PUTUSAN Nomor : 152/Pdt/2014/PT. BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;
PT. KERETA API INDONESIA (Persero), berkedudukan di Bandung, dengan alamat (Kantor Pusat) Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung, selanjutnya disebut sebagai …………………… PEMBANDING semula TERGUGAT I ;
LAWAN
KOPERASI UNIT DESA TARUM JAYA, berkedudukan /beralamat di Jln. Rengasdengklok No. 58 setempat dikenal dengan nama Jln. Raya Bedeng, Dusun Warudoyong Selatan Rt.045 Rw.010, Desa
Rengasdengklok,
Kecamatan
Rengasdengklok,
Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya : 1. H. NUR AMIN, laki-laki, lahir di Karawang tanggal 01 Juli 1940, alamat di Dusun Tegal Asem Rt.014 Rw.006 Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang ; dan 2. AHMAD RIZAL PRAMUDIANTO, laki-laki, lahir di Karawang tanggal 05 September 1969, alamat di Dusun Jati Rt.007 Rw.006 Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok,
Kabupaten
Karawang
;
masing-masing
sebagai Ketua dan Sekretaris, memberikan kuasa kepada NASRUN HANTATURY, SH. dan FERDA SITI MENAH SORMIN, SH. Advokat-ADVOKAT pada kantor Hukum Nasrun & Rekan, Jalan Pangkal Perjuangan No. 1 By Pass Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai ……………………………………… TERBANDING semula PENGGUGAT;
DAN Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PT.Bdg.
SLAMET RIYADI, beralamat di Jalan Raya Bedeng, Dusun Warudoyong Selatan Rt.045 Rw.010, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan
Rengasdengklok,
Kabupaten
Karawang,
selanjutnya disebut sebagai ……………………………………….. TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ------------------------------------Telah membaca : 1.
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 April 2014 Nomor 152/PEN/PDT/2014/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2.
Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Krw. tanggal 31 Juli 2013 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA : Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 31 Juli 2013 Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Krw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Dalam Konpensi : Dalam Provisi : -
Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ;
Dalam Eksepsi : -
Menolak eksepsi dari Tergugat I dan II seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; 3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum sewa menyewa antara
Tergugat
I
dan
II
terhadap
tanah
obyek
sengketa
sebagaimana yang tersebut dalam Perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Slamet Riyadi tentang Persewaan Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PT.Bdg.
Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di KM 19+960
–
Operasional
20+040
Eks
Empl.
Rengasdengklok
Karawang-Rengasdengklok,
No.
PT.
Lintas
Non
Kereta
Api
Indonesia (Persero) : HK.221/VIII/42/KA-2012 ; 4. Menghukum Tergugat I untuk melangsungkan sewa menyewa tanah obyek sengketa dengan Penggugat sesuai syarat-syarat yang diberlakukan kepada Tergugat I atau kepada penyewa lain di lokasi tersebut ; 5. Menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi putusan ini ; 6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
Dalam Rekonpensi : -
Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.021.000,00 (Satu juta duapuluh satu ribu rupiah) ; Membaca
Surat
Pemberitahuan
isi
putusan
yang
telah
diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang kepa Kuasa Hukum Tergugat I pada hari Selasa tanggal 10 September 2013; Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Krw. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, oleh Pembanding/Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 5/Pdt.G.2013/PN.Krw. tanggal 31 Juli 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Krw. yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Pembanding/Tergugat I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat II pada hari Kamis tanggal 26 September 2013;
Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PT.Bdg.
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Risalah
Pemberitahuan
memeriksa Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Krw., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Negeri Karawang, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 kepada Pembanding/Tergugat I dan Terbanding/Penggugat dan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 kepada Turut Terbanding/Tergugat II,
masing-masing
telah
diberikan
kesempatan
untuk
mempelajari/
memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;
TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan terhitung mulai hari berikutnya, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/tergugat I pada tanggal 11 September 2013 dan diputus tanggal 31 Juli 2013 dengan
demikian, sudah melewati batas waktu
sebagaimana pengajuan banding yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut diatas; Menimbang, bahwa yang mengajukan banding pada tanggal 11 September 2013 ,Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat I yang bernama Sholihin, S.H,.M.Hum,. namun Surat Kuasa Khusus untuk
pengajuan
banding tersebut tidak ada, oleh sebab itu yang mengajukan banding tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas
baik surat kuasa maupun pengajuan banding tidak memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat pengadilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan terakhir Nomor 49 tahun 2009, HIR Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PT.Bdg.
serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I: -
Menyatakan
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula
Tergugat I tidak dapat diterima; -
Menghukum Pembanding, semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);
DEMIKIANLAH diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : S E L A S A tanggal 20 Mei 2014, oleh kami Ny. HJ. JURNALIS AMRAD, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. NERIS, S.H., M.H., dan H. SJOFIAN MOCHAMMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
H. NERIS, S.H., MH.
Ny. HJ. JURNALIS AMRAD, S.H., MH.
H. SJOFIAN MOCHAMMAD, S.H.
PANITERA PENGGANTI
Ny. Hj. F A R I D A, S.H.
Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PT.Bdg.
Perincian Biaya : - Meterai .............................. Rp. 6.000,- Redaksi Putusan ................ Rp. 5.000,- Pemberkasan ...................... Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,( Seratus lima puluh ribu rupiah ) -----------------------------------------------------
Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PT.Bdg.
