MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-438/MEN/1992 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN SERIKAT PEKERJA DI PERUSAHAAN MENTERI TENAGA KERJA R.I, Menimbang
:
a.
bahwa Serikat Pekerja sebagai salah satu sarana utama Hubungan Industrial Pancasila merupakan wadah pembinaan, peningkatan peran serta dan sarana komunikasi pekerja, mempunyai peranan penting untuk menciptakan ketenangan kerja, kelangsungan hidup perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja ;
b. bahwa dalam rangka pembentukan Serikat Pekerja di Perusahaan perlu diciptakan pengertian yang sama tentang manfaat Serikat Pekerja dan iklim kerjasama yang baik antara pekerja dan pengusaha ;
Mengingat
:
c.
bahwa kesadaran pekerja untuk berorganisasi sudah semakin meningkat sesuai dengan perkembangan pembangunan maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP1109/MEN/1986 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Serikat Pekerja di Perusahaan perlu ditinjau dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
1.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan ;
2.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Dari Pada Hak Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama ;
3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ;
4.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang KetentuanKetentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ;
5.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ; Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V ;
6.
2
Memperhatikan :
7.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1987 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja ;
8.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-645/MEN/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila ;
9.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-525/MEN/1988 yo Bab XIII Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP199/MEN/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.
1.
Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia tanggal 20 Pebruari 1973.
2.
Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tentang Penyempurnaan Pedoman Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Serikat Pekerja di Perusahaan, tanggal 26 Februari 1992.
3.
Hasil Kesepakatan Bersama Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional No. 33 Tahun 1992 tanggal 2 April 1992 tentang Penyempurnaan Pedoman Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Serikat Pekerja di Perusahaan.
4.
Hasil Rapat Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 14 Mei 1992. MEMUTUSKAN
Memperhatikan : PERTAMA
:
Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Serikat Pekerja di Perusahaan.
KEDUA
:
Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Serikat Pekerja di Perusahaan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
:
Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-1109/MEN/1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : J a k a r t a pada tanggal
: 8 Oktober 1992
MENTERI TENAGA KERJA R.I ttd. DRS. COSMAS BATUBARA 2
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP-438/MEN/1992 TANGGAL : 8 Oktober 1992 ----------------------------------------------------------PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN SERIKAT DI PERUSAHAAN BAB I PENDAHULUAN
1.
LATAR BELAKANG Keberadaan Serikat Pekerja di Perusahaan sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Serikat Pekerja sebagai salah satu kelembagaan yang utama dalam pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, berperan dan berfungsi menyalurkan/ memperjuangkan aspirasi Pekerja untuk meningkatkan harkat, martabat, derajad, dan kesejahteraan Pekerja menjadi pekerja yang rajin, jujur, berdisplin tinggi dan produktif. Walaupun keberadaan Serikat Pekerja di Perusahaan sangat penting dan bermanfaat, akan tetapi menurut kenyataannya selama ini, pembentukan, pembinaan dan pengembangan Serikat Pekerja di Perusahaan dirasakan masih mengalami kesulitan. Masih banyak hambatan yang dihadapi, baik yang datang dari Pekerja maupun dari Pengusaha dan aparat Pemerintah sendiri ; - Masih banyak Pengusaha yang enggan menerima keberadaan Serikat Pekerja di Perusahaan ; - Masih banyak Pekerja yang belum memahami pentingnya Serikat Pekerja ; - Masih banyak Pengusaha dan Pekerja belum sepenuhnya menghayati fungsi dan peranan Serikat Pekerja dalam Hubungan Industrial Pancasila ; - Masih perlunya peningkatan kemampuan para kader organisasi dalam mengelola Serikat Pekerja. Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas dan untuk memperlancar proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan Serikat Pekerja di Perusahaan, maka perlu disusun petunjuk operasional yang memuat tata cara, fungsi dan peranan semua pihak dalam pembentukan dan pembinaan Serikat Pekerja di tingkat Perusahaan. Pedoman ini pada hakekatnya merupakan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.
2.
salah
satu
penjabaran
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan Pedoman ini adalah : a.
Memberikan pedoman kepada semua pihak yang terkait dalam pembentukan, pembinaan dan pengembangan Serikat Pekerja di Perusahaan ;
b.
Meningkatkan kesadaran di kalangan pekerja dan pengusaha akan peran dan tanggung jawab Serikat Pekerja di Perusahaan ; 3
4 c.
Mewujudkan hubungan dan kerjasama yang baik antara pekerja/Serikat Pekerja dan Pengusaha di dalam perusahaan sehingga tercapai ketenangan kerja dan ketenangan usaha.
BAB II SERIKAT PEKERJA DI PERUSAHAAN 1.
PENGERTIAN Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : a. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha dan atau Badan Hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak.
2.
b.
Serikat Pekerja ialah Organisasi Pekerja yang menghimpun para pekerja perusahaan yang berdasarkan jenis usaha dan mempunyai susunan Pengurus di tingkat Perusahaan, Cabang, Daerah dan Pusat.
c.
Serikat Pekerja di Perusahaan adalah Organisasi Pekerja di tingkat Perusahaan berdasarkan pada jenis usahanya berpedoman pada semangat persatuan dan kesatuan.
FUNGSI, PERANAN, DAN TUGAS POKOK SERIKAT PEKERJA Fungsi, peranan dan tugas pokok Serikat Pekerja adalah :
3.
a.
Sebagai wadah penyalur aspirasi para anggota dalam masalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja maupun sebagai warga Negara ;
b.
Memberikan perlindungan serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja ;
c.
Meningkatkan keterampilan dan pengabdian para anggota bagi kelangsungan hidup perusahaan ;
d.
Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab untuk terpeliharanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha.
KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA DI PERUSAHAAN a.
Keanggotaan Serikat Pekerja adalah suka rela dan terbuka bagi setiap pekerja di lingkungan Perusahaan ;
b.
Para pekerja magang, kontrak kerja dan atau sejenisnya dapat menjadi anggota Serikat Pekerja ;
c.
Bagi para pekerja yang statusnya masih dalam masa percobaan dapat menjadi anggota Serikat Pekerja tanpa mengurangi wewenang pengusaha dalam melakukan penilaian terhadap status masa percobaan tersebut.
4
5 BAB III PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA DI PERUSAHAAN
1.
2.
TAHAP PERSIAPAN a.
Para Pekerja mendaftar untuk menjadi anggota pada perangkat Serikat Pekerja setingkat Cabang ;
b.
Apabila jumlah yang terdaftar dari setiap perusahaan telah mencapai jumlah yang cukup (minimal 25 orang), maka perangkat Serikat Pekerja setingkat Cabang dapat memproses pembentuk Serikat Pekerja di tingkat Perusahaan.
TAHAP PEMBENTUKAN a.
b.
Pemberitahuan Pembentukan 1)
Pemberitahuan pembentukan disampaikan secara tertulis oleh para pekerja sendiri, dan atau oleh perangkat Serikat Pekerja setingkat Cabang kepada Pengusaha dengan tembusan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja atau Kandepnaker setempat.
2)
Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Pengusaha akan memenuhi keinginan pembentukan Serikat Pekerja di Perusahaan dan membantu dalam melancarkan pelaksanaannya.
3)
Apabila dalam tempo 14 hari setelah pengajuan keinginan untuk pembentukan Serikat Pekerja di Perusahaan belum mendapatkan jawaban dari Pengusaha, maka perangkat Serikat Pekerja setingkat Cabang berhak untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan.
Pembentukan Panitia Pelaksana 1)
Panitia pelaksana terdiri dari para pekerja di Perusahaan, dibentuk oleh para pekerja dan atau perangkat atas organisasi setingkat cabang.
2) Panitia Pelaksana Pembentukan Serikat Pekerja di tingkat Perusahaan setidak-tidaknya terdiri dari : -
Seorang Ketua Seorang sekretaris Seorang Anggota
3) Tugas Panitia Pelaksana adalah : a) Mempersiapkan pelaksana pembentukan Serikat Pekerja sesuai dengan AD/ART serta ketentuan organisasi bersangkutan ; b) Memperlancar penyelenggaraan pemilihan pengurus ; c)
Membuat Berita Acara hasil pemilihan pengurus.
5
6 c.
Syarat-syarat Calon Pengurus Calon Pengurus harus : 1)
Dari kalangan pekerja di perusahaan ;
2)
Mempunyai masa kerja minimal 1 tahun, kecuali bagi perusahaan yang masa operasinya belum mencapai 1 (satu) tahun ;
3)
Mempunyai kondite kerja yang baik sesuai dengan ketentuan organisasi Serikat Pekerja ;
d. Tata Cara Pemilihan 1) Pemilihan dilaksanakan secara bebas, langsung dan demokratis, dari, oleh dan untuk pekerja dengan pengawasan perangkat organisasi Serikat Pekerja setingkat Cabang. 2) Pelaksana teknis pemilihan didasarkan pada ketentuan organisasi Serikat Pekerja yang bersangkutan.
3. SAHNYA PENGURUS Pengurus telah dianggap sah dan dapat menjalankan tugas, bilamana ; a.
Pelaksanaan pemilihan telah berjalan sesuai dengan ketentuan butir 2d diatas ;
b.
Berita Acara telah ditandatangani oleh Panitia dengan disaksikan pengurus Serikat Pekerja setingkat cabang.
4. PENGUKUHAN PENGURUS a.
Untuk memenuhi persyaratan administratif organisasi, Pengurus terpilih segera mengajukan permohonan pengukuhan kepada perangkat organisasi setingkat cabang ;
b.
Surat permohonan pengukuhan dilengkapi dengan Berita Acara dan tembusannya disampaikan kepada Pengusaha dan Kandepnaker untuk diketahui.
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
1.
HUBUNGAN ANTARA SERIKAT PEKERJA DI PERUSAHAAN, PENGUSAHA DAN PEMERINTAH a.
Dalam rangka menunjang pelaksanaan HIP di perusahaan, maka diperlukan kegiatan berupa pertemuan-pertemuan antara Serikat Pekerja di Perusahaan dan Pimpinan Perusahaan secara berkala membicarakan masalah hubungan ketenagakerjaan ;
b.
Pertemuan-pertemuan tersebut dapat dilakukan melaui forum Lembaga Bipartit atau Lembaga lain di perusahaan.
6
7 c.
2.
Bilamana diperlukan dan keadaan memungkinkan, pertemuan-pertemuan tersebut dapat diperluas dengan mengikut sertakan Pemerintah (Tripartit).
FASLITAS BAGAI SERIKAT PEKERJA DI PERUSAHAAN a.
Dispensasi bagi para Pengurus Serikat Pekerja di Perusahaan. 1) Untuk melaksanakan tugas-tugas Serikat Pekerja yang tidak dapat diselesaikan di luar jam kerja, diberikan dispensasi oleh Pimpinan Perusahaan sepanjang tidak mengganggu operasi perusahaan ; 2) Untuk melaksanakan tugas di luar lingkungan perusahaan seperti hadir di persidangan, konsultasi dengan instansi Pemerintah atau organisasi, dan menghadiri pendidikan, diberikan dispensasi oleh Pimpinan Perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan Perusahaan.
b. Bantuan Sarana dari Perusahaan. Untuk memperlancar tugas-tugas Serikat Pekerja di Perusahaan, sesuai dengan kemampuan, Perusahaan perlu membantu antara lain : 1) Fasilitas perkantoran Serikat Pekerja di lingkungan Perusahaan beserta alat kelengkapannya ; 2) Sarana komunikasi dengan anggota ; 3) Fasilitas Check Off System ; 4) Ijin pemasangan papan nama Serikat Pekerja di Perusahaan. 3.
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGURUS DAN ANGGOTA MELAKSANAKAN TUGAS ORGANISASI SERIKAT PEKERJA
YANG
a. Pengusaha tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi Serikat Pekerja baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota Serikat Pekerja di Perusahaan ; b. Pengusaha membantu dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengurus Serikat Pekerja untuk menjalankan tugas Organisasi sehari-hari sepanjang tidak mengganggu tanggung jawab atas pekerjaannya di Perusahaan.
1. MEKANISME PENGAWASAN Agar kepentingan anggota terlindungi, perlu diatur mekanisme pengawasan umum sebagai berikut : a. Pengurus Serikat Pekerja di Perusahaan menyampaikan laporan kerja kepada anggota dan perangkatnya sesuai dengan ketentuan organisasi. b. Laporan kerja terdiri dari : 1) Laporan kegiatan organisasi ; 2) Laporan Keuangan. 7
8 BAB V POLA PEMBINAAN
Peran Tripartit dalam melaksanakan pembinaan Serikat Pekerja di Perusahaan sebagai berikut : 1.
Mendorongnya terciptanya iklim yang mendukung berkembangnya Serikat Pekerja di Perusahan ;
terbentuknya
dan
2.
Membantu agar Serikat Pekerja di Perusahaan dapat menjalankan fungsi dan peranan
3.
Mendorong terciptanya kerjasama yang serasi antara pekerja dan pengusaha ;
4.
Melaksanakan pendidikan ketenagakerjaan dalam bentuk kursus-kursus, penataran dan lain-lain bagi pekerja dan pengusaha
Ditetapkan di : J a k a r t a pada tanggal
: 8 Oktober 1992
MENTERI TENAGA KERJA R.I.
ttd, DRS. COSMOS BATUBARA
8
