PROFIL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014
1.
SEJARAH DPPKA
Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Salah satu tujuan dari pembentukan Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan dan Aset ini adalah agar pengelolaaan keuangan dan asset dapat dilakukan secara terpadu sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap Pendapatan Daerah . Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKKA) Kabupaten Tanah Datar
dibentuk
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar . Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan aset dikelola secara terpadu. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai berikut :
”Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset yang berdasarkan Azas Otonomi dan tugas pembantuan” Fungsi Dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor
9
Tahun 2010 ditetapkan fungsi
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset, sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang Penetapan pendapatan
dan
evaluasi,
penagihan
pendapatan,
anggaran,
akutansi
dan
pengelolaan aset daerah ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah ; c. Pembinaa dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. VISI DAN MISI Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, maka telah ditetapkan Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu :
Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal melalui pengelolaan Keuangan dan asset Daerah dengan Manajemen yang baik
MISI Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab 2. Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat 3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien
4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai berikut :
”Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset yang berdasarkan Azas Otonomi dan tugas pembantuan” Fungsi Dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor
9
Tahun 2010 ditetapkan fungsi
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset, sebagai berikut : 1.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang Penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akutansi dan pengelolaan aset daerah ;
2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah ;
3.
Pembinaa dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah ;
4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. STRUKTUR ORGANISASI A. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DInas Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Tanah Datar seperti
terlihat pada bagan berikut:
Susunan kepegawaian dan jumlah pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar dikelompokan dalam bezzeting pegawai, dengan jumlah 69 orang. Berdasarkan komposisi kepangkatan, PNS pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar terdiri dari: 1.
PNS Golongan II
: 21 orang
2. PNS Golongan III
: 42 orang
3. PNS Golongan IV
:
6 orang
Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Tanah Datar dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1.
Tamatan S2
:
5 orang
2.
Tamatan S1
:
31 orang
3.
Tamatan D-3
:
17 orang
4.
Tamatan SLTA :
19 orang
5.
Tamatan SLTP :
Berdasarkan
1 orang
komposisi
tingkat
pendidikan
dirasakan
bahwa
untuk
mendukung kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar, ke depan masih perlu ditingkatkan lagi. Diharapkan kualitas SDM Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar akan semakin meningkat melalui diklat teknis maupun diklat formal. Disamping itu, dalam rekruitmen pegawai baru juga harus memperhatikan syarat kompetensi kerja sehingga diharapkan kinerja pegawai-pegawai baru akan lebih baik. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar, didukung oleh perlengkapan antar lain: 1.
Gedung beserta perlengkapan
: 2 unit
2. Kendaraan Roda 4
: 7 unit
3. Kendaraan roda 2
: 11 Unit
B. Susunan Organisasi
(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b.
Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
c.
Bidang Penetapan Pendapatan dan Evaluasi, tediri dari : 1. Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah; 2. Seksi Pendataan Pajak Bumi, Bangunan dan Dana Perimbangan; 3. Seksi Data, Legalisasi dan Pengkajian Pendapatan.
d.
Bidang Penagihan Pendapatan, terdiri dari : 1. Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah; 2. Seksi Penagihan Pajak Bumi Bangunan dan Dana Perimbangan; 3. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
e.
Bidang Anggaran, terdiri dari : 1. Seksi Penatausahaan Keuangan; 2. Seksi Perencanaan Anggaran; 3. Seksi Data, Investasi dan Pinjaman Daerah.
f.
Bidang Akuntansi, terdiri dari : 1. Seksi Pembukuan;
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; 3. Seksi Perbendaharaan. g.
i.
Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan; 2. Seksi Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian; 3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. KINERJA DINAS BERDASARKAN TUPOKSI
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD Output pelayanan yang laksanakan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari : 1. Menyusun kebijakan pendapatan ditujukan terutama dalam rangka meningkatkankan pendapatan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan baik, maka setiap daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang berasal dari :
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan yang Syah
2. Menyusun kebijakan belanja daerah ditujukan terutama dalam rangka membiayai pemberian pelayanan kepada masyarakat. 3. Melakukan Pengelolaan Aset milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan maka saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Tanah Datar telah melakukan penatausahaan aset dengan menggunakan aplikasi SIMDA Aset
Beberapa isu strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam bidang pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah adalah antara lain : 1.
Peningkatan Penerimaan Daerah Dengan diberlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2011, maka Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB yang pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2008 merupakan Pajak Pusat sekarang menjadi Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011, peranan BPHTB sebagai Pajak daerah diberlakukan untuk tahun 2013 sedangkan PBB akan menjadi Pajak
daerah pada tahun 2013 Untuk itu saat ini sudah mulai dilakukan persiapan-persiapan antara lain mengikuti Bimtek-Bintek tentang PBB & BPHTB, menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan PBB dan BPHTB. Dengan adanya pengembalian PBB & BPHTB menjadi Pajak Daerah, maka secara umum akan mengurangi Pendapatan Daerah, karena sesuai dengan PP No. 55 Kabupaten Tanah Datar selama ini mendapatkan insentif Lunas PBB
yang nilainya cukup signifikan.
a. Pengelolaan Keuangan Daerah Pada saat ini Pengelolaan Keuangan Daerah sudah melakukan Penatausahaan Keuangan dengan baik. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan setiap SKPD telah melakukan Penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Aplikasi SIMDA. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemda.
b. Pengelolaan Aset Daerah Agar pengelolaan Aset milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan maka saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Tanah Datar melakukan penatausahaan aset dengan menggunakan aplikasi SIMDA Aset Beberapa permasalahan yang ditemui dalam Pengelolaan Aset daerah adalah : (i)
Sebahagian Kecil ada masih Aset Pemerintah Daerah yang belum tercatat dan bernilai
(ii)
Masih adanya aset yang berasal dari Pemerintah Pusat (Propinsi/Pusat) yang belum mempunyai bukti-bukti yang sah.
