PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM DAERAH KOTA TERNATE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOTA TERNATE Menimbang a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi balk sektor formal maupun non formal dan atau pedagang kaki lima adalah hak dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok.; b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau pedagang kaki lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri. c. bahwa disamping mempunyal hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Bersih, lndah, Tertib, Aman dan nyaman. Mengingat
1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan pokok pengelolaan Iingkungan hidup;
5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
6.
Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
9.
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 01 tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahn dan Kebersihan; 12. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22); 13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kota Ternate. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM DAERAH KOTA TERNATE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kota Ternate.
b.
Kepala Daerah adalah Walikota Ternate
c.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate
d.
Pejabat adalah Staf Pemerintah Kota Ternate yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan program dan petunjuk tehnis Pembinaan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan.
e.
Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagaian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Ternate sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
f.
Jalan adalah suatu prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
g.
Trotoar adalah Jalan yang ketinggiannya ditepi Jalan Raya sebagai tempat orang berjalan kaki.
h.
Jalur hijau adalah Tanah atau bidang Tanah yang terbuka, tanpa bangunan yang ditetapkan sebagai Daerah yang tidak dibangun.
i.
Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Ternate untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
j.
Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan bagi pedagang kaki lima.
k. Izin adalah yang diberikan oleh Kepala Daerah.
BAB II LOKASI Bagian Pertama Ketertiban Umum.Pasal 2 (1). Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan di Daerah Kota Ternate (2). Tempat/Lokasj pedagang kaki lima sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal I ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB III PENGATURAN Pasal 3 (1). Setiap kegiatan usaha pedagang kaki lima di larang : a.
Melakukan kegiatan usahanya di dalam Taman Kota dan sekitarnya
b.
Melakukan Kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilmtas umum kecuali di kawasan tertentu yang dmtetapkan Iebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
c.
Melakukan Kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi parmanen dan atau permanen
d.
Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, keteriban, keamanan dan kenyamanan.
e.
Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Walikota
f.
Berpindah tempat dan atau memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota
g.
Melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan.
(2) dalam menetapkan kawasan dan perizinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) butir a, b, C, d, e, pasal ini, Walikota mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekltarnya; (3). Kegiatan usaha pedagang kaki lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan (4). Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (3) pasal ini maka harus di atur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan tenda maupun asesoris jualan di tempatkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IV PEMBINAAN Pasal 4 (1). Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan (2). Tata cara pembinaan pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota BAB V PERIZINAN DAN RETRIBUSI Pasal 5 (1). Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan usaha harus mendapatkan izin dan Walikota (2). Syarat-syarat perizinan dan ketentuan lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. (3). Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 izin dapat dicabut. Pasal 6 Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) di kenakan Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu. BAB VI PENGAWASAN Pasal 7 (1). Pengawasan terhadap usaha kegiatan kaki lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pejabat yang ditunjuk secara khusus. (2). Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerja kepada Walikota BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 9 (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah mi dan atau ketentun lain yang ditetapkan dalm surat izin diancam pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika di tentukan lain dalam Peraturan PerundangUndangan (2). Disamping ancaman pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 10 Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang : a.
Menerima laporan pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana
b.
Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
c.
Melakukan penyitaan benda atau surat
d.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
e.
Menghentjkan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
f.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenal tehnis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetauinya memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. Ditetapkan di : T e r n a t e Pada tanggal : 7 Januari 2003 WALIKOTA TERNATE
DRS. H. SYAMSIR ANDILI Diundangkan : Ternate Pada tanggal : 7 Januari 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE DRS. FACHRY AMMARI (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 04 Seri E)
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE (SERI E) NOMOR O4 Tanggal 07 Januari 2003 Tahun 2003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM DAERAH KOTA TERNATE I.
PENJELASANUMUM Kota ternate adalah kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomr 11 Tahun 1999, dalam perkembangannya saat ini tumbuh dan berkembang sebagai sebuah Kota menuju suatu Kota Perdagangan yang menunjukan kemajuan cukup pesat dengan segala dinamika perkembangannya. Untuk itu Pemerintah Kota Ternate dalam rangka mengsukseskan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka ditetapkan pengatauran dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan tujuan dan pemanfaatannya diarakan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Peraturan daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Daerah Kota Ternate mi ditetapkan dalam rangka pengembangan fungsi Kota sesuai dengan potensinya, dengan demikian secara Iangsung Pemerintah Kota Ternate telah dapat mengantisipasi segala dinamika permasalahan baik yang timbul maupun yang akan timbul pada masa-masa mendatang.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2 ayat (2)
: Tempat / lokasi pedagang kaki lima dalam daerah kota ternate, penetapannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
Pasal 3 ayat (3)
: Yang dimaksud dengan kegiatan usaha pedagang kaki lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah selain uraian dalam ayat(4) pasal ini adalah; barang-barang yang dijual merupakan cirri khas atau hasil kerajinan daerah yang tidak terdapat pada daerah-daerah lain;
Pasal 4
: Cukup jelas
Pasal s/d 6
: Cukup jelas
Pasal 7 sld 13
: Cukup jelas
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 04 ‘Tahun 2003
