Paparan Rakor Pada Sosialisasi DAK Dikmen
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013 JENJANG Sekolah Menengah Pertama/Luar Biasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, April 2013 1
Sistematika Paparan A
Pengertian dan Dasar Hukum DAK
B
Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013
C
Peraturan Sekjen Kemdikbud Bidang Pendidikan Dasar
D
Prasarana Pendidikan (FISIK)
E
Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan (MUTU) 2
A Pengertian dan Dasar Hukum DAK
3
Pengertian DAK Pendidikan Dasar • DAK Bidang Pendidikan Dasar adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar. • Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN 4
Dasar Hukum
Dasar Hukum Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2013 dan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17809/A/LL/2013 tanggal 22 Maret 2013.
5
DASAR HUKUM DAK 2013 Permendikbud No. 12 Tahun 2013
Permenkeu No. 201/PMK.07/2012
Peraturan Sekjen Kemdikbud No. 17809/A/LL/2013 Tahun 2013
DAK
Perpres No. 54 Tahun 2010 Perpres No. 70 Tahun 2012 Perpres No. 84 Tahun 2012
Permendagri No. 20 Tahun 2009 Permendagri No. 59 Tahun 2010 Permendagri No. 37 Tahun 2012 Permendagri No. 16 Tahun 2013
B Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar TA 2013
7
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Dasar 2013 1. DAK Bidang Pendidikan Dasar dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 2. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta. 3. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Dasar per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 8
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Dasar 2013 (lanjutan) 4. Kegiatan DAK bidang pendidikan Dasar Jenjang SD/SDLB diarahkan untuk: a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang; b. pembangunan perpustakaan; c. pengadaan peralatan pendidikan. 1) peralatan pendidikan Matematika; 2) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); 3) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); 4) peralatan pendidikan Bahasa; 5) peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan/atau 6) peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan. 9
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan 2013...lanjutan 5. Kegiatan
DAK bidang pendidikan SMP/SMPLB diarahkan untuk:
Dasar
jenjang
a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII terpenuhi kebutuhan bukunya. b. rehabilitasi ruang beajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang; pembangunan ruang kelas baru; pembangunan perpustakaan; pembangunan ruang belajar lainnya. c. pengadaan peralatan pendidikan yang terdiri dari peralatan IPS , Matematika, peralatan laboratorium IPA, peralatan laboratorium Bahasa, dan peralatan olah raga 10
Target Yang akan dicapai Jenjang SD/SDLB adalah: 1. tercapainya kebutuhan ruang kelas yang layak; 2. tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan 3. tersedianya peralatan pendidikan yang memadai.
11
Target Yang akan dicapai Jenjang SMP/SMPLB adalah: 1. tersedianya buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII terpenuhi kebutuhan bukunya; 2. bertambahnya ruang belajar dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar; 3. bertambahnya ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan 4. bertambahnya sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan. 12
Pelaksanaan DAK Penggandaan dan distribusi Buku Teks Pelajaran sesuai kurikulum 2013 menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
13
Pelaksanaan DAK
.......... (lanjutan)
Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang untuk jenjang SD/SDLB, rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang untuk jenjang SMP/SMPLB, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, atau pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Pasal 3, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah 14
Pelaksanaan DAK
.......... (lanjutan)
Pengadaan peralatan pendidikan menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
15
Pelaksanaan DAK
.......... (lanjutan)
Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa bagi Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
16
Proporsi dari Peruntukkan DAK Bidang Pendidikan Dasar Jenjang SD/SDLB
Arah kegiatan: 1. Dialokasikan untuk menunjang program Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu dan merata. 2. Sasaran nya adalah SD/SDLB Negeri atau Swasta.
Rehab Ruang Kelas
RENTANG PROPORSI ALOKASI 35% - 65%
Peningkatan Mutu
Lingkup kegiatan: 1. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang; 2. Pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu pendidikan terdiri: a. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; b. pengadaan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan. 17
Arah kegiatan: 1. Dialokasikan untuk menunjang program Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu dan merata. 2. Sasaran nya adalah SMP/SMPLB Negeri atau Swasta.
Wajib terpenuhi
Proporsi dari Peruntukkan DAK Bidang Pendidikan Dasar Jenjang SMP/SMPLB Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII terpenuhi kebutuhan bukunya Prasarana Pendidikan (Fisik) RENTANG PROPORSI ALOKASI 35% - 65%
Peningkatan Mutu 18
KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK DAN PEMENUHANNYA A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang Pendidikan Dasar: administrasi kegiatan; penyiapan kegiatan fisik; penelitian; pelatihan; perjalanan dinas; dan izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah,pematangan tanah, konsultan, dan sebagainya. B. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping. 19
C Peraturan Sekjen Kemdikbud Bidang Pendidikan Dasar TA 2013
20
PEATURAN SEKJEN Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini disebut Juklak DAK Bidang Pendidikan Dasar dan digunakan sebagai pedoman bagi daerah. Pasal 2 Juklak DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini. Pasal 3 Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.21
PRINSIP PELAKSANAAN Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2013 meliputi: 1. efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
22
PRINSIP PELAKSANAAN ....... LANJUTAN 3. transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Dasar; 4. akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan; 5. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; 6. manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. 23
SKEMA ALOKASI DAK SMP PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN
DAK PEMBANGUNAN RBL
REHAB DAN PEMBANGUNAN RKB
DAK TAMBAHAN
BUKU TEKS
Peruntukkan DAK Bidang Pendidikan Dasar Jenjang SMP/SMPLB Lingkup kegiatan: a. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII terpenuhi kebutuhan bukunya b. Prasarana : Rehabilitasi ruang belajar, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Ruang Perpustakaan dan Ruang Belajar Lainnya beserta perabotnya; dan c. Sarana peningkatan mutu, meliputi pengadaan : 1) Peralatan Lab. IPS 2) Peralatan Matematika 3) Peralatan IPA 4) Peralatan Lab. Bahasa 5) Peralatan Olahraga 25
Peruntukkan DAK Bidang Pendidikan Dasar Jenjang SMP/SMPLB ...... LANJUTAN Apabila masih tersisa alokasi dana setelah penggandaan dan distribusi buku maka dapat digunakan untuk peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan rentang proporsi antara 35% sampai dengan 65% untuk mencapai 100% sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota: 1. Peningkatan prasarana pendidikan diprioritaskan untuk rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan minimal rusak sedang beserta perabotnya, pembangunan ruang RKB beserta perabotnya; 2. Bila butir 1) sudah terpenuhi maka sisa dana bisa digunakan untuk pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, dan pembangunan ruang belajar lain (RBL) yaitu ruang laboratorium IPA dan/atau ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya; dan 26
Peruntukkan DAK Bidang Pendidikan Dasar Jenjang SMP/SMPLB ...... LANJUTAN
3. Jumlah sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) tidak boleh lebih dari 65 % dan juga tidak boleh kurang dari 35 % dari proporsi sisa dana alokasi DAK SMP setelah dikurangi untuk pembiayaan buku. 4. Peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan alat pendidikan diprioritaskan untuk peralatan IPS dan peralatan matematika; 5. Bila seluruh sekolah telah memiliki peralatan IPS dan Matematika maka sisa dana dapat dipergunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium IPA, peralatan laboratorium Bahasa, dan peralatan olah raga. 6. Jumlahsebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) tidak boleh lebih dari 65 % dan juga tidak boleh kurang dari 35 % dari proporsi sisa dana alokasi DAK SMP setelah dikurangi untuk pembiayaan buku. 27
PROPORSI SASARAN DAK SMP REHAB DAN PEMBANGUNAN RKB • RUANG KELAS • RUANG BELAJAR
DAK + DAK TAMBAHAN
BUKU TEKS KLS 7
SISA
PEMBANGUNAN RBL • PERPUSTAKAAN • LAB. IPA • LAB. BAHASA
PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN • ALAT IPS • ALAT MATEMATIKA • ALAT LAB. IPA • ALAT LAB. BAHASA • ALAT OLAHRAGA
PROPORSI SASARAN DAK SMP REHAB SEDANG DAN PEMBANGUNAN RKB • RUANG KELAS • RUANG BELAJAR
SISA
PEMBANGUNAN RBL • PERPUSTAKAAN • LAB. IPA • LAB. BAHASA
PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN • ALAT IPS • ALAT MATEMATIKA • ALAT LAB. IPA • ALAT LAB. BAHASA • ALAT OLAHRAGA
PROPORSI GABUNGAN 1+2 MIN 35% MAKS 65%
PROPORSI MIN 35% MAKS 65%
TOTAL 1 + 2 + 3 = 100%
Alokasi biaya DAK Bidang Pendidikan Dasar Jenjang SMP/SMPLB No
Kegiatan/Komponen
Satuan
Alokasi Biaya
1
Rehabilitasi Ruang Belajar
Paket
Rp. 45.000.000,-
2
Ruang Kelas Baru
Ruang
Rp. 120.000.000,-*)
3
Ruang Perpustakaan
Ruang
Rp. 210.000.000,-*)
4
Ruang Laboratorium IPA
Ruang
Rp. 235.000.000,-*)
5
Ruang Laboratorium Bahasa
Ruang
Rp. 235.000.000,-*)
6
Peralatan Laboratorium IPA
Paket
Rp.
7
Peralatan Laboratorium Bahasa
Paket
Rp. 125.000.000,-
8
Peralatan IPS
Paket
Rp.
9.000.000,-
9
Peralatan Olah Raga
Paket
Rp.
20.000.000,-
10
Peralatan Matematika
Paket
Rp.
6.000.000,-
50.000.000,-
30
Alokasi biaya DAK Bidang Pendidikan Dasar Jenjang SMP/SMPLB ...... LANJUTAN *) Biaya satuan rata rata nasional untuk satu lantai dengan IKK = 1,0. Untuk pembangunan lebih dari satu lantai maka biaya satuan diatur sebagai berikut: 1. Jika belum ada sama sekali maka harga satuan yang dipakai adalah harga satuan pada tabel di atas ditambah 10% per ruang; 2. Jika sudah ada bangunan lantai dasar yang sudah siap untuk ditingkatkan menjadi dua lantai, maka harga satuan yang dipakai untuk pembanguan lantai kedua harga satuan pada tabel di atas; dan 3. Jika sudah ada bangunan lantai dasar tetapi belum siap untuk ditingkatkan untuk menjadi dua lantai, maka harga satuan yang dipakai untuk pembangunan lantai ke dua adalah harga satuan pada tabel di atas ditambah 20 % 31
Alokasi biaya DAK Bidang Pendidikan Dasar Jenjang SMP/SMPLB ...... LANJUTAN
Alokasi dana pengadaan peralatan pendidikan yang ditetapkan merupakan besaran patokan biaya tertinggi yang menjadi dasar acuan bagi pelaksana DAK Bidang Pendidikan Dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
32
PERENCANAAN TEKNIS Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Dasar melalui tahapan sebagai berikut: A. Direktorat Pembinaan SD dan Direktorat Pembinaan SMP, melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kab./Kota dan Provinsi; B. Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan pemetaan kondisi sarana dan prasarana sekolah; C. Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan seleksi terhadap sekolah calon penerima berdasarkan hasil pemetaan sarana dan prasarana sekolah; D. Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan verifikasi terhadap sekolah calon penerima; E. Dinas Pendidikan menetapkan sasaran persekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah; F. Kepala Daerah Kab./Kota menetapkan sekolah-sekolah penerima DAK melalui Surat Keputusan atas usulan dari Dinas Pendidikan. 33
KRITERIA SEKOLAH PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR
Kriteria Umum a. Diprioritaskan bagi sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain; b. Sekolah mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat; dan c. Bagi sekolah swasta memiliki status minimal terakreditasi.
34
KRITERIA SEKOLAH .......... JENJANG SMP/SMPLB (lanjutan) kriteria khusus
Rehabilitasi Ruang belajar: a. Sekolah mempunyai potensi berkembang mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kebakaran; b. Sekolah dibangun di atas lahan milik sendiri; dan c. Kondisi fisik ruang belajar dengan tingkat kerusakan > 30%. d. Besarnya alokasi untuk tiap-tiap sekolah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil pendataan. e. Jumlah paket yang diterima sekolah dihitung dengan cara: ∑ biaya rehabilitasi untuk seluruh ruang Jumlah Paket = --------------------------------------------------Alokasi biaya per paket 35
KRITERIA SEKOLAH .......... JENJANG SMP/SMPLB (lanjutan) kriteria khusus
Pembangunan Ruang Kelas Baru berikut perabotannya: a. Sekolah mempunyai potensi berkembang; b. Sekolah memiliki rasio kelas : siswa rata-rata , lebih besar dari 1:32; c. Memiliki lahan yang luasnya cukup untuk membangun ruang RKB dengan ukuran 9 m x 9 m; dan d. Bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas, dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai satu memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat yang tidak lebih dari 2 lantai. 36
KRITERIA SEKOLAH .......... JENJANG SMP/SMPLB (lanjutan) kriteria khusus
Pembangunan Ruang Perpustakaan berikut perabotnya: a. Belum memiliki ruang perpustakaan atau sudah memiliki ruang perpustakaan yang belum standar; b. Memiliki lahan sendiri yang cukup untuk membangun ruang perpustakaan; c. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. Pembangunan ruang perpustakaan yang dapat dilaksanakan adalah berukuran 9 m x 15 m; dan e. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang perpustakaan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai satu memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat yang tidak lebih dari 2 lantai. 37
KRITERIA SEKOLAH .......... JENJANG SMP/SMPLB (lanjutan) kriteria khusus Pembangunan Ruang Belajar Lainnya (RBL) berikut perabotnya. a. Belum memiliki ruang belajar lainnya yang sesuai dengan bantuan yang akan diberikan; b. Memiliki luas lahan yang cukup untuk membangun RBL, meliputi: 1) Ruang laboratorium IPA dengan ukuran minimal 10 m x 15 m. 2) Ruang laboratorium bahasa dengan ukuran minimal 10 m x 15 m c. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai satu telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat yang tidak lebih dari 2 lantai; dan d. Lahan milik sendiri dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 38
KRITERIA SEKOLAH .......... JENJANG SMP/SMPLB (lanjutan) kriteria khusus Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan: a. Alat Laboratorium IPA, yaitu diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah mempunyai Ruang Laboratorium IPA; b. Alat Laboratorium Bahasa, yaitu diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan tersebut, serta sekolah mempunyai ruang untuk digunakan sebagai Laboratorium Bahasa; c. Peralatan IPS, Peralatan Matematika dan Peralatan Olah Raga yaitu diperuntukkan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan. 39
Ketentuan Lain 1. Bagi daerah yang terkena dan/atau terjadi bencana alam pada tahun berkenaan, dana DAK Bidang Pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan sesuai kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.
40
Ketentuan Lain (….lanjutan) 3. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. b. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut
41
PETUNJUK PELAKSANAAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan di jabarkan dalam Spesifikasi Teknis dari masing-masing jenjang
42
D PRASARANA PENDIDIKAN (FISIK) Lampiran 3 Spesifikasi Teknis Peraturan Sekjen Kemdikbud Bidang Pendidikan Dasar TA 2013
43
PENENTUAN NILAI BANTUAN FORMULA PENENTUAN PAKET REHAB
N = ∑B U Keterangan : N = jumlah paket yang diterima sekolah B = taksiran jumlah biaya yang dibutuhkan untuk merehab ruang yg rusak U = satuan biaya per paket yaitu 45 juta
PENENTUAN NILAI BANTUAN CONTOH PENENTUAN PAKET REHAB
Kls 7A
Kls 7B
Sekolah X punya 2 ruang kelas yang rusak seperti gambar disamping. Langkah penentuan paket rehab sbb: 1. Tim Teknis Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan visitasi untuk identifikasi kerusakan dan menaksir/ estimasi biaya perbaikan 2 ruang tsb. 2. Misal hasil identifikasi dan estimasi tim teknis sbb: Kelas 7A rusak sedang, butuh biaya 46.92 juta Kelas 7B rusak berat, butuh biaya 56.85 juta Total estimasi biaya rehab 102.77 juta 3. N = 102.77 jt / 45 jt = 2.28 Besar paket rehab yang diterima sekolah antara 2-3 paket
Jumlah paket yang diterima ditentukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim teknis dapat menggunakan rentang bawah ataupun rentang atas. Jika terdapat kelebihan biaya rehab dapat dipergunakan untuk menambah sasaran ruang yang diperbaiki.
CARA ESTIMASI BIAYA REHAB JASA KONSULTAN
ESTIMASI BIAYA
TIM TEKNIS
SMK
HAL YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DALAM REHAB
YANG BOLEH 1. Digunakan untuk merehab ruang belajar baik itu ruang kelas, ruang perpustakaan, lab. IPA atau ruang belajar lainnya 2. Digunakan untuk merehab ruang yang tingkat kerusakan lebih besar dari 30% 3. Jika ada sisa dana rehab maka boleh digunakan untuk menambah sasaran diluar yg telah ditetapkan termasuk perbaikan perabot ruang kelas
YANG TIDAK BOLEH 1. Digunakan untuk merehab bukan ruang belajar seperti ruang guru, kantin, pagar atau halaman sekolah, landscaping 2. Digunakan untuk merehab ruang yang tingkat kerusakan dibawah 30% 3. Digunakan hanya untuk membuat dak beton saja
PENENTUAN NILAI BANTUAN FORMULA PENENTUAN BIAYA PEMBANGUNAN RKB/RBL
Ny = IKK x k x ∑a x Uy Keterangan : Ny = biaya pembanguan RKB/RBL yang diterima sekolah IKK = indeks kemahalan konstruksi ∑a = jumlah ruang yang akan dibangun K = koefisien bangunan Uy = satuan biaya pembangunan RKB/RBL
PENENTUAN NILAI BANTUAN Satuan Biaya RKB/RBL (Uy) No
Kegiatan
Satuan
Satuan Biaya
1
Pembangunan RKB
Ruang
120.000.000
2
Pembangunan R. Perpustakaan
Ruang
210.000.000
3
Pembangunan Lab. IPA
Ruang
235.000.000
4
Pembangunan Lab. Bahasa
Ruang
235.000.000
IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Merupakan koefisien yang dikeluarkan oleh BPS untuk konstruksi setiap daerah dari rentang 0.81 – 3.62. ( setiap kab/kota memiliki indeks yang berbeda-beda berdasar parameter yg ditetapkan oleh BPS)
PENENTUAN NILAI BANTUAN Koefisien Bangunan (k) No
Kondisi Bangunan
Koefisien 1
1
Keterangan Bangunan baru 1 lantai
new
2
new
1.2
Bangunan lantai 2 (yang baru) ditumpangkan pada bangunan lama yang belum ada dak beton (konstruksi belum bertingkat)
1
Bangunan lantai 2 (yang baru) ditumpangkan pada bangunan lama yang sudah ada dak beton (konstruksi sdh bertingkat)
1.1
Bangunan baru 2 lantai (konstruksi langsung bertingkat) sehingga masing-masing lantai memiliki koefisien 1.1
existing
3
new
existing
4 new new
PENENTUAN NILAI BANTUAN CONTOH PENENTUAN BIAYA RKB/RBL Sekolah X di kab. Wonogiri membutuhkan tambahan 2 kelas dan lahan sudah tersedia seperti gambar disamping (bangunan dibangunan bertingkat). Langkah penentuan bantuan RKB sbb: 1. Tim Teknis Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan visitasi untuk identifikasi lahan yang tersedia tsb. 2. Jika hasil identifikasi lahan menyatakan lahan memenuhi syarat untuk pembangunan bertingkat maka ditentukan biaya yang dibutuhkan sbb : Ny
= 0.86 x 1.1 x 2 x 120.000.000 = 227.040.000,-
Dana pembangunan RKB/RBL mencakup biaya konstruksi dan perabotnya serta harus dilaksanakan dengan optimal dan tepat sasaran dengan cara swakelola
ATURAN YANG MENDASARI PELAKSANAAN FISIK 1.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 26 ayat (1) disebutkan : 1)
Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
pasal 31 butir (a) disebutkan : a)
Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
Lanjutan……. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, pada pasal 4 disebutkan : (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dan pasal 2 huruf b butir 1), serta pasal 3 ayat (2) dilaksanakan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Lanjutan ….. 2) Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang untuk jenjang SD/SDLB, rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang untuk jenjang SMP/SMPLB, pembangunan RKB beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, atau pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Pasal 3, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
Lanjutan ….. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan DAK di Daerah yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan DAK di Daerah, pada pasal 33 ayat (7) disebutkan : 7) Pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara swakelola oleh sekolah selaku penerima hibah dengan melibatkan komite sekolah.
E SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (MUTU) Lampiran 3 Spesifikasi Teknis Peraturan Sekjen Kemdikbud Bidang Pendidikan Dasar TA 2013
56
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKBUD Tentang Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Dikdas TA 2013 Nomor: 17809/A/LL/2013 • LAMPIRAN 3, BAB III • SPESIFIKASI TEKNIS SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP
Direktorat Pembinaan SMP
Mekanisme Pengadaan (lampiran 1)
Pengadaan peralatan pendidikan menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Nomor 70 Tahun 2012. Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa bagi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Satuan Biaya NO
KOMPONEN KEGIATAN
SATUAN
PERKIRAAN SATUAN BIAYA
1
Peralatan Matematika
Paket
Rp
6.000.000,00
2
Peralatan IPS
Paket
Rp
9.000.000,00
3
Peralatan Laboratorium IPA
Paket
Rp
50.000.000,00
4
Peralatan Laboratorium Bahasa
Paket
Rp 125.000.000,00
5
Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan
Paket
Rp
20.000.000,00
Peralatan Matematika 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Model Bangun Datar, Model Luas Daerah Segitiga, Teorema Pythagoras, Model Bidang Lingkaran, Model Bangun Ruang Sisi Lengkung, Model Bangun Ruang Sisi Datar
7.
Busur Derajat Besar,
8.
Jangka Besar,
9.
Model Luas Daerah Lingkaran,
10. Model Volum Kubus dan 11. Papan Berpaku Persegi 12. Blok Pecahan.
Besaran Dana per paket peralatan 6 juta sudah termasuk: • Biaya pengiriman sampai sekolah • Pajak-pajak yang berlaku
Balok,
Kriteria Sekolah Penerima Peralatan Matematika • Prioritas pertama adalah sekolah yang belum memiliki peralatan matematika; • Prioritas kedua adalah sekolah yang sudah memiliki peralatan matematika tetapi belum lengkap untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Persyaratan Teknis Peralatan Matematika Penyedia barang harus memberikan: • Surat dukungan dari pabrikan/produsen di atas materai Rp. 6.000,- yang ditujukan khusus untuk keperluan pengadaan alat DAK ini. • Surat garansi purna jual selama minimal 12 bulan dan menjamin ketersediaan suku cadang peralatan selama 3 tahun, surat garansi dan surat jaminan dari pabrikan/produsen berlaku sejak barang diserahterimakan.
Alat Peralatan IPS • • • •
Peta Umum/Geografi Peta Khusus/Tematik Carta IPS Atlas Indonesia dan Dunia
• Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia • Globe • Kompas • Spesimen batuan.
Besaran Dana per paket peralatan 9 juta sudah termasuk: • Biaya pengiriman sampai sekolah • Pajak-pajak yang berlaku
Kriteria Sekolah Penerima Peralatan IPS • Prioritas pertama adalah sekolah yang belum memiliki peralatan IPS; • Prioritas kedua adalah sekolah yang sudah memiliki peralatan IPS tetapi belum lengkap untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Persyaratan Teknis Peralatan IPS Penyedia barang harus memberikan: • Surat dukungan dari penerbit/produsen di atas materai Rp. 6.000,- yang ditujukan khusus untuk keperluan pengadaan alat DAK ini. • Surat garansi purna jual selama minimal12 bulan dan menjamin ketersediaan suku cadang peralatan selama 3 tahun, surat garansi dan surat jaminan dari penerbit/produsen berlaku sejak barang diserahterimakan.
Alat Laboratorium IPA DAK tahun 2013 meliputi • Alat Fisika Peralatan Fisika terdiri dari: kit mekanika, kit optik, kit listrik dan magnet, kit panas dan hidrostatika, serta alat umum fisika. • Alat Biologi Peralatan biologi terdiri dari: mikroskop, alat umum, bahan, model, dan carta. Besaran Dana per paket peralatan 50 juta sudah termasuk: • Biaya pengiriman sampai sekolah • Pelatihan penggunaan dan pemanfaatan peralatan min kepada 2 orang guru min. 2 x 8jam. • Pajak-pajak yang berlaku
Kriteria Sekolah Penerima Alat Laboratorium IPA • Prioritas pertama sekolah sudah memiliki ruang laboratorium IPA dan belum memiliki alat. • Prioritas kedua sekolah yang sudah memiliki ruang laboratorium IPA dan sudah memiliki alat IPA tetapi belum lengkap untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sudah memiliki Ruang Laboratorium IPA dapat diartikan telah memiliki atau sedang membangun.
Persyaratan Teknis Penyedia barang harus memberikan: • Surat dukungan dari pabrikan/produsen di atas materai Rp. 6.000,yang ditujukan khusus untuk keperluan pengadaan alat DAK ini. • Surat garansi purna jual selama minimal 12 bulan dan menjamin ketersediaan suku cadang peralatan selama 3 tahun, surat garansi dan surat jaminan dari pabrikan/produsen berlaku sejak barang diserahterimakan. • Surat jaminan tentang akan dilaksanakan pelatihan kepada minimal 2 (dua) orang guru IPA dari setiap sekolah penerima barang selama minimal 2 x 8 jam (atau waktu yang setara).
Alat Laboratorium Bahasa • • • •
Komputer client, 18 unit Komputer server, 1 unit Instalasi jaringan, 1 paket LCD projector, 1 unit
• UPS (uninterruptible power supply), 7 unit • Meubelair, 19 set • Air Conditioner Split 1 PK, 2 set
Besaran Dana per paket peralatan 125 juta sudah termasuk: • Biaya pengiriman sampai sekolah • Instalasi sampai seluruh alat berfungsi dan ujicoba sampai guru/petugas yang ditunjuk sekolah dapat mengoperasikan dan mengerti cara perawatan. • Pajak-pajak yang berlaku
Kriteria Sekolah Penerima Alat Laboratorium Bahasa • Prioritas pertama sekolah sudah memiliki ruang laboratorium bahasa dan belum memiliki alat laboratorium bahasa. • Prioritas kedua sekolah yang sedang dan akan membangun ruang laboratorium bahasa dan belum memiliki alat laboratorium bahasa. *) Di sekolah tersedia listrik yang memadahi atau sekolah bersedia menambah beban listrik.
Persyaratan Pengadaan Penyedia barang harus memberikan: • Surat dukungan dari pabrikan/produsen di atas materai Rp. 6.000,- yang ditujukan khusus untuk keperluan pengadaan alat DAK ini. • Surat garansi purna jual selama minimal12 bulan dan menjamin ketersediaan suku cadang peralatan selama 3 tahun, surat garansi dan surat jaminan dari pabrikan/produsen berlaku sejak barang diserahterimakan. • Surat jaminan tentang akan dilaksanakan instalasi dan penjelasan tentang bagaimana penggunaan peralatan sampai dengan seluruh peralatan berfungsi dengan baik.
Alat Peralatan Penjas, Olahraga dan Kesehatan DAK tahun 2013 meliputi: • Permainan bola besar (Bola Kaki, Voli, dan Basket) • Permainan bola kecil (Bulu Tangkis, Tenis Meja, Sepak Takraw, dan Futsal) • Atletik (Peluru, Cakram, Lembing, Tongkat Estafet, Meteran baja, Stopwatch) • Senam (matras, simpai) • Pendidikan Jasmani (bola penjas) • Pendidikan luar kelas (Tali Pramuka, Tali Kapal, Tas P3K, Papan Catur) Besaran Dana per paket peralatan 20 juta sudah termasuk: • Biaya pengiriman sampai sekolah • Pajak-pajak yang berlaku
Kriteria Sekolah Penerima Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan • Prioritas pertama adalah sekolah yang belum memiliki Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan; • Prioritas kedua adalah sekolah yang sudah memiliki Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan tetapi belum lengkap untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Persyaratan Teknis • Aspek Umum: 1. Setiap alat yang diadakan merupakan alat baru 2. Tanpa kerusakan atau cacat 3. Peralatan harus aman terhadap pemakai, lingkungan dan peralatan itu sendiri 4. Setiap alat terdapat identitas permanen (lambang/merk) produsen kecuali secara teknis tidak memungkinkan atau mengganggu fungsi. • Aspek khusus: Berupa Spesifikasi masing-masing item yang berisi fungsi, ukuran, bahan, memiliki kompatibilitas. Spesifikasi dan jumlah dalam Juknis merupakan spesifikasi minimal dan jumlah minimal.
Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 • Bab I, pasal 1 ayat 10 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. • Bab III pasal 18, ayat 4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: – memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; – memahami isi Kontrak; – memiliki kualifikasi teknis; – menandatangani Pakta Integritas; dan – tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung : A. Tingkat Pusat Telepon PIH : 177 Dit. PSD : 021-5725632, 5725643 Dit. PSMP : 021-5725980 Faksimil Dit. PSD : 021-5725638, 5725643 Dit. PSMP : 021-5725980 Email : Dit. PSD :
[email protected] Dit. PSMP :
[email protected] B. Tingkat Provinsi : Kantor Dinas Pendidikan Provinsi C. Tingkat Kabupaten/Kota : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
76
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lt. 5 Komplek Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta Pusat
