PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan)
TESIS Oleh KHAIRUMAN 992105049 /ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2001
Khairuman : Putusan Pengadilan Agama Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 2001
USU Repository © 2007
INTISARI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan) Khairuman * Abdullah Syah ** Hasballah Thaib *** Sanwani Nasution **** Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disahkan, kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama tidak mandiri, karena setiap putusan-putusan badan Peradilan Agama memerlukan pengukuhan dan pernyataan dapat dijalankan (fiat eksekusi) dari Pengadilan Negeri. Lembaga fiat eksekusi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu untuk engendalikan dan mengawasi badan Peradilan Agama, dengan cara tidak melengkapi susunannya dengan jurusita, sehingga Pengadilan Agama menjadi pengadilan semu tidak mandiri melaksanakan putusan-putusannya. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama telah mandiri, artinya semua putusan-putusan Pengadilan Agama tidak perlu mendapat pengukuhan dan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Agama dengan mudah untuk menjalankan fungsinya. Begitu juga tentang wewenang untuk menjalankan putusan merupakan fungsi baru bagi Pengadilan Agama, karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Namun setelah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan itu ada pada Pengadilan Agama, amun prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan, tetap mengikuti ketentuan hukum acara perdata atau ketentuan sebagaimana berlaku pada Pengadilan Negeri. Namun pada kenyataannya masih saja ada di Kota Medan ini umat Islam dalam menyelesaikan sengketa atau perkara-perkara perdata, mencari keadilannya atau memilih penyelesaiannya ke Pengadilan Umum, walaupun akhirnya ditolak, dari pada memilih ke Pengadilan Agama. Pada hal masalah tersebut sebaiknya diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu perlua adanya penelitian mengapa hal itu terjadi. Penelitian ini untuk memperoleh fakta semua permasalahan yang diteliti sekaligus menemukan jawabannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan bentuk penelitian ersifat deskriptif dan preskriptif populasi penelitian terdiri dari Hakim pengadilan Agama Medan 4 orang, panitera 1 orang, panitera pengganti 1 orang, jurusita pengganti 2 orang dan pengacara 2 orang, masyarakat yang ernah berurusan ke Pengadilan Agama Medan 22 orang, ulama/pemuka asyarakat 5 orang dan 3 orang pengacara, ditambah dengan 1 orang Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dan 1 orang dari Mejelis Ulama *) **) ***) ****)
Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
ii Khairuman : Putusan Pengadilan Agama Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 2001
USU Repository © 2007
Medan serta 5 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai informan ntuk menambah informasi data sekunder. Penentuan sampel ditentukan secara purposif. Alat pengumpulan data primer adalah wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder dikumpulan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif baik deduktif maupun Induktif , dengan tetap berpedoman pada norma yuridis normatif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Agama sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak serta lerta berlaku dan dapat dilaksanakan, sebelum memperoleh pengukuhan dan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Khusus untuk putusan waris dan hibah tidak harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apakah perkara waris dan hibah merupakan kompetensi Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, kemudian karena erbedaan pemahaman tentang maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 Pasal 63 ayat (2) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 ahun 1975 Pasal 36 dan karena biasanya Putusan Hakim tentang Kewarisan dan Hibah bersifat penetapan sehingga kebanyakan tidak dieksekusi. Berbeda alnya dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama sesudah berlakunya ndang Nomor 7 Tahun 1989, dapat serta merta dijalankan dan dapat berlaku efektif serta tidak perlu mendapat pengukuhan dari Pengadilan Negeri. Tentang putusan perkara kewarisan dan hibah tetap dapat diterima oleh iasyarakat Kota Medan, hal ini dapat dilihat bahwa putusan Pengadilan gama telah dipatuhi, dilaksanakan dan berdaya guna, tidak dilanggar dan dak dikesampingkan, bahkan putusan Pengadilan Agama begitu dipercaya jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri, serta mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan terutama utusan warisan dan hibah. Begitu pula dengan kehadiran jurusita, maka utusan Pengadilan Agama lebih berbobot, berwibawa dan mandiri. Adapun mengenai hambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama sebelum r l a k u n y a U n d a n g - U n d a n g N o m o r 7 T a h u n 1 9 8 9 a d a l a h k a r e n a terlambatan pengembalian putusan yang dikukuhkan, namun akhirnya dapat atasi. Setelah melakukan pendekatan (approach). Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah tidak adanya jurusita, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara ex opicio oleh panitera atau jurusita ngganti, kemudian pihak legislatif dan eksekutif untuk meniadakan pilihan kum khususnya untuk perkara kewarisan umat Islam. Kata kunci : -
Pelaksanaan Putusan − Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 − Pengadilan Agama Medan
iii Khairuman : Putusan Pengadilan Agama Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 2001
USU Repository © 2007
ABSTRACT EXECUTION OF ISLAMIC COURT DECISION BEFORE AND AFTER VALIDITY THE LAW NUMBER 7 OF 1989 Khairuman *) Abdullah Syah **) Hasballah Thaib ***) Sanwani Nasution ****) Before the Law Number 7 of 1989 is legalized, the competency and position of Islamic Court has not powerful, because every decision of Islamic Court Institution needs a strengthening and fiat execution from the General Court. The fiat execution institution was created intentionally by the Dutch Colonial Government to bridge and control Islamic Court Institution by manner its structure is not completed with the bailiff, so Islamic Court will unpowerful to execute its decisions. After the Law Number 7 of 1989 is legalized Islamic Court has powerful, the meaning is all of Islamic Court decisions are not necessary to have a strengthening and fiat execution from e General Court, so Islamic Court can do its function easily. Like that also about competency to execute the decision is as a new function for Islamic Court, because before validity the Law Number 7 of 1989 that competency in General Court. But after the Law Number 7 of 1989 is legalized that competency is in Islamic Court, but the procedure and manners of decision execution always follow civil judicial rules or the rules as valid in the General Court. But in fact, there are still Moslems in Medan to find justice or that in Islamic Court, chose their dispute arrangement in General Court in range their dispute or civil cases, although it is refused at last. Whereas that case is better proposed to the Islamic Court. Therefore it is necessary a search why that happened. This research is done to obstain the fact of all problems which is served and to find the answers all at once. This research used a juridical normative and juridical sociological approach methods with the research character, are descriptive and prescriptive. The research populations are 4 judges from Islamic Court of Medan 1clerk, 1 acting clerk, 2 acting bailiffs, 2 lawyers, 22 people which were concerned with Islamic Court of Medan, 5 people Ulama community's leaders, they are added with 1 judge from high Islamic Court . of North Sumatera, 1 people from the Ulama Council of Medan and 5 Heads of District of Islamic Affairs Office, as informen to
*) **) ***) ****)
Faculty of Law Amir Hamzah University Medan Faculty of Syariah State Islamic Institute of North Sumatera Islamic Faculty Dharmawangsa University Medan Faculty of Law North Sumatera University Medan
iv
Khairuman : Putusan Pengadilan Agama Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 2001
USU Repository © 2007
complete the secondary data information. The samples were appointed purposively. The primary data collector are interview and questionnaire, while the secondary data is by library study. The data analysis were done qualitative approach, either deductive or inductive with always take direction from juridical normative sociological. The research result show that execution of Islamic Court decision fore the Law Number 7 of 1989 is legalized is not valid and can be (filled immediately before obstain strengthening and fiat execution from General Court. Especially for inheritance and gift decisions do not need strengthening by General Court, because most of the people do not know, what inheritance and gift cases are as competency of Islamic Court or General Court, then because the difference of understanding about the aim the Law Number 1 of 1974 Article 63 paragraph (2) is related with Government Regulation Number 9 of 1975 Article 36 and because usually most of judicial decisions about inheritance gift have decree character, so most of them are not executed. It is different with execution of Islamic Court dec i s i o n a f t e r v a l i d i t y t h e L a w N u m b e r 7 o f 1 9 8 9 c a n b e e x e c u t e d i m mediately, can be valid effectively and it is not necessary to have strengthening from General Court. About the decision of inheritance and gift cases always can be received by community of Medan, this case can be seen that Islamic Court decisions were obeyed, fulfilled and efficient, it is not broken and discard, even as Islamic Court decision is very belief if be compared with General Court decision, and able to give sense of justice to e people who seek justice, especially about inheritance and gift decisions. Like that also presentation of the bailiff so Islamic Court decision is more strong, authority and powerful. The obstacles about execution of Islamic Court decision before validity the Law Number 7 of 1989 is caused giving ck of the decision which is strengthened too late, but at last it can be overcome after made some approaches. But after, validity the Law Number of 1989 there is not bailiff, so the execution is done in ex opicio way by clerk or acting bailiff, the legislative and executive sides to omit choice law especially for Moslems' inheritance cases. Key words: - Execution − The Law Number 7 of 1989 − The Islamic Court of Medan
v Khairuman : Putusan Pengadilan Agama Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 2001
USU Repository © 2007
