Pokok-Pokok Pikiran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tentang Amandemen UU No. 3 Tahun 1992

FSPMI

DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESI FIMWU FEDERATION OF INDONESIA METAL WORKERS’ UNION Jl. Raya Pondok Gede No. 11 Kode Pos 13550 Jakarta Timur, Indonesia Website : WWW.fspmi.org E-mail : [email protected]

Telp. : +6221-87796916 +6221-8413954 +6221-70215934 Fax. : +6221-8413954

Presiden : Ir. H. Said Iqbal, ME. Sekretaris Jenderal : Basril Hendrisman, Amd. BANK MANDIRI Cabang Jakarta Cimanggis No.rek 129-0099094803

Pokok-Pokok Pikiran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tentang Amandemen UU No. 3 Tahun 1992 I.

Dasar Pemikiran

1.

Bahwa sistim jaminan sosial tenaga kerja yang ada selama ini tidak memberikan manfaat yang optimal kepada pesertanya (pekerja dan keluarganya), dikarenakan Badan Hukumnya adalan Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan) dengan prinsip “Profit Oriented” dan dibawah kementerian BUMN (UU No. 19 tahun 2003) yang dividennya wajib disetor kepada pemerintah. Sehingga keberadaan UU No. 3 tahun1992 tentang jamsostek perlu di amandemen/direvisi.Dengan prinsip-prinsip sistim jaminan sosial yang diamanatkan UU No. 40 tahun 2004, yaitu antara lain bersifat dana amanat dan hasil pengelolaan dana dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta (pekerja dan keluarganya). Data dibawah ini menjelaskan, bahwa PT. Jamsostek tidak menganut prinsip tersebut diatas, yaitu : Laporan PT. Jamsostek per 30 Juni 2007 :  Jumlah harta Rp. 54,4 Triliun  Konstribusi kepada masyarakat dan peserta - Dana bergulir (pinjaman) Rp. 385,5 Milyar (kurang dari 1%) - Dana hibah Rp. 148,5 Milyar (kurang dari 0,5%) Dari data diatas, para komisaris dan direksi tidur saja (tidak usah bekerja) dan Harta ditaruh di Bank dengan bunga 10% per tahun, maka didapat profit Rp. 5,4 Triliun. Tetapi dari data terlihat bahwa hibah yang diberikan hanya Rp. 148,5 Milyar atau dengan kata lain hanya kurang dari 0,5% dari Harta. Kemana yang Rp. 5 Triliun lagi pertahun. Berapa banyak rumah buruh yang bisa dibangun ? Berapa banyak anak buruh yang bisa bersekolah ? Berapa banyak keluarga buruh yang dapat berobat gratis ? Aneh bin ajaib ?

2.

Bahwa nilai iuran untuk program jamsostek (di Indonesia) dan jenis programnya sekarang ini sangat minim sekali, oleh karenanya perlu dikembangkan (ditambah) nilai iurannya.

SERIKAT PEKERJA ANGGOTA SP LOGAM - SP ELEKTRONIK ELEKTRIK - SP AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN - SP DIRGANTARA – SP DOK DAN GALANGAN KAPAL Afiliasi Internasional : International Metal Workers Federation (IMF) – Geneva, Switzerland AfiliasiNational : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) - Indonesia

FSPMI


a.

Telp. : +6221-87796916 +6221-8413954 +6221-70215934 Fax. : +6221-8413954


Tabel perbandingan iuran JHT saja Perbandingan iuran JHT antara Indonesia dengan Negara-negara di Asia :

NO 1 2 3 4

NEGARA SINGAPURA MALAYSIA FILIPINA INDONESIA

BADAN PENYELENGGARA CPF EPF SSS Jamsostek

PEMBERI KERJA 20,00% 12,00% 4,70% 3,70%

IURAN PEKERJA 20,00% 11,00% 3,30% 2,00%

TOTAL 40,00% 23,00% 8,00% 5,70%

Perbandingan iuran JHT antara Indonesia dengan Negara-negara di Afrika : BADAN IURAN NO NEGARA PENYELENGGARA PEMBERI PEKERJA TOTAL KERJA 1 TANZANIA NPF 10,00% 10,00% 20,00% 2 GHANA SSNIT 12,50% 5,00% 17,50% 3 GAMBIA SSHF 10,00% 5,00% 15,00% 4 GABON NDDF 5,00% 2,50% 7,50% 5 ZAMBIA NPF 3,50% 3,50% 7,00% 6 NIGERIA SITF 5,00% 2,50% 7,50% 7 INDONESIA Jamsostek 3,70% 2.00% 5,70% Sumber : Buku Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Des 2000

b.

Tabel perbandingan iuran jamsostek untuk seluruh program

NEGARA MEXICO PHILIPINA THAILAND MALAYSIA PRANCIS KOREA SELATAN USA INDONESIA (Iuran CDP, Iuran Dana Pensiun)

IURAN JAMSOSTEK PEKERJA 6% 5,92% 7,5% 12% 26,4% 6,31% 11,93% 2% Belum diwajibkan

IURAN JAMSOSTEK PENGUSAHA 13,9% 4,53% 7,5% 11% 8,85% 6,31% 11,93% 8,32% Belum diwajibkan

IURAN JAMSOSTEK PEMERINTAH 13,9% 0 3,5% 0 0 0 0 0 Belum diwajibkan

TOTAL 33,8% 10,45% 18,5% 23% 37,25% 12,63% 23,86% 10,32% Belum diwajibkan


FSPMI


Telp. : +6221-87796916 +6221-8413954 +6221-70215934 Fax. : +6221-8413954


3.

Bahwa dengan adanya UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, maka keberadaan UU No. 3 tahun 1992 harus menyesuaikannya. Dan jangan beralasan tidak perlu adanya penyesuaian dikarenakan ekonomi Negara belum sanggup menyelenggarakan Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pendapat ini keliru, karena justru dikala ekonomi Negara mulai merangkak, maka akumulasi premi/iuran jaminan social dapar dimanfaatkan untuk menggerakan roda ekonomi pembangunan. Perhatikan fakta dibawah ini :  Amerika Serikat memulai SJSN ketika “income perkapita”nya US $ 600  Korea Selatan memulai SJSN ketika “income perkapita”nya US $ 100 (sekarang tabungan dana pensiunnya US $ 240 Milyar)  Jerman (Otto Van Bismarck) memulai SJSN ketika jumlah pekerja formalnya hanya 10% dari jumlah angkatan kerjanya. Oleh karena itu, saatnyalah untuk mengamandemen UU No. 3 tahun 1992 tentang jamsostek, sebagai salah satu upaya untuk menggerakan roda perekonomian/pembangunan bangsa Indonesia.

4.

Bahwa dengan diamandemennya UU No. 3 tahun 1992 tentang jamsostek, maka perlu memperhatikan UU yang terkait, yaitu UU No. 13 tahun 2003 (khususnya berkenaan dengan pasal kepesertaan, definisi, dan program jaminan cadangan pesangon/bila diperlukan) dan UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun (khususnya bila memasukan program jaminan pensiun sebagai program wajib). Misal dalam UU No. 11 tahun 1992 disebutkan bahwa yang dapat melaksanakan program jaminan pensiun adalah apabila sudah diperjanjikan oleh pemberi kerja. Maka dengan memasukan program jaminan pensiun dalam “program baru” di amandemen UU No. 3 tahun 1992, maka program jaminan pensiun menjadi wajib bagi pemberi kerja, baik diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan. Dan hal ini adalah wajar, karena PNS dan TNI/Polri saja semuanya mempunyai pensiun, tetapi saat ini karyawan swasta (hanya 500 perusahaan kurang dari 1% saja dari total perusahaan swasta) yang mendapatkan jaminan pensiun. Hal ini tidak adil, karena ada diskriminasi antara PNS dan pegawai swasta. Maka amandemen UU No. 3 tahun 1992 ini akan menghapus diskriminasi tersebut.

II.

Pokok-Pokok Pikiran FSPMI Terhadap Isi Pasal Amandemen UU No. 3 tahun 1992 Tentang Jamsostek

1.

Tentang Dasar/Prinsip Penyelenggaraan Jamsostek Prinsip Nirlaba, dana Amanat dan hasil pengelolaan dana dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta, maka pengejawantahannya adalah sistim wali amanat. Ada perdebatan yang berujung dalam dua pendapat tentang sistim wali amanat ini : a. Perlu dibuat UU tentang wali amanat dulu. b. Tidak perlu dibuat UU tentang wali amanat secara terpisah, tetapi tentang wali amanat yang berhubungan dengan penyelenggaraan jamsostek sudah diatur langsung (including) didalam amandemen UU No. 3 tahun 1992 tersebut. FSPMI berpendapat setuju dengan pendapat kedua (poin b), yaitu dalam amandemen UU No. 3 tahun 1992 wajib mencantumkan tentang sistim penyelenggaraan jamsostek


FSPMI


Telp. : +6221-87796916 +6221-8413954 +6221-70215934 Fax. : +6221-8413954


adalah wali amanat dan ditulis/diatur dalam pasal yang jelas tentang sistim wali amanat ini. 2.

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Karana jamsostek (bukan jamsospek atau jamsosbus?) sistimnya adalah wali amanat (sesuai UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN), maka penyelenggara dana jamsostek terdiri dari : a. Dewan wali amanat  Berjumlah 14 orang, yang terdiri dari : 6 orang wakil pekerja, 4 orang wakil pengusaha, 4 orang wakil pemerintah dan pakar.  Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.  Dewan wali amanat bertanggung jawab kepada Presiden.  Pengangkatan atas usulan Tripartit melalui “Fit and Proper Test” (uji kemampuan dan kelayakan)  Wewenang Dewan wali amanat : - Menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan program dan pengelolaan dana jamsostek. - Meminta Laporan Badan pelaksana atas penyelenggaraan program dan pengelolaan dana jamsostek. - Melakukan penilaian kinerja Badan pelaksana.  Tata cara, mekanisme, jumlah yang diusulkan, yang mengusulkan, wewenang, masa jabatan, dan sebagainya akan diatur dalam pasal-pasal. b. Direksi  Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Dewan wali amanat.  Direksi berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana jamsostek dan mewakilinya didalam maupun diluar pengadilan serta melakukan pengawasan keputusan program jamsostek.  Direksi terdiri dari tenaga ahli dan professional tentang jamsostek dan sistim asuransi.  Hal-hal lain tentang badan pelaksana diatur dalam pasal-pasal. c. Dewan wali amanat membentuk komite audit, komite investasi, dan komite kepatuhan. Catatan : 

Karena kedepan (dengan adanya penambahan jenis program baru) dana jamsoatek akan mencapai ratusan bahkan ribuan Triliun Rupiah dan sebagai dana publik (sistim wali amanat), maka peran Tripartit bersama MENAKER harus besar. Misal peran didalam “Fit and Proper Test”, pengawasan dan sebagainya.


FSPMI




3.

Telp. : +6221-87796916 +6221-8413954 +6221-70215934 Fax. : +6221-8413954


Peran DJSN dalam UU jamsostek yang baru ini lebih kepada pengawasan dan regulator. Sedangkan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Dewan wali amanat (didalam unsur pemerintah juga ada) dan Direksi (beserta komite-komitenya)

Tentang Jenis Program FSPMI mengusulkan jenis program jamsostek adalah : a. Jaminan kematian (JK) b. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) c. Jaminan hari tua (JHT) d. Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) e. Jaminan pensiun (JP) f. Jaminan Asuransi pengangguran (JAP) g. Jaminan cadangan dana pesangon (JCP), bila diperlukan. Dari ketujuh jenis program diatas ( no. e, f, g adalah program baru), maka kesemuanya sudah sesuai dengan “ILO Convention” Untuk badan penyelenggara terhadap ketujuh program tersebut dapat diklasifikasikan penyelenggaraannya sebagai berikut :  BPJS jamsostek dapat sebagai penyelenggara ketujuh program diatas, yang peraturan peleksanaannya akan dibuat oleh Dewan wali amanat, setelah mendapat persetujuan Presiden RI.  Disamping itu, untuk program JPK, JP dan JCP, selain dapat diselenggarakan oleh BPJS jamsostek, maka peserta jamsostek dapat memilih Badan penyelenggara lainnya, tetapi manfaat programnya tidak boleh lebih kecil dari manfaat program yang diatur dalam amandemen UU jamsostek ini. Misal : -

Program jaminan pensiun (JP) dalam UU No. 11 tahun 1992, sudah diatur bahwa penyelenggara JP dapat oleh Badan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Badan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Program jaminan kesehatan (JPK) dalam UU No. 3 tahun 1992, selain BPJS jamsostek dapat menyelenggarakan/melaksanakan program kesehatan, maka asuransi kesehatan (atau JPK) lainnya dapat juga menyelenggarakan (asalkan manfaat/benefitnya lebih baik). Program jaminan cadangan pesangon (JCP), selain BPJS jamsostek dapat menyelenggarakannya, maka dimungkinkan asuransi jiwa lainnya dapat menjadi Badan penyelenggara. BPJS jamsostek dalam menyelenggarakan programnya dapat berbentuk :  Asuransi, untuk program JK, JKK, JPK dan JAP.  Tabungan (poolling fund), untuk program JHT, JP, dan JCP. 4.

Tentang Besar Iuran/Premi Sesuai dengan dasar pemikiran yang telah disampaikan diatas, dimana besaran/nominal iuran jamsostek di Indonesia masih sangat kecil, maka FSPMI mengusulkan perubahan nilai iuran untuk program jamsostek adalah sebagai berikut :


FSPMI


Telp. : +6221-87796916 +6221-8413954 +6221-70215934 Fax. : +6221-8413954


Tabel iuran (usulan) per bulan terhadap upah NO PROGRAM A B

Jaminan Kematian Jaminan Kecelakaan kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Kesehatan

C D e

PEMBERI KERJA % 0,76 0,86 – 1,74

PEKERJA % PEMERINTAH % 0 0

0 0

0,76 0,86 – 1,74

3,7 4-7 10*

2 2-3 5*

0 0 0

2*

2*

APBN

5,7 6-10 15* (kesepakatan kedua belah pihak) 4 + APBN

Minimal 8,3*

0

0

8,3*

Jaminan Pensiun F

Jaminan Asuransi Pengangguran Jaminan cadangan dan pesangon (bila di perlukan)

G

TOTAL %

Catatan :  

Tanda / dan  adalah usulan nilai iuran/premi yang baru. Pemerintah wajib ikut mengiur dalam program “Un employment insurance” karena sebagai tanggung jawab Negara.  Iuran program jaminan cadangan pesangon sebesar minimal 8,3% adalah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003, yang mengatur bahwa nilai pesangon untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun adalah 1 bulan upah (100% upah) atau dengan kata lain masa kerja 1 bulan = 100% : 12 = 8,33% dari upah per bulan. FSPMI juga mengusulkan, agar dalam “penjelasan pasal tentang iuran ini” maka harus dijelaskan (tertulis),bahwa hasil dari pengembangan dana jamsostek, maka BPJS jamsostek wajib menganggarkan seoptimal/semaksimal mungkin untuk “Dana Bantuan perumahan pekerja/buruh” dan “Dana bantuan pendidikan untuk anak pekerja/buruh, bantuan kegiatan SP/SB, bantuan koperasi pekerja dsb 5.

Tentang kesehatan keuangan BPJS jamsostek (bukan jamsospek?) Karena program jaminan sosial (social security) adalah tugas Negara sebagai amanat Amandemen UUD 1945 dan UU No. 40 tahun 2004 tentang sistim jaminan sosial Nasional (SJSN), maka pemerintah tidak bolah lepas tangan terhadap kesehatan keuangan BPJS Jamsostek atau dengan kata lain pemerintah bertanggungjawab (atas perintah konstitusi UUD 1945) terhadap kesehatan keuangan BPJS. Karena BPJS Jamsostek merupakan “funded social security” yang philosopinya adalah nirlaba, jadi jika defisit misalnya karena termakan inflasi mata uang keras (hard currency) maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyuntikan dana.  BPJS Jamsostek berhak mendapatkan perlindungan pemerintah, karena :


FSPMI


Telp. : +6221-87796916 +6221-8413954 +6221-70215934 Fax. : +6221-8413954


Kebijakan fiskal terhadap tingkat solvabilitas BPJS  penyuntikan dana, jika terjadi lonjakan resiko murni yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau perlindungan terhadap kebijakan yang berasal dari pemerintah. Perlindungan nilai dana amanat terhadap kebijakan fiskal pemerintah  nilai manfaat jangka panjang. Hak subrogasi untuk penyediaan jaminan yang menjadi kewajiban pemerintah Wabah/bencana nasional, maka pemerintah ikut membantu membayarkan dahulu manfaat program. -



6.

Tentang Kepesertaan Peserta program Jamsostek adalah pengusaha dan tenaga kerja formal (di BUMN, swasta, BUMD, mandiri, TKI di luar negeri) dan tenaga kerja informal serta perusahaan perseorangan.

7.

Tentang Sistem Akuntansi (PSAK) BPJS Jamsostek menggunakan PSAK yang diatur secara tersendiri dan disyahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

8.

Tentang hasil pengembangan pengelolaan dana amanat Jamsostek Hasil pengembangannya wajib sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan peserta (bukan dibagikan ke pemerintah dalam bentuk dividen), misal dana bantuan untuk pembangunan perumahan buruh, dana bantuan untuk beasiswa pendidikan anak pekerja/buruh, bantuan SP/SB dan sebagainya.

9.

Tentang Pengelolaan dan kekayaan dana Jamsostek Kekayaan dana Jamsostek terdiri atas : a. Investasi b. Kas dan rekening di Bank c. Piutang iuran d. Aktiva lain yang diperkenankan e. Hasil pengembangan usaha yang diperkenankan. Pengelolaan terhadap kekayaan dana Jamsostek wajib diatur dalam pasal-pasal yang jelas dan tegas (tidak samar-samar dan tidak dapat menimbulkan multi tafsir/peluang korupsi) di dalam amandemen UU No.3 tahun 1992. Dan bentuk-bentuk pengelolaan dan jenis kekayaan yang akan diatur tersebut tidak bertentangan dengan UndangUndang yang telah ada, misal Undang-Undang tentang investasi dsb.

10.

Tentang Sanksi Kelemahan Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek yang utama adalah karena lemahnya sanksi kepada pemberi kerja yang tidak mengikut sertakan (tidak mendaftarkan) sebagai peserta program Jamsostek. Data menunjukkan di tahun 2007 ini hanya 8,1 juta orang sebagai peserta Jamsostek dari lebih 23 juta pekerja formal dan puluhan juta pekerja informal.


FSPMI


Telp. : +6221-87796916 +6221-8413954 +6221-70215934 Fax. : +6221-8413954


Bayangkan bila seluruh pekerja formal (termasuk TKI) dan sebagian pekerja informal dapat menjadi peserta Jamsostek, maka ratusan triliun rupiah dana dapat terkumpul (dapat dimanfaatkan menggerakkan roda pembangunan) dan memberikan perlindungan “social security” bagi pesertanya sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja. Maka investasipun akan berkembang di Indonesia. FSPMI mengusulkan terhadap pasal sanksi di amandemen UU No.3 tahun 1992 harus jelas, tegas, mendidik, dan membuat efek jera. Bentuk sanksi di buat bertingkat : a. Bagi pemberi kerja yang tidak membayar total iuran kepesertaan Jamsostek selama kurang dari 3 bulan dalam satu tahun, maka dikenakan denda membayar 3 kali lipat dari nilai iuran yang tidak dibayar, ditambah nilai iuran yang menjadi kewajibannya. b. Bagi pemberi kerja yang tidak membayar total iuran kepesertaan Jamsostek selama kurang dari 6 bulan dalam satu tahun, maka dikenakan denda membayar 10 kali lipat dari nilai iuran yang tidak di bayar, ditambah nilai iuran yang menjadi kewajibannya, serta dimungkinkan dicabut izin usahanya. c. Bagi pemberi kerja yang tidak membayar total kepesertaan Jamsostek selama kurang atau lebih dari 12 bulan, maka dikenakan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, tanpa mengurangi kewajibannya untuk membayar senilai jumlah iuran yang tidak dibayarkan tersebut. d. Bagi pemberi kerja yang membayar tidak sesuai total iuran kepesertaan Jamsostek, padahal sudah memotong iuran dari pekerja/buruh, maka dikenakan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan selamalamanya 5 tahun, tanpa mengurangi kewajibannya untuk membayar senilai jumlah iuran yang tidak dibayarkan tersebut. III. Usulan FSPMI terhadap sandingan pasal demi pasal akan disampaikan kepada DPR RI, menyusul. Jakarta, 25 Nopember 2009 Hormat Kami Atas nama anggota FSPMI Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

Said Iqbal Presiden

Basril Hendrisman Sekretaris Jenderal


Pokok-Pokok Pikiran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tentang Amandemen UU No. 3 Tahun 1992

Recommend Documents