Pariwisata Perlu Manajemen Baru Indonesia sangat kaya potensi wisata, baik wisata alam maupun bahari. Sayang,

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: [email protected]

Editorial

ndonesia sangat kaya potensi wisata, baik wisata alam maupun bahari. Sayang, potensi ini belum sepenuhnya digarap sebagai sumber penghasil devisa. Padahal dalam konsep ekonomi gelombang keempat, sektor pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Selama ini, konsep pendapatan nasional lebih banyak diproyeksikan datang dari sektor ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi). Jarang sekali pendapatan dihubungkan secara langsung dengan sektor pariwisata. Dengan kata lain, pariwisata masih diposisikan sebagai sektor penghasil devisa sekunder atau bahkan tersier. Padahal core bisnis pariwisata di indonesia sangat layak untuk dikembangkan, karena bisnis ini telah tersedia di seluruh wilayah dan siap untuk dimanfaatkan (ready to use), selain pasarnya jelas. Mengutip data dari Organisasi Pariwisata Dunia, sekitar 1,3 miliar manusia lalulalang untuk berwisata setiap tahun, tetapi hanya empat juta orang yang mampir ke Indonesia. Turis asing yang datang ke Malaysia dalam rentang waktu yang sama berjumlah 14,7 juta orang. Sementara yang datang ke Thailand lebih banyak lagi, lebih dari 15 juta orang. Kedatangan secara masif turis asing ke Malaysia dan Thailand, membuat kedua negeri itu bisa segera bangkit dari krisis ekonomi. Pertanyaannya, mengapa turis asing enggan berkunjung ke Indonesia? Ada banyak hal yang menjadi penyebab, di antaranya faktor keamanan, kenyamanan dan minimnya informasi. Kurang stabilnya situasi dan kondisi di Tanah Air sering dituding pengamat dan pegiat dunia pariwisata. Negara tetangga Malaysia, misalnya, demikian agresif memajukan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa. Masih terbayang dalam ingatan kita lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, dua pulau mungil di perbatasan Malaysia-Indonesia dekat Kalimantan. Jauh-jauh hari sebelum kedua pulau itu menjadi sah milik Malaysia, setelah pengadilan internasional di Belanda memenangkannya, Malaysia sudah menjual poster dan brosurbrosur memikat kepada turis asing. Kini, kedua pulau itu sudah menjadi tambang emas devisa wisata baru Malaysia. Di perairan Sipadan-Ligitan dikembangkan wisata menyelam. Di kedua pulau itu juga sudah berdiri cottage-cottage yang menawan. Bumi Pertiwi ini sejatinya sangat kaya objek wisata menawan, baik wisata alam maupun budaya. Sekadar menyebut contoh, selain wisata bahari seperti Bunaken, Kepulauan Raja Ampat, atau Wisata Bahari di Tanjung Kodok Lamongan, ada juga ekowisata seperti arung jeram, jelajah hutan, atau menelusuri wisata goa-goa. Semua bisa menjadi sumber devisa apabila digarap secara serius dan profesional. Juga ada wisata religi dan budaya semacam di Bali, Masjid Sunan Ampel Surabaya, yang juga bisa dijual. Saat ini Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tengah memanfaatkan lokasi lereng Gunung Merapi sebagai pendapatan asli daerah. Setiap tahun rata-rata pengunjung hampir mencapai satu juta orang, potensi pemasukan yang layak diperhitungkan. Namun sayang belum banyak daerah lain yang meniru, kendati memiliki objek wisata sekelas Merapi. Satu hal yang perlu direnungkan, selama ini kita hanya memfokuskan promosi tempat wisata unggulan seperti Bali. Padahal tanpa dipromosikan pun, Bali sudah terkenal seantero dunia. Yang perlu diupayakan adalah mempromosikan tempat-tempat wisata lain yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Tujuannya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki destinasi wisata lain yang panorama dan daya tariknya tak kalah dengan Bali. Kiranya hal ini harus menjadi kajian mereka yang berkecimpung di bidang pariwisata untuk merumuskan kembali kebijakan kepariwisataannya. Jangan reaktif seperti yang terjadi saat lepasnya Sipadan-Ligitan. Tetapi, jangan pula terlena oleh kekayaan alam Indonesia yang tersedia sehingga muncul anggapan, tanpa digarap pun Indonesia sudah indah dengan sendirinya. Indah memang indah. Tetapi, kalau tidak digarap secara profesional, pariwisata tidak akan menghasilkan apa-apa. Kuncinya memang pada manajemen pemasaran yang canggih, atraktif, sekaligus agresif. Pola-pola pemasaran wisata model jemput bola seperti yang dilakukan Malaysia perlu dicoba, karena konsumen wisata sekarang bukan hanya ingin tahu, tapi juga ingin dimanjakan. Undang mereka, jemput mereka di rumah masing-masing, dan bawa mereka menikmati eksotisme bumi Nusantara. Kedatangan mereka adalah berkah bagi bangkitnya ekonomi bangsa yang tengah dirundung lesu.

RANA

Diterbitkan oleh: Komersialisasi Pariwisata Kawasan Natuna Belum lama ini saya kedatangan dari teman dari Dinas Infokom Kepulauan Natuna. Pada kedatangannya mereka bercerita sekaligus mempromosikan bagaimana potensi daerah kepulauan ini menjadi potensi bagi devisa negara dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di Pulau natuna. Namun, ketika mereka menjelaskan adanya ancaman kelestarian lingkungan akibat komersialisasi yang tidak dirancang dan didesain dengan bagus di tempat serupa nirwana macam Natuna membuat saya miris. Saya tak sepakat jika komersialisasi yang menguntungkan segelintir manusia bisa mengubah keindahan tersebut menjadi lahan komersialisasi yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Saya belum pernah ke Natuna, tapi besar kemungkinan dapat diprediksi Natuna dapat menjadi surga turis kedua setelah Pulau Dewata. Keindahan nusa berpasir putih tidak akan mendatangkan pendapatan daerah kalau hanya dinikmati oleh segelintir manusia. Bagi para investor bisnis, sudah selayaknya memper-timbangkan aspek sosiologis dari mas-yarakat sekitar yang dapat menciptakan pendapatan bagi pemerintah daerah. Andri Ponse Redaktur Online

Wisata Pacitan Perlu Perbaikan Jalan Wisata Alam Pacitan sangat layak untuk dinikmati, masih sangat asri. Pertamakali datang saya langsung jatuh cinta. Tapi sangat disayangkan wisata tersebut sulit untuk dinikmati. Akses jalan kesana sangat tidak layak, selain jalannya kecil, jalan tersebut juga berlubanglubang. Untuk menempuh lokasi tersebut, kita harus melewati jalan berliku dan menanjak. Terlebih jalan tersebut tidak ada pembatas dan dimalam hari tidak ada penerang jalan, itu sangat rawan kecelakaan. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Harusnya pemda setempat membangun sarana dan prasarana jalan dan tempat wisata, sehingga mampu menarik wisatawan. Terutama masyarkat pun dapat menikmati kemudahan akses antar desa. [email protected] Mahasiswa

Selamat Sore, maaf pak, saya dari kantor Infohum kota Magelang, ringkas saja, saya ingin kejelasan sekaligus kepastian tentang pencairan dana bantuan Depkominfo dari APBN untuk kantor/bagian/dinas infokom se Jateng. Karena bantuan tersebut akan sangat mempengaruhi rencana kerja operasional kantor kami. Kami berharap rencana kerja operasional bidang infokom bisa berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Budi Susilo Kantor Infohum Kota Magelang +62813 9276 xxxx

2

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected]

SMS

Apa Kabar Dana Dekon?

Jelang Peringatan 62 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Departemen Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia menggelar acara interaktif dan Gelar Budaya bertajuk "Membangun Karakter, Meneguhkan Jati Diri Bangsa", di halaman RRI Jum'at (10/8). Acara yang dipandu Budayawan Emha Ainun Nadjib dan Parni Hadi ini dihadiri pula Menkominfo Muhammd Nuh, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashshidiqy, Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal HM Lukman Edy. (foto: mth)

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kirim komentar, keluhan, saran atau opini anda lewat SMS Gateway KomunikA dengan format: KOM_pesan anda ke nomor 0811812123

Foto:mth, gun, bf. dw, ddt. Desain: Ahas

I

Pariwisata Perlu Manajemen Baru

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 15/Tahun III/Agustus 2007

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: [email protected]

T

ak dapat dipungkiri, perlahan kini warga dunia kian menyaksikan dan merasakan dampak fenomena yang disebut Pemanasan Global (Global Warming). Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir suhu di Kutub Utara telah meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Analisis ini Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan suhu bumi rata-rata 0,05 derajat Celcius per tahun, sebagai dampak pemanasan global. Penelitian membuktikan, es di kutub utara dan selatan menyusut 15% lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 10% saja. Diperkirakan beberapa tahun lagi bumi tidak akan mempunyai timbunan es di kutub utara dan selatan sebagai penetralisir panasnya matahari. Para ilmuwan kelautan pun menyatakan gambaran sekitar 100 tahun mendatang lautan juga akan terkena dampak pemanasan global. Lautan menjadi panas sehingga mengancam kehidupan ikan dan terlalu beracun untuk hewan laut. Lautan yang panas juga sudah tidak mampu menyerap Karbon Dioksida (CO2) dari atmosfir bumi. Selama ini lautan menyerap lebih dari separuh panas matahari dan membaginya ke seantero bumi. Letak Indonesia di kawasan equator menjadikannya sebagai negara pertama yang akan merasakan dampak perubahan iklim. Sebenarnya hal ini juga sudah dirasakan dengan adanya peningkatan suhu udara setiap tahun. Selain itu, dampak pemanasan global ditenggarai akan lebih serius dan bisa membuat pulau-pulau kecil yang ada tenggelam.

Ketika Bumi Makin Panas Bencana dan Kepunahan Pertanda dampak pemanasan global memang mulai terasa, diantaranya peristiwa gelombang dahsyat dan terkikisnya pantai serta pulau-pulau di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia. "Bahkan, luas daratan terus berkurang. Penduduk di Kepulauan Vanuatu dan Fiji harus mengungsi ke Selandia Baru karena pulaupulau kecil tenggelam di saat musim angin barat ekstrim," jelas Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Emil Salim dalam Seminar Nasional Penguatan Sistem Pemantauan dan Informasi Kualitas Udara Dalam Menunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Jakarta, 1 Agustus silam. Emil menjelaskan, pada tahun 2020 diramalkan 2.000 pulau akan tenggelam pada musim air pasang. Laporan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyebut bahwa muka air laut global naik 0,17 meter sehingga di akhir abad ke-20 ada 20 pulau tenggelam. Fakta obyektif menunjukkan suhu udara global mengalami kenaikan dan menyebabkan konsentrasi emisi gas rumah kaca tahun 2005 mencapai 375 derajat dan terus naik hingga saat ini menjadi 379 derajat. Secara khusus, Emil meminta Jakarta dan kota-kota pantai lain membuat perencanaan jangka panjang, sebab saat air laut pasang dan hujan lebat yang panjang akan mengakibatkan banjir bandang. "Gejala alam seperti banjir, longsor dan angin kencang akan meningkat sehingga bencana alam tidak akan surut tetapi malah naik," tegas Emil Salim. Akibat lain karena naiknya suhu permukaan bumi yaitu perubahan iklim yang berdampak pada musim tanam, cuaca dan hujan. “Pertanian harus memperhitungkan perufoto: www.holymeatballs.org

"...dampak perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia sama mengerikannya dengan perang nuklir," kata Hawking seperti dikutip Science Daily akhir Januari 2007. Hawking mendesak umat manusia menempuh berbagai cara guna mengatasi perubahan iklim karena bila tak dihadapi maka dampaknya akan makin merusakkan kehidupan.

bahan iklim. Bibit padi saat ini masih baik tetapi 10-15 tahun lagi mungkin tidak lagi efektif sehingga harus dicari bibit yang tahan kering,” kata Emil Salim. Dampak lainnya adalah hilangnya berbagai jenis flora dan fauna, khususnya di Indonesia yang memiliki aneka ragam jenis seperti pemutihan karang seluas 30 persen atau sebanyak 90-95 persen karang mati di Kepulauan Seribu akibat naiknya suhu air laut. Pemanasan global juga memicu meningkatnya kasus penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah sehingga tidak heran setiap tahun di Indonesia semakin banyak pasien yang menderita penyakit ini. Menurut Emil Salim, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia cenderung menganggap ringan fenomena kenaikan suhu global. Karena dalam pandangan mereka semua hal tersebut bisa dikendalikan dengan teknologi. "Bagi negara maju mungkin bisa diatasi dengan teknologi akan tetapi untuk negaranegara berkembang seperti Indonesia yang terletak di Khatulistiwa dan negara kepulauan untuk mengatasi hal itu bukanlah hal mudah,” ujar Emil Salim. Tahu dan Bertindak Pemanasan global pada dasrnya disebabkan kegiatan manusia yang mengasilkan emisi gas rumah kaca dari industri, kendaraan bermotor, pembangkit listrik bahkan menggunakan listrik berlebihan. Banyak ahli menyarankan upaya nyata yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman pemanasan global diantaranya penghematan energi listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghentikan penebangan dan pembakaran hutan, program

Travel Warning, Perlukah? Beberapa tahun terakhir Indonesia sering terkena travel warning dari Amerika Serikat, Australia atau Inggris. Akibatnya, meski bukan merupakan sebuah larangan tetapi paling tidak warga negara-negara tersebut paling tidak akan was-was atau bahkan juga takut untuk berkunjung ke Indonesia. Travel warning merupakan suatu himbauan untuk tidak bepergian ke suatu negara yang dianggap tidak aman dengan tujuan untuk melindungi warga negara tertentu agar terhindar dari musibah yang diperkirakan akan terjadi jika berkunjung ke negara yang dianggap tidak aman. Himbauan tentu bisa menimbulkan efek yang signifikan pasalnya bukan dikeluarkan oleh perorangan atau organisasi tetapi langsung dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Pemberitaan Tak Berimbang Bagi warga negara asing tersebut mau tidak mau mereka harus mematuhi himbauan pemerintahnya. Apalagi mungkin informasi yang mereka dapat tentang kondisi di dalam negeri bisa dibilang berat sebelah. Ada kecenderungan informasi yang didapatkan dari pemberitaan-pemberitaan televisi dan media massa tentang situasi terkini di Indonesia. Sayangnya, dari pemberitaan yang ada selalu mengesankan semua daerah di Indonesia mengalami

Edisi 15/Tahun III/Agustus 2007

kondisi yang sama sehingga negara kita dianggap sebagai daerah yang berbahaya. Kondisi pemberitaan seperti ini secara tidak langsung juga membentuk citra Indonesia di mata komunitas internasional. Terlalu Berlebihan Mungkin di dalam negeri, imbauan pemerintah asing atau travel warning bisa dianggap bukan masalah besar. Bahkan mungkin bisa dibilang mengada-ada. Pasalnya, sekalipun situasi negara dalam keadaan yang agak rumit namun sejauh ini semua tetap terkendali dan tidak menimbulkan kerugian bagi wisatawan luar negeri. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik di sela-sela acara Pekan Produk Budaya Indonesia 2007 di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan travel warning Pemerintah Australia tidak secara signifikan mengganggu dunia pariwisata Indonesia, karena mereka sudah terlalu sering mengeluarkan peringatan serupa yang ternyata tidak terbukti. Menurutnya, pengeluaran travel warning tidak membuat dunia pariwisata Indonesia hancur karena seluruh pelaku pariwisata Indonesia tetap terus melakukan promosi. Jika berpengaruh bagi dunia pariwisata menurut Menteri Pariwisata ketika keinginan untuk datang ke Indonesia lebih besar maka hal itu tidak akan berarti apapun. “Pemantauan yang dilakukan di Bali juga menunjukkan bahwa masih banyak warga Australia yang berkunjung ke sana,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pun sempat mengatakan, bahwa travel warning Australia bukanlah sebuah hal yang baru bagi Indonesia karena sudah terjadi beberapa kali. "Masyarakat tidak perlu risau dan menerima hal itu sebagai masukan agar kita lebih waspada. Bagaimanapun juga hanya kita yang paling tahu keamanan negara ini bukan orang lain," tegas Menteri Pertahanan. Masih Perlukah? Penerapan travel warning yang masih dilakukan sejumlah negara terhadap Indonesia ditenggarai mengganggu beberapa bidang kehidupan, padahal pemerintah telah menangani aksi terorisme dan berbagai ancaman keamanan dengan serius. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Bali, I Gede Nurjaya juga mengaku yakin turis asal Australia secara pribadi tidak akan banyak mengikuti anjuran dari pemerintahnya. Hal ini karena travel warning hanyalah suatu kewajiban dari pemerintah suatu negara untuk mengingatkan rakyatnya yang ke luar negeri. Sejalan dengan itu, maka kegiatan promosi harus terus dilakukan secara berkesinambungan, cara ini diharapkan bisa menjawab informasi kurang mengenakkan. Seorang teman pernah bercerita, ketika berada di Bali seorang turis asal Australia, sebut saja namanya Jo bercerita akan ketertarikannya berkunjung ke Indonesia.

penanaman 1000 pohon, kendaraan ramah lingkungan, penghijauan, keluarga berencana dan masih banyak lagi. Bahkan baru-baru ini Inggris telah memberlakukan penggantian kantung plastik dengan kantung ramah lingkungan yang terbuat dari serat jagung. Satu hal lagi, kunci semua adalah informasi yang berkualitas mengenai perkembangan terkini. Secara khusus, Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Andi Eka Sakya mengatakan, Indonesia memerlukan kumpulan informasi secara berkesinambungan mengenai kualitas udara berbagai tempat di seluruh wilayahnya. “Hingga saat ini belum ada yang memperhatikan dengan serius pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan,” katanya. Keadaan ini menurut dia akan menyulitkan dalam pembuatan kebijakan dan perumusan pencegahan kerusakan lingkungan. Tanggungjawab Bersama Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global telah menjadi isu besar di dunia. Mencairnya es kutub utara dan kutub selatan yang menyebabkan kepunahan habitat merupakan bukti nyata dari pemanasan global. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2007 beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan kekhawatiran terhadap hilangnya banyak pulau di Indonesia karena pemanasan global. Oleh karena itu Presiden mengajak semua pihak memikirkan cara dan strategi untuk meminimalisasi dampak tersebut. "Tidak mungkin kita berdiam diri terus melihat dampak dari pemanasan global sehingga prinsip proaktif diperlukan dalam upaya memperkecil dampak yang akan terjadi," tegas Presiden. Pegiat nomor wahid pelestarian lingkungan, James Lovelock meramalkan, masa depan Bumi pada abad 21 memburuk karena terus berubahnya iklim akibat ulah manusia. Tentu saja, pemerintah memang memegang peran besar. Namun demikian tanpa keterlibatan masyarakat tentunya upaya apapun tak akan berhasil dengan maksimal. ([email protected])

Karena dia sangat senang berkunjung ke Indonesia dia sangat kesal dengan travel warning yang dikeluarkan pemerintah Australia. Larangan melakukan perjalanan ke seluruh wilayah Indonesia, menurut dia, adalah tindakan yang berlebihan dari pemerintahnya, buktinya di Indonesia aman-aman saja kok, ungkapnya. Berkaca dari kejadian tersebut diatas, apakah travel warning yang hanya berupa himbauan itu masih perlu? Karena sejauh ini fakta membuktikan bahwa kekhawatiran terhadap keadaan di Indonesia tersebut yang berlebihan tidak terbukti. ***berbagai sumber ([email protected])

foto: dw

3

www.bipnewsroom.info/komunika email: [email protected]

PEREKONOMIAN

Berhemat

Tapi Tidak Tulalit

Keberadaan telepon seluler telah mengawali transformasi sosial yang begitu besar. Survey di kawasan Asia Tenggara menyebut 62 % responden di Indonesia akan kembali ke rumah jika bepergian lupa membawa ponsel. Namun tanpa disadari, transformasi tersebut juga mempengaruhi devisa negara kita.

P

erkembangan dunia telekomunikasi Indonesia cukup mengagumkan. Menurut data Asosiasi Telpon Selular Indonesia (ATSI), dalam periode tahun 1996-2005 pertumbuhan rata-rata pengguna ponsel di Indonesia sekitar 63,7 % pertahun. Pada tahun 2007 saja tidak kurang dari 62,8 juta nomor digunakan, angka tersebut sangat jauh berbeda dengan jumlah pelanggan telepon rumah yang jumlahnya hanya 8,6 juta.

Perubahan Gaya Hidup Bagi para pelaku bisnis, ponsel sangat mendukung dan membantu aktifitas usaha yang mereka jalani. Mulai transaksi bisnis, transfer uang bahkan mencari berbagai peluang bisnis. lain lagi dengan kaum muda, ponsel selain sarana berinteraksi sosial dengan keluarga, pacar dan sahabat, tidak jarang digunakan media hiburan seperti untuk permainan, musik maupun untuk foto. Bagi kaum muda ponsel juga dijadikan status sosial mereka. Ponsel saat ini bahkan menjadi semacam instrumen untuk menaikkan status sosial atau gengsi seseorang. Bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai life style dengan alasan kebutuhan akan komunikasi dan informasi yang cepat. Akibat persaingan harga yang relatif murah, kini telepon seluler atau ponsel makin digemari, bahkan akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran budaya dan gaya hidup masyarakat. Gaya hidup konsumtif akibat ponsel ini, bisa merugikan. Sebagai contoh pembantu rumah tangga yang biasa membeli emas pada saat mudik lebaran untuk keluarga atau investasi jangka panjang, kini mereka cenderung lebih memilih membelanjakan uang tabungannya untuk membeli ponsel. Biaya Konsumsi Tinggi Tingkat penggunaan ponsel yang tinggi, menyebabkan produsen ponsel terus mengeluarkan ponsel dengan model yang

dilngkapi dengan fitur canggih ke pasaran. Namun pada prakteknya banyak pemilik ponsel berfitur canggih belum sepenuhnya menggunakan seluruh fasilitas yang tersedia secara maksimal. Sebagian besar konsumen justru menjadi konsumen yang snob buyer, membeli sesuatu berdasarkan trend padahal belum tentu sesuai kebutuhan. Kepemilikan ponsel secara langsung juga meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Coba perhatikan pengeluaran bulanan anda! Berapa anggaran yang anda keluarkan untuk pembelian pulsa dalam keluarga anda? Bandingkan dengan biaya bulanan lainnya, lebih besar atau lebih kecil? Jika biaya pulsa ponsel anda lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa ponsel anda sudah menguasai biaya hidup keluarga anda. foto: dw

Manjakan Konsumen, Devisa Berbilang Membludaknya pelanggan selular di Indonesia, menyebabkan penyedia jaringan seluler berlomba-lomba memberikan layanan melalui berbagai macam paket. Tak kurang dari 12 provider selular di Indonesia menawarkan layanan tarif pulsa dan berbagai program menarik lainnya yang ditunjang dengan jaringan sinyal yang kuat. Untuk mendukung jaringan sinyal yang kuat tersebut, para provider menyediakan menara (tower) untuk penempatan Base Transceiver Station (BTS). Saat ini sudah ada seribu BTS terpasang milik perusahaan jasa penyewaan. Maraknya penggunaan ponsel, menyebabkan banyak pengusaha mengambil celah keuntungan dengan terus memasarkan produk ponsel yang di impor dari luar negeri. Di sisi lain, biaya penggunaan jaringan seluler yang dibayarkan pengguna di Indonesia tiap bulan ternyata bukan lagi di tangan bangsa kita. Sebagian besar saham-saham provider selular di Indonesia dikuasai pihak asing. Kepemilikan saham asing mencapai rata-rata

69,85 persen. Sementara komponen untuk ponsel baik provider dan receiver, lebih dari 90 % masih impor. Konsekuensinya, sebagian besar uang yang ada akan mengalir ke luar negeri bukannya beredar di dalam negeri dan digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Bagaimanapun, prinsip pengusaha adalah

mencari keuntungan. Namun berkaca dari realitas yang ada, penggunaan ponsel haruslah dilakukan dengan bijak. Gunakanlah ponsel untuk hal-hal yang produktif saja. Sadarilah bahwa setiap kata yang terucap melalui ponsel ada rupiah yang terbuang. (s-ring)

Tips Bijak Menggunakan Ponsel 1. Batasi penggunaan ponsel. Gunakan hanya untuk hal-hal yang penting dan usahakan bicara sesingkat mungkin. 2. Untuk menghemat pulsa gunakan SMS 3. Jangan mudah tergiur dengan ponsel model baru dengan berbagai features tambahan. Belilah ponsel dengan features yang anda butuhkan. Tidak perlu mengganti ponsel jika masih berfungsi dengan baik. 4. Untuk menghemat pulsa, pilihlah provider yang menyediakan layanan berbiaya murah 5. Untuk menghindari radiasi tunggu sampai telepon anda tersambung ke tujuan sebelum mendekatkan ponsel ke telinga 6. Jangan gunakan ponsel di dalam ruangan yang dipenuhi metal/logam seperti kendaraan maupun elevator/lift 7. Gunakan handsfree ponsel untuk keamanan dan kenyamanan anda saat berkendara 8. Matikan ponsel dalam ruang peribadatan, atau gunakan nada getar ponsel ditempattempat seperti perpustakaan, museum, rumah duka dan bioskop 9. Matikan ponsel saat dalam pesawat, karena dapat menganggu sistem navigasi pesawat di udara.

Menyemai Harapan Lewat Konversi Kebijakan bidang energi memang sangat potensial menuai kontroversi. Persoalan energi memang persoalan yang sangat sensitif. Karena akan sangat terkait dengan budaya dan kebiasaan keseharian. Tak terkecuali dengan upaya melakukan konversi dari minyak tanah menjadi gas elpiji. Di beberapa tempat, beberapa komunitas melakukan aksi penolakan konversi ke gas elpiji dan meminta pemerintah melancarkan kembali suplai minyak tanah seperti sedia kala. Mereka menilai penggunaan gas sangat membebani mereka. Hemat Rp30 Triliun Pilihan konversi sejatinya bukan tanpa dasar dan perhitungan yang matang. Saat ini komunitas internasional secara khusus tengah mendorong penggunaan energi yang lebih raman lingkungan. Dengan menggunakan gas merupakan salah satu bagian dari upaya untuk mengurangi emisi buang dari minyak tanah yang jauh lebih besar ketimbang gas. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, juga menyatakan bahwa program konversi minyak ke elpiji secara signifikan menekan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Program ini dapat menekan anggaran subsidi minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4

“Jika berhasil melakukan diversifikasi segera, dari anggaran subsidi minyak Rp 54 triliun pada tahun ini, anggaran akan tinggal Rp 24 triliun. Negara bisa berhemat sekitar Rp 30 triliun per tahun,” kata foto: www.sinarharapan.co.id Meneg PPN/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Dampak lainnya, menurut Paskah, secara jangka panjang sumber daya minyak bumi bisa lebih dihemat dengan keberhasilan program diversifikasi energi. Bukan Hanya Rumah Tangga Direktur Utama PT Pertamina Ari Sumarno menilai terjadinya antrian orang saat membeli minyak tanah merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sejak dulu, "Bukan karena adanya program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Berapapun minyak tanah kita kasih, pasti kurang. Kebiasaan mengantrikan jerigen itu masalah klasik dari dulu. Setiap kali juga begitu,” katanya. Namun Ari mengakui pihaknya saat ini

telah menarik pasokan untuk beberapa kecamatan yang masuk dalam program konversi minyak tanah ke gas. Kondisi ini memang mengakibatkan masyarakat yang terbiasa melakukan oplosan minyak tanah berpindah ke kecamatan lain yang belum ditarik minyak tanahnya. Dengan demikian terjadi antrian panjang orang membeli minyak tanah. Ari juga mensinyalir adanya sebagian warga yang mengambil kesempatan dengan menyalahgunakan minyak tanah. “Begitu kita ganti dengan LPG ternyata terbukti tidak semua minyak tanah itu untuk kebutuhan rumah tangga,” kata Ari. Perlu Pemetaan Ulang Sekalipun demikian, anggota Komisi VII DPR-RI, Wahyudin Munawir menilai pemerintah kurang peka melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penghasilannya pas-pasan dalam program konversi ini. Mestinya, menurut Munawir, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan secara selektif. "Masyarakat kecil tetap

dibiarkan memilih untuk sementara waktu, apakah menggunakan minyak tanah atau elpiji, yang kedua-duanya disubsidi. Sementara itu, masyarakat yang mampu diharuskan memakai elpiji," katanya. Munawir sepakat akan maksud baik kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji, yaitu mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga yang nilainya sekitar Rp 30 triliun. Namun dalam pelaksanaan Munawir berharap adanya pendataan penduduk miskin yang akurat di tiap-tiap wilayah, "agar pemberian subsidi dalam program konversi tersebut tepat sasaran," imbuh Munawir. Dalam kunjungannya ke beberapa daerah yang masuk dalam program konversi, Munawir menemukan berbagai keluhan masyarakat. "Sejak kebijakan konversi itu, minyak tanah menghilang dari pasar. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi, sehingga mereka tak sanggup membelinya. Sementara itu beli gas mereka harus membeli 3 kg yang harganya berkisar Rp15 ribu," tutur Munawir. Memang bagi rakyat kecil, uang Rp15 ribu mungkin memberatkan dibandingkan dengan membeli minyak yang bisa secara eceran. Mungkin di masa mendatang, beli elpiji pun bisa dilakukan secara eceran atau bahkan dengan pola voucher agar jauh lebih berpihak pada warga miskin. ([email protected])

Edisi 15/Tahun III/Agustus 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: [email protected]

KESRA

Belajar sambil Tertawa ala Tolilet, tolilet...!! Suara jingle mirip lagu yang sering diputar penjual es krim itu terdengar membelah kesunyian pagi di Semper, Jakarta Utara. Segerombol anak yang sedang bermain petak umpet spontan menghentikan aktivitasnya, lalu serentak berseru, “Mobil Pintar!” Hanya dalam hitungan detik anakanak itu sudah menghambur ke arah mobil warna biru yang difungsikan sebagai perpustakaan keliling itu. Setelah petugas yang merangkap sebagai tutor sekaligus operator mempersiapkan peralatan, kegiatan “belajar-mengajar” pun dimulai.

J

angan bayangkan ruang kelas yang kaku, suasana hening, dan para murid duduk anteng di hadapan guru. Di Mobil Pintar (MP), perpustakaan keliling yang digagas Ibu Ani Bambang Yudhoyono dan para perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), konsep yang diusung adalah joyful learning, belajar dengan cara yang menyenangkan. Maka yang tampak kemudian adalah anak-anak umur 4-15 tahun yang asyik membaca buku, tertawa gembira menonton film edukasi, bermain peran di panggung hiburan, dan anak-anak yang seru bermain game di komputer jinjing. Kendati berlabel perpustakaan keliling, MP tidak hanya menyediakan buku-buku yang bisa dipinjam secara gratis oleh anak anak, namun juga menyediakan fasilitas pembelajaran lain seperti CD interaktif, VCD edukatif, yang dilengkapi dengan laptop dan TV. Laptop digunakan untuk bermain game. Sementara TV dan VCD digunakan sebagai sarana pemutaran film-film bertema pendidikan, misalnya tentang dunia binatang, tumbuh-tumbuhan dan cerita para nabi. Dalam operasionalnya, MP juga disertai seorang guru yang disebut tutor untuk membimbing anak-anak tersebut dalam belajar. Menurut Widya Parimita, konsultan humas MP, salah satu tujuan MP adalah

meningkatkan minat baca anak. Layanan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi anak dengan menggunakan pendekatan multiple intelligence atau kecerdasan jamak pada anak. Melalui teori kecerdasan jamak tersebut, akan dimunculkan berbagai potensi kecerdasan yang ada pada diri mereka. Misalnya, kinestesik, verbal, logika matematik, spasial, interpersonal, intrapersonal, musik dan naturalis. ‘’Anak-anak tidak hanya dibekali kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mengasah bakat dan rasa ingin tahu,’’ papar Widya. MP juga melatih anak-anak menari, melukis, mendongeng, menyanyi dan membuat kerajinan tangan. Untuk kerajinan tangan, menggunakan bahan sederhana yang ada di sekitar kita, seperti sedotan plastik, gelas plastik, dan kertas lipat. ‘’Supaya anak-anak tidak cepat bosan, dalam pembelajaran digunakan pendekatan joyfull learning, belajar sambil bermain,’’ papar Widya. Motor dan Rumah Pintar Setelah MP dievaluasi, ternyata tidak semua wilayah Indonesia bisa dijangkau mobil. Banyak perkampungan kecil yang sempit tidak bisa dilalui MP. Namun justru di tempattempat seperti itulah banyak anak-anak kurang mampu tinggal. Mereka juga ingin belajar dan bermain seperti anak-anak lainnya. Untuk itulah Motor Pintar diluncurkan. “Konsep Motor Pintar hampir sama dengan Mobil Pintar. Motor Pintar juga dilengkapi dengan berbagai macam buku, permainan edukasi, televisi, VCD, DVD, dan komputer,” jelas Widya. Pada setiap lokasi, pembelajaran akan dilakukan oleh seorang tutor, dan asisten tutor yang berjumlah empat sampai lima orang. Tutor adalah karyawan tetap dari Mobil Pintar. Sedangkan asisten tutor adalah masyarakat setempat yang menyukai anakanak, bisa membaca dan menulis, serta bersedia mendapatkan pengarahan dan bimbingan terlebih dahulu. ‘’Kami berharap, setelah tiga bulan, kami bisa menjamah lokasi lainnya. Sementara, lokasi lama dapat diteruskan oleh asisten tutor dengan konsep

Tupar. Kendati pemerintah sudah meluncurkan program apotek rakyat yang menjual obat dengan harga murah, akan tetapi belum semua lapisan masyarakat menikmatinya. Salah satu sebabnya adalah masih adanya keterbatasan industri farmasi dalam negeri untuk memproduksi obat murah bagi masyarakat. Setidaknya, itulah persoalan yang mengemuka dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia di Istana Negara Jakarta, Presiden SBY, didampingi Menkes Siti Fadillah Soepari dan Jumat (3/8). Dalam sambutannya, Ketua Umum GP Farmasi, membuka Munas GP Farmasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia III, di Istana Negara, Jumat (3/8) pagi. (foto: menyatakan pemerintah telah abror/presidensby.info) berkomitmen memajukan, mendorong, dan memfasilitasi industri Sudah tiga bulan lebih Tupar (51) farmasi dalam negeri untuk terus terbaring di tempat tidur. Warga Kota berkembang dan menjadi tuan rumah di Batu, Malang, Jatim ini mengeluh pusing negeri sendiri. luar biasa dan matanya sedikit kabur. Ia “Tidak ada resep atau kamus pemerintah sudah memeriksakan diri ke dokter, menghalang-halangi atau menghambat usaha namun tak kuasa menebus seluruh obat farmasi. Mengapa? Kalau industri farmasi yang yang diresepkan dokter untuknya. “Saya anda kelola baik, tentu negara mendapatkan hanya tebus setengah resep, mungkin manfaat. Pertama, obat tersedia, negara karena itu sakit saya juga hanya mendapat penerimaan pajak, lapangan kerja setengah sembuh,” ujarnya memelas. terbuka, dan dapat memenuhi kebutuhan Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, hidupnya sehingga kemiskinan bisa turun,” sudah sakit tertimpa harga obat yang tegas Presiden. mahal pula. Presiden SBY juga meminta pengusaha industri usaha farmasi untuk tidak menjadi ahalnya harga obat memang masih macan kandang. “Daya saing industri farmasi menjadi “momok” bagi sebagian kita bukan hanya dalam negeri, tapi juga masyarakat, terutama orang kecil seperti harus mengglobal,” Presiden menegaskan.

M

Edisi 15/Tahun III/Agustus 2007

Mobil Pintar

tidak lagi berbentuk Mobil Pintar. Melainkan, Rumah Pintar,’’ papar Widya Tentang asal-usul “Rumah Pintar”, Ibu Ani Yudhoyono punya cerita menarik. Suatu ketika, setelah “Mobil Pintar” mengunjungi suatu tempat selama tiga bulan, sudah waktunya mereka untuk pergi. Anak-anak di sana menangis dan meminta “Mobil Pintar” jangan pergi meninggalkan mereka. “Pak lurah di sana meminta Mobil Pintar jangan pergi dulu, karena anak-anak masih butuh. Lalu pak lurah bersedia mencarikan tempat. Kalau memang bisa menyediakan tempat, maka akan kami isi dengan buku-buku. Maka lahirlah rumah pintar,” kata Ibu Ani Yudhoyono. Baru Jakarta Sampai saat ini, MP masih beroperasi di kota Jakarta saja. Yaitu, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Kriteria lokasi yang dikunjungi adalah pemukiman padat penduduk. Namun, lokasi tersebut haruslah merupakan tempat yang memiliki sarana jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat, dan ada lapangan

minimal seluas lapangan volley. Setiap mobil akan mengunjungi satu titik lokasi sebanyak dua kali dalam seminggu. Misalnya, lokasi satu pada hari Senin dan Rabu. Lokasi dua pada hari Selasa dan Jum’at. Lokasi tiga pada hari Kamis dan Sabtu. Dalam satu kali kunjungan, mobil tersebut akan memberikan pelayanan kepada anak-anak selama enam jam. Layanan dibagi dalam kelompok berdasarkan karateristik usia. Kelompok A, usia antara empat hingga enam tahun. Jamnya, 09.00-11.00. Untuk anak usia tujuh sampai sembilan tahun, terdapat dua kategori. Yakni,kategori B1 dan B2. Layanan berlangsung masing-masing di jam 11.00 hingga 12.00 dan jam 13.00-15.00. MP sendiri berada dibawah naungan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Harus diakui bahwa tidak semua anak Indonesia bisa mengakses perpustakaan. Dengan Mobil, Motor, dan Rumah Pintar, diharapkan semua anak Indonesia bisa mengenal perpustakaan dan menjadi anakanak yang pintar. (multisumber/[email protected]).

foto : www.presidensby.info

Jangan Sakit Tertimpa Obat Menurut Presiden, sektor kesehatan adalah prioritas pembangunan yang dijalankan pemerintah dewasa ini. “Kita ingin derajat kesehatan manusia Indonesia terus meningkat dari masa ke masa. Karena kesehatan adalah salah satu hak dasar manusia, bagian dari quality of life of the people ,” kata Presiden. Manusia, lanjut Presiden, tidak akan berdaya dan kemudian bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya, memilih profesi, meningkatkan kecerdasannya dan aktivitas sosial lainnya jika tidak sehat. “Kesehatan yang baik, nutrisi yang baik, lingkungan masyarakat yang baik, akan membikin bangsa kita, bangsa yang sehat. Kesehatan adalah salah satu pilar daya saing bangsa,” Imbuh Presiden. Sebelumnya Menkes Siti Fadillah Soepari mengatakan, GP Farmasi dan pemerintah agar bekerjasama dengan erat untuk mencegah peredaran obat palsu dan ilegal yang sangat merugikan kesehatan masyarakat serta industri farmasi nasional. Menkes melaporkan pula bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan

tentang apotek rakyat, yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses layanan masyarakat khususnya pelayanan obat pada masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi kerakyatan dan mengurangi pengangguran, dan kebijakan obat murah dan berkualitas. Sementara itu, Ketua Umum GP Farmasi Anthoni CH Sunaryo melaporkan bahwa penyelenggaraan Munas XIII 2007 yang dilangsungkan di Palembang mengambil tema, “Pemberdayaan Usaha Farmasi Indonesia Menghadapi Peluang Tantangan Melalui Reposisi Usaha Farmasi untuk Meningkatkan Daya Saing di Era Pasar Bebas”. Tema ini dirancang untuk mengantisipasi persaingan yang makin ketat di era pasar bebas. Saat ini, tambah Anthoni, anggota GP Farmasi Indonesia terdiri dari 205 industri farmasi, 2.463 PBF, 7.000 apotek, dan 7.000 toko obat. Kita berharap, dengan semakin banyaknya pabrik farmasi, apotek dan toko obat, orang-orang seperti Tupar dapat membeli obat dengan mudah dan murah. ([email protected])

5

Wanto (29) menguap lesu. Hari masih siang, pukul 14.15, namun kawasan wisata Goa Tabuhan di Pacitan, Jatim, sudah senyap. Sejak pagi, ia baru menjual karcis parkir 18 lembar, 7 lembar parkir bus dan 11 parkir mobil kecil. Sedikitnya karcis yang terjual tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatannya hari itu.

W

anto memang layak mengeluh. Selain hari libur dan Minggu, kawasan Goa Tabuhan memang lebih sering sepi. “Kalau hari Minggu atau hari libur, terutama libur sekolah, ratusan kendaraan bisa parkir di sini. Tapi di harihari biasa, keadaannya ya seperti ini, sepi,” keluh bujangan yang sudah menjadi petugas parkir selama tujuh tahun ini. Dikatakan Wanto, lima tahun terakhir tren kunjungan wisata ke Goa Tabuhan memang dirasakannya cenderung menurun. “Terutama turis asing. Dulu sering saya lihat bule ke sini, tapi sekarang hampir tidak ada,” ujarnya. Keadaan sepi juga dirasakan oleh Badrudin (32), penjual batu mulia (warga setempat menyebut akik) di tempat yang sama. “Lima tahun terakhir ini pendapatan saya terus turun,” katanya. Ia bahkan sempat merencanakan mau memindahkan gerainya ke tempat lain. Namun dari informasi yang ia dapat, kawasan wisata lain di Pacitan juga sedang sepi. “Mau tak mau saya bertahan di sini, daripada gak ada kerjaan,” imbuhnya. Di Dieng, Kab Banjarnegara, Jawa Tengah, sepinya wisatawan membuat beberapa pemilik toko kerajinan menutup usahanya. “Sekarang sepi, nggak bisa lagi mengandalkan ke-

6

datangan wisatawan mancanegara seperti dulu. Sejak ada pemboman di Amerika itu, turis asing nggak ada lagi yang datang ke Dieng. Padahal pembeli cinderamata kebanyakan kan orang asing. Jadi saya memilih menutup toko dan alih profesi menjadi petani kentang,” kata Subiantoro, warga Parikesit Kab Wonosobo Jateng, yang sempat berjualan cinderamata di Dieng selama 4 tahun. Berdasarkan catatan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara (wisman) memang cenderung menurun. Tahun 2006, jumlah wisman yang datang ke Indonesia sebanyak 4.8 juta orang (turun 2,6% dari tahun sebelumnya). Demikian juga devisa yang diperoleh hanya 4,4 miliar USD (turun 2,2%). Tapi wisatawan nusantara (wisnus) masih lumayan banyak, yakni 114 juta orang, dengan pengeluaran sebesar Rp78,67 triliun dari total penerimaan negara dari sektor pariwisata sebesar Rp12 triliun. Tapi tak seluruh daerah mengalami penurunan. Di Sumatera Barat (Sumbar), misalnya, tren wisata justru menunjukkan grafik menaik. “Salah satu penyebabnya adalah dibukanya penerbangan langsung dari Malaysia dan Singapura ke Sumatera Barat dan daerah Sumatera lainnya,” kata Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Thamrin B Bachri, kepada KomunikA, Kamis (9/8). Nugraha (25), wisatawan asal Jakarta membenarkan, sekarang lebih banyak warga dari Negeri Jiran berkunjung ke Sumbar. “Saat berkunjung ke sini empat tahun lalu, jarang saya jumpai orang Malaysia atau Singapura. Sekarang saya lihat puluhan wisatawan Malaysia dan Singapura singgah di sini. Moga-moga ini pertanda baik bagi kebangkitan pariwisata Indonesia,” kata Nugraha yang ditemui KomunikA di depan istana Pagarruyung, Tanah Datar, Minangkabau, Sumbar. Mengapa di satu sisi jumlah wisa-

tawan mengalami penurunan, sedangkan di sisi lain jusru meningkat? Inilah pertanyaan menarik yang perlu dikupas. Ada asap pasti ada api, ada akibat pasti ada penyebabnya. Inilah yang harus dipelajari oleh mereka yang berkecimpung di dunia pariwisata. Berbagai Kendala Dalam paparan Rakornas Departeman Kebudayaan dan Pariwisata, 28 Maret 2007 lalu, Thamrin B Bachri membeberkan beberapa faktor yang menyebabkan sektor pariwisata Indonesia mengalami penurunan. “Di antaranya karena ancaman bencana alam, flu burung, terorisme, dan travel warning.” Bencana alam seperti yang terjadi di Aceh, Sumut, Pangandaran dan Yogyakarta bukan saja menimbulkan korban jiwa dan menghancurkan harta benda, namun juga menghancurkan infrastruktur pariwisata yang ada. Demikian pula isu flu burung dan terorisme, turut membuat sektor pariwisata terpuruk. “Beberapa negara menerapkan travel warning atau larangan berkunjung ke Indonesia karena takut ancaman flu burung dan terorisme,” kata Thamrin. Faktor lain yang turut mempengaruhi iklim pariwisata Indonesia, menurut Thamrin, karena aksesibilitas ke Indonesia sebagian besar masih dikuasai negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia, kualitas tujuan wisata belum merata, pariwisata belum menjadi prioritas utama, sarana dan fasilitas pariwisata mengalami penurunan, investasi pariwisata di luar Bali relatif kecil, kemampuan melakukan promosi masih terbatas, kualitas SDM belum mampu bersaing secara global. Itulah faktor-faktor yang membuat pariwisata Indonesia kurang mampu bersaing di tingkat internasional. Akan tetapi, Thamrin juga menyampaikan optimismenya bahwa angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun-tahun mendatang akan kembali merangkak naik. Ia bahkan berani memasang target kenaikan sebesar 45,8% di tahun 2007 ini. “Kami akan mendorong percepatan kunjungan wisman dari 4,8 juta di tahun 2006 menjadi 6 juta di tahun 2007 ini,” imbuhnya. Salah satu yang membuatnya optimistis adalah destinasi wisata Indonesia yang menurutnya sulit dicari bandingannya di dunia. Potensi Sangat Besar Indonesia memiliki puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan suku bangsa. Potensi ini sangat besar untuk dikembangkan dalam industri pariwisata. Demikian dikatakan Kepala Hubungan Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Anwari Masatip, beberapa waktu lalu. Anwari mengingatkan agar Indonesia makin memperbaiki faktor-faktor pendukung pariwisata. Faktor-faktor tersebut antara lain pengemasan, pen-display- an, desain wisata, promosi, dan

peningkatan citra Indonesia. Produk budaya baik dalam bentuk kesenian maupun makanan harus dikemas sedemikian rupa dengan warna dan sajian yang baik sehingga memikat orang untuk menikmatinya. “Turis yang berselera seni tinggi tak lagi mempermasalahkan di mana produk seni budaya itu ditampilkan, tapi bagaimana produk tersebut dihadirkan dengan desain yang baik,” kata Anwari. Sementara promosi melalui pertukaran seni budaya harus ditingkatkan agar makin banyak dikenal masyarakat di negara lain. “Penyebaran informasi tentang pariwisata Indonesia pun harus dilakukan intensif dan berkelanjutan,” ujar Anwari. Pariwisata tidak bisa digarap hanya oleh pemerintah, asosiasi, atau komunitas tertentu. “Masyarakat harus menyadari pentingnya pariwisata dan kemampuannya mensejahterakan masyarakat. Jika hal tersebut sudah terbangun, maka pariwisata akan berjalan baik,” kata Anwari. Berbicara masalah potensi pariwisata, Indonesia boleh dikatakan memiliki segalanya, baik wisata alam, wisata sejarah, religi, ekowisata maupun budaya. Adapun lokasinya ada di seluruh provinsi. Perlu Dukungan Sektor Lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, sektor pariwisata tidak mungkin maju jika tidak didukung pleh sektor-sektor lainnya. “Saya minta jajaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan komunitas pariwisata, asosiasi profesi dan asosiasi usaha untuk menjadi penjuru. Tetapi saya tahu tidak mungkin sektor pariwisata maju kalau tidak di-back up oleh sektor-sektor penunjang lainnya. Karena ini harus di-back up oleh semua,” kata Presiden dalam sambutan pembukaan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebudayaan dan Pariwisata, di Istana Negara, beberapa bulan lalu. Presiden mencontohkan aspek-aspek penunjang pariwisata itu, seperti transportasi yang sedang ditata kembali. Lalu, masalah kemudahan visa, infrastruktur di daerah-daerah, telekomunikasi, dan cinderamata atau suvenir di tempat-tempat wisata sebagai industri penyeimbang. “Kita harus menyatukan energi. Kalau energi kita satukan, insya Allah hasilnya akan nyata, konkret, dan bahkan kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar yang benar-benar mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat kita semua. Indonesia negeri yang kita cintai ini memiliki potensi yang luar biasa di bidang kebudayaan dan pariwisata termasuk warisan budaya, heritage dari generasi ke generasi. Sayangnya dan harus kita akui bahwa potensi yang besar ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan riil yang memberikan kontribusi untuk membangun kemakmuran

bangsa kita,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dikatakan Presiden, bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki peluang besar, great opportunity , karena memiliki sumber daya pariwisata yang hebat. Hanya saja potensi yang ada belum dikembangkan dan dikelola secara optimal. “Tugas jangka pendek kita dalam konteks ini adalah melakukan revitalisasi dan pembangunan kembali. Sedangkan jangka panjang, saya harus mengatakan sesungguhnya kebudayaan itu menjadi pilar utama bagi terwujudnya bangsa yang maju dan sejahtera,” imbuh Presiden. Perlu Anggaran Direktur Jenderal Pemasaran Depbudpar, Thamrin B Bachri mengatakan, pemasaran pariwisata Indonesia harus didukung oleh anggaran yang cukup untuk promosi guna mewujudkan target 7 juta kunjungan wisatawan di tahun 2008. “Kunci sukses pemasaran pariwisata Indonesia selain anggaran, adalah perbaikan image dan revitalisasi produk pariwisata,” katanya dalam lokakarya Strategi Komunikasi dan Marketing di gedung Sapta Pesona Jakarta, yang didukung penuh oleh UNWTO (United Nations World Tourism Organization), beberapa waktu lalu. Komitmen dari semua stakeholder untuk bekerjasama dalam mencapai target kunjungan 7 juta wisatawan pada tahun 2008 juga sangat dibutuhkan sehingga dapat dicapai sekitar 6,4 juta dolar AS. Perbaikan image pariwisata Indonesia antara lain dapat dilakukan melalui iklan yang dicetak atau melalui media elektronik di berbagai negara dimana harus dikatakan bahwa Indonesia merupakan tujuan wisata yang aman untuk dikunjungi. Forum internasional seperti travel mart atau table top juga penting dilakukan untuk mendukung pemasaran pariwisata Indonesia. “Strategi yang dijalankan Depbudpar selain itu, antara lain berpartisipasi dengan negara lain dalam kerjasama pariwisata serta menjalankan promosi secara bersama,” tambahnya. Peran serta Pemda untuk ikut serta aktif mempromosikan pariwisata mereka serta meningkatkan promosi paket wisata domestik bagi daerah merupakan strategi promosi domestik yang dilakukan Depbudpar. Sementara itu Menbudpar Jero Wacik dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia dan UNWTO telah menjalin kerjasama yang erat. UNWTO berkomitmen penuh untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan pariwisata Indonesia dengan menyediakan panduan, arahan dan bantuan teknik seperti mengadakan kegiatan internasional di Indonesia.

Bukan Hanya Bali Selama ini, dalam wacana pariwisata budaya di tingkat nasional, yang seringkali dijadikan rujukan dan contoh adalah pariwisata di Bali. Seolah-olah hanya daerah Bali yang bisa dimajukan pariwisata budayanya untuk menarik kunjungan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Tidak salah memang bila membanggakan keberhasilan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia yang telah menghasilkan sumbangan devisa terhadap negara dalam jumlah besar. Namun bila kita terjebak hanya mengandalkan satu daerah Bali saja, maka kemajuan pariwisata Indonesia akan mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap daerah tersebut. Hal ini terbukti, ketika di Bali terjadi tragedi bom yang diledakkan oleh teroris, maka penerimaan devisa negara kita di bidang pariwisata menjadi anjlok. Kemajuan pariwisata budaya di Bali

sangat kontras dengan kondisi pariwisata budaya di daerah-daerah Indonesia lainnya. Di Subang, Jawa Barat misalnya, sepuluh tahun yang lalu, anak-anak remajanya masih banyak yang berminat untuk belajar tari jaipong, sisingaan, dan menjadi dalang wayang golek. Hampir setiap minggu dan dalam acara ritual kehidupan selalu diundang pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Saat ini, ketika teknologi semakin maju, ironisnya kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat, bahkan hanya dapat disaksikan di televisi dan Taman Mini. Padahal kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut, bila dikelola dengan baik selain dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya. Saatnya kini mengembangkan tujuan wisata selain Bali. Warga di Pacitan, Dieng dan daerah lain tentu ingin merasakan kemakmuran yang merebak dari objek wisata yang mereka miliki.*** ([email protected])

Visit Indonesia Year 2008 P

emerintah telah menetapkan logo Visit Indonesia Year (VIY) 2008 yang berbentuk siluet Burung Garuda. Dengan adanya logo baru itu, diharapkan program VIY 2008 segera dapat diluncurkan ke masyarakat. “Soft launching kemungkinan akan dilakukan pada Agustus atau September 2007 bertepatan menyambut Hari Pariwisata Internasional, “kata Thamrin B Bachri, Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) dalam workshop Peningkatan Pemahaman Wartawan Unit Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Tourism Satellite Account (TSA) dan Visit Indonesia Year 2008 di Jakarta, Kamis (2/8). Menurut Thamrin, VIY 2008 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesiapan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang siap dikunjungi wisatawan. Selain itu dengan event ini akan menciptakan daya saing pariwisata Indonesia dalam peta persaingan di tingkat regional dan internasional serta menggerakan distribusi kunjungan wisatawan secara optimal sepanjang tahun di seluruh destinasi di Indonesia. Dengan VIY 2008 akan membangkitkan kembali dunia usaha dan masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kunjungan wisatawan ke Indonesia, katanya. Tahun Kunjungan Indonesia 2008 dengan memanfaatkan momentum Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini akan disemarakan dengan kegiatan lebih dari 100 event di berbagai daerah, termasuk event akbar seperti World Culture Forum 2008. Thamrin mengatakan, untuk kegiatan VIY 2008 ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 153 miliar pada RAPBN 2008, sedangkan pada RAPBNP 2007 diusulkan sebanyak Rp 100 miliar. “Dari anggaran RAPBN-P 2007 ini 80% akan digunakan untuk promosi dengan memasang iklan di media dalam dan luar negeri,” katanya. Diharapkan adanya VIY 2008 akan mendorong arus wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia meningkat menjadi 7 juta wisman pada tahun 2008 dengan rata-rata lama tinggal sekitar 12-13 hari dan pengeluarannya mencapai US$ 100200/hari. Selain itu VIY 2008 akan mendorong pergerakan dan meningkatkan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 116 juta wisnus. Penetapan tahun kunjungan wisata ini mengandung makna bahwa sejak tahun 2008 Indonesia harus dapat memacu perkembangan kepariwisataan nasional, semakin mendekati kinerja kepariwisataan negara-negara ASEAN khususnya Malaysia, Thailand dan Singapura. Secara teknis, persiapan menuju VIY 2008 sebenarnya telah dimulai pada tahun 2007. Dari beberapa pertemuan antar stakeholders sejak Februari 2007 telah ditetapkan target kunjungan, pasar utama dan rencana kegiatan dalam bentuk bussiness plan. Bila pada tahun 2007 ditetapkan target kunjungan wisman sebanyak 6 juta, maka target kunjungan wisman pada tahun 2008 ditetapkan sebanyak 7 juta kunjungan. Tahun 2008 dianggap tepat untuk mencanangkan semangat pembangunan kepariwisataan nasional karena merupakan tahun ke 100 peringatan Kebangkitan Nasional. Seratus tahun lalu telah dicanangkan upaya menuju kehidupan yang lebih baik melalui semangat persatuan dan kesatuan bangsa oleh para pendahulu kita. Semangat ini sangat sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia saat ini dalam menghadapi persaingan global. Di sisi lain, pencanangan VIY 2008 juga terkait dengan kesiapan Indonesia dalam menerapkan apa yang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut sebagai ekonomi gelombang keempat, yakni ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas, lingkungan hidup, warisan budaya dan heritage. Sektor pariwisata merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan warisan budaya dan heritage. Bahkan bisa dikatakan, melalui sektor inilah warisan budaya dan heritage dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat perekonomian bangsa. Harapan kita, VIY 2008 bukan sekadar jargon yang pada tahun berikutnya hanya berganti angka tahunnya. Kita ingin VIY memberi manfaat langsung pada perekonomian rakyat. (g-berbagai sumber)

7

www. bipnewsroom.info/komunika email : [email protected]

WAWANCARA

Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

"Tak Cukup Hanya Kaya Potensi" G

elaran Visit Indonesia Year (VIY) 2008 tinggal hitungan hari. Tahun wisata kali ini yang memanfaatkan momonetum 100 tahun Kebangkitan Nasional banyak diharapkan membawa angin segar bagi kebangkitan sektor pariwisata Indonesia. Sektor ini diakui tengah terpuruk pasca rentetan peristiwa alam, penyakit dan teror yang tak bosan melanda Indonesia. Berimbas drastis pada menurunnya angka wisatawan mancanegara “Pariwisata harus dilihat seperti ban mobil. Kalau ada jarum satu masuk, semua gak kepakai ban mobilnya. Tidak cukup kaya dan bagus saja, ada elemen dasar yang juga harus dipenuhi,” kata Dirjen Pemasaran, Depbudpar, Thamrin Bhiwana Bachri ketika diwawancarai KomunikA di ruang kerjanya di Jl. Merdeka Barat, Jakarta (09/08). Sebenarnya bagaimana persiapan pemerintah dalam menyambut VIY 2008? Kemudian bagaimana upaya memaksimalkan potensi wisata yang ada. Berikut petikan wawancaranya :

keramahan penduduknya, apa masih ada? Memang keramahan itu masih ada. Tarian selamat datang, semua daerah kita senang menerima orang. Tapi orang tidak lagi jadi ramah kalau sedang lapar. Faktor lain, kebersihan. Orang bersih kan dituntut oleh agamanya. Bersih itu untuk kita sendiri. Tapi bahwa kalau kita bersih juga memberikan efek positif bagi pengembangan pariwisata, itu masalahnya. Kalau orang mau tour ke kanal-kanal sambil nutup hidung, mau bikin restoran apung di Ciliwung, gimana ceritanya. Yang lebih celaka lagi, kalau lingkungan kita kotor terus seperti ini dan tidak diapresiasi, kita akan diboikot dunia. Statement WTO dalam Resolusi Osaka, negara-negara yang tidak mengapresiasi lingkungan dalam pengembangan pariwisata, jangan didatangi. Ngapain datang ke negara yang gak menghargai lingkungan. Nah kalau

saja susah. Uang lembaran 100, kursnya segini. Lembaran 20 harganya segini, uangnya lecek harganya beda lagi. Lha gimana? Apa bikin orang nyaman.

Elemen dasar perbaikannya bisa satu generasi, sedangkan Visit Indonesia Year 2008 sudah di depan mata. Lantas apa yang mau dijual? VIY ini bukan suatu yang rumit. Artinya kita akan melaksanakan event yang tujuannya mendatangkan orang. VIY itu dikaitkan dengan target pariwisata nasional kita mencapai 7 juta wisatawan pada 2008. 100 lebih event di seluruh Indonesia. Semua akan kita jadikan atraksi yang mengundang banyak orang. Kita tidak akan mengembangkan eventevent baru, tapi mempromosikan event yang sudah dibuat oleh daerah. Kayak Tabot di Bengkulu, festival Minangkabau, Festival Senggigi di Lombok, semua itu kan sudah

Sudah sampai mana persiapan VIY? Pelaksanaan VIY ini sebenarnya memanfaatkan momentum 100 tahun kebangkitan nasional. Artinya dengan semangat ini kita ingin juga membangun destinasi-destinasi yang baru dan mengangkat event-event yang ada di seluruh Indonesia agar menjadi daya tarik untuk mendatangkan orang. Sejauh ini kami sudah siapkan buku panduan pelaksanaan event untuk daerah. Bagaimana cara menyiapkan sebuah event yang baik. Mulai menyambut tamu, memilih lokasi yang tepat, bentuk acaranya. Departemen ini juga masih melihat keorisinalan festival yang akan jadi gelaran VIY. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan. Kita jaga orisinalitasnya. Banyak yang menilai, kita terlambat promosi, pelaksanaan VIY juga terkesan terburu-buru? Tidak ada istilah terlambat. Malaysia juga mulainya tengah-tengah tahun dan bahkan grand launchingnya 6 Januari 2007. Kita juga persiapannya sudah sejak awal tahun. Sudah banyak persiapan, mulai dari kemungkinannya bagaimana, berkoordinasi dengan daerah, semuanya kita siapkan. Promosi semisal pemasangan logo juga sudah kita mulai. Hanya belum grand launching saja. Kita kalah pamor dari Malaysia? Kalau kalah dengan Malaysia, sudah dari dulu. Karena produk pariwisata tidak hanya cukup bagus dan indah saja. Produk pariwisata harus dilihat secara totalitas. Kita memang bagus, yang namanya alam Indonesia sangat indah walaupun di saat yang sama kita juga disebut sebagai comberan terbesar di Asia. Teluk Jakarta itu. Yang dijual selalu pemandangan alam? Tidak mesti. Wisatawan kan ada yang masal dan minat khusus. Kalau masal dia menginginkan yang berbeda. Tapi kalau minat khusus, walaupun infrastrukturnya belum ada dan masih sulit mereka tetap mau ke sana asal minatnya terpenuhi. Misal menyelam, kita kaya. Tapi saya katakan sekali lagi, kaya saja tidak cukup. Tapi harus berdiri pada elemenelemen dasar yang kuat. Saya tanya, Indonesia itu teratur atau tidak? Serius ini. Kita masih di atas ketidakteraturan. Mulai dari jalanan yang macet. WC nya masih kotor. Kuatkah elemen dasarnya, masyarakatnya disiplin tidak. Kemudian orangnya sudah sejahtera tidak, gimana bisa senyum. Akhirnya mengincar kamera orang. Faktorfaktor ini dasar untuk menjadi host yang baik. Hal-hal ini yang menjadikan orang betah atau tidak datang ke Indonesia. Konon Indonesia terkenal karena

8

Thamrin Bhiwana Bachri Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata foto : ddt

anggota WTO ada 183 negara, kita diboikot, habis sudah.

Posisi kita masih aman? Memang, tapi saya tanya, di Indonesia ada tidak sungai-sungai yang masih jernih. Artinya apa kan kita akan semakin tidak betul dengan lingkungan. Saya tidak mengatakan pesimisme. Tapi tadi Anda menanyakan Malaysia. Kita gak bisa dibandingkan dengan Malaysia, mereka elemen dasarnya sudah kuat. Mentalitas? Keteraturannya ada, kebersihan, disiplin masyarakat sudah, semua sudah lebih baik dari kita. Apalagi ditambah dana promosi yang tinggi? Forget about promosi dulu. Kalau soal promosi, di Afrika juga sama konsepnya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Buku promosi di loakan juga banyak, gampang mengerti. Tapi kalau mempromosikan sesuatu yang belum siap, gimana? Bisa jadi bumerang, over promoted bisa membuat efek jera kepada wisatawan. Promosi artinya berjanji, if you promote something, you promise something. Karena promosi yang sebenarnya adalah ketika kita menginjakkan kaki di sana. Bagaimana mengantisipasinya? Perbaiki elemen-elemen dasarnya. Belum lagi travel related servicesnya. Nuker dollar

ada. Tapi dalam rangka VIY ini kita benahi dikitlah, karena kebanyakan ditujukan untuk orang asing. Tidak hanya wisatawan mancanegara (wisman) tapi juga wisatawan nusantara (wisnus). Jangan salah, wisnus juga menjadi sangat penting bagi kita. Terbukti setelah banyak peristiwa semisal bencana dan teror, wisnus menjadi juru selamat. Angka perjalanan wisnus hitunghitungannya sudah sampai 100 juta orang. Kalau rata-rata jumlah perjalanannya 1,85 kali, berarti sudah sekitar 200 juta perjalanan per tahun. Dan menghasilkan sekitar 80 triliun kalau rata-rata pengeluarannya 300450 ribu rupiah.

Kalau wisman? Capain devisanya baru US$5miliar per tahun. Kalau VIY 2008 bisa mencapai 7 juta wisatawan dengan rata-rata per visit 1000, ya harapan kami bisa meraih sekitar US$7miliar. Daerah yang dijual? Kita lihat pasar potensialnya. Kalau Bali, tentu seluruh pasar. Kalau daerah Sumatera kita jual ke negara yang tidak ada friksi jaraknya, terutama penerbangan. Kita pasarkan ke ASEAN, Malaysia dan Singapura. Lebih logic, pun ada kesamaan budaya dalam arti makanan, tarian, dsb. Dan tren pada 2007 juga menunjukkan ada dua negara yang naik jumlah wisatawannya, India dan Singapura. Kalau Jepang relatif konstan.

Yang lain-lain malah turun. Secara umum ada 12 pasar, eropa, USA, Jepang, China, Australia, India, Timur Tengah, Malaysia, Singapura.

Apa daya saing kita dibanding negara lain? Kalau daya saing, saya pikir kekuatannya ada pada keragaman produk, apa saja ada. Kedua, masyarakatnya yang juga beragam. Produk kita sangat sustain, mau apa saja ada. Mau apa? Danau berwarna, hijau, kuning. Danau terbesar. Tapi yang lemah dari kita adalah elemen-elemen dasar yang mendukung produknya. Ditambah Borobudur tidak lagi termasuk 7 keajaiban dunia lagi? Lha yang nyebut 7 keajaiban dunia itu siapa. Kita sendiri yang nyebut. Tidak pernah ada yang menyebut demikian. Yang ada, Borobudur merupakan world heritage. Sampai sekarang juga world heritage, sampai batunya tinggal secuil juga tetap saja. Kalau kemarin itu ada penelitian oleh mantan orang UNESCO. Dia bikin polling model sms, kayak acara tv show. Why worry. Yang penting dia masih dalam kategori world heritage. Kita ini kan gampang-gampang bikin kesimpulan sendiri. Borobudur itu kan bangunan yang sudah mendunia. Sudah ada kelasnya sendiri. Tentang larangan terbang UE dan kemungkinan Saudi, bagaimana menyikapinya? Kalau Saudi, tidak. Mereka cuma pengen tahu saja. Justru kalau VIY dipakai untuk mengcounter berbagai macam isu. Kalau soal travel ban tidak banyak yang bisa kita lakukan selain menghimbau. Karena semua itu kan hak orang untuk mendapat keamanan dalam terbang kan manusiawi. Walaupun kita tetap menghimbau karena akibat dari larangan ini kan banyak sekali. Yang tergangu adalah paket-paket round trip, biasanya 15-30 hari. Keliling. Umumnya dari Belanda, Perancis, dan Jerman. Angka ini mewakili sekitar 20% dari total arrival dari Eropa. Kalau Eropa sendiri angkanya sekitar 800.000 wisatawan. Kami harapkan jangan lewat Oktober sudah bisa digunakan lagi. Seperti yang dikatakan pak Jusuf Kalla agar kita juga belajar dari kekurangan-kekurangan kita. Keselamatan tidak hanya untuk orang asing saja, juga perlu untuk warga kita. Ini bagian dari elemen dasar. Kalau tidak kuat, apapun daya tarik dari produk Anda, ya tidak akan dilirik. Begini, pariwisata harus dilihat seperti ban mobil. Kalau ada jarum satu masuk, semua gak kepakai ban mobilnya. Kita sudah rapi semua infrastruktur tapi WC nya bau, ya tidak jadi juga. Sudah bagus, eh pulangnya kecopetan. Kompleksitasnya sangat tinggi produk pariwisata itu. Karena elemenelemennya di bawah tanggung jawabnya orang lain. Pembangunan tempat pariwisata di daerah? Perlu dipertimbangkan yang namanya theme park atau tempat wisata bertema. Kemudian buat dengan standar internasional, jangan tanggung-tanggung. Agar bisa sekaligus dinikmati wisatawan asing. Di satu sisi juga memberi pembelajaran masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan standar masyarakat internasional. Pengembangan pariwisata harus melihat dua sisi. Satu kesiapan masyarakat dan kemudian pertumbuhan pasar. Dibangun secara bertahap sesuai tingkat kesejahteraan. Kemudian pembangunan elemen dasar, Pelambang misalnya, sudah bagus. Walikotanya sudah concern dengan kebersihan di bawah jembatan Ampera. Nah dia sedang menyiapkan elemen dasar untuk pariwisata yang kuat. RUU Pariwisata semangatnya apa? Kami mencoba untuk sejauh mungkin menghindari apa yang namanya government dominant . Sebisa mungkin menjadi lebih seimbang antara tugas pemerintah sebagai policy making, tugas daerah, karena produk itu kan nantinya akan lebih banyak. Artinya usernya ada di daerah. Melihat dari pembagian tugas, pemerintah mempromosikan citra nasional, daerah mempromosikan destinasinya, swasta yang jual produknya. Pemerintah juga akan menyiapkan standar yang nantinya menjadi pegangan para pelaku usaha. Ada kriterianya. Pada dasarnya revitalisasi fungsi pemerintah. Akan lebih terbatas, tidak dominan lagi. ([email protected])

Edisi 15/Tahun III/Agustus 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : [email protected]

OPINI

Jalan Ketiga Penyelesaian Konflik Ketika perselisihan terjadi antara dua kelompok, maka upaya memastikan agar konflik tidak berkembang meluas atau bahkan berkepanjangan menjadi sangat penting. Ada banyak pilihan strategi dan teknik penyelesaian konflik, namun strategi dan cara apa yang layak ditempuh pemerintah dalam memadamkan serta memutus konflik agar tak menjadi bara dalam sekam.

K

onflik dalam bentuk apapun memang sebuah hal yang harus dihindari. Sejarah telah menulis dampak konflik yang sedemikian besar dan jika berkembang meluas akan bisa memakan ribuan korban jiwa manusia dan harta benda. Konflik dapat terjadi karena kepribadian atau sistem nilai yang tidak cocok, tumpang tindih atau tidak jelasnya pembagian “kerjaan,” kompetisi memperebutkan sumberdaya yang terbatas, komunikasi yang tidak memadai, kebijakan, standar dan peraturan yang sulit dimengerti dan tidak jelas, proses pembuatan keputusan yang kolektif dan konsensus, pengharapan yang tidak terkabulkan dan konflik yang tidak terselesaikan (Kreitner dan Kinicki, 1998). Konflik Warga atau Konflik Suku? Konflik antar warga sebagaimana terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beberapa waktu lalu jelas membuat kaget semua orang, khususnya di Yogyakarta. Apalagi selama ini Kota Yogyakarta sangat dikenal sebagai kota pelajar yang tentunya akan mengedepankan cara-cara rasional dan bermartabat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Yogyakarta merupakan salah satu kota jujukan pendidikan, konsekuesinya Yogya sangat terbuka dengan kedatangan manusia dengan beragam latar belakang. Adat istiadat dan perilaku kehidupan sosial dari warga pendatang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal sehingga sering menimbulkan terjadinya perselisihan di antara mereka. Perilaku, tata-cara kehidupan sosial dan sudut pandang yang berbeda tentunya akan sulit dalam penyelesaian masalah yang timbul di dalam masyarakat. Jika hal itu tidak dikelola dengan baik maka sangat rawan terjadinya konflik antar warga. Keberadaan beragam etnis yang ada di Yogyakarta merupakan salah sumber potensi terjadinya konflik. Sekalipun proses membaur secara kultural bisa dikatakan berlangsung dengan baik selama beberapa puluhan tahun. Namun perkembangan beban sosial kota yang makin berat dan tingkat persaingan sangat memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan. Belum lagi adanya dinamika eksternal yang juga tidak bisa diabaikan dengan mudah sebagai salah satu pemicu bagi terjadinya konflik horizontal. Permasalahannya dalam mengidentifikasi sebuah konflik,

kilas -gov

e

seringkali beberapa pihak terlalu menyederhanakan permasalahan. Bahkan media massa seringkali menjustifikasi konflik yang sebenarnya berlangsung antar beberapa orang menjadi konflik antar warga atau bahkan antar suku. Menelisik Peran Media Peranan media massa jelas tak bisa diabaikan dalam sebuah konflik yang terjadi. Seolah seperti pedang bermata dua, media bisa menjadi bagian dari solusi atau bahkan bisa menjadi bagian dari unsur yang bisa memperburuk permasalahan. Namun, acapkali para pengelola media senantiasa berkilah bahwa media massa hanya memotret, melaporkan apa adanya, menyampaikan fakta. Padahal, ada begitu banyak fakta, begitu banyak angle atau sudut pandang, maka media pasti memilih. Media pasti memilih untuk melaporkan pembantaian ratusan orang Madura oleh suku Dayak di Kalimantan dibandingkan dengan upaya saling menolong antar warga dan melindungi dari ancaman pembunuhan, misalnya. Sebenarnya, peran media memang tak jauh dari pembentukan opini. Idealnya, media membentuk opini dalam situasi konflik dengan meredakan ketegangan bukan malah memperuncing. Berita-berita seharusnya mencerminkan peran juru bicara derita kemanusiaan. Maka toleransi perlu diciptakan. Toleransi dalam situasi konflik harus lebih konkret, yaitu berpihak kepada korban. Siapa pun kelompok itu kalau menjadi korban harus dibela. Godaan tentu datang. Orang dengan mudah menemukan alibi untuk tidak serius berpihak pada korban dengan bersembunyi di balik pertanyaan ini; bagaimana menentukan siapa korbannya. Bukankah kemungkinan bias amat besar karena sikap wartawan atau redaksi tergantung pada posisi ideologis media? Belum lagi kalau masih harus berhadapan dengan amplop yang berperan dalam pembusukan wartawan/redaksi. Dalam situasi ini, integritas moral dan sikap kritis jajaran redaksi dan wartawannya diuji. Ketika perselisihan terjadi antara dua kelompok, adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan bahwa konflik yang ada tidak berkembang meluas atau bahkan berkepanjangan. Apalagi jika kemudian ada pihak yang mendramatisir seolah-olah terjadi konflik antar suku. Padahal bisa saja konflik terjadi hanya lantaran sebab sepele. Pada dasarnya, harus diakui isu di media harian sangat banyak, sehingga untuk menjadi isu utama tidak mudah karena harus bersaing dengan isu yang lain. Disinilah dibutuhkan keahlian membungkus isu agar menarik media sehingga berpengaruh kepada khalayak luas. Dalam konteks penyelesaian konflik, sangat dibutuhkan

pengelolaan konflik yang baik agar konflik yang ada tidak merugikan semua pihak. Mana-jemen konflik yang tepat sangat diperlukan di negeri multietnik seperti Indonesia ini. Karena itu dibutuhkan strategi pengelolaan konflik yang baik agar bisa meredam dan memupus habis akar konflik sehingga tidak merugikan semua pihak. Manajemen Konflik Jalan Ketiga Manajemen konflik merupakan upaya sadar dan terencana dalam memfasilitasi komunikasi terbuka dan partisipasi konstruktif dari pihak-pihak lokal untuk mencari pemecahan terhadap konflik yang ada. Prinsip mendasar manajemen konflik adalah bagaimana mengembangkan ketrampilan untuk melihat sifat konflik dan mengenali kesamaan perhatian dari pihak yang terlibat konflik. Pada gilirannya adalah menemukan solusi dari konflik yang ada. Secara mendasar prinsip ini harus bisa dimiliki dan diterapkan pada setiap warga. Secara sederhana mungkin bisa jadi kita harus mulai berfikir agar sikap bangsa yang selalu diagungkan dan diajarkan di sekolah seperti ramah-tamah, sopan-santun, lemah-lembut dan gotong-royong menjadi warna dalam keseharian. Kearifan lokal dalam penyelesaian konflik juga harus dikembangkan. Upaya damai harus diprioritaskan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya akan merugikan semua pihak. Inilah jalan ketiga, jalan alternatif untuk penyelesaian. Namun mencermati praktik politik yang ada dari para pemimpin dunia, baru sedikit hal tersebut dipraktekkan. Jauh dari harapan mencari jalan keluar bagi problem tersebut, mereka justru menimbulkan masalah baru dengan kebijakan mereka. Mungkin akan muncul argumentasi bahwa ini hanya terjadi dalam tataran praktis, sementara dalam tataran ide Jalan Ketiga merupakan pemikiran yang belum tertandingi.Jikalau begitu adanya, mungkinkah Blair, Schroeder, Cardoso, atau Clinton adalah murid-murid Anthony Giddens yang menyeleweng? *) Sudarmanto, Pranata Humas BPPI Yogyakarta. foto : bf

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: [email protected]

www.riau.go.id

Dukung Investasi Swasta Utamakan faktor investasi, mungkin itulah ide dasar yang diusung website resmi Pemerintah Provinsi Riau. Pasalnya, ketika pertama kali melihat situs sederhana ini, pandangan mata dominan disuguhi informasi beragam aset bisnis Riau. Mulai informasi kesiapan infrastruktur tiap kabupaten/kota yang dapat dilihat dalam menu "Info Kabupaten", sampai potensi pariwisata yang siap dan telah tergarap baik oleh pemerintah daerah maupun swasta dalam menu "Pariwisata". Tampilan menu "Investasi" yang menyuguhkan beragam informasi mulai dari prosedur investasi, daftar

investasi, sampai ladang bisnis yang siap digarap sektor swasta; kian mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk me-"masar"-kan potensi daerahnya. Fasilitas kemudahan investasi seolah diumbar dalam situs resmi provinsi yang baru saja berulang tahun ke50, 9 Agustus lalu.

Statistik, Perpustakaan, bahkan nama pejabat eksekutif maupun legislatifpun tersedia. Agar masyarakat siap dan mudah dalam menyampaikan beragam aspirasi. ([email protected])

Kembangkan Transparansi Semangat keterbukaan juga dibangun melalui situs ini. Tampak dalam menu "Info Lelang" yang bisa diakses penyedia jasa sebagai bukti transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Dukungan informasi "Riau Hari Ini" tentang kebijakan pemerintah daerah yang ter- update harian oleh Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa (BIKKB) Provinsi Riau juga memberikan informasi rutin mengenai kegiatan pemerintah provinsi. Belum lagi Direktori Peraturan Perundangan,

Edisi 15/Tahun III/Agustus 2007

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : [email protected]

Libatkan Pemprov dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) meminta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) melibatkan Pemprov NAD dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Keberhasilan yang dicapai dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sudah banyak, tapi banyak juga kelemahannya, organisasi BRR cukup besar dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan Pemprov (NAD),” kata Ketua Pansus DPRD bidang pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Iskandar, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/8). Dia berharap adanya keterlibatan Pemprov yang lebih tinggi sehingga pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh menjadi semakin baik, karena tahap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan berakhir pada 4 April 2009 dan akan diserahkan ke Pemprov NAD. Sementara itu, Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar mengatakan, pihaknya sepakat bahwa BRR yang akan meninggalkan Aceh pada 2009 nanti harus dalam keadaan baik, baik untuk Pemprov NAD maupun untuk masyarakat, sehingga tidak ada ’bom waktu’ yang suatu saat akan meledak. “Sinergitas program dan pengalihan tugas BRR harus dijalankan dengan baik, sehingga 2008 – 2009 tidak tinggalkan masalah baru,” ucapnya. (mul) Sumatera Utara Ujian Sertifikasi 11.531 Guru Sebanyak 11.531 guru negeri dan swasta dari 25 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menjalani uji sertifikasi melalui penilaian portofolio untuk mendapatkan sertifikat profesi pendidik. “Jumlah tersebut berasal dari kuota 2006 sebanyak 780 orang dan 2007 sebanyak 10.751 orang, dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdiksu) juga telah mengangkat panitia sertifikasi guru tingkat Sumut yang tugasnya antara lain melaksanakan sosialisasi persiapan bagi panitia kabupaten,” kata Kadisdiksu, Drs Taroni Hia, kepada wartawan di Medan, Rabu (1/8). Taroni menjelaskan, landasan hukum sertifikasi guru ini adalah Undang-Undang (UU) No 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas No 18/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sebanyak 780 guru kuota 2006 yang akan mengikuti sertifikasi ialah dari tingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara 10.751 guru hasil kuota 2007 berasal dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), SD, SMP, Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta. Penetapan guru peserta sertifikasi didasarkan pada kriteria memiliki kualifikasi akademik program S-1 dan D-IV, dengan skala prioritas masa kerja, usia, golongan (bagi

Dari Sabang Sampai Merauke

Riau Perlu Pemberdayaan Bidang Investasi Gubernur Riau H. M. Rusli Zainal mengemukakan, perlu diadakan pembenahan terhadap penanganan atau pemberdayaan terkait bidang investasi untuk menstabilkan, meningkatkan serta menjaga iklim investasi di Riau. ”Investasi di Riau mengalami iklim kondusif sejalan dengan tertibnya pelaksanaan penanaman modal oleh aparatur pemerintah,” katanya dalam acara Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini yang diprakarsai BKPM beserta Badan Promosi dan Investasi (BPI) Riau di Pekanbaru, Rabu (1/8) . Melalui cara ini diharapkan minat investor ke Riau mengalami peningkatan di masa mendatang, sehingga pada gilirannya akan memicu perekonomian Riau. “Semakin banyak investor masuk, maka semakin pesat pertumbuhan perekonomian di daerah ini,” katanya. Jadi, selain akan menimbulkan minat investor, tingkat kerjasama antar pelaku usaha dan pemerintah akan terbentuk melalui berbagai kegiatan, seperti bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal dan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) adalah salah satu kegiatan tersebut. (www.riau.go.id)

Jawa Timur Perintis Kemerdekaan Terima Penghargaan Presiden Asisten Kesejahteraan Masyarakat Setda Propinsi Jatim Ir Mardjuki Soebagio MM, mengemukakan sebanyak 83 perintis pejuang kemerdekaan RI asal Jatim akan menerima penghargaan perintis kemerdekaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, penghargaan tanda jasa pejuang perintis kemerdekaan yang diajukan Pemprov Jatim ke pemerintah pusat sebanyak 125 orang, namun yang diterima hanya 83 orang. Penghargaan tersebut nantinya akan diserahkan Gubernur Jatim H Imam Utomo kepada satu perwakilan perintis kemerdekaan di detik-detik peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum’at (17/8). “Selain menerima penghargaan tanda jasa, mereka juga akan mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp1,5 juta, serta menerima sekali tunjangan kesehatan sebesar Rp2 Juta,” katanya di Surabaya, Kamis (2/ 8). (www.d-infokom-jatim.go.id)

Bali Dinas PU Gelontor Saluran Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar dalam tahun 2007 menangani atau menggelontor sebanyak 25 sungai atau saluran air setiap hari untuk menjamin kelancaran air sekaligus mengantisipasi terjadinya banjir. "Ke-25 sungai atau saluran air yang digelontor itu diantaranya Tukad Badung, Tukad Pekaseh, Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Saluran Irigasi Padanggalak, Long Storage By Pass Ngurah Rai dan Tukad Mati,” kata Kadis PU Kota Denpasar Ir. Ketut Winarta ketika mengawasi anak buahnya menggelontor saluran irigasi Subak Kerdung yang melintasi By Pass Ngurah Rai Pemogan, Jumat (3/8). Dinas PU merasa kewalahan mengatasi masalah sampah yang ada di sungai, juga banyaknya sungai saluran air yang melintasi kawasan pemukiman padat. “Kami sudah sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, tapi masih banyak masyarakat yang banyak membuang sampah di sungai. Sungai dijadikan tempat sampah berjalan. Membersihkan sampah di sungai jauh lebih sulit dari di darat, sekarang dibersihkan sebentar lagi kotor karena sampah hanyut dibawa air,” keluhnya. Dinas PU tetap punya komitmen untuk berkerja ekstra keras dalam mewujudkan dan mendukung program kali bersih. Dia menambahkan sebagai pilot project kebersihan, dinas PU akan bekerja sama dengan camat Denpasar Barat untuk mengadakan lomba kebersihan sungai atau saluran air antar lingkungan di Kecamatan Denpasar Barat. (www.denpasar.go.id)

Sulawesi Selatan Pelatihan Mitra Puskesmas dan UPM Jamkesda Bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa membuka pelatihan mitra Puskesmas dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang berlangsung di Sinjai (5/8). Bupati Andi mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan oleh Badan Pelaksana Jamkesda ini merupakan suatu terobosan positif. "Ini momentum tepat karena ke depan penataan prospek pengembangan program Jamkesda sangat terkait dengan salah satu pilar Kabupaten Sinjai yaitu Pilar Pembangunan Kesehatan," kata Bupati. Ke depan, melalui Program Jamkesda dan Dokter Keluarga yang telah didukung Perda Nomor 3 Tahun 2004 akan mendorong masyarakat

Gorontalo

Nyamannya Keliling Serambi Madinah N

yaman dan ramah, itu kesan pertama yang bisa dinikmati pengunjung yang datang ke wilayah provinsi ke 32 ini. Selepas Bandara Jalaludin, pemandangan di tepi jalan menuju pusat pemerintahan sangat menyejukkan mata. Seolah etalase, sepanjang perjalananan di kiri dan kanan terdapat rumah dengan halaman luas diselingi dengan lahan yang ditanami produk hasil bumi. Bahkan kita dapat menemukan sapi dan hewan ternak produktif lain di halaman setiap rumah yang dilalui. Tak berlebihan jika provinsi ini lazim dikaitkan dengan kawasan Agropolitan. Kawasan Ribuan Mesjid Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kawasan tua di Sulawesi. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari

10

Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Dari kisah ini jangan heran jika kemudian sepanjang jalan dan kelompok rumah pasti ditemukan puluhan mesjid dan surau yang berdiri dengan megah. Sebutan Serambi Madinah pun bisa tak terbantahkan lagi. Keliling Naik Bentor Butuh lebih dari sehari untuk menjelajah provinsi seluas 12.215,45 km 2 .

foto : mth

Sinjai untuk menata dan memelihara kesehatannya. "Melalui UPM ini masyarakat dapat menyampaikan keluhan terhadap Program Jamkesda, dan diharapkan ke depan pelayanaan Jamkesda akan tertata lebih baik," tegas Andi. Bupati Sinjai juga mengharapkan Bapel Jamkesda Sinjai terus mencari format atau mengembangkan inovasi lain yang dapat menjadi acuan kebijakan dalam menindak lanjuti pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat di masa mendatang. Selain itu, Bupati juga meminta unit pengaduan masyarakat Jamkesda menindaklanjuti setiap temuan aduan dari masyarakat baik menyangkut kepesertaan maupun masalah pelayanan kesehatan," Agar disampaikan kepada instansi terkait sekaligus dilaporkan ke Pemda Sinjai untuk dicarikan jalan keluar permasalahan yang ada," pinta Andi. (www.sinjai.go.id)

Gorontalo Target Produksi Jagung 2007 Tercapai Pemerintah Provinsi Gorontalo optimis target produksi jagung sebesar 608.863 ton pada 2007 bisa tercapai. “Pada kwartal pertama tahun 2007, Januari hingga April angka produksi jagung Gorontalo telah mencapai 351.744 ton, atau 58,8 persen dari target tahun ini,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Yusuf Hamidun, Senin (6/7) di Gorontalo. Menurut Yusuf, pencapaian tersebut juga menunjukkan bahwa produksi jagung Gorontalo pada kwartal pertama tahun ini telah mencapai 84,5 persen dari total produksi jagung tahun lalu yang mencapai 416.222 ton.“Jika dirata-rata, maka pada kwartal pertama tahun ini produksi jagung Gorontalo perhektar mencapai 5,72 ton,” ujarnya. Keberhasilan ini mendudukkan Gorontalo sebagai provinsi dengan produktivitas jagung perhektar tertinggi di Indonesia, “Hal ini kami lakukan sebagai bentuk implementasi dari program revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah. (As)

foto : mia@photography

NAD

LINTAS DAERAH PNS), beban mengajar 24 jam/minggu, tugas tambahan dan prestasi kerja. Taroni mengharapkan guru yang belum bisa mengikuti uji sertifikasi pada tahun ini agar sabar menunggu giliran karena pemerintah sudah memrogramkan seluruh guru sudah selesai mengikuti sertifikasi pada (www.binjai.go.id) 2015.

Sekalipun hanya terdiri dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo ini. Pasalnya wilayah Gorontalo didominasi pegunungan. Ada yang menyebut Gorontalo berasal dari "Hua Lolontalango" yang artinya orang-orang Gowa berjalan lalu lalang. Tampaknya hal ini ada benarnya, karena hampir setiap saat kita dapat menyaksikan banyak orang melintas di jalan Kota Gorontalo.

Di kota yang tak terlalu padat penduduk maupun kendaraannya ini, memang dinamika penduduk seolah tak pernah berhenti. Jika ingin keliling kota sangat mudah, tak memakan waktu sampai sehari. KomunikA yang datang disambut hujan ketika menginjakkan kaki di pusat kota, terkaget-kaget karena banyaknya “hasil modifikasi becak dan motor lalu lalang dengan penumpang di dalamnya. Warga setempat menyebutnya bentor. Bagian depan motor dihilangkan dan diganti dengan bagian badan becak. Naik bentor selain duduk bisa senyaman di becak, lajunya pun bisa secepat ojek. Apalagi bentor umumnya menggunakan suspensi kendaraan roda empat, hingga di jalan berlubang pun penumpang masih merasa nyaman. Ongkosnya pun terbilang murah, hanya berkisar 3 ribu rupiah untuk ke jarak menengah. Tak lengkap rasanya bertandang ke Gorontalo tanpa naik bentor, becak motor. Pasalnya, di ibu kota provinsi mana lagi di Indonesia bisa menikmati bentor sesukanya, keliling kota, selain di Gorontalo. ([email protected])

Edisi 14/Tahun III/Juli 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : [email protected] BUMN Fasilitasi Pinjaman Uang Muka KPR Direktur Utama PT. Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, Jamsostek akan memberikan fasilitas pinjaman uang muka bagi peserta yang ingin memiliki rumah melalui Jamsostek Syariah sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan pesertanya. “Memang ada program tambahan dari Jamsostek, terutama pada divisi Jamsostek Syariah, yakni fasilitas pinjaman uang muka KPR guna peningakatan kesejahteraan anggota yang dananya berasal dari laba,” kata Hotbonar dalam Seminar Ekonomi Syariah “Potensi dan Peluang Kerjasama Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah” di Jakarta, Rabu (1/8). Dijelaskannya, laba yang berhasil terkumpul nantinya akan diperuntukan sebagai pinjaman uang muka perumahan untuk peserta, beasiswa untuk anak peserta, pinjaman koperasi karyawan, pemberian batuan alat kesehatan untuk rumah sakit yang melayani peserta, pemberian mobil ambulance bagi rumah sakit yang melayani peserta Jamsostek. Selain itu, jika ada peserta yang ingin menggunakan prinsip syariah untuk kepemilikan rumah, PT. Jamsostek akan membuat paket produknya dengan bekerjasama dengan ketiga bank syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, dan Bank Muamalat), supaya ketiga bank tersebut bisa berkontribusi dalam hal pemberian kredit perumahan. “Jamsostek syariah akan bantu uang mukanya, dan bank syariah yang akan menyalurkan kreditnya,” katanya. Menurutnya, program ini merupakan diversifikasi peningkatan kesejahteraan peserta Jamsostek melalui prinsip syariah dan untuk program ini, Jamsostek masih perlu melakukan studi yang mendalam, dan akan merekrut tenaga ahli keuangan syariah. Jamsostek juga mentargetkan awal tahun 2008 program ini sudah berjalan. (Ia/Kus) Kementerian Perumahan Rakyat Kembangkan Perumahan Swadaya Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari mengatakan, Pemerintah akan terus berupaya mengembangkan perumahan swadaya bagi keluarga tidak mampu dan berpenghasilan dibawah Rp1 juta perbulan. Perumahan swadaya yang dimaksudkan adalah perumahan yang dibangun dan diperbaiki sendiri oleh anggota masyarakat atau secara gotong royong, kata Menneg Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari usai rapat koordinasi di kantor Menko Kesra, Jakarta, Kamis (2/8). Menurutnya, perumahan swadaya ini akan lebih banyak menolong masyarakat di lapisan paling bawah yang berpenghasilan di bawah UMR (Rp1 juta per bulan), dan untuk itu pemerintah mendukung realisasi perumahan swadaya tersebut. Konsep hunian ini juga tidak boleh sebatas kepemilikan rumah saja, tetapi termasuk didalamnya konsep penyewaan rumah. “Inilah yang kedepannya perlu diprioritaskan untuk terus memperhatikan setiap anggota masyarakat yang kurang mampu,” katanya. Sehingga dengan demikian, Kementerian Negara Perumahan Rakyat berharap dengan konsep social outsourcing, pemerintah di masa yang akan datang dapat memfasilitasi rumah-rumah sewa yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.(wd) Departemen Pendidikan Nasional BOS Untuk SMP Terbuka Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Dep-

diknas Prof. Suyanto mengatakan, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada tahun 2008 akan menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMP Terbuka di seluruh Indonesia. Saat ini SMP Terbuka yang masih operasional ada 2.685 sekolah dengan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) sebanyak 8.441 dan jumlah siswanya ada 348.268 orang. Menurut Suyanto, saat ini ada 11.675.956 anak usia 13-15 tahun yang tidak tertampung di SMP/MTs formal karena alasan kendala sosial ekonomi, hambatan transportasi, kendala letak geografis yang sulit dan sebagainya. Selama 5 tahun masa percepatan penuntasan program wajib belajar (Wajar) 9 tahun, diharapkan SMP Terbuka masih dapat menampung rata-rata sekitar 50.000 anak usia 13-15 tahun setiap tahunnya. (Ad) Departemen Komunikasi dan Informatika Terbitkan Permen Tarif Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika berencana mengeluarkan peraturan menteri tentang tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler. Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot S. Dewo Broto, di Jakarta, Jumat (3/8), menyatakan sebelumnya Depkominfo telah melakukan konsultasi publik terhadap Permenkominfo tersebut dengan melibatkan para penyelenggara telekomunikasi, KKPU dan tarif. Peraturan baru ini mengatur tata cara penetapan tarif sejalan dengan perkembangan teknologi selular. "Kita juga arahkan untuk mengantisipasi persaingan promosi tarif seluler serta persaingan antar penyelenggara seluler agar agar besaran tarif tetap pada koridor ketentuan yang berlaku," kata Gatot. Dalam peraturan yang akan dikeluarkan, pengaturan tarif yang meliputi tarif jasa teleponi dasar dan multimedia diharapkan dapat mendorong transparansi dalam menetapkan kedua jenis tarif. "Khususnya untuk menghindari perhitungan ganda, transfer harga dan subsidi silang dalam penyelenggaraan jaringan bergerak selulerm," tegas Gatot. Sedangkan jasa multimedia yang dimaksud, menurut Gatot, mencakup jasa multimedia yang disediakan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler yang memiliki izin penyelenggaraan jasa multimedia. "Peraturan itu juga mengatur tarif promosi yang diizinkan dengan suatu ketentuan tertentu dengan catatan sasaran yang ingin dicapai jelas, serta tenggang waktu yang digunakan juga tepat dan berbatas waktu," pungkas Gatot.

“Dari Sabang Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung-menyambung menjadi satu itulah Indonesia...” Syair ini menggambarkan kekeayaan Indonesia, terdiri dari pulau-pulau dengan segala kekayaan alam dan budaya bangsa. Segala perbedaan ini bukanlah sebagai pemecah, tetapi merupakan kekuatan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Secara nyata, potensi sektor pariwisata Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Penerimaan dari sektor ini menduduki peringkat kedua dalam penerimaan devisa setelah minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, tantangan tugas Departemen Kebudaya-an dan Pariwisata ke depan makin berat. Khususnya dalam menjalankan kebijakan nasional bidang kebudayaan dan pariwisata, juga mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab departemen menjadi tantangan. Pemulihan Kunjungan Wisata Statistik kunjungan wisatawan di indonesia tahun 2006 tercatat 4.871.351 kunjungan wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama

Edisi 14/Tahun III/Juli 2007

foto: mth

Keputusan Suatu ketika, seorang PNS muda yang terkenal idealis, dilanda kebimbangan yang amat sangat. Ia berada di persimpangan jalan pilihan: keluar dari pekerjaannya atau tetap bertahan di lingkungan instansinya yang penuh kolusi, korupsi dan nepotisme. Dari hari ke hari, hati kecilnya terus meronta menyaksikan penyimpangan terjadi di depan mata. Yang menyakitkan, ia tak bisa berbuat apa-apa, selain memandang kemungkaran itu dengan masygul. Ingin rasanya berbuat sesuatu agar penyimpangan tak terus terjadi, tapi posisinya yang hanya sebagai pegawai rendahan tak memungkinkan. Ingin rasanya berteriak menyadarkan mereka yang suka berbuat serong, namun tekanan sistem membuatnya tak mampu bicara tentang kebenaran. Maklum, di kantornya, paradoksal telah menjadi budaya. Apa yang benar justru dianggap salah, dan sebaliknya yang salah dibenarkan. Yang lurus jadi bengkok, yang bengkok justru dianggap lurus. Dan parahnya, itu terjadi secara sistemik, di semua lini. Syukurlah, ia masih mampu memilah pendapatan. Ia hanya mau menerima “uang putih”, uang yang benar-benar dibayarkan sebagai ongkos atas prestasi dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Sedangkan “uang abu-abu”, dan “uang hitam” yang tak jelas asal-usulnya, ia tolak. Kalaupun terpaksa menerima, ia akan salurkan uang itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dengan asumsi uang itu bukan haknya. Ia juga menolak diajak kolusi dan anti nepotisme. Toh demikian, waktu akhirnya mengantarkannya kepada keputusan yang dilematis: antara keluar dan bertahan. Keputusan yang membawanya larut dalam permenungan yang amat dalam dan melelahkan. Herannya, semua orang yang ia mintai pendapat justru memberinya pertanyaan baru, sehingga keputusannya mengambang tak berkesudahan.

(ds)

Departemen ESDM Perketat Pelaksanaan Cost Recovery Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah akan memperketat implementasi cost recovery yaitu biaya migas yang dibebankan kepada pemerintah agar produksi minyak dan gas meningkat. “Pemerintah telah membentuk Tim 10 yang menangani cost recovery dan diharapkan implementasi pengetatan cost recovery akan terwujud secepatnya”, kata Menteri ESDM, Jakarta, Kamis (2/8). Meskipun Tim 10 ini akan melakukan pengelolaan terhadap cost recovery dari industri minyak dan gas, akan tetapi hasil peningkatan produksi harus dapat dinikmati pada masa mendatang. Dalam pelaksanaan cost recovery, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) juga akan melakukan efesiensi dengan mengurangi tenaga kerja asing yang tidak dibutuhkan oleh kontraktor migas di Indonesia. (eyv)

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Pulihkan Wisata Indonesia

Wajah Kita

tinggal 9,09 hari. Namun, beberapa kasus yang terjadi di negara kepulauan ini sempat meredup-kan citra kawasan Indonesia yang ramah di mata dunia inter-nasional. Melalui Progam Mega Familiarzation Tour, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berupaya mengembalikan citra Indonesia di kalangan pelancong, khususnya dari Australia. “Program ini bertujuan untuk menunjukkan secara langsung kepada para retail agent dan jurnalis Australia mengenai kondisi pariwisata Indonesia yang aman dan nyaman,”ungkap Bagus Ngurah Widjaya, Ketua Bali Tourism Board. Selain itu, departemen yang dipimpin Jero Wacik ini tengah melaksanakan Program Fam Tour yang mengundang operator, travel agent dan pegiat penerbangan Belanda dan Belgia. "Dalam tour ini, kita fokuskan untuk mempromosikan potensi pariwisata Sumatera Utara," imbuh Widjaya. Ada pula program beasiswa kepada pelajar asing selama beberapa minggu di Indonesia. Melalui program ini, pelajar asing bisa belajar mengenai budaya daerah yang menjadi pilihannya. Semua ini diarahkan untuk melestarikan budaya nusantara. "Ke depannya budaya timur kita tetap terjaga dan dapat menghasilkan devisa lebih untuk negeri tercinta," harap Widjaya. ([email protected])

Ia pun pulang ke kampung, membawa sekeranjang kegundahan. Di bus ekonomi, ia duduk berdampingan dengan seorang bapak tua sederhana, lulusan SD, namun memiliki wibawa layaknya orang yang sudah kenyang makan asam-garam kehidupan. Kebosanan yang menikam dada, membuat sang PNS muda tak kuasa menahan rasa. Maka ia pun menceritakan problema yang menggayuti jiwanya kepada bapak tua yang baru dikenalnya. “Apakah seluruh pegawai kantor anda suka KKN?” tanya si bapak, setelah si PNS muda bercerita, lengkap dari A hingga Z. “Ya. Kecuali saya. Tapi justru karena sikap saya itulah, saya jadi dimusuhi banyak orang. Karena itu, saya ingin keluar saja.” Pak tua manggut-manggut. Lalu tersenyum dan berkata, “Tidak, anak muda, anda tidak boleh keluar!” “Lho, kenapa?” “Karena jika anda keluar, di kantor itu tak ada lagi orang yang menegakkan kebenaran. Tanpa anda, kantor akan semakin rusak karena semua orang tak lagi mengindahkan norma, hukum dan moral.” “Tapi, saya tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kemungkaran itu?” “Nak, anda tak bisa mengubah keadaan dengan sekali tepuk, lebih-lebih sendirian. Tapi secara hakikat, keberadaan anda di kantor itu sangat dibutuhkan. Laksana titik air jernih yang menetes di tengah limbah hitam, pada awalnya memang tak akan kasat mata. Namun percayalah, jika tetesan itu terjadi secara terus-menerus, dalam jangka panjang, kepekatan limbah perlahan-lahan pasti akan berkurang. Mungkin bukan anda yang akan melihat limbah itu semakin bersih, namun generasi di belakang anda pasti akan menyaksikan perubahan itu.” Si PNS muda mengangguk-angguk. Mata hatinya terbuka lebar. Nalarnya terasa segar, seperti baru saja bangkit dari istirah yang sangat panjang. Sebuah keputusan bulat telah lahir di dadanya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Tua, berteriak, “kiri!” kepada sopir bus, meloncat turun, lalu naik bus lagi, kembali ke kota. “Tugas berat menantiku,” bisiknya pada angin yang bersuit-suit menyusupi retak jendela. (gun)

10

Sudah tak berbilang Ahmad (36) menyusuri jalan Trans Sulawesi bagian utara ini. Pekerjaannya sebagai sopir sebuah perusahaan travel menuntutnya bolak-balik dari Gorontalo ke Manado sehari sekali. Ia pun mendapat kesempatan rehat sehari dalam semingggu. "Saya sudah hafal tiap lubang yang ada sepanjang jalan ini," katanya kepada KomunikA sembari memacu laju kendaraan station yang mengangkut 7 orang penumpang dengan santai. Padahal, KomunikA yang ada duduk disamping sempat melirik speedometer di dashboard mobil tak pernah menunjuk angka dibawah 100 km per jam.

J

angan membayangkan jalan Trans Sulawesi seperti jalan di Jawa Tengah kota yang terdiri dari bisa mencapai masingmasing empat sampai enam jalur kendaraan. Jalan Trans Sulawesi hanya bisa dilakui dua kendaraan dalam arah berlawanan. Jalur ke Manado harus ditempuh hampir enam jam. Saat membelah jalur Trans Sulawesi, sesekali mobil harus melambat ketika berpapasan dengan kendaraan besar. Itu pun masih mending, kata seorang teman yang pernah membelah Kalimantan lewat darat. "Di Kalimantan, khususnya di pelosok sebut saja Sintang-Putusibau, ketika hujan kita akan sulit membedakan mana sungai mana jalan," katanya setengah berkelakar. Data Direktorat Jenderal Bina Marga beberapa waktu lalu, memperlihatkan kondisi jalan di Indonesia yang memprihatinkan. Kondisi jalan nasional sepanjang 34.628 km, hanya 37 persen yang berada dalam kondisi baik. Selebihnya berada dalam katagori sedang, rusak ringan, atau bahkan rusak berat. Sedangkan untuk jalan provinsi yang panjangnya 37.164 km, 34 persennya berada dalam kondisi rusak. Jalan di kabupaten lebih parah lagi. Dari panjang 266.464 km yang ada, 51 persennya berada dalam kondisi rusak. Lubang dan Ancaman Longsor Dalam perjalanan di Trans Sulawesi pun, KomunikA juga sempat mendapat bisikan agar selalu waspada dan bersiap menahan nafas serta mengangkat badan dari kursi ketika mendekati tikungan atau jalan yang berlobang. "Biar tidak mendapat bonus benjolan di kepala. Masih untung kawasan jalan ini lebih aman dari ancaman longsor, namun kalau ke arah Sulawesi Tengah jangan harap aman dari ancaman kemacetan panjang karena jalurnya putus," timpal Agus Arifin (41) yang menjadi teman perjalanan KomunikA. Agus Arifin, dosen salah satu universitas di Gorontalo ini pun memilih memutar ke Manado lewat jalur darat. Sekalipun tujuan perjalanannya ke Makasar. "Saya kehabisan tiket pesawat dari Gorontalo ke Makasar, jadinya memutar. Kalau lewat jalur darat bisa-bisa seminggu baru nyampai Makasar," tuturnya.

Cerita Agus memang ada benarnya, karena di awal Mei lalu, Jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah kembali putus. Terputusnya jalan karena ambruknya jembatan Papalang di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Antrian kendaraan pun memanjang mencapai tiga kilometer. Bisa dibayangkan ketika banyak kendaraan yang membawa hasil pertanian pasti akan membusuk dan tidak bisa dijual lagi dengan harga yang menguntungkan bagi petani. Kerusakan jalan utama yang menghubungkan kota besar di pulau-pulau Indonesia memang lebih banyak disebabkan faktor alam seperti hujan dan banjir atau pergerakan tanah. Hal ini pun tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera atau Sulawei namun juga di kawasan pantura dan lintas selatan Pulau Jawa. Sebab Kesengajaan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menunjukkan pula bertambah parahnya kerusakan jalan juga disebabkan muatan kendaraan yang berlebih (tonase). "Ada banyak jalan yang dibangun hanya berkekuatan 8 ton (MST) tapi dilewati oleh kendaraan berkapasitas 12 – 16 ton," kata Djoko. Djoko menilai, kendaraan berat seperti itu sulit dicegah karena terkait dengan masalah efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Artinya, bila kendaraan yang kapasitasnya berlebih itu harus dikurangi muatannya maka secara biaya ekonomis nya bertambah mahal. “Jadi ada 2 pilihan. Jalannya yang rusak atau tidak efisien. Bila kondisi jalannya ditingkatkan k e k ua t a n n y a menjadi di atas 15 ton maka biayanya sangat mahal.

Kita belum mampu membuatnya,“ ucap Djoko seraya menambahkan bahwa selama ini peningkatan jalan yang bisa dilakukan pemerintah hanya sekitar 18.000 km per tahun. Tambal Sulam Departemen Pekerjaan Umum menyatakan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat hingga saat ini dinilai masih dalam kondisi mantap 81 %. Selebihnya mengalami kerusakan yang kondisinya bervariasi mulai dari ringan, sedang dan parah. "Pemberitaan di media massa yang menggambarkan seakan-akan kondisi jalan di tanah air saat ini dalam kondisi rusak berat merupakan persepsi yang keliru. Kerusakan jalan yang di-ekspose media tersebut adalah jalan propinsi, atau jalan kabupaten, yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah setempat," jelas Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto seusai melakukan kunjungan kerja dari Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Mengenai perbaikan jalan yang terkesan tambal sulam, Menteri PU menyampaikan bahwa perbaikan jalan nasional harus dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Dengan dana yang terbatas tersebut maka perlu dilakukan prioritas, yakni perbaikan dilakukan pada ruas yang memiliki pengaruh ekonomi yang tinggi. Djoko mencontohkan untuk jalan di lintas timur Sumatera, jalan dengan kondisi mantap antara provinsi Jambi-Palembang ditargetkan akan bertambah 79 Km tahun ini sementara perbaikan pada ruas lain terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Perbaikan jalan nasional yang mengalami kerusakan secara otomatis akan ditangani Direktorat Jenderal Bina Marga melalui program yang telah disusun secara berkala. Menurutnya, lubang-lubang jalan yang rusak akibat bencana alam telah ditangani. “Baik di Pantura dan Jalintim yang belum ditangani saya kira tidak ada. Semua sudah ditangani,” ujar Menteri PU. Di kesempatan lain, Menteri PU juga menegaskan bahwa biaya perbaikan jalan di Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp30 Trilyun. “Itu hanya untuk trans saja, sedangkan jalan nasional kan tidak hanya trans.” jelas Menteri Pekerjaan Umum. Namun untuk mencapai skenario kondisi jalan yang ideal sangat sulit, karena menurutnya untuk mencapai kondisi jalan dengan skenario moderat saja kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi. Minim Perawatan Parahnya kondisi infrastruktur saat ini tidak terlepas dari lemahnya perencanaan dan penetapan target. Dalam penetapan target misalnya, ada yang menilai pemerintah belum menetapkan tujuan pencapaian pembangunan infrastruktur secara matang. "Bisa dikatakan target yang ada dibuat tanpa skala prioritas dan perencanaan matang," kata anggota Komisi V DPR Abdullah Azwar Anas. Karena itu sangat wajar jika proyek-proyek yang kemudian terlaksana pun terkesan

tidak matang. Anas mencontohkan, Jalan Raya Lintas Timur Sumatera (Jalintim) dan Jalan Raya Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura).“ Setiap tahun bisa dikatakan selalu ada proyek perbaikan jalan di kedua jalan lintas yang sangat vital tersebut.“ Secara umum, program pemeliharaan walaupun mempunyai economic return yang tinggi, akan tetapi tidak begitu menarik di lingkungan dunia konstruksi, karena biaya atau paketnya relatif sangat kecil dibandingkan dengan program-program lainnnya seperti peningkatan dan ataupun rehabilitasi.

Road Fund, Sebuah Solusi? Sistem prasarana transportasi jalan merupakan infrastruktur dasar sebagai prasyarat utama bagi terciptanya pergerakan ekonomi wilayah. Karena itu pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan merupakan prioritas utama untuk mengembangkan kualitas perekonomian suatu kawasan bahkan perekonomian nasional. Harus diakui, alokasi anggaran dari APBN semata tak akan mampu meningkatkan kualitas jalan dan pemeliharaan yan berkelanjutan. Salah satu solusi yang pernah digagas adalah pengembangan road fund yang ada di provinsi dan kabupaten. Badan ini nantinya akan secara khusus menangani pengelolaan dan perbaikan jalan. "Dananya mengikuti apa yang dilakukan Afrika Selatan dan Amerika, yakni setiap pengisian BBM, dikenakan sekian rupiah untuk perbaikan jalan sehingga tidak membebani APBN, tetapi harus dijamin tidak bocor ke manamana,” kata Anggota Komisi V, Syarfi Hutahuruk suatu ketika. Konsep seperti ini memang layak dipertimbangkan. Namun demikian, konsep sebagus apapun sebenarnya tak akan bisa berjalan ketika tak ada perubahan kebiasaan dan kesengajaan yang seringkali ditemui: mengangkut barang dengan tonase yang berlebih. Belum lagi adanya kebiasaan yang remeh namun sangat menentukan kelanggengan kualitas jalan. Bagaimana tidak, setiap hari apalagi kalau panas tak bisa dihitung berapa ruas jalan yang disirami dengan air. Alasan sederhana yang sering dikemukakan hanya untuk menghindarkan debu, namun apa lacur, secara perlahan kombinasi panas yang membuat aspal memuai, air yang mendinginkan dengan cepat jalanan serta puluhan kendaraan berat akan membuat lubang di sepanjang jalan. Dalam bahasa teknis mungkin bisa diibaratkan lapisan aspal sudah dilunakkan dengan air baru kemudian diiris oleh kendaraan dengan muatan di luar batas tonase. Inilah yang harus pula dipikirkan jalan keluarnya agar tak menjadi simalakama bagi pemerintah, baik pusat ataupun daerah! (mth)