Potensi wisata Indonesia sangat luar biasa. Karena itu Komisi X DPR

PENGANTAR REDAKSI PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Dr. Winantuningtyastuti, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH Dra. Damayanti, M.Si, (DEPUTI PERSIDANGAN) PIMPINAN REDAKSI Drs.Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak)

P

otensi wisata Indonesia sangat luar biasa. Karena itu Komisi X DPR pada tahun 2016 ini menyetujui ditingkatkannya anggaran Kemenpar menjadi sebesar Rp 5,409 T, naik hampir tiga kali lipat dibanding tahun 2015 sebesar Rp 2,415 T. Dengan anggaran sebesar itu Pemerintah targetkan kunjungan wisman tahun 2016 sebanyak 12 juta. Dari 12 juta perjalanan wisata tersebut, Pemerintah memproyeksikan pemasukan devisa sebesar Rp 172 triliun. Sementara, wisatawan nusantara (wisnus) diprediksi akan diraup sebesar 260 juta perjalanan dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun. Ditargetkan juga, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional akan meningkat menjadi 5 persen, dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta tenaga kerja.

SEKRETARIS REDAKSI Suciati, S.Sos

Parlementaria edisi 133 ini mengupas sektor pariwisata yang ke depan bisa diandalkan dalam pemasukan devisa. Kalangan Komisi X DPR yang bermitra dengan Kemenpar mengapresiasi namun harus ada usaha yang lebih keras. “Target itu lumayan tinggi sehingga tidak bisa menggunakan cara-cara linear/biasa, harus bekerja lebih keras,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari.

ANGGOTA REDAKSI Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmad Eko, Ria Nur Mega

Hal yang sama dikatakan Sultan Adil Hendra potensi pariwisata nasional sangat besar, karena itu promosi dan peningkatan fasilitas serta dukungan infrastruktur destinasi harus ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah jangan hanya “menjual” Bali, tetapi obyek lain yang tak kalah menarik juga perlu dipromosikan lebih gencar lagi.

REDAKTUR FOTO Eka Hindra Sasmita, Iwan Arm anias

Dari sektor ini pula, pada tahun 2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi pada PDB Nasional sebesar 8 persen, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, dan menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang. Sementara target kunjungan wisman sebanyak 20 juta kunjungan dan pergerakan wisnus sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

REDAKTUR Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

FOTOGRAFER Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah ADMINISTRASI FOTO Hasri Mentari SIRKULASI Bagus Mudjiharjanto ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected] www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

Redaksi Parlementaria meminta maaf atas keterlambatan penerbitan edisi 133 yang mestinya awal tahun pada bulan Januari. Semoga edisi berikutnya bisa menyapa pembaca tepat pada waktunya. Meski terlambat redaksi menyampaikan selamat tahun baru 2016 semoga sukses .

Kini Majalah Dan Buletin Parlementaria Hadir Lebih Dekat Dengan Anda

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

Stasiun Kereta Api Gambir Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

(Isi berita dan materi foto diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)

l PARLEMENTARIA z

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

WK. PIMPINAN PENERBITAN Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) Email: [email protected]

2

Dapatkan di:

EDISI 133 TH. XLVI - 2016

2

EDISI 130 TH. XLV, 2015

DAFTAR ISI

ASPIRASI __________________________________________

4

PROLOG ___________________________________________

6

LAPORAN UTAMA Potensi Wisata Indonesia Tak Ada Habisnya _____________________ Durasi Berita Bom Jangan Berlama-lama, Ganggu Pariwisata _________ Jangan Hanya Promosi Destinasi Wisata _______________________ Optimis Target Kunjungan Wisatawan Tercapai __________________ Wonderful Indonesia Borong Penghargaan Dunia ________________

Strategi Promosi di Media Menjadi Prioritas _____________________

SUMBANG SARAN __________________________________ PENGAWASAN

8 10 12 14 18 34

FOTO BERITA

62

SOROTAN

70

SELEBRITI

20 22

Kabar Baik dan Buruk Dibalik Turunnya Harga Minyak Dunia _________ Pro Kontra KA Cepat Jakarta Bandung ________________________

24 26

LEGISLASI _________________________________________

32

KIAT SEHAT ________________________________________

42

PROFIL ____________________________________________

44

KUNKER ___________________________________________

48

LIPUTAN KHUSUS

16

APPF Canada: 27 Resolusi, 7 Usulan DPR _______________________

66

PERNIK ___________________________________________

72

PARLEMEN DUNIA __________________________________

74

POJOK PARLE ______________________________________

78 PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016

l

3

ASPIRASI

Tuntutan atas Penolakan Peresmian Bandara di Amtufu Dengan ini kami mengutarakan pernyataan sikap menolak peresmian Bandara di Amtufu, Maluku Tenggara Barat dan peresmian patung di wilayah Petuanan Amtufu serta tuntutan masyarakat tradisional Amtufu terkait perihal tersebut. Bahwa tuntutan yang ingin kami sampaikan adalah: a. Revisi nama Bandara Amtufu b. Selidiki dokumen proses pengusulan nama Bandara di Amtufu.

Realisasi Tuntutan Perbaikan Jalan Nggelu yang Kami adalah wakil masyarakat Desa jalan Papaisi kond ait terk han menyampaikan kelu nakan sejak 1996 Nggelu sepanjang 13,5 Km yang digu sering tergenang na kare k rusa isi dan saat ini dalam kond an jalan tersebut banjir. Hal ini dikarenakan med ra parit yang ada enta sem utan an/h melewati pegunung berakibat banjir tidak mampu menampung air sehingga jika musim hujan tiba. menimbulkan Bahwa situasi jalan tersebut, telah untuk beraktivitas, korban jiwa, menyulitkan warga warga tidak dapat tingginya biaya transportasi dan ga telah bergotong menjual hasil alam ke desa lain. War secara swadana, royong untuk memperbaiki jalan

c. Selidiki dokumen proses pembayaran lahan Bandara seluas 350 Ha di Amtufu d. Hentikan kekerasan struktural bagi masyarakat tradisional Amtufu e. Hentikan praktek pelemahan nilai budaya masyarakat Tanimbar dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Demikian agar Ketua DPR RI dapat mempertimbangkan aspirasi tersebut. Jos Malindar, Maluku Tenggara Barat

isi jalan kembali namun ketika musim hujan tiba kond menggunakan bisa tidak kat rusak sehingga masyara at. emp roda pun atau jasa transportasi roda dua elu telah Ngg Desa di as Orm Bahwa sejak 2003 da Bima Pem da kepa jalan mengusulkan perbaikan ti Bima Bupa , 2007 Pada sasi. namun tidak ada reali nji akan berja dan jalan isi kond telah meninjau langsung ditunda ya aann ksan pela un segera memperbaiki, nam r. besa p cuku dengan alasan biaya yang aikan jalan Kami memohon bantuan agar perb . sikan alisa tersebut dapat segera dire

Harapan dan Imbauan Kepada DPR/ DPD RI Terpilih Periode 2014-2019

Dedi Irawan, Nusa Tenggara Barat

Pengaduan tentang Tiang Sutet

Kami hanya ingin menyampaikan harapan agar ketiga komponen pemimpin tertinggi (DPR RI, MPR RI, dan Presiden/Wakil Presiden) bersatu, bekerjasama yang harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun bangsa dan negara yang merdeka sesuai fungsi dan tugas masing-masing dan saling mengisi kekurangan di bidang masing-masing. Bahwa jika Gubernur/Bupati menjadi pengusaha pertambangan atau memback up pengusaha pertambangan, akan menambah maraknya penambangan ilegal karena akan sulit melakukan tugas pembinaan/pengawasan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Bara (PKP2B) karena itu, sebaiknya sistem pembinaan dan pengawasan oleh Pemkab/kota segera dicabut dan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat. Menghimbau DPR RI agar melakukan fungsi pengawasan di Dapil masingmasing, terutama terkait penggunaan dana pembangunan infrastuktur supaya rakyat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sampai ke pelosok. Selain itu diharapkan agar anggota DPR bersikap disiplin dan mentaati tata tertib yang berlaku di ruang sidang.

Saya sampaikan akibat pemasangan tiang T 25 dan T 26 tersebut, tanah pengadu tidak dapat dimanfaatkan dan Pengadu tindak mendapat penggantian dari PLN. Bahwa tanah tersebut adalah harta satu-satunya yang diperoleh dengan cara kredit selama 5 (lima) tahun dengan potong gaji dan saya adalah seorang pensiunan. Bahwa apabila tidak ada penggantian atas tanah tersebut dan tidak ada tindak lanjut, maka saya akan menggergaji tiang sutet tersebut. D e m i k i a n u nt u k m e n j a d i k a n periksa, dan terima kasih.

Masrie Hasan, Kalimantan Selatan

Arpandi, Jambi

4

l PARLEMENTARIA z


Aspirasi 0rmas Islam Terhadap Tragedi Tolikara Kami selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan aspirasi dari perwakilan Keluarga Besar Persatuan Islam Jawa Barat, Ulama dari Mudzakarah Jawa Barat dan Hizbut Tahrir DPD I Jawa Barat mengenai penyampaian sikap prihatin terkait tragedi penyerangan terhadap umat islam di Kab. Tolikara Papua. Kami berharap kejadian penyerangan terhadap umat Islam tersebut tidak terulang kembali dan diharapkan agar kejadian tersebut segera ditindaklanjuti sesuai dengan

kewenangan hukum yang adil, tegas dan transparan sehingga kehidupan berbangsa dan toleransi antar umat beragama akan semakin kuat. Kami memohon agar Ketua DPR RI dapat memperhatikan aspirasi tersebut demi kelangsungan NKRI yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Ineu Purwadewi Sundari, Bandung, Jawa Barat

Kecewa atas Kinerja Kapolri, Kapolda Sumut dan Kapolres Nias Selatan Saya menyampaikan ketidakpuasan dalam menyelesaikan penyidikan kasus pembunuhan berencana atas orang tua kami an. Sarosokhi Hulu, BA pada tgl 12 Juni 2010 sebagaimana Laporan Polisi No: STPL/30/VI/2010/SU/Res-Nisel/SekLahusa tgl. 18 Juni 2010 yang diambil alih penanganannya oleh Polres Nias Selatan dengan suvervisi oleh Polda Sumut . Sarosokhi Hulu ditemukan tewas pada 12 Juni 2010 di ladang miliknya di Desa Lahusa, Kec. Lahusa, Kab. Nias Selatan, Sumut, diduga sebagai korban pembunuhan berencana sebagaimana petunjuk surat (berisi nama-nama pelaku, para saksi, dan nama-nama target pembunuhan berikut) yang telah diserahkan kepada Polsek Lahusa, namun tidak ada tindak lanjutnya. Demikian juga ketika penanganannya yang dialihkan ke Polres Nias dan telah dilakukan gelar perkara pada 21 Januari 2015 di Polda Sumut. Bahwa dalam penyidikan kasus pembunuhan tersebut sudah ada saksi yang melihat peristiwa pembunuhan tersebut, namun tetap tidak keterangan para saksi, hasil visum dan otopsi dokter RS. Pingadi Sumut, namun tetap belum ada kelanjutan. Bahwa pengabaian kasus tersebut telah dilaporkan pengadu sejak 2010-2015 kepada Kapolri, Kapolda Sumut, dan berbagai instansi, bahkan telah ada Rekomendasi Ombudsman RI kepada Kapolda Sumut atas maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polres Nias Selatan dan Polsek Lahusa sehingga Kapolda disarankan untuk mencopot Kapolsek Lahusa, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil meski telah dilimpahkan ke Polres Nias Selatan. Saya memohon kepada Komisi III DPR RI untuk meminta Kapolri menginstruksikan Kapolda Sumut segera memerintahkan Kapolres Nias Selatan menyelesaikan kasus tersebut demi kepastian hukum.

Surat Pengantar Pernyataan Sikap Serikat Pekerja dan Aliansi Buruh Sumut

is Daerah Provinsi Kami selaku Sekretar ampaikan pernyataan Sumatera Utara meny g rja/Serikat Buruh yan sikap dari Serikat Peke ian pa ara serta penyam ada di Sumatera Ut n tah segera membatalka tuntutan agar Pemerin . an ah 15 tentang Pengup PP Nomor 78 Tahun 20 , tah rin i kepada Peme Pernyataan sikap kam antara lain : g 78 Tahun 2015 tentan - Menolak PP No. Pengupahan n upah sebesar 35 % - Menuntut kenaika ya ng lay ak ba gi pa ra - Pe mb eri an up ah

buruh aga outsourcing - Menghapuskan ten dakan represif aparat tin - Mengecam keras nangani aksi unjuk keamanan dalam me Negara pada tgl 30 rasa buruh di Istana Oktober 2015. tian Ketua DPR RI Kami memohon perha ra s maraknya aksi pa dan Pemerintah ata tersebut. buruh terkait perihal n, Hasan Ritonga, Meda

Sulawesi Utara

Sabarudin Hulu, Semarang, Jawa Tengah

PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016

l

5

PROLOG

GENJOT WISATA, DONGKRAK DEVISA Perkembangan harga minyak dunia yang turun signifikan, dari 50 USD/barel yang dipatok RAPBN 2016, ternyata realisasinya menurun hingga pada kisaran 30 USD/barel. Selain menuntut perlunya segera dilakukan pembahasan APBN-Perubahan 2016, sepatutnya pemasukan devisa dari sektor lain, salah satunya dari sektor pariwisata harus ditingkatkan.

6

l PARLEMENTARIA z


K

ondisi inilah yang sepatutnya dicermati, sehingga stabilitas anggaran negara tetap terjaga. Dengan demikian, keputusan Komisi X DPR memberikan persetujuan untuk pening katan anggaran Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 ini perlu diapresiasi. Kemenpar mendapat anggaran sebesar Rp 5,409 triliun pada tahun 2016. Naik sebesar Rp 2,994 triliun dibanding APBN tahun 2015 Kemenpar yang sebesar Rp 2,415 triliun.

Tahun ini, Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 12 juta perjalanan, dengan proyeksi devisa sebesar Rp 172 triliun. Sementara, w i s a t aw a n n u s a n t a r a (w i s n u s) diprediksi akan diraup sebesar 260 juta perjalanan dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun. Ditargetkan juga, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional akan meningkat menjadi 5 persen, dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta tenaga kerja. Wakil Ketua Komisi X DPR Sultan Adil Hendra mengatakan, pariwisata merupakan potensi yang tidak pernah ada habisnya. Berbeda sangat dengan sawit, karet, mineral, atau batubara yang ada titik habisnya. Menurutnya, pariwisata harus dikembang kan dengan baik dan industrinya ditata dengan baik. Sektor pariwisata juga menjadi primadona dalam pemasukan devisa negara, yang sangat membantu keuangan negara. “Potensi pariwisata Indonesia tidak ada matinya, sehingga untuk meningkatkan devisa dari sektor ini Pemerintah harus membuat terobosan baru. Jangan terus menerus ‘menjual’ Bali, sebab ada Raja Ampat di Papua, Danau Toba di Sumatera Utara, juga Kerinci di Jambi. Destinasi-destinasi baru yang lain perlu dikembangkan. Dengan anggaran yang cukup besar itu, saya berharap jangan hanya untuk promosi ke luar negeri saja,” kata Sutan. “Tahun ini Pemerintah menargetkan penerimaan devisa sebesar Rp 172 triliun. Untuk target kunjungan wisnus sebanyak 250 juta pengunjung. Itu hitungannya tiap orang menghasilkan Rp 800 ribu. Jadi, sekitar sepuluh persenan APBN kita berasal dari pariwisata. Untuk lapangan kerja, sekarang ini menyerap sebanyak 11,3 juta orang. Jadi, kita harus optimis, pariwisata bisa diandalkan,” kata Anggota Komisi X DPR Wiryanti Sukamdani menimpali. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyahari menekankan, untuk mencapai target kunjungan wisata, tidak bisa memakai cara-cara yang biasa atau linear, tetapi cara-cara baru yang luar biasa. Potensinya sudah cukup besar hanya perlu kerja lebih keras lagi untuk

mencapai target 12 juta wisata pada tahun 2016 ini. Anggota Komisi X DPR Ferry Kase juga menegaskan, dirinya optimis, Pemerintah dapat mencapai berbagai target kunjungan wisatawan dan penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Apalag i, pada tahun anggaran 2016 ini pihaknya pun telah menyetujui anggaran yang cukusp besar, hampir tiga kali lipat dibanding tahun 2015, untuk Kementerian Pariwisata. Ia mengingatkan, berbagai pihak yang berkepentingan, jangan memberikan aura pesimis terhadap target ini.

Pembentukan Badan Otoritas ini sebagai terobosan regulasi dalam mempercepat kenaikan kunjungan wisman, karena dari pengalaman selama ini sistem pengelolaan single destination dengan multy management menjadi penghambat terhadap peningkatan wisman ke obyek wisata.

“Kita harus optimis. Komisi X DPR akan tetap mendorong, dan akan terus mengawasi, dan memberikan masukan sehingga ada perbaikan-perbaikan di Kemenpar, sepanjang perjalanan sampai 2019 nanti, sehingga yang di targetkan harus tercapai. Kalau sekarang jangan kita bicarakan pesimis dulu lah. Kalau kita pesimis, berarti kita juga ikut salah,” kata Ferry. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pariwisata di sejumlah destinasi wisata yang menjadi prioritas pemerintah bisa selesai pada 2019 mendatang. Pasalnya persoalan mendasar yang mempersulit Indonesia menjaring turis adalah lambannya pembangunan infrastruktur

di sebuah destinasi pariwisata. Untuk itu pemerintah menginginkan, pada 2019 seluruh infrastruktur dasar itu sudah selesai. Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya mengatakan, sebagai salah satu langkah percepatan akselerasi bidang pariwisata adalah dalam pengembangan sepuluh destinasi wisata prioritas dengan mengggunakan pendekatan konsep single destination single management. Sepuluh destinasi itu yakni Kawasan Mandalika, di Lombok, NTB menjadi salah satu diantaranya. Selain Mandalika, Danau Toba, Borobudur, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Menpar menambahkan, pembentukan Badan Otoritas ini sebagai terobosan regulasi dalam mempercepat kenaikan kunjungan wisman, karena dari pengalaman selama ini sistem pengelolaan single des ti nation dengan multy management menjadi penghambat terhadap peningkatan wisman ke obyek wisata. Dalam waktu dekat ini akan lahir Badan Otorita Toba, kemudian diikuti Badan Otorita Borobudur bisa mencakup Sangiran, Karimun Jawa, Dieng dan Joglo Semar. Menpar memastikan, sektor pariwisata tahun 2019 harus dapat memberikan kontribusi pada PDB Nasional sebesar 8 persen, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, dan menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang. Sementara target kunjungan wisman sebanyak 20 juta kunjungan dan pergerakan wisnus sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia. “Target pertumbuhan pariwisata tahun ini sebesar 20 persen, berarti empat kali lipat dari pertumbuhan perekonomian nasional sehingga percepatan akselerasi harus dilakukan dengan pendekatan great spirit, grand strategi yakni bagaimana mendapatkan hasil yang luar biasa dengan cara yang tidak biasa. Kita harus bangun spirit bahwa pariwisata Indonesia bisa mengalahkan pariwisata Malaysia dan Thailand. Pariwisata harus menjadi penghasil devisa utama bagi bangsa Indonesia,” tegas Menpar. (tim)


l

7

POTENSI PARIWISATA INDONESIA TAK ADA HABISNYA

I

ndonesia, sebagai negara kepulauan terbesar nomor satu di dunia, tak dipungkiri memiliki berbagai potensi yang luar biasa. Dengan bentang wilayah dari barat ke timur lebih dari 5000 kilometer, dan total wilayah yang mencapai 7,9 juta km 2 , menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang menakjubkan. Potensi pariwisata yang ada, diharapkan dapat dikembangkan secara baik, sehingga dapat dikenal oleh wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Untuk mendalami pandangan terhadap pariwisata Tanah Air, Tim Parlementaria berkesempatan mewawancarai Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra (F-Gerindra, Dapil Jambi). Sebagai mitra kerja dari Kementerian Pariwisata RI, tentu Komisi X DPR berkewajiban melakukan fungsi kedewanan kepada Kementerian yang dipimpin oleh Arief Yahya itu. Berikut petikan wawancara oleh Reporter Sofyan, dan Fotografer Andri;

8

l PARLEMENTARIA z

Kemenpar mendapat anggaran sebesar Rp 5,409 triliun pada tahun 2016. Naik sebesar Rp 2,994 triliun dibanding APBN tahun 2015 Kemenpar yang sebesar Rp 2,415 triliun. Bagaimana Anda menilai ini? Saya melihat, pariwisata merupakan primadona, dan sesuatu yang strateg is dan harus kita kembangkan dengan kehati-hatian, karena kita harus melihat dari sisi yang produktif. Karena pariwisata ini menjadi prioritas, maka Komisi X DPR mengesahkan anggaran Kemenpar hingga Rp 5,409 triliun. Kami tetap optimis, bahwa anggaran yang besar ini kami berikan kepada Kemenpar, sehingga Kemenpar harus betulbetul cerdas dalam mempromosikan Indonesia. Dari potensi pariwisata juga, Pemerintah harus membuat terobosan baru. Jangan terus menerus ‘menjual’ Bali. Kan ada Raja Ampat di Papua, Danau Toba di Sumatera Utara, dan lain-lainnya. Ada juga Kerinci di dapil saya, Jambi. Destinasi-destinasi baru


yang lain perlu dikembangkan. Dengan anggaran yang cukup besar itu, saya berharap jangan hanya untuk promosi ke luar negeri saja. Kita harus buka destinasi baru dengan akses yang baik dan industri parawisatanya yang baik, demikian juga dengan kulinernya yang akan membuat wisman merasa mereka ada Indonesia dan menganggap Indonesia nomor 1 bagi dirinya. Tidak akan terpikir lagi dia berlibur ke negara lain. Menurut Anda, apa yang masih jadi kendala mengembangkan pariwisata Indonesia? Saya melihat, setidaknya ada tiga permasalahan dalam pengembangan pariwisata, yakni destinasi, akses infrastruktur, dan industri pariwisata itu sendiri. Soal destinasi, Pemerintah harus menemukan keunikan dan keistimewaan destinasi masingmasing. Misalnya Danau Toba, yang memiliki keindahan danau yang tidak dimiliki danau lain. Destinasi jangan hanya dipusatkan di Bali, tapi

Foto: Istimewa

LAPORAN UTAMA

disebar ke daerah-daerah lain. Apalagi Indonesia itu mempunyai adat istiadat luar biasa, keindahan dan kultur yang lengkap. Kendala berikutnya soal infrastruktur. Prioritas utama agar wisman bisa datang, termasuk wisnus, kuncinya adalah di infrastruktur. Kami berkali-kali berbicara dengan Menteri Pariwisata, bahwa dia akan berupaya meningkatkan hubungan dengan Menteri Pekerjaan Umum. Sementara untuk sumber daya m a n u s i a , s e b a i k n y a Ke m e n p a r bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan, untuk secara khusus mendidik calon-calon duta wisata, maupun guide untuk industri pariwisata. Kemenpar bisa mendirikan sekolah-sekolah diploma pariwisata, sehingga anak-anak kita di daerah itu, begitu wisman datang disambut di bandara, kemudian dikalungkan bunga, sehingga membuat mindset wisman menjadi baik. Salah satu yang juga kendala dalam pengembangan wisata adalah terkadang destinasi tersebut berada dalam satu kawasan yang terdiri dari beberapa kabupaten bahkan provinsi. Seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Danau ini melingkupi tujuh kabupaten. Masing - masing daerah tentunnya memiliki visi dan rencana pengembangan yang berbeda. Ibarat satu perusahaan punya tujuh CEO, pasti susah jalan perusahaannya, ribut siapa yang paling berhak dan punya wewenang . Kondisi ini tentu saja membutuhkan suatu badan yang memiliki konsen pada kawasan destinasi tertentu. Menurut saya pilihan yang tepat adalah membentuk Badan Otorita Pariwisata. Badan Otorita Pariwisata inilah yang

nantinya akan memutuskan mau dibikin atraksi maupun fasilitas apa di suatu kawasan wisata, sehingga konsepnya satu tujuan wisata, satu manajemen atau single destination dan single management. Bagaimana Anda menilai target kunjungan wisman sebesar 20 juta pada 2019? Optimis tercapai? Saya rasa, dengan target sperti itu, bukanlah sesuatu yang susah. Kenapa, karena saat capaian 2015 menembus 10 juta wisman, pada 2016 target 12 juta. Tentu, di 2019 dengan target 20 juta wisman, target yang tidak berlebihan, karena anggaran juga kita berikan sesuai keinginan Menpar. Tapi, capaian tahun ini, juga menjadi indikator, apakah dapat tercapai atau tidak. Kita tetap memberi kepercayaan, karena pasti ada terobosan. Kita terus lakukan pengawasan di tahun ini. Kalau pariwisata mau maju, ada 3 hal pokok yang harus dilakukan M e n p a r. P e r t a m a , o p t i m a l k a n pembukaan destinasi baru, jangan hanya destinasi yang itu-itu saja, tetapi kembangkan ‘Bali-bali’ yang lain. Kedua, saya minta akses t e r h a d a p destinasi ini harus betul-betul di perbaiki. Bila perlu

infrastruktur di destinasi pariwisata, memiliki standar yang layak. Terakhir, industri pariwisatanya harus betul-betul kita benahi mulai dari SDM, penataan ticketing, visa juga kita permudah, hingga pelayanan hotel dan penataan kuliner yang ada. Saya yakin pasti bisa dilakukan, dengan kunci koordinasi dengan kementerian yang terkait, dan dengan kabutapen atau kota setempat. Kita akan mendapatkan sesuai dengan harapan, dimana pariwisata menjadi prioritas pendukung ekonomi hingga menjadi tulang punggung Indonesia. Bagaimana prospek Pariwisata Indonesia ke depannya? Saya melihat pariwisata merupakan potensi yang tidak pernah ada habisnya. Berbeda sangat dengan sawit, karet, mineral, atau batubara yang ada titik habisnya. Makanya, pariwisata ini harus kita kembangkan dengan baik dan kita tata industrinya dengan baik. Sektor pariwisata juga menjadi primadona dalam pemasukan devisa negara, yang sangat membantu keuangan negara. Komisi X senantiasa terus mendorong, bagaimana pariwisata ini menjadi unggulan, dan harus melebihi negara-negara lain. Pemerintah perlu terus mempromosikan daerah-daerah yang belum dikenal oleh negara lain. Anggota Dewan juga dapat menjadi duta pariwisata dari dapilnya masingmasing bersama Menteri Pariwisata untuk memaparkan pesona yang dimiliki Indonesia, sehingga bisa menjadi pilihan bagi wisman. (sf,rnm)

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra Foto: Andri


l

9

LAPORAN UTAMA

DURASI BERITA BOM JANGAN BERLAMA-LAMA, GANGGU PARIWISATA

D

i tengah-tengah gencarnya pemerintah meningkatkan peningkatan devisa dari sektor pariwisata, Jakarta tepatnya di Jalan MH Thamrin diguncang aksi teror tembakan dan dentuman bom. Meski aparat keamanan berhasil meringkus teroris dan dalam waktu singkat situasi keamanan Ibu Kota normal kembali, tetapi aksi bom itu cukup berpengaruh bagi masuknya wisatawan manca negara ke Indonesia. “Kita prihatin sekali. Pasti akan meng hantam pariwisata, pasti. B e ra p a l a m a , m u d a h - m u d a h a n cepat. Tergantung bagaimana pihak yang bertanggungjawab keamanan bisa menyelesaikan dengan cepat. Kemenpar hendaknya memberikan informasi yang baik, jelas itu tidak

10

l PARLEMENTARIA z

berdampak luas dan wisatawan tetap jalan,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyahari saat berbincang dengan Parle. Dia berharap suasana kondusif ini kita cipatakan bersama pihak-pihak pengendali keamanan dimaksimalkan. Politisi PKS ini mengaku, terus terang agak iri dengan teror bom di Bangkok. Media setempat tidak terlalu heboh, segera ditutup dan situasi normal kembali. “Saya berharap pemberitaan tidak terlalu berlarut-larut, karena dampaknya ke pariwisata. Temanteman media bekerja tetapi jangan terlalu lama durasinya, mengganggu pariwisata,” tandas Abdul Kharis. Saat ditanyakan bukankah masyarakat makin dewasa dan cerdas, kasus bom Sarinah juga terjadi di luar


negeri, kata Abdu Kharis, berkilah ketika terjadi bom Paris, dirinya bingung. “Kita ini orang baik-baik ketika mau berkunjung ke suatu negara dengan pemeriksaan yang ketat bikin capai, tapi kalau tidak ketat juga masalah. Karena itu, dia kembali berharap jangan terjadi teror lagi,” jelasnya. W i s a t awa n d a t a n g k e s u a t u negara pasti ingin nyaman, aman, damai dan ingin tenang, tidak mungkin berwisata tapi suasananya mengerikan atau terancam. “Apapun k i t a b e r h a ra p a g a r p i h a k y a n g bertanggungjawab bisa memberikan rasa aman, nyaman, stabil. Bayangkan saja kalau dampaknya satu atau dua bulan lalu wisata mengialihkan ke Singapura, kita akan rugi,” ia menambahkan.

semua kendaraan yang bernomor polisi AB hanya boleh sampai perbatasan Jateng, harus ganti mobil dan nanti mobilnya menunggu di seberang jembatan, harus jalan kaki lalu dilanjutkan mobil dari Jateng. Ini kan kurangnya kordinasi di daerahdaerah kunjungan wisata. “Bagi wisatawan aneh, mau ke Borobudur masak harus pindah mobil. Ini terjadi beberapa tahun lalu meski sekarang sudah tidak terjadi lagi. Ini contoh bahwa koordinasi masih harus ditingkatkan. Ini kata Gubernur Jateng pada beberapa tahun lalu,” tutur Abdul Kharis. Salah satu keberadaan pariwisata ditentukan oleh aksesbility atau kemudahan akses menuju destinasi dan menjadi tugas Kementerian PU dan Pemda. Contohnya ada sebuah pulau di Sumbar, pantai Mandeh yang akses jalannya masih kecil, padahal pulaunya indah sekali dan wisatawan sudah banyak yang datang kesana. Dia menyebutkan, andai Kemen PU membangun jalan kesana pasti akan lebih banyak wisatawan yang datang. Bagi orang Padang, tidak perlu ke Raja Ampat Papua sebab sudah punya Pantai Mandeh. “Bag i yang tidak berkantong tebal,

cukup ke Mandeh saja. Artinya koordinasi dengan instansi lain harus semakin baik,” ujarnya. Kaitannya dengan wisata religi d a n w i s at a h a l a l , k at a K h a r i s , b i a s a ny a b e r h u b u n g a n d e n g a n wisnus dan nilai-nilai agama seperti Walisongo. Mereka merasa belum komplit kalau belum ke tempat 9 wali itu. “ Sekarang kan menjadi besar sekali dan ini saya kira sangat positif, kita berharap agama apapun semua agama, ini menjad destinasi wisata yang sangat baik. Termasuk wisata religi bisa mendatangkan wisman. Seperti Budha dan Hindu wisman banyak masuk ke Indonesia,” ungkap dia. Sedangkan wisata halal yang sudah dikembangkan di Lombok, Abdul Kharis mengaku sudah kordinasi dengan Kemenpar bahwa kedua jenis wisata itu sebagai upaya atau menjawab tuntutan dari wisatawan. “Saya kira ini baik sekali,” katanya menambahkan. (mp,sf)

Foto: Runi

BISA DIRAIH Pada tahun 2016 ini Kemenpar mendapat anggaran Rp 5,409 T, naik hampir tiga kali lipat dibanding tahun 2015 sebesar Rp 2,415 T. Pemerintah targetkan kunjungan wisman tahun 2016 sebanyak 12 juta. Menurut Abdul Kharis, dirinya tak terlalu optimis tapi mungkin diraih. Tapi kalau masih ditimpali dengan faktor keamanan yang tidak stabil, makin sulit untuk tercapai. Karena itu dia berharap, aparat yang bertanggungjawab bisa menciptakan keamanan yang kondusif agar pariwisata kita bisa bertumbuh dengan baik. Target itu, tambahnya, lumayan tinggi sehingga tidak bisa menggunakan cara-cara liner/biasa, harus bekerja lebih keras untuk memenuhi target itu. Kendala utama adalah SDM kurang baik jumlah sekolah-sekolah yang menghasilkan pemandu wisata itu masih sangat sedikit. Kekurangan SDM ini tidak bisa diatasi dengan instan sebab butuh sekolah dan waktu lama untuk menciptakan SDM handal. Jasa SDM sangat tergantung dari SDM yang menangani. Selain itu atraksi sedikit, kalau destinasi sangat banyak. Destinasi belum dikemas secara profeional sehingga mampu membuat wisatawan itu bisa bertahan lebih dari satu hari. Contoh Borobudur, kunjungi wisata kesitu pagi berangkat lalu sorenya pulang, artinya tidak stay di kawasan candi tersebut tidak bisa menyambung ke daerah lain. Ada juga di Bali yang terlalu padat sehingga tidak menyebar ke daerah lain. Di Jogya misalnya kalau ada atraksi maka bisa menambah waktu kunjungannya. Y a n g k e t i g a birokrasi, otonomi daerah mengakibatkan masingmasing daerah memiliki aturan sendiri sehingga kurang sinergi antara daerah satu dengan yang lain. Contoh karena Borobudur ada di Jateng, maka

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari


l

11

LAPORAN UTAMA

JANGAN HANYA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA

A

nggaran Kementerian Pariwisata untuk tahun anggaran 2016 meningkat pesat dibanding tahun 2016. Besarnya anggaran ini, dinilai Anggota Komisi X DPR, Wiryanti Sukamdani, untuk mening katkan pariwisata Indonesia. Selain itu, dia berharap, dengan anggaran ini, pengembangan pariwisata Indonesia dapat mengimbangi, bahkan mengalahkan negara-negara tetangga. Untuk membahas berbagai potensi pariwisata Indonesia, Tim Parlementaria berkesempatan mewawancarai mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) itu. Berikut cuplikan wawancara dengan politisi F-PDI Perjuangan dan dapil DKI Jakarta itu selengkapnya;

Foto: Ojie

Bagaimana Anda melihat peningkatan anggaran yang cukup signifikan di Kemenpar? Menurut saya, memang ini yang kita nanti-nantikan dari industri pariwisata. Agar promosi kita bisa lebih baik dari sebelumnya, dan be r s aing de ng an Si ngapura, M a l ay s i a , d e n g a n T h a i l a n d . Dengan kenaikan sebesar itu, bisa dibilang kita tidak malu lagi dengan negara tetangga kita itu. Ini kesempatan kita untuk m e n i n g k at k a n ke p e rc ay a a n dan keinginan wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jadi, Indonesia dan segala potensi pariwisatanya bisa lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara.

12

l PARLEMENTARIA z


Anggota Komisi X DPR Wiryanti Sukamdani

Apalagi, Kemenpar juga punya tiga program, yakni branding, promotion dan selling. Dengan branding, pariwisata kita naik dan mengalahkan Singapura dan Malaysia. Berikutnya, dengan anggaran itu, untuk mempromosikan apa yang kita punya. Yang ketiga adalah selling atau jualan, yaitu untuk “menjual” kepada wisatawan, potensi pariwisata kita. Makanya ini perlu biaya besar sekali, sehingga anggaran naik tiga kali lipat itu. Namun, satu hal yang mungkin perlu diperhatikan pemerintah. Karena untuk mengenalkan pariwisata kita, tidak mungkin hanya dengan branding, selling dan promotion. Tetapi, destinasi pariwisatanya harus disiapkan. Tentunya, kalau kita besar-berasan mempromosikan pariwisata Indonesia, kita juga harus siap dengan tujuan wisatanya. Setidaknya ada dua komponen yang harus disiapkan di destinasi pariwisata, yakni infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka konektifitas menuju destinasi pariwisata akan semakin mudah. Untuk infrastruktur tentu Kemenpar tidak bisa kerja sendiri, tapi harus kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu, yang tidak kalah pentingnya adalah SDM. SDM harus dipersiapkan, agar bisa menghadapi kehadiran wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Oleh sebab itu, anggaran yang besar itu jangan semuanya untuk promosi, jadi harus ada persiapan destinasi, persiapan SDM, karena itu penting. Bahkan infrastruktur, walaupun harus kerjasama dengan kementerian lain. Selain itu, kerjasama dengan asosiasi juga harus dijalin, seperti hotel, maskapai penerbangan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Menurut Anda, apa yang menjadi kendala Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya? Menurut saya, Indonesia itu

organisasi baru, namanya Indonesian Convention Biro. Organisasi ini yang akan bertugas mengelola Meeting, Incentive, Converence, Exhibition (MICE) di seluruh Indonesia. Negara tetangga kita, kebanyakan sudah “jualan” converence ataupun exhibition. Potensi ini dapat menarik banyak pengunjung, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Dan setiap orang yang datang ke pameran, bukan sekedar datang melihat produk di pameran, tapi juga butuh makan, wisata belanja, hingga penginapan. Namun kendalanya, di Indonesia belum ada hall besar untuk menampung pengunjung hingga di atas 10 ribu orang.

Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka konektifitas menuju destinasi pariwisata akan semakin mudah.

memiliki dua kelemahan, yakni kebersihan dan keamanan. Soal kebersihan, contohnya di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu kan bagus banget. Cuma, karena tidak dikelola dengan baik, dan banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga semua sampahnya menepi di kawasan pantai. Yang lebih parah lagi, pelabuhan ikan dicampur dengan pelabuhan turis, jadi turisnya pusing karena terlihat kurang bersih. Saya juga sudah usulkan ke Kementerian PU agar pelabuhan ikan jangan dicampur dengan pelabuhan wisata.

Bagaimana Anda melihat target kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 20 juta pada tahun 2019?

Soal keamanan, berkaca dari kasus teror di Sarinah, Jakarta, menurut saya wisatawan juga sudah dewasa, sudah mengerti. Paris yang keamanannya ketat saja masih bisa diteror bom. Keamanan sudah menjadi isu global. Yang penting, masyarakat diberi penjelasan yang benar dan jelas. Pasti nanti wisatawan akan tahu sendiri, kalau misalnya kejadian ya itu sudah takdir, bahaya bisa terjadi di manapun. Informasi harus jelas, sehingga masyarakat tidak panik.

Seberapa besar potensi pariwisata terhadap devisa penerimaan negara dan lapangan kerja?

Potensi pariwisata apa lagi yang bisa dikembangkan di Indonesia?

Sebenarnya, target 20 juta k u n j u n g a n i t u m a s i h wa j a r. Ya bayangkan, kalau negara lain bisa sampai 27 juta, masak kita 20 juta kunjungan saja enggak bisa. Menurut saya, itu bukan sesuatu yang luar biasa, malah seharusnya kita bisa lebih tinggi lagi. Kita sekarang mulai promosi dulu, agar dikenal. Setelah dikenal baru orang datang ke sini, baru orang tahu, mau apa datang ke Indonesia.

Tahun ini Pemerintah menargetkan penerimaan devisa sebesar Rp 172 triliun. Untuk target kunjungan wisnus sebanyak 250 juta pengunjung. Itu itungannya tiap orang menghasilan Rp 800 ribu. Jadi, sekitar sepuluh persenan APBN kita berasal dari pariwisata. Untuk lapangan kerja, sekarang ini menyerap sebanyak 11,3 juta orang. Jadi, kita harus optimis, pariwisata bisa diandalkan. (sf,mp)

Sekarang sudah terbentuk


l

13

LAPORAN UTAMA

OPTIMIS TARGET KUNJUNGAN WISATAWAN TERCAPAI

P

Foto: Azka

emerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 mencapai ang ka 20 juta kunjungan, dan pergerakan wisatawan nusantara mencapai 275 juta perjalanan. Target lain yang ditetapkan diantaranya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional sebesar 8 persen, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang.

Anggota Komisi X DPR Ferry Kase

14

l PARLEMENTARIA z


Sementara untuk tahun 2016, ditetapkan; jumlah kunjungan wisman sebesar 12 juta dengan devisa yang dihasilkan diproyeksikan sebesar Rp 172 triliun; jumlah perjalanan wisnus sebanyak 260 juta perjalan dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun; kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional meningkat menjadi 5 persen; dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta tenaga kerja. Anggota Komisi X DPR Ferry Kase menegaskan, dirinya optimis, Pemerintah dapat mencapai target itu. Apalagi, pada tahun anggaran 2016 ini pihaknya pun telah menyetujui anggaran yang cukup besar, hampir tiga kali lipat dibanding tahun 2015, untuk Kementerian Pariwisata. Ia mengingatkan, berbagai pihak yang berkepentingan, jangan memberikan aura pesimis terhadap target ini. “Kita harus optimis. Komisi X DPR akan tetap mendorong, dan akan terus mengawasi, dan memberikan masukan sehingga ada perbaikan-perbaikan di Kemenpar, sepanjang perjalanan sampai 2019 nanti, sehingga yang di targetkan harus tercapai. Kalau sekarang jangan kita bicarakan pesimis dulu lah. Kalau kita pesimis, berarti kita juga ikut salah,” kata Ferry. Bahkan, lanjut Ferr y, selain Komisi X DPR telah menyetujui anggaran untuk Kemenpar, juga perlu untuk ikut mempromosikan dan mengenalkan berbagai destinasi pariwisata Indonesia di media sosial yang dimilikinya. Menurutnya, setiap orang, bahkan sekalipun Anggota Dewan, dapat menjadi duta pariwisata untuk Tanah Airnya, sehingga potensi pariwisatanya semakin dikenal. “Kita juga kalau perlu kita ikut promosi dan membicarakan di media sosial, dimana kita ajak wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Kita harus membuat kesan bahwa Indonesia itu aman. Jangan terpengaruh dengan adanya teroris yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. Kondisi disini itu aman,” pinta Ferry. Politisi F-Hanura itu menilai, upaya promosi yang dilakukan Kemenpar untuk mengenalkan potensi pariwisata Indonesia, sudah cukup baik. Namun ia mengingatkan, selain gencarnya promosi, juga perlunya persiapan

destinasi itu sendiri. Destinasi harus terintegrasi dengan infrastrukturnya, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga lingkungan setempatnya. “Silahkan mau target berapa juga, boleh-boleh saja. Tapi dalam mencapai itu, kita tidak hanya promosi terus. Kemudian wisatawan datang, lalu malah kecewa ketika sampai destinasi pariwisata tidak sesuai dengan harapannya. Kalau sampai wisatawan kecewa, itu sudah lebih fatal sekali. Apa yang kita promosikan akhirnya kan tidak ada artinya,” tegas Ferry.

Labuan Bajo itu ibukota Kabupaten dari Manggarai Barat. Infrastruktur yang dibangun di situ, untuk menjangkau ke Pulau Komodo, ataupun pulau-pulau lain destinasi. Namun infrastruktur yang tidak memadai di Labuan Bajo, memperlihatkan bahwa kesiapan di tempat-tempat itu belum bagus.

Ferry melihat, kondisi infrastruktur maupun pendukung lainnya masih menjadi kendala dalam mengembangkan potensi pariwisata. Ia mencontohkan, salah satu destinasi yang cukup terkenal, dan kemudian masuk dalam Tujuh Keajaiban Dunia, yakni Pulau Komodo, masih belum didukung infrastruktur yang memadai. Sehingga, ketika wisatawan ingin melihat Komodo, harus melalui Labuan Bajo. “Labuan Bajo itu ibukota Kabu paten dari Manggarai Barat. Infrastruktur yang dibangun di situ, untuk menjangkau ke Pulau Komodo, ataupun pulau-pulau lain destinasi. Namun infrastruktur yang tidak memadai di Labuan Bajo, memperlihatkan bahwa

kesiapan di tempat-tempat itu belum bagus,” analisa Ferry. Untuk mendukung masalah infrastruktur itu, ia mendukung l a n g k a h Ke m e n p a r y a n g t e l a h melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diharapkan, dengan dukungan pembangunan dari kementerian terkait, infrastruktur ke daerah tujuan wisata lebih mudah dijangkau. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. SINERGI DENGAN BEKRAF Untuk menunjang kesiapan destinasi pariwisata, Ferry berharap kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang telah dibentuk tahun lalu, untuk terlibat di lokasi wisata. Menurutnya, Bekraf dapat menyiapkan dengan baik dari sisi kreatif, seperti souvenir. Atau bahkan Bekraf dapat melakukan riset terlebih dahulu, konsep apa yang tepat untuk pengembangan destinasi pariwisatanya. “Bekraf sudah punya hasil riset untuk memproduksi sumber-sumber daya lokalnya yang sudah ada, ini harusnya sudah bisa dipakai. Bukan sekarang baru melakukan riset untuk mendukung kegiatan pariwisata Itu memang hal yang saya pikirkan, jangan sampai terjadi kesimpangsiuran dan tidak ada titik temu,” imbuh Ferry. Politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu yakin, potensi pariwisata merupakan aset yang tidak akan ada habisnya, berbeda dengan sektor lain. Sehingga, ia menyambut baik terkait target nasional yang akan menjadikan pariwisata sebagai leading sector pembangunan. “Kita memiliki wisata alam, wisata budaya dan lainnya, yang sebenarnya tinggal pemeliharannya dan pengembangan. Sehingga, energi dan biaya yang kita keluarkan juga tidak banyak. Kita butuh kreativitas dan inovasi saja. Potensi pariwisata tidak akan habis, hanya tinggal dikreasikan lagi, sehingga makin bagus lagi,” imbuh Ferry. Politisi yang juga Anggota BKSAP DPR itu juga yakin, pariwisata akan berdampak baik terhadap sektor di sekitarnya, termasuk dampak ekonomi kepada warga sekitar destinasi pariwisata. (sf)


l

15

LAPORAN UTAMA

Bentang Alam Karst Pianemo, Raja Ampat, Papua Barat. Foto: Rizka

Foto: net

LAPORAN UTAMA

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya

WONDERFUL INDONESIA BORONG PENGHARGAAN DUNIA

W

onderful Indonesia, atau Pesona Indonesia, sebuah program branding dari Kementerian Pariwisata, menyabet berbagai penghargaan dunia bidang pariwisata. Peng hargaan paling bergengsi datang dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO). Indonesia memborong tiga penghargaan dari salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pariwisata itu, di Madrid, Spanyol, Januari lalu. Dengan berbagai penghargaan ini, Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya menjawab keraguan khalayak soal kemampuan “menekuk” rival utama Indonesia untuk sektor pariwisata,

18

l PARLEMENTARIA z

yakni Malaysia. Pasalnya, negara tetangga terdekat Indonesia itu sama sekali tak mendapatkan penghargaan bergengsi itu. “Dunia internasional sudah melihat Wonderful Indonesia mengalahkan Truly Asia Malaysia. Ini modal yang kuat untuk memperkuat brand value kita, mendongkrak country image, m e n a i k k a n t r u s t d a n u j u n g ny a menghasilkan lebih banyak kunjungan wisatawan ke Indonesia,” ujar Menpar. Dalam ajang UN-WTO Awards itu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tampil sebagai pemenang UNWTO Awards in Innovation in Public Policy and Governance. Penghargaan kedua, diberikan kepada Garuda Indonesia dan Coca Cola Amatil


Indonesia, yang menjadi runner up pertama dalam kategori UNWTO Awards for Innovation in Enterprises. Yang terakhir, diterima oleh Yayasan Karang Lestari, Coral Reef Reborn in Pemuteran Bali, yang menjadi the first runner up dari kategori UNWTO Award for Innovation in Non-Governmental Organizations. Menpar menambahkan, setidaknya ada tujuh penghargaan internasional sektor pariwisata diberikan kepada Indonesia dalam kurun waktu setahun belakangan. Selain tiga award dari award UN-WTO di Madrid, sebelumnya Indonesia juga meraih tiga award di halal tourism dunia yang digulirkan di Abu Dhabi, UAE. Satu pencapaian juga diraih, dengan melesatnya peringkat

branding Wonderful Indonesia ke posisi 47 di World Economic Forum (WEF) dalam Competitiveness Index. Peringkat ini mengalahkan Malaysia, yang hanya bertengger di peringkat 96. Dari berbagai International Award yang diterima Indonesia itu, Menpar yakin hal itu akan menaikkan level image Wonderful Indonesia. Apalagi dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel, standar internasional, dan punya reputasi panjang. Namun, peng hargaan ini bukan berar ti menjadikan Kemenpar berpuas diri.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya “Ini masih pembukaan, masih akan ketemu di bab lanjutan. Yang membuat kami yakin adalah potensi nature dan culture kita lebih banyak. Atraksi destinasi kita lebih berbobot. Tinggal manajemen destinasi, infrastruktur, information and communications technology, sustainable development, kebersihan dan kesehatan, keamanan dan keselamatan, connectivity, dan beberapa poin yang harus dikebut,” papar Menpar. PENGHASIL DEVISA UTAMA Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2016 sebesar 12 juta perjalanan, dengan proyeksi

devisa sebesar Rp 172 triliun. Sementara, wisatawan nusantara (wisnus) diprediksi akan diraup sebesar 260 juta perjalanan dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun. Ditargetkan juga, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional akan meningkat menjadi 5 persen, dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta tenaga kerja. Menpar menjelaskan, sektor pariwisata tahun 2019 harus dapat memberikan kontribusi pada PDB Nasional sebesar 8 persen, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, dan

Foto: Dok Parle

menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang. Sementara target kunjungan wisman sebanyak 20 juta kunjungan dan pergerakan wisnus sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia. “Target pertumbuhan pariwisata tahun ini sebesar 20 persen, berarti empat kali lipat dari pertumbuhan perekonomian nasional sehingga percepatan akselerasi harus dilakukan dengan pendekatan great spirit, grand strategy yakni bagaimana mendapatkan hasil yang luar biasa dengan cara yang tidak biasa. Kita harus bangun spirit bahwa pariwisata Indonesia bisa mengalahkan pariwisata

Malaysia dan Thailand. Pariwisata harus menjadi penghasil devisa utama bagi bangsa Indonesia,” tegas Menpar. Sebagai salah satu langkah percepatan akselerasi bidang pariwisata adalah dalam pengembangan sepuluh destinasi wisata prioritas dengan menggunakan pendekatan konsep single destination single management. Pembentukan Badan Otoritas ini sebagai terobosan regulasi dalam mempercepat ke na ikan kunjungan wisman, karena dari pengalaman selama ini sistem pengelolaan single destination dengan multy management menjadi penghambat terhadap peningkatan wisman ke obyek wisata. “Dalam waktu dekat ini akan lahir Badan Otorita Toba, kemudian diikuti Badan Otorita Borobudur bisa mencakup Sangiran, Karimun Jaw a , D i e n g d a n J o g l o S e m a r. Dalam struktur badan tersebut sebagai Dewan Pengarah Menko Maritim, Ketua Harian Menpar dengan anggota menteri-menteri terkait termasuk Menpar,” jelas Menpar. Menpar menambahkan, pembangungan 10 destinasi wisata p r i o r i t a s , m e l i p u t i B o ro b u d u r, Mandalika, Labuhan Bajo, BromoTengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang, merupakan terobosan dalam mengembang kan destinasi yang memiliki daya saing global tinggi. Pembangunan 10 destinasi prioritas ini merupakan percepatan akselerasi dalam mencapai target 20 juta tahun 2019, dengan harapan 10 destinasi prioritas ini diperoleh 8,5 juta wisman. Terobosan lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisman adalah dengan memperbanyak pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang rencananya akan ditingkatkan menjadi 174 negara, dari sebelumnya 90 negara (Perpres No.104 Tahun 2015). Dengan kebijakan BVK ini diproyeksikan tahun ini akan meningkatkan 1 juta wisman dengan devisa sebesar US$ 1 miliar. (sf)


l

19

LAPORAN UTAMA

Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata

ESTHY REKO ASTUTI

STRATEGI PROMOSI DI MEDIA

MENJADI PRIORITAS

K

ementerian Pariwisata esar mendapat anggaran sebesar lam Rp 5.409 triliun dalam APBN 2016. Naik sebesarr Rp 2.994 triliun, dari APBN tahun 2015 Kemenpar yang sebesar Rp. 2.415 triliun. Dengan kenaikan anggaran yang cukup signifikan ini, tentunya Kemenpar memiliki berbagai strategi untuk mengembangkan pariwisata Indonesia. Apalagi, beberapa target pun “dibebankan” kepada Kementerian yang dipimpin oleh Menpar Arief Yahya itu. Untuk membahas berbagai kiat yang digencarkan Kemenpar, Tim Parlementaria berkirim surat elektronik kepada Esthy Reko Astuti. Beliau merupakan Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata. Berikut jawaban beliau selengkapnya;

20

l PARLEMENTARIA z

Pemerintah menargetkan kunjungan wisman pada 2019 sebesar 20 juta kunjungan. Pada 2015, tercapai 10 juta, dan 2016 ditagetkan 12 juta kunjungan. Bagaimana kiat Kemenpar untuk mencapai target ini? Target ini adalah dari Presiden yang diemban oleh Menpar. Dari evaluasi upaya signifikan untuk mencapai target wisman sebanyak 12 juta kunjungan pada tahun 2016, Menpar dengan dukungan stakeholders terkait sudah memberlakukan 3 regulasi untuk mendongkrak kunjungan dan mencapai target yaitu Regulasi Bebas Visa 90 Negara, Regulasi Yacht, dan Regulasi Cruise. Khusus untuk yacht, dengan mencabut regulasi maka yacth bisa masuk ke Indonesia tanpa harus menunggu ijin sampai 3 minggu, sementara untuk cruise, regulasi yang

Esthy Reko Astuti baru memberikan ijin cruise melakukan embarkarsi dan disembarkarsi di 5 pelabuhan besar di Indonesia. Tahun 2016, ditargetkan penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar Rp 172 triliun. Pada 2015 tercapai Rp. 155 triliun. Prioritas Kemenpar untuk capai target? Untuk mencapai target tersebut, yang diprioritaskan pada; pengembangan destinasi, pemasaran mancanegara dan nusantara, serta penyiapan SDM. Untuk Destinasi dilakukan optimalisasi pembangunan 10 Destinasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata tidak hanya membangun obyek wisatanya sendiri tetapi terutama adalah membangun dan mengembangkan berbagai sarana atraksi dan kegiatan yang

Foto: dok.pri

Strategi apa yang menjadi prioritas Kemenpar untuk mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia serta meningkatkan kunjungan wisatawan n u s a nt a r a m a u p u n w i s a t aw a n mancanegara? Kemenpar menerapkan strateg i promosi di media menjadi prioritas Kemenpar untuk mening katkan kunjungan wisman dan wisnus dengan fokus pada target pasar masing-masing untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara serta destinasi dan produknya yang sesuai dengan target pasar dengan memperhatikan bagaimana, dan kapan atau waktu harus memprioritaskannya. Prosentase untuk mening katkan kunjungan

wisman dan wisnus adalah dengan Branding, Advertising, dan Selling.

Esthy saat rapat kerja dengan Komisi X DPR


MAKRO MIKRO

2013

2014

2015

Kontribusi sebesar Rp. 841,4 M

9,3% atau sebesar Rp 946,9 M

10%

11%

13%

14%

15%

110,5

133,9

144

172,8

182

223

275

Jumlah Tenaga Kerja (juta orang)

9,5

10,3

11,3

11,7

12,4

12,7

13,0

Indeks Daya Saing (WEF)

#70

n.a

#50

n.a

#40

n.a

#30

Wisatawan mancanegara (juta kunjungan)

8,8

9,4

10

12

15

17

20

Wisatawan nusantara (juta perjalanan)

250

251

255

250

255

270

275

Kontribusi pada PDB Nasional Devisa (triliun Rp)

2016 2017 2018 2019

Catatan: z Untuk tahun 2013 dan 2014, meripakan angka realisasi (capaian), sedangkan untuk tahun 2015-2019 diambil dari Rancangan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata 2015-2019. z Kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional, untuk tahun 2013 dan 2014, berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Travel and Tourism Economic Impact 2015 Indonesia (WWTC) z Indeks daya saing pariwisata, penilaian dilakukan 2 (dua) tahun sekali oleh World Economic Forum (WEF)

dapat membuat wisman tinggal lebih lama di destinasi tersebut. Ap a k a h Ke m e n p a r m e l a k u k a n koordinasi lintas sektoral dengan kementerian terkait terkait aksesibilitas? Pasti, apalagi target kunjungan wisman dan pergerakan wisnus diprioritaskan Presiden, sehingga dukungan stakeholders terkait serta dukungan dari berbagai pihak (akademisi, businessman, community, government, media) juga diperlukan. Kemenpar telah melakukan koordinasi dengan kementerian Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengembangkan aksesibilitas (infrastruktur). Hasil koordinasi dengan lintas sektor ini antara lain, Kemenhub melakukan pengembangan 20 bandara, 8 pelabuhan dan 7 dermaga s e r t a p e m b a n g u n a n t e r m i n a l/ fasilitas kelengkapan jalan/kereta api. Sementara, Kementerian PU melakukan pembangunan jalan baru 143.72 km dan pengembangan kawasan pemukiman, sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan tersebar di 1.080 lokasi. Bagaimana Ibu melihat kesiapan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata? Data dari Deputi Kelembagaan Kemenpar menyebutkan, hingga akhir 2015, pelatihan SDM mencapai 5.200 orang, atau melampaui 73 persen dari

yang ditargetkan yakni 3.000 orang. Untuk sertifikasi, tahun 2015 sudah 17.500 SDM tersertifikasi. Tahun ini Kemenpar akan menambah jumlah sekolah pariwisata menjadi 6 yaitu di Palembang dan Lombok. Pencapaian Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata Tahun 2015 sejumlah 1.640 orang, dimana 100 persennya terserap oleh pasar tenaga kerja.

pariwisata berkontribusi sebesar Rp 946,9 miliar, naik Rp 105,5 miliar dari tahun sebelumnya. Fa k t o r k e a m a n a n ( d i k a i t k a n terorisme), menjadi salah satu faktor wisatawan kunjungi pariwisata Indonesia. Langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk antisipasi hal ini? Memang betul bahwa faktor keamanan merupakan salah satu faktor penentu wisatawan berkunjung ke suatu negara. Langkah-langkah antisipasi yang diperlukan adalah antara lain pembentukan unit kerja Polisi Pariwisata pada kepolisian terutama di provinsi-provinsi yang merupakan destinasi utama, selain itu juga dibentuknya unit-unit Crisis Center baik di Kementerian, Pemda, dan di usaha-usaha pariwisata serta tersedianya nomor-nomor hotlines pengaduan.

Masyarakat di sekitar destinasi pariwisata dinilai kurang sadar akan pentingnya potensi pariwisata. Tanggapan Anda? Masyarakat di sekitar destinasi p a r i w i s at a m a s i h b a ny a k y a n g kurang menyadari pentingnya potensi pariwisata. Oleh karena itu, Kemenpar memiliki program Destination Management Organization (DMO) yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan masyarakat dari segi perilaku agar mampu menerapkan Sapta Pesona melalui program sadar wisata dan pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2016 diprediksi pariwisata akan menghadapi tantangan, salah satunya perlambatan ekonomi. Bagaimana kiat Pemerintah menghadapi hal ini? Kiat pemerintah dalam menghadapi tantangan perlambatan ekonomi salah satunya dengan menawarkan paket wisata murah. Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia menarik bagi wisatawan mancanegara adalah price competitiveness. Dalam The Travel & Tourism Competitiviness Report (TTCI) 2015 World Economic Forum (WEF), Indeks Price Competitiveness Indonesia mengalami peningkatan 6 poin, semula di ranking 9 meningkat menjadi ranking 3. Faktor inilah yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh pelaku industri pariwisata untuk membuat paket yang murah namun tetap menarik.

Bagaimana Ibu melihat kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja? Pariwisata memiliki kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja maupun sektor usaha mikro kecil dan menengah. Pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10,3 juta orang naik 0,7 juta dibanding tahun sebelumnya. Untuk kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, tahun 2014

Bagaimana Ibu melihat dukungan Komisi X DPR RI, sebagai mitra kerja Kemenpar? Kemenpar selalu berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI dalam mengambil kebijakan terkait pariwisata. Secara rutin Kemenpar mengadakan rapat kerja dan menghasilkan keputusankeputusan strategis untuk pengembangan kepariwisataan di Indonesia. (sf)


l

21

SUMBANG SARAN

MENJAWAB TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN MELALUI MUSEUM DR. Kresno Yulianto & Saiful Bakhri, S.Hum

L

uas dan jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari ASEAN tentu menjadi keunggulan tersendiri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Keragaman budaya juga menjadi keunggulan Indonesia dalam menghadapi MEA, dan tentu, museum sebagai salah satu agen promosi budaya Indonesia dapat menjadi institusi yang dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai tantangan MEA. Indonesia saat ini memiliki lebih dari 300 museum, jumlah yang fantastis jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Thailand memiliki lebih dari 80 museum, Malaysia sekitar 55 museum, Filipina sekitar 27 museum, Singapura memiliki sekitar 26 museum,

22

l PARLEMENTARIA z

22 museum di Vietnam, 14 museum di Myanmar, sedangkan Kamboja, Laos, dan Brunei memiliki tidak lebih dari 10 museum. Dari negara-negara tersebut, hanya Singapura yang memiliki pengelolaan museum yang cukup baik, sehingga ketika wisatawan berkunjung ke Singapura, kunjungan ke museum merupakan suatu hal tidak dapat terlewatkan. MUSEUM DI INDONESIA Sayangnya hanya sebagian kecil Museum yang telah dikelola dengan baik, sebagian besar lainnya hanya ada sebagai “gudang” bagi bendabenda budaya/bersejarah. Menurut Akbar, museum di Indonesia dapat diintisarikan ke dalam 14 kata yaitu: 7K (kuno, kusam, klenik, ketinggalan,


kurang, kritik, kasihan) dan 7S (seram, suram, serius, statis, sekali, sia-sia, sepi). Sementara menurut Munandar, terdapat anggapan yang keliru namun sudah terlanjur dari masyarakat luas mengenai museum di Indonesia, yaitu museum adalah lembaga yang berkenaan dengan kemasalaluan, museum tidak mempunyai dinamika, museum merupakan tempat menyimpan benda-benda kuno, masyarakat masih belum merasakan manfaat dari kehadiran museum. Hal ini tentu disebabkan oleh b e r b a g a i h a l s e p e r t i l e m a h ny a manajemen museum, kurangnya perhatian pemerintah pusat ataupun daerah terhadap museum, kurangnya tenaga profesional dalam pengelolaan m u s e u m , a p re s i a s i m a s y a ra k at

Foto: net

terhadap museum, dan seterusnya. Saat ini dana pengelolaan museum hanya diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jika dibiarkan terus menerus, museum tidak akan hidup dan memiliki dinamika. Hal yang patut diperhatikan juga paradigma museum Indonesia yang sampai saat ini masih tradisional - hanya berorientasi pada koleksi. Padahal dalam perkembangannya, paradigma museum saat ini telah berkembang menjadi modern bahkan pasca modern. Koleksi yang ada pada museum di Indonesia hanya dipamerkan dan diberikan keterangan sedikit. Tata pamernya sangat jarang memiliki interaktivitas ataupun partisipatif. PROFESIONAL DI MUSEUM Selanjutnya dari sisi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Patut diingat bahwa profesi pekerja di museum tidaklah hanya kepala museum, pemandu dan penjaga keamanan saja. Idealnya museum dikelola oleh profesional seperti kurator, edukator, desainer tata pamer, konservator, ahli pemasaran,

d a n s et e r u s ny a . S DM m u s e u m Indonesia belum memadai karena masih terbatasnya ketersediaan ahli di bidang-bidang tersebut, sehingga banyak museum di Indonesia yang masih dikelola oleh non-profesional. Hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya lembaga pendidikan dan program pendidikan permuseuman. Saat ini hanya tiga universitas saja yang memiliki program pascasarjana museologi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran. Sedangkan program diklat, pelatihan atau bimtek permuseuman untuk saat ini baru disediakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman serta Museum Nasional. MEA DAN POTENSI MUSEUM DI INDONESIA Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, sesungguhnya museum di Indonesia tidak akan kehabisan tema dan koleksi karena Indonesia memiliki banyak objek alam, memiliki sejarah kebudayaan yang panjang, dan berbagai peristiwa penting. Indonesia juga merupakan negara yang sangat luas yang butuh banyak museum untuk merepresentasikan setiap daerah atau tempat. Jika pendidikan museum dan museum di Indonesia telah terkelola dengan baik dengan sistem pengelolaan yang mencontoh pada model pengelolaan museum secara internasional. Profesional permuseuman dapat bekerja secara sinerg is dalam mengembang kan museum yang ada di Indonesia. Penyerapan tenaga profesional di bidang museum akan sangat signifikan. Wa l au p u n d e m i k i a n , d e n g a n berlakunya MEA, patut diperhatikan adanya kesempatan tenaga profesional dari negara ASEAN lainnya yang mampu berkiprah pada museum lokal di Indonesia. Dari segi pendanaan meskipun museum merupakan institusi non-profit, namun museum

sesungguhnya dapat mengusahakan sendiri pendapatannya melalui investasi. Dengan adanya kebijakan MEA yang mempermudah aliran investasi asing, harusnya museum dapat menjadi salah satu opsi bagi para investor untuk mengalirkan investasinya. Hal ini harusnya dapat menjadi pertimbangan terhadap pemerintah yang bertanggung jawab atas museum pemerintah agar membebaskan museum dalam mengelola sistem anggarannya secara mandiri. Di sisi lain, museum juga dapat memanfaatkan masyarakat lokal untuk mengembangkan dan menjual produk-produk lokal sehingga hal ini dapat menumbuhkan ekonomi lokal. Selain itu hubungan kerjasama dan investasi untuk pengelolaan museum yang lebih baik akan t e r j a l i n l e b i h i nt e n s i f . D e n g a n demikian museum yang ada di setiap daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu tujuan pariwisata yang wajib dikunjungi oleh wisatawan lokal m au p u n i nt e r n a s i o n a l . D e n g a n target kunjungan wisatawan Indonesia oleh Kementerian Pariwisata sebanyak 272 juta wisatawan dengan rincian 12 juta wisatawan internasional dan 260 juta wisatawan lokal, museum tingkat nasional maupun lokal di Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini agar museumnya menarik untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Untuk menarik wisatawan tersebut dan menjalin hubungan yang mendalam diperlukan tata pamer yang interaktif dan partisipatif. Dengan tata pamer koleksi yang demikian, pengunjung tidak hanya melihat koleksi namun juga belajar dan beraktivitas sehingga menimbulkan hubungan yang mendalam, dapat dipastikan wisatawan tersebut akan kembali lagi ke museum yang memiliki tata pamer interaktif dan partisipatif setiap kali ada kesempatan untuk berkunjung.


l

23

PENGAWASAN

Foto: Istimewa

KABAR BAIK DAN BURUK DI BALIK TURUNNYA HARGA MINYAK DUNIA

H

arga minyak dunia terjun b e b a s . Ha r g a m i ny a k mentah Brent melorot sampai pada titik terendah dalam 12 tahun terakhir pada akhir Januari lalu yaitu US$ 27,10/barel, West Texas Intermediate (WTI) yang diproduksi AS bahkan lebih rendah US$ 26,19. Ini bisa jadi kabar baik bagi konsumen tetapi bisa menjadi kabar buruk bagi pelaku industri minyak di sektor hulu. Bisnis minyak yang padat modal dan skill menjadi tidak lagi menjanjikan provit yang memadai.

24

l PARLEMENTARIA z

“Memang ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi ini problem dunia. Kita memang masih melakukan eksplorasi minyak tetapi kita juga banyak membeli dari negara lain. Jadi dalam kondisi ini ada yang diuntungkan tetapi ada juga yang tidak diuntungkan terutama sektor hulu. Pertamina selaku pelaku industri hulu tentu dirugikan tapi rakyat harusnya menikmati kondisi ini dengan harga BBM yang lebih terjangkau,” kata anggota Komisi VI DPR Refrizal kepada Parle beberapa waktu lalu.


Ia menyoroti dibanding kan dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN saat ini harga BBM yang beredar di masyarakat masih masuk kategori mahal. Seharusnya menurut politisi PKS ini pemerintah sudah bisa menyesuaikan harga dengan tren harga minyak dunia saat ini. Sebagai anggota komisi yang bermitra dengan sektor industri, BUMN, koperasi termasuk usaha kecil menengah, penurunan harga BBM akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha

termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Bukan hanya BBM, pemerintah seharusnya juga patut mempertimbangkan menurunkan harga gas karena pengeboran minyak dan gas memerlukan biaya yang sama dan keduanya dapat saling menggantikan sehingga harganya sangat berkaitan. Baginya memangkas harga akan penurunan biaya produksi selanjutnya akan dapat mendorong gairah industri nasional yang terimbas dampak kelesuan ekonomi global. Dalam kondisi seperti sekarang menurutnya kebijakan pemerintah yang akan meninjau kenaikan harga BBM setiap tiga bulan sekali sudah sepatutnya dikoreksi. Kalau mengacu pada keputusan tersebut, pemerintah yang baru saja menurunkan harga BBM akhir tahun lalu dan mulai berlaku awal Januari 2016 berarti baru akan menyesuaikan harga pada bulan April yang akan datang. Refrizal dapat memahami rentang waktu tiga bulan untuk menjaga stabilitas karena faktor BBM merupakan komponen terbesar

Anggota Komisi VI DPR, Refrizal

dalam penentuan harga atau menjadi parameter pembentukan harga produk lain. Baginya ada faktor selisih harga yang perlu dijelaskan pemerintah kepada DPR pada saatnya nanti. Pada bagian lain ia juga menyebut penurunan harga minyak dunia merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk menarik BBM jenis premium. Pilihan tersebut menurutnya sejalan dengan rekomendasi yang pernah disampaikan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpim Faisal Basri beberapa waktu lalu. Premium yang berbasis RON 88 sudah tidak layak digunakan, karena bukan BBM yang bersahabat dengan mesin kendaraan. Di samping itu market dunia saat ini hanya menyediakan RON 92 ke atas. “Artinya BBM yang dijual ke masyarakat adalah kelas pertamax saja,” tekan politisi dari Fraksi PKS ini. SEKTOR HULU Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini menambahkan

Foto: Dok Parle

ujian paling berat saat ini dihadapi BUMN PT. Pertamina. Mengacu pada patokan harga BBM dunia di kisaran US$30/barel maka pendapatan perusahaan ini dipastikan akan menurun. Data yang dilansir Pertamina menyebut pendapatan di sektor hulu akan turun US$ 5,5 miliar dari awalnya US$ 7,6 miliar. Pilihan yang mau tidak mau harus dilakukan adalah efisiensi belanja operasi. Ia berharap efisiensi tersebut tidak mempengaruhi target produksi migas di dalam negeri yang mencapai 659.000 barel setiap hari. “Perusahaan di sektor hulu harus mengefisienkan kinerja mereka, istilah Pak Harto itu kencangkan ikat pinggang. Saya tidak setuju kalau pilihannya adalah dengan mem-PHK karyawan. Bagi saya itu harus jadi pilihan terakhir, tidak boleh tergesagesa,” tandasnya. Secara khusus ia juga menyoroti asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dalam APBN dipatok pada angka US$50/barel. Angka itu menurutnya perlu direvisi karena apabila dibiarkan akan mempengaruhi postur APBN. DPR menurutnya tentu akan siap mendukung revisi tersebut karena sejumlah analis menyebut tren penurunan harga BBM ini masih akan berlangsung cukup lama. Berapa perkiraan harga yang ideal, ia belum dapat menyebutkan karena tergantung kondisi lapangan terkini dan analisis yang diajukan pemerintah. Sementara itu bicara pada kesempatan yang berbeda Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut angka 30-40 dolar AS dalam Rancangan APBN Perubahan 2016. Ia juga memastikan pendapatan negara akan turun meliputi pajak penghasilan (PPh migas) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor migas dan PNBP lainnya dari kegiatan hulu migas. Turunnya pendapat negara dipastikan akan berdampak pada belanja pemerintah namun ia belum dapat memastikan bagaimana penurunan postur fiskal tersebut. (iky)


l

25

PENGAWASAN

PRO KONTRA KA CEPAT JAKARTA-BANDUNG

Foto: Dok Parle

N

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Kereta Cepat China

26

l PARLEMENTARIA z

iat Indonesia untuk membangun layanan kereta api cepat (KAC) JakartaBandung semakin dekat terlaksana dengan telah ditunjuknya pelaksana proyek ini. Namun beberapa pihak masih mempertanyakan perlunya proyek KA cepat ini. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan memilih China untuk menjalankan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, karena kondisi yang ditawarkan China tidak terlalu memberatkan. Selain itu, China juga berjanji akan melakukan alih teknologi lebih banyak ketimbang proposal dari Jepang. Selain layanan kereta api yang

Foto: net


Foto: net

Ilustrasi Stasiun Kereta Cepat tersedia saat ini, jalur Bandung-Jakarta dihubungkan oleh jalan tol Cipularang. Dengan dibukanya tol ini pada tanggal 26 April 2005, waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung berkurang menjadi hanya 1,5 jam, dari yang tadinya sekitar 4 jam. Dengan waktu perjalanan JakartaBandung lewat jalan tol yang cukup singkat ini memang wajar jika timbul pertanyaan, apakah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung memang satu hal yang mendesak. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk menunda pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain karena belum adanya izin dari Kementerian Perhubungan, proyek tersebut juga menjadi kontroversi soal jaminan pemerintah dan anggarannya. “Kalau belum mantap, kalau belum serius tahan dulu pembangunannya itu kan sudah peletakan batu pertama. Kalau mau membangun infrastruktur boleh, tapi saya harap jangan yang kontroversial,” kata Fahri Hamzah di sela-sela diskusi ‘Stop pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung’ di

Gedung DPR, Jakarta, belum lama ini. Fahri mengingatkan, salah satu visi Presiden Joko Widodo adalah membangun poros maritim di Indonesia. Di mana menurutnya, seharusnya pembangunan infrastruktur laut yang harus diutamakan untuk menunjang ekonomi masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar bukan proyek prestisius seperti kereta cepat. “Itu kalau enggak pakai anggaran APBN enggak apa-apa. Ingat Pak Jokowi itu poros kemaritimannya, terutama di Kalimantan, Sulawesi, Papua terutama Indonesia bagian Timur itu bagus untuk dibangun poros maritimnya Pak Jokowi. Misal saja, membangun tol bawah laut JawaSumatera orang tidak akan masalah,” imbuhnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengaku khawatir jika proyek tersebut nantinya justru tidak menguntungkan bagi pemerintah. Ia mengambil contoh kereta JakartaBandung, sejak selesai dibangun tol Jakarta-Bandung justru sepi peminat. “Jakarta-Bandung ini tanah-tanahnya paling diincar orang karena tanahnya

sangat bagus. Kalau kemudian di tengah perjalanan rugi ya habis lah kita,” ujarnya. Parahnya lag i, meski sudah diresmikan, Komisi VI DPR mengaku bahwa proyek yang melibatkan aset negara dan BUMN itu ternyata belum pernah dibicarakan dengan DPR. Sehingga, patut dipertanyakan karena masih banyak hal yang belum beres, termasuk perizinan, Amdal dan lain-lainnya. Tapi, pemerintah memenangkan China utuk menggarap proyek tersebut. “Proyek KAC ini sudah muncul di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009, namun karena tidak visible, maka dianggap tak layak, maka PT KAI menolak. Tapi, kini muncul lagi dengan alasan bisnis to bisnis (b to b) tapi melibatkan PTPN VIII yang menjaminkan puluhan ribu hektar tanah negara dan menempuh jarak 142 Km. Dengan memenangkan China, maka sama dengan menguntungkan China daratan dalam memperluas bisnisnya di Indonesia,” kata Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir


l

27

PENGAWASAN Menurut dia, pada jalur KAC tersebut ada aset negara yang dilibatkan, tapi Menteri BUMN Rini Soemarno tak pernah membicarakan dengan DPR. Nantinya, kata Hafisz, utang proyek KAC dengan melibatkan tiga Bank Negara itu sendiri juga harus dibayar selama 40 tahun, tapi juga tak pernah dibicarakan dengan DPR. “BUMN itu bertujuan untuk kemakmuran rakyat, namun dalam konsorsium ini lebih banyak dinikmati asing,” ujarnya. Karena itu DPR meminta penempatan aset negara (BUMN) sekitar Rp 4.500 triliun itu harus dibicarakan dengan DPR. Jika nantinya proyek itu gagal, maka BUMN yang akan melunasi. “Dengan demikian, maka Perpres itu berarti melanggar konstitusi, karena BUMN kita akan menjadi BUMN of China,” katanya. Di samping itu, soal pinjaman luar negeri memang ada yang menjadi tanggung jawab swasta. “Tapi kalau gagal bayar, maka BUMN yang akan bertanggung jawab. Jadi, jangan ulangi kasus 1998, dan pembayaran utang luar negeri itu harus mendapat persetujuan

DPR,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro juga mempertanyakan substansi dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena menurutnya

Pada jalur KAC tersebut ada aset negara yang dilibatkan, tapi Menteri BUMN Rini Soemarno tak pernah membicarakan dengan DPR. Nantinya, utang proyek KAC dengan melibatkan tiga Bank Negara itu sendiri juga harus dibayar selama 40 tahun, tapi juga tak pernah dibicarakan dengan DPR.

Foto: Dok Parle

Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro

28

l PARLEMENTARIA z


model transportasi sekarang sudah ada, “Sudah ada kereta, sudah ada jalan tol dan non tol, saya kira substansi nya apa,” kata Fauzih saat ditanya Parlementaria, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1). Ia menambahkan, pertama, jika subtansinya untuk meningkatkan perekonomian di kota-kota terdekat, menurutnya baik, namun proyek ini dianggap luar biasa anggarannya. “Yang kedua, saya melihat harus ada kajian yang mendalam, Amdal nya berantakan dan seterusnya, dan groundbreaking ini kan belum final, jangan sampai pelaksanaannya kacau dibelakang hari, nah, maka dari itu, kami di Komisi V DPR, sifatnya hanya mendorong dan mengingatkan supaya proses ini bisa terlaksana dengan baik dan benar,” tegasnya. Selanjutnya, dorongan dari DPR ini dengan satu syarat, agar swasta yang mengelolanya, “Jangan sampai membebankan APBN, kalau swasta otomatis APBN nya tidak terganggu, seperti itu,” jelas Fauzih. Di lain pihak, terkait pro dan kontra proyek kereta cepat JakartaBandung, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rendy Lamajido mengatakan, bahwa kita tidak perlu mempermasalahkannya, karena dengan adanya kereta cepat ini, diharapkan akan mengurangi beban jalan tol Cipularang, mengurangi kemacetan serta mening katkan percepatan perekonomian. “Saya kira, kita tidak usah lagi mempermasalahkannya, kita ini sudah ketinggalan jauh, Indonesia 40 tahun tertinggal dari Eropa, dan 10 tahun tertinggal dari Malaysia dan Singapura, dan kita belum mempunyai kereta cepat seperti yang diharapkan, sedangkan rel kereta api yang Indonesia kembangkan hanya untuk kecepatan 80-100 km/perjam” katanya. Rendy menambahkan, kapan In d o n e s i a p u ny a ke ret a c e p at , kalau tidak dimulai dari sekarang, dan menurutnya jika semua orang

Foto: net

Ilustrasi kereta cepat di stasiun memang, tapi high technology saya kira China tidak disanksikan lagi,” terangnya. Rendy mencontohkan, mobilmobil China banyak menguasai pasar, Busway buatan China, dan bahwa China lah negara s et e l a h A m e r i k a y a n g mampu menempatkan orbitnya di luar angkasa. “Untuk kereta cepat, kita tahu China lah yang mempunyai kereta api cepat di dunia yang paling cepat sekarang, kalau Eropa hanya 400 km/perjam, China sudah mencapai 600 KM /perjam, China lah yang mempunyai lintasan kereta api terpanjang di dunia, kurang lebih 10 ribu kilometer, apa yang harus kita sanksikan, dari China,” tandasnya. Rendy menambahkan, F-PDI Perjuangan dan dirinya sangat setuju sekali, dan sudah sangat

dinantikan proyek ini, “Karena proyek ini sudah terprogram jauh sebelumnya, tapi tidak pernah terlaksana, baru terlaksana di pemerintahan Jokowi,” katanya. (nt/skr)


Foto: Dok Parle

mempertentang kan, sebaiknya bersama-sama mengacu pada kelebihannya, bukan kelemahannya saja. Selanjutnya, menurut Rendy, jalur yang dilewati kereta cepat nantinya juga akan menjadi daerah ekonomi baru yang akan berkembang. “Saya kira apapun didunia ini, yang namanya aliran ekonomi itu berlangsung sangat cepat, tidak lagi seperti dulu, ini barang (kereta cepat-red) sangat diperlukan untuk mening katkan kecepatan ekonominya, dan kita juga akan mengusahakan bukan hanya Jakarta-Bandung tapi nanti Insya Allah kereta cepat JakartaSurabaya,” tegasnya. Dirinya meminta semua pihak tidak perlu meragukan produk-produk high technology China, “Yang saya tahu, baru China yang mempunyai kereta api terpanjang di dunia, jadi apa yang diragukan dari China, kalau produk-produknya banyak dan murah

l

29

PENGAWASAN

Foto: Jaka/Oji

ANGGARAN BELUM TURUN, SERAPAN DIPERCEPAT? Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid

P

e m e r i nt a h s u d a h m e n canangkan serapan anggaran 2016 dipercepat sejak awal tahun. Penyerapan anggaran tahun ini diupayakan lebih baik daripada 2015. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menjadi dampak ikutan. Namun, anggaran belum turun di awal tahun. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sudah menyelesaikan tugasnya membahas APBN 2016 pada Oktober tahun lalu. Dan pemerintah pun menyambutnya dengan menggelar berbagai tender proyek di awal tahun. Presiden Joko Widodo bahkan menyempatkan hadir saat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani 1.026 paket pekerjaan infrastruktur senilai Rp26 triliun. Serapan pun dikebut. Presiden Jokowi ingin meninggalkan pola lama dengan memindahkan tradisi tender proyek di bulan Maret, Juni, atau Juli ke Januari. Pola yang sesungguhnya disambut baik. Parlementaria menemui Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid di ruang kerjanya pertengahan Januari lalu untuk dimintai pandangannya. Menurut Jazil, idealnya percepatan serapan sudah dimulai pada Desember

30

l PARLEMENTARIA z

dengan menggelar tender proyek. Ketika DIPA sudah turun pada 1 Januari, maka semua pemenang tender bisa segera melaksanakan pekerjaannya sekaligus meminta anggarannya ke Kementerian Keuangan. Inilah pengertian serapan yang dipercepat. Tapi, Januari ini anggaran belum turun.


Percepatan serapan di awal tahun tak efektif bila saat yang sama pemerintah tak menyiapkan anggarannya. Tendertender pada bulan Desember 2015 tak berjalan efektif. Ini percepatan serapan yang tidak realistis.

“Pertanyaannya apakah di bulan Januari, pemerintah sudah sanggup mengolek penerimaan untuk membiayai belanja. Kalau ternyata penerimaan di bulan Januari belum ada, apa yang mau dibelanjakan. Pemerintah boleh bilang mau cepat, tapi kalau enggak ada uangnya bagaimana?” ucap politisi PKB ini. Pada 2015, penerimaan pajak yang menjadi sumber pendanaan program kerja pemerintah, mencapai 84 persen. Pada 2016 ini, penerimaan pajak ditargetkan jauh lebih baik dengan memberi insentif kepada para petugas pajak. Harapannya, semua program kerja pemerintah terutama pembangunan infrastruktur bisa segera terealisasi. Penerimaan pajak menjadi tumpuan pemerintah. Dikatakan Jazil, penerimaan pajak tahun 2015 tidak menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,7 juga meleset, hanya mencapai 4,7. Banyak faktor, memang, yang melatarinya. Salah satunya adalah faktor global. “Ini bagian dari evaluasi pemerintah. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target yang disepakati di nota keuangan. Oleh sebab itu di 2016 pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi hampir sama

aturan, serapan untuk tender yang dilakukan sebelum DIPA keluar. Jadi, nanti anggarannya dari mana,” ujar Bambang penuh tanda tanya. Bila anggaran belum turun, lanjut Anggota F-Gerindra itu, apakah pemerintah harus berutang lag i untuk membiayai pekerjaan proyek yang sudah ditenderkan. Berutang sebagai sumber pendanaan sangat meng khawatirkan. Posisi utang Indonesia, ungkap Bambang, sudah di posisi 2,9 persen dari PDB atau bila dirupiahkan sudah mencapai Rp4.234 triliun. “Kalau utang sudah di atas 3 persen, bisa dikatakan negara ini tidak sehat. Ini sangat berbahaya. Jadi mau mengambil duit dari mana lagi. Apalagi, Pemerintah tidak pernah membuat skala prioritas pembangunan.” Padahal, pada era SBY, utang Indonesia masih Rp2.531 triliun per Desember 2014. Jadi hingga sekarang, sumber pendanaan proyek yang bisa diserap belum jelas. Politisi dari dapil Jatim I itu, memaparkan, berkaca pada serapan anggaran 2015 yang hanya 84 persen, pemerintah dinilai kurang optimal menyerap anggaran yang ada. Apalag i,

target perolehan pajak juga tidak maksimal. Bila kondisinya seperti ini, bagaimana pemerintah bisa menyerap anggaran lebih cepat dari yang dicanangkan. Bambang juga mengkritik proyekproyek infrastruktur yang sedang dipercepat pembangunannya oleh pemerintah. Bambang menilai, proyek infrastruktur itu mubazir. Sebut saja proyek jalan tol Palembang-Indralaya senilai Rp3,5 triliun. Dengan asumsi penduduk yang minim di kedua kota tersebut, jalan tol ini hanya menghamburkan anggaran saja. Apalagi saat bersamaan, Kementerian PUPR juga membangun akses jalan yang sama, tak jauh dari tol yang sedang dibangun. Begitu juga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp70 triliun. Proyek ini terlalu mahal dan tidak urgen. Rencana tarifnya yang akan dipungut Rp200 ribu per penumpang, bisa kalah bersaing dengan bus cepat dan jasa travel yang tarifnya bisa lebih murah dengan waktu tempuh yang juga tidak terlalu lama. “Jalan rusak tidak diperbaiki dengan membangun jalan baru. Malah banyak membangun jalan tol yang tidak jelas.” (mh)

Foto: Jaka/Oji

dengan 2015,” kata Jazil. Ditegaskan kembali oleh Jazil, percepatan serapan di awal tahun tak efektif bila saat yang sama pemerintah tak menyiapkan anggarannya. Tendertender pada bulan Desember 2015 tak berjalan efektif. Ini percepatan serapan yang tidak realistis. “Kalau uang cairnya di bulan Maret, ya sama saja tidak ada percepatan. Begitu menang tender dan ingin dikerjakan di awal tahun, mestinya uang sudah tersedia. Kontraktor, kan, tidak bisa bekerja tanpa uang. Kita berharap, komitmen mempercepat serapan tidak jadi omong kosong.” Banyak kalangan berharap, tahun 2016 ini lebih baik daripada 2015, seiring ekonomi global yang kian m e m b a i k . Wa l a u p e r t u m b u h a n ekonomi Indonesia relatif menurun, tetapi di Asia masih lumayan baik. Dengan APBN yang baru, DPR tentu berharap pemerintah bisa segera melaksanakan pembangunan sejak awal tahun. Selain bisa mendorong per tumbuhan ekonomi, juga di semester II nanti ada penerimaan negara yang cukup, ungkap Anggota Komisi III ini. Dalam pandangan Jazil, serapan anggaran yang dipercepat sejatinya membutuhkan stabilitas politik yang baik. Internal kabinet di pemerintahan pun hendaknya stabil, tak diganggu isu pergantian dan saling tuding antarmenteri. Kondisi politik yang kondusif akan memperlancar serapan. Sebaliknya, bila tidak kondusif, serapan pun tersendat karena bisa jadi ada politik saling sandera antara parlemen dan pemerintah. Secara terpisah, Anggota Banggar Bambang Haryo Soekartono berpendapat, l a n g k a h P re s i d e n y a n g ingin mempercepat serapan sebetulnya baik, tapi DIPA biasanya belum turun di awal tahun. Serapan baru bisa dimulai ketika sudah ada Keppres. Bila melangkahi Keppres, bisa menyalahi aturan. “Kalau menurut saya menyalahi

Anggota Banggar DPR Bambang Haryo Soekartono PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016

l

31

LEGISLASI

Kualitas Kinerja Legislasi 2015:

DARI KETIDAKPATUHAN TERHADAP SYARAT PROSEDUR HINGGA ABSENNYA POLITIK LEGISLASI

P

ada 2015 lalu, DPR dan Presiden hanya mampu menghasilkan satu RUU (yaitu RUU Penjaminan), di luar (pengesahan) jenis RUU kumulatif terbuka (seperti penetapan Perppu, APBN, dan pengesahan perjanjian internasional). Lantas, bagaimana dengan situasi kinerja leg islasi yang terkait dengan Foto: dok.pri spekkualitas? Beberapa Ronald Rofiandri temuan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) mengkonfirmasi adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) hingga absennya politik legislasi. (1) Ketidakpatuhan Syarat RUU Prioritas Syarat Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU untuk setiap pengusulan rancangan undang-undang (yang akan ditempatkan dalam Prolegnas Prioritas 2015) tidak dipenuhi sejak awal oleh DPR, DPD, dan Presiden. Sebagai salah satu contoh, RUU Penyandang Disabilitas (yang dalam hal ini diusulkan oleh DPR). Hingga Agustus 2015, belum tuntas penyelesaian NA dan RUU-nya. Dari sisi pemerintah, hingga akhir Agustus 2015 baru empat RUU (yang disampaikan kepada DPR) dari 11 RUU yang diusulkan. Ini juga menjadi catatan kritis. Begitu pula DPD (yang hanya mengusulkan satu RUU, yaitu RUU Wawasan Nusantara) tapi baru awal

32

l PARLEMENTARIA z


Agustus 2015 menyampaikannya kepada DPR dan Presiden. Jelas sudah alasan mengapa kinerja Prolegnas khususnya prioritas tahunan keteteran. Syarat untuk sebuah RUU diprioritaskan tidak konsekuen dipenuhi sejak awal. Bahkan yang terjadi adalah kelambanan. (2) Jadwal Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan yang Telat dan Tidak Konsisten Imbas dari konteks politik perseteruan KMP dan KIH turut mengakibatkan penyusunan Prolegnas (2015-2019 dan Prioritas 2015) baru selesai di awal Februari 2015. Pengalaman dari DPR periode 2004-2009 dan 2009-2014 terutama ketika menetapkan Prolegnas lima tahunan dan prioritas tahun pertama, biasanya dijadwalkan paling lambat minggu kedua Desember. Tidak hanya telat, bahkan untuk penetapan Prolegnas Prioritas 2016 pun DPR dan Presiden tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011 yang menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan (sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU tentang APBN. Dengan kata lain, seharusnya DPR dan Presiden menargetkan penetapan Prolegnas Prioritas 2016 sebelum penetapan RUU tentang APBN 2016. Namun, hingga RUU APBN 2016 disahkan pada Jum’at, 30 Oktober 2015, DPR dan Presiden belum sama sekali menetapkan Prolegnas Prioritas 2016. Salah satu temuan menarik yang diperoleh PSHK adalah DPD malah lebih dulu siap dengan daftar usulan Prolegnas Prioritas 2016, yang sudah dilengkapi dengan NA dan naskah RUU (berdasarkan keterangan dari rapat koordinasi tripartit antara Badan Legislasi, Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang pada 10 Desember 2015).

No

Judul RUU

Nama Lembaga/Badan yang Dibentuk

1

Tabungan Perumahan Rakyat

Komite Tabungan Perumahan Rakyat dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

2

Jasa Konstruksi

Badan Sertifikasi dan Registrasi Jasa Konstruksi

3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Lembaga/badan yang menangani Komoditas Perikanan dan/atau Komoditas Pergaraman

4

Penyandang Disabilitas

Komisi Nasional Disabilitas

5

Sistem Perbukuan

Dewan Perbukuan

6

Kebudayaan

Dewan Budaya Nasional

(3) Prolegnas Minim Politik Legislasi Temuan PSHK pada sejumlah rancangan undangundang memperlihatkan politik legislasi tersendiri berupa ketentuan pembentukan lembaga/badan baru. Rancangan undang-undang dimaksud antara lain: Dari temuan PSHK pada kinerja leg islasi 2011, hampir sebagian besar pembahasan RUU mengalami kemacetan hingga deadlock disebabkan persoalan kelembagaan atau dengan kata lain materi RUU awalnya sempat memandatkan adanya pembentukan lembaga/ badan baru (contohnya RUU Bantuan Hukum, RUU Rumah Susun, RUU Pencegahan dan Pembalakan Liar, dan RUU Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh). Praktik menciptakan lembaga/badan baru melalui undang-undang mengulang kebiasaan (yang ternyata) lebih sering menjadi inisiatif dan dilakukan oleh DPR. Di sisi lain, Pemerintah berkepentingan untuk lebih selektif bahkan menghapus sejumlah lembaga/badan yang dianggap tidak efisien maupun tumpang tindih atau duplikasi kewenangan. Tidak tertutup kemungkinan kondisi yang sama akan melanda rancangan undang-undang di atas. Pembahasannya akan memakan waktu yang lama, akibat sejak awal politik legislasi tentang parameter pembentukan lembaga/badan baru tidak disepakati. (4) Mempertanyakan Sifat “Terencana” dan “Sistematis” Prolegnas pada RUU Pengampuan Pajak dan RUU Perubahan UU KPK Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 menyebutkan bahwa Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa suatu rancangan undang-undang yang hendak diusulkan dan ditempatkan dalam rencana legislasi, untuk kemudian dibahas dan diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, harus dibicarakan secara matang, tidak tergesa-gesa dan cukup waktu serta mempertimbangkan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan. Ketika DPR dan Presiden menyepakati RUU Pengampunan Pajak dan RUU Perubahan

UU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015 dan dilaporkan pada Rapat Paripurna 15 Desember 2015, jelas patut dipertanyakan. Meng ingat hanya tersisa 3 (tiga) hari kerja sebelum DPR menjalani masa reses. Bagaimana mungkin sebuah rancangan undangundang dapat selesai dibahas dan disahkan dalam waktu tiga hari. Di sini terlihat Prolegnas kehilangan identitas dan sifat perencanaannya yang sistematis.

Pasal 43 ayat (1) UU 12/2011 juga mengatur bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Penggunaan kata “atau” pada ayat tersebut berarti tidak terdapat kemungkinan suatu rancangan undang-undang dibuat bersama oleh pemerintah dan DPR. Pemisahan tegas otoritas penyusun tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperjelas pihak yang bertanggungjawab dalam menyusun rancangan undang-undang. Dengan demikian, penggunaan istilah “usulan bersama” terhadap RUU Perubahan UU KPK tidak dikenal dalam teknis legislasi dan berpotensi menciptakan ketidakjelasan pertanggungjawaban antara DPR dan Presiden. Selain kehilangan sifat “terencana” dan “sistematis” serta ketidakjelasan pengusul, keberadaan RUU Pengampunan Pajak dan RUU Perubahan UU KPK juga mengandung permasalahan prosedural. Hingga saat ini belum pernah ada NA maupun naskah RUU yang secara resmi dihasilkan dan dipublikasikan oleh DPR. Padahal Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 mensyaratkan keberadaan NA dalam pembuatan suatu rancangan undang-undang. Rekomendasi Undang-undang tidaklah sekadar teks dan DPR bukanlah pabrik undang-undang. DPR, DPD, dan Presiden sebaiknya menyediakan definisi yang lebih operasional, terutama dalam merespon setiap usulan RUU. Terlalu mudah mendalilkan suatu usulan RUU sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat (sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU 12/2011) akan menimbulkan kompleksitas baru seperti potensi ketidakharmonisan, tumpang tindih peraturan maupun beban secara sosial, politik, dan ekonomi.

Ronald Rofiandri: Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)


l

33

FOTO BERITA

TINJAU PLTPB LAHENDONG Wakil Ketua DPR/Korinbang Agus Hermanto dan rombongan meninjau PLTPB Lahendong khususnya Energi Geothermal yang ramah lingkungan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Foto: Eka Hindra

34

l PARLEMENTARIA z


TINJAU PT PINDAD BANDUNG Wakil Ketua DPR/Korinbang Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso dan Dirut PT. Pindad Silmy Karim meninjau perakitan Tank dan sekaligus mencoba produk senjata SS2-V5 KAL. 5.56 mm. Foto: Eka Hindra


l

35

FOTO BERITA

KEPULAUAN SERIBU Wakil Ketua DPR/Korkesra, Fahri Hamzah meninjau Infrastruktur Kepulauan Seribu. Foto: Jaka

36

l PARLEMENTARIA z


DUBES MALAYSIA Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan kehormatan Dubes Malaysia untuk Indonesia, H.E Mr Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim. Foto: Iwan Armanias


l

37

FOTO BERITA

BERITA FOTO BURT-MALANG

MENENGOK LAVALETTE Tim Kunjungan Spesifik BURT DPR RI mengunjungi RS. Lavalette Malang. Tim dipimpin Wakil Ketua BURT Elva Hartati didampingi PT Jasindo berdialog dengan jajaran Direktur dan Pejabat RS, serta meninjau fasilitas RS. Lavalette. Foto. Rizka

38

l PARLEMENTARIA z


TINJAU PELABUHAN Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta terkait beras impor dari Thailand. Foto: Spy


l

39

FOTO BERITA

PENGUNGSI EKS GAFATAR Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR dipimpin Saleh Partaonan Daulay berdiskusi dengan Eks Anggota Gafatar di Kalimantan Barat, tentang penanganan Eks Anggota Gafatar oleh Pemprov Kalbar. Foto: Sofyan

40

l PARLEMENTARIA z


BEKAS KEBAKARAN Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR meninjau bekas kebakaran di SMA 2 Palu Sulawesi Tengah dan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMK 3 Palu, Sulteng. Foto: Andri


l

41

KIAT SEHAT

BAHAGIA MENGHADAPI MASA PANCAROBA Oleh: dr. Dito Anurogo Memasuki masa pancaroba, berbagai penyakit musiman mengintai. Waspadalah!

I

ndonesia memiliki dua musim. Musim hujan dan kemarau. Peralihan di antara keduanya adalah masa pancaroba. Pancaroba ditandai oleh keadaan udara tidak menentu, banyak angin besar, kelembaban udara tidak dapat diprediksikan secara tepat, suhu udara juga tidak menentu. Terkadang hari ini hujan. Besok berubah menjadi mendung. Lusa mendadak cuaca berganti terang. Perubahan iklim, suhu, cuaca yang tiada menentu dan tidak dapat diprediksikan ini merupakan salah satu faktor munculnya berbagai penyakit. Beragam penyakit yang muncul di masa pancaroba ini sering diistilahkan sebagai penyakit musiman. PENYAKIT MUSIMAN Menurut Fares A (2013), ada 12 penyakit kardiovaskuler yang kerapkali

42

l PARLEMENTARIA z

muncul terkait musim. Misalnya: angina pektoris, aritmia ventrikel, emboli paru-paru, fibrilasi atrial, gagal jantung, hipertensi, infark miokard, mati mendadak (sudden cardiac death), perdarahan intraserebral, ruptur dan diseksi aorta, stroke, trombosis vena dalam (DVT). Di Indonesia, berbagai penyakit musiman yang kerapkali menyerang penduduk antara lain: Chikungunya, demam berdarah dengue, diare, influenza, ISPA, leptospirosis, penyakit kulit, tifus, dsb. Tentunya diperlukan stamina tubuh yang prima untuk menghadapi masa pancaroba. Tubuh yang kuat, pikiran-jiwa-hati yang sehat, mobilitas yang cepat, ide-ide yang dinamis, serta lingkungan yang harmonis mutlak diperlukan, sebagai bekal untuk menghadapi penyakit musiman yang


berpotensi muncul di masa pancaroba. Berikut ini dikemukakan berbagai kiat sehat dan bahag ia di masa pancaroba. MENGHINDARI (ASAP) ROKOK Terpapar asapnya saja berbahaya. Terlebih lagi kalau terbiasa merokok. Jadi, stop kebiasaan merokok sekarang juga!. Menurut CDC (Center for Disease Control and Prevention) USA 2015, merokok menyebabkan satu dari setiap lima kematian di USA setiap tahunnya. Diestimasikan juga menyebabkan lebih dari 480 ribu kematian setiap tahunnya, termasuk kematian akibat menghirup asap rokok. Menurut riset, jika berhasil berhenti merokok, maka ada kemungkinan hidup 15 – 20 tahun lebih lama. Ibu hamil juga sangat rentan terhadap rokok. Menurut jurnal Paediatric and Perinatal Epidemiology tahun 2005, ibu yang merokok di usia akhir kehamilan memiliki anak dengan intelejensi yang lebih rendah. Pria muda yang ibunya merokok 20 batang rokok atau lebih sehari; memiliki IQ rata-rata 6,2 poin di bawah mereka yang bukan perokok. Menghentikan kebiasaan merokok ini memang sulit. Buktinya, American Lung Association membeberkan hasil survei mengapa orang masih saja merokok, meskipun tahu bahayanya. Antara lain: merokok membantu merasa santai, tenang, dan rileks. Tidak memiliki tekad dan kemauan yang kuat untuk berhenti. Para

(Kringelbach, 2004). Para ahli neurosains telah berhasil menemukan adanya area di otak yang terkait dengan kebahagiaan dan kesenangan. Namanya hedonic hotspots. Beberapa mekanisme hedonik dijumpai nyata di otak bagian nucleus accumbens, ventral pallidum, batang otak, dan kandidat lainnya berada di area korteks (orbitofrontal, cingulate, medial prefrontal dan korteks insular). Area ventral pallidum diduga juga terkait erat dengan anhedonia pada manusia.

perokok masih menikmati dan kecanduan akan rokok. Merokok tidak menyebabkan kegemukan (obesitas). Masih berada di lingkungan yang juga pecandu rokok. Sedang stres atau berada di bawah tekanan pekerjaan. DIET CRP CRP (C-reactive protein) diproduksi oleh hati (liver). Kadar CRP meningkat bila ada respon terhadap inf lamasi (peradangan). CRP merupakan satu dari kelompok protein yang disebut reaktan fase akut yang kadarnya dapat diukur dari pembuluh vena darah. Prosedurnya disebut venipuncture. Tes CRP yang lebih sensitif, disebut high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) assay. Risiko terkena penyakit kardiovaskuler meningkat jika kadar hs-CRP lebih tinggi dari 3,0 mg/L. Bila hasilnya positif, maka berarti di dalam tubuh seseorang sedang terjadi proses peradangan. Hal ini dikarenakan beragam faktor, seperti: infeksi, kanker, serangan jantung, lupus, penyakit jaringan konektif, artritis rematoid, demam rematik, TBC, pneumonia pneumokokus. Di USA, kejadian penyakit kardiovaskuler meningkat di musim dingin, yang terjadi sekitar 21 Desember hingga 21 Maret setiap tahun. Diet CRP yang disarankan oleh majalah Men’s Health: kurangi berat badan melalui diet dan olahraga, sehingga raga menjadi sehat dan jiwa menjadi bahag ia. Tetaplah bersemangat! Jadikanlah setiap lembaran kehidupan ini berwarnawarni. Depresi hanya memperparah inflamasi. Konsumsi 20-30 gram serat setiap hari. Ini membuat kolesterol menurun. Konsumsi ABC pasti bermanfaat. Sebutir apel (Apple), 1-2 roti gandum utuh (Bread), 1 cangkir sereal (Cereal). Minum jus dan vitamin

C dapat mengurangi CRP. Konsumsi ikan atau hewan laut yang kaya akan omega tiga, misalnya: tuna Albacore, salmon Alaska, Mackerel Atlantik, ikan Arctic Char (di sushi bar, disebut iwana), sarden, tiram, remis (kerang) Corbicula, sablefish (cod hitam), anchovies, rainbow trout (ikan pelangi), ikan ‘pecak’ Pasifik, dsb. HAKIKAT KEBAHAGIAAN Menurut Aristoteles, kebahagiaan itu terdiri dari dua aspek, yaitu: hedonia (kesenangan) dan eudaimonia (kehidupan yang dimaknai). Menurut studi Grant dan Glueck yang dilakukan selama 75 tahun, kebahagiaan adalah cinta atau hubungan baik yang membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Menurut paradigma neurosains afektif, konsep affect terbagi menjadi dua bagian, yakni: kondisi atau keadaan afektif, yang memiliki aspek-aspek objektif di dalam perilaku, fisiologis, dan reaksi-reaksi persarafan; serta perasaan afektif sadar (conscious affective feelings), yang tampak sebagai pengalaman subjektif dari emosi

RAHASIA BAHAGIA Berdasarkan studi Harvard 2015, Anda dapat menjadi lebih bahagia jika: memilih bahagia dengan apapun yang Anda lakukan, mengakrabkan hubungan persaudaraan dan mengeratkan tali silaturahmi, menjaga diri baik secara fisik, finansial, maupun emosional. Konfusius mengatakan bahwa penyesuaian diri adalah kunci menuju kehidupan yang membahagiakan dan sukses. Selain itu, Konfusius juga menganjurkan beberapa kiat berikut ini agar seseorang berbahagia: mencintai dan dicintai, bekerja ikhlas, menghormati hak-hak tubuh, berpartisipasi di kegiatan kemasyarakatan, mencari pengetahuan dan kebijaksanaan, bertanggung-jawab. Kesehatan, kebahagiaan, tentunya tak dapat dilepaskan dari kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini memiliki beberapa pondasi, seperti: etika kerja tinggi, empati, kesadaran diri, integritas, rasa ingin tahu dalam belajar, optimisme, keramahan. (Disarikan dari berbagai sumber) Dokter Dito Anurogo, penulis 17 buku, salah satunya “The Art of Medicine” (Gramedia, 2016), dokter digital/online, sedang studi S2 IKD Biomedis di FK UGM Yogyakarta. Email: [email protected]


l

43

PROFIL

Abdul Kharis Almasyhari

KETIKA KHARISMA ANAK KYAI

TAKLUKAN SENAYAN

J

ika diibaratkan air, hidup Abdul Kharis Almasyhari tidak begitu saja mengalir mengikuti arus. Melainkan air yang sengaja dialirkan ke dalam pipa-pipa yang sudah disediakan sebelumnya. Berikut kisah yang dipaparkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI pada Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria. TURUN KE SAWAH Minggu 25 Agustus 1968 merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi pasangan KH. Syaibani dan Muslimah. Betapa tidak, setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya buah hati keduanya hadir ke muka bumi ini. Kalimat Tahmid, Alhamdulillah pun tak henti-hentinya diucapkan keduanya sebagai tanda syukur atas anugerah yang diberikan Sang Khalik kepadanya. Abdul kharis Almasyhari, demikian keduanya sepakat menamai putra sulungnya itu. Pemberian nama tersebut tentu bukan sekedar nama, melainkan sebuah harapan kepada sang buah hati. Jika diartikan secara harfiah, Abdul yang berarti hamba Allah, dan Kharis kurang lebih bermakna pemimpin dan pekerja keras. Dengan demikian jelaslah harapan kedua orangtuanya agar Abdul atau Kharis, panggilan singkatnya, dapat menjadi hamba Allah yang akan sukses memimpin dan bekerja keras. Dilahirkan sebagai anak sulung tentu perhatian kedua orangtuanya begitu besar tercurah padanya. Namun hal itu tidak sedikit membuat ia manja. Sang ayah yang berlatar belakang militer sekaligus sebagai seorang Kyai pemilik pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah mendidik Kharis dengan penuh kedisiplinan dan sarat akan nilai-nilai agama. Masih diingat Kharis sejak Taman Kanak-Kanak, sang ayah sudah mewajibkannya untuk setiap hari membuka kitab suci Al quran. Ikut mengaji bersama santri-santri di pondok pesantren sang ayah menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi Kharis. Tidak hanya itu, sang ayah pun mengajarkannya cara menanam padi plus mengolah sawah. Tidak berlebihan jika di usia kelas lima SD Kharis sudah bisa membajak sawah, baik menggunakan hewan sapi ataupun mesin pembajak sawah. “Orangtua saya saat itu mengatakan ‘kamu harus bisa mengolah sawah, jika kelak kamu tidak sukses di bidang lain,

44

l PARLEMENTARIA z

Foto: Rizka


minimal kamu bisa balik ke kampung halaman dan menjadi petani’,” ujar Kharis menirukan ucapan sang ayah ketika itu. Meski pendidikan kedua orangtuanya saat itu lebih dititikberatkan kepada pendidikan agama, namun bukan berarti keduanya menyampingkan pendidikan formal alias akademis bagi Kharis. Lulus TK dan SD Tersidi Lor, Purworejo, Kharis berhasil melanjutkan sekolah di SMP Negeri I Kutoarjo kemudian lanjut ke SMA Negeri I Kutoarjo. Kedua sekolah tersebut konon merupakan sekolah favorit dan unggulan di daerah tersebut. Dalam pendidikan formal ini, Kharis pun menuai prestasi yang cukup membanggakan. Sejak TK hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) ia selalu menjadi siswa terbaik dan juara di kelas. Bahkan saat SD ia sempat menjadi siswa teladan ke-empat se Kabupaten Purworejo. “Satu hal yang saat itu membuat saya tidak bisa jadi juara umum, yakni karena saya tidak bisa menari dan menyanyi. Nilai kesenian saya jeblok, dan salah satu test nya ketika itu harus bisa menari atau menyanyi. Saat itu saya diminta menari ndolala (tarian khas Purworejo-red),” ungkap Kharis sambil tertawa. Di SMA ia mulai aktif berorganisasi, baik organisasi kesiswaan di sekolah maupun organisasi remaja masjid. Diantaranya ia pernah menjadi Ketua Takmir Masjid, sekaligus menjadi pengkhotbah di Masjid SMAN I Kutoarjo. KULIAH DAN BISNIS Selepas SMA tahun 1987 Kharis sejatinya ingin sekali melanjutkan kuliah di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta yang notabene tidak terlalu jauh dari rumahnya. Namun, ia malah diterima di Fakultas Ilmu Ekonomi, jurusan Akutansi di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta-Solo. “Pilihan pertama saya ketika itu kuliah di Teknik Informatika ITB, kedua Informatika UGM, dan ketiga Akutansi di UNS. Dan ternyata saya diterima di pilihan terakhir,” kisah Kharis. Saat itulah babak baru kehidupan Kharis dimulai. Dengan berbekal restu dan doa orangtua, serta ilmu yang dimiliki sebelumnya, Kharis hijrah ke kota Solo. Ketika itu ia sempat merasa bingung. Pasalnya, di SMA ia memilih jurusan A1 atau Fisika. Sementara di bangku kuliah ia justru dituntut untuk bisa mengikuti perkuliahan di bidang ekonomi, tepatnya Akutansi. Untungnya, hal itu tidak berlangsung lama. Di semester kedua, ia sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan plus berbagai mata kuliah di fakultas ekonomi. Bahkan ia pun mulai mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan di kampus tersebut. Tidak kurang empat kegiatan kemahasiswaan yang diikutinya, yakni Mapala (Mahasiswa Pencinta Alam-red), Beladiri Merpati Putih, BPPI (Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam), serta Badan Pers Mahasiswa. “Di BPPI saya terpilih menjadi ketua bidang. Bersamaan dengan itu saya juga diangkat sebagai asisten dosen agama Islam dan asisten dosen sistem informasi akutansi,” ujarnya.

Saat masa ospek (orientasi dan pengenalan kampus) setiap mahasiswa baru diminta memilih untuk mengikuti kegiatan yang disukainya. Ia pun memilih bergabung dengan Badan Pers Mahasiswa (BPM), saat itulah ia mulai berkenalan dengan dunia Pers, Penerbitan dan Percetakan. Ketika ada tawaran dari Badan Pers Mahasiswa untuk mengikuti pelatihan di Jakarta tepatnya di Majalah Tempo, ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Apalagi saat itu jumlah mahasiswa yang boleh mengikuti pelatihan itu sangat terbatas, yakni tiga mahasiswa untuk satu kampus. “Pelatihan di Tempo saat itu hanya boleh mengirimkan maksimal tiga orang, yakni satu reporter, satu editing dan satu bagian produksi. Dan sayalah di bagian produksi. Baru kemudian setelah resmi menjadi anggota BPM itulah saya mulai menjadi reporter terlebih dahulu,” kisah Kharis. Siapa sangka jika pelajaran dalam pelatihan jurnalistik di Tempo yang hanya beberapa hari itu begitu membuat Kharis tertarik. Bahkan saat itu juga muncul ide untuk mendirikan

Foto: Rizka

usaha percetakan di sekitar kampusnya. Di semester dua itulah ia mulai merintis bisnis percetakan hingga kini. “Saya buka kantor kecil di sekitar kampus, saya terima disain segala macam cetakan, dan kemudian saya bekerjasama dengan perusahaan percetakan. Saya katakan, saya baru akan membayar ke rekanan tersebut jika saya sudah dibayar oleh pelanggan saya. Dan perusahaan percetakan tersebut menyetujuinya. Jadi mudah saja kan...,” papar Kharis. Bisnis percetakan tersebut sejatinya sudah mampu membiayai kehidupan Kharis sebagai mahasiswa, sehingga tentu tidak diperlukan lagi kiriman “jatah bulanan” dari orang tuanya. Namun, sang ayahlah yang justru tidak ingin menyetop “subsidi” untuk anak sulungnya iyu. “Jika kiriman disetop, pasti tidak ada kewajiban dalam diri


l

45

PROFIL Kharis untuk segera menyelesaikan perkuliahannya,” begitulah kira-kira dalam hati sang ayah ketika itu. Dengan uang kiriman kedua orangtuanya plus pundi-pundi rupiah hasil bisnis percetakannya itu, hampir dipastikan ia menjadi salah satu dari sedikit mahasiswa “borju alias kaya” di kampus tersebut. Namun tidak sedikit pun ia gunakan untuk foya-foya atau hura-hura. “Bayangkan biaya hidup untuk seorang mahasiswa di Solo ketika itu satu bulannya sekitar 40 ribu rupiah. Penghasilan saya setiap bulannya tidak pernah kurang dari 500 ribu dari percetakan. Jadi alhamdulillah dalam perekonomian saya tidak pernah merasakan sulit,” aku Kharis. NIKAH MUDA Memiliki cukup materi di usia muda diakui Kharis menjadi “ujian” tersendiri dari hidupnya. Tak ingin terpeleset oleh hal negatif, ia pun memilih untuk segera mengakhiri masa lajangnya alias menikah di usia muda. Di masa liburan akhir semester tujuh, tepatnya 24 Februari 1991 Kharis meminang teman satu angkatannya, Retno Sintowati dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al Quran. Retno merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran di kampus tersebut. Meski keduanya belum mengantongi gelar Sarjana, namun ketika itu dikisahkan Kharis tidak ada pertentangan dari orangtuanya maupun kedua orangtua Retno. Semua berjalan sangat lancar. “Saat itu saya aktif dalam kegiatan Dakwah kampus. Saya ketemu dia (Retno-red) di Masjid Kampus. Saya lihat dia juga punya perasaan yang sama dengan saya. Jadi dari pada pacaran, lebih baik langsung nikah saja. Kebetulan saat itu usaha percetakan saya juga lancar, ekonomi tidak kekurangan. Jadi tidak ada alasan untuk orangtua saya dan orangtua calon isteri saya saat itu tidak menyetujuinya. Toh dengan menikah masih tetap bisa melanjutkan kuliah,” paparnya. Usai ijab kabul, Kharis langsung memboyong sang isteri ke rumah kontrakan dekat dengan kampusnya.

46

l PARLEMENTARIA z

Tepat 21 Desember 1991 buah hati keduanya pun lahir dua sekaligus alias kembar. Aliya Kamila dan Syaiful Haq Mayyazi nama yang diberikan keduanya kepada anak kembarnya tersebut. Aliya kini tengah menyelesaikan perkuliahannya di Fakultas Kedokteran jurusan Kedokteran Umum UGM Yogyakarta. Sementara kembarannya, Syaiful kuliah saat ini di Fakultas Teknik Informatika UGM. Dua tahun kemudian, Kharis dan Retno kembali diberikan kepercayaan dari Sang Khalik untuk memiliki anak ketiganya yang dinamai Hafid Al Haq Fatih. (Hafid kini merupakan mahasiswa Jurusan Teknik Informatika di ITB Bandung). Kebahagiaan Kharis dan Retno semakin sempurna ketika di tahun 1993 Kharis berhasil menyelesaikan pendidikan S1 nya dengan menyandang gelar Akuntan. Sementara Retno resmi menyandang gelar dokter. “Saya masuk kuliah tahun 1987 dan lulus tahun 1993, jadi 6 tahun. Sebenarnya saat semester 8 saya sudah selesai teori tapi jurusan Akutansi di UNS saat itu ujiannya masih ke UGM, sehingga belum dapat gelar akuntan.

Foto: dok.pri

Abdul Kharis Almasyhari bersama istri


Akhirnya saya menunggu. Padahal skripsi sudah selesai, perkuliahan juga sudah selesai, tapi masih menunggu untuk bisa dapat gelar akuntan,” akunya Tahun 1993 ketika itu, lanjut Kharis, UNS sudah diperbolehkan menyelenggarakan sendiri ujiannya, dan sudah terakreditasi untuk bisa mengeluarkan gelar akuntan. Ia pun kemudian mengikuti ujian tersebut. Dengan demikian bisa dikatakan Kharis menjadi salah satu akuntan pertama lulusan UNS. Berhasil meraih gelar akuntan, Kharis pun kemudian mendirikan CV.Citra Islami Press pada tahun 1993 dan menjadi Direktur Utamanya. Empat tahun kemudian ia mendirikan PT Era Adicitra Intra Media yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku-buku Islami. Disini ia menjabat sebagai Direktur Utama. Tahun 1995 ia dipercaya menjadi dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sebagai pengusaha di bidang percetakan dan penerbitan, ia pun aktif dalam kepengurusan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sejak tahun 1997. Bahkan di Tahun 2007 beliau menjabat sebagai ketua IKAPI Propinsi Jawa Tengah. Baru pada tahun 2013 lalu, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Pengurus IKAPI Pusat. MENYERAHKAN PENDIDIKAN ANAK KE PESANTREN Keberhasilan sejati tidak semata dilihat dari materi, melainkan berhasil mendidik sang buah hati dengan akhlak yang baik. Sadar akan hal itu, Kharis pun meminta sang isteri untuk tidak berkarir terlebih dahulu hingga ketujuh putra-putri yang semakin menyempurnakan hidup keduanya itu melewati “masa emas” nya. “Saya meyakini bahwa masa emas anak itu di usia 0 sampai Sekolah Dasar. Olehkarena itu saya meminta isteri untuk tidak bekerja dulu saat anak-anak masih kecil. Ketika anakanak lulus SD dan mulai masuk ke Pesantren, barulah isteri saya bekerja,” ujar Kharis. Retno pun mengamini keinginan

Sedangkan anak ke lima nya bernama Hilmi Yasar, masih berstatus sebagai pelajar SMA N 1 Solo. Putri ke enam dan ketujuh Kharis, Farisa Mutalazia dan Fendi Fatin masingmasing masih bersekolah di Mandrasah tsanawiyah di Ponpes Khusnul Khotimah, Kuningan Jawa Barat.

Abdul Kharis Almasyhari bersama keluarga

Foto: dok.pri

sang suami. Saat putra-putrinya masih kecil, ia lebih memilih membuka praktek sendiri di rumah. Kini setelah sang buah hati beranjak besar, Retno pun dipercaya menjadi dosen tetap Fakultas Kedokteran di almamater nya, UNS. Sebagaimana pola didik yang ia terima dari kedua orangtuanya, bersama sang isteri, Kharis sepakat untuk mengutamakan pendidikan agama sebagai bekal bagi ketujuh buah hatinya. Sadar, keterbatasan waktu yang dimilikinya, Kharis menyerahkan pendidikan putra-putrinya ke sebuah lembaga pendidikan agama Islam tepatnya pondok pesantren. “Saya melihat, kalau saya ajarkan di rumah saya enggak bisa, enggak ada waktu banyak. Saya dan isteri dengan kesadaran penuh sepakat untuk memasukkan anak-anak di pondok pesantren. Ada plus minus memang, misalnya hubungan emosional dengan orang tua pasti akan berkurang. Tapi tanggung jawab dia di dunia dan akhirat akan terbentuk di sana,” ungkapnya. Dengan strategi tertentu ketujuh buah hatinya secara bergantian mengamini harapan kedua orangtuanya untuk memasukkannya ke pondok pesantren. Kharis pun sedikit membagi rahasia strateginya “merayu” sang anak untuk mau menimba ilmu di sebuah pesantren tanpa merasa terpaksa atau dipaksa. “Awalnya kami perkenalkan anak-anak ke beberapa pesantren, dan kemudian anak-anak sudah mulai menilai pesantren yang asik dan enak menurut mereka. Hingga akhirnya timbul keinginan dari anak-anak untuk ikut menimba ilmu di pesantren pilihannya tersebut. Dengan begitu anak tidak merasa dipaksa atau dibuang. Hal itu kemudian dilihat dan diikuti oleh adik-adiknya,”jelas Kharis diiringi tawa. Kini, anak pertama dan kedua Kharis yang merupakan kembar, tengah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran jurusan Kedokteran Umum UGM Yogyakarta (Aliya) dan kembaran, Syaiful Haq Mayyazi merupakan mahasiswa Teknik Informatika UGM. Anak yang ketiga Kharis, Hafid Al Haq Fatih tengah mengenyam pendidikan di Jurusan Teknik Informatika di ITB Bandung, putra ke empatnya bernama Faris Jaizi Umar baru saja menyelesaikan pendidikan SMA di Insan Cendikia Serpong Banten.

MASUK PARPOL Reformasi tahun 1998 mengubah perpolitikan tanah air. Saat itu keran politik terbuka lebar bagi siapapun, hingga muncullah berbagai partai politik tanah air. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera yang ketika itu masih bernama Partai Keadilan (PK). Sebagai aktifis dakwah di kampus, Kharis pun tertarik untuk masuk ke dalam PK. Dalam kepengurusan PK Jawa Tengah ia langsung terpilih menjadi Bendahara. “Sebagai aktifis mahasiswa yang lebih dekat dengan aktivitas dakwah, saat itu hingga sekarang yang paling cocok dengan visi dan misi saya ya Partai Keadilan, bukan partai lainnya,” ujar Kharis. Meski secara resmi sudah bergabung dalam partai politik, namun Kharis mengaku ketika itu ia belum tertarik untuk menjadi anggota legislatif atau anggota DPR. Ia lebih memilih mengembangkan bisnis penerbitannya terlebih dahulu, sambil melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan program doktoral. “Saya tertarik berpartai, tapi waktu itu belum tertarik menjadi caleg. Saya lebih enjoy memapankan bisnis saya terlebih dahulu,” kata Kharis. Tahun 2013, Kharis merasa bisnis penerbitannya sudah tergolong mapan. Ia pun mencoba mendaftakan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg). Hal itupun menimbulkan konsekuensi tersediri bagi karirnya sebagai dosen di UMS. Dengan kata lain, ia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen tetap UMS. Tahun 2014 yang bagi sebagian politisi menjadi tahun politik terpanas, dimana para caleg saling berlomba memperebutkan suara konstituennya, begitupun halnya dengan Kharis. Sebagaimana harapannya, ia pun berhasil merebut suara yang cukup tinggi di daerah pemilihannya, Dapil Jawa tengah V yang meliputi wilayah Surakarta, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten. Singkat cerita bersama 559 anggota DPR RI lainnya, Kharis pun resmi menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Dan sejak beberapa bulan belakangan, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Kharis mengaku sebagai seorang yang hidup dengan terencana. Sehingga jika ada sebagian orang yang berprinsip mengalir mengikuti arus, tak demikian halnya dengan dirinya. Baginya hidup ini harus terencana dan tidak mengikuti arah arus. “Coba bayangkan kalau air mengalir dan jatuhnya ke got atau comberan bagaimana?. Nah, kalau saya mendingan saya buatkan pipa-pipa, jadi mengalirnya akan jelas arahnya,” tegasnya. Meski demikian peraih program doktor di bidang akuntansi UNS ini enggan membeberkan rencana dan targetnya ke depan. “Yah kita lihat saja nanti,” pungkasnya diiringi tawa. (Ayu) PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016

l

47

KUNKER

Foto: mh

Kunker Spesifik Komisi IX DPR ke Jatim

MENGAWASI TKA MEMBERDAYAKAN PEKERJA LOKAL

J

awa Timur (Jatim) menjadi sampel m e n a r i k u nt u k m e m a nt au sebaran para pekerja asing di perusahaan-perusahaan nasional. Para tenaga kerja asing (TKA) kerap tak terawasi di mana dan berapa jumlahnya. Saat yang sama para pekerja lokal malah tertimpa musibah PHK. Akhir Januari lalu, tim kunjungan kerja spesif ik, Komisi IX DPR RI mendapat banyak masukan dan informasi seputar kasus-kasus

48

l PARLEMENTARIA z

PHK dan penyelundupan para TKA. Bertempat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Jatim di Surabaya, terungkap, penyelundupan TKA begitu banyak terjadi. Modusnya, TKA yang resmi tercatat di sebuah perusahaan hanya tiga orang. Nyatanya, ada sepuluh orang lagi yang sengaja disembunyikan. Kasus seperti ini banyak terjadi hampir di semua daerah. Inventarisasi TKA menjadi keharusan. Kadisnaker


Jatim Sukardo, mengungkapkan, TKA yang bekerja secara ilegal umumnya dari Cina. Data Kemenakertrans, TKA yang masuk ke Jatim tercatat ada sekitar 34 ribu. Namun, yang melakukan perpanjangan lewat Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) di Jatim hanya 1.434 pekerja. Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur yang memimpin tim kunker ini menyerukan agar ada pengawasan yang ketat terhadap para TKA. Kadisnaker

PEMBERDAYAAN PEKERJA LOKAL Di tengah lemahnya kontrol Disnaker terhadap TKA, para pekerja lokal justru sedang menuai PHK. Angka PHK di Jatim cukup tinggi, mencapai 7. 260 orang. Angka itu keempat terbesar di Indonesia setelah Kaltim (10.721), Jabar (10.291), dan Banten (7.294). Anggota Komisi IX Imam Suroso mengatakan, para pekerja yang terkena PHK akibat perlambatan

bisa diakui di dalam maupun luar negeri. “Saya mengapresiasi adanya sertifikasi ini, karena bisa digunakan di dalam negeri maupun luar negeri. Program sertifikasi ini perlu dicontoh oleh provinsi lain selain Jatim,” ucap Imam. Sementara itu, persoalan krusial lainnya di Jatim adalah pengupahan. Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan hampir tak digubris di daerah. Begitu pula di Jatim yang ternyata lebih suka menggunakan Pergub No.68/2015 untuk mengatur hal yang sama. Anggota Komisi IX lainnya, Okky Asokawati menyampaikan, 38 kabupaten/kota di Jatim ternyata menggunakan Pergub tersebut untuk merumuskan sistem pengupahan. Setiap daerah, kata politisi PPP

Okky Asokawati

Imam Suroso

Irma Suryani

Jatim juga sudah menyatakan, akan selalu sidak ke perusahaan-perusahaan nakal yang mempekerjakan TKA tanpa izin. Sidak harus dilakukan bersama dengan imigrasi. Anggota Komisi IX Irma Suryani menyesalkan kontrol lemah Disnaker terhadap TKA. Anggota F-Nasdem itu juga menemukan hal yang sama di Jakarta. Katanya, di kawasan Sunter Jakarta pun ditemukan para pekerja asal Cina yang tak terkontrol. Sebuah perusahaan telah memasukkan sepuluh TKA, tapi yang dilaporkan secara resmi hanya 2-3 TKA saja. “Contoh, sekarang banyak perusahaan yang memasukkan

pertumbuhan ekonomi di Jatim, perlu diberdayakan kembali. Balai L atihan Kerja (BLK) di daerah harus siap menampung dan memberikan pelatihan keterampilan kerja. Setelah dilatih, para pekerja terkena PHK itu bisa lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi. Bahkan, diharapkan para pekerja lokal bisa bersaing dengan para TKA. Idealnya, kata politisi PDI Perjuangan ini, pekerjaan yang masih bisa dilakukan para pekerja lokal, tak perlu diambil alih TKA. Dengan begitu, angka PHK bisa sedikit ditekan. Di Jatim sendiri, para pekerja yang masuk BLK, mendapat sertifikasi yang

ini, memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-beda, sehingga sistem pengupahannya pun berbeda. Rumusan pengupahan dalam PP tidak dijadikan patokan bagi daerah. Artinya, apa yang menjadi sorotan banyak pihak bahwa PP ini tak akan digubris di daerah menjadi kenyataan. Dalam Pergub tersebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim untuk tahun 2016 bervariasi. Kota Surabaya menempati urutan tertinggi sebesar Rp3.045.000. sementara Kabupaten Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan menempati urutan terendah sebesar Rp1.283.000. (mh)

Angka PHK di Jatim cukup tinggi, mencapai 7. 260 orang. Angka itu keempat terbesar di Indonesia setelah Kaltim (10.721), Jabar (10.291), dan Banten (7.294).

pekerja asing 10 orang. Ternyata yang dilaporkan hanya 2-3 pekerja asing saja. Kontrol Disnaker di mana? Maka saya bilang, inventarisir jumlah TKA yang masuk. Harus tahu posisinya di mana, pekerjaannya apa, dan yang bertanggung jawab siapa,” tandas Irma.


l

49

KUNKER

Foto: Nt

BURT DPR MINTA JASINDO BERIKAN PELAYANAN TERBAIK

W

akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusuma meminta agar PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota DPR dan keluarganya. “Kerjasama dengan PT. Jasindo Alhamdulillah terlaksana dengan baik walaupun masih banyak keluhankeluhan dari anggota DPR, untuk itu, ini adalah acuan untuk PT. Jasindo supaya memberikan pelayanan yang maksimal,” kata Dimyati kepada

50

l PARLEMENTARIA z

Parlementaria, usai meninjau fasilitas Jamkestama di RS Awal Bros di Batam, baru-baru ini. Dimyati menambahkan banyak saran atau masukan dari anggota DPR, mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi pada saat implementasi layanan di RS provider baik di Jakarta maupun di daerah. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah, pelayanan yang kurang memadai, “Hal ini disinyalir karena, program jaminan kesehatan (Jamkestama) bag i anggota DPR beserta keluarga belum tersosialisasi


dengan baik kepada RS provider,” ujarnya Menurut Dimyati, pentingnya Jamkestama bagi anggota DPR dan keluarga terkait padatnya kegiatan dewan dalam pelaksanaan amanat konstitusionalnya yang menuntut kesiapan anggota dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan yang ada. “Hal ini berimplikasi pada perlunya s e o ra n g a n g g o t a d e wa n u nt u k mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai dengan peraturan dan

ketentuan,” jelas politisi dari F-PPP. Untuk itu, dirinya meminta kepada pihak provider yakni rumah sakit yang bekerja sama dengan PT. Jasindo, betul-betul memberikan pelayanan kesehatan terbaik, khususnya untuk anggota DPR beserta keluarganya. “Kami juga akan memberikan langkah-langkah strategis jika terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk para pasien Jamkestama,” jelas Dimyati. Untuk Rumah Sakit Awal Bros sendiri, menurut Dimyati, fasilitasnya sangat luar biasa, seperti ketersediaan kamar rawat inap VVIP, CT Scan, MRI, UGD dan lain sebagainya, “ Kita cek, ke beberapa tempat kita lihat, kapasitasnya kita lihat sangat baik dan bagus,” terangnya. PASTIKAN PELAYANAN RS BERJALAN BAIK Sementara itu saat berdialog dengan pihak manajemen RS Awal Bros, Batam, Wakil Ketua BURT DPR, Agung Budi Santoso mengatakan kunjungan kerja BURT DPR ke RS Awal Bros, Batam untuk memastikan kerjasama antara pihak rumah sakit

dengan PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai provider pelayanan kesehatan pejabat negara berjalan dengan baik. Sebab, pelayanan kesehatan pejabat negara diatur dalam Perpres No. 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaannya yakni Permenkes No. 55 Tahun 2014 dan Permenkeu No. 167 Tahun 2014 terkait pelayanan kesehatan pejabat negara termasuk anggota DPR dan keluarganya. “Kita mengetahui secara pasti, apakah kerjasama yang dilakukan itu, pihak rumah sakit dengan Jasindo berjalan baik karena semua anggota DPR beserta keluarganya itu masuk dalam jaminan Jamkestama V VIP,” kata Agung Senada dengan Agung, anggota BURT Rendy Lamajido meminta agar kedepannya, penanganan untuk anggota DPR tidak ada hambatan, “Jadi kalau ada anggota DPR yang sakit saya harapkan tidak ada hambatan saat mendaftar, karena terus terang kadang banyak yang mempertanyakan ini,” kata Rendy. Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajemen Pengembangan Bisnis RS Awal Bros Maria Yuli menjelaskan,

bahwa sejauh ini kerjasama dengan pihak Jasindo berjalan cukup baik, “Pengalaman kami selama lima tahun terakhir, kerjasama dengan Jasindo selama ini tidak ada kendala, dan memang untuk program Jamkestama Jasindo yang pegang,” jelas Maria. Selanjutnya, menurut Maria, RS Awal Bros juga telah mempunyai data dari anggota DPR dan keluarganya, “Data anggota DPR beserta keluarganya sudah kami simpan di software RS, kami juga punya Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) sehingga apabila ada pasien yang datang berobat, petugas kami dengan mudah bisa langsung mengecek datanya,” kata Maria. Dalam kunjungannya, selain Dimyati Natakusuma dan Agung Budi Santoso, hadir pula sejumlah Anggota BURT Lainnya, diantaranya; Wakil Ketua BURT DPR Dimyati N a t a k u s u m a , ( F -P P P ) , R e f r i z a l (F-PKS), Rendy Lamajido (F-PDIP), Sri Meliyana (F-Gerindra),Hasrul Azwar (F-PPP), Muslim (F-PD), Yasti Soeprejo (F-PAN), Agus Sulistyono (F-PKB), Venny Demianti (F-PG), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem). (nt)

Foto: Nt

Tim BURT DPR saat berdialog dengan manajemen RS Awal Bros Batam


l

51

KUNKER

Foto: Andri

KALAU JAKARTA TIDAK SIAP, KOMISI X DORONG PALEMBANG TUAN RUMAH TUNGGAL

T

im Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X ke Provinsi Sumsel meninjau sejumlah fasilitas yang akan digunakan untuk agenda olah raga Asian Games 2018. Temuan lapangan menunjukkan provinsi ini jauh lebih siap dibandingkan DKI Jakarta, sehingga Palembang bisa saja ditunjuk sebagai tuan rumah tunggal. “Saya mendorong untuk memindahkan Asian Games ke Palembang semua, saya dengar Gubernur Sumsel siap dengan hal itu,” kata Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Nuroji (kini menjadi anggota Komisi X DPR) di Griya Agung Palembang, Sumsel, penghujung tahun lalu. Saat meninjau fasilitas olah raga di Jakabaring Sport Center, politisi F-Gerindra ini persiapan Palembang cukup kondusif, tidak seperti Jakarta yang masih meributkan soal tanah dan sejumlah problem lainnya. “Beberapa minggu lalu kami rapat kerja dengan menteri, jujur memang kami khawatir ya persiapan Asian Games ini sangat minim, belum ada progres yang memuaskan,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat VI ini. Pemerintah menurut Politisi Partai Gerindra ini, baru akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang mengatur

52

l PARLEMENTARIA z


seluruh persiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Terutama, a, persiapan di dua kota ta Jakarta-Palembang yang ang telah ditunjuk OCA (Olympic Council of Asia). Selain melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Nuroji, Komisi X DPR RI juga melakukan kunjungan ke Kalimatan Barat yang dipimpin oleh Ridwan Hisyam, dan Yogyakarta dipimpin Abdul Kharis Almasyhari. RISET DAN PENGEMBANGAN WISATA NASIONAL Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rombongan Tim Kunker Komisi X DPR ke Provinsi DI Yogyakarta mengatakan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI) berperan penting dalam memperpanjang masa wisatawan yang datang ke Yogyakarta. “Selama dua hari kunjungan kerja kami ini dan bertemu dengan Dinas Pariwisata Yogyakarta, keluhan yang dirasakan adalah minimnya atraksi atau pertunjukan

Foto: Sc

Tim Kunker Komisi X berfoto bersama Rektor PTN di Yogyakarta

di Yogyakarta sehingga tidak bisa memperpanjang masa wisatawan untuk tinggal di Yogyakarta,” kata Kharis. Politisi dari PKS itu menambahkan, “Wisatawan yang datang dari Bali sorenya langsung kembali ke Bali, terlalu pendek masa wisatawan di Yogyakarta. Ini salah satunya adalah karena kurangnya pertunjukan di Yogyakarta. Mestinya ISI berperan penting dalam hal ini”. Sementara untuk bidang riset, Tim Kunker Komisi X DPR RI Yogyakarta menyambangi beberapa universitas yang melakukan riset dan kerjasama riset. “Terkait hal ini kami perlu meningkatkan kerjasama dengan industri agar riset-riset kami ini sesuai dengan yang dibutuhkan industri dan bisa mengurangi produk impor, namun ternyata untuk proses bekerja sama dengan industri ini ada beberapa kendala,” terang Rektor UGM Dwikora Karnawati. ANGKAT GURU HONORER Masalah guru honorer, bea siswa dalam program Indonesia pintar, biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), destinasi wisata menjadi masukan yang diterima Tim Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ridwan Hisyam (kini anggota komisi X DPR) saat kunker ke Kalimantan Barat. Saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Kalbar Cornelis dan jajaran terkait, terungkap keluhan soal minimnya siswa-siswi sekolah mendapatkan bantuan beasiswa dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Dari sebanyak 19 juta anak yang mestinya mendapatkan bea siswa, sampai sekarang baru sekitar 30 persen. Anggota Tim Komisi X DPR, Jefirstson R. Riwu Kore meminta, Komisi X DPR perlu mengevaluasi kembali dana beasiswa dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Yang terjadi selama ini, data-data yang diberikan tidak akurat sehingga tidak tepat sasaran. “Yang mestinya dapat beasiswa tidak mendapatkan, sebaliknya yang tidak berhak malah mendapatkan. Data-

Foto: Mp

Tim Kunker Komisi X berfoto bersama Rektor Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat data siswa miskin harus diperbarui sehingga diberikan kepada yang benar-benar memiliki hak, bukan data yang ngawur. Selain itu, pemberian beasiswa tidak dipersulit sebab ada sekolah yang mensyaratkan perlunya diberi surat keterangan,” kata politisi F-PD itu. Permasalahan pengangkatan guru honorer pun turut mengemuka. Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan daerahnya kini tidak ada pengangkatan guru. Semua dipegang Menpan dan BKN dan yang yang diterima dari mana-mana dari luar wilayah Kalbar. “Saya sendiri mengecek langsung, ada guru honorer gajinya 300 ribu. Kalau bisa guru yang sudah mengabdi 9-10 tahun, bisa diangkat jadi PNS dan biar tinggal di lokasi dekat sekolah. Ada kasus, orang dari Jakarta, dari Jawa dan dari Sumatra, lulus tes,” ujarnya kesal. Sementara di sektor pariwisata, sebagaimana diakui Gubernur Cornelis dan Kadis Parekraf Propinsi Kalbar Simplisius, masalah pariwisata di Kalbar banyak event yang dilaksanakan, namun terkendala tak ada biaya. Seperti Gawai Dayak di Pontianak, Festival Budaya Melayu dan Cap Go Meh yang merupakan festival orang Tionghoa. (Mp/Sc/Andri)


l

53

KUNKER

Suasana pertemuan Komisi II DPR dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Foto: Ray

PEMERINTAH HARUS MEMBUAT REGULASI ATASI MASALAH OTSUS PAPUA BARAT

P

enggunaan dan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) hingga saat ini dirasa belum meningkatkan kemakmuran masyarakat Papua baik dari kualitas pembangunan infrastruktur maupun manusianya. “Masalah Papua ini masalah pemerataan

54

l PARLEMENTARIA z


dana dan pelaksanaan pembangunannya, juga masalah sumber daya manusia dengan teritorial luas bermedan sulit. Karena itu pemerintah harus membuat suatu regulasi yang mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan cepat. Kalau tidak cepat diatasi masalah yang akan yang ada semakin

besar dan berkembang,” ujar Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria saat memimpin Tim Kunjungan Kerja di Sorong Papua Barat, Senin (21/12/2016). Sampai saat ini keberhasilan otsus di Papua Barat belum dapat diukur secara nyata dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas atas pembagian dana otsus. “Masyarakat tidak bisa melihat dana otsus karena kesalahan yang dilakukan hingga saat ini, yaitu peletakan dana alokasi khusus maupun alokasi untuk DAU dan lain-lain dijadikan satu menjadi APBD provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota. Tidak ada pengaturan, pemisahan yang jelas” ungkap Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy. Dijelaskannya pula bahwa dengan tidak adanya regulasi yaitu berupa Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) untuk dana otsus tersebut, maka tidak ada pengelolaan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara khusus pula. “Pengelolaan dana otsus maupun pertanggung jawabannya ngambang, kita tidak bisa mengukur dana otsus itu outputnya apa saja, sehingga hanya terasa sampai saat ini orang Papua tidak mendapat pelayanan yang betul-betul menyentuh, tidak ada kasih yang betul-betul berasal dari pemerintah untuk mereka,” ujar Irene. Pentingnya pemerintah membuat suatu regulasi mengenai pembiayaan, pemerataan dan distribusi dana khusus untuk pembangunan juga harus diikuti penyiapan sumber daya manusianya, dengan melalui pembinaan bimbingan dan pelatihan

sehingga dapat menggunakan dana semaksimal mungkin Reza menegaskan bahwa DPR menginginkan agar Mendagri bisa membuat regulasi yang dapat memahami benar keinginan karakteristik masyarakat di daerah otonomi khusus. “Memang di sini kan ada masalah, sehingga harus membuat regulasi yang

kondusif pada situasi ini. Ditambah lagi janji Presiden akan membangun Indonesia bagian timur, sehingga sudah waktunya kita memberikan perhatian secara komprehensif lengkap dan detail. Namun jangan sampai regulasi yang dibuat itu justru menambah undang-undang atau aturan lainnya,” pungkas Riza. (ran)

Foto: Ray

Pertemuan Komisi II DPR RI dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat


l

55

Foto: SF

KUNKER

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI

DPR AKAN IKUT CAMPUR JIKA GAFATAR ANCAM NKRI

K

omisi VIII DPR menerjunkan tiga tim kunjungan kerja spesif ik ke tiga daerah, untuk melakukan tugas dan fungsinya pada Jumat, (29/02/2016) lalu. Satu tim yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk memantau pengungsi eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Tim berikutnya, berangkat menuju Provinsi DI Yogyakarta dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak dan Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain. Di dua provinsi ini, tim kunjunganfokus pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015. Saat mengunjungi Detasemen Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tanjung Pura di Pontianak,

56

l PARLEMENTARIA z

dimana para eks Gafatar diungsikan, Daulay menegaskan, pihaknya akan ikut campur bila organisasi sosial kemasyarakatan Gafatar mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPR memiliki kewenangan untuk membicarakan hal ini dengan Pemerintah, untuk antisipasi organisasi yang membahayakan negara. “Kalau ada ancaman tentang NKRI, Pancasila, sampai UUD 1945 dari mereka (eks Gafatar), DPR akan ikut campur. DPR punya kewenangan untuk berbicara dengan Pemerintah, agar hal ini tidak mengancam negara. Orang lain tidak boleh mendirikan di negara yang sudah berdaulat ini. Jika mereka masih ada di wilayah Indonesia, mereka harus tunduk kepada aturan perundang-perundangan yang berlaku dan tata kelola negeri ini,” tegas Daulay. Politisi F-PAN itu menambahkan,


walaupun kelompok ini akan dikembalikan ke daerah asal, masih perlu mendapat rehabilitasi dan perhatian mendalam dari Pemerintah. Ia menilai, sebagai Warga Negara In d o n e s i a , m e re k a s e h a r u s n y a memiliki pola pikir yang sama dengan WNI pada umumnya. Karena kita tetap mengakui mereka sebagai WNI. “Tugas Pemerintah ini masih berat. Bukan hanya menampung di pengungsian saja, kemudian diberi makan, tetapi lebih dari itu. Ketika mereka kembali ke daerah masingmasing, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat memiliki tugas membimbing dan memfasilitasi mereka untuk dapat menjadi warga negara yang baik lagi,” pinta Daulay, politisi asal Dapil Sumatera Utara itu. Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik

Mudjahid (F-Gerindra), dan Anggota Komisi VIII DPR Agus Susanto (F-PDI Perjuangan), Kuswiyanto (F-PAN), Bisri Romly (F-PKB), dan Achmad Mustaqim (F-PPP). PERBEDAAN PENDAPAT HAL BIASA Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 menjadi fokus tim kunjungan kerjadi Provinsi DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Dalam peraturan tersebut pemilihan Rektor bukan lagi dipilih oleh anggota senat seperti pemilihan lalu. Setelah tahap penyaringan bakal calon Rektor oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor, kemudian berlanjut pada tahap pemberian pertimbangan calon Rektor melalui rapat senat dengan memberi pertimbangan secara kualitatif. Hasil tersebut kemudian diserahkan ke Kementerian Agama. Selanjutnya, Kementerian membentuk komisi seleksi melalui keputusan Menteri. Kemudian melakukan uji kepatutan dan menyaring calon Rektor paling banyak tiga orang calon. Dan terakhir penetapan dan pengangkatan Rektor dilakukan oleh Menteri. Di Yogyakarta, Anggota Komisi VIII DPRAbdul Fikri Faqih (F-PKS) berpendapat bahwa adanya perbedaan pendapat di perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta merupakan hal biasa. Suatu dinamika di tengahtengah kehidupan kampus. “Tidak ada hal yang luar biasa, perbedaan-perbedaan itu biasa saja, kalau biasa-biasa saja tentunya

Foto: Ran

Tim Kunker Komisi VIII DPR berdialog dengan Senat UIN Alauddin bisa diselesaikan,” kata Fikri saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag DI Yogyakarta dan Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Menurut politisi asal dapil Jawa Tengah itu, adanya keinginan untuk memperbaiki PMA 68 Tahun 2015 dari kalangan perguruan tinggi islam, bukan berarti harus menolak atau tidak. Adanya usulan revisi atau perbaikan merupakan langkah moderat. Senada dengan Fikri, Anggota Tim Komisi VIII Mohammad Iqbal Romzi (F-PKS) menilai, ide PMA 68 Tahun 2015 ini lahir, karena adanya ketakutan yang sangat besar dari Menteri Agama yaitu ingin menghindari voting di senat. Berikutnya, Menteri Agama menganggap pemilihan rektor ini menjadi sumber dari permasalahan yang ada. Menanggapi hal ini, Senat UIN Sunan Kalijaga minta pemilihan rektor dikembalikan seperti PMA 11 Tahun 2014. “Kami mengusulkan dalam penyempurnaan PMA 68 Tahun 2015,

agar pemilihan rektor dikembalikan seperti PMA 11 Tahun 2014, dan apa yang kemudian dipilih senat langsung disampaikan kepada menteri bukan melalui rektor,” kata Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Abdul Munir Mulkhan. Di Sulawesi Selatan, tim kunjungan mendapatkan berbagai masukan, bahkan ada yang terbagi menyetujui dan menolak. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain menanggapi segala aspirasi usulan yang disampaikan “Sebetulnya kita bukan mau menghimpun siapa yang menerima atau menolak, tapi kami ing in mendapatkan masukan yang penting dan jelas,” kata politisi F-PKB itu. Menurut Abdul Malik, dapat ditangkap bahwa salah satu masukan yang penting adalah Pasal 6 mengenai kewe n a n g a n s e n at y a n g h a ny a kualitatif. Perwakilan Senat UIN Alauddin mengusulkan agar senat juga dapat menilai secara kuantitatif, memberikan semacam skor, sebagai bahan penyusunan ranking untuk diserahkan kepada panitia seleksi untuk kemudian diserahkan kepada menteri. “Semua catatan dan masukan akan kita bawa ke Jakarta dan dibicarakan kepadaMenteri Agama. Kita akan pertanyakan, sebelum diterapkan kira-kira PMA ini masih bisa direvisi atau tidak. Atas nama pengawasan, kontrol terhadap pemerintah sahsah saja,” tutup politisi asal dapil Jawa Timur itu. (sf,sc,ran)

Foto: SC

Komisi VIII DPR RI saat kunjungan kerja di Yogyakarta PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016

l

57

KUNKER

Foto: Tim Parle

Tim Komisi V DPR meninjau pelayanan bagasi penumpang di Bandara Soekarno Hatta.

KOMISI V SOROTI PENGAMANAN BAGASI BANDARA DI BEBERAPA DAERAH

P

encurian barang dalam bagasi penumpang pesawat udara hendaknya menjadi perhatian maskapai penerbangan. Regulasi terkait jaminan barang penumpang pesawat udara juga perlu inovasi disamping adanya kerjasama yang baik antara otoritas bandara dengan pihak maskapai penerbangan. Pencurian bagasi penumpang pesawat menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI untuk melakukan peninjauan langsung ke beberapa daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara dan Bali. Ketua Komisi V DPR Fary Djemy

58

l PARLEMENTARIA z

Francis mengatakan, hilangnya bagasi penumpang di sejumlah bandara disebabkan karena rendahnya tingkat keamanan di bandara asal dan tujuan termasuk juga pengawasan maskapai penerbangan sebagai penanggung jawab pengangkut karena pengurusan ground handling (bagasi penumpang-red) diserahkan kepada pihak ketiga. Hal itu disampaikan Fary saat melakukan pertemuan dengan General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Juanda, Surabaya, Yanus Suprayogi, di Surabaya Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kehadiran Fary Djemy Francis bersama Komisi V DPR


dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR dalam rangka peninjauan pelayanan bagasi penumpang di bandara Juanda, Surabaya. Menurut Fary, Komisi V DPR dalam berbagai pertemuan termasuk rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Keamanan, Keselamatan dan Kualitas Penerbangan Nasional, telah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura dan maskapai penerbangan untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap semua operator di bandara. Politisi dari Partai Gerindra itu menilai kasus pembongkaran dan kehilangan bagasi penumpang telah

berulang kali dan dilakukan secara sistematis. “Ini menandakan bahwa kasus ini bukan hanya sekedar sindikat kejahatan biasa tetapi sudah masuk dalam kategori mafia di bandara yang akan merusak citra dunia penerbangan Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, Komisi V DPR juga mendorong pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah strategis mengenai keamanan dan kenyamanan penumpang, antara lain dengan menerapkan sistem bagasi otomatis (baggage handling system) di semua bandara. Khusus operator bandara Juanda, Surabaya, Fary mengatakan, untuk terus melakukan berbagai upaya positif dengan meningkatkan standard

mengatakan, Bandara Ngurah Rai Bali telah memperlihatkan skema kinerja yang baik, dan dapat dilihat selama tahun 2015 belum pernah ada satu pun penumpang pesawat baik domestik maupun internasional yang mengeluh kehilangan barang-barang bagasinya. Namun menurutnya masih ada kekurangan seperti closed-circuit television (CCTV) yang dinilai masih kurang, Komisi V menghimbau agar segera melakukan langkah-langkah penyesuaian. “Nama Bali sebagai wisata dunia dan memberi keterwakilan b a g i b a n g s a In d o n e s i a b a h k a n memberikan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata Indonesia harus memberikan kenyamanan dan

Foto: Nita

Tim Komisi V DPR meninjau pelayanan bagasi Bandara Juanda, Surabaya

operating procedure (SOP) dan menambah CCTV untuk memutus mata rantai jaringan pencurian bagasi penumpang di bandara. APRESIASI PENGAMANAN BAGASI BANDARA NGURAH RAI Untuk bandara Ngurah Rai, Bali, Komisi V DPR memberikan aspresiasi terhadap proses pengamanan bagasi penumpang pesawat. Bali menjadi pilihan kunjungan spesifik ini karena merupakan daerah wisata dunia dengan pengunjung 30 ribu-40 ribu perhari. Anggota Komisi V Ridwan Bae

keamanan,” katanya. Politisi Golkar ini menegaskan kepada PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II untuk membuat langka-langkah aktif dalam meningkatkan pengamanan bagasi penumpang, sehingga penumpang tidak pernah merasa dirugikan atas kehilangan bagasinya. “Kami (Komisi V) minta pengelola bandara di seluruh Indonesia membuat lang kah-lang kah aktif sehingga diharapkan semua bagasi penumpang tidak akan pernah terjadi kehilangan. Kehilangan bagasi mencoreng nama

baik penerbangan Indonesia dan itu merugikan nama baik negara Indonesia.” tegas Ridwan. APRESIASI OTOMATISASI BAGASI DI KUALANAMU Di Bandara Kualanamu, Medan, Komisi V DPR RI mengapresiasi konsep penanganan bagasi dengan penggunaan otomatisasi pengurusan bagasi yang diselenggarakan oleh Angkasa Pura II (AP II). “Penggunaan otomatisasi pengurusan bagasi ini mengefisienkan waktu dalam pemilahan bagasi penumpang secara otomatis dan meminimalisir resiko terjadinya pencurian bagasi penumpang disaat perjalanan dari check-in sampai ke pesawat,» kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia. Menurutnya, penggunaan otomatisasi pengurusan bagasi ini sudah canggih tapi tidak dapat dipungkiri masih ada yang menggunakan tenaga manusia yakni disaat bagasi finish mau ke pesawat tapi dengan lebih mudah melakukan pengawasannya,” tambahnya. Dengan adanya peralatan yang serba otomatis ini, tambah Yudi, secara berkualitas lebih nyaman, baik dan semakin safety. Komisi V meng ing inkan agar bandara-bandara lain di Indonesia harus sudah mulai menggunakan otomatisasi pengurusan bagasi seperti di Bandara Kualanamu, sehingga lebih teratur dan lebih aman. Intinya Bandara Internasional Kualanamu sudah melakukan langkahlangkah strategis mengenai keamanan dan kenyamanan penumpang dengan menerapkan sistem bagasi otomatis. Pada kesempatan yang sama, General Manager Bandara Internasional Kualanamu, Dani Indrasetiawan membenarkan dan mengatakan memang masih ada proses pengangkutan barang dari karesol ke gerobak barang yang masih dimungkinkan adanya campur tangan orang. “Kedepan kami akan mengupayakan untuk meningkatkan sistem keamanan di areal tersebut,” kata Dani seraya berharap kritik anggota DPR dapat membantu guna menjadikan bandara ini lebih baik lagi. (nt,iw,as)


l

59

KUNKER

Foto: Iky

Suasana diskusi Pansus Pelindo II dengan para profesor Universitas Udayana Bali

PANSUS PELINDO II SERAP ASPIRASI DI UNUD DAN UNAIR

P

ansus Ang ket Pelindo II DP R m e nye ra p a s p i ra s i dari Universitas Udayana, Provinsi Bali dan Universitas Airlangga, Provinsi Surabaya, pada awal Februari lalu, terkait persoalan dalam penuntasan kasus Pelindo II. Di Pulau Dewata, tiga profesor dan lima doktor dengan beragam latar belakang berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD). “Alhamdulillah kita mendapat banyak masukan yang berarti dan sekaligus menguatkan. Tiga guru besar, doktor dan pakar hukum dan ekonomi tadi memberikan kekuatan agar apa yang sudah kita lakukan di pansus dapat dilanjutkan,” kata Ketua Pansus

60

l PARLEMENTARIA z

Foto: Iky

Ketua Pansus Pelindo II serahkan cinderamata kepada perwakilan Universitas Udayana Bali


Rieke Diah Pitaloka. Politisi Fraksi PDI -Perjuangan ini menyebut masukan lain yang diperoleh dalam diskusi tersebut ialah pentingnya mendorong kemandirian BUMN sehingga sebesar-besarnya dapat mendukung upaya negara dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945. “ Tadi disarankan, Kerjasama Operasi (KSO) yang dilakukan BUMN agar diputus saja karena seharusnya kita bisa mandiri. Ini yang perlu kajian lebih jauh termasuk yang tidak kalah penting bagaimana UU BUMN yang ada sekarang bisa direvisi,” ujar politisi asal dapil Jawa Barat itu. Bicara pada kesempatan yang sama anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar John Kenedy Aziz juga berharap agar para pakar terutama dari UNUD tidak sungkan menegur pansus apabila salah dalam melangkah. “Kami sangat menghargai bisa bertemu guru-guru kami di sini, para profesor dan pakar lainnya. Ingatkan kami jangan di sini saja agar kami tidak salah kaprah,” tutur politisi asal dapil Sumatera Barat itu. Prof. Dr. Ibrahim R dalam pen-

jelasannya menyebut dalam kasus PT. Pelindo II patut diduga terdapat ke b i j a k a n y a n g t e l a h m e l e b i h i kewenangan atau kekuasaan (ultra vires). Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN sebagai pemegang saham mayoritas harus bertanggung jawab. Untuk mengurai hal tersebut bisa dilakukan dalam gugatan class action di pengadilan. Sementara itu, Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi menilai banyak yang tumpang tindih dalam pengelolaan p e l a b u h a n k a re n a ket e r l i b at a n sejumlah pihak yaitu otoritas pelabuhan, syahbandar dan BUMN serta institusi lain seperti kepolisian, imigrasi dan bea cukai. Ini menurutnya perlu ditata lewat pembentukan badan koordinasi (coordinating board). PEMBAHASAN SECARA OBYEKTIF DAN TRANSPARAN Berbagai masukan dan pendapat juga didapatkan Pansus Pelindo II dari beberapa pakar Universitas Airlangga, Surabaya, sehingga dapat dijadikan bahan dalam pembahasan Pansus Pelindo II secara obyektif dan transparan. Menurut Wakil Ketua Pansus

Pelindo, sekaligus ketua kunjungan kerja, Teguh Juwarno mengatakan, masukan dari pakar Unair diantaranya terkait dengan tata kelola yang baik dan benar khususnya mengenai pengelolaan pelabuhan kedepan. “Target Pansus Pelindo II adalah b u k a n m e ny a s a r ke p a d a o ra n g perorang. Pansus Pelindo II dibentuk bukan untuk sekedar menjatuhkan RJ Lino atau Menteri BUMN Rini Suwarno,” tegas politisi F-PAN itu. Ditegaskan Teguh, ke depannya, Pa n s u s i n i d i h a ra p k a n m a m p u menjadikan suatu perubahan atau perbaikan yang akan dijadikan sebuah rekomendasi sehingga tata kelola BUMN khususnya pelabuhanpelabuhan bisa menjadi lebih baik serta sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya, tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu, pansus akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang kemudian akan dibawa dalam rapat paripurna, dan disampaikan kepada Presiden. Diharapkan rekomendasi DPR nanti bisa ditindaklanjuti dengan pembenahan mendasar sektor kepelabuhanan. (spy, iky)

Foto: Spy

Pansus Pelindo II berfoto bersama dengan sejumlah profesor Universitas Airlangga Surabaya

Penyerahan cinderamata kepada perwakilan Universitas Airlangga


l

61

SOROTAN

KAWASAN TAMAN RIA SUDAH CLEAR

ADA APA DENGAN PEMPROV DKI JAKARTA?

T

Foto: Eno

aman Ria Senayan (TRS) dulu bernama Taman Ria Remaja S e n ay a n p e r n a h m e n j a d i tempat favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya. TRS yang luasnya 111.600 meter persegi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat merupakan fasilitas publik yang dapat diakses oleh umum dengan murah meriah. Di sini terdapat tempat bersantai, pedestrian, dan danau yang masih berisi air jernih dikelilingi rimbunnya pepohonan. Banyak remaja yang memanfaatkan kawasan TRS sebagai tempat untuk JJS ( jalan-jalan sore) atau sekadar hang out.

Taman Ria Senayan awalnya merupakan ‘proyek’ yang dikendalikan d a n d i ke l o l a o l e h y ay a s a n R i a Pembangunan. Awal beroperasi sejak 15 Agustus 1970. Semenjak runtuhnya rezim orde baru, pengelolaan taman ria diambil alih oleh PT Ariobimo Laguna Perkasa (ALP). Kemudian pada tahun 2008 Lippo Group melalui anak perusahaannya PT Lippo Karawaci Tbk, melakukan akuisisi dengan nilai

62

l PARLEMENTARIA z


akuisisi sebesar Rp 300 Miliar, dengan skema BOT (build, operate, transfer) selama 30 tahun kedepan. PT. Lippo Karawaci berencana membangun pusat perbelanjaan di eks TRS ini. Setelah memegang surat ijin Konstruksi Menyeluruh (IKM) dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta, PT. Lippo Karawaci memulai proyek pembangunan pusat perbelanjaan atau mall.

Namun pada 27 Juli 2010, Pemprov DKI Jakarta membekukan ijin tersebut. Surat keputusan pembekuan diterbitkan karena adanya keberatan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) sebagaimana keputusan dalam rapat kerja Menteri Sekretaris Negara (Sudi Silalahi waktu itu) dan Komisi II DPR. Alhasil PT Lippo Karawaci pun tidak bisa melanjutkan proyek pembangunan sebagaimana izin yang telah dikeluarkan. Atas hal ini, PT Ariobimo Laguna Perkasa sebagai pemegang ijin pengelolaan TRS pun menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada 18 Januari 2011, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh permohonan PT ALP dan membatalkan Surat Keputusan Pemprov DKI Jakarta yang membekukan Surat Keputusan Kepala Dinas P2B DKI Jakarta. Tidak terima dengan keputusan PTUN tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada 12 September 2011 bergeming dan menguatkan putusan PTUN Jakarta. Tak habis akal, Pemprov DKI Jakarta pun mengambil jalur terakhir yaitu permohonan kasasi. Sebagaimana diketahui, PT ALP

belum lama ini memenangkan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, mereka berhak melanjutkan proyek pembangunan pusat perbelanjaan yang letaknya satu lokasi dengan kawasan parlemen ini. Mengacu pada putusan MA tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersilakan pengembang melakukan pembangunan di eks Ta m a n R i a S e n a y a n . N a m u n , pengembang diimbau mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah. Pengembang harus


l

63

SOROTAN memperhatikan ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien luas bangunan, dan tinggi bangunan. KDB merupakan total maksimal luas lantai dasar bangunan dibandingkan dengan luas tanah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana detail wilayah. Dalam peta rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030, Taman Ria Senayan yang menempati Subzona K4 dan area 57298.637345 berada di zona perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan KDB rendah. Di dekatnya terdapat Subzona B1 yang merupakan zona terbuka biru. Menyusul mulai adanya aktivitas alat-alat berat yang tengah bekerja di kawasan TRS sejak Oktober 2015 lalu, medio Januari ini Parlementaria mendatangi Anggota Komisi II DPR RI Lukman Edy yang merupakan salah satu saksi pada DPR RI periode 2009-2014. “Kami termasuk yang terkagetkaget dengan adanya aktivitas pembangunan di kawasan Ta m a n R i a k e t i k a bersiapFoto: Dok Parle

siap untuk merencanakan kawasan senayan ini menjadi kawasan terpadu atau kawasan parlemen, tiba-tiba ada aktivitas pembangunan di Taman Ria,” kata Lukman. Padahal sebagaimana kita ketahui, lanjutnya, Taman Ria adalah kawasan yang disiapkan untuk kawasan parlemen. “Dan DPR, MPR, dan DPD sudah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Setneg berkaitan dengan pengalihan status lahan termasuk peruntukanperuntukan, misalnya kantor Menpora dan Kantor Menteri Kehutanan sudah sepakat untuk pindah. Kantor Menpora akan dijadikan Kantor DPD, dan Kantor Menteri Kehutanan untuk MPR,” papar politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini. Dijelaskan Lukman, bahwa ide dasarnya kawasan parlemen ini adalah sebagai landmarknya demokrasi Indonesia, sehingga bisa menjadi kawasan yang mempunyai nuansa pendidikan agar orang tahu dan belajar bagaimana demokrasi di Indonesia ini ditegakkan, disamping juga fasilitasfasilitas yang lainnya. Sama seperti beberapa negara lain di dunia, dimana kawasan parlemennya dibuat dalam satu kawasan tertentu. Ia menyatakan, ada ketidaksinkronan antara rencana yang sudah dibuat dengan kebijakan

Anggota Komisi II DPR Lukman Edy

64

l PARLEMENTARIA z


Pemprov DKI. “Saya kira ini harus diantisipasi cepat oleh tiga lembaga negara ini, kalau sampai nanti aktivitas terus berjalan di kawasan Taman Ria, ini akan mengganggu perencanaan secara menyeluruh tentang kawasan parlemen,” terang Lukman. Lukman menyampaikan rasa herannya kepada Parlementaria. “Kok tiba-tiba di komplek parlemen ini ada kawasan yang dimiliki swasta. Dari sisi sejarahnya juga darimana swasta memiliki kepemilikan di situ. Semua kawasan di Senayan merupakan milik negara. Kapan negara menjualnya, kan tidak pernah? Oleh karena itu hal ini perlu diluruskan kembali,” ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Riau II ini. Ketika Pemprov DKI Jakarta kalah di tingkat kasasi MA, jelas Lukman, Dewan minta Pemprov DKI Jakarta untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dengan mencari buktibukti baru. “Jangan lantas Pemprov DKI diam saja atas Keputusan MA di tingkat kasasi. Saya kira Pemprov DKI harus mengajukan PK,” tukasnya. “Hanya kami curiga, Pemprov DKI ini tidak mengajukan PK tapi mengeluarkan IMB. Artinya jika IMB sudah keluar pengembang Taman Ria sudah mengantongi IMB. Ada apa sebenarnya Pemprov DKI ini,” Lukman bertanya-tanya.

Foto: Eno

menutup pintu untuk menghibahkan kepada Pemprov DKI. Karena harus seijin DPR, dan DPR sampai saat ini berpandangan bahwa asset Taman Ria ini adalah asset negara. “Mungkin Pemprov DKI ingin menata kawasan ini untuk menata persiapan ASEAN Games, menjadi komplek mall dimana di situ juga ada venus-venus untuk ASEAN Games,” imbuhnya. Terkait status tanah Taman Ria, menurut Lukman, Setneg dan Pemprov DKI Jakarta harus duduk bersama. Setelah jelas status tanahnya, baru dapat ditentukan siapa yang berperkara

dengan pihak swasta. Apakah Pemprov DKI Jakarta atau Setneg. “Selama ini DPR diam, karena menganggap masalah kawasan ini sudah selesai. Yang sampai saat ini masih diperkarakan DPR adalah kawasan Kemayoran, kawasan Senayan tapi bukan Taman Ria,” info Lukman. “Bagi DPR, kawasan Taman Ria sudah clear. Ketika pertemuan dengan Setneg semuanya ini akan dijadikan kawasan parlemen. Jadi tidak ada pengusahaan dalam kawasan blok ini untuk dikerjasamakan dengan swasta,” pungkasnya. (sc)

Foto: Eno

Dalam kesempatan ini Lukman menginformasikan, Komisi II DPR RI dan pemerintah (Menteri Sekretaris Negara) sudah sepakat bahwa seluruh assetasset negara tidak boleh dihibahkan tanpa seijin DPR. Jika dalam hal ini Sekretariat Negara (Setneg) melakukan pengusahaan terhadap suatu kawasan yang merupakan asset Setneg atau asset negara harus seijin DPR. “Kita harus perjelas masalah ini, apakah kawasan Taman Ria ini masih berstatus asset Setneg atau sudah dihibahkan ke Pemprov DKI,” tegasnya. Jika merupakan aset Setneg atau aset negara, kata Lukman, DPR


l

65 65

LIPUTAN KHUSUS

Foto: Dok BKSAP DPR

Penandatanganan Joint Communique

APPF CANADA:

27 RESOLUSI, 7 USULAN DPR

P

ertemuan tahunan APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) ke-24 di Vancouver, Kanada, resmi ditutup pada tanggal 20 Januari 2016 waktu setempat. Senyum sumringah menghiasi wajah delegasi saat berfoto bersama setelah penandatangan joint communiqué. Meski tersirat kelelahan setelah bekerja maraton di drafting committee dan berbagai working group dalam suhu menggigit di pertengahan musim dingin. Dalam pertemuan kali ini APPF mengesahkan 27 resolusi. Jumlah

66

l PARLEMENTARIA z

terbanyak sejak forum kerjasama parlemen kawasan Asia Pasifik ini dibentuk pada tahun 1993. Resolusi meliputi berbagai aspek kepentingan bersama negara-negara anggota yang tersebar sepanjang Pacific Rim sampai Latin Amerika. Isu-isu sosial dan kerjasama kawasan di bawah payung SDGs mendapat porsi yang signifikan. Selain itu, mitigasi bencana juga menjadi salah satu fokus. Setelah melalui dinamika pembahasan, tujuh rancangan resolusi yang diajukan DPR diterima oleh Forum. Selain itu, DPR juga menjadi


co-sponsor dua resolusi tambahan yaitu keterwakilan perempuan dalam politik dan pemberantasan terorisme. Dari ketujuh usulan Indonesia, rancangan resolusi mengenai kejahatan transnasional dan pekerja migran menjadi catatan tersendiri. Poin-poin untuk mendorong praktek Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing sebagai bentuk kejahatan transnasional dapat diterima oleh Forum setelah melalui perdebatan baik di drafting committee maupun working group. Hanafi Rais yang mewakili pembahasan menyampaikan tantangan untuk

Foto: Dok BKSAP DPR

Bilateral Meeting antara Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dengan Ketua Parlemen Kanada HE Geoff Regan mencapai konsensus terletak pada perbedaan perspektif mengenai IUU Fishing, terutama dari negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Wa k i l K e t u a B K S A P, Te g u h Juwarno, yang mewakili pembahasan

rancangan resolusi pekerja migran mengakui pembahasan berjalan lebih lancar. Berbeda dengan tahun lalu saat dirinya mewakili pembahasan resolusi yang sama di Quito, Ekuador. Saat itu delegasi Malaysia dan

Australia menentang keras usulan Indonesia. Setelah melalui working group, usulan tersebut kemudian tidak mencapai konsensus di drafting committee. Dengan diadopsinya usulan Indonesia maka ini merupakan


l

67

LIPUTAN KHUSUS kali pertama APPF mengeluarkan resolusi mengenai pekerja migran yang secara komprehensif mencakup aspek perlindungan dari perdagangan manusia maupun jaminan sosial. APPF merupakan forum kerja sama antar parlemen yang dibentuk pada tahun 1993 di Tokyo, Jepang. Saat ini APPF terdiri dari 27 negara anggota di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai forum parlemen regional, APPF merupakan mekanisme dialog untuk isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di kawasan dan turut mendukung hubungan luar negeri antar negaranegara Asia-Pasifik melalui diplomasi parlemen. JOINT COMMUNIQUE Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang menjadi ketua delegasi mewakili Indonesia dalam penandatanganan joint communique yang memuat highlight dari pembahasanpembahasan selama pertemuan. Sesi politik dan keamanan menekankan pada penguatan sistem demokrasi yang inklusif, pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional, serta perdamaian di semenanjung Korea. Sesi ekonomi dan perdagangan menekankan pada pening katan konektif itas dan level investasi diantara negara-negara anggota APPF, serta keterwakilan usaha mikro, kecil dan menengah di dalam rantai nilai global. Selanjutnya, sesi kerjasama regional menekankan pada kerja sama dalam kerangka SDGS antara lain menitikberatkan pada kerja sama dalam bidang pendidikan, kepemudaan, perlindungan ekosistem laut, dan manajemen risiko ketahanan bencana. Pa r t i s i p a s i d e l e g a s i DP R R I mewarnai joint communique tersebut. Secara khusus, joint communique memuat apresiasi terhadap peran Indonesia, khususnya Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf sebagai inisiator agenda pertemuan parlemen perempuan. Indonesia berhasil mewujudkan inisiatif tersebut tahun ini di Vancouver dan menjadi co-

68

l PARLEMENTARIA z

JOINT COMMUNIQUE PADA PERTEMUAN APPF KE-24 DI VANCOUVER, KANADA SESI POLITIK DAN KEAMANAN - Penguatan sistem demokrasi yang inklusif, pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional, serta perdamaian di semenanjung Korea. SESI EKONOMI DAN PERDAGANGAN - Peningkatan konektifitas dan level investasi diantara negara-negara anggota APPF, serta keterwakilan usaha mikro, kecil dan menengah di dalam rantai nilai global. SESI KERJASAMA REGIONAL - Kerja sama dalam kerangka SDGS antara lain menitikberatkan pada kerja sama dalam bidang pendidikan, kepemudaan, perlindungan ekosistem laut, dan manajemen risiko ketahanan bencana.

host bersama parlemen Kanada. Naskah lengkap joint communique dapat diakses secara online melalui https://conferencesparl. c a / A P P F 2 4 F P A P/ d o c u m e n t s / jointcommunique/20160120_APPF_ JointCommunique. Pertemuan juga berhasil menetapkan Parlemen Fiji sebagai tuan rumah tahun depan. Disela pelaksanaan sidang Delegasi DP R m e l u a n g k a n wa k t u u nt u k melangsungkan pertemuan bilateral dengan delegasi dari negara lain. Pertemuan bilateral dimaksudkan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan mitra parlemen di negaranegara anggota APPF. Di hari pertama pertemuan APPF, delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf melakukan pertemuan bilateral dengan parlemen Kanada sebagai tuan rumah. Selain untuk memberikan apresiasi atas sambutan hangat Kanada juga untuk menyampaikan bela sungkawa atas warga negara Kanada yang menjadi salah satu korban bom Sarinah. Indonesia menegaskan kembali komitmen kerja sama dengan Kanada untuk keamanan bersama di Asia Pasifik di bawah payung APPF. Pertemuan bilateral tersebut difasilitasi oleh KBRI Ottawa dan


K JRI Vancouver. Dalam berbagai kesempatan pertemuan, Duta Besar RI untuk Kanada, Teuku Faizasyah, mendampingi delegasi DPR RI. Diakui Teuku bahwa pertemuan bilateral yang dilakukan parlemen memberikan dukungan tersendiri bagi hubungan bilateral antara pemerintah. “Kehadiran DPR RI pada sidang tahunan APPF ke-24 serta pertemuan bilateral dengan parlemen Kanada merupakan dorongan luar biasa bagi penguatan hubungan bilateral Indonesia-Kanada,” tutur Duta Besar Teuku Faizasyah. Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen Tiongkok, Jepang dan Fiji. Peningkatan kerja sama pemberantasan korupsi dalam kerang ka Global Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) juga mengemuka dalam pertemuan tersebut. “Ketua Delegasi Indonesia, Bapak Fadli Zon menyampaikan komitmen DPR RI untuk pemberantasan korupsi. Dan dalam kapasitas sebagai chair GOPAC juga disampaikan ajakan untuk bergabung dalam organisasi anggota parlemen antikorupsi tersebut,” kata anggota delegasi Indonesia, Andika Pandu Puragabaya yang hadir dalam pertemuan bilateral tersebut. (iky/BKSAP)

Foto: Dok BKSAP DPR

Perwakilan negara Asia Pasifik dalam pertemuan pertama parlemen perempuan di Vancouver

DPR Gagas Pertemuan Pertama Parlemen Perempuan APPF

P

ertemuan tahunan ke-24 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) tahun ini di Vancouver, Kanada mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya APPF menggelar pertemuan khusus anggota parlemen perempuan negara-negara anggota APPF. Lebih dari 30 anggota parlemen perempuan dari 21 negara anggota dan observer hadir dalam pertemuan tersebut. Indonesia memegang peran penting dalam mencetak sejarah baru APPF. Nurhayati Ali Assegaf, Ketua BKSAP DPR RI, merupakan penggagas inisiatif tersebut tahun lalu pada pertemuan Komite Eksekutif APPF di Quito. Gagasan tersebut disambut baik oleh Kanada yang menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya. Sehari sebelum pertemuan, Nurhayati Ali Assegaf mengadakan preparatory meeting dengan tuan rumah untuk melakukan finalisasi dan membahas konsep rekomendasi yang akan diajukan ke Komite Eksekutif untuk disahkan pada rapat paripurna APPF. Agenda preparatory ini melengkapi komunikasi panjang selama tiga bulan lebih antara BKSAP DPR RI dan Parlemen Kanada membicarakan persiapan sidang. Nurhayati Ali Assegaf memimpin sidang bersama-sama dengan Senator Mobina Jaffer dari negara bagian British Columbia, Minggu (17/1/16). Pada saat memimpin sidang, Nurhayati menyampaikan usulan untuk membuat pertemuan ini menjadi badan permanen APPF. “Saya memiliki keprihatinan mendalam karena setelah lebih dari 20 tahun berdiri, komposisi APPF masih belum mampu menunjukkan keterwakilan gender. Baik dalam komposisi delegasi maupun di Komite Eksekutif. Dengan demikian, maka isu-isu

keterwakilan perempuan dapat lebih mewarnai program kerja dan hasil-hasil APPF,” ujar dia. Berbagai isu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut menyangkut peran perempuan dalam kehidupan politik dan pengambil keputusan serta kepemimpinan dalam kepemimpinan perempuan dalam mitigasi bencana. Delegasi DPR RI yang hadir dalam kesempatan tersebut, Irine Yusiana Roba Putri, menyampaikan peran perempuan selayaknya tidak diukur melalui keterwakilan dalam angka. Kuota 30 persen perempuan di Parlemen hanya langkah awal. Tetapi yang lebih signifikan adalah merefleksikan keterwakilan melalui kualitas UU dan anggaran sensitif gender. Mengenai kepemimpinan perempuan dalam mitigasi bencana, delegasi DPR RI, Dwi Aroem Hadiatie menyampaikan bahwa peran perempuan tidak hanya dalam lima tahap mitigasi bencana saja. Dengan program peningkatan kapasitas yang sesuai, peran domestik dalam mengatur rumah tangga dapat diberdayakan untuk pencegahan bencana. Indonesia mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi dari APPF. Apresiasi tersebut dituangkan dalam joint communique. Ini menjadi capaian tersendiri mengingat hal tersebut jarang terjadi di forum ini. Pertemuan ditutup dengan rekomendasi untuk menjadikan Women Parliamentarian Meeting ini sebagai agenda tahunan APPF. Fiji sebagai tuan rumah selanjutnya telah menyampaikan komitmen untuk menggelar pertemuan ini dengan perubahan rule of procedure untuk mengakomodasi keterwakilan perempuan di Komite Eksekutif sebagai salah satu agenda. (iky/BKSAP)


l

69

SELEBRITI

Maudy Ayunda

Terinspirasi Problem Sosial

A

pa jadinya jika kemacetan ibukota menjadi kegelisahan seorang artis remaja? Karya, begitulah Maudy Ayunda menjawab. “Saat aku sedang magang, pulang kantor macet, hectic, enggak sadar aku melamun. Dalam lamunanku itu muncul ide untuk menuangkan pengalamanku ini ke dalam sebuah lirik lagu. Hingga lahirlah lagu berjudul Jakarta Ramai,” ujar Maudy mengungkapkan alasannya tadi. Ya, berbeda dengan kebanyakan remaja yang menggemari lagu berlirik cinta, artis remaja pemilik nama lengkap Ayunda Faza Maudya ini malah lebih memilih permasalahan sosial menjadi inspirasinya dalam membuat lagu. Salah satunya kemacetan Jakarta. Sejatinya, single terbaru gadis kelahiran 19 Desember 1994 ini menjadi sebuah kritik sosial akan kondisi ibukota yang tak pernah luput dari kemacetan. Bahkan bukan tidak mungkin ini menjadi sentilan bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi yang ada, baik kondisi jalan maupun kondisi transportasi massa yang ada di ibukota. Meski beg itu, penyanyi yang terkenal lewat tembang Perahu Kertas ini enggan mengakui karyanya itu sebagai sebuah kritik sosial. Ia malah lebih memilih apa yang dihasilkannya i t u s e b a g a i s e b u a h c a ra u nt u k menemani sebagian besar warga ibukota yang berada di tengah-tengah kemacetan. “Bukan kritik sih, tapi hanya untuk menemani warga Jakarta yang sedang

70

l PARLEMENTARIA z


Foto-foto: Oji

Aksi Maudy Ayunda saat launching album barunya berada di tengah-tengah kemacetan, karena aku pernah mengalami hal itu, di tengah keramaian tapi aku merasa sepi. Nah, karena itulah aku tidak ingin orang lain juga merasa sepi seperti aku, maka jadilah lagu ini untuk menemani teman-teman yang sedang berada di dalam kemacetan,”paparnya. Memang tidak mudah memperbaiki kondisi yang ada tambah Maudy. Dengan jumlah kendaraan yang terus menerus bertambah, kemungkinan kemacetan akan selalu ada di beberapa sudut Jakarta. Olehkarena itu menurutnya, perlu kesadaran semua pihak untuk mampu bersikap

disiplin dan tertib, sehingga tidak memperparah kondisi yang ada. Terlepas dari tema yang diangkat dalam single teranyarnya ini, namun hal ini seolah menjadi sebuah pembuktian diri putri dari Didit Jasmedi R Irawan dan Muren Jasmedi sebagai artis multi talenta. Ia tidak hanya jago berakting di depan kamera, serta bernyanyi, namun Maudy juga jago dalam menciptakan lagu dan bermain musik. Maklum, debut gadis berg ig i kelinci ini diawali pada tahun 2006 dimana ia didapuk peran sebagai Rena yang merupakan tokoh utama dalam film layar lebar bertajuk Untuk Rena ini. Tidak berhenti sampai disitu, ia pun sempat membintangi film Sang Pemimpi yang merupakan film yang diangkat dari salah satu novel tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di film itu Rena berperan sebagai gadis melayu, Zakiah Nurmala yang tak lain adalah kekasih tokoh utama film tersebut, Arai. Berturut-turut Maudy pun membintangi sejumlah judul film seperti rumah tanpa jendela, tendangan dari langit, malaikat tanpa sayap, dan Perahu Kertas. Dalam film terakhirnya itu ia tidak hanya diminta untuk berakting, namun Maudy juga diminta untuk menyanyikan soundtrack f ilm yang memiliki judul yang sama dengan filmnya,

Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Karya terbaru Maudy ini agaknya dapat menjadi obat pelipur rindu para penggemarnya. Sejak beberapa tahun terakhir, Maudy memilih hijrah ke Kota London, Inggris untuk melanjutkan kuliahnya. Meski sibuk berkutat dengan pelajaran, namun jiwa seninya tak jua membuat dirinya diam dari kegiatan seninya. Bahkan ia harus bolak-balik Jakarta-London untuk menggarap single Jakarta ramai ini. ”Pembuatannya si sebenarnya simpel tapi putus-putus karena diselingi kuliah, kumpulin refrain, kumpulin full kata-katanya, terus recording dengan prosesnya, kadang malah harus email-emailan segala. It’s difficult,”akunya. Begitupun dalam proses pembuatan video klipnya. Ia memilih menggunakan transportasi umum ala ibukota, Trans Jakarta dan commuter line sebagai background video klipnya. Bahkan konon, ia pernah dilarang syuting dengan petugas busway. Namun ia menyiasati dengan membawa kamera kecil, dan akhirnya usahanya tidak sia-sia. Ia mampu memberikan gambaran real kondisi busway yang sarat akan penumpang. “Aku naik kereta dari stasiun kota, terus pindah ke pasar untuk mendapat suasana keramaian. Inilah tantangannya,” pungkasnya sambil berharap single terbarunya ini bisa diterima dengan baik bagi para pecinta musik tanah air dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. (Ayu)


l

71

Foto: Dok Parle

PERNIK

IRTAMA OPTIMALKAN PENGAWASAN KINERJA SETJEN

S

ekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan reorganisasi, salah satunya dengan membentuk Inspektorat Utama. Hal ini merupakan Amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Inspektorat Utama Sekretariat jenderal DPR RI dipimpin oleh

72

l PARLEMENTARIA z

Inspektur Utama, merupakan unsur dan melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Satya Nugraha yang diamanatkan negara sebagai Inspektur Utama, mengatakan keberadaan Inspektorat Utama untuk lebih mengoptimalkan


pelaksanaan pengawasan kinerja Sekretariat Jenderal, dalam pengelolaan keuangan negera dan capaian kinerja. “Inpektorat utama ini adalah merupakan organisasi baru setingkat eselon I yang melaksanakan tugas pengawasan internal. Hal ini untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan kinerja Sekretariat

Jenderal dalam rangka pengelolaan keuangan negera maupun dalam rangka cpaian kinerjanya,” kata Satya Nugraha. Fungsi Irspektur Utama adalah perumusan dan evaluasi Renstra Irtama, koordinasi dan pembinaan tugas unit di lingkungan Irtama, perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekjen dan/ atau Pimpinan DPR RI, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan administrasi Irtama. Selain itu, juga Inspektorat akan melakukan pengawasan lainnya. Pengawasan lain itu itu dapat dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan negara maupun melakukan kinerja di Setjen dan Badan Keahlian. Menurutnya, Irtama berperan sebagai konsultan dalam pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar. Ada pergeseran paradigma fungsi dalam pengawasannya, tidak lagi mencari kesalahan tetapi lebih kepada memberikan peringatan dini terhadap sistem pengelolaan keuangan negara. “Jadi sudah memberikan sinyal bahwa pada pengelolaan keuangan negara itu ada loh poten si terjadinya penyimpangan,” ungkapnya. Prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, menurutnya harus dikelola dengan efektif, efisien, ekonimis dan akuntabel. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa tugasnya juga menjamin kualitas disetiap unit-unit kerja, dengan diberi nilai kualitasnya. Oleh karena itu, perlu dan akan terus membangun sistem akuntabilitas pemerintah yang dimulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Maka

penting bagi meletakkan dasar-dasar kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan kinerja organisasi. Satya mengutarakan, yang harus dilaksanakan Irtama yaitu mempunyai perencanaan yang baik. Yang akan dilakukannya harus kuat karena ekspektasi dari keberadaan dari inspektorat ini besar.

Irtama berperan sebagai konsultan dalam pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar. Ada pergeseran paradigma fungsi dalam pengawasannya, tidak lagi mencari kesalahan tetapi lebih kepada memberikan peringatan dini terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, telah disusun organisasi yaitu internal audit carter, (piagam pengawasan internal). Ini adalah regulasi Peraturan Sekjen yang merupakan komitmen terhadap fungsi pengawasan internal. Piagam pengawasan internal mengatur hal-hal yang terkait dengan perencanaan fungsi pengawasan yang memungkinkan pengawas akan mengikuti standar penngawasan norma nasional dan internasional. “Membuka seluas-luasnya terhadap akses informasi dan data kepada pengawas internal, sehingga Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan internal, maka seluruh unit wajib membuka data dan informasi,”katanya. (as)

Foto: Jaka

Satya Nugraha


l

73

PARLEMEN DUNIA

Foto: en.wikipedia.org

Mengenal Kongres Amerika:

SEJARAH BIKAMERALISME AMERIKA SAMPAI LIBRARY OF CONGRES Tita adelia, Febriyanti A Tulustiana dan Ria Puspitasari – Peneliti pada Center for Election and Political Party FISIP UI-

A

PENDAHULUAN: AMERIKA DAN BIKAMERALISME merika Serikat merupakan sebuah Negara demokrasi yang menerapkan sistem bikameral pada cabang legislatifnya. Penerapan sistem bikameral ini, menjadikan parlemen Amerika Serikat -yang kerap disebut Kongres-, terbagi menjadi dua majelis, yaitu House of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai majelis rendah dan Senate (Senat) sebagai majelis tinggi. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Konstitusi Amerika Serikat, yang berbunyi: “All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of The United States, which shall consists of a Senate and House of Representatives” [Segenap kekuasaan legislatif diberikan kepada Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat] Berdasarkan ayat tersebut terlihat bahwa konstitusi

74

l PARLEMENTARIA z


Amerika Serikat semenjak awal mengadopsi sistem bikameral. Melalui Constitutional Convention tahun 1787, dimana para pemimpin ke 13 negara bagian untuk merevisi artikel konfederasi (Articles of Confederation), sistem bikameral yang hingga kini diterapkan oleh Amerika Serikat tersebut disepakati. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin negara bagian yang lebih besar mengusulkan agar representasi di Parlemen disesuaikan dengan jumlah populasi masing-masing negara bagian. Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh para pemimpin dari negara bagian yang lebih kecil, yang relatif memiliki jumlah penduduk lebih sedikit. Para pemimpin negara bagian yang lebih kecil ini kemudian menuntut representasi yang sama rata bagi masing-masing negara bagian di Parlemen. Negosiasi di antara dua kubu tersebut terus berlajut, hingga pada akhirnya terbentuklah Connecticut Compromise, yang menandakan terbentuknya sistem bikameral pada parlemen Amerika Serikat yang kita kenal hingga saat ini.


Pidato Presiden di depan anggota Parlemen Amerika Serikat

Salah satu Founding Fathers Amerika Serikat, James Madison, melalui karya-karyanya yang tertuang dalam The Federalist, beranggapan bahwa sistem bikameral dapat melindungi rakyat Amerika Serikat dari tirani pemerintah. Dalam artikel Federalist 62, Madison menyebutkan bahwa sistem bikameral memberikan pengamanan ganda kepada rakyat Amerika Serikat, dengan diharuskannya persetujuan dari dua badan yang berbeda (House of Representative dan Senat), ketika terjadi perbutan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu, sistem bikameral yang diterapkan di Amerika Serikat, terutama dengan keberadaan Senat, menjadikan masyarakat minoritas (dalam hal ini merupakan masyarakat yang berasal dari negara bagian yang lebih sedikit jumlah penduduknya) tetap dapat terwakili aspirasinya. Hal ini tentu sesuai dengan Amerika Serikat yang merupakan negara yang berbentuk federal, dengan negara bagian yang memiliki keunikan dan jumlah penduduk yang berbeda. HOUSE OF REPRESENTATIVE House of Representative atau Majelis Rendah merupakan

perwakilan dari negara bagian di Amerika Serikat yang bersifat proporsional. Konstitusi AS menentukan bahwa jumlah penduduk dan luas wilayah memengaruhi jumlah Anggota Dewan yang mewakili dan menjamin setiap distrik paling tidak memiliki satu perwakilan untuk DPR. Total jumlah Anggota Dewan AS adalah 435 orang, jumlah tersebut ditetapkan oleh Undang-Undang Pembagian (Apportionment Act) tahun 1911. Masing-masing anggota Dewan menjabat selama dua tahun dan dapat dipilih kembali tanpa batasan jumlah periode terpilih. Untuk menjadi Anggota Dewan, di dalam konstitusi AS tertulis bahwa syarat seorang anggota Dewan adalah berusia minimal 25 tahun, sudah menjadi warganegara AS selama minimal 7 tahun, dan berdomisili di wilayah negara AS. Terdapat beberapa kewenangan khusus yang dimiliki Anggota Dewan, diantaranya adalah kewenangan untuk mengusulkan impeachment. Contoh yang sering dikemukakan dalam pembelajaran mengenai kewenangan impeachment Dewan adalah ketika seandainya Richard Nixon tidak mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden terkait dengan kasus Watergate, maka Dewan dapat mengusulkan


l

75

PARLEMEN DUNIA untuk mengajukan impeachment yang kemudian usul tersebut akan dilanjutkan ke Senat. Kewenangan selanjutnya adalah kewenangan untuk memilih Presiden ketika hasil pemilihan umum menunjukkan sama unggul atau seri. Kewenangan ketiga adalah kewenangan untuk mengajukan undangundang baik yang spesifik terkait penghasilan dan pajak, maupun yang tidak terkait hal tersebut. Undang-undang dan hukum yang terkait dengan penghasilan pajak biasanya merupakan isu yang berkaitan erat dengan konstituen mereka, hanya Dewan yang memiliki kewenangan penuh atas rancangan undangundang perpajakan. Sedangkan untuk undang-undang di luar tema penghasilan dan perpajakan, Dewan membagi kewenangannya dengan Senat. Sehingga kewenangan Dewan selanjutnya adalah kewenangan untuk berpartisipasi dalam joint committees bersama dengan Anggota Senat. House of Representative terbagi atas beberapa bagian yang memiliki peran masing-masing. Posisi Pimpinan Dewan yang disebut dengan Speaker of The House biasanya diberikan kepada pemimpin senior partai mayoritas yang dipilih oleh anggota partainya. Selain itu, ada juga komisi tempat dimana masing-masing anggota dewan bekerja. Terdapat

21 Komisi yang bersifat tetap diantaranya adalah keuangan, energi, agrikultur, transportasi dan infrastruktur, luar negeri, intelijen, dan lain-lain. Sedangkan Komisi Khusus (special committees) bersifat tidak tetap dan dibentuk untuk menghadapi isu-isu kontemporer. SENAT Senat atau Majelis Tinggi merupakan perwakilan dari negara bagian di Amerika Serikat. Total jumlah Anggota Senat adalah 100 orang dimana masing-masing negara bagian memiliki 2 wakil yang menjabat sebagai Senator. Konstitusi AS menentukan jumlah penduduk dan luas wilayah tidak mempengaruhi jumlah anggota Senat yang mewakili, masing-masing Negara bagian hanya memiliki 2 anggota senat yang dipilih secara Langsung melalui Pemilihan umum dengan masa Jabatan selama 6 tahun. Setiap Anggota Senat (Senator) setidaknya akan menduduki satu kedudukan yang sama selama dua tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 konstitusi AS yang membagi Senat menjadi tiga kelompok dimana setiap dua tahun, salah satu dari tiga kelompok (sepertiga dari Senat) maju untuk dipilih kembali. Untuk menjadi Senator, di dalam Konstitusi AS tertulis setidaknya harus berusia 30 tahun,

Foto: world.time.com

Rapat anggota Parlemen Amerika Serikat

76

l PARLEMENTARIA z


sudah menjadi warga negara Amerika sedikitnya 9 tahun dan berdomisili di negara bagian yang memilih mereka. Pada mulanya Senator dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat masing–masing negara bagian, namun setelah Amandemen ke XVII Konstitusi AS yang dilakukan pada tahun 1912 mekanisme tersebut berubah yakni Senator dipilih langsung oleh rakyat masing-masing negara Bagian. Konstitusi di AS secara langsung menunjuk wakil presiden sebagai ketua Senat. Namun demikian, Ketua Senat tidak memiliki hak untuk memilih dan hak memberikan suara, kecuali jika terjadi hasil seri dalam pemungutan suara. Terkait dengan Tugas dan Wewenang Senat, berdasarkan Konstitusi, senat memiliki kewenangan untuk menolak setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh House of Representative dan dapat mengajukan amandemen terhadap rancangan tersebut, disamping itu Senat memiliki kewenangan khusus untuk memastikan pengangkatan pejabat tinggi dan duta besar, memberikan pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian yang dibuat oleh presiden dan memiliki hak untuk menyelidiki segala dakwaan. Senat juga bertugas membantu presiden dalam membuat keputusan tentang isu–isu besar, seperti persetujuan untuk melaksanakan perang, keputusan tentang militer; seperti pengiriman pasukan dan kendaraan perang, kebijakan tentang keuangan, perdagangan Amerika Serikat dengan negara lain, membuat pengadilan federal sampai naturalisasi orang asing yang ingin menjadi penduduk Amerika Serikat. Senat juga memiliki kewenangan terkait dengan impeachment pejabat Negara dimana Senat memiliki hak untuk mengadili dan menetukan bersalah tidaknya pejabat yang bersangkutan.

think tank parlemen yang kini memiliki 900 pekerja, sebagian besar diantaranya adalah para ekspert non-partisan di bidang politik, hukum, dan bidang lainnya. Ide dibentuknya CRS didasari dengan kesadaran bahwa memerintah negara modern merupakan sebuah pekerjaan yang sangat kompleks, maka dari itu anggota parlemen terpilih membutuhkan informasi yang mendalam dan sahih untuk menghasilkan kebijakan yang bijaksana. Fungsi CRS adalah untuk membantu anggota parlemen dalam menganalisis hal-hal yang terkait dengan legislasi, memfasilitasi public hearing, dan konsultasi anggota parlemen terkait hal-hal parlementer. Menurut undang-undang, para ekspert di CRS berhak untuk meminta data seperti buku, rekaman, korespondensi, memo, dokumen, dari seluruh departemen atau badan yang ada di AS, jika dibutuhkan untuk keperluan analisis dan penelitian. Terkait dengan bidang ekonomi, melalui Congressional Budget and Impoundment Control Act tahun 1974, dibentuk Congressional Budget Office untuk menyediakan data-data ekonomi yang dapat mendukung kinerja parlemen mengestimasi dan menentukan undang-undang yang terkait dengan keuangan dan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi parlemen AS dijalankan secara serius, segala pertimbangan dan keputusan merupakan hasil kajian mendalam para ekspert di bidangnya.

MENGENAL SUPPORTING SYSTEM KONGRES AMERIKA Untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan maksimal, Parlemen AS memiliki beberapa support services yang dapat dijadikan sebagai role model bagi negara-negara yang berada dalam tahap demokratisasi. Dukungan kinerja parlemen ditopang oleh adanya Library of Congress yang memiliki misi untuk melayani anggota parlemen beserta staff dan juga masyarakat AS secara keseluruhan. Library of Congress memiliki hampir 150 juta koleksi termasuk buku, film, peta, foto, manuskrip, musik, dan materi yang terdiri dari 470 bahasa. Perpustakaan ini merupakan simbol demokrasi AS dan wujud kepercayaan AS dalam kekuatan ilmu pengetahuan. Thomas Jefferson, salah satu pembentuk Library of Congress percaya bahwa hanya intelektualitas yang dapat membentuk masyarakat demokratik yang bebas dan cerdas. Misi utama Library of Congress dalam menjadi pusat penelitian dan informasi parlemen dijewantahkan melalui pembentukan Congressional Research Service (CRS) melalui Legislative Reorganization Act tahun 1946. CRS merupakan


Gedung Parlemen Amerika Serikat


l

77

Foto: Mastur

POJOK PARLE

Tim Panja Persiapan Asia Games XVIII Komisi X DPR saat meninjau fasilitas Stadion Jakabaring

PROVINSI OLAH RAGA

R

agam budaya Indonesia telah membawa bangsa kita dikenal suka memberi julukan yang khas pada tempat atau peristiwa tertentu, termasuk kota-kota yang ada di tanah air. Seperti Bandung juga dikenal Paris Van Java, Magelang kota militer, Kediri karena dikenal tahunya, maka disebut kota tahu. Ada pula Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan, Yogyakarta mimilki julukan ganda, kota gudeg dan kota pelajar, Sidoarjo sebagai kota petis, lalu kota Mataram, Lombok dikenal sebagai kota seribu masjid dan masih banyak lagi julukan kota-kota di seantero Nusantara. Pada saat Tim Panja Persiapan Asian Games X VIII DPR dipimpin Ferdiansyah baru-

78

l PARLEMENTARIA z

baru ini mengunjungi Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelaskan secara detail mempersiapkan sarana dan prasarana menyambut pesta olah raga empat tahunan bangsa-bangsa di Benua Asia itu. Sebagian besar sudah siap karena sebagai tuan rumah Sea Games, Pesta Olah Raga negara-negara Islam dan even internasional lainnya, dan sebagian lagi dalam tahap pembangunan. Dari venues-venues olah raga, seperti aquatic, stadion atletik, tenis lapangan dan stadion Gelora Sriwijaya Gubernur menjamin sudah siap dan bertaraf internasional. Tak ketinggalan untuk menujang transportasi atlet tengah dibangun Light Rail Transit (LRT), siap mengangkut atlet ke sport city


serta penambahan pembangunan wisma atlet. Intinya Gubernur Alex Noerdin menjamin Palembang lebih siap dibanding Jakarta yang juga sebagai ko t a ke m b a r t u a n r u m a h AG XVIII. Bahkan dia menantang siap membangun sirkuit balap moto GP. Tak heran sejumlah anggota Komisi X terkesima atas penjelasan Gubernur Alex, sehingga mengusulkan Palembang atau Sumsel layak menjadi Provinsi olah raga. Anggota tim SY Anas Thahir mengusulkan Sumsel/Palembang layak diusulkan sebagai Provinsi olah raga Indonesia. Ini jelas akan m e n a m b a h k h a s a n a h b u d ay a Indonesia. Meski bermacam-macam budaya tetapi tetap satu bangsa. (mp)

TAK TAKUT PENJARA

K

ecenderungan yang terjadi sekarang orang Indonesia tidak takut dipenjara. Orang tidak lagi takut dipenjara, sebaliknya mereka takut miskin. Karena itu rumah tahanan atau lapas di daerahdaerah banyak yang kelebihan kapasitas. Sekarang tahanan sudah mencapai 300 ribu orang, akibatnya kapasitas lapas yang hanya 500 orang bisa dihuni 1.000 orang. Itulah yang mengemuka saat Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu (24/2) dengan MUI, Muhammadiyah dan Persekutuan G e re j a In d o n e s i a ( P G I ) g u n a menghimpun masukan bagi pembahasan RUU Inisiatif DPR tersebut . Adalah anggota Pansus Abdul Fikri (F-PKS) mempertanyakan

apakah sanksi pidana sudah tepat diterapkan dalam RUU Minol karena masyarakat Indonesia dinilai sudah kebal terhadap hukum. Selain itu, sudah banyak peraturan daerah yang mengatur pengendalian minuman beralkohol namun tidak berjalan efektif. “A p a b i l a s a n k s i p i d a n a dilaksanakan maka penjara bisa penuh dikarenakan orang Indonesia umumnya lebih takut miskin daripada takut penjara” tambah dia. Mengutip pendapat Bareskrim Po l r i , F i k r i m e m p e r t a ny a k a n bagaimana kalau sanksi dalam RUU Minol dikonversi dari hukuman penjara ke hukuman denda. Kehadiran UU ini juga disambut jajaran polri, sebab akan memiliki dasar lebih kuat. Selama ini adanya perda-perda di beberapa daerah tidak efektif. “Ibaratnya UU ini pisaunya polri, mereka sangat

mendukung,” ujarnya. Sikap yang sama disampaikan oleh Zainut Tauhid Sa’adi salah satu Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihaknya setuju apabila sanksi pidana dikonversikan menjadi sanksi denda berupa materi atau pekerjaan sosial karena rakyat kecil juga perlu dipertimbangkan apabila sanksi yang diberlakukan hanya berupa materi. Wakil Ketua Pansus Aryo PS Djojohadikusumo menyatakan di AS dari total 50 negara bagian ada 11 yang anggaran pendidikannya lebih kecil dibanding untuk lapas. Anggaran untuk penjara lebih besar dibanding untuk pendidikan. “Saya kira ini yang perlu kita hindari. Makanya sepakat dengan Kabareskrim Polri bahwa cenderung pelanggar UU Minol direhabilitasi,” pungkas tokoh muda Gerindra ini. (mp,ann)

RDPU Pansus Minol dengan MUI, Muhammadiyah dan Persekutuan Gereja Indonesia di DPR, Rabu (24/2).

Foto: Arief


l

79

Potensi wisata Indonesia sangat luar biasa. Karena itu Komisi X DPR

Recommend Documents