PROFESIONALISME BIRO HUMAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( BPK-RI) DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK Di ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat
SKRIPSI Nama
: SYLVIA KURNIASIH
NIM
: 04202-085
Jurusan
: Public Relations
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008
Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat Sylvia Kurniasih (04202-085) Profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Dalam Layanan Informasi X + 80 (22 lampiran) Bibliografi : 26 buku (1986-2003)
ABSTRAKSI Peran profesi Humas dalam suatu instansi atau lembaga sangat dibutuhkan dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak karena Humas sebagai mediator penyampai informasi dari publik internal ke publik eksternal dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan instansi kepada publik. Kondisi tersebut mengharuskan setiap aparat kehumasan untuk mengembangkan kemampuan kerja secara profesional. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dengan mewujudkan lembaga yang bersih dan transparan, yang berkaitan erat dengan pengembangan citra positif instansi atau lembaga guna memperoleh simpati dan dukungan publik. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus dapat mencerminkan profil instansi yang diwakilnya dalam bersikap, berpenampilan yang positif, berorientasi kemasa depan, dan dapat mengkomunikasikan dirinya terhadap berbagai pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam mengembangkan studi dan strategi yang sesuai dengan profesinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik. Teori Cultip, Center, and Broom yang digunakan adalah sikap yang memenuhi kriteria profesional yaitu skill, knowledge, abilities, qualities, and attitude. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai lima orang nara sumber serta observasi langsung untuk memperoleh data sekunder mengenai profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik. Setelah melakukan wawancara dengan nara sumber, hasil penelitian, dan analisa diketahui bahwa profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik harus lebih ditingkatkan lagi dalam menunjukan hasil kerjanya yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya. Untuk itu Biro Humas secara bertahap dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam memberikan layanan informasi kepada publik dengan mengadakan sosialisasi, riset opini, media massa, promosi, publikasi, hubungan kelembagaan, dan penyelanggaran event-event, tujuannya adalah memperoleh dukungan publik dan menunjang keberhasilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya semua itu dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitasnya.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ABSTRAKSI …………………………………………………………………… ii LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI ……………………………. iii LEMBAR TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI ............................................. iv LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI ............................................. vi KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. ix BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 7 1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................... 7 1.4 Signifikansi Penelitian ………………………………………. 7
BAB II
1.4.1
Signifikansi Akademis ................................................. 7
1.4.2
Signifikansi Praktis ...................................................... 8
KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Komunikasi …………………………………………………. 9 2.1.1
Pengertian Komunikasi ……………………………… 9
2.1.2
Proses Komunikasi …………………………………. 12
2.2 Humas ……………………………………………………… 13 2.2.1
Pengertian Humas …………………………………. .13
2.2.2
Fungsi dan Peran Humas …………………………… 15
2.2.3
Tugas Humas ……………………………………….. 17
2.2.4
Peran Humas dalam Pelayanan Informasi ………….. 19
2.3 Aktivitas Humas ……………………………………………. 20 2.4 Humas Non Profit ………………………………………….. 23 2.5 Khalayak Humas …………………………………………… 25 2.6 Profesional …………………………………………………. 27 2.6.1
Pengertian Profesional …………………………….. 27
2.6.2
Prinsip Dasar Profesionalisme ……………………. . 29
2.6.3
Ciri-ciri Profesi …………………………………….. 30
2.6.4
Sikap Profesional Public Relations ………………… 31
2.6. 5 Humas sebagai suatu Profesi ……………………….. 33 2.6.6. Profesionalisme dalam kegiatan Humas …………… 36 2.6.7 BAB III
Profesionalisme Humas dan pelayanan publik …….. 37
METODOLOGI PENULISAN 3.1 Tipe Penelitian ....................................................................... 40 3.2 Metode Penelitian ………………………………………….. 40 3.3 Narasumber ………………………………………………... 42 3.4 Teknik Pengumpulan Data ………………………………… 43 3.5 Definisi Konsep …………………………………………… 44 3.6 Fokus Penelitian ………………………………………….. 45 3.7 Teknik Analisis Data ……………………………………… 46
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ……………………….. 47
4.1.1
Sejarah Perkembangan BPK RI …………………… 47
4.1.2
Visi dan Misi ……………………………………… 49
4.1.3
Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Wewenang ………. . 50
4.1.4
Struktur Organisasi BPK RI …………………… .. . 52
4.1.5
Kedudukan Biro Humas………………………..…… 55
4.1.6
Profesionalisme Badan Pemeriksa Keuangan RI…… 58
4.2 Hasil Penelitian ……………………………………………. 59 4.2.1 Profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam Layanan Informasi Publik … ……… 60 4.3 Pembahasan ........................................................................... 74 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan............................................................................. 81 5.2 Saran........................................................................................ 82
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan
rakyatnya melakukan perencanan pembangunan disegala bidang. Dalam sistem pemerintahan negara menurut UUD 45 berada ditangan Presiden yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Menteri untuk melaksanakan program pemerintah dalam membangun bangsa ini dan begitu juga dengan menjalankan tugas pemerintahan negara, diperlukan dukungan pembiayaan yang cukup dan dikelola secara baik oleh yang diberi kuasa dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara. Untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa diperlukan adanya suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di dalam satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan independensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang terlepas dari pengaruh lembaga Negara lainnya. Dalam situasi yang sangat kondusif perlu untuk meningkatkan profesionalismenya karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sedang menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan kepercayaan dari publiknya. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah dikenal oleh sebagian besar publiknya, terutama masyarakat umum, tetapi hanya sebagian kecil
publik yang memahami tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI). Hal ini tampak dari seringnya elemen masyarakat yang mengatakan BPK-RI sama dengan KPK, adanya tindakan korupsi dan pemberitaan-pemberitaan yang belum mengambarkan pemahaman mengenai apa, siapa, dan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) itu. Sehubungan dengan tugas tersebut dan agar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) lebih berkualitas, serta untuk mewujudkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menjadi lembaga yang profesional diperlukan profesi Humas karena berhasil tidaknya pencapaian pelaksanaan tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sangat tergantung dari peran profesi Humas dalam melaksanakan tugasnya. Istilah dan profesi Humas semakin hari semakin memasyarakat dan mendapat tempat dalam kegiatan instansi yang menghasilkan jasa merasakan betapa pentingnya membentuk divisi Humas di instansi, untuk memperoleh citra positif. Dengan kondisi yang kompetitif saat ini, bidang Humas berupaya mendapatkan dukungan publik melalui program yang akan dilakukannya, agar instansi mereka tetap mampu bersaing dan terus berkembang. Peran
Humas
sangat
penting
dalam
menerima
dan
mengatasi
permasalahan yang terjadi di dalam maupun di luar instansi yang diwakilinya karena Humas menjalankan kegiatan komunikasi sebagai mediator penyampai informasi dari publik internal ke publik eksternal dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan pemerintah secara transparan kepada masyarakat, melalui berbagai media sarana yang ada.
Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Namun, dalam beberapa kesempatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi kelembangaannya, tetapi masih banyak hal yang perlu dijelaskan mengenai hasil laporan pemeriksaan, tugas, wewenang dan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam struktur kenegaraan. Berdasarkan peraturan perundangan, masyarakat umum dan para pemilik kepentingan berhak dan membutuhkan informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selalu terbuka kepada masyarakat. Salah satunya dengan mempublikasikan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), melalui website, siaran pers, riset opini dan mengadakan acara sosialisasi yang diadakan oleh Biro Humas. dengan tujuan memperoleh pemahaman publik mengenai sejauh mana peran penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan profesional. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menjadi bagian dari upaya penerapan renstra serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas staf Biro Humas. Berkaitan dengan hal ini Biro Humas membekali staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dengan pengetahuan dibidang kehumasan mulai dari strategis hingga praktis. Disini staf Biro Humas diharapkan dapat mengemas secara menarik informasi yang akan disajikan kepada publik, hal tersebut dilakukan karena untuk memberikan pengenalan dan pemahaman secara mendalam kepada kalangan
Instansi, Departemen, Lembaga Negara, Penguruan Tinggi, Pers, dan LSM yang dapat memberikan kontribusinya terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dalam layanan informasi, masyarakat menuntut sistem pemerintahan yang bersih dan transparan karena masyarakat berhak atas akses berita atau informasi, dan sebaliknya pemerintah wajib menjamin akses tersebut supaya terjaga dan terkontrol, agar tidak menimbulkan akses negatif akibat eksploitasi pemberitaan karena pada akhirnya masyarakat juga yang dirugikan. Kondisi
tersebut
mengharuskan
setiap
aparat
kehumasan
untuk
mengembangkan kemampuan kerja secara profesional. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dengan mewujudkan lembaga yang bersih dan transparan, berkaitan erat dengan pengembangan citra positif lembaga guna memperoleh simpati dan dukungan publik. Dimana peran profesi Humas sangat dibutuhkan sebagai pemberi input bagi kebijakan pimpinan sebuah instansi. Profesional menurut Sonny Keraf adalah seorang yang hidup dengan mempraktekan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi atau sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya.1 Pendidikan dan latihan merupakan peranan penting bagi seorang Humas yang profesional dalam meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual untuk mengarah pada bidangnya yang memiliki kinerja yang baik dan profesional, oleh karena itu, pelaksanaan program pendidikan dan latihan diharapkan dapat
1
Sonny Keraf. A, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Yogyakarta, 1987, hal 45
mewujudkan kinerja Biro Humas yang profesional dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Menyadari bahwa pada umumnya institusi layanan informasi publik termasuk institusi kehumasan pemerintah masih mengalami berbagai masalah mengenai lemahnya budaya pendokumentasian informasi terhadap aktivitas dan out put kinerja yang mengakibatkan kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan instansi. Dengan demikian profesi Humas harus dapat memenuhi pengharapan dan kewajiban moral pada tingkatan masyarakat karena profesional membantu instansi untuk memecahkan masalah. Alasan memilih objek di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) karena Biro Humas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) lainnya kepada masyarakat. Komitmen untuk melayani masyarakat guna meningkatkan fungsi dan profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publiknya. Sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaannya. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang bersih dari korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah menegaskan visi dan misinya untuk berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.
Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang sudah serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dinyatakan terbuka untuk publik karena itu profesi Humas harus mampu menjembatani kepentingan publik dengan instansi.2 Alasan peneliti mengangkat Profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik karena profesionalisme sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan instansi untuk lebih baik dan menunjuk pada komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam mengembangkan studi dan strategi yang sesuai dengan profesinya. Dalam mewujudkan transparansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus dapat mengkomunikasikan dan mensosialisasikan setiap hasil pemeriksaan, serta kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) karena dalam memberikan informasi dan pelayanan berhubungan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) kepada publik. Untuk itu Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) secara bertahap dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Salah satunya mengadakan 2
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
berbagai kegiatan kehumasan seperti : mengadakan sosialisasi, riset opini, media massa, promosi, publikasi, hubungan kelembagaan, dan penyelanggaran eventevent, tujuannya untuk memperoleh dukungan publik dan menunjang keberhasilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. semuanya itu harus dapat ditingkatkan kualitasnya. Profesional diharapkan untuk tidak hanya sekedar memberi pengetahuan dan layanan yang terampil, tetapi juga harus bertanggung jawab dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Dengan demikian penulis membahas tentang Profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Dalam Layanan Informasi Publik.
1.2
Rumusan Masalah Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana
profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik.
1.3
Tujuan Penelitian Adapun
tujuan
dari
penelitian
ini
adalah
untuk
mengetahui
profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik.
1.4
Signifikasi Penelitian 1.4.1
Signifikasi Akedemis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris kepada ilmu komunikasi khususnya di bidang Humas (PR) mengenai profesionalisme Humas dalam layanan informasi publik di sebuah instansi.
1.4.2
Signifikasi Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK-RI) untuk lebih
meningkatkan
profesionalisme dalam layanan informasi kepada publik.
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN
2.1
Komunikasi
2.1.1
Pengertian Komunikasi Manusia adalah mahluk sosial budaya yang memperoleh perilakunya lewat
belajar. Dari semua aspek belajar manusia komunikasi merupakan aspek yang paling terpenting dan paling mendasar. Ketergantungan manusia akan informasi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Hampir semua aktivitas atau kegiatan pekerjaan manusia memerlukan komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin ”communicatio” bersumber dari kata communis yang berarti kesamaan atau sama makna, melalui komunikasi yang dilakukan dapat diciptakan kesamaan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi semakin banyak.3 Menurut Drs. Mahidin Mahmud dalam bukunya yang berjudul Pengantar Humas berpendapat bahwa ”Komunikasi adalah proses penyebaran atau saling tukar informasi yang disampaikan melalui berbagai cara ”.4 Sedangkan komunikasi menurut Barelson dan Stainer adalah ”Proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian melalui simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka dan lain-lain”.5
3
Hamdan Adnan, Prinsip & Humas, Surabaya, 1996, hal 21 Mahidin Mahmud, Pengantar Hubungan Masyarakat, Jakarta, 1993, hal 14 5 Sasa Djuarsa, Pengantar Komunikasi, Pokok Ilmu Komunikasi (Jakarta,Universitas Terbuka,1998) hal 7
4
Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif, para peminat komunikasi seringkali mengutip paradigma yang di kemukakan oleh Harold Laswell dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in Society. Laswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect ?6 Paradigma Laswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni : Sender, Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang Message, suatu gagasan, dan ide berupa pesan, informasi, pengetahuan ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan, emosi, dan lain sebagainya yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau kelompok tertentu (komunikan) Channel, berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada khalayaknya. Receiver, adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain Effect, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut. Dapat berakibat positif maupun negatif tergantung dari tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut. Dari unsur-unsur komunikasi diatas satu sama lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Begitu pula dengan profesional adalah bagian dari
6
Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung, 1993, hal 10
komunikasi karena seorang profesional Humas harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan informasi secara efektif. Faktor komunikasi merupakan faktor yang penting dalam usaha mempertahankan kesatuan kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Ahmad Wiryan Widjaja, fungsi komunikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :7 Informasi Yakni pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan tepat b. Sosialisasi Yakni menyediakan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif, sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan aktif di dalam masyarakat. Motivasi Yakni menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginan serta mendorong kegiatan individu Diskusi Yakni menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk persetujuan. 7
Ahmad Wiryan Widjaja, Bunga Rampai Kehumasan no 4 (Jakarta: Direktorat Hubungan Informasi Antar Lembag, 2002)hal 22
Faktor komunikasi tersebut merupakan faktor yang dapat menjadikan komunikasi berjalan secara efisien, karena suatu informasi sebelum disampaikan kepada publik harus disosialisasikan, agar publik mengetahui serta merasa termotivasi akan informasi tersebut. Begitu juga penyampaian informasi yang dilakukan Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), melalui media sarana yang digunakan, Humas menyajikan sejumlah informasi sebagai layanan informasi kepada publiknya, agar mereka tertarik menggunakan jasa yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
2.1.2
Proses Komunikasi Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, dan opini oleh seseorang
kepada orang lain. Perasaan itu bisa keyakinan, kepastian, kekhawatiran, dan kemarahan yang timbul pada saat berlangsungnya proses komunikasi. Disinilah proses komunikasi terbagi dua tahap yaitu :8 a. Proses komunikasi secara primer Proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, secara langsung maupun menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi adalah jelas karena hanya bahasalah yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain.
8
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung, 1984, hal 11
b. Proses komunikasi secara sekunder Proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Sebagian yang telah dijelaskan, bahwa seorang profesional harus dapat melakukan proses komunikasi dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik.
2.2
Humas
2.2.1
Pengertian Humas Arti penting komunikasi yang telah diuraikan diatas, dirasakan juga pada
aktivitas Humas sebagai penyelenggara hubungan komunikasi. Sebagai seorang Humas yang profesional harus memiliki penguasaan dasar-dasar dari ilmu manajemen, psikologi, komunikasi secara efektif, dan pengetahuan secara penerapannya, baik yang menuntut kemampuan dan fungsi manajerial secara efisien dan efektif. Menurut M. Linggar Anggoro dalam bukunya Teori dan Profesi Kehumasan : “Public Relations atau Humas yaitu segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau
memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari luar terhadap keberadaan dan sepak terjangnya”9 Sedangkan Frank Jefkins mendefisinisikan Public Relations dalam bukunya Public Relations sebagai beikut : “Public Relations consist of all forms of planned communications, outwards and inwards between an organization and its publies for the purposes of achieving specific objective concerning munual understanding”10 (Public Relations yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik). Dari kedua definisi Humas diatas dapat disimpulkan bahwa Humas pada hakekatnya merupakan suatu proses yang terus menerus dari segala upaya manajemen yang terprogram, terencana dan berkesinambungan. Seorang Humas profesional tidak hanya dilihat dari penampilan, tetapi harus bisa menyampaikan informasi kepada publik, ia dituntut untuk dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah. Pada dasarnya Humas pada instansi atau lembaga lainnya baik negeri maupun swasta adalah sebagai perantara atau penghubung antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Humas sangat berperan penting dalam menciptakan dan membentuk opini publik, hal tersebut sesuai dengan tujuan Humas adalah memperoleh good will atau pengertian dari publik yang akan dapat menimbulkan citra positif pada perusahaan atau instansinya. Irving Smith Kogan dalam Modern Bussines Alexander Hamilton Institute, 1965 mengatakan bahwa Humas adalah fungsi manajemen sebagai peneliti dan
9
M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, Jakarta, 2000, hal 9 Frank Jefkins, Public Relations, Jakarta, 1995, hal 92
10
penilai selera dan sikap masyarakat. Termasuk juga menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk dapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. Melihat fungsi Humas sebagaimana disebutkan diatas, maka ada empat persyaratan dasar yang harus dipenuhi saat Humas menjalankan tugasnya, yaitu :11 1. Kemampuan mengamati dan menganalisa persoalan 2. Kemampuan menarik perhatian 3. Kemampuan mempengaruhi pendapat 4. Kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling percaya. Inti dari kegiatan Humas sebagai juru bicara adalah melakukan komunikasi baik ke dalam maupun ke luar. Komunikasi baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar ini sama pentingnya. Untuk membangun corporate image, sekaligus memperlancar peran dan fungsi Humas dalam penyampaian pesan, informasi, publikasi dan sebagainya.
2.2.2
Fungsi dan Peran Humas Seorang Humas profesional dituntut untuk memiliki skill dan integritas
yang tinggi, karena praktisi Humas selalu berhubungan dan berhadapan dengan publik untuk menciptakan image yang baik. Disini fungsi dan peran Humas sangat membantu permasalahan yang dihadapi oleh seorang Humas profesional. Menurut Scott M. Cutlip & Allen H.Center, dalam bukunya Effective PR, Public Relations berfungsi sebagai berikut :12 11
Rosady Ruslan, Manajemen PR & Media Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004)hal 32
1. Publicity Berita dan informasi bersumber dari Humas (PR). Publisitas adalah berita yang didapat dari sumber lain yang digunakan oleh media karena memiliki nilai berita, hal tersebut mengharuskan Humas untuk selalu mempunyai informasi yang mempunyai nilai berita kepada media agar dimuat 2. Advertising Iklan adalah informasi yang ditempatkan pada setiap media oleh sponsor tertentu dengan cara membayar tempat dan waktu. Konsep iklan pada Humas digunakan untuk meraih khalayak lebih dari target pemasaran 3. Press Agentry Adalah pembuatan berita yang bernilai berita untuk menarik perhatian media untuk mendapatkan perhatian publik. Dalam melakukan kegiatan tersebut, digunakan publisitas sebagai strategi utama 4. Public Affair Merupakan bagian khusus Humas yang membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah dan komunitas sekitarnya untuk mempengaruhi kebijakan publik 5. Issue Management Merupakan
bagian
khusus
Humas
yang
bertindak
mengantisipasi,
mengidentifikasi, mengevaluasi dan merespon isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan perusahaan dengan publiknya 6. Lobby 12
Scot M. Cutlip & Allen H. Center, Effective PR 9th edisi (New jersey: Prentice Hall, 2000) hal 10
Merupakan bagian khusus Humas yang menciptakan dan memelihara hubungan khusus dengan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang dan peraturan 7. Investor Relations Merupakan bagian Humas perusahaan yang menciptakan dan memelihara hubungan saling menguntungkan dengan para stakeholders dan pihak lain 8. Development Merupakan bagian Humas pada organisasi non profit yang meliputi memelihara hubungan dengan para donor atau anggota, dengan tujuan untuk keamanan keuangan para development biasa yang bekerja untuk stasiun penyiaran umum, pencegahan penyakit, dan logistik pendidikan. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa fungsi utama Humas pada dasarnya adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara instansi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern. Humas mempunyai fungsi timbal balik, baik keluar maupun kedalam. Keluar, ia harus mengusahakan tumbuhnya sikap dan image publik yang positif terhadap kebijakan lembaga. Kedalam, ia berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan image yang negatif dalam masyarakat.
2.2.3
Tugas Humas Seorang profesional Humas harus bisa menjalankan tugasnya sesuai
dengan fungsi dan peranannya. Ada lima tugas pokok Humas sehari-hari yaitu :13
13
Maria Assumpta, Dasar-Dasar Public Relations, Jakarta, 2002, hal 39.
1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian berita atau informasi secara lisan, tertulis, dan melalui gambar kepada publik, supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang instansi 2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum. Bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama dengan lingkungan 3. Memperbaiki citra organisasi bagi Humas menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung, presentasi, publikasi, tetapi terletak pada bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi atau instansi yang dipercayai, memiliki kekuatan dan mengadakan perkembangan secara berkesinanmbungan yang selalu terbuka untuk dikontrol dan dievaluasi 4. Tanggung jawab sosial. Humas merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut. Penting diusahakan bahwa seluruh organisasi bersikap terbuka dan jujur terhadap semua kelompok atau publik yang ada hubungannya dan memerlukan informasi 5. Komunikasi Humas mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, komunikasi timbal balik, maka pengetahuan komunikasi menjadi modalnya. Dari tugas Humas yang dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam membina hubungan dengan publik internal dan publik eksternal, yaitu supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan, dan serta kegiatan yang dilakukan.
2.2.4
Peran Humas dalam Pelayanan Informasi Perkembangan
profesionalisme
Humas
yang
berkaitan
dengan
perkembangan peranan Humas, baik sebagai praktisi maupun profesional dalam suatu instansi adalah sebagai :14 1. Penasehat Ahli Seorang praktisi Humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi yang berhubungan dengan publik 2. Fasilitator Komunikasi Praktisi Humas bertindak sebagai mediator untuk menjelaskan keinginan, kebijakan yang diharapkan oleh publiknya 3. Fasilitator Proses Pemecehan Masalah Humas harus bisa mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional 4
Teknisi Komunikasi Humas sebagai journalis in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi. Dari definisi di atas penulis menyimpulkan, bahwa peranan praktisi
Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publik. Untuk itu praktisi Humas harus memiliki kemampuan mendeteksi fenomena sikap cermat dalam memberikan masukan kepada pimpinan, jadi setiap kebijakan pemerintah dapat segera diantisipasinya oleh instansi.
14
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, Jakarta, 2006, hal 20.
2.3
Aktivitas Humas Humas pada dasarnya berfungsi sebagai penghubung antara instansi
dengan
publiknya.
Hubungan
yang
efektif
antara
pihak-pihak
yang
berkepentingan sangat penting demi tercapainya kepentingan dan kepuasan bersama. Tujuan utama dari kegiatan seorang Humas adalah untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian antara instansi dengan publiknya. Secara garis besar aktivitas utamanya berperan sebagai berikut :15 1. Communicator Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak ataupun elektronik dan lisan atau tatap muka dan sebagainya. Di samping itu juga bertindak sebagai mediator 2. Relationship Kemampuan peran Humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama dan toleransi antara kedua belah pihak 3. Back up Management Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh instansi. 4. Good Image Maker
15
Ibid hal 26
Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas Humas. Frank Jeffkins menyatakan bahwa untuk menciptakan atau memelihara dan memperbaiki citra perusahaan, ia merumuskan tentang ” The Public Relations Transfer Prosess ”, yaitu proses dari kegiatan Public Relations untuk mentransfer hal-hal yang negatif menjadi positif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:16 1. Hostiliti
: Adanya rasa permusuhan, antipati dari publik terhadap suatu perusahaan. Keadaan ini harus diubah menjadi simpati.
Sympathy
: Suatu pernyataan yang dikemukakan publik terhadap sesuatu perusahaan tentang adanya rasa senang terhadap suatu perusahaan,
memperhatikan,
atau
adanya
kesediaan
membantu dan mendukung perusahaan. 2. Prejudice
: Adanya prasangka negatif dari publik terhadap instansi atau perusahaan
dan keadaan ini harus diubah menjadi
acceptance. Acceptance
: Publik
menerima
mempunyai
keadaan
prasangka
suatu
negatif ,
perusahaan mengakui
tanpa adanya
eksistensi suatu perusahaan, bahwa perusahaan itu adalah bagus. 3. Apathy
: Adanya
rasa apatisme, dalam
publik tentang
adanya
arti masa bodoh dari
suatu lembaga atau instansi.
Keadaan ini harus di ubah menjadi interest.
16
Neni Yulianita, Dasar-Dasar Public Relations, Bandung, 2003, hal 48
Interest
: Adanya rasa bahwa publik
mempunyai kepentingan
terhadap perusahaan, sehingga publik mempunyai rasa memiliki
perusahahaan
secara
tinggi
bahkan
rasa
ketergantungan dari publik terhadap perusahaan. 4.
Ignorance
: Adanya ketidaktahuan dari publik terhadap segala sesuatu yang menyangkut perusahaan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan terhadap fungsi sosial dari suatu perusahaan. Keadaan ini harus diubah menjadi knowledge.
Knowledge
: Publik
mempunyai pengetahuan yang baik tentang
perusahaan, sehingga pengetahuan yang dimiliki akan membuka jalan bagi lancarnya kegiatan komunikasi perusahaan. Agar perusahaan memperoleh image yang baik, maka seorang Humas profesional harus dapat mengupayakan dan menciptakan sesuatu yang baik. Dengan proses kegiatan Humas selalu di awali dan di akhiri dengan penelitian atau riset. Hal ini dikarenakan pelaksanaan komunikasi Humas, tidak hanya sekedar melakukan komunikasi yang tanpa arah dan tujuan, melainkan mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Selain itu, program komunikasi Humas juga perlu mempunyai ukuran hasil. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya program tersebut. Tercapai tidaknya pesan bagi khalayak yang dituju. Pesan yang disampaikan juga diharapkan mempunyai efek tertentu yang diharapkan Humas.
Humas sebagai fungsi manajemen, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan organisasi. Karenanya seluruh aktivitasnya diupayakan untuk mendukung seluruh kebijakan organisasi untuk pencapaian tujuan lembaga. Berdasarkan dengan itulah, maka setiap langkah kegiatan Humas harus dijalankan dengan profesional.
2.4
Humas Non Profit Perbedaan yang paling mendasar antara fungsi dan tugas Humas yang
terdapat di non profit dengan profit adalah tidak adanya aspek komersil atau tidak adanya sesuatu yang diperjual belikan. Walaupun Humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada public service atau demi meningkatkan pelayanan umum. Humas Non Profit bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada publik mengenai langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah harus profesional dan mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara instansi dengan publiknya. Dalam memberikan pengertian pada publik atau masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah yang diwakili oleh Humas. Humas dalam organisasi atau instansi muncul karena hal-hal sebagai berikut :17 1. Adanya
17
kebutuhan
memperbaiki
hubungan
baik
dengan
publik,
Maria Assumpta Rumanti, Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktik, Jakarta, 2002, hal 103
sehingga terdapat saling pengertian, publik bisa mengerti bagaimana organisasi tersebut, publik bisa lebih mengenal dan mengerti lebih jelas, muncul saling mempercayai demi keuntungan kedua belah pihak dan membawa kemajuan kontinuitas organisasi terhadap kebutuhan publik. 2. Adanya keinginan untuk semakin bersikap terbuka terhadap publik dengan menggunakan komunikasi dua arah dan juga dengan menciptakan opini publik yang sangat diperlukan untuk pembangunan dan kelangsungan organisasi atau instansi. 3. Adanya kebutuhan untuk semakin memasyarakat yang merupakan proses mencapai
kemenangan
dalam
memperngaruhi
hal-hal
penting
bagi
kepentingan umum, sehingga membuat publik semakin mengenal organisasi atau instansi dengan lebih baik, dan publik semakin terbuka mengenai kebutuhan, keinginan dan keluhan. 4. Adanya kebutuhan untuk berkomunikasi dua arah dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks, dan semakin berkembang. Humas
pemerintah
dibentuk
untuk
mempublikasikan
atau
mempromosikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Memberikan informasi secara teratur tentang kebijakan pemerintah, yang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Tugas Humas pemerintah keluar harus memberikan masukan dan saran bagi para pejabat pemerintah atau pejabat Negara, tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi masyarakat akan kebijakan instansi, baik yang sedang dilaksanakan ataupun yang sedang diusulkan.
Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Humas pemerintah harus memberikan informasinya cara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Dalam mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik secara lisan maupun tertulis informasinya kepada publik.
2.5
Khalayak Humas Seorang Humas harus mampu menciptakan hubungan, baik dengan publik
internal maupun publik eksternal instansi. Menurut definisi yang dirumuskan oleh IPR (Institute of Public Relations) yang dikutip oleh Frank Jeffkins dalam bukunya ”Public Relations”, istilah khalayak sengaja dituangkan dalam istilah bermakna majemuk, yakni publics. Hal ini dikarenakan, kegiatan Humas tidak diarahkan kepada khalayak dalam pengertian yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, kegiatan Humas khusus diarahkan kepada khalayak terbatas .18 Penyebaran suatu pesan Humas tidak dilakukan secara pukul rata kepada semua orang seperti halnya pesan-pesan iklan. Dalam memiliki khalayak, Humas lebih diskriminatif. Unsur atau segmentasi tertentu sengaja dipilih untuk lebih mengefektifkan penerimaan pesan-pesan. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan kepada publik eksternal saja. Adapun publik eksternal dalam informasi layanan publik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dibagi menjadi empat bagian, yaitu:19 1. Masyarakat umum
18 19
Frank Jeffkins, Dasar-Dasar Public Relations, Jakarta, 1995, hal 22 Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
Tentunya tidak seluruh masyarakat menjadi khalayak, akan tetapi sebagian kecil diantaranya, seperti pelajar dan mahasiswa, orang-orang yang memiliki interest terhadap informasi maupun aktivitas Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2. Link terkait Yang disebut dengan link terkait adalah mitra usaha ataupun departemendepartemen, baik yang berada di dalam maupun luar negeri yang memiliki kepentingan terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI. 3. Pers Pers dapat dikatakan sebagai alat pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi Humas dengan pihak publik. Selain melalui media internet, publik dapat menerima informasi mengenai Badan Pemeriksa Keuangan RI berupa berita yang diinformasikan oleh Pers melalui surat kabar ataupun televisi. 4. Calon pegawai Mereka bisa berada di lembaga lain, atau bisa juga di perusahaan dan organisasi lainnya. Mereka takkan tertarik untuk melamar menjadi pegawai suatu lembaga, apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga itu. Beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi atau lembaga harus mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas menjadi khalayaknya, yakni: 1. Untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program Humas
2. Untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya 3. Untuk memilih media dan teknik Humas yang sekiranya paling sesuai 4. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar mudah diterima. Dari uraian di atas, penulis menarik kesimpulan, bahwa khalayak sangat penting, dalam mengidentifikasikan, menciptakan, dan untuk dijadikan sasaran dalam suatu program humas.
2.6
Profesional
2.6.1
Pengertian Profesional Efisiensi saat ini merupakan suatu syarat mutlak yang tidak dapat ditawar
lagi dalam kehidupan. Baik secara individu, kelompok, maupun organisasi. Disini profesionalisme sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan instansi maupun organisasi untuk lebih baik. Istilah profesionalisme sebenarnya merupakan pengembangan dari kata profesi yang berkembang menjadi profesional dan menjadi kuncinya adalah profesionalisme. Profesionalisme lebih ditekankan pada sifat dan cara dalam melaksanakan pekerjaan.20 Yang dimaksud dengan profesionalisme di atas, untuk mendapat gambaran dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan sepenuhnya keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaan itu sendiri dan hal ini dilakukan secara otomatis, sudah terbiasa, dan terus-menerus berdasarkan pada skill dan knowledge.
20
Lingga Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, Jakarta, 1995, hal 12
Keterampilan dan pengetahuan memegang peranan sangat penting dalam penyelesaian pekerjaan, tidak cukup dengan keterampilan dan pengetahuan saja, juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan penjiwaan secara mendalam akan pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Dengan memiliki skill dan knowledge dapat menjalankan fungsi, tugas, dan perananya sebagai seorang Humas yang profesional dalam bidangnya seperti yang dikemukakan oleh Charles W Pine mengenai persyaratan untuk menjadi seorang Humas profesional yaitu :21 1. Menjadi pengamat yang baik, mampu mempelajari keadaan situasi dan kondisi, serta memiliki daya ingatan yang baik 2. Mempunyai keberanian, integritas, pribadi yang tinggi, dan mampu berpikir secara konseptual dan sistematis 3. Kemampuan intelektualitas yang dimanis, kualitas pertimbangan pemikiran yang baik dan memiliki jiwa kepemimpinan 4. Mampu berpikir rasional, efektif, dan efisien dalam keadaan kritis dan dapat mengambil keputusan yang cepat, profesional dan sekaligus proporsional 5. Mampu menginterpretasikan berbagai informasi secara sistematis menemukan dan mengidentifikasi fakta yang ada serta solusi pemecahan masalah dengan tepat. Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Humas adalah suatu paduan dari pengetahuan, keterampilan, serta metode yang 21
Otis Baskin & Craig E. Aronoff, Public Relations; The Profession and the Practice, USA, 2001, hal 17-19.
harus dipelajari secara simultan, agar menjadi seorang Humas profesional yang handal dan dapat mencegah terjadinya krisis yang timbul dari instansi atau publik.
2.6.2
Prinsip Dasar Profesionalisme Berdasarkan definisi di atas, maka seorang Humas harus mengetahui
prinsip dasar profesionalisme yaitu :22 1. Keahlian Pekerjaan profesional biasanya menuntut penguasaan keahlian tertentu. Keahlian ini memungkinkan seorang pekerja profesional untuk memberikan jasa spesifik pada kliennya yang hasil akhirnya jelas hubungannya dengan tingkat keahliannya 2. Tanggung jawab Seseorang yang sudah ahli artinya ia adalah seorang yang punya kewenangan profesional. Mereka yang mempunyai kewenangan profesional bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja yang berkaitan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya. 3. Pengatur Perilaku Perilaku profesional diatur oleh berbagai macam kendali yaitu Undangundang atau peraturan pemerintah, peraturan atau kesepakatan dalam bidang profesi, pengakuan masyarakat, dan kesadaran pribadi antara Undang-undang dan peraturan pemerintah, peraturan dan kesepakatan bidang profesi.
22
Anugerah Pekerti, Profesi Makna dan Pemahamannya, Bandung, 1995, hal 10
Untuk menjadi Humas yang profesional harus mempunyai kejelasan normatif bahwa melayani kepentingan umum adalah kewajiban utamanya yang harus dinyatakan dalam perbuatan yang dapat diterima dan dipercayai olah masyarakat.
2.6.3
Ciri-ciri Profesi Kiat menjadi seorang profesional, yaitu harus memiliki ciri-ciri khusus
yang melekat pada profesi ditekuni oleh yang bersangkutan, khususnya Humas maka cara umum memiliki ciri-cirinya, sebagai berikut:23 1
Memiliki kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dipunyai oleh orang umum lain, apakah itu diperoleh dari hasil pendidikan atau pelatihan yang diperolehnya, dan ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional
2. Mempunyai kode etik, dan merupakan standard moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif dalam suatu bentuk aturan main, dan perilaku ke dalam kode etik yang merupakan standard atau komitmen moral kode perilaku dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku by profession dan by function 3. Memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi terhadap dirinya sebagai penyandang profesi Humas, maupun terhadap publik, pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum atau media massa dan sehingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya.
23
Rosady Ruslan, Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi, Jakarta, 2001, hal 50
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat, dan dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya, yaitu dalam pengambilan keputusan adalah meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara 5. Otonominisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengolah
organisasi
Humas,
yang
mempunyai
kemampuan
dalam
perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri dan tidak tergantung pihak lain, serta dapat bekerja sama denga pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran dan fungsinya 6. Menjadi anggota salah satu profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menerbitkan perilaku standard profesi sebagai tempat berkumpul, dan lainnya adalah merupakan wacana komunikasi untuk saling tukar-menukar informasi, pengetahuan dan membagun rasa solidaritas bersama rekan anggota. Dengan melihat ciri-ciri profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang Humas yang profesional harus ada orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku rata-rata. Semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, agar tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik.
2.6.4
Sikap Profesional Humas Sebagai seorang profesional. Mereka yang bergerak di bidang Humas
haruslah mempunyai sikap yang memenuhi kriteria profesional. Menurut
paradigma Cultip, Center, and Broom mengemukkan lima hal yang dibutuhkan bagi keberhasilan seorang profesional yaitu :24 1. Skill (Keahlian) Seorang Humas profesional harus memiliki keahlian untuk menulis secara efektif dan berbicara secara persuasif untuk dapat mempengaruhi atau menarik minat publik dalam memberikan jasa spesifik pada publik mengenai hasil akhirnya 2. Knowledge (Pengetahuan) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai publik dan media, mengerti tentang proses manajemen organisasi, dan memiliki ketepatan untuk mengatisipasi gejala yang terjadi terutama dalam masalah bisnis dan finansial. 3. Abilities (Kemampuan) Mampu memecahkan masalah, membuat keputusan yang tidak berpihak, bersikap objektif, dapat menangani masalah publik,dan mampu menumbuhkan kepercayaan dalam lingkungannya, serta keberanian untuk bertanggungjawab. 4. Qualities (Kualitas) Mantap, berakal sehat, dinamis, mempunyai semangat yang tinggi, berwawasan luas, memiliki kemampuan untuk maju, bersikap positif, memiliki kemauan untuk mengembangkan intelektualitasnya, rasa ingin tahu yang tinggi menjadi pengdengar yang baik, toleransi terhadap frustasi dan memiliki gaya yang khas dengan penampilan yang baik. 5. Attitude (Sikap)
24
Neni Yulianita, Dasar-Dasar Public Relations, Bandung, 2003, hal 161
Seorang Humas yang profesional itu harus setia terhadap profesinya, mantap dalam body of knowledge dan intelektualitasnya, mempunyai keterampilan teknis, dan harus mempunyai kualitas yang baik, khususnya dalam hal pelayanan komunikasi. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang Humas profesional harus mempunyai kualitas yang baik, khususnya dalam memberikan informasi. Ia harus menekankan pelayanan publik dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi di bidang profesinya.
2.6.5
Humas sebagai suatu Profesi Sebagai seorang profesional Humas harus mampu bekerja atau bertindak
melalui pertimbangan yang matang dan benar, yaitu dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak, sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari para anggota atau suatu profesi. Profesionalisme adalah suatu paham yang mempercayai bahwa :25 1. Orang yang menyandang suatu profesi. 2. Penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan 25
Drs. Feisal Tamin, Bunga Rampai Kehumasan, Jakarta, Deputi Hub Antar Lembaga Informasi Nasional, 2003, hal 40
studi dan startegi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalitas mengacu kepada sikap para profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam melakukan pekerjaan. Lima yang menjadi mendasar bagi seorang profesional humas, yaitu :26 1. Kemampuan berkomunikasi (Ability to communicate). Berkenaan dengan kemampuan untuk mendengar yang sama baiknya dengan kemampuan berbicara. Dalam berkomunikasi seseorang harus dapat menyampaikan informasi yang mudah dimengerti dan diingat. Seorang berprofesi Humas, harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan secepat mungkin. 2. Kemampuan mengorganisasikan (Ability to organize). Sebagai kemampuan mengatisipasi problem atau masalah di dalam dan luar organisasi atau instansi berarti kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan, termasuk perincian anggaran kegiatan, personalia, dan menentukan waktu sampai dengan mampu mengevaluasi kegiatan. Profesi Humas harus mampu berpikir jernih, objektif, dituntut kemampuan untuk mengantisipasi dan mengatasi hambatan. 3. Kemampuan membina relasi (Ability to get have a good relationship). Kemampuan ini harus diwujudkan dalam bentuk kemudahan dan keluwesan memasuki pergaulan dalam masyarakat tertentu, memiliki toleransi yang cukup dan selalu berusaha memahami orang lain, tidak mempersoalkan
26
Ibid, hal 40
perbedaan yang ada. Memilki wawasan yang luas, mampu menjadi pendengar yang baik, dan bersikap simpati dan empati. 4. Kepribadian yang jujur (Personal integrity). Tak ada seorang pun yang berprofesi sebagai Humas yang bisa bekerja efektif tanpa dirinya dapat diterima sebagai orang yang memiliki pribadi yang jujur dan
dapat
dipercaya,
kebenaran
informasi
yang disampaikan
akan
menimbulkan rasa hormat orang lain terhadap dirinya maupun profesinya. 5. Memiliki ide dan kreatif (Imagination and Creative). Seorang Humas yang profesional harus mampu menyusun rencana yang orisinil dan dapat mengembangkan imajinasi untuk melahirkan kreativitas kerjanya. Untuk itu semua diperlukan pengamatan yang tajam, persepsi yang baik, serta pemikiran yang inovatif dan perhatian penuh dalam mencari peluang baru. Selain persyaratan profesi seperti diuaraikan di atas, seorang Humas juga harus memiliki dasar pendidikan sebagai berikut :27 1. Dasar kajian ilmu, yaitu pendidikan komunikasi baik secara teoritis maupun praktis terutama komunikasi internal dan eksternal 2. Pengetahuan dasar kehumasan yang didukung oleh pengetahuan-pengtahuan sebagai faktor utama, seperti teori dan proses komunikasi, periklanan, etika dan hukum media, metodologi, penelitian, analisis media, berkomunikasi grafis, editing, dan penulisan di media massa.
27
Ibid, hal 41
3. Memiliki pengetahuan pendukung profesi Humas, seperti ekonomi, hukum politik, sosiologi, jurnalistik, perilaku organisasi, statistik, pengtahuan alam humaniora,
manajemen
personalia,
administrasi
publik,
organisasi
pemerintahan atau instansi. Maka seorang Humas dapat bekerja sesuai dengan tuntunan dan permintaan perusahaan, instansi serta masyarakat, secara profesional sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki.
2.6.6
Profesionalisme dalam Kegiatan Humas Humas di dalam menjalankan tugasnya berpegang kepada kepentingan
masyarakat umum yang selalu berupaya melayani secara optimal dan bertanggung jawab akan pengaruh opini publik di dalam menyajikan fakta. Para praktisi Hubungan Masyarakat sedunia yang terhimpun dalam The Internasional Public Relations Association membuat kesepakatan dalam merumuskan definisi :28 Hubungan Masyarakat adalah fungsi manajemen dari budi yang dijalankan secara berkesinambungan dan terencana, dengan mana organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berusaha memperoleh dan membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya dengan menilai pendapat umum di antara mereka dengan tujuan mencapai kerjasama yang lebih produktif dan melaksanakan kepentingan bersama. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa Humas profesional harus dipraktekan oleh orang yang dapat berperan sebagai jembatan penghubung bagi kedua belah pihak. Tujuan dari kegiatan humas untuk memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari publik.
28
Sonny Keraf, Etika Bisnis, Yogyakarta, 1998, Hal 20
2.6.7
Profesionalisme Humas dan pelayanan publik Profesionalisme Humas dan pelayanan publik adalah dua hal yang saling
berkaitan. Aparat Humas sudah seharusnya selalu berusaha meningkatkan kualitas pribadinya, terutama yang menyangkut 29 : a. Keahlian dalam hal keterampilan berkomunikasi b. Memahami hakekat dan tanggungjawab profesi c. Membangun solidaritas profesi dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Sesuai dengan fungsi Humas yakni menciptakan reputasi dan citra positif, peningkatan kualitas pengelolaan tugasnya harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. Dalam bukunya Practical Public Relations, Sam Black (1970) menjelaskan bahwa: ”Aparat kehumasan tidak hanya bertugas menyebarkan informasi secara teratur mengenai berbagai kebijakan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai, serta menerangkan dan mendidik publik mengenai peraturan dan perundangundangan dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tetapi lebih signifikan dari perannya itu adalah memberikan nasihat pada pimpinan dalam hubungannya dengan reksi atau tanggapan publik terhadap kebijakan publik yang dijalankan pemerintah”. Untuk itu praktisi Humas harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara dini fenomena sikap cermat memberikan masukan-masukan kepada pimpinan, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap produk kebijakan pemerintah yang berimplikasi memunculkan sikap kritis dan atau tanggapan publik, dapat dengan segera diantisipasi.
29
Drs. Feisal Tamin, Bunga Rampai Kehumasan (Jakarta, Deputi Hub Antar Lembaga Informasi Nasional, 2003) hal 51
Profesionalisme Humas sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain adalah:30 a. Komitmen dan konsisten Dalam era demokratis dan transparansi sangat dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi dari seluruh aparat pemerintah, termasuk aparat Humas. Misi pemerintah, yakni menciptakan kemakmuran, ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan senantiasa membangun sikap dan perilaku
komunikatif,
agar
fungsi
pemerintah
sebagai
pelayanan,
pemberdayaan dan pembangunan dapat berjalan baik b. Kemampuan dan keterampilan berkomunikasi Segenap aparat pemerintah dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi untuk menjelaskan arti dan makna penerapan kebijakan. Sehingga segala bentuk distorsi dan penyimpangan dapat diminimalkan, bahkan apabila mungkin ditiadakan c. Mengubah pola pikir Sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat, maka setiap aparat pemerintah pada semua level harus mengubah pola pikir dan sistem kerja dari yang tadinya patronatif askriptif oriented ke achievement oriented, sehingga instansi mendapatkan kepercayaan dari publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. d. Perkembangan teknologi informasi
30
Ibid, hal 48
Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini menyebabkan arus informasi semakin deras dan akses semakin luas. Kompetisi dalam berbagai bidang sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu dan sumber daya pada masing-masing instansi untuk mengirim atau memperoleh informasi secara efisien dan efektif. Pada dasarnya Humas pada perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi lainnya baik negeri maupun swasta, adalah sebagai perantara atau penghubung antara pimpinan instansi dengan publik, baik internal maupun eksternal.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Tipe Penelitian Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif mempunyai tujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.31 Data-data yang diperoleh dari interview yang mendalam maupun dari informasi, dan pendukung lainnya yang akan diolah secara mendalam dengan mengacu pada pokok permasalahan. Dengan pembahasan secara cermat dan mendalam, penulis akan melihat profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik.
3.2
Metode Penelitian Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian
yang bersifat studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau 31
Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung, 2000, Hal 15.
suatu sistem tertentu. Menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Bebagai metode wawancara, riwayat hidup, pengamatan, penelaah dokumen, hasil survey dan data apapun untuk memberikan suatu kasus secara terperinci.32 Metode studi kasus digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini, karena penulis ingin meneliti Profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan dalam Layanan Informasi Publik. Melalui wawancara terstruktur, dan data-data serta pengamatan yang dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung. Secara umum
studi kasus
merupakan
strategi
yang pernyataan
penelitiannya berkenaan dengan ” bagaimana” dan ” apa” bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki. Bentuk studi kasus yang digunakan adalah desain kasus tunggal holistik, yang merupakan desain umum bagi penyelenggaraan studi kasus dan hanya mengkaji sifat umum program yang bersangkutan.33 Untuk menganalisis dilakukan dengan menganalisa data melalui pengumpulan data dan fakta melalui wawancara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yaitu profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) dalam layanan informasi publik.
32
Dedy Mulyana, Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hal 20 33 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode, Jakarta, 2002, hal 51
3.3
Narasumber Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam. Peneliti
memilih orang tertentu untuk diwawancarai, karena dianggap sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Dengan demikian narasumber penelitian adalah sebagai berikut: 1. Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi, Cris Kuntadi, S.Sos, MM Alasannya karena beliau yang bertanggung jawab dan memegang kebijakan mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan lainnya kepada masyarakat dan internal BPK-RI 2. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi, Dhiena Novianita, S.Sos, MM Alasannya karena beliau bertanggung jawab dan mengkoordinasi penyiapan bahan pemberian informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK-RI lainnya kepada masyarakat dan internal BPK melalui berbagai media 3. Staf Bagian Publikasi, Effendi Tirtaatmadja Alasannya karena beliau adalah orang yang bertugas menyajian informasi melalui warta BPK-RI dalam memahami kebijakan dan mempublikasikan kegiatan BPK-RI dan hal-hal yang berkaitan dengan keBPKan 4. Staf Bagian Layanan Informasi, Rian Ismaya Prirony, S. Kom Alasannya karena beliau adalah orang yang bertugas menanggapi masukan atau keluhan masyarakat yang ingin mengetahui kebijakan apa saja yang sudah dilakukan BPK-RI dalam menyampaikan isi pesannya mengenai hasil pemeriksaan kepada masyarakat 5. Staf Bagian Pengelolaan Data, Bestantian Indraswati, S. IP
Alasannya karena beliau adalah orang yang bertugas mengakses informasi dari media massa untuk dipublikasikan kepada publik dan internal BPK-RI mengenai informasi yang berkaitan dengan BPK-RI.
3.4
Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam teknik pengumpulan data dapat di lakukan
dengan beberapa cara yaitu : a. Data Primer Wawancara mendalam yang terstruktur dengan para nara sumber dan melakukan pengamatan pada perusahaan atau instansi yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). wawancara terstruktur adalah wawancara yang penwawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijuluki.34 b. Data Sekunder 1. Observasi Dilakukan dengan pengamatan langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), melalui magang selama dua bulan. Guna mengumpulkan data atau riset dari sumber-sumber terpercaya yang ada berkaitan dengan profesionalisme pada Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). 2. Data Dokumentasi Mengumpulkan foto-foto dari kegiatan yang dilakukan Biro Humas Badan
34
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, Bandung, 2002, hal 3
Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang bersifat internal maupun eksternal
3.5
Definisi Konsep Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, penulis mencoba
memberikan definisi terhadap konsep-konsep yang ada yaitu : a. Profesionalisme Bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja yang baik yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya. Dalam memberikan pelayanan keahilan yang terbaik bagi instansi, dapat menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. b. Humas Suatu bagian ilmu komunikasi karena Humas dapat mengetahui dan menanggapi sikap publiknya. Dengan cara mengatur dan menekankan tanggung jawab manajemen guna melayani kepentingan publiknya. c. Layanan Informasi Publik Merupakan sebuah unit kerja yang menjadi mediator kepada semua pihak, baik publik internal maupun eksternal dalam mengumpulkan, menanggapi, dan menyebarluaskan informasi, fakta, gagasan, ataupun ide tertentu yang diperlukan untuk kepentingan bersama.
3.6
Fokus Penelitian Profesionalisme Biro humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
merupakan bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sehingga semua hasil laporan pemeriksaan yang telah diserahkan kepada Lembaga Perwakilan atau legislatif dapat dipublikasikan kepada publik. Menurut paradigma Cultip, Center, and Broom mengemukkan lima hal yang dibutuhkan bagi keberhasilan seorang
profesional.
Untuk
itu
penulis
memfokuskan
penelitian
pada
profesionalisme Biro Humas, dengan fokus sebagai berikut yaitu :35 1. Skill (Keahlian) Seorang Humas profesional harus memiliki keahlian untuk menulis secara efektif dan berbicara secara persuasif untuk dapat mempengaruhi atau menarik minat publik dalam memberikan jasa spesifik pada publik mengenai hasil akhirnya 2. Knowledge (Pengetahuan) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai publik dan media, mengerti tentang proses manajemen organisasi, dan memiliki ketepatan untuk mengatisipasi gejala yang terjadi terutama dalam masalah bisnis dan finansial. 3. Abilities (Kemampuan) Mampu memecahkan masalah, membuat keputusan yang tidak berpihak, bersikap objektif, dapat menangani masalah publik,dan mampu menumbuhkan kepercayaan dalam lingkungannya, serta keberanian untuk bertanggungjawab. 4. Qualities (Kualitas)
35
Neni Yulianita, Dasar-Dasar Public Relations, Bandung, 2003, hal 161
Mantap, berakal sehat, dinamis, mempunyai semangat yang tinggi, berwawasan luas, memiliki kemampuan untuk maju, bersikap positif, memiliki kemauan untuk mengembangkan intelektualitasnya, rasa ingin tahu yang tinggi menjadi pendengar yang baik, toleransi terhadap frustasi dan memiliki gaya yang khas dengan penampilan yang baik. 5. Attitude (Sikap) Seorang Humas yang profesional itu harus setia terhadap profesinya, mantap dalam body of knoweldge dan intelektualitasnya, mempunyai keterampilan teknis, dan harus mempunyai kualitas yang baik, khususnya dalam hal pelayanan komunikasi.
3.7
Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Berdasarkan data yang diperoleh dengan wawancara mendalam dengan para nara sumber, maka penelitian ini akan dideskripsikan dan dijabarkan secara kualitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik. Analisa data terdiri dari pengujian, ataupun pengkombinasian kembali buku-buku untuk menunjuk preposisi awal suatu penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, yang diselidiki.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1
Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah Perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan adalah Instansi Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan sejajar dengan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dibentuk sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 yang menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No. 11 / OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 12 April 1947 No. 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugasnya dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku
bagi pelaksana tugas Algemen Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR. Dengan penetapan pemerintah No. 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5 UUD 1945, yang diketuai oleh R. Kasirmah yang diangkat berdasarkan SK Presiden Tanggal 31 Januari 1950 No. 13/A/ 1950 terhitung mulai 1 Agustus 1945. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawasan Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan Negara RIS. Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan sejak tanggal 1 Oktober berdasarkan UUDS 1950. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 ayat 5 UUD 1945.
Dalam amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta dan didalam ketetapan MPRS No. 11 / MPRS / 1960 serta Resolusi MPRS No.1 / RES / 1963 telah dikemukakan keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah telah mengeluakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1963 (LN No.195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 6 Tahun 1964 Tentang BPK gaya baru. Akhirnya oleh MPRS dengan ketetapan No.X / MPRS / 1966, kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi Negara, sehingga UU yang mendasari tugasnya perlu dirubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) saat ini lembaga tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah akan tetapi tidak berdiri diatas pemerintah. Lembaga ini sudah mulai membuka diri mengenai laporan keuangan Negara yang diperiksanya.
4.1.2
VISI DAN MISI
1. VISI Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas, mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.
2. MISI Memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
4.1.3
TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
1. TUGAS Melaksanakan
pemeriksaan
atas
pengelolaan
dan
tanggungjawab
keuangan Negara dan semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2
FUNGSI a. Fungsi Pemeriksa Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, untuk menilai tentang: 1. Kewajaran laporan keuangan; 2. Kinerja entitas atau program / kegiatan yang diperiksa. 3. Keandalan system pengendalian intern. 4. Ketertiban administrasi dan ketaatan entitas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Penggunaan uang Negara dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan ditetapkan.
sesuai
dengan
tujuan
yang
telah
b. Fungsi Rekomendasi Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat penyempurnaan mendasar, strategis, dan berskala nasional di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. c. Fungsi Quasi Yudisial Melaksanakan proses tuntutan perbendaharaan terhadap bendaharawan yang merugikan Negara dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah atas proses tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan yang merugikan. 3. KEWAJIBAN a. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. b. Melaporkan kepada instansi yang berwenang (kepolisian, kejaksaan atau komisi pemberantas korupsi) apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana. 4. WEWENANG Sesuai dengan Pasal 10 UU No.15 Tahun 2004, BPK RI melalui auditor yang bertugas berwenang untuk : a. Meminta dokumen yang berwajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, asset, alokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan Negara. d. Memotret, merekam dan / atau mengambil sample sebagai alat bantu pemeriksaan.
4.1.4
Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berbentuk
Dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan lima orang Anggota. Dalam melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK- RI) dibantu oleh pelaksana BPK RI yang terdiri dari: A. Satu Sekertariat Jenderal, yang membawahi : 1. Biro Kepegawaian 2. Biro Keuangan 3. Biro Hukum 4. Biro Humas 5. Biro Pengolahan Data 6. Biro Organisasi Tata Laksana 7. Biro Umum
8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. B. Dua Inspektorat Utama, yang membawahi : 1. Inspektorat Utama Perencanaan, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi : a) Inspektorat Perencanaan Operasional b) Inspektorat Analisa dan Evaluasi c) Inspektorat Penelitian dan Pengembangan. 2. Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus, membawahi : a) Inspektorat Pengawasan dan Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan b) Inspektorat Pengawasan dan Pelaksanaan Penunjang dan Pendukung c) Inspektorat pengawasan Hukum d) Inspektorat Pengawasan kerugian Negara. C. Lima Auditor Utama Keuangan Negara, yaitu : 1. Auditama K.N.I, membawahi: a) Auditorat I. A b) Auditorat I. B c) Auditorat I. C. 2. Auditama K. N II, membawahi : a) Auditorat II. A b) Auditorat II. B c) Auditorat II. C. 3. Auditama K. N III, membawahi : a) Auditorat III. A
b) Auditorat III. B c) Auditorat III. C. 4. Auditama K. N IV, membawahi : a) Perwakilan I BPK di Medan b) Perwakilan II BPK di Palembang c) Perwakilan III BPK di Jakarta d) Perwakilan IV BPK di Yogyakarta e) Perwakilan V BPK di Denpasar f) Perwakilan VI BPK di Banjarmasin g) Perwakilan VII BPK di Makasar h) Perwakilan VIII BPK di Jayapura i) Perwakilan IX BPK di Banda Aceh j) Perwakilan X BPK di Pekanbaru k) Perwakilan XI BPK di Bandung l) Perwakilan XII BPK di Surabaya m) Perwakilan XIII BPK di Pontianak n) Perwakilan XIV BPK di Manado o) Perwakilan XV BPK di Ternate p) Perwakilan XVI BPK di Maluku. 5. Auditama K. N V, membawahi : a) Auditorat V. A b) Auditorat V. B c) Auditorat V. C
4.1.5
Kedudukan Biro Humas Biro Hubungan Masyarakat adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas
dan fungsi Sekretariat Jenderal, yang kedudukannya berada di bawah Sekretariat Jenderal dan bertanggung jawab langsung kepada Biro tersebut. Bagian Hubungan Masyarakat membawahi dua Bagian, yaitu: A. Bagian Informasi Publik, yang bertugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pemberian pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK-RI lainnya kepada masyarakat dan internal BPK-RI 2. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat pelayanan informasi yang berkaitan dengan BPK-RI dari dan ke media massa baik dalam negeri maupun luar negeri. 3. Melaksanakan kegiatan keprotokolan pelayanan administrasi persidangan dan rapat-rapat pimpinan BPK-RI 4. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri serta perwakilan di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Informasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pemberian pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK-RI lainnya kepada masyarakat dan internal BPK-RI 2. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat 3. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan BPK-RI dari dan ke media massa dalam negeri maupun luar negeri 4. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan dan rapat-rapat pemimpin BPK-RI 6. Pelaksana kegiatan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembagalembaga dalam negeri dan luar negeri serta perwakilan di Indonesia 7. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretariat Jenderal. Bagian Informasi Publik membawahi tiga Sub Bagian : a. Sub Bagian Layanan Publik Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK-RI lainnya kepada masyarakat dan intern BPK-RI melalui berbagai media, baik media massa dalam negeri dan luar negeri, kegiatan hubungan masyarakat, dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Informasi Publik b. Sub Bagian Publikasi Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi bahan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK-RI lainnya, penerbitan buletin dan publikasi lainnya, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Informasi Publik c. Sub Bagian Protokol dan Persidangan Mempunyai
tugas
melakukan
kegiatan
keprotokolan,
pelayanan
administrasi persidangan dan rapat-rapat Pimpinan BPK-RI, dan menyusun risalahnya, serta melaporkan hasil laporannya secara berkala kepada Kepala Bagian Informasi Publik.
B. Bagian Hubungan Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsi : 1. Pelaksanaan kegiatan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembagalembaga dalam negeri 2. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga luar negeri termasuk perwakilannya di Indonesia 3. Pelayanan dinas Pimpinan dan pegawai BPK-RI ke luar negeri 4. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan penugasan Kepala Biro Hubungan Masyarakat 5. Pelaporan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Bagian Hubungan Antar Lembaga membawahi dua Sub Bagian : a. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri. Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi
bahan
dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga dalam negeri, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi dan lembagalembaga luar negeri termasuk perwakilannya di Indonesia, dan pelayanan tugas dinas pimpinan dan pegawai BPK-RI ke luar negeri, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga.
4.1.6
Profesionalisme Badan Pemeriksa Keuangan RI Profesionalisme dalam layanan informasi publik oleh Biro Humas Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dilatarbelakangi oleh UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi atau Kabupaten dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini menyebabkan arus informasi semakin deras dan akses informasi semakin luas. Kompetisi dalam berbagai bidang sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu dan sumber daya pada masing-masing instansi untuk mengirimkan atau memperoleh informasi secara efisien dan efektif. Dalam mengembangkan kemampuan kerja secara profesional saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dalam semua aspek tugasnya untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara. Dalam melakukan publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), berkaitan dengan layanan informasi publik Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Mengumpulkan data atau informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi kepada pihak eksternal 2. Menerima dan memberikan pelayanan kepada pihak eksternal atau pemilik kepentingan yang datang ke BPK-RI
3. Melakukan analisis terhadap berita-berita tentang BPK-RI 4. Membuat klarifikasi terhadap berita-berita yang keliru tentang BPK-RI 5. Membuat siaran pers tentang kegiatan BPK-RI 6. Menghubungi pers untuk kerjasama peliputan kegiatan BPK-RI 7. Membuat konferensi pers tentang kegiatan BPK-RI 8. Membuat database media massa (cetak dan elektronik) 9. Membuat database wartawan peliput kegiatan BPK-RI 10. Menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bakohumas dan atau atas undangan pihak eksternal 11. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan di atasnya 12. Membuat laporan berkala kegiatan layanan komunikasi eksternal
4.2
Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam
(indepth interview) dengan nara sumber. Nara sumber yang utama dari Biro Humas BPK-RI yaitu dengan Cris Kuntadi, S.Sos., MM selaku Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi, Dhiena Novianita, S.Sos, MM selaku Kepala Sub Bagian Layanan Informasi, Effendi Tirtaatmadja selaku Staf Publikasi, Rian Ismaya Prirony, S. Kom selaku Staf Layanan Informasi, Bestantia Indraswati, S. IP selaku Staf Pengelolaan Data. Wawancara dengan Biro Humas dilakukan untuk mengetahui profesionalisme yang berkaitan dengan layanan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme Biro Humas dalam layanan informasi publik. Berikut adalah hasil wawancara dengan
Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi, Kepala Sub Bagian Layanan Informasi, Staf Bagian Publikasi, Staf Layanan Informasi, dan Staf Bagian Pengelolaan Data.
4.2.1
Profesionalisme Biro Humas BPK-RI Dalam Layanan Informasi Publik Untuk mengetahui profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK-RI), maka perlu diketahui sikap seorang profesional dalam memenuhi kriterianya. Adapun kriterianya sebagai berikut : 1. Skill (Keahlian) Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan terbuka untuk umum atau
publik. Dimana peran
Humas sangat dibutuhkan sebagai jembatan antara instansi dengan publiknya. Istilah profesionalisme merupakan pengembangan dari kata profesi yang berkembang menjadi profesional yang dimaksud dengan profesional adalah melakukan pekerjaan dengan sepenuhnya keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaan itu sendiri dan hal ini dilakukan berdasarkan pada skill. Seperti yang dikatakan oleh Cris Kuntadi selaku Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi : “Sebagai Humas profesional harus memiliki keahlian, seperti menulis secara efektif dan berbicara secara persuasif untuk mempengaruhi minat publik akan
kebutuhan informasi yang ingin mengetahui mengenai hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dengan keahlian memungkinkan seorang pekerja profesional dapat memberikan jasa spesifik kepada publik yang hasil akhirnya jelas hubungannya dengan tingkat keahlian”. 36 Hal ini dijelaskan oleh Dhiena Novianita selaku Kepala Sub Bagian Layanan Informasi : “Ya, dengan memiliki keahlian seseorang dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya, seperti pekerjaan saya di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang menuntut saya untuk dapat menulis siaran pers dan harus dapat berkomunikasi secara persuasif dalam menyampaikan informasi kepada publik dan ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas saya di Sub Bagian layanan informasi”. 37 Keahlian merupakan salah satu elemen penting dibeberapa elemen profesionalisme. Seorang Humas profesional dituntut untuk memiliki beberapa keahlian, seperti keahlian menulis secara efektif, keahlian berbicara secara persuasif, keahlian meneliti dan termasuk juga keahlian merencanakan sebuah program. Berikut ini pernyataan Cris Kuntadi selaku Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi : “Ya, saya mempunyai keahlian berbicara dan menulis karena latar belakang pendidikan saya dari Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan masyarakat (Humas). Pekerjaan di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ini dituntut untuk memiliki keahlian dalam menginterpretasikan berbagai informasi atau fakta yang ada di Badan Pemeriksa Kuangan (BPK-RI) melalui siaran pers, website dan konferensi pers sebagai sarana penunjang pekerjaan di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)”. 38 Humas sebagai profesionalisme dalam layanan informasi publik harus selalu memiliki integritas yang tinggi, mengangkat standar moral dalam reputasi yang baik terhadap instansi. Profesionalisme Humas dan kualitas pelayanan
36
Hasil Wawancara dengan Cris Kuntadi, 11 Februari 2008 Hasil Wawancara dengan Dhiena Novianita, 13 Februari 2008 38 Hasil Wawancara dengan Cris Kuntadi, 11 Februari 2008 37
informasi publik
ada dua hal yang saling berkaitan. Aparat Humas sudah
seharusnya selalu berusaha meningkatkan kualitas pribadinya. Hal ini berkaitan dalam visi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) adalah meningkatkan kualitas layanan
publik
dengan
mengwujudkan
citra
positif
instansi
melalui
profesionalisme Biro Humas, namun dalam pembuatan berita ataupun siaran pers, seorang Humas profesional mungkin saja mengalami kesulitan, tetapi selama ini hanya kesulitan dibidang teknis. Hal ini seperti yang dikatakan Bestantia Indraswati selaku Staf Pengelolaan Data : “Mungkin dikatakan kesulitan itu, karena kita di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ini harus berkoordinasi dengan unit-unit kerja lain, terkait yang bersifat teknis, misalnya siaran pers yang mengenai hasil pemeriksaan di Humas sendiri, informasinya harus kita dapatkan dari auditorat khusus yang melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya, jadi seringkali koordinasi dengan mereka membutuhkan waktu dan mengingat terbatasnya waktu kita sering kesulitan”. 39 Kemampuan dalam menyampaikan informasi tidak terbatas pada kemampuan menulis saja, tetapi dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan. Berkaitan dengan kemampuan untuk berbicara yang sama baiknya dengan kemampuan mendengar. Dalam berkomunikasi harus dapat menyampaikan informasi yang mudah dimengerti dan diingat. Humas harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Seperti yang dinyatakan oleh Rian Ismaya Prirory selaku Staf Layanan Informasi : “ Keahlian saya dibidang Humas baru satu setengah tahun ketika saya masuk ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Karena sebelumnya saya lebih banyak berprofesi dibidang Jurnalistik. Baru sekarang ini, saya terlibat dalam kegiatan Humas, seperti membuat siaran pers, konferensi pers, dan Warta BPK-RI, tetapi
39
Hasil Wawancara dengan Bestantia Indraswati, 15 Februari 2008
kalau untuk kegiatan Humas yang lain disamping penulisan itu, saya belum merasa mempunyai keahlian dibidang itu”.40 Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh kepada kepentingan masyarakat umum dengan selalu berupaya melayani secara optimal dan bertanggung jawab akan pengaruh opini publik di dalam menyajikan fakta. Keahlian dalam menggunakan teknologi komunikasi juga menjadi bagian terpenting pada seluruh aktivitas Humas. Perangkat teknologi komputer dijadikan media baru bagi Humas dalam layanan informasi publik. Seperti yang disampaikan Effendi Tirtaatmadja selaku Staf Publikasi : “Ya, karena pekerjaan saya setiap harinya menggunakan komputer dalam pembuatan warta BPK-RI, buletin, siaran pers, majalah pemeriksa, booklet, liflet, dan semua itu dilakukan untuk kebutuhan instansi dan publik, agar informasi yang disampaikan berhubungan dengan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)".41 Perkembangan teknologi informasi melalui media memungkinkan setiap orang mendapat kemudahan dalam memberi atau memperoleh informasi yang up to date dari Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
2. Knowledge (Pengetahuan) Seorang Humas yang profesional dituntut untuk mampu menyusun rencana atau program yang orsinil dan dapat mengembangkan imajinasi untuk kreativitas kerjanya. Untuk itu semua diperlukan pengamatan yang tajam, persepsi
40 41
Hasil Wawancara dengan Rian Ismaya Prirony, 18 Februari 2008 Hasil Wawancara dengan Effendi Tirtaatmadja, 20 Februari 2008
yang baik, serta pemikiran yang inovatif dan konsentrasi penuh dalam mencari peluang baru. Humas sebagai profesional wajib memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai publik, media, mengerti tentang proses manajemen organisasi dan semua itu ditunjang oleh faktor pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan. Profesionalisme mensyaratkan masa pelatihan yang panjang untuk mempelajari
pengetahuan
dan
keterampilan
yang
diperlukan
untuk
mempraktekannya. Seperti yang dinyatakan Rian Ismaya Prirony selaku Staf Layanan Informasi : “Memang Latar belakang pendidikan saya bukan dari Hubungan Masyarakat, tetapi dari Teknologi Informasi. Karena saya ditempatkan di Biro Humas secara tidak langsung saya dapat pengetahuan tentang kehumasan”. 42 Adanya ketidaksamaan latar belakang pendidikan di staf Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), mengharuskan Biro Humas BPK-RI mengadakan pelatihan atau training yang sifatnya membangun kreativitas dan menambah ilmu pengetahuan tentang kehumasan. Hal ini dijelaskan oleh Cris Kuntadi selaku Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi : “ Ya, Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selalu mengadakan training kehumasan, peningkatan keterampilan kehumasan, dan workshop publik awareness. Dalam training itu dijelaskan tentang dasar-dasar kehumasan, bagaimana peran Humas bagi instansi, dan bagaimana cara teknis dalam membuat siaran pers yang berkaitan dengan pekerjaan Humas”.43 Kegiatan ini diselenggarakan dan diikutsertakan oleh seluruh staf Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Secara singkat, agar Humas dapat memperoleh status profesional, memang harus ada program pendidikan khusus, 42 43
Hasil Wawancara dengan Rian Ismaya Prirony, 18 Februari 2008 Hasil Wawancara dengan Cris Kuntadi, 11 Februari 2008
batang tubuh pengetahuan, pengakuan komunitas, akuntabelitas individu, dan komitmen untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan publik dan mempertahankan tanggung jawab sosial yang bertujuan meningkatkan kredibilitas profesionalisme Humas. Humas sebagai profesional dituntut untuk memiliki intelektual yang dinamis dan kualitas pertimbangan pemikiran yang baik, termasuk juga kemampuan manajemen dalam membuat perencanaan. Seperti yang disampaikan Dhiena Novianita selaku Kepala Sub Bagian Layanan informasi : “Ya, karena saya diberikan tanggung jawab dalam mengatur program-program kehumasan, terutama dalam layanan informasi, karena itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Untuk itu saya menerapkan dan menumbuhkan manajerial skill saya untuk kelangsungan pelaksanaan pekerjaan di SubBagian Layanan Informasi”.44 Berkaitan dengan aktivitas Humas. Sebuah program Humas meliputi sejumlah alat komunikasi, kegiatan yang harus direncanakan, dan dikoordinasikan Humas sebagai perencana harus mengorganisir dengan baik dan berorientasi jelas. Termasuk untuk menciptakan ide-ide inovatif dan pendekatan-pendekatan baru yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Aktivitas Humas selalu diawali dengan riset dan diakhiri oleh evaluasi. Evaluasi merupakan hasil akhir dari kesiapan yang telah direncanakan oleh Humas. Evaluasi dilakukan setelah Humas melakukan suatu kegiatan atapun event- event tertentu. Evaluasi yang dilakukan bisa dengan beberapa cara. Seperti ditegaskan oleh Effendi Tirtaatmadja selaku Staf Publikasi : “Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) setiap kegiatannya selalu melakukan monitoring, mengevaluasi langsung kepada pimpinan, dan Biro 44
Hasil Wawancara dengan Dhiena Novianita, 13 Februari 2008
Humas yang mengadakan suatu kegiatan konferensi pers yang berguna untuk mengklasifikasi berita yang negatif tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) untuk mengetahui hasilnya”. 45 Pelaksanaan proses manajemen berkaitan dengan perencanaan program Humas, pengorganisasian, pengkomunikasian, pengawasan, dan evaluasi yang semuanya itu berhubungan dengan pengetahuan.
3. Abilities (Kemampuan) Perkembangan bisnis ataupun karir yang semakin kompleks melahirkan profesi yang semakin kompleks pula. Kesimpangsiuran informasi belakangan ini mengharuskan instansi memandang penting untuk membentuk divisi Humas sebagai profesi yang mampu memecahkan masalah. Kondisi seperti ini mengharuskan aparat kehumasan untuk mengembangkan kemampuan kerja secara profesional. Untuk dapat menempati posisi Humas profesional dalam instansi, seorang Humas harus memiliki persyaratan, seperti latar belakang pengetahuan yang memadai, memiliki pengalaman, berwawasan luas, berpenampilan menarik, bertanggung jawab, dan kemampuan dibidang Humas yang tak kalah pentingnya. Seperti yang disampaikan oleh Rian Ismaya Prirony selaku Staf Layanan Informasi: “ Ya, pertama, ia harus menguasai bidangnya, seperti kalau kita bekerja di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI secara otomatis ia harus menguasai apa yang menjadi core bisnis. Kedua, karena berhubungan dengan orang lain yang mempunyai karakter bermacam-macam, berinteraksi dengan orang lain, dan apa yang disampaikan informasi disampaikan dengan baik. Sebagai Humas yang profesional harus bisa memberikan informasi secara tepat dan tidak terpengaruh
45
Hasil Wawancara dengan Effendi Tirtaatmadja, 20 Februari 2008
dengan hal-hal yang negatif. Hal tersebut harus direspon langsung oleh Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dengan baik”.46 Kemampuan yang dimaksud tentunya bukan hanya kemampuan Humas menulis saja, tetapi juga kemampuan manajerial. Humas sebagai fasilitator antara instansi dengan publik dalam memecahkan masalah yang terjadi diantaranya. Keputusan yang dibuat tentunya tidak memihak, tetapi keputusan yang dapat memberikan solusi terbaik dan bersikap objektif. Hal ini ditegaskan oleh Dhiena Novianita selaku Kepala Sub Bagian Layanan Informasi : “Ya, saya harus objektif dalam melakukan pekerjaan di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) karena tidak mungkin saya bekerja secara subjektif dalam menanggapi berbagai kepentingan publik yang ingin mengetahui informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)”. 47 Dalam mengambil keputusan, tentunya Humas harus bersikap objektif, karena aktivitas dan kegiatan Biro Humas tidak terlepas dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut mengharuskan Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) mampu membina relasi dalam aktivitasnya, seperti mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. Kemampuan ini diwujudkan dalam bentuk kemudahan dan keluwesan memasuki pergaulan publik tertentu. Berkaitan dengan objektifitas dalam mengambil keputusan Humas memiliki toleransi yang cukup dan selalu memahami orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Effendi Tirtaatmadja, selaku Staf Publikasi : “Pertama komunikasi karena seorang Humas profesional harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti oleh publik. Kedua berorganisasi karena seorang Humas harus mampu menyusun rencana kerja atau program Humas dengan baik, dan ketiga membina relasi karena untuk menambah wawasan seorang Humas profesional dalam bekerja” .48 46
Hasil Wawancara dengan Rian Ismaya Prirony, 18 Februari 2008 Hasil Wawancara dengan Dhiena Novianita, 13 Februari 2008 48 Hasil Wawancara dengan Effendi Tirtaamadja, 20 Februari 2008 47
Humas memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi, baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi Humas, maupun terhadap publik, klien, pimpinan, penggunaan media umum.
4. Qualities (Kualitas) Seorang Humas harus menunjukan penguasaan pengetahuan, keterampilan cara kerja yang sesuai ukuran profesionalisme dan dapat menunjukan kualitas dirinya. Humas sebagai profesional dalam layanan informasi bertanggung jawab untuk menunjukan hasil kerjanya yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya. Memberikan pelayanan keahlian yang terbaik bagi kliennya, termasuk dapat menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, mengutamakan kepentingan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bestantia Indraswati, selaku Staf Pengelolaan Data : “Ya, karena ketika publik meminta informasi, Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus melayani dengan baik. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus terbuka dalam memberikan informasi dan menguasai permasalahannya, jadi informasi yang diberikan tidak salah atau tidak keliru, seandainya kita tidak punya basis informasi tentang hal itu, paling tidak mempunyai akses untuk mencari tahu tentang apa yang diminta publik tentang informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)”. 49 Berhubungan dengan UU No. 5 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI. Masyarakat umum atau stakeholder berhak untuk memperoleh informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI. Untuk itu Badan Pemeriksa Keuangan RI dituntut untuk mampu menyediakan informasi berkaitan dengan hasil pemeriksaan maupun kegiatan lainnya. Sebagai instansi audit eksternal 49
Hasil Wawancara dengan Bestantia Indraswati, 15 Februari 2008
pemerintah, melalui Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menyediakan layanan informasi. kondisi ini megharuskan setiap Humas untuk mengembangkan kemampuan kerja secara profesional. Sebagai Biro penyedia informasi, Humas harus mampu menjadi pengamat dan pendengar yang baik dan bisa mempelajari situasi. Seperti yang dikatakan oleh Cris Kuntadi selaku Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi : “Ya, saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik dalam melayani kebutuhan publik yang ingin mencari atau mengakses kebenaran informasi mengenai hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuanngan (BPK-RI), dengan cara datang ke BPK-RI langsung, membuka websitenya BPK-RI, dan melalui media massa untuk memudahkan publik mendapatkan informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)”.50 Hal ini ditegaskan lagi oleh Bestantia Indraswati, selaku Staf Pengelolaan Data : “Biro Humas selalu terbuka untuk publik dan media massa yang ingin mencari kebenaran akan informasi dari hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk itu Biro Humas menyediakan website BPK-RI yang di dalamnya ada informasi-informasi terbaru tentang BPK-RI, dan juga tersedia kolom pengaduan masyarakat”. 51 Humas sebagai layanan informasi dituntut untuk menghargai orang lain, memberikan informasi yang dibutuhkan orang sesuai dengan aturannya. Informasi yang diberikan tentunya tidak merugikan orang lain yang semuanya itu dikemas dalam kualitas diri. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus dapat mencerminkan profil instansi yang diwakilnya dalam bentuk sikap, penampilan dirinya 50 51
yang
positif,
selalu
berorientasi
kemasa
Hasil Wawancara dengan Cris Kuntadi, 11 Februari 2008 Hasil Wawancara dengan Bestantia Indraswati, 15 Februari 2008
depan,
dan
dapat
mengkomunikasikan dirinya terhadap berbagai pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Sikap positif harus selalu melekat pada dirinya. Hal ini bisa dilihat dari hubungan yang terjadi dengan sesama rekan kerja, baik satu divisi ataupun berbeda divisi. Hal ini ditegaskan oleh Bestantian Indraswati selaku Staf Pengelolaan Data : “Ya, memang ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab Sub Bagian masingmasing, tetapi sebagian besar Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit kerja lain”.52 Secara struktural Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menjadi penghubung antara publik internal dengan eksternal, jadi untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar semua divisi melalui Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Kualitas seorang Humas profesional harus memiliki standar teknis dan etik profesi. Selain berusaha keras untuk meningkatkan kompetensi dan mutu jasa dalam melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Humas juga sebaiknya berpenampilan menarik, namun batasan penampilan menarik disesuaikan dengan individu masing-masing yang pasti setiap orang memiliki gaya yang khas sesuai karakternya.
5. Attitude (Sikap) Humas sebagai profesi harus memiliki beberapa sikap diantaranya loyalitas yang tinggi terhadap instansi. Sebagai Biro yang menyediakan layanan informasi, Humas harus bersikap loyal artinya tidak menggunakan atau
52
Hasil Wawancara dengan Bestantia Indraswati, 15 Februari 2008
mengungkapkan rahasia instansi, selama informasi tersebut belum boleh dipublikasikan. Hal ini dijelaskan oleh Dhiena Novianita selaku Kepala Sub Bagian Layanan Informasi : “Ya, karena saya pegawai negeri dituntut untuk loyal, taat, dan berintegritas dalam melaksanakan pekerjaan saya”.53 Diperlukan integritas yang tinggi agar Humas dapat dipercaya oleh instansi sebagai penyebar informasi dan dipercaya oleh publik yang menerima informasi. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi instansi, namun dalam memberikan pelayanan terbaik tidak berhubungan bahwa seorang profesional harus senantiasa mengikuti keinginan klien. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tetap bertanggung jawab di dalam mempertahankan kebebasan dan integritas dirinya. Seperti yang disampaikan oleh Cris Kuntadi selaku Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi : “Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sudah terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, tetapi memang harus mengaju pada UU Badan Pemeriksa Keuangan RI itu sendiri yang menyatakan bahwa setelah hasil pemeriksaan sudah diserahkan kepada Lembaga Perwakilan atau legislatif, maka menjadi milik publik. Karena Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai jembatan antara instansi dengan publiknya”. 54 Hal ini diperkuat dengan jawaban Rian Ismaya Prirony selaku Layanan Informasi : “Ya, Biro Humas sudah terbuka sejak adanya keputusan sidang badan, bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dapat dipublikasikan kepada publik melalui website BPK-RI” .55
53
Hasil Wawancara dengan Dhiena Novianita, 13 Februari 2008 Hasil Wawancara dengan Cris Kuntadi, 11 Februari 2008 55 Hasil Wawancara dengan Rian Ismaya Prirony, 18 Februari 2008 54
Humas sebagai Biro yang memberikan layanan informasi dituntut untuk memiliki kepribadian jujur dan dapat dipercaya, agar informasi yang disampaikan adalah informasi yang asli kebenarannya dan tidak dibuat-buat. Hal ini dikatakan oleh Bestantia Indraswati, selaku Staf Pengelolaan Data : “Ya, karena tugas Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) memberikan informasi yang jujur dalam arti sesuai koridor, sesuai dengan peraturan, dan bukan memberi informasi yang salah. Saya memberikan informasi sesuai dengan peraturan yang ada, dan kejujuran informasi sangat penting untuk publik dan media massa karena mereka mempunyai penilaian masing-masing tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)”.56 Tentunya informasi yang diberikan adalah informasi yang sesuai dengan peraturan dalam ketentuan yang berlaku hal ini disesuaikan dengan kode etik yang berlaku melalui tugasnya sebagai layanan informasi. Humas akan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi untuk memberikan informasi kepada publik. Sikap terbuka ini sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Berlakunya aturan tersebut supaya Humas tidak mempublikasikan hasil laporan pemeriksaan sebelum ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hal ini mencermikan bahwa Biro Humas taat pada kode etik profesi yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Hal ini disampaikan oleh Cris Kuntadi selaku Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi : “Kode etik tidak ada secara spesifik di Biro Humas, tetapi kode etik sebagai pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ada. Staf Biro Humas tidak boleh membuka rahasia hasil pemeriksaan karena hasil pemeriksaan itu belum diserahkan kepada Lembaga Perwakilan atau legislatif dan Humas tidak boleh mempublikasikan hasil laporan pemeriksaannya kepada publik”.57
56 57
Hasil wawancara dengan Bestantia Indraswati, 15 Februari 2008 Hasil Wawancara dengan Cris Kuntadi, 11 Februari 2008
Belum adanya kode etik yang berlaku di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) bukan berarti Biro Humas tidak profesional, namun sikap para profesi Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan akan bertingkah laku sesuai dengan harapan instansi dan begitu juga dengan sikap yang diciptakan dalam lingkup kerja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Cris Kuntadi selaku Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi : “Saya bersikap serius tetapi santai dalam bekerja yang penting semua tujuan dan pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selalu menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga mereka bekerja dengan rasa senang, bukan bekerja dengan pemaksaan itu yang diterapkan oleh Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)”. 58 Profesional Humas bertanggung jawab di dalam memelihara saling pengertian dan tukar pengalaman dengan rekan seprofesinya. Karena kemajuan profesi tergantung dari hubungan yang saling menghormati, terbuka, dan saling percaya antara pekerja profesional dalam satu bidang profesi ataupun berlainan profesinya.
58
Hasil Wawancara dengan Cris Kuntadi, 11 Februari 2008
4.3
Pembahasan Dengan analisa data yang didapat dari lapangan selama penulis melakukan
penelitian di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ini. Diharapkan dapat mengetahui profesionalisme Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam layanan informasi publik. Untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa diperlukan adanya suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di dalam satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan independensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang terlepas dari pengaruh lembaga Negara lainnya. Sehubungan dengan tugas tersebut dan agar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) lebih berkualitas, serta untuk mewujudkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menjadi lembaga yang profesional diperlukan profesi Humas. Karena berhasil tidaknya pencapaian pelaksanaan tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sangat tergantung dari peran profesi Humas dalam melaksanakan tugasnya. Keahlian merupakan salah satu elemen penting dibeberapa elemen profesionalisme. Seorang Humas profesional dituntut untuk memiliki beberapa keahlian, seperti keahlian menulis secara efektif, keahlian berbicara secara persuasif, keahlian meneliti, dan termasuk juga keahlian merencanakan sebuah program untuk mempengaruhi minat publik akan kebutuhan informasi yang ingin mengetahui mengenai hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK-RI). Dengan keahlian memungkinkan seorang pekerja profesional dapat memberikan jasa spesifik kepada publik yang hasil akhirnya jelas hubungannya dengan tingkat keahlian. Keahlian dalam menggunakan teknologi komunikasi juga menjadi bagian terpenting pada seluruh aktivitas Humas. Perangkat teknologi komputer dijadikan media baru bagi Humas dalam layanan informasi publik, seperti dalam pembuatan warta BPK-RI, buletin, siaran pers, majalah pemeriksa, booklet, liflet, dan semua itu dilakukan untuk kebutuhan instansi dan publik, agar setiap publik mendapat kemudahan dalam memberi atau memperoleh informasi yang up to date dari Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang sudah serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dinyatakan terbuka untuk publik hal ini berkaitan dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mempraktekannya. Pengetahuan dapat melahirkan gagasan segar dan inovatif dalam mengorganisasikan
suatu
pekerjaan.
Profesionalisme
mensyaratkan
masa
pelatihan yang panjang untuk mempelajari pengetahuan, seperti memiliki wawasan luas, mengerti tentang proses manajemen, dan bertanggung jawab terhadap bidangnya. Berkaitan dengan hal ini Biro Humas membekali staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dengan pengetahuan dibidang kehumasan mulai dari
strategis hingga praktis. Disini staf Biro Humas diharapkan dapat mengemas secara menarik informasi yang akan disajikan kepada publik hal tersebut dilakukan karena untuk memberikan pengenalan dan pemahaman secara mendalam kepada kalangan Instansi, Departemen, Lembaga Negara, Penguruan Tinggi, Pers, dan LSM yang dapat memberikan kontribusinya terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Adanya ketidaksamaan latar belakang pendidikan di staf Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), mengharuskan Biro Humas BPK-RI mengadakan pelatihan atau training yang sifatnya membangun kreativitas dan menambah ilmu pengetahuan tentang kehumasan. Dalam training itu dijelaskan tentang dasar-dasar kehumasan, bagaimana peran Humas bagi instansi, dan bagaimana cara teknis dalam membuat siaran pers yang berkaitan dengan pekerjaan Humas. Kegiatan ini diselenggarakan dan diikutsertakan oleh seluruh staf Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Secara singkat, agar Humas dapat memperoleh status profesional. Pendidikan dan latihan merupakan peranan penting bagi seorang Humas yang profesional dalam meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual untuk mengarah pada bidangnya yang memiliki kinerja yang baik dan profesional. oleh karena itu, pelaksanaan program pendidikan dan latihan diharapkan dapat mewujudkan kinerja Biro Humas yang profesional dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam mengembangkan studi dan strategi yang sesuai dengan profesinya.
Kemampuan dalam menyampaikan informasi tidak terbatas pada kemampuan menulis saja, tetapi dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan. Berkaitan dengan kemampuan untuk berbicara yang sama baiknya dengan kemampuan mendengar. Dalam berkomunikasi harus dapat menyampaikan informasi yang mudah dimengerti dan diingat. Humas harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan efektif karena sebagai fasilitator antara instansi dengan publik dalam memecahkan masalah yang terjadi diantaranya. Keputusan yang dibuat tentunya tidak memihak, tetapi keputusan yang dapat memberikan solusi terbaik dan bersikap objektif karena aktivitas Biro Humas tidak terlepas dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut mengharuskan Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) setiap kegiatannya selalu melakukan monitoring, mengevaluasi langsung kepada pimpinan yang berguna untuk mengklasifikasi berita yang negatif tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan untuk mengetahui hasilnya. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dengan mewujudkan instansi yang bersih dan transparan, berkaitan erat dengan pengembangan citra positif instansi. Kualitas seorang Humas profesional harus memiliki standar teknis dan etik profesi. Selain berusaha keras untuk meningkatkan kompetensi dan mutu jasa dalam melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Humas juga sebaiknya berpenampilan menarik, namun batasan penampilan menarik disesuaikan dengan individu masing-masing yang pasti setiap orang memiliki gaya yang khas sesuai karakternya.
Humas sebagai profesional dalam layanan informasi bertanggung jawab untuk menunjukan hasil kerjanya yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya. Memberikan pelayanan keahlian yang terbaik bagi kliennya, termasuk dapat menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, sesuai dengan ukuran profesionalisme dan dapat menunjukan kualitas dirinya. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus melayani dengan baik ketika publik meminta informasi dan harus terbuka dalam memberikan informasi dan menguasai permasalahannya, jadi informasi yang diberikan tidak salah atau tidak keliru dan seandainya tidak mempunyai basis informasi tentang hal itu, paling tidak mempunyai akses untuk mencari tahu tentang apa yang diminta publik tentang informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Sebagai instansi audit eksternal pemerintah, melalui Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menyediakan layanan informasi. kondisi ini megharuskan setiap Humas untuk mengembangkan kemampuan kerja secara profesional. Sebagai Biro penyedia informasi, Humas melayani kebutuhan publik yang ingin mencari atau mengakses kebenaran informasi mengenai hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuanngan (BPK-RI), dengan cara datang ke BPK-RI langsung, membuka websitenya BPK-RI, dan melalui media massa untuk memudahkan publik mendapatkan informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Humas sebagai layanan informasi dituntut untuk menghargai orang lain, memberikan informasi yang dibutuhkan orang sesuai dengan aturannya. Informasi
yang diberikan tentunya tidak merugikan orang lain yang semuanya itu dikemas dalam kualitas diri. Sikap positif harus selalu melekat pada dirinya hal ini bisa dilihat dari hubungan yang terjadi dengan sesama rekan kerja, baik satu divisi ataupun berbeda divisi. Sikap terbuka ini sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Berlakunya aturan tersebut supaya Humas tidak mempublikasikan hasil laporan pemeriksaan sebelum ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hal ini mencermikan bahwa Biro Humas taat pada kode etik profesi yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Belum adanya kode etik yang berlaku di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) bukan berarti Biro Humas tidak profesional, namun sikap para profesi Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) akan bertingkah laku sesuai dengan harapan instansi dan begitu juga dengan sikap yang diciptakan dalam lingkup kerja. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sudah terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, tetapi memang harus mengaju pada UU Badan Pemeriksa Keuangan RI itu sendiri yang menyatakan bahwa setelah hasil pemeriksaan sudah diserahkan kepada Lembaga Perwakilan atau legislatif, maka menjadi milik publik. Karena Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai jembatan antara instansi dengan publiknya Untuk itu Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) secara bertahap dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam
memberikan layanan informasi kepada publik. Salah satunya mengadakan berbagai kegiatan kehumasan seperti : mengadakan sosialisasi, riset opini, media massa, promosi, publikasi, hubungan kelembagaan, dan penyelanggaran eventevent, tujuannya untuk memperoleh dukungan publik dan menunjang keberhasilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. semuanya itu harus dapat ditingkatkan kualitasnya.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Profesionalisme Humas dalam instansi dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan tugas-tugas kehumasan yang dilakukan secara konsisten dan kontinyu dalam mengemas isi pesan yang jelas dan dapat dimengerti oleh publik. Dengan tujuan menciptakan keterbukaan informasi dan memposisikan diri sebagai instansi layanan informasi yang selalu memuaskan publik akan informasi. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Seorang Humas harus menunjukan penguasaan pengetahuan,keterampilan cara kerja yang sesuai ukuran profesionalisme dan dapat menunjukan kualitas dirinya. Humas sebagai profesional dalam layanan informasi bertanggung jawab untuk menunjukan hasil kerjanya yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya. Untuk itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dituntut untuk mampu menyediakan informasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan maupun kegiatan lainnya. 2.
Pendidikan dan latihan merupakan peranan penting bagi seorang Humas yang profesional dalam meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual untuk mengarah pada bidangnya yang memiliki kinerja yang baik dan profesional. oleh karena itu, pelaksanaan program pendidikan dan latihan diharapkan dapat mewujudkan kinerja Biro Humas yang profesional dalam
memberikan layanan informasi kepada publik. Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam mengembangkan studi dan strategi yang sesuai dengan profesinya. 3. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) secara bertahap dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Salah satunya mengadakan berbagai kegiatan kehumasan seperti : mengadakan sosialisasi, riset opini, media massa, promosi, publikasi, hubungan kelembagaan, dan penyelanggaran event-event, tujuannya untuk memperoleh dukungan publik dan menunjang keberhasilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya semuanya itu harus dapat ditingkatkan kualitasnya.
5.2
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan
beberapa hal yaitu : 1. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus memiliki beberapa keahlian, seperti keahlian menulis secara efektif, keahlian berbicara secara persuasif, keahlian meneliti, dan termasuk juga keahlian merencanakan sebuah program untuk mempengaruhi minat publik akan kebutuhan informasi yang ingin mengetahui mengenai hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dengan keahlian memungkinkan seorang pekerja profesional dapat memberikan jasa spesifik kepada publik yang hasil akhirnya jelas hubungannya dengan tingkat keahlian.
2. Biro Humas diharapkan dapat mengemas secara menarik informasi yang akan disajikan kepada publik hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman secara mendalam kepada kalangan Instansi, Departemen, Lembaga Negara, Penguruan Tinggi, Pers, dan LSM dalam meningkatkan kompetensi dan mutu jasa dalam melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. 3. Dengan adanya ketidaksamaan latar belakang pendidikan di staf Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), mengharuskan Biro Humas BPK-RI mengadakan pelatihan atau training yang sifatnya membangun kreativitas dan menambah ilmu pengetahuan tentang kehumasan. 4. Perlu adanya kode etik profesi di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam standarlisasi profesionalisme, agar publik mengerti fungsi dan peran Humas di instansi 5. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus dapat melayani dengan baik ketika publik meminta informasi dan terbuka, jadi informasi yang diberikan tidak salah dan seandainya tidak mempunyai basis informasi tentang hal tersebut, paling tidak mempunyai akses untuk mencari tahu tentang apa yang diminta publik tentang informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
Daftar Pustaka
Adnan, Hamdan dan Hafied Cangara. 1996. Prinsip dan Humas. Surabaya: Usaha Nasional. Aly, Bachtiar. 1995. Teknik Humas. Jakarta: Universitas Terbuka. Anggoro, Linggar. 1995. Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta: Bumi Aksara. Cutlip & Center. 2000. Effective PR 9th. New Jersey: Prentice Hall. Craig & Otis. 2001. Public Relations The Professional and The Prentice. USA. Djuarsa, Sasa. 1998, Pengantar Komunikasi. Jakarta: Universitas terbuka. Jeffkins, Frank. 1995. Public Relations. Jakarta: Gramedia. Mahidin, Mahmud. 1993. Pengantar Humas. Jakarta: Universitas Terbuka. Maleong, J Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda karya. Mulyana, Dedy. 2002. Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Pekerti, Anugerah. 1995. Profesi Makna dan pemahamannya. Bandung: Universitas Terbuka Rahmat, Jalaludin. 1998. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Rogers, M Evert. 1986. Communication Technology. New York: The Fuel Press. Ruslan, Rosady. 2003. Manajemen PR dan Media Komunikasi. Jakarta: PT. Grafindo Raja Persada. Rusmanti, Assumpta, Maria. 2002. Dasar-Dasar Public Relations. Jakarta : Gramedia. Sonny, Keraf. 1987. Etika Bisnis membagun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur. Yogyakarta : Penerbit Konisius. Soemirat, Soleh. Dasar-Dasar Public Relations. Bandung.: PT Remaja Rosda Karya. Tamin, Feisal. 2003. Bunga Rampai Kehumasan. Jakarta: Direktorat Hubungan Informasi Antar Lembaga Pemerintah Pusat.
Uchjana, Onong. 1993. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Manjar maju. Wiryan Widjaya, Ahmad. 2002. Bunga Rampai Kehumasan no 4. Jakarta: Direktorat Hubungan Informasi Antar Lembaga. Yin, Robert. 2002. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Yulianita, Neni. 2003. Dasar Public Relations. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) UU No. 15 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Biro Humas Badan Pemeriksa keuangan. www.bpk.go.id
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR PRIBADI Nama
: Sylvia Kurniasih
Tempat/tgl Lahir
: Bogor, 22 September 1982
Jenis Kelamin
: Perempuan
Agama
: Kristen Protestan
Kebangsaan
: Indonesia
Alamat
: Jl. Batu Raden IV/No.XVI Perumnas II Tangerang - Banten
Telepon
: 085280707022
Status
: Belum Menikah
PENDIDIKAN 1989-1996 SDN PARAPAT 4 TANGERANG-BERIJASAH/LULUS 1996-1999 SMPN 5 TANGERANG-BERIJASAH/LULUS 1999-2002 SMK YUPPENTEK 5 TAGERANG-BERIJASAH/LULUS 2002-2008 UNIVESITAS MERCU BUANA-BERIJASAH/LULUS
Pedoman Wawancara 1. Skill (Keahlian) 1. Apakah Anda memiliki keahlian dibidang Humas ? 2. Mengapa seorang Humas harus memiliki skill dalam bekerja ? 2. Skill apa saja yang Anda miliki untuk menjadi seorang Humas profesional ? 3. Pernahkah Anda menemukan kesulitan dalam menulis berita atau siaran pers ? 4. Menurut Anda, bagaimana cara kerja di Biro Humas BPK-RI sudah dapat dikatakan profesional ?
II. Knowledge (Pengetahuan) 1. Apakah Anda mempunyai latar belakang pendidikan dibidang Humas ? 2. Pernahkah Anda mengikuti pelatihan yang diadakan di Biro Humas untuk menjadi seorang Humas yang profesional ? 3. Apakah Anda memiliki kemampuan manajemen dalam membuat perencanaan program Humas ? 4. Bagaimana Anda mengevaluasi program-program di Biro Humas BPK-RI yang berkaitan dengan layanan informasi publik ? 5. Bagaimana Biro Humas menampung aspirasi yang diberikan publik tentang BPK-RI ?
III. Abilities (Kemampuan) 1. Apakah Anda mempunyai kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dalam berinteraksi dengan publik ?
2. Bagaimana Anda menghadapi keluhan-keluhan dari publik tentang kinerja Biro Humas BPK-RI ? 3. Apakah Anda sudah bersikap objektif dalam menjalankan tugas dan kewajiban di Biro Humas BPK-RI ? 4. Menurut Anda, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Humas profesional ? 5. Apa yang menjadi tolak ukur seorang profesional menurut Anda ?
IV. Qualities (Kualitas) 1. Apakah Anda mempunyai keterampilan menggunakan perangkat lunak, seperti komputer, teknologi media untuk mengakses informasi yang ada di Biro Humas BPK-RI ? 2. Mengapa dalam mengaplikasikan profesinya seorang Humas profesional harus mempunyai kualitas yang baik, khususnya dalam pelayanan informasi ? 3. Apakah selama Anda bekerja di Biro Humas sudah menjadi pendengar yang baik untuk publik ? 4. Apakah selama ini Biro Humas bekerja sama dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti divisi lain dan stakeholder dalam kegiatan Humas ? 5. Bagaimana gaya kerja yang diterapkan Biro Humas BPK-RI ?
V. Attitude (Sikap) 1. Apakah selama ini Biro Humas sudah bersikap terbuka terhadap informasi yang diberikan untuk publik ?
2. Apakah Anda setia terhadap profesi yang Anda kerjakan di Biro Humas BPKRI ? 3. Apakah Anda sudah memiliki kepribadian yang jujur dan dapat dipercaya dalam kebenaran informasi yang disampaikan ? 4. Apakah Biro Humas mempunyai kode etik profesi dan standar moral dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya ? 5. Bagaimana sikap Anda untuk menciptakan suasana yang baik dengan rekan kerja ?
HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN PUBLIKASI DAN LAYANAN INFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) Cris Kuntadi, S.Sos, MM
T : Apakah Anda memiliki keahlian dibidang Humas ? J : Ya, saya mempunyai keahlian berbicara dan menulis karena latar belakang pendidikan saya dari Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan masyarakat (Humas). Pekerjaan di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ini dituntut untuk memiliki keahlian dalam menginterpretasikan berbagai informasi atau fakta yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) melalui siaran pers, website dan konferensi pers sebagai sarana penunjang pekerjaan di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) T : Skill apa saja yang Anda miliki untuk menjadi seorang Humas profesional ? J : Ya, dengan memiliki keahlian seseorang dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya, seperti pekerjaan saya di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang menuntut saya untuk dapat menulis siaran pers dan harus dapat berkomunikasi secara persuasif dalam menyampaikan informasi kepada publik dan ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas saya di Sub Bagian layanan informasi T : Pernahkah Anda mengikuti pelatihan yang diadakan di Biro Humas untuk menjadi seorang Humas yang profesional ?
J : Ya, Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selalu mengadakan training kehumasan, peningkatan keterampilan kehumasan, dan workshop publik awareness. Dalam training itu dijelaskan tentang dasar-dasar kehumasan, bagaimana peran Humas bagi instansi, dan bagaimana cara teknis dalam membuat siaran pers yang berkaitan dengan pekerjaan Humas T : Menurut Anda bagaimana cara kerja di Biro Humas BPK-RI sudah dapat dikatakan profesional ? J : Sudah, karena cara kerja di Biro Humas BPK-RI mempunyai sub bagian masing-masing dalam pekerjaannya dan setiap bagiannya mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing. T : Bagaimana Biro Humas menampung aspirasi yang diberikan publik tentang BPK-RI ? J : Kita mempunyai website BPK-RI yang di dalamnya terdapat kolom pengaduan masyarakat. Dimana masyarakat dapat memberikan masukan maupun keluhan yang selama ini belum ditanggapi oleh BPK-RI tentang kebenaran informasinya. T : Bgaimana gaya kerja yang diterapkan di Biro Humas BPK-RI ? J :
Kita membagi pekerjaan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pekerjaan dan membentuk tim-tim kecil untuk kegiatan di Biro Humas.
T : Apakah selama Anda bekerja di Biro Humas sudah menjadi pendengar yang baik untuk publik ? J :
Ya, saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik dalam melayani kebutuhan publik yang ingin mencari atau mengakses kebenaran informasi
mengenai hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuanngan (BPKRI), dengan cara datang ke BPK-RI langsung, membuka websitenya BPKRI, dan melalui media massa untuk memudahkan publik mendapatkan informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) T : Bagaimana Anda menghadapi keluhan-keluhan dari publik tentang kinerja Biro Humas BPK-RI ? J : Biro Humas BPK-RI mempunyai Sub Bagian Layanan informasi publik dimana tugasnya menanggapi pengaduan masyarakat yang ingin mengetahui tentang hasil pemeriksaan maupun kegiatan BPK-RI lainnya. T : Apa yang menjadi tolak ukur seorang profesional menurut Anda ? J :
Sebagai Humas profesional harus memiliki keahlian, seperti menulis secara efektif dan berbicara secara persuasif untuk mempengaruhi minat publik akan kebutuhan informasi yang ingin mengetahui mengenai hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dengan keahlian memungkinkan seorang pekerja profesional dapat memberikan jasa spesifik kepada publik yang hasil akhirnya jelas hubungannya dengan tingkat keahlian
T : Apakah selama ini Biro Humas sudah bersikap terbuka terhadap informasi yang diberikan untuk publik ? J :
Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sudah terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, tetapi memang harus mengaju pada UU Badan Pemeriksa Keuangan RI itu sendiri yang menyatakan bahwa setelah hasil pemeriksaan sudah diserahkan kepada Lembaga Perwakilan
atau legislatif, maka menjadi milik publik. Karena Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai jembatan antara instansi dengan publiknya T : Apakah Biro Humas mempunyai kode etik profesi dan standar moral dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya ? J : Kode etik tidak ada secara spesifik di Biro Humas, tetapi kode etik sebagai pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ada. Staf Biro Humas tidak boleh membuka rahasia hasil pemeriksaan karena hasil pemeriksaan itu belum diserahkan kepada Lembaga Perwakilan atau legislatif dan Humas tidak boleh mempublikasikan hasil laporan pemeriksaannya kepada publik T : Bagaimana sikap Anda menciptakan suasana yang baik dengan rekan kerja ? J : Saya bersikap serius tetapi santai dalam bekerja yang penting semua tujuan dan pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Di Biro Humas Badan Pemeriksa
Keuangan
(BPK-RI)
selalu
menciptakan
suasana
yang
menyenangkan, sehingga mereka bekerja dengan rasa senang, bukan bekerja dengan pemaksaan itu yang diterapkan oleh Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) T : Apakah Anda setia terhadap profesi yang Anda kerjakan di Biro Humas BPK-RI ? J
: Ya, karena saya sudah diberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya di Biro Humas khususnya di Bagian Publikasi dan Layanan Informasi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap publik yang membutuhkan informasi tentang BPK-RI.
HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN INFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) Dhiena Novianita, S.Sos, MM
T : Mengapa seorang Humas harus memiliki skill dalam bekerja ? J :
Ya, dengan memiliki keahlian seseorang dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya, seperti pekerjaan saya di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang menuntut saya untuk dapat menulis siaran pers dan harus dapat berkomunikasi secara persuasif dalam menyampaikan informasi kepada publik dan ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas saya di Sub Bagian layanan informasi
T : Apakah
Anda
memiliki
kemampuan
manajemen
dalam
membuat
perencanaan program Humas ? J : Ya, karena saya
diberikan tanggung jawab dalam mengatur program-
program kehumasan, terutama dalam layanan informasi, karena itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Untuk itu saya menerapkan dan menumbuhkan manajerial skill saya untuk kelangsungan pelaksanaan pekerjaan di SubBagian Layanan Informasi T : Apakah Anda sudah bersikap objektif dalam menjalankan tugas dan kewajiban di Biro Humas BPK-RI ? J
: Ya, saya harus objektif dalam melakukan pekerjaan di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) karena tidak mungkin saya bekerja secara
subjektif dalam menanggapi berbagai kepentingan publik yang ingin mengetahui informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) T : Menurut Anda, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Humas profesional ? J
: Pertama Ia harus menguasai bidangnya, karena Ia harus menguasai apa-apa yang menjadi koorbisnis. Kedua Ia harus bertanggung jawab terhadap profesinya, dan ketiga Ia harus memberikan totalitas dalam bidangnya.
T : Mengapa dalam mengaplikasikan profesinya seorang Humas profesional harusmempunyai kualitas yang baik,khususnya dalam pelayanan informasi ? J
: Ya, karena ketika para pemilik kepentingan dan publik minta informasi dari Biro Humas BPK-RI tentang isu-isu yang membuat mereka ingin mengetahui kebenarannya, secara otomatis Biro Humas BPK-RI harus menanggapinya dengan baik.
T : Apa yang menjadi tolak ukur seorang profesional menurut Anda ? J
: Harus menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesinya, jujur,transparan, dan semua pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan.
T : Apakah Anda setia terhadap profesi yang Anda kerjakan di Biro Humas BPK-RI ini, khususnya di Sub Bagian layanan informasi publik ? J
: Ya, karena saya pegawai negeri dituntut untuk loyal, taat, dan berintegritas dalam melaksanakan pekerjaan saya
HASIL WAWANCARA DENGAN STAF BAGIAN PUBLIKASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) Effendi Tirtaatmadja
T : Apakah Anda mempunyai keterampilan menggunakan perangkat lunak, seperti komputer, teknologi media untuk mengakses informasi yang ada di Biro Humas BPK-RI ? J
: Ya, karena pekerjaan saya setiap harinya menggunakan komputer dalam pembuatan warta BPK-RI, buletin, siaran pers, majalah pemeriksa, booklet, liflet, dan semua itu dilakukan untuk kebutuhan instansi dan publik, agar informasi yang disampaikan berhubungan dengan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
T : Bagaimana Anda mengevaluasi program-program di Biro Humas BPK-RI yang berkaitan dengan layanan informasi publik ? J
: Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) setiap kegiatannya selalu melakukan monitoring, mengevaluasi langsung kepada pimpinan, dan Biro Humas yang mengadakan suatu kegiatan konferensi pers yang berguna untuk mengklasifikasi berita yang negatif tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk mengetahui hasilnya
T : Menurut Anda, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Humas profesional ?
J
: Pertama komunikasi karena seorang Humas profesional harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti oleh publik. Kedua berorganisasi karena seorang Humas harus mampu menyusun rencana kerja atau program Humas dengan baik, dan ketiga membina relasi karena untuk menambah wawasan seorang Humas profesional dalam bekerja
T : Apakah Anda mempunyai kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dalam berinteraksi dengan publik ? J
: Ya karena keduanya saling berkaitan selain lisan kita juga harus tertulis dalam memberikan kebenaran dalam informasi yang ada tentang BPK-RI.
T : Apakah selama ini Biro Humas bekerja sama dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti divisi lain dan stakeholder dalam kegiatan Humas ? J : Selalu karena Biro Humas BPK-RI dengan divisi-divisi yang lain saling membantu dalam melaksanakan program atau kegiatan BPK-RI. T : Apakah Anda setia terhadap profesi yang Anda kerjakan di Biro Humas BPK-RI ini, khususnya di Sub Bagian layanan informasi publik ? J
: Ya, karena saya sudah diberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya di bagian layanan informasi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap publik yang membutuhkan informasi tentang BPK-RI.
HASIL WAWANCARA DENGAN STAF BAGIAN LAYANAN INFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) Rian Ismaya Prirony, S. Kom
T : Apakah Anda memiliki keahlian dibidang Humas ? J
: Keahlian saya dibidang Humas baru satu setengah tahun ketika saya masuk ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Karena sebelumnya saya lebih banyak berprofesi dibidang Jurnalistik. Baru sekarang ini, saya terlibat dalam kegiatan Humas, seperti membuat siaran pers, konferensi pers, dan Warta BPK-RI, tetapi kalau untuk kegiatan Humas yang lain disamping penulisan itu, saya belum merasa mempunyai keahlian dibidang itu
T : Apakah Anda mempunyai latar belakang pendidikan dibidang Humas ? J
: Memang Latar belakang pendidikan saya bukan dari Hubungan Masyarakat, tetapi dari Teknologi Informasi. Karena saya ditempatkan di Biro Humas secara tidak langsung saya dapat pengetahuan tentang kehumasan
T : Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang Humas yang profesional ? J
: Pernah, saya mengikuti Training yang diadakan oleh Biro Humas BPK-RI dan workshop yang diadakan oleh BAKOHUMAS.
T : Menurut Anda, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Humas profesional ? J
: Ya, pertama, ia harus menguasai bidangnya, seperti kalau kita bekerja di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI secara otomatis ia harus
menguasai apa yang menjadi core bisnis. Kedua, karena berhubungan dengan orang lain yang mempunyai karakter bermacam-macam, berinteraksi dengan orang lain, dan apa yang disampaikan informasi disampaikan dengan baik. Sebagai Humas yang profesional harus bisa memberikan informasi secara tepat dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Hal tersebut harus direspon langsung oleh Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dengan baik T : Apakah selama ini Biro Humas sudah bersikap terbuka terhadap informasi yang diberikan untuk publik ? J
: Ya, Biro Humas sudah terbuka sejak adanya keputusan sidang badan, bahwa hasil
pemeriksaan
Badan
Pemeriksa
Keuangan
(BPK-RI)
dapat
dipublikasikan kepada publik melalui website BPK-RI T : Apakah Anda sudah memiliki kepribadian yang jujur dan dapat dipercaya dalam kebenaran informasi yang disampaikan ? J
: Ya, karena tugas Humas memberikan informasi yang jujur, jelas akan kebenaran informasinya dan dapat dipercaya.
HASIL WAWANCARA DENGAN STAF BAGIAN PENGELOLAAN DATA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) Bestantian Indraswati, S.IP
T : Pernahkah Anda menemukan kesulitan dalam menulis siaran pers ? J : Mungkin dikatakan kesulitan itu, karena kita di Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ini harus berkoordinasi dengan unit-unit kerja lain, terkait yang bersifat teknis, misalnya siaran pers yang mengenai hasil pemeriksaan di Humas sendiri, informasinya harus kita dapatkan dari auditorat khusus yang melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya, jadi seringkali koordinasi dengan mereka membutuhkan waktu dan mengingat terbatasnya waktu kita sering kesulitan T : Bagaimana Anda menghadapi keluhan-keluhan dari publik tentang kinerja Biro Humas BPK-RI ? J
: Ya, karena ketika publik meminta informasi, Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus melayani dengan baik. Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus terbuka dalam memberikan informasi dan menguasai permasalahannya, jadi informasi yang diberikan tidak salah atau tidak keliru, seandainya kita tidak punya basis informasi tentang hal itu, paling tidak mempunyai akses untuk mencari tahu tentang apa yang diminta publik tentang informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
T : Apakah selama Anda bekerja di Biro Humas sudah menjadi pendengar yang baik untuk publik ? J : Biro Humas selalu terbuka untuk publik dan media massa yang ingin mencari kebenaran akan informasi dari hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk itu Biro Humas menyediakan website BPK-RI yang di dalamnya ada informasi-informasi terbaru tentang BPK-RI, dan juga tersedia kolom pengaduan masyarakat T : Apakah selama ini Biro Humas bekerja sama dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti divisi lain dan stakeholder dalam kegiatan Humas ? J
: Ya, memang ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab Sub Bagian masingmasing, tetapi sebagian besar Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit kerja lain
T : Apakah Anda sudah memiliki kepribadian yang jujur dan dapat dipercaya dalam kebenaran informasi yang disampaikan ? J
: Ya, karena tugas Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) memberikan informasi yang jujur dalam arti sesuai koridor, sesuai dengan peraturan, dan bukan memberi informasi yang salah. Saya memberikan informasi sesuai dengan peraturan yang ada, dan kejujuran informasi sangat penting untuk publik dan media massa karena mereka mempunyai penilaian masing-masing tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
KAJIAN PENTINGNYA PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN BPK-RI Tugas dan Fungsi Biro Humas Biro
Humas
mempunyai
tugas
melaksanakan
pemberian
pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK-RI lainnya melaksanakan
kepada masyarakat kegiatan
hubungan
dan
internal BPK-RI,
masyarakat,
pelayanan
informasi yang berkaitan dengan BPK-RI dari dan ke media massa
dalam
dan
luar
negeri,
melaksanakan
kegiatan
keprotokolan, pelayanan administrasi persidangan dan rapatrapat Pimpinan BPK-RI, melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri serta perwakilannyaq di Indonesia. Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut,
Biro
Humas
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. pemberian pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan
kegiatan
BPK-RI
lainnya
kepada
masyarakat
dan
internal BPK-RI; 2. pelaksanaan hubungan masyarakat; 3. penyampaian informasi yang berkaitan dengan BPK-RI dari dan ke media massa dalam negeri dan luar negeri; 4. pelaksanaan kegiatan keprotokolan; 5. pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan dan rapatrapat Pimpinan BPK-RI;
6. pelaksanaan kegiatan hubungan kerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri serta perwakilannya di Indonesia; 7. pelaksanaan
kegiatan
lainnya
sesuai
kegiatannya
secara
dengan
petunjuk
Sekretaris Jenderal; 8. pelaporan
hasil
berkala
kepada
Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan tugas kehumasan BPK-RI. Beberapa alasan yang mendasari perlunya pedoman ini adalah: 1. Saat ini belum ada panduan yang mengatur secara spesifik pelaksanaan
tugas
kehumasan
BPK-RI
dalam
rangka
memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan tugas dan wewenang BPK-RI. 2. Supaya tupoksi Biro Humas dapat dilaksanakan secara lancar, sistematis, dan terorganisir. 3. Supaya visi Biro Humas untuk mewujudkan citra positif BPKRI dapat terwujud. Berdasarkan
hal-hal
yang
dikemukakan
di
atas,
maka
dipandang perlu untuk menyusun suatu pedoman pelaksanaan tugas kehumasan BPK-RI. Pedoman ini meliputi jenis-jenis tugas kehumasan, cara pelaksanaannya, pengorganisasiannya, serta hasil yang diharapkan.
RINCIAN TUGAS BAGIAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT Kepala Bagian Informasi Publik 1. Mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya kepada masyarakat dan internal BPK. 2. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat. 3. Mengkoordinasi pelayanan informasi yang berkaitan dengan BPK dari dan ke media massa dalam negeri dan luar negeri. 4. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan keprotokolan. 5. Mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan dan rapat-rapat pimpinan BPK dan penyusunan risalahnya. 6. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan penugasan pimpinan. 7. Memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan. 8. Memberikan penilaian DP3 bawahan. 9. Mengkoorniasi penyusunan rencana kegiatan. 10. Membuat laporan berkala kepada Kepala Biro Humas.
A. Kepala Sub Bagian Layanan Publik 1. Mengkoordinasi
penyiapan
bahan
pemberian
informasi
atas
kegiatan
pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya kepada masyarakat dan internal BPK melalui berbagai media baik media massa dalam negeri dan luar negeri 2. Mengkoordinasi kegiatan hubungan masyarakat 3. Mengkoordinasi layanan kegiatan PKL/magang siswa dan mahasiswa 4. Mengkoordinasi layanan komunikasi kepada pihak masyarakat (eksternal) 5. Mengkoordinasi layanan komunikasi kepada pihak internal BPK 6. Menyusun dan menyampaikan konsep sumbangan rencana kegiatan 7. Menyusun rencana kerja operasional 8. Membuat DP3 staf dibawahnya 9. Membina dan mengarahkan pegawai di bawahnya 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan 11. Membuat laporan berkala kepada atasan
a. Staf Layanan Komunikasi Ekstern 13. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 14. Mengumpulkan data/ informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi kepada pihak eksternal 15. Menerima dan memberikan pelayanan kepada pihak eksternal/ pemilik kepentingan yang datang ke BPK 16. Melakukan analisis terhadap berita-berita tentang BPK 17. Membuat klarifikasi terhadap berita-berita yang keliru tentang BPK 18. Membuat siaran pers tentang kegiatan BPK 19. Menghubungi pers untuk kerjasama peliputan kegiatan BPK 20. Membuat konferensi pers tentang kegiatan BPK 21. Membuat database media massa (cetak dan elektronik) 22. Membuat database wartawan peliput kegiatan BPK 23. Menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bakohumas dan atau atas undangan pihak eksternal 24. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan di atasnya 25. Membuat laporan berkala kegiatan layanan komunikasi eksternal
b. Staf Layanan Komunikasi Intern 1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Mengumpulkan data/ informasi dari berbagai pihak untuk disampaikan kepada karyawan BPK 3. Menyalurkan informasi yang berasal dari pimpinan untuk disampaikan kepada karyawan BPK 4. Menyalurkan informasi yang berasal dari karyawan untuk disampaikan kepada pimpinan BPK 5. Menyalurkan informasi yang berasal dari karyawan untuk karyawan lain 6. Melakukan pengelolaan papan pengumuman 7. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan di atasnya 8. Membuat laporan berkala layanan komunikasi internal
c. Staf Layanan PKL/Magang Siswa dan Mahasiswa
1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Mendata para calon peserta PKL/ Magang 3. Memberikan jawaban tentang kepastian pelaksanaan PKL/magang/riset 4. Menjadwalkan pembinaan/ pendidikan dan mekanisme kerja 5. Penyerahan dan penerimaan siswa peserta PKL oleh guru pembimbing kepada pejabat yang ditunjuk di BPK 6. Mengarahkan penempatan peserta praktek sesuai dengan bidang/ jurusan yang dimiliki 7. Memberikan ceramah dan orientasi tentang BPK 8. Memberikan bimbingan kepada siswa/ mahasiswa yang sedang PKL/ magang dan melakukan penelitian 9. Berkoordinasi
dengan
sekolah/perguruan
tinggi
yang
menugaskan
siswa/mahasiswa untuk PKL/magang/penelitian di BPK 10. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan di atasnya 11. Membuat laporan pelaksanaan PKL/ magang
B. Kepala Sub Bagian Publikasi 1. Mengkoordinasi pengumpulan dan inventarisasi bahan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya 2. Mengkoordinasi penerbitan buletin dan publikasi lainnya 3. Mengkoordinasi penyusunan kliping dan analisa berita 4. Mengkoordinasi proses dokumentasi kegiatan BPK dalam bentuk foto dan film (video) 5. Mengkoordinasi pengelolaan website BPK 6. Mengkoordinasi penyusunan dan penyampaian konsep sumbangan rencana kegiatan 7. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja operasional 8. Membuat DP3 staf dibawahnya 9. Membina dan mengarahkan pegawai di bawahnya 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan 11. Membuat laporan berkala kepada atasan
a. Staf Penyusunan Klipping dan Analisa Berita 1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Membuat klipping berita yang berkaitan dengan tugas BPK dari koran/majalah 3. Membuat analisa terhadap berita-berita tentang tugas BPK 4. Menyampaikan klipping dan analisa berita kepada pimpinan dan atau unit kerja yang terkait 5. Membukukan klipping berita 6. Menyampaikan buku klipping berita kepada pimpinan BPK dan pihak-pihak lain yang memerlukan 7. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan pebugasan dari pimpinan di atasnya
8. Membuat laporan berkala atas kegiatan yang dilaksanakan b. Staf Dokumentasi Foto & Video 1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Menyiapkan peralatan film/foto untuk mendokumentasikan kegiatan 3. Mengambil dokumentasi kegiatan 4. Melakukan editing hasil dokumentasi 5. Mencetak hasil dokumentasi 6. Menyusun hasil dokumentasi dalam arsip 7. Menyampaikan hasil dokumentasi kepada Pimpinan 8. Membuat laporan berkala kegiatan yang dilaksanakan
c. Staf Pengelolaan website 1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Melakukan updating data/informasi dan berita 3. Membuka, mengumpulkan dan mendistribusikan komentar dan keluhan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait 4. Memberikan tanggapan berdasarkan data/informasi dari unit kerja terkait atas pertanyaan/permintaan informasi dari pemilik kepentingan yang masuk melalui e-mail webmaster 5. Membuat klarifikasi atas berita-berita tertentu untuk dimuat dalam website
6. Mengkomunikasikan laporan hasil pemeriksaan BPK (Ikhtisar Hapsem dan Hasil Pemeriksaan Parsial) secara otomatis melalui website setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan 7. Melakukan review atas content dan layout website secara berkala 8. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan pebugasan dari pimpinan di atasnya 9. Membuat laporan berkala kegiatan yang dilaksanakan
d. Staf Penerbitan Buletin dan Publikasi Lain 1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Mencari, mengumpulkan dan menyusun bahan berita 3. Menulis berita/artikel berdasarkan bahan yang ada 4. Melakukan seleksi/editing terhadap berita-berita yang akan dimuat dalam buletin/publikasi lain 5. Menyusun lay out naskah yang akan diterbitkan 6. Mencetak buletin/penerbitan lain 7. Menerbitkan dan mengedarkan buletin/publikasi lain untuk pimpinan dan pegawai BPK, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan/ memerlukan 8. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan di atasnya 9. Membuat laporan berkala kegiatan yang dilaksanakan
C. Kepala Sub Bagian Protokol dan Persidangan 1. Mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan 2. Mengkoordinasi pelayanan administrasi persidangan dan rapat-rapat pimpinan BPK 3. Mengkoordinasi penyusunan risalah sidang/rapat 4. Mengkoordinasi kegiatan upacara, pelantikan dan pertemuan konsultasi 5. Menyusun dan menyampaikan konsep sumbangan rencana kegiatan 6. Menyusun rencana kerja operasional 7. Membuat DP3 staf dibawahnya 8. Membina dan mengarahkan pegawai di bawahnya 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan
10. Membuat laporan berkala kepada atasan
a. Staf Layanan Upacara dan Pelantikan 1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait 3. Melakukan persiapan berupa latihan, gladi bersih sebelum kegiatan dilaksanakan 4. Melaksanakan kegiatan upacara, pelantikan, pertemuan konsultasi 5. Mengkoordinasi petugas dalam kegiatan yang dilaksanakan 6. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan di atasnya 7. Berkoordinasi dengan pihak-pihak ekternal yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
b. Staf Layanan Persidangan 1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Menyiapkan kegiatan sidang/rapat berupa tempat, peralatan, konsumsi. 3. Menyiapkan bahan untuk sidang/rapat pimpinan 4. Membuat undangan dan mengagendakan materi sidang 5. Merekam jalannya sidang/rapat 6. Membuat transkrip sidang/rapat 7. Membuat resume sidang/rapat 8. Membuat risalah sidang/rapat 9. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan di atasnya 10. Membuat laporan kegiatan persidangan
c. Staf Layanan Protokol 1. Menyusun konsep sumbangan rencana kegiatan 2. Melakukan kegiatan keprotokolan pimpinan di Istana Negara, DPR, bandara dan tempat lainnya 3. Melakukan kegiatan penjemputan pimpinan yang melakukan perjalanan dinas dalam/luar negeri
4. Berkoordinasi dengan pihak lain untuk kelancaran kegiatan keprotokolan (misalnya: Sekretariat Presiden, Wapres, DPR, bea cukai, imigrasi, kepolisian, dll) 5. Melakukan kegiatan keprotokolan pelantikan pejabat di lingkungan pelaksana BPK 6. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan di atasnya 7. Membuat laporan kegiatan keprotokolan 8. Menyusun konsep rencana kegiatan keprotokolan pimpinan Badan. 9. Melayani tamu pimpinan Badan baik dari luar negeri maupun dari instansi pemerintah.
