BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI 1.1 Program dan Kegiatan Aspek Teknis dan Hygiene/PHBS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun
2011-2015
diimplementasikan
melalui
berbagai bentuk
program
yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program
tersebut
mengingat
tidak
seluruhnya dapat
keterbatasan
kemampuan manajerial.
terpenuhi
secara
optimal,
potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan Oleh
karena
itu,
perlu
dilakukan
pemilahan
program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima
Tahun
2010-2015
memuat
program-program unggulan
sebagai bahasa implementasi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah dengan
ditetapkan, rencana
yang
terkelompokkan
program-program
dalam
prioritas
empat sorotan
yang diindikasikan
aspek sebagai
solusi dalam rangka pencapaian tujuan melalui sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam bersifat
penyajian umum,
rencana
dan kegiatan
namun dibedakan
atas
dari
selanjutnya,
masing-masing
program
jangka
sub-sektor
pendek
dan
menengah serta kegiatan fisik dan non fisik. 1.1.1
Sektor Air Limbah
Sektor
sanitasi
Air
Limbah
diprioritaskan
untuk membangunan
percontohan sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman pada subsektor Air limbah dengan sistem off site serta lebih mengutamakan peningkatan
kesadaran
masyarakat tentang
pentingnya kebersihan
lingkungan. Program yang akan dilaksanakan : Draf SSK Kab. Bima
Page 1
a. Program Penyadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat b. c.
Penataan sanitasi dasar lingkungan kumuh. Advokasi kepada Pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak ketiga dalam pengelolaan air limbah
d. Peningkatan alokasi anggaran untuk sanitasi e. Pemeriksaan Hasil pengolahan air limbah secara berkesinambungan f.
Meningkatkan Kapasitas Pokja
g. Menyiapkan lahan, membuat Master Plant, FS dan DED tentang IPAL 1.1.2
Sektor Persampahan
Pada sub sektor persampahan lebih dititik beratkan pada realisasi rencana pembangunan TPA yang berada di kecamatan Woha, sehingga semua manajemen pengelolaan sampah terwujud dengan baik dan tertata. Program yang akan dilaksanakan : a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b. Pembangunan sarana dan prasarana persampahan c.
Peningkatan anggaran dalam pengelolaan sampah
d. Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah e. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pelayanan pengelolaan sampah f.
Program Penyadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
1.1.3
Sektor Drainase Pada sektor Drainase sasaran utama adalah mengurangi genangan air
yang disebabkan oleh air hujan dan Rob, disamping itu pengoptimalisasian saluran drainase. Program yang akan dilaksanakan : a. Program Pengendalian Banjir dengan membangun saluran drainase b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong c.
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
d. penyusunan kebijakan tentang pengelolaan drainase e. Penyusunan kesepakan dengan pihak swasta Draf SSK Kab. Bima
Page 2
1.1.4
Sektor Air Bersih dan Lingkungan
Sektor pengembangan air minum untuk Kabupaten Bima diutamakan untuk
menambah
debit
sumber
air
baku
untuk menambah
jumlah
sambungan rumah. Tingkat pelayanan yang diharapkan sampai dengan lima tahun kedepan. Program yang akan dilaksanakan : a. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku b. Konservasi lahan di wilayah tangkapan air. (pemetaan lokasi tangkapan air, dimana saja) c.
Inventarisasi sumber-sumber air baru Perlindungan sumber mata air.
d. Pembangunan/rehabilitasi SAB e. Perbaikan kualitas air bersih f.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya memecahkan masalah secara bersama.
g. Penguatan Kelembagaan tingkat desa dalam pengelolaan sarana prasana AMPL. h. Penerapan mekanisme pembangunan partisipatif sesuai kebutuhan desa i.
Pendataan jenis teknologi yang diterapkan
j.
Pengembangan teknologi pengolah air
k. Mencari/ mengembangkan teknologi alternatif. l.
Peningkatan kemampuan SDM masyarakat.
m. peningkatan mobilisasi dalam pengawasan pengelolaan air bersih n. Penyusunan kesepakan dengan pihak swasta. 1.1.5
Higiene/PHBS
Tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat yang dalam hal ini ditempuh melalui pembinaan,
penetapan
pelatihan
serta
sasaran
dengan
penyediaan
memberikan
sarana
dan
penyuluhan,
prasarana yang
menunjang terbentuknya perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. Program dan Kegiatan Aspek PHBS a. Kampanye PHBS Draf SSK Kab. Bima
Page 3
b. Edukasi Sanitasi dan PHBS di SD, SMP dan SMA c.
Lomba Kebersihan Lingkungan
Semua program yang telah ditetapkan diatas harus memiliki target
sesuai
dengan Visi Sanitasi Kabupaten Bima yaitu ” Terwujudnya masyarakat kabupaten Bima yang maju, mandiri, dan bermartabat melalui upaya Terpenuhinya
sanitasi dan Air Minum yang berkualitas Tahun 2015” maka
harus terjadi peningkatan
sanitasi secara keseluruhan setiap tahunnya
sehingga tahapan pencapaian itu ada. Dapat dilihat pada tabel 5.1 data sanitasi dan air minum. Tabel 5.1 Proyeksi Cakupan Sanitasi dan Air Bersih Kabupaten Bima dari Tahun 2009-2015 CAKUPAN SAB
CAKUPAN SANI TASI
(MS) %
(MS) %
2009
54,77
43,6
2
2010
71,52
52,3
3
2011
74,12
55,9
4
2012
76,82
58,6
5
2013
79,98
60,95
6
2014
83,14
63,29
7
2015
86,3
65,64
NO
THN
1
Sumber : hasil analisa Pokja AMPL, 2011
Draf SSK Kab. Bima
Page 4
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN ASPEK TEKNIS DAN HIGIENE MISI
PERMASALA HAN
INDIKATOR MISI
Masih byk masy BAB di Sembarang tmpat krn kurang pengetahuan ttg PHBS
Tidak adanya masyarakat yang melakukan BABS
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOME
PENILAIAN KINERJA
Air Limbah 1
Mening katkan Peran serta masyara kat dalam menjam in keberla njutan penang anan limbah cair.
Draf SSK Kab. Bima
Meningka tkan kesehatan lingkunga n dengan tidak ada lagi yang melakuka n BABS
Meningka tkan kesehatan lingkunga n dengan tidak ada lagi masyarak at yang melakuka n BABS pada Tahun 2015
1
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
1
Program Penyadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat ;
1
Pendidikan hidup bersih dan sehat di kalangan murid sekolah di tingkat sekolah dasar dan rumah tangga.
1
2
Peningkatan upaya penyehatan lingkungan
2
Program Penyadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat ;
2
Pembekalan PHBS pada perguruan Tinggi untuk program pengabdian masyarakat.
2
3
Penyusunan kurikulum muatan lokal hidup bersih dan sehat
4
Sosialisasi PHBS
3
Program Penyadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat Program Penyadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta Program penyehatan Lingkungan
Masyarakat di tingkat sekolah dasar dan rumah tangga memahami hidp bersih dan sehat Terlaksananya pendidikan dan latihan bagi tenaga teknis dan kader dalam program pengabdian masyarakat
3
Penyusunan kurikulum muatan lokal hidup bersih dan sehat
3
Adanya kurikulum yang memuat tentang PHBS
4
Sosialisasi PHBS
4
Masyarakat sadar akan PHBS
1
Terciptanya lingkungan bersih dan sehat
Masyarakat yang memahami kesehatan lingkungan
2
Meningkatn ya kesehatan lingkungan
Jumlah unit sanitasi dasar yang terbangun melalui pemberdayaan masyarakat
3
Tersedianya tenaga terampil untuk pengelolaa n air limbah
Jumlah tenaga yang terampil dalam pengelolaan air limbah
Page 5
2
Menyed iakan dan mening katkan sarana dan prasara na sanitasi Kabupat en sesuai standar
Sarana dan prasarana sanitasi dasar kurang memadai
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan air limbah
Tersedian ya/ tercukupi nya sarana sanitasi dasar yang memadai
sanitasi dasar lingkunga n tertata dengan baik
1
Peningkatan pembanguna n sarana dan prasarana sanitasi dasar
1
Penataan sanitasi dasar lingkungan kumuh.
1
Membangun IPAL untuk masyarakat
1
Adanya IPAL untuk Masyarakat
1
Tersedianya IPAL untuk masyarakat
Jumlah sarana dan prasarana sanitasi dasar yang terbangun
2
2. Peningkatan pemantauan kualitas pembanguna n sarana sarana sanitasi dasar yang telah ada.
2
Advokasi kepada Pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak ketiga dalam pengelolaan air limbah
2
Sosialisasi tentang integrasi kelembagaan
2
Terwujudnya komitmen antar pemangku kepentingan
2
3
Mempermuda h pelaksanaan dan pengelolaan air limbah Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kesling
Terciptanya kemandiria n masyarakat dalam pengelolaa n air limbah yang berbasis masyarakat
Jumlah Masyarakat yang mandiri dalam pengelolaan air limbah
3
Terciptanya Pelayanan pengelolaa n air limbah masyarakat dengan tingkat pengetahua n sanitasi yang baik
4
3
Mening katkan peran pemerin tah sebagai fasilitat or
Penyehatan Lingkungan belum menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan
Meningkatkan alokasi anggaran, memfasilitasi pembentukan Pokja serta monitoring dan evaluasi
Meningka tnya perhatian pemerinta h terhadap Kesling
Mempro mosikan program pembang unan keslink kedalam renstra.
1
Peningkatan anggaran pembanguna n kesehatan lingkungan
1
Peningkatan alokasi anggaran untuk sanitasi
1
Sosialisasi dan memberikan pendidikan mengenai kesling kepada masyarakat
1
2
Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan air limbah Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pelayanan air
2
Pemeriksaan Hasil pengolahan air limbah secara berkesinamb ungan
2
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana kesling.
2
meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap kesling
2
pemerintah yang peka terhadap seluruh kegiatan sanitasi
3
Memfasilitasi pembentukan pokja
3
Menyusun perencanaan dan membuat RAB pembangunan SR
3
adanya RAB tentang sanitasi
3
Kawasan bersih dan sehat semakin luas/berta
3
Draf SSK Kab. Bima
1
Page 6
limbah rumah tangga yang belum terjangkau oleh IPAL
Draf SSK Kab. Bima
4
Menyiapkan lahan, membuat Master Plant, FS dan DED tentang IPAL
4
Meningkatnya jumlah SR
mbah
4
Pengadaan lahan. Menyusun Master Plant dan DED tentang IPAL/IPLT
5
tersedianya master Plan IPAL
4
5
Monitoring dan evaluasi
6
5
6
Revitalisasi aktifitas dan fungsi lembaga yang menangani masalah kesling.
Standar kualitas hasil pengolahan dapat diketahui secara periodik dan dikontrol
7
Akselerasi pengembangan dan pertumbuhan lembaga yang menangani keslink seprti : klinik keslink, bengkel keslink.
8
Advokasi program AMPL di tingkat pengambil kebijakan pembangunan daerah.
Kawasan bersih dan sehat semakin luas/berta mbah Hasil akhir memenuhi standar baku mutu air limbah
kinerja pemerintah dalam menangani setiap program sanitasi
Page 7
MISI
PERMASALAHAN
INDIKATOR MISI
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOME
PENILAIAN KINERJA
Air Bersih 1 .
Meningk atkan akses masyarak at terhadap air minum
1
2
Kurangnya jumlah sumber air bersih / minum dan buruknya kualitas air.
Jumlah SAB 37.550 unit yang memenuhi syarat 29.094 unit, tidak memenuhi syarat 8.452 unit
Draf SSK Kab. Bima
Meningkatnya tingkat pelayanan air minum sampai 78%
1
2
1
Penyelamat an sumber daya air,
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1
2
Optimalisas i sumber air yang telah ada.
2
3
Pembangun an/rehabilit asi SAB dan perbaikan kualitas air bersih.
Konservasi lahan di wilayah tangkapan air. (pemetaan lokasi tangkapan air, dimana saja) Inventarisasi sumbersumber air baru Perlindungan sumber mata air.
Rehabilita si SAB 8.452 unit.
Pembangunan /rehabilitasi SAB
4
Perbaikan kualitas air bersih untuk 29,094
Perbaikan kualitas air bersih
5
Menyedia kan sumber air baku sesuai kebutuhan sampai tahun 2015
1
Tersedian ya sumber air baku sesuai kebutuha n
melestarik an/mengo ptimalkan sumber air yang ada. Perbaikan kualitas air
2
Penamba han SAB Pada tahun 2015 untuk 25,23 % penduduk .
3
4
3
Penyusunan Master plan pengemban gan air baku dan air bersih di tingkat kabupaten Penghijauan dan konservasi lahan didareah tangkapan mata air.
1
Dokumen Master plan pengemb angan air baku dan air bersih
1
Perencanaan pengembanga n air baku dan penyediaan air bersih lebih efektif dan efisien
Dokumen Master plan pengembang an air baku dan air bersih
2
Terjagany a lahan didareah tangkapan mata air.
2
Tetap tersedianya sumber air baku
Jumlah sumber air baku
Pembinaan sosialekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan, termasuk kelembagaa nnya. Pembangun an/rehaabili tasi sarana air bersih
3
Meningka tnya kapasitas masyarak at
3
Tersedianya sumber air baku sebagai sumber air bersih
Ketersediaan air baku
4
Tersedian ya sarana air bersih yang layak
4
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih
Jumlah sarana air bersih
Perbaikan kualitas air bersih
Page 8
LOKAS I
unit SAB 6
7
2
Pembangun an AMPL tidak / kurang melibatkan masyarakat
Draf SSK Kab. Bima
3
Terwujudn ya pembangu nan AMPL yang berbasis masyaraka t
5
Pada tahun 2015 teknologi AMPL sesuai dengan kemampu an dan kebutuha n serta kondisi masyarak at desa
4
Peningkata n Peran aktif masyarakat dalam pembangun an
Peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya memecahkan masalah secara bersama.
8
Pembinaan badan pengelola sarana air bersih Peningkatan peran serta masyarakat sekitar kawasan tangkapan air dalam upaya konservasi (untuk mengurangi penebang hutan secara liar) Operasional isasi Kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarakat ;
5
Terlaksan ya Kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarak at ;
5
Terbentuknya Pokja AMPL
Kinerja Pokja
Page 9
5
Peningkata n upaya pemberday aan masyarakat dalam pembangun an AMPL
Penguatan Kelembagaan tingkat desa dalam pengelolaan sarana prasana AMPL.
9
Penerapan 10 mekanisme pembangunan partisipatif sesuai kebutuhan desa 11
Draf SSK Kab. Bima
Revitalisasi dan mengemba ngkan lembagalembaga desa dan/ atau membangu n lembaga baru untuk mengakomo dasi partisipasi dan aspirasi masyarakat. Inventarisas i dan evaluasi terhadap kinerja lembaga lembaga desa. Menyusun peraturan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, mengenai pembangun an AMPLBM.
6
Adanya lembaga untuk mengako modasi partisipasi dan aspirasi masyarak at.
6
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat.
Tingkat partisipasi dan aspirasi masyarakat.
7
Adanya data kinerja lembaga lembaga desa.
7
meningkatnya kinerja lembaga lembaga desa.
kinerja lembaga lembaga desa.
8
Adanya peraturan di tingkat Kabupate n, Kecamata n, dan Desa, mengenai pembang unan AMPLBM.
8
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan AMPL-BM.
Perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan PHBS
Page 10
3
Teknologi tidak tepat guna, sarana tidak berkelanjuta n.
Draf SSK Kab. Bima
perbaikan sarana air bersih.
4
Penerapan teknologi tepat guna.
6
Perbaikan kualitas air bersih untuk 29,094 unit SAB
6
Peningkata n upaya penelitian, pengemban gan dan penerapan teknologi tepat guna sektor AMPL
Pendataan jenis teknologi yang diterapkan
12
Kajian / evaluasi ketepatan jenis teknologi yang telah diterapkan selama ini.
9
Pengembanga 13 n teknologi pengolah air
Supporting 10 masyarakat umum/ aparat pemerintah untuk melakukan inovasi dan/ atau mengemba ngkan teknologi alternatif.
Mencari/ 14 mengembang kan teknologi alternatif.
Pelatihan 11 teknis untuk mengoperas ikan sarana air minum yang dibangun termasuk kecakapan praktis melakukan perbaikan kerusakan.
Dokumen jenis teknologi yang telah diterapka n
9
Adanya 10 peran serta masyarak at umum/ aparat pemerinta h untuk melakuka n inovasi dan/ atau mengemb angkan teknologi alternatif. Adanya 11 peningkat an kapasitas personal untuk pengoper asian sarana air minum
Perencanaan teknologi yang diterapkan
Penerapan teknologi
Adanya keterlibatan masyarakat umum/ aparat pemerintah untuk melakukan inovasi dan/ atau mengembang kan teknologi alternatif.
Prosentase keterlibtan masyarakatat umum/aparat pemerintah untuk melakukan inovasi dan/mengem bangkan teknologi
Meningkatnya kapasitas personel
Peningkatan SDM
Page 11
2
Meningk atkan peran pemerint ah sebagai fasilitator
Belum optimalnya pembinaan yang berkelanjuta n
Draf SSK Kab. Bima
Meningkatkan pembinaan, alokasi anggaran, memfasilitasi pembentukan Pokja serta monitoring dan evaluasi
Meningkat nya perhatian pemerinta h terhadap akses air bersih
terkoordi nasinya pengelola an air bersih
Peningkatan kemampuan SDM masyarakat.
15
1
Peningkata n pembinaan dan alokasi anggaran terhadap pengelolaa n air bersih
peningkatan mobilisasi dalam pengawasan pengelolaan air bersih
1
2
Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pelayanan pengelolaa n air bersih
Penyusunan kesepakan dengan pihak swasta
2
Pelatihan menyeluruh mengenai pengelolaan sarana air bersih. Sosialisasi dan monitoring pengawasan sarana dan prasarana memberika n pendidikan tentang pengelolaan air besih serta monitoring dan evaluasi Menyusun perencanaa n dan membuat RAB pengelolaan air bersih
1
meningkat nya pengetah uan masyarak at tentang pengelola an air bersih
1
masyarakat dengan tingkat pengetahuan sanitasi yang baik
2
adanya kesepakat an dan RAB tentang pengelola an air bersih
2
terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta
Kinerja pemerintah
Page 12
MISI
ISU PERMASALAHAN
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOME
PENILAIAN KINERJA
Persampahan 1
2
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana Persampahan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara 3R
Tidak tersedianya TPA
Draf SSK Kab. Bima
1 Meningkatk an kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara 3R tahun 2015
1
2 Meningkatk an kebersihan kabupaten melalui pengelolaan sampah terpadu hingga tahun 2015 1 Menyediaka n TPA
Meningkatkan kesadaran masyarkat dalam pengelolaan sampah secara 3R
1
Penyuluhan dan sosialisasi di 18 kecamatan
1 Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan tentang pemilahan sampah yang benar
1 Masyarakat Faham tentang pemilahan dan pemanfaatan sampah
2
Pengembangan kapasitas di18 kecamatan untuk pengelolaan sampah 3 R
2 Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 Terdapatnya Kader terlatih Pengelola Sampah di 18 kecamatan
2 Kebijakan tentang pengelolaan sampah
3
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah
3 Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan berupa pelatihan pengkaderan 3 Penyusunan Masterplan Pengelolaan Persampahan
1
1
1 Pembentukan lembaga pengelolaan sampah dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
Mewujudkan pengelolaan sampah yang memenuhi standar kesehatan
Penyuluhan dan sosialisasi di 18 kecamatan
1 Pembangunan sarana dan prasarana persampahan
Menurunnya volume sampah yang terkumpul, Meningkatnya nilai ekonomis dalam pengelolaan sampah di masyarakat Terciptanya Pemahaman Pengelolaan Sampah diLingkungan Masyarakat secara mandiri.
Jumlah masyarakat yang memilah sampah dengan benar
3 tersedianya Master Plan Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah yang Terencana dan Terarah
Dokumen master plan pengelolaan persampahan
1 Terkoordinasin ya Pengelolaan sampah dari tingkat kabupaten sampai desa
Terciptanya manajemen persampahan
Kinerja lembaga
Kapasitas Masyarakat
Page 13
Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator
Penyehatan Lingkungan belum menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan
Draf SSK Kab. Bima
2 Meningkatk an alokasi anggaran, memfasilita si pembentuk an Pokja serta monitoring dan evaluasi
Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah
2
Mempromote program pembangunan pengelolaan sampah.
2 Peningkatan anggaran dalam pengelolaan sampah
3 Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah 4 Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pelayanan pengelolaan sampah
2 Menyusun peraturan tentang sistim pengelolaan sampah. 3 Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan sarana penunjang (TPS) 4 Penerapan tekhnologi dalam pengelolaan sampah 5 Peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah
2 adanya peraturan tentang sistim pengelolaan sampah. 3 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
Adanya penghargaan dan sanksi (reward and panisment) Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat
jumlah pelanggaran
4 adanya inovasi baru dalam pengelolaan sampah
Adanya bentuk pengelolaan samaph yang up to date
5 Sosialisasi dan memberikan pendidikan tentang pengelolaan sampah
meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah
masyarakat dengan tingkat pengetahuan sanitasi yang baik
6 Pemeriksaan Hasil pengelolaan sampah secara berkesinambung an
6 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pengelolaan sampah
pemerintah yang peka terhadap seluruh kegiatan sanitasi
7 Memfasilitasi pembentukan pokja
7 Menyusun perencanaan dan membuat RAB pengelolaan sampah
adanya RAB tentang pengelolaan sampah
Kawasan bersih dan sehat
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
Page 14
3
Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
MISI
msh byk masy yang buang sampah di Sembarang tmpat krn kurang pengetahuan ttg PHBS
1 Tidak adanya masyarakat yang membuang sampah sembaranga n
PERMASALAHAN
INDIKATOR MISI
Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana drainase sehingga terjadi genangan air
Meningkatn ya fungsi dan jumlah sarana dan prasarana drainase
Meningkatkan kesehatan lingkungan dengan tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan
1
Meningkatkan kesehatan lingkungan dengan tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada Tahun 2015
TUJUAN
SASARAN
1 Program Penyadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat ;
STRATEGI
1 Pendidikan hidup bersih dan sehat di kalangan murid sekolah di tingkat sekolah dasar dan rumah tangga.
PROGRAM
1 Masyarakat di tingkat sekolah dasar dan rumah tangga memahami hidp bersih dan sehat
KEGIATAN
Terciptanya lingkungan bersih dan sehat
OUTPUT
OUTCOME
adanya masterplan dan RAB pembangunan sarana dan prasarana drainase
perencanaa n pembangun an drainase lebih efektif, terarah dan tepat sasaran
lingkungan bersih dan sehat
PENILAIAN KINERJA
Drainase 1
Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana Drainase,
Draf SSK Kab. Bima
1 meningkatkan cakupan pelayanan drainase
1
Tersediany a sarana dan prasarana drainase
1
Membangu n sarana dan prasarana drainase pada 18 kecamatan
1
Program Pengendalia n Banjir dengan membangu n saluran drainase
1
penyusunan masterplan dan RAB pembangunan sarana dan prasarana drainase
2
Revitalisasi/re hab sarana dan prasarana drainase
3
Inventarisasi drainase yang terbangun
Jumlah sarana dan prasarana drainase
Page 15
2
Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembanguna n sistim drainase
Minimnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan drainase
Meningkatn ya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan drainase
1 meningkatkan peran aktifseluruh masyarakat Kabupaten Bima melalui pengelolaan dan pemanfaatan drainase dengan benar
1
3
Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator
Penyehatan Lingkungan belum menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan
Meningkatk an alokasi anggaran, memfasilita si pembentuk an Pokja serta monitoring dan evaluasi
1 Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan drainase
1
Meningkat nya peran aktif seluruh masyaraka t Kabupaten Bima melalui pengelolaa n dan pemanfaat an drainase yang benar Terkoordin irnya pengelolaa n drainase
1
Pengemban gan program CSR dalam pengelolaan drainase
1
Pembangun an saluran drainase/go rong-gorong
1
Pemetaan CSR dalam pengelolaan drainase
Peta kontribusi CSR dalam pengelolaan CSR
Meningkatn ya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan drainase melalui CSR
Jumlah CSR dalam pengelolaan drainase (lokasi dan nominal)
1
Optimalisasi Renstra sebagai acuan perencanaa an SKPD
1
Peningkatan kapasitas perencanaa n pembangun an daerah
1
Pertemuan koordinasi reguler
Terkoordinirn ya setiap program pengelolaan drainase
Terintegrasi nya setiap program pengelolaan drainase
Kinerja Pemerintah
2
Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan drainase Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan drainase
2
penyusunan kebijakan tentang pengelolaan drainase
2
Monev tentang pengelolaan drainase secara berkesinambu ngan
Terpantaunya setiap pengelolaan drainase
pemerintah yang peka terhadap seluruh kegiatan sanitasi
3
Penyusunan kesepakan dengan pihak swasta
3
Menyusun perencanaan dan membuat RAB pengelolaan drainase
adanya RAB tentang pengelolaan drainase
terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta
3
Draf SSK Kab. Bima
Kegiatan pengelolaan drainase
Page 16
1.2 Program dan Kegiatan Aspek Non Teknis dan Hygiene 5.2.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Dalam kebijakan daerah dan kelembagaan tertuang di Perda AMPL yang memuat kebijakan dan aturan untuk mengelola sanitasi, adapun kebijakan yang ada adalah sebagai berikut : a. Kebijakan Peningkatan dukungan APBD terhadap penganggaran program AMPL b. Peintegrasian PHBS kedalam mata pelajaran pada sekolah dasar c.
Peningkatan kapasitas Pokja AMPL-BM
d. Peningkatan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi dilingkungan rumah tangga. e. Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat di bidang AMPL. f.
Peningkatan pembangunan jamban keluarga.
g. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak h. Penguatan kelembagaan AMPL tingkat kabupaten, kecamatan dan desa i.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan AMPL mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.
5.2.2 Keuangan Terkait dengan aspek non teknis keuangan disadari bahwa kondisi keuangan dengan
pemerintah dana
alokasi
daerah umum
Kabupaten Bima dan
khusus,
yang
masih tergantung
maka
perlu diupayakan
melakukan suatu terobosan dalam suatu program sanitasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Hal ini didasari oleh hasil analisis dan kajian yang telah dikemukan pada bab IV, bahwa terkait dengan bidang
sanitasi, alokasi anggaran untuk sanitasi sebanyak 0,42 % (Rp.
2.998.324.575) dan banyak dikeluarkan untuk program-program fisik saja Kecenderungan anggaran bersifat
penganggaran kegiatan sanitasi lebih banyak untuk mata Investasi : Pembangunan sarana, pembelian alat alat.
Sedangkan Beberapa program pemberdayaan terjadi Draf SSK Kab. Bima
duplikasi, menangani Page 17
sasaran dan persoalan yang sama,
dengan pola yang berbeda. Maka
diperlukan adanya program-program dibawah ini : a. Pengalokasian anggaran program Sanitasi perlu ditingkatkan, sehingga menjadi proposional dan sesuai kebutuhan program Sanitasi sebagai program prioritas daerah b. Perlu diberikan masukan pada tataran eksekutif maupun legislatif melalui forum advokasi kebijakan penganggaran program Sanitasi Daerah Kab. Bima ke depan c.
Kedepan mata anggaran kegiatan Sanitasi perlu ada keseimbangan atau harus
mempertimbangkan
pentingnya
anggaran
operasional
dan
pemeliharaan, untuk memastikan Sanitasi yang berkelanjutan dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat d. Kedepan perlu ada kebijakan sehingga pelaksanaan program
program
pemberdayaan terpadu dan terkoordinasi 5.2.3 Komunikasi Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pihak media sehingga pesan yang disampaikan terarah dan mampu dipertanggung jawabkan dengan baik. Program komunikasi terkait bidang sanitasi Kota dalam tahun 2011, masih menggunakan saluran komunikasi melalui media cetak dan eletktronik dalam rangka mensosialisasikan program-programnya meliputi sektor
kesehatan,
merupakan
kebersihan
dan ingkungan.
Dengan
kunci
pesannya
Promosi kesehatan antara lain Stop BABs, Cuci Tangan Pakai
Sabun, Pola Hidup
Bersih
dan
Sehat,
Persampahan,
limbah
dan
lingkungan. Basis sasaranya adalah kelompok-kelompok tertentu pada tingkat lingkungan atau Desa.. 5.2.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis Di Kabupaten Bima pelaku bisnis masih bersifat lokal dan belum memilki CSR untuk kegiatan pemberdayaan, sehingga program pemberdayaan bukan menjadi prioritas utama para pelaku bisnis di kabupaten Bima. Pelaku bisnis atau pengusaha hanyalah salah satu bagian dari komponen pembangunan Draf SSK Kab. Bima Page 18
yang belum dilibatkan secara optimal dalam suatu program kemitraan terkait bidang sanitasi. Untuk skala lokal sudah ada beberapa pelaku bisnis yang terlibat
dengan
program
sanitasi
dan
masih
perlu
dicarikan peluang
kemitraan program yang bersifat saling menguntungkan. Sementara dalam skala yang lebih besar tidak sedikit terdapat pelaku bisnis multi nasional umumnya perusahanan multi nasional ini memiliki dan
menyiapkan dana
Corporate Social Resposibolity (CSR) untuk kegiatan
pemeberdayaan
masyarakat dan sejauh ini belum terserap untuk kegiatan di bidang sanitasi. 5.2.5 Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan Program yang direncanakan untuk Pemberdayaan masyarakat, jender dan pengentasan kemiskinan yakni: a. Setiap forum diskusi tingkat desa sebaiknya melibatkan semua masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya ataupun miskin. b. Setiap penyusunan anggaran untuk sanitasi tingkat desa melibatkan seluruh masyarakat. c.
Dalam proses pelaksanaan pembangunan sanitasi melibatkan masyarakat secara keseluruhan.
d. Pemberdayaan
masyarakat
dalam
pembentukan
kelembagaan
pengelolaan kebersihan di tingkat lingkungan e. Program Pelatihan 3 R di Kelurahan dan Sekolah f.
Gotong- royong terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Upaya melibatkan partisipasi masyarakat
dan jender
dalam bidang
sanitasi diharapkan dapat diakomodir dari beberapa program yang telah direncanakan, selanjutnya dapat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Draf SSK Kab. Bima
Page 19
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SANITASI 1.1 Gambaran Umum Struktur Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Pemantauan atau juga dikenal dengan istilah monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pembuat kebijakan, evaluasi dapat membantu menata seperangkat prioritas, mengarahkan alokasi sumber dana, memfasilitasi modifikasi dan penajaman struktur program dan aktivitas serta memberi sinyal akan kebijakan penataan ulang personil dan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu, evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program. Tujuan pembangunan sanitasi kota telah ditetapkan oleh pemerintah kota dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dalam dokumen ini mencantumkam target-target pembangunan sanitasi masing-masing subsektor (air bersih, air limbah, persampahan dan drainase) serta target aspek perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi kota. Dalam pelaksanaannya nanti, diperlukan sebuah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK, untuk melihat ketepatan penggunaan Draf SSK Kab. Bima
Page 20
sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan
SSK
juga
perlu
dilakukan
untuk
mengetahui
hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat seperti tercantum di bab 2 dan 4 dokumen SSK. Pemantauan atau juga dikenal sebagai monitoring bertujuan untuk: 1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan. 2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya. 3. Menetapkan
rekomendasi
langkah
perbaikan
untuk
mengoptimalkan
pencapaian. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan: 1. Kemajuan
relatif
dilaksanakannya
capaian
strategis
kegiatan-kegiatan
pembangunan pembangunan
sanitasi dalam
dengan kerangka
kebijakan dan strategi yang disepakati. 2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. 6.2 Stuktur Kelembagaan Untuk Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan di bulan April 2011 atau setelah SSK diresmikan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten dalam membangun sanitasi. Pemantauan dilakukan setiap empat bulan yaitu di bulan April, Agustus dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menyelaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah. Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: Penanggungjawab Utama: 1. Ketua: Kepala Bappeda 2. Wakil Ketua: Kabid Sosub Bappeda Kab. Bima Draf SSK Kab. Bima
Page 21
3. Sekretaris: Kasubbid. Sosbud dan Pemerintahan Bappeda Kab. Bima Pengumpul Data dan Dokumentasi: 1. Pokja AMPL Kabupaten Bima 2. LSM Pengolah data/Pemantau: 1. Tim Teknis Pokja AMPL 2. Staff Bappeda Kabupaten Bima
6.3 Pemantauan Strategi Sanitasi Kota 6.3.1. Pemantauan Stratejik Pemantauan Strategi adalah untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan pada BAB III. 6.3.2. Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan adalah kegiatan untuk menilai tingkat investasi dan keluaran dari pelaksanaan kegiatan berkaitan sanitasi oleh pemerintah kabupaten. Kegiatan-kegiatan ini mengacu kepada usulan kegiatan
SSK
maupun kegiatan-kegiatan diluar usulan SSK yang dilaksanakan oleh SKPD. 6.3.3. Pemantauan Terkait Pengambilan Keputusan Pemantauan pada bagian ini adalah untuk menilai tingkat kepedulian pengambil keputusan terhadap rekomendasi program dan kegiatan usulan SSK. Hal ini dilakukan salah satunya adalah dengan melihat jumlah usulan kegiatan SSK yang diakomodasi sebagai kegiatan SKPD dalam tahun perencanaan SSK. 6.4 Pendokumentasian Data-data yang akan digunakan untuk menentukan data dasar atau baseline indikator tujuan dan sasaran subsektor adalah data-data yang ada di SKPD Draf SSK Kab. Bima
Page 22
masing-masing berupa : laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK), data hasil survey dan studi yang dilakukan di SKPD masing-masing. Pokja AMPL akan mendokumentasi semua data dan informasi yang masuk sebagai upaya untuk mengembangkan data base terkait sanitasi. Pendekatan untuk dokumentasi data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pembagian peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan kedudukan setiap institusi formal dan informal. Institusi formal adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Bima
yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing SKPD. Sedangkan institusi informal adalah institusi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi di luar SKPD dalam hal ini Pokja AMPL Kabupaten Bima yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan sanitasi. Tugas khusus Pokja AMPL yang terkait monitoring dan evaluasi adalah: Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pemantauan capaian kegiatan, strategis,
perencanaan
dan
pengambilan
keputusan.
Koordinasi
untuk
memastikan bahwa semua kegiatan yang diusulkan dalam SSK dapat diimplementasikan dan dipantau dengan menggunakan instrumen yang tepat untuk memantau pencapaian sasaran, visi dan tujuan. Tugas ini memerlukan dua kegiatan penting monitoring, yakni: 1. Pemantauan proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran. 2. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan keluaran yang dihasilkan serta aspek capaian sasaran stretegismya. Dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan dengan jelas, untuk mengukur kecenderungan jangka panjang dan perubahan serta memberikan panduan untuk penyesuaian yang diperlukan.
Draf SSK Kab. Bima
Page 23
6.5 Evaluasi Strategi Sanitasi Kota Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPD. Disamping itu dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran subsektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis pemerintah kabupaten. Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan kontributor diluar pemerintah kabupaten yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sanitasi seluruh
kabupaten
perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap dua tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan). 6.6 Pelaporan Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi menyampaian tiga hal yaitu deviasi capaian pelaksanaan SSK terhadap rencananya, potensi penyebab deviasi dan rekomendasi. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi akan disampaikan kepada elemen pemerintah kabupaten yaitu Bupati, tim pengawas, tim pengarah/kepala SKPD, dan juga ketua DPRD. Pelaporan juga disampaikan kepada pihak swasta yaitu BUMN/BUMD dan pelaku bisnis. Pelaporan kepada masyarakat disampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi/universitas maupun masyarakat langsung. Pelaporan diberikan dalam bentuk audiensi dan forum selain laporan tertulis. Media yang digunakan untuk pelaporan adalah presentasi dan sosialiasi melalui media cetak dan elektronik. Pelaporan berkaitan dengan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan serta perencanaan dan pengambilan keputusan wajib disampaikan kepada Bupati dan Draf SSK Kab. Bima Page 24
ketua tim pengarah saat kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan. Pelaporan berkaitan dengan hasil pemantauan capaian strategis dilaksanakan setiap tahun setelah dilaksanakannya usulan kegiatan dalam SSK. Pelaporan capaian strategis tahunan ini hanya melaporkan tingkat kontribusi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan tercapainya target strategis atau yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran subsektor sanitasi. Hasil survei tingkat kabupaten juga perlu disampaikan dalam pelaporan pemantauan capaian strategis.
Draf SSK Kab. Bima
Page 25
Draf SSK Kab. Bima
Page 26
