OMBO selaku Direktur PT SERGAI PUTRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 050/971/SPMK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 960.400.000,(sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah). - Bahwa

Terdakwa

memiliki

peran

yang

sangat

penting

dalam

pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing yaitu Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya dengan dasar adanya laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi serta Konsultan Pengawas pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga. - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh Terdakwa jangka waktu pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing adalah 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2009 dan menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ALI OMBO selaku Direktur Utama PT SERGAI PUTRA untuk pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari:


No

URAIAN

VOLUME

ANALISA

PEKERJAAN I.

HARGA

JUMLAH

SATUAN (Rp)

HARGA (Rp)


1.

Pengukuran dan

1.00 ls

Dikira

Rp

500.000,-

Rp 500.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp 2.665.000,-

Rp 2.665.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp 350.000,-

Rp

1.00 ls

Dikira

Rp 5.000.000,-

Rp 5.000.000,-

Dikira

Rp

Rp

Pematokan Pembersihan 2.

Lokasi / Penebangan Pohon

3.

Pemindahan Tiang Listrik

4.

350.000,-

Pembuatan papan nama proyek

5.

Mobilisasi / Demobilisasi Photo Dokumentasi


400.000,-

400.000,-

Rp 8.915.000,-

PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN Pelebaran Kiri = 1M. P=1200M Pelebaran Kanan

=

1M.

P=1200M Pengaspalan Jalan P= 435M.


L= 4M Galian 1. 2. 3.

Tanah

untuk Pelebaran

840 m3

Analisa

LPB Telfrod

480 m3

LPA Klas A t=12

240 m3

Rp

31.757,-

Rp 26.675.880,-

A1

Rp 267.014,-

Rp 128.166.720,-

K516

Rp 459.830,-

Rp 110.359.200,-

120 m3

K521

Rp 2.318.728,-

Rp 278.247.360,-

4.140 m3

K528

Rp

Rp 312.826.680,-

cm ATB t= 5cm 4. HRS 5.

75.562,-


Rp 856.275.840,-

PEKERJAAN LAIN-LAIN Bongkar

1

1.0 ls

Dikira

Rp 150.000,-

Rp

150.000,-

2 m3

Dikira

Rp 3.876.220,-

Rp 7.752.440,-

Pasangan Rusak Cor 2

Beton

Bertulang

JUMLAH PEKERJAAN PLAT BETON

Rp 7.902.440,Jumlah

Rp 873.093.280,-

PPN 10%

Rp 87.309.328,-

Total

Rp 960.402.608,-

Dibulatkan

Rp 960.400.000,-


Atas pekerjaan ini, pada bulan Agustus 2009 terjadi addendum untuk proyek ini, dengan rincian:

No

URAIAN

VOLUME

ANALISA

PEKERJAAN I.

HARGA

JUMLAH

SATUAN (Rp)

HARGA (Rp)


1.

Pengukuran

dan

1.00 ls

Dikira

Rp 500.000,-

Rp

500.000,-

Pematokan Pembuatan papan


2.

nama proyek Mobilisasi

3. 4.

1.00 ls

Dikira

Rp 325.000,-

Rp

325.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp 5.000.000,-

Rp

5.000.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp

1.200.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp

295.000,-

1.00 ls

Dikira

Rp

400.000,-

Rp

2.665.000,-

/

Demobilisasi Direksi keet / sewa

Rp 1.200.000,-

gudang Pembuatan 5.

Shop

drawing dan asbuilt

Rp 295.000,-

Drawing 6. 7.

Photo

Rp

400.000,-

Rp 2.665.000,-

Dokumentasi

1.00 ls

Dikira

Pembersihan Lokasi / Penebangan Pohon Pemindahan Tiang Listrik

JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN

Rp 10.385.000,-

PEKERJAAN II.

KONSTRUKSI JALAN Pelebaran Kiri / Kanan 1M P = 600M 420 m3

Analisa

240 m3

cm AC

Galian 1.

untuk

Tanah

Rp

31.757,- Rp

13.337.940,-

A1

Rp 267.014,- Rp

64.083.360,-

120 m3

K516

Rp 459.830,- Rp

55.179.600,-

1.200 m2

K521

Rp 122.437,- Rp 146.924.400,-

Pelebaran

t= 35cm LPB Telfrod t= 20 2. 3.

cm LPA Klas A t=10

4.

K541 Rp 279.525.300,PEKERJAAN KONSTRUKSI


JALAN Pelebaran Kanan/Kiri 1M, P= 725M Galian

362,40 m3

Analisa

Rp

241,60 m3

A1

Rp 267.014,- Rp 64.510.582,40

120,80 m3

K516

Rp 459.830,- Rp

3.624 m2

K521

Rp 122.437,- Rp 443.711.688,-

31.757,- Rp 11.598.736,80

Tanah

untuk Pelebaran t = 30 cm LPB Telford t = 20 cm LPA Klas A t = 10 cm AC

K641


55.547.646,-

Rp575.278.471,20

REHAB BUBUSAN

1.

Bongkar Pasangan

1.0 ls

Dikira

Rp 150.000,-

Rp

150.000,-

2 m3

Supl.IV

Rp 3.876.220,-

Rp

7.752.440,-

Rp

7.902.440,-

lama Plat Beton 2.

Bertulang

JUMLAH PEKERJAAN PLAT BETON Jumlah

Rp 873.093.280,-

PPN 10%

Rp

Total

Rp 960.400.332,-

Dibulatkan

Rp 960.400.000,-

87.309.328,-


- Bahwa walaupun telah dilakukan Addendum namun kenyataannya pekerjaan fisik dilapangan yang telah dilaksanakan oleh ALI OMBO selaku Direktur Utama PT SERGAI PUTRA tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pengambilan dan penyitaan material aspal yang di bor/core drill per STA pada 10 titik berjarak 100 meter untuk setiap STA pada tanggal 23 Mei 2010 yang dilakukan oleh Saksi Ir.EFFENDI NAPITUPULU.MT dan SUNARDI selaku Pekerja Core Drill dari Politeknik Negeri Medan yang


disaksikan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi (sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 23 Mei 2010). - Bahwa berdasarkan Pengujian Laboratorium pada Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan terhadap 10 titik STA material aspal yang dicore drill tersebut diketahui hasilnya sebagai berikut:

No.

Nama Sample / Titik

Ketebalan

Kadar

(Cm)

Aspal (%)

1.

STA.100/P 600 Kanan

3.87

5.59

2.

STA.100/ P 600 Kiri

3.99

4.51

3.


2.47

5.58

4.

STA.300/ P 600 Kiri

3.66

5.76

5.


2.90

5.37

6.

STA.500/ P 600 Kiri

2.19

5.17

7.

STA.200/ P 725 Kiri

3.58

5.50

8.


3.84

5.40

9.


2.79

5.73

10.

STA.500/ P 725 Kiri

3.88

5.63

11.


2.32

5.50

12.

STA.675/ P 725 Kiri

3.11

5.73

13.


2.60

5.77

14.

STA.720/ P 725 Kiri

3.57

5.71

15.


2.21

5.72

16.


4.96

5.67

17.


2.84

5.36

18.


2.75

4.46

19.


2.79

5.69

20.


2.64

5.78


- Bahwa sesuai dengan hasil Uji Laboratorium terhadap hasil core drill tersebut diperoleh fakta tebal rata-rata keseluruhan Lapisan AC/Asphalt Concrete dari 20 titik yang di bor/core drill hanya 3.15 cm yang seharusnya tebal lapisan AC/Asphalt Concrete tersebut adalah 5 cm, dan tidak dijumpai material LPB (Lapisan Pondasi Bawah) pada konstruksi Jalan tersebut, sehingga didapat kesimpulan perhitungan kuantitas pekerjaan AC sebagai berikut: Tebal rata-rata sample core drill

= 3.15

Luasan rencana yang diaspal

= 4824 M2

Tebal rencana

= 5 cm

Sehingga dengan ketebalan ini maka volume aktual yang dikerjakan adalah : %kuantitas yang dikerjakan

= 3.15/5 x 100% = 63%

Kekurangan kuantitas

= 100%-63% = 37%

- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun ALI OMBO selaku Direktur Utama PT SERGAI PUTRA justru tetap mengajukan permohonana pencairan dana proyek sebesar 95% atau Pembayaran Tahap II dari nilai proyek sesuai dengan surat Nomor: 23/PT.SP/TT/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Permohonan Termyn 95%-DP 30% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota

Tebing

Tinggi

dengan

melampirkan

Berita

Acara

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan:100% Nomor: 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ALI OMBO, SYAIFUL KHAIRI.ST, ALWANSYAH, Terdakwa Ir.MUHARMAN REGE dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 untuk meyakinkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. - Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir.MUHARMAN REGE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis


Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi: “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih” seharusnya menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor: 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 karena Terdakwa mengetahui jika pekerjaan fisik yang dikerjakan dilapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, akan tetapi sebaliknya Terdakwa Ir.MUHARMAN REGE malah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama

Pekerjaan

Nomor:

900/1.176/PPJ/TT/2009

tanggal

04

Desember 2009 bersama dengan ALI OMBO dan Ir.ULIL FADIL NASUTION.MM seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan. - Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga ALI OMBO selaku Direktur Utama PT SERGAI PUTRA telah menerima pembayaran pekerjaan 95% pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.556.158.909,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: 319/SPM-LS/D.PU/2009) dan menerima pembayaran masa pemeliharaan

5%

pada

tanggal

31

Desember

2009

sebesar

Rp.42.781.454,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu

empat

ratus

lima

puluh

empat

rupiah)

setelah

dilakukan

pemotongan Pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: 319/SPM-LS/D.PU/2009 tanggal 28 Desember 2009) padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 37% berdasarkan hasil perhitungan tekhnis dari Politeknik Negeri Medan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat


koma delapan puluh satu rupiah), hal ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

No. URAIAN 1.

KETERANGAN

Volume pekerjaan AC sesuai dengan

130 m3

Kontrak/addendum (setelah konversi) 2.

Volume realisasi pekerjaa AC sesuai dengan

hasil

pengujian

81,90 m3

dari

Laboratorium Teknik Sipil Politeknik 3.

Negeri Medan (setelah konversi)

4.

Kekurangan volume pekerjaan AC

48.10 m3

3

5.

Harga rata-rata pekerjaan AC per m

6.

Nilai Kekurangan pekerjaan aspal

7.

Nilai pekerjaan LPB Telford yang tidak Rp 281.535.352,41 dikerjakan

Rp

4.543.254,52

Rp 128.593.942,40

Nilai kerugian keuangan negara (5+6)

Rp 347.129.294,81

- Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010. --- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada pasal 3 jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


2. Tuntutan Hukum Penuntut Umum tertanggal _______________ 2012 Nomor : Reg.Perkara : ______________________ yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : ---menyatakan Terdakwa Ir. MUHARMAN REGE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama – sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHARMAN REGE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama – sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHARMAN REGE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Membebankan Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma


delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti maka jumlah

uang

pengganti

yang

dibayarkan

tersebut

akan

diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai dari kewajibannya membayar uang pengganti. Menyatakan barang bukti berupa : 1. 20 (dua puluh) titik pengeboran (core drill) aspal ruas kanan, tengah dan kiri Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi panjang 600 meter dan panjang 725 meter. 2. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/966/SPK/DPU/PPJ/VII /TT/2009 tanggal 22 Juli 2009. 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PPJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009. 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Walikota Tebing Tinggi tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra. 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Kuantitas dan Harga Proyek yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009. 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pakta Integritas. 7. 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Metode Pelaksanaan yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009. 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Surat Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Paroiamas dengan Nomor Bon : MDN/SB.A/03189/09 tanggal 17 Juni 2009. 9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Gambar Situasi Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi.


10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Panawaran Lelang PT.Sergai Putra untuk Peningkatan Jalan Pulau Sumatra TA.2009. 11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Addendum Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal 3 Agustus 2009. 12. 1

(satu)

lembar

fotocopy

legalisir

Surat

Perjanjian

Pembayaran Uang Muka Nomor : 900/267/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 8 September 2009. 13. 1

(satu)

lembar

fotocopy

legalisir

Rincian

Rencana

Penggunaan Uang Muka yang dibuat ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 8 September 2009. 14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran uang muka sebesar 30% Nomor : 900/269/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 9 September 2009. 15. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung

barang

LS/DPU/2009

dan

sebesar

jasa

termyn

30%

Rp.288.120.000.-

No.94/SPPtanggal

15

September 2009. 16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.94/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 16 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1153/BL/2009 tanggal 17 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 30% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal … September 2009 sebesar Rp.288.120.000.-


19. 1

(satu)

set

fotocopy

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Shop/Asbuilt Jalan

dan

Drawing

Program

Jembatan

Tahun

Anggaran 2009. 20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009. 21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta lampiran Daftar kemajuan pekerjaan. 22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No.900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009. 23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran 95% No.900/1.178/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.624.260.000.24. 1

(satu)

lembar

fotocopy

No.900/1.77/PPJ/TT/2009

tanggal

legalisir 14

Nota

Dinas

Desember

2009

persetujuan pencairan dana untuk pembayaran termyn 95% dikurangi DP 30% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 25. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 95% No.319/SPPLS/DPU/2009

sebesar

Rp.624.260.000.-

tanggal

28

Desember 2009. 26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS

termyn

95%

No.900/1905/DPU/2009

sebesar

Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009. 27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.319/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009


pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 95% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal … September 2009 sebesar Rp.624.260.000.30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.179/PPJ/TT/2009 tanggal 08 Desember 2009. 31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 08 Desember 2009. 32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.180/PPJ/TT/2009 tanggal 09 Desember 2009. 33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan 100% No.900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009. 34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran termyn 5% No.900/1.183/PPJ/TT/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.48.020.000.35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.340/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 5% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.48.020.000.-


38. 1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material ATB (Asphalt Treat Base) Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra. 39. 1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material HRS Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra. Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ALI OMBO. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Medan

tanggal

27

Agustus

2012

Nomor

:

38/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

Menolak eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Ir. MUHARMAN REGE untuk seluruhnya ;

-

Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ir. MUHARMAN REGE tersebut diatas berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. No : PDS – 03 /Ft.1/TBING/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dibacakan pada tanggal 9 Agustus 2012 ;

-

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 38/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;----------------------------------------−

Menyatakan Terdakwa Ir. MUHARMAN REGE tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

−

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

−

Menyatakan bahwa terdakwa Ir. MUHARMAN REGE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan


perbuatan pidana : “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ; −

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada

Terdakwa

dengan

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; −

Menetapkan

masa

penahanan

yang

telah

dijalani

Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; −

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

−

Memerintahkan barang bukti berupa : 1. 20 (dua puluh) titik pengeboran (core drill) aspal ruas kanan, tengah dan kiri Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi panjang 600 meter dan panjang 725 meter. 2. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor

:

050/966/SPK/DPU/PPJ/VII /TT/2009 tanggal 22 Juli 2009. 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PPJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009. 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Walikota Tebing Tinggi tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra. 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Kuantitas dan Harga Proyek yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009. 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pakta Integritas. 7. 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Metode Pelaksanaan yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009. 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Surat Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Paroiamas dengan Nomor Bon : MDN/SB.A/03189/09 tanggal 17 Juni 2009. 9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Gambar Situasi Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi.


10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Panawaran Lelang PT.Sergai Putra untuk Peningkatan Jalan Pulau Sumatra TA.2009. 11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Addendum Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal 3 Agustus 2009. 12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Nomor : 900/267/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.tanggal 8 September 2009. 13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang dibuat ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 8 September 2009. 14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran uang muka sebesar 30% Nomor : 900/269/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 9 September 2009. 15. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 30% No.94/SPP-LS/DPU/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 15 September 2009. 16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.94/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 16 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1153/BL/2009 tanggal 17 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 30% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal … September 2009 sebesar Rp.288.120.000.19. 1

(satu)

set

fotocopy

Shop/Asbuilt

Drawing

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2009.


20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

fisik

100%

No.900/1.174/PPJ/TT/2009

tanggal

02

Desember 2009. 21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta lampiran Daftar kemajuan pekerjaan. 22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No.900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009. 23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran 95% No.900/1.178/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.624.260.000.24. 1

(satu)

lembar

fotocopy

legalisir

Nota

Dinas

No.900/1.77/PPJ/TT/2009 tanggal 14 Desember 2009 persetujuan pencairan dana untuk pembayaran termyn 95% dikurangi DP 30% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 25. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 95% No.319/SPP-LS/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009. 26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS termyn 95% No.900/1905/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.tanggal 28 Desember 2009. 27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.319/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 95% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal … September 2009 sebesar Rp.624.260.000.-


30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan

fisik

100%

No.900/1.179/PPJ/TT/2009

tanggal

08

Desember 2009. 31. 1

(satu)

lembar

fotocopy

legalisir

Lampiran

Berita

Acara

Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 08 Desember 2009. 32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.180/PPJ/TT/2009 tanggal 09 Desember 2009. 33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan 100% No.900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009. 34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran termyn 5% No.900/1.183/PPJ/TT/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.48.020.000.35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.340/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 5% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.48.020.000.38. 1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material ATB (Asphalt Treat Base) Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra. 39. 1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material HRS Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ALI OMBO.

-

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).


4. Akta perlawanan Tahapan Putusan Sela yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

:

01/Akta.Pid.Sus.K/PLW/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal

28

Agustus

2012,

Penasihat

Hukum

mengajukan perlawanan terhadap putusan Sela

Terdakwa

telah

Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Agustus 2012 dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2012 ;-------------------------5. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 56/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2013 ;-6. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 57/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2012 ;-------------------------------------------------7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal Terdakwa tanggal

21 Desember

2012 dan diserahkan kepada

04 Januari 2013 ;---------------------------------------------

8. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal

28

Desember

2012

yang

diterima

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Desember 2012 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2013 ;---------------------------------------------------------------------------------------


9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Desember 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 38/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 02 Januari 2013 ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik oleh jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Desember 2012 nomor : 38/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, memori banding yang diajukan oleh Jakasa Penuntut Umum tertanggal 21 desember 2012, Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 28 Desember 2012, majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan

berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah keliru, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan, didakwa telah melakukan perbuatan pidana : Primer : melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) Jo. Pasal 18 UU RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


sebagaimana diubah dengan UU RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor : 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Subsider : melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor : 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penutut Umum disusun secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer tersebut, yang unsur-unsurnya adalah : 1. Setiap Orang ; 2. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ; 3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; 4. Melakukan, menyuruh melakjukan atau turuit serta melakukan ( penyertaan ) ;

Ad. 1 Setiap Orang.Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999, yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dapat orang perorangan dan atau suatu korporasi, sehingga sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal 2 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, dapat berupa orang perorangan ataupun suatu korporasi ; Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan IR. MUHARMAN REGE sebagai terdakwa, dan terbukti di persidangan bahwa terdakwa telah mengakui dan menyatakan benar seluruh identitas seperti yang termuat di dalam surat dakwaan tersebut;


Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; Ad.2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi .Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan

suatu

perbuatan yang melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundangan, suatu ugeran atau suatu norma yang hidup di dalam masarakat dan bagi baranag siapa yang melanggarnya akan dikenai sanksi berupa pidana ataupun celaan atau nestapa ; Menimbang, bahwa apakah unsur melawan hukum pasal 2 undangundang nomor 31 tahun 199 ini terpenuhi oleh terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa,

terdakwa

bersama-sama

dengan

IR

ULIL

FADIL

NASUTION,MM dan saksi ALI OMBO selaku direktur PT Sergai Putra, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah menanda tangani Surat Perjanjian

Kerja

(

Kontrak

050/966/SPK/DPU/PJJ/VII/TT/2009

Pekerjaan tanggal

22

) Juli

nomor 2009,

:

untuk

melakukan pekerjaan peningkatan jalan P. Sumatera Lk-2 s/d Lk-6 Kel. Tualang ( DAK IJ ) ;

Bahwa, terdakwa IR MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek peningkatan jalan Pulau Sumatera Lk. II s/d Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi TA 2009 telah menanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % nomor : 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal

3 Desember 2009 dan Berita Acara Penyerahan Pertama

Pekerjaan nomor : 900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 4 Desember 2009 , padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai sesuai dengan spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga ;


Bahwa, berdasarkan keterangan ahli FADLI , MT, diperoleh adanya fakta hukum : Bahwa tebal rata-rata dari lapisan AC sebesar 3,15 cm, sementara di dalam Rencana Analisa Biaya ( RAB ) lapisan AC seharusnya adalah 5 cm, sehingga terdapat kekurangan ketebalan sebanyak 1, 85 cm atau sekitar 37 % ; Bahwa dalam kontrak RAB, Jalan Pulau Sumatera tersebut untuk material AC tebal 5 CM, kuantitas rencana AC = 4.824 m2, sedangkan berdasarkan hasil muji pengeboran, tebal rata-rata pada 20 titik pengeboran di Jalan Pulau Sumatera tersebut diperoleh tebal rata-rata 3,15 cm, dengan ketebalan ini maka volume actual yang dikerjakan adalah 3,15 cm, sehingga kuantitas yang dikerjakan adalah 3,15/5x 100% = 63 % dengan demikian tertajdi kaekurangan volume pekerjaan sebesar 37 % ;

Bahwa, dari hasil perhitungan selisih pekerjaan LPB telfod dan aspal AC antara kontrak setelah addendum yang dilaksanakan dengan nilai hasil pengujian pekerjaan di lapangan oleh tenaga ahli dari Politeknik Negeri Medan maka terdapat kekurangan volume

fisik

pekerjaan

senilai

Rp

347.129.294,81

yang

merupakan kerugian negara ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % nomor : 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009, Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 900/1.176/PPJ/TT/2009, Berita Acra Pemeriksaan Pekerjaan Fisik 100 % nomor : 900/1.179/PPJ/TT/2009 tanggal 8 Desember 2009, Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan 100% nomor : 900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009, Berita Acara Pembayaran termijn 5 % nomor : 900/1.183/PPJ/TT/2009 tanggal 11 Desember 2009, padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum sesuai dengan spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah


suatu perbuatan yang melawan hukum, karena melanggar ketentuan dari : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 29 tahun 2002 tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggung

Jawaban,

Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah pasal 49 ayat 5 , serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi pada diri terdakwa ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majeis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terurai diatas memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, maka akan diepertimb angkanj sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ memperkaya “ diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah membuat diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menjadi lebih kaya ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti yang terurai diatas, dimana pada pokonya dari keterangan saksi ahli FADIL MT, di dalam pelaksanaan proyek Jalan dimana terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menanda tangani berbagai Berita Acara baik itu BA mengenai Pemeriksaan Pekerjaan maupun BA Pembayaran sejumlah uang, dimana dari hasil uji lab oratorium yang dilakukan oleh Poliklinik Negeri Medan masih terdapat kekurangan 37 %

volume

pekerjaan sebesar

equivalent senilai RP 347. 129.294,81,- dimana oleh karena

terdakwa telah menanda tangani BA Pembayaran terminj 5 % pada tanggal 11 Desember 2009, maka cairlah seluruh dana pembiayaan proyek jalan Sumatera ini, dan dana tersebut diterima oleh ALI OMBO selaku direktur PT Sergai Putra ; Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan bahwa dari hasil pembayaran tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan oleh


karenanya terdakwa sama sekali tidak ada mendapat bagian dan tidak mendapat apapun karena pembayaran tersebut dilakukan dengan mentransfer ke rekening PT Sergai Putra, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi ; Menimbang, bahwa dengan telah dipindah bukukannya seluruh dana pembangunan jalan Sumatera ini kepada PT Sergai Putra, padahal pekerjaan proyek tersebut tidak selesai 100 % melainkan hanya 63 %, maka telah terjadi perbuatan memperkaya, walaupun tidak pada diri terdakwa sendiri akan tetapi memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT Sergai Putra ; Menimbang,

bahwa

di

dalam

memori

bandingnya

Terdakwa

menyatakan : A.

Tentang adanya manipulasi Terhadap Bukti yang diajukan Dalam Perkara Aquo, yakni bahwa baik di dalam hal melakukan pengujian ekstraksi

oleh

ahli

dari

Politeknik

Negeri

Medan

maupun

penghitungan kerugian negara oleh BPKP, kedua ahli tersebut tidak pernah diberikan data yang cukup sehingga akhirnya kedua ahli tersebut dalam melakukan penelitian dan perhitungan kerugian negara hanya berdasarkan apa yang diintruksikan oleh Jaksa Penuntut Umum semata ;

Menimbang, bahwa keberatan ini harus ditolak , karena berdasarkan keteranganh ahli FADIL MT, sebagai Ketua Program Studi Management Rekayasa Konstruksi Gedung, di dalam melakukan pengujian laboratorium mendasarkan kepada Kontrak Rencana Analisis Biaya ( RAB ) begitu juga LINDUNG SM SIRAIT, SE.CFA sebagai auditor bidang investigasi BPKP Perwakilan Sumatera Utara di dalam melakukan audit mendasarkan pada Kontrak Pekerjaan yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan PT Sergai Putra , sehingga pengujian dan penghitungan para ahli tersebut telah dilakukan berdasarkan kepada Surat Perjanjian/Kontrak Kerja yang sah ;


B.

Tentang Pertimbangan unsur-unsur pasal; Menimbang, bahwa keberatan inipun harus ditolak karena Pengadilan

tidak salah didalam mempertimbangkan telah terpenuhinya seluruh unsur delik oleh terdakwa ; Ad.3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

adalah melakukan suatu perbuatan

yang menjadikan keuangan negara atau perekonomian negara menjadi rugi atau berkurang . Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh keayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Atau berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Pejabat lembaga negara BUMN/BUMD, Yayasan, badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang

bertujuan

memberikan

manfaat,

kemakmuran

dan

kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ; Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negera telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : -. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : RUDIANTO, ST, MT, SYAIFUL KHAIRI, ST, ALWANSYAH, ERNI MASITA NASUTION,


dan FADLI, MT dana proyek pelebaran dan peningkatan mutu jalan Pulau Sumatera

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (

DAK ) TA 2009 sebesar Rp 1.000.000.000 ,-. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan ( Kontrak Pekerjaan ) yang telah ditanda tanngani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Ali Ombo selaku Direktur

PT

Sergai

Putra,

perusahaan

kontraktor

yang

melaksanakan proyek tersebut, nilai kontraknya sebesar Rp 960.400.000,00

dengan

rincian

nilai

fisik

sebesar

Rp

873.090.909.09 dan PPN 10 % sebesar Rp 87.309.090,91 ; -. Bahwa, dalam kegiatan tersebut selaku pelaksana kegiatan ( rekanan ) adalah PT Sergai Putra dengan nilai kontrak sebesar Rp 960.400.000,- untuk volume pekerjaan sebesar 4.842 m-2 ; -. Bahwa , berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Medan, pekerjaan proyek jalan tersebut baru mencapai 4.172 m-2 atau 63 % , sehingga masih ada kekurangan pekerjaan sebanyak 652 m-2 atau 37 % ; -. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat berupa Berita Acara Penyerahan

Kedua

Pekerjaan

100

%

nomor

:

900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa, maka dibayarlah pembayaran termijn 5 %, sebagaimana telah ditanda tanganinya Berita Acara Pembayaran Termijn 5 % pada tanggal 11 Desember 2009 ; Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya seluruh ( 100 % ) dana pembangunan proyek pelebaran dan pengerasan jalan Pulau Sumatera sebesar Rp 960.400.000,- kepada PT Sergai Putra sebagai kontraktor pelaksana, padahal secara fisik pembangunan itu baru mencapai 63 %, maka negara telah dirugikan sebesar Rp 347.129.294,81 ( equivalent dengan kerugian volume pekerjaan sebesar 37 % ) ;


Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan, Menyuruh lakukan, atau Turut Serta melakukan.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menanda tangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja bersama-sama dengan saksi Ali Ombo sebagai direktur PT Sergai Putra sebagai kontraktor/pelaksana proyek tersebut ; Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui pembangunan proyek tersebut belum mencapai 100 %, akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan

saksi

Ali

Ombo

menandatangani

berbagai

Berita

Acara

Penyerahan Kedua Pekerjaan 100 % nomor 900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan Berita Acara Pembayaran Termijn 5 % nomor : 900/1.183/PPJ/TT/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang pada akhirnya merugikan keuangan negara sebesar Rp 347. 129.294,81 ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

seperti yang terurai di atas, maka seluruh unsur pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 dan pasl 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dasar dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan harus dijatuhi pidana;; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni syarat adanya perbuatan pidana dan syarat adanya kesalahan ;


Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 2 UU nomor 31 tahun 199 sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka syarat adanya perbuatan pidana telah terbukti. Begitu juga dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka syarat adanya kesalahan telah terpenuhi pula ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah untuk perbuatan terdakwa ini , terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti ; Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 347.129.294,81 ; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di poersidangan, telah dapat dibuktikan uang sejumlah Rp 347.129.294, 81 sebagai kerugian keuangan negara dari selisih volume pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar 37 %, mengalir ke rekening PT Sergai Putra dimana saksi Ali Ombo sebagai direkturnya dan sekarang dijadikan terdakwa dalam perkara terpisah ; Menimbang, bahwa adalah tidak adil apabila terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti tersebut , melainkan lebih adil jika saksi Ali Ombolah yang harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diterimanya yakni Rp 347.129.294,81 ; Menimbang, bahwa selain Terdakwa tidak menerima hasilnya, dan sebagai PNS telah mengabdikan dirinya kepada Pemerintah Daerah, maka hal ini merupakan alasan yang meringankan ; Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan seperti yang terurai diatas, sebagai hal yang memberatkan adalah saat-saat seperti sekarang ini perbuatan pidana Korupsi sudah sangat meresahkan dan sangat

merugikan

keuangan

dan perekonomian

negara,

sehingga

diperlukan adanya suatu aksi nyata bagi penegakan hukum terhadap tindak


pidana korupsi, berupa penjatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum pidana ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan majelis menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan negara ; Menimbang, bahwa barang bukti sebagai mana yang diajukan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada Jakasa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ( Ali Ombo ) ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini, baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding ; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang bersangkutan dan hukum yang berlaku terutama pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 199, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 serta pasal 55 KUHP ; MENGADILI : 1.

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

2.

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2012 nomor : 38/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan bahwa terdakwa : IR.MUHARMAN REGE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana seperti yang diuraikan dalam dakwaan Primer


yakni : MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA –SAMA ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

selama

4

(empat)

tahun

dan

denda

sebesar

Rp.

200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; 4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 20 (dua puluh) titik pengeboran (core drill) aspal ruas kanan, tengah dan kiri Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi panjang 600 meter dan panjang 725 meter. 2. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/966/SPK/DPU/PPJ/VII /TT/2009 tanggal 22 Juli 2009. 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PPJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009. 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Walikota Tebing Tinggi tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra. 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Kuantitas dan Harga Proyek yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009. 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pakta Integritas. 7. 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Metode Pelaksanaan yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009. 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Surat Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Paroiamas dengan Nomor Bon : MDN/SB.A/03189/09 tanggal 17 Juni 2009.


9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Gambar Situasi Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi. 10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Panawaran Lelang PT.Sergai Putra untuk Peningkatan Jalan Pulau Sumatra TA.2009. 11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Addendum Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal 3 Agustus 2009. 12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pembayaran Uang

Muka

Nomor

:

900/267/PPJ/TT/2009

sebesar

Rp.288.120.000.- tanggal 8 September 2009. 13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang dibuat ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 8 September 2009. 14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran uang muka sebesar 30% Nomor : 900/269/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 9 September 2009. 15. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung

barang

dan

jasa

termyn

30%

No.94/SPP-

LS/DPU/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 15 September 2009. 16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.94/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 16 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No.1153/BL/2009

tanggal

17

September

2009

pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 30% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing

Tinggi

tanggal

…

September

2009

sebesar

Rp.288.120.000.-


19. 1

(satu)

set

fotocopy

Shop/Asbuilt

Drawing

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2009. 20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009. 21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta lampiran Daftar kemajuan pekerjaan. 22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pertama

Pekerjaan

No.900/1.176/PPJ/TT/2009

tanggal

04

Desember 2009. 23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran 95% No.900/1.178/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.624.260.000.24. 1

(satu)

lembar

fotocopy

No.900/1.77/PPJ/TT/2009

legalisir

tanggal

14

Nota

Dinas

Desember

2009

persetujuan pencairan dana untuk pembayaran termyn 95% dikurangi DP 30% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 25. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung

barang

dan

jasa

termyn

95%

No.319/SPP-

LS/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009. 26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS

termyn

95%

No.900/1905/DPU/2009

sebesar

Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009. 27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.319/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 pembayaran

termyn

95%

sebesar

Rp.624.260.000.-

atas

pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No.2595/BL/2009

tanggal

31

Desember

2009


pembayaran

termyn

95%

sebesar

Rp.624.260.000.-

atas

pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 95% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing

Tinggi

tanggal

…

September

2009

sebesar

Rp.624.260.000.30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.179/PPJ/TT/2009 tanggal 08 Desember 2009. 31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 08 Desember 2009. 32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.180/PPJ/TT/2009 tanggal 09 Desember 2009. 33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan 100% No.900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009. 34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran termyn 5% No.900/1.183/PPJ/TT/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.48.020.000.35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.340/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No.2595/BL/2009

tanggal

31

Desember

2009

pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.IV Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi. 37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 5% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing

Tinggi

tanggal

...

September

2009

sebesar

Rp.48.020.000.-


38. 1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material ATB (Asphalt Treat Base) Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra. 39. 1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material HRS Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ALI OMBO.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini yang timbul baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah );

------ Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : RABU, tanggal 20 FEBRUARI 2013 oleh Kami : GATOT SUHARNOTO, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH. dan DR. MANGASA MANURUNG, SH., MKn, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Tipikor (Ad Hoc) pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi

Medan

tanggal

23

Januari

2013

Nomor

:

01/PID.SUS.K/2013/PT.MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 FEBRUARI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----------------------

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH,MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.


Hakim Anggota

DR.MANGASA MANURUNG, SH,MKn.

Panitera Pengganti,

Hj. YUDI AGUSTINI, SH., MH.


PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents