MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO.PER-04/MEN/1995 TENTANG PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA R.I., Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di semua sektor kegiatan dengan penerpan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat untuk memenuhi tingkat produksi yang tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kecelakaan apabila tidak ditangani secara profesional dan berkesinambungan;
b.
bahwa dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kecelakaan. Perlu mengikutsertakan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah pengawasan k3 mulai dari thap konsultasi, pabrikasi, pemeliharaan, reparasi, penelitian, pemeriksaan, pengujian, Audit K3 dan pembinaan K3;
c.
bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep. 1261/Men/1998 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu disempurnakan;
d.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
1.
Undang-Undang Uap tahun 1930 (Staatsblad tahun 1930 No.225);
2.
Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan perburuhan tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 4)
3.
Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912).
4.
Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No.2918).
:
5.
Keputusan Presiden RI No. 96/M ttahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
6.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : a.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
b.
Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3 adalah perusahaan yang usahanya di bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.
Pengawasan Ketenagakerjaan adalah suatu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian guna melakukan tindakan korektif baik secara prefentif maupun represif.
d.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan disesuaikan dengan peraturan perundang-umdangan yang berlaku dalam rangka tindakan korektif.
e.
Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek secara teknis atau medis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.
f.
Pemeriksaan dan pengujian teknik adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pada keadaan mesin-mesin, pesawatpesawat, alat-alat dan peralatan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.
g.
Pemeriksaan dan pengujian kesehatan kerja adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
h.
Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi langsung ditaatinya UndangUndang Keselamatan Kerja.
i.
Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri
j.
Pengusaha adalah : 1.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
k.
Dokter pemeriksa adalah Dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1970.
l.
Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Pasal 2
(1)
PJK3 dalam melaksanakan kegiatan jasa K3 harus terlebih dahulu memperoleh keputusan penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jendral Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
(2)
Untuk memperoleh keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam yat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II. Pasal 3
PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi : a. b. c. d. e. f.
Jasa Konsultan K3 ; Jasa Pabrikasi, Pemeliharaan , Reparasi dan Instalasi Teknik K3; Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik; Jasa pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja; Jasa Audit K3; Jasa Pembinaan K3. Pasal 4
(1) Perusalan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi bidang :
a. b. c. d. e. f. g. h.
Pesawat uap dan bejana tekan; Listrik; Penyalur petir dan peralatan elektronik; Lift; Instalasi proteksi kebakaran; Konstruksi Bangunan; Pesawat angka dan angkut cdan pesawat tenaga dan produksi; Pengujian merusak (Destructif Test) dan tidak merusak (Non desntructif test ).
(2) Perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi bidang : a Kesehatan tenaga kerja ; b lingkungan kerja (3) Rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat diubah sesuai dengan perkembangan teknik dan teknologi yang ditetapkan oleh menteri tenaga kerja.
Pasal 5 Perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) dilarang melakukan kegiatan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf 3 a,b, e dan f. Pasal 6 Ahli K3 atau dokter pemeriksa yang bekerja pada PJK3 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian teknik atau pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya. BAB II SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN Pasal 7 Untuk menjadi PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b harus memenuhi persyaratan sabagai berikut : a. Berbadan hukum; b. Memiliki ijin usaha perusahaan (SIUP); c. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); d. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan; e. Memiliki peralatan yang memadai sesuai usaha jasanyah; f. Memiliki ahli K3 yang sesuai dengan usaha jasanyah yang bekerja penuh pada perusahaan yang bersangkutan; g. Memiliki tenaga teknis sesuai usaha jasanya sebagaimana dimaksud dalm pasal 3 huruf b. Pasal 8 (1) Untuk mendapat keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PJK3 harus mengajukan permohonan kepada menteri tenaga kerja c.q. direktur jendral pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diberi meterai cukup dengan disertai lampiran :
a. b. c. d. e. f. g. h.
i.
salinan akte pendirian perusahaan : salinan surat ijin usaha perusahaan (SIUP) Surat keterangan domisilin perusahaan Salin bukti NPWP perusahaan Daftar peralatan yang dimiliki sesuai usaha jasanya Struktur organisasi perusahaan Salin wajib laporan ketenagakerjaan Salin keputusan penunjukan sebagai Ahli K3 atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja kecuali untuk perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan f Riwayat hidup Ahli K3 atau Tenaga Teknis yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus mencantumkan bidang usaha jasa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), dan (2) yang sesuai dengan Ahli K3 yang dimiliki. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat . Pasal 9
(1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diterima, Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja memeriksa kelengkapan syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis. (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat membentuk Tim Penilai; (3) Ketua, anggota, hak, kewajiban dan masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan kesehatan kerja ; (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan, menetapkan penolakan atau Keputusan penunjukan . (5) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertai alasanalasannya. Pasal 10 (1) Keputusan Penunjukan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) belaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan setelah berakhir dapat diperpanjang. (2) Untuk mendapatkan Keputusan Penunjukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PJK3 harus mengajukan surat permohonan perpanjangan dengn melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan daftar kegiatan selama berlakunya Keputusan Penunjukan. (3) Perpanjangan permohonan perpanjangan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Keputusan Penunjukan yang lama.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 11 PJK3 yang telah mendapatkan keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), berhak : a. Melakukan kegiatan sesuai dengan keputusan penunjukan. b. Menerima imbalan jasa sesuai dengan kontrak di luar retribusi pengawasan norma keselamtan dan kesehatan kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 12 PJK3 yang telah mendapatkan keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), berkewajiban : a. Mentaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku; b. Mengutamakan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku; c. Membuat kontrak kerja dengan pcmberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak kewajiban; d. Memelihara dokumen kegiatan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun Pasal 13 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 PJK3 harus melaporkan dan berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan meyerahkan laporan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 14 PJK3 yang melakukan kegiatan di bidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik atau jasa pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian pihak lain karena tidak mengikuti pihak lain karena tidak mengikuti produsen sesuai peraturan perundang-undngan yang berlaku, wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15
Dalam hal adanya perubahan Ahli K3 atau tenaga teknis, PJK3 harus melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 16 (1) Penunjukan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini untuk mencapai nihil kecelakaan di tempat kerja.
(2) Untuk mencapai nihil kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PJK3 haruis memiliki arena. Dan prasarana yang diperlukan untuk pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Untukmemenuhi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Tenaga Kerja dapat menunjuk badan tertentu untuk melaksanakan kegiatan jasa K3. BAB V SANKSI Pasal 17 PJK3 yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga kerja c.q. Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industri dan pengawasan Ketenagakerjaan, apabila dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi pencabutan Keputusan penunjukan sebagai PJK3 BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 PJK3 yang telah mendapat Keputusan Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industri dan pengawasan ketenagakerjaan berdsarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1261/Men/1988 tetap berlaku sampai berakhirnya Keputusan Penunjukan yang lama. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini. Pasal 20
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1261/ Men/1988 tentang Syarat-syarat Penunjukan Perusahaan jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Pesawat Uap dinyatakan tidak berlaku lgi. Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
