PERAN MANAJEMEN ASET DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERAN MANAJEMEN ASET DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Aras Aira UIN Sultan Syarif Kasim Riau Email: [email protected] Abstract: Regional assets is an important resource for local government, which contribute to increase revenue and have a role in regional development. Regional development in the era of regional autonomy has the goal: improving welfare of local people and all citizens of indonesia. Asset management is one way to achieve regional developmnet objectives, asset management has the following roles: provide transparency and accountability in the management, supervision and control. Identifying regional economic, optimizing local revenue, fixing work organizations, systems and procedures to improve public services, respond to changes and growth in the perspective of regional autonomy regional and global, improving and creating a new image, increase investment and boost economic growth area.

Keywords:

Regional Development, Asset Management, Revenue, Regional Autonomy

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan

Pendahuluan Berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

umum kepada masyarakat. Penyerahan

wewenang

kepada

dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004

pemerintah daerah untuk mengatur dan

tentang

antara

bertanggung jawab pada bidang pekerjaan

pemerintah pusat dan daerah memberikan

umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan,

kesempatan yang terbuka bagi daerah agar

pertanian,

membangun dan mengembangkan daerah

perdagangan,

sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya

lingkungan hidup, pertanahan, koperasi

masing-masing. Di keluarkannya undang-

dan tenaga kerja merupakan implikasi dari

undang ini memberikan konsekuensi logis

kebijakan

bagi

untuk

daerah yang diatur dalam UU. 32 tahun

bertanggung jawab atas pengalokasian

2004, sedangkan dalam bidang pertahanan

dana yang dimiliki dengan cara yang

keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan

efesien dan efektif, khususnya dalam

agama

perimbangan

masing-masing

keuangan

daerah

perhubungan,

penanaman

desentralisasi

masih

industri,

menjadi

dan

dan

modal,

otonomi

wewenang

pemerintah pusat.

21

Kutubkhanah: Jurnal Penelitian social keagamaan, Vol.17 Januari-Juni 2014

Dalam era otonomi daerah tujuan utama

pembangunan

daerah

adalah

antaranya:

adanya

akuntabilitas

tuntutan

akan

dan transparansi publik,

meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah

kesiapan dari SDM dan organisasi dalam

dan seluruh warga negara. Untuk mencapai

hal ini adalah kesiapan daerah dalam

kesejahteraan ini pemerintah daerah harus

melaksanakan

memenuhi 4 aspek agar daerah tumbuh

kesiapan dalam memahami konsekuensi

menjadi daerah yang berkesinambungan

dalam otonomi daerah, belum adanya

dan berfungsi, aspek-aspek yang dimaksud

perencanaan yang matang yang berkaitan

adalah

dengan potensi dan kekhasan daerah.

livable,

competitive,

good

governance and management, financially sustainable.

otonomi

daerah

dan

Salah satu kunci dari keberhasilan pengelolaan

ekonomi

daerah

adalah

Sejalan dengan tujuan pembangunan

manajemen aset. Pentingnya manajemen

daerah, Tujuan Undang-undang nomor 32

aset secara tepat dan berdayaguna, dengan

tahun 2004 adalah untuk meningkatkan

didasari prinsip pengelolaan yang efisien

kesejahteraan

selalu

dan efektif, diharapkan akan memberi

memperhatikan kepentingan dan aspirasi

kekuatan terhadap kemampuan pemerintah

masyarakat, memelihara keserasian dan

dalam membiayai pembangunan daerahnya

mencegah

rakyat

dengan

antar

daerah.

yang tercermin dalam Pendapatan Asli

ini

daerah

Daerah (PAD). Pemerintah daerah dapat

dihadapkan pada permasalahan, antara lain

menciptakan sumber pendapatan dengan

adalah masalah

keuangan daerah, di

cara melakukan langkah strategis untuk

antaranya: dana alokasi umum (DAU)

mengoptimalkan aset milik pemerintah

menjadi sumber penerimaan utama yang

daerah yang saat ini dikategorikan masih

penting bagi semua daerah, pendapatan

belum

daerah yang hanya memberikan kontribusi

ketidakefisienan

sebesar 40%, adanya gap dan hasil, dan

pemerintah daerah yang membutuhkan

adanya asset daerah yang belum optimal

biaya operasional dan pemeliharaan yang

dimanfaatkan oleh daerah sebagai alternatif

besar.

Dalam

sumber

ketimpangan

penerapan

UU.

keuangan

serta

mengevaluasi

yang

idle

milik

Selain

Aset daerah merupakan sumberdaya

daerah,

penting bagi pemerintah daerah sebagai

permasalahan lain yang muncul adalah

penopang utama pendapatan asli daerah.

masalah

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah

permasalahan

22

daerah.

optimal

keuanagan

pembangunan

daerah,

di

Aras Aira : Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah

daerah untuk dapat melakukan manajemen

yang ada tidak mampu dipergunakan

aset secara memadai. Dalam manajemen

dengan

aset,

pemerintah

menggunakan

sebaik

mungkin

untuk

daerah

harus

kesejahtreaan rakyat, dan bahkan mungkin

pertimbangan

aspek

jatuh

kepada

tangan

perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

bertanggung jawab.

pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan

Manajemen

yang

Aset

tidak

Daerah

adalah

penyaluran, penggunaan, penatausahaan,

melaksanakan pengelolaan aset/ Barang

pemanfaatan

Milik Daerah (BMD berdasarkan prinsip

atau

penggunaan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

dasar-dasar

penghapusan,

aset/BMD dengan mengikuti landasan

pemindahtanganan,

manajemen

aset

terhadap

pembinaan, pengawasan dan pengendalian,

kebijakan

pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar

Undang-undang,

aset daerah mampu memberikan kontribusi

Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan

optimal bagi pemerintah daerah yang

lainnya

bersangkutan sehingga arah pembangunan

pengaturan/

di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat

(Budisusilo, 2005).

terintegrasi dan terprogram dengan baik. Pengoptimalan dilakukan

aset

dengan

(management

daerah

dapat

pengelolaan

aset

asset),

pentingnya

yang

diatur

berdasarkan

Peraturan

yang

Pemerintah,

berhubungan

pengelolaan

dengan

aset

daerah.

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah,

yang

ditindaklanjuti

dengan

kemudian Permendagri

pengoptimalan aset ini juga diamini oleh

No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Menteri dalam negeri Gamawan Fauzi

Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan

yang

aset dimaksud meliputi: (1) perencanaan

menyatakan

inventarisasi menteri

juga

aset

bahwa dan

”pentingnya dokumentasi“,

mengungkapkan

bahwa

kebutuhan

dan

pengadaan,

(3)

penganggaran,

(2)

penggunaan,

(4)

pengamanan

dan

penilaian,

(7)

banyak pelaporan penghibahan tanah tetapi

pemanfaatan,

tidak disertai dengan surat. Hal ini

pemeliharaan,

menunjukkan bahwa banyak aset daerah

penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9)

yang belum mampu di inventarisasi dan

penatausahaan,

tidak didukung oleh bukti yang kuat.

pengawasan, dan pengendalian.

(5) (6)

dan

(10)

pembinaan,

Ketidakmampuan daerah dalam hal ini akan membuat daerah rugi karena aset

23


Aset

the physical land and appurtenances

A. Defenisi Aset

affixed to the land, e.g., structure. Real

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

estate bersifat tidak bergerak (immobile)

24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

dan berwujud (tangibel), yang termasuk

Pemerintahan, yang dimaksud dengan aset

dalam pengertian ini adalah tanah, semua

atau property adalah sumber daya ekonomi

benda yang secara alami sebagai bagian

yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

dari tanah, seperti pepohonan dan barang

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa

mineral dan juga segala sesuatu yang

masa lalu dan dari manamanfaat ekonomi

dibangun oleh manusia seperti bangunan,

dan/atau social di masa depan diharapkan

jaringan dan lain sebagainya.

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

Barang Milik Daerah berdasarkan

maupun masyarakat, serta dapat diukur

Permendagri No. 17 Tahun 2007 pasal 3

dalam satuan uang, termasuk sumber daya

adalah:

non keuangan yang diperlukan untuk

1. Barang milik daerah meliputi: a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak. c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset secara umum, menurut Siregar (2004: 178) adalah barang (thing) atau

sesuatu

mempunyai

barang nilai

(anything)

ekonomi

yang

(economic

value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu

(perorangan).

Istilah

properti

seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real estate dan real property di mana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, Real estate is

24

Pengelolaan

barang

daerah

dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian

hukum,

transparansi

dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (Pasal 4 ayat 1 Permendagri No. 17 Tahun 2007).


belanja barang & jasa. Pemda sering

B. Sumber Aset Daerah Aset

daerah

diperoleh

dari

dua

menerima aset dari pihak lain, seperti

sumber, yakni dari APBD dan dari luar

lembaga donor dan masyarakat. Saat ini,

APBD. Secara singkat, berikut pengertian

beberapa daerah menerima penambahan

dan implikasi kedua sumber aset ini:

aset yang cukup signifikan dari pihak

1. Aset yang Bersumber Dari Pelaksanaan APBD Merupakan

output/outcome

dari

terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun, pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan besaran

anggaran

Penafsiran

belanja

atas

modal.

Permendagri

No.13/2006 memang memungkinkan kita menyataan bahwa besaran belanja modal

sama

dengan

besaran

penambahan aset di neraca. Hal ini kurang pas jika neraca dipandang dari konsep suatu

akuntansi, aset

perolehannya

karena

haruslah (konsep

penilaian

sebesar

nilai

full

cost).

Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (ready to use) haruslah dihitung sebagai kos aset bersangkutan. Dari

Luar

Aceh,

adanya

ALGAP

realisasi

anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belana pegawai dan

dan

LGSP

memberikan sumbangan peralatan kerja seperti

komputer

internet,

dan

pembangunan

jinjing,

printer.

jaringan

Belum

gedung

lagi untuk

perkantoran dari NGO asing. Manajemen Aset dalam Pembangunan Daerah A. Definisi Manajemen Aset Manajemen

Aset

Daerah

adalah

melaksanakan pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD berdasarkan prinsip dasar-dasar

manajemen

aset

terhadap

aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan

yang

Undang-undang,

diatur Peraturan

berdasarkan Pemerintah,

Keppres, Kepmen, dan Surat Keputusan lainnya

yang

berhubungan

pengelolaan

aset

dengan daerah.

Berikut ini adalah klasifikasi aset daerah berdasarkan penggunaan

Dalam hal ini, pemerolehan aset dikarenakan

Di

pengaturan/

2. Aset yang Bersumber Pelaksanaan APBD

tidak

lain, seperti di Aceh, Sumut, dan DIY.

(Budisusilo,

2005): 1. Pemerintah - Perkantoran Pemda - Kantor Pemadam Kebakaran - Kantor Polisi

25


- Rumah Sakit 2. Sosial - Taman - Rumah Dinas 3. Surplus dan Investasi - Tanah - Parkir - Property Investasi

B. Ruang Lingkup Manajemen Aset 1. Inventarisasi Aset 2.

Pendekatan fisik dan legalitas Labelisasi Pengelompokan aset Pengembangan pencatatan aset

C. Fungsi dan Peran Manajemen Aset Public 1.

Memberikan

dan

pengawasan-pengendalian. 2.

Dasar atas identifikasi potensi ekonomi

daerah

sehingga

memberikan strategi dan program yang terintegrasi pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah. 3. Dasar optimalisasi pendapatan asli

Optimalisasi Aset

darah (PAD).

- Review daftar aset potensial - Analisa highest and best use asset potensial - Rekomendasi dan langkah lanjut aset yang dapat dioptimalkan pendayagunaannya - Rekomendasi solusi asset yang tidak dapat di optimalkan

4.

4. Pengembangan Sistem Informasi

5.

Dasar

dalam

memperbaiki

organisasi

kerja,

prosedur

guna

sistem

dan

peningkatan

pelayanan publik dan kemandirian dan

pendanaan/

pembiayaan

pembangunan daerah. Landasan

untuk

merespon

Manajemen

perubahan dan petumbuhan daerah

- Manual - Komputerisasi

dalam perspektif otonomi daerah-

5. Pengawasan Dan Pengandalian

regional-global

dalam

suasana

persaingan pasar yang dinamis dan global.

26

tranparansi

akuntabilitas dalam pengelolaan-

Penilaian Aset - Review hasil inventarisasi aset - Inspeksi - Penetapan nilai sesuai kelompok aset - Catatan aset tidak dapat dinilai dan aset potensial

3.

- Pengawasan dan pengendalian satu atap - Pengembangan aturan atau kebijakan pengambilan keputusan strategis tentang perolehan, pemilikan dan disposisi pengaturan asset - Pengembangan sumber daya manusia


6.

7.

Landasan

untuk

meningkatkan

Hasting (2010) berpendapat bahwa

dam menciptakan citra (image)

fungsi manajemen aset dipelukan untuk

baru dan pemasaran daerah di

memberikan

mata pasar terbuka.

kapasitas manajemen terkait dan kegiatan

Landasan untuk menggairahkan

pendukung keputusan dalam konteks bisnis

dan meningkatkan investasi dan

sebagai berikut: aset dan kemampuan aset

mendorong efek berantai dari

terkait dalam perencanaan dan perencanaan

investasi itu pada pertumbuhan

pembangunan, perencanaan keberlanjutan,

ekonomi daerah

dan pengelolaan fasilitas.

pengetahuan

aset

dan

Menurut Hambali (2010) ada lima Menurut

Prawoto

(2011)

tujuan

tujuan manajemen aset, yaitu: kejelasan

manajemen aset adalah untuk menjaga agar

status

nilai

dan

kekayaan daerah dan masa pakai aset,

mempunyai usia hidup yang panjang

optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan

dengan menyediakan biaya operasi yang

untuk meningkatkan pendapatan di mana

memadai sehingga mampu menghasilkan

aset berstatus sebagai idle capacity dapat

output

efesien,

dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang

memberikan kepuasan kepada pelanggan

ditetapkan, selain itu optimasisasi aset

namun dengan tetap mengindahkan aspek

dapat mengidentifikasikan dan mengetahui

peraturan perundangan yang berlaku dan

pemanfaatannya untuk apa, diperuntukkan

aspek keselamatan kerja dan memberikan

untuk siapa dan mendatangkan pendapatan

image yang baik kepada publik.

bagi pengelola aset jika mampu mengelola

aset

tersebut

yang

tetap

tinggi

tinggi

secara

kepemilikan

aset,

inventarisasi

Nemmer (2007) berpendapat bahwa

aset sesuai dengan aturan yang berlaku,

manajemen aset memiliki tujuan untuk

pengamanan asset, dan dasar penyusunan

meningkatkan

neraca.

proses

pengambilan

keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset

sebuah

pengembalian diperoleh, semua

instansi investasi

manajemen

proses,

alat,

sehingga

yang aset

dan

terbaik

mencakup data

yang

dibutuhkan untuk mengelola aset secara efektif untuk mencapai tujuan.

Dalam makalah yang dipresentasikan oleh Ir. Suryantoro Budisusilo, Msc, MAPPI

Cert,

pentingnya

dikemukakan aset

daerah

alasannya dalam

pembangunan daerah, yaitu: 1. Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan dasar seperti, pendidikan

27


dasar,

kesehatan,

pemenuhan

kebutuhan hidup minmal dan prasarana dasar.

pelaksanaan/pemanfaatan secara efesien dan efektif dan sebagai pengawasan. Dalam hal perencanaan, pemerintah

2. Untuk mampu bersaing, Pemda harus dapat meningkatkan efesiensi dalam menyediakan pelayanan public.

sejumlah pelayanan publik dengan keterbatasan sumber daya keuangan. 4. Aset daerah (real properti) seringkali memiliki nilai yang sangat penting dengan

yang digunakan sebagai rujukan untuk pengadaan aset daerah, pemerintah daerah

3. Pemda harus mampu meningkatkan

dibandingkan

daerah perlu merencanakan kebutuhan aset

anggaran

pendapatan atau pengeluaran biaya tahunan.

akan

mengusulkan

pengadaannya, jika proses ini berjalan sesuai aturan dan sesuai kebutuhan, maka aset tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan

daerah,

pelayanan

dan

masyarakat

untuk

memberikan

kesejahteraan

daerah,

perencanaan

5. Pemda umumnya sudah jauh memiliki

anggaran

dengan

merupakan

kepada demikian

tahap

yang

penting dalam manajemen aset.

kebebasan untuk memilih penanganan atau

pengelolaan

aset

dan

Setelah

anggaran

disetujui,

maka

proses selanjutnya adalah pelaksanaan.

kewajibannya. 6. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui pengelolaan aset yang benar dan tepat, jauh lebih kecil risikonya dari pada

Kekayaan daerah harus dikelola secara efesien

dan

akuntabilitas. memiliki

meningkatkan pajak dan retribusi.

melakukan

efektif,

transparansi

Masyarakat

peran

yang

dan

dan

DPRD

penting

dalam

pengawasan

dalam

Aset daerah merupakan sumber daya

pengoptimalan pemanfaatan aset daerah,

yang penting bagi daerah, untuk menopang

pengawasan ini dilakukan pada tahap

pendapatan

perencanaan dan tahap pelaksanaan.

asli

daerah,

sehingga

pemerintah daerah diharapkan mampu

Dalam era otonomi daerah, salah satu

baik,

secara

prinsip dalam pembangunan daerah adalah

aset

daerah

akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan

memiliki fungsi sebagai berikut: adanya

pengelolaan aset yang harus memenuhi

perencanaan

prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas publik

mengelola

aset

sederhana

pengelolaan

28

dengan

yang

yang

tepat,


yang

harus

dipenuhi

adalah

sebagai

3. Akuntabilitas

kebijakan:

berkaitan

berikut:

dengan

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum:

pemerintah daerah terhadap DPRD dan

pertanggungjawaban

berkaitan dengan menghindari dari

tentunya

masyarakat

penyalahgunaan jabatan oleh pejabat

kebijakan

perencanaan,

dalam

pendistribusian, penggunaan ataupun

hal

penggunaan

dan

luas,

atas

pengadaan,

pemanfaatan aset daerah, sedangkan

pemanfaatan

akuntabilitas hukum berkaitan dengan

pemeliharaan serta sampai pada tahap

jaminan adanya kepatuhan hukum dan

menyalahgunakan kekayaan daerah.

kekayaan

daerah,

peraturan yang berlaku. Akuntabilitas hukum dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat

menyalahgunakan

atau

mengklaim kekayaan daerah tersebut. 2. Akuntabilitas proses: akuntabilitas ini berkaitan dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk dilakukannya campulsary competitive tendering

contract

langkah

antisipasi

(CCTC),

serta

kemungkinan

terjadinya mark up, ketika proses penganggaran terhadap rencana atau program pengadaan barang daerah. Untuk itu diperlukan sistem informasi, sistem

akuntansi,

administrasi pengadaan Dengan

yang barang tujuan

dan

prosedur

cukup

dalam

milik

daerah.

agar

prinsip

akuntabilitas dapat terpenuhi.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/ daerah meliputi

perencanaan

penganggaran,

pengadaan,

pemanfaatan, pemeliharaan,

kebutuhan

penggunaan,

pengamanan penilaian,

pemindahtanganan,

dan

dan

penghapusan, penatausahaan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman

Teknis

Pengelolaan

Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik

daerah

meliputi;

perencanaan

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan,

29


pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada. Perencanaan ini harus berpedoman pada standarisasi barang

Perencanaan Kebutuhan Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

dan standarisasi kebutuhan barang/sarana prasarana perkantoran.

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Pengadaan

Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Berdasarkan

Peraturan

Presiden

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik


Daerah, menjelaskan bahwa perencanaan

tentang

kebutuhan adalah kegiatan merumuskan

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman

rincian kebutuhan barang milik daerah

Pelaksanaan

untuk menghubungkan pengadaan barang

Pemerintah, menjelaskan bahwa pengadaan

yang telah lalu dengan keadaan yang

barang/jasa pemerintah adalah kegiatan

sedang berjalan sebagai dasar dalam

pengadaan

melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan

dengan

yang akan datang. Perencanaan kebutuhan

dilaksanakan secara swakelola maupun

disusun

oleh

dalam

Rencana

Menurut

Perubahan

Atas

Keputusan

Pengadaan

barang/jasa

yang

APBN/APBD,

penyedia

Barang/Jasa

dibiayai

baik

barang/jasa.

yang

Peraturan

Mardiasmo (2004: 238) pemerintah daerah

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

perlu membuat perencanaan kebutuhan

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

aset

Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa

yang

akan

digunakan/dimiliki.

Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah

pengadaan

daerah kemudian mengusulkan anggaran

melakukan pemenuhan kebutuhan barang

pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat

daerah dan jasa. Pengadaan barang milik

dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah

daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-

(DPRD) perlu melakukan pengawasan

prinsip efisien, efektif, transparan dan

(monitoring)

terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif

(kekayaan) dimiliki

mengenai yang

daerah

dibutuhkan daerah

apakah

direncanakan tersebut

aset untuk

benar-benar

adalah

kegiatan

untuk

dan akuntabel. Mardiasmo

(2004)

menjelaskan

pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender

30


(compulsory

competitive

tendering

Siregar (2004) mengatakan legal audit

contract). Hal tersebut dilakukan supaya

merupakan suatu ruang lingkup untuk

pemerintah daerah dan masyarakat tidak

mengidentifikasi dan mencari solusi atas

dirugikan.

permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset, seperti status hak penguasaan yang lemah, aset

Pengamanan dan Pemeliharaan Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

yang

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa

menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah

pengamanan aset daerah merupakan salah

kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar

satu sasaran strategis yang harus dicapai

semua barang milik daerah selalu dalam

daerah dalam kebijakan pengelolaan aset

keadaan baik dan siap untuk digunakan

daerah.

tidak

termonitor,

dan

lain-lain.

secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik

daerah

Peraturan

Pemerintah


administratif dan tindakan upaya hukum

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/

dalam hal legal audit, merupakan suatu

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan


mencari solusi atas permasalahan legal


mengenai

atau

Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi

hak

adalah

prosedur aset

bentuk

Berdasarkan

fisik,

pengalihan

dalam

Inventarisasi

penguasaan

seperti

status

kegiatan

untuk

melakukan

penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil

pihak lain, pemindahan aset yang tidak

pendataan barang milik daerah. Di mana

termonitor dan lain-lain. Oleh karena itu,

dalam inventarisasi aset terdiri dari dua

pemerintah

aspek,

daerah

dalam

melakukan

yaitu

inventarisasi

fisik

dan

pengamanan aset daerah merupakan salah

yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari

satu sasaran strategis yang harus dicapai

bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis,

daerah dalam kebijakan pengelolaan aset

alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek

daerah.

yuridis adalah status penguasaan, masalah legal

yang

dimiliki,

batas

akhir

31


penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan

negara secara periodik harus dilakukan

melakukan pendaftaran labeling, cluster,

penilaian baik oleh pengelola barang

secara

ataupun melibatkan penilai independen

administrasi

sesuai

dengan

manajemen aset.

sehingga dapat diketahui nilai barang milik

Menurut Siregar (2004) penilaian aset merupakan

suatu

proses

melakukan

penilaian

kerja

untuk

aset

yang

atas

dikuasai. Untuk itu pemerintah daerah dapat

melakukan

outsourcing

kepada

konsultan penilai yang profesional dan

negara secara tepat. Untuk penilaian berupa

tanah

dan

atau

bangunan

menggunakan patokan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tujuan

penilaian

asst/property

(Budisusilo, 2005) adalah sebagai berikut:

independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan kekayaan

untuk

maupun

mengetahui

nilai

informasi

untuk

1. Dasar penilaian nilai pasar (jual beli, sewa) 2. Dasar penilaian selain nilai pasar

penetapan bagi aset yang akan dijual.

(asuransi) 3. Penilaian untuk laporan keuangan

Penilaian Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian adalah suatu proses kegiatan

penelitian

yang

selektif

didasarkan pada data/fakta yang objektif dan

relevan

dengan

menggunakan

metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Dalam rangka menyusun diketahui

neraca berapa

pemerintah jumlah

aset

perlu negara

sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik

32

4. Penilaian untuk jaminan pelunasan utang dalam bentuk hak tanggungan dan surat pengakuan utang, sedangkan tujuan penilaian aset publik adalah sebagai berikut: a. Kepentingan laporan keuangan b.

Kepentingan untuk asuransi

c. Kepentingan untuk jual/beli, tukar guling, sewa-menyewa d. Bangun operasikan transfer e. Kepentingan

pengelolaan

aset

(manajemen aset) f. Kepentingan informasi eksternal g. Perbuatan hukum, pemindahan hak h. Gugatan atas penguasaan property i. Pajak


a. Sewa, yaitu pemanfaatan barang milik

j. Konsultansi dan investasi

daerah oleh pihak lain dalam jangka Sedangkan penilaian objek penilaian aset publik adalah sebagai berikut:

waktu

tertentu

dengan

menerima

imbalan uang tunai.

1. Berdasarkan pada buku akuntansi yang ada atau yang dimiliki masing-masing

b. Pinjam

Pakai,

yaitu

penyerahan

penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan

unit 2. Dilakukan

review

pengelompokan

sesuai tujuan penelitian dan standar

antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut

akuntansi 3. Dilakukan review atas aspek legal,

berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

penguasaan dan/atau kepemilikan.

c. Kerjasama

Pemanfaatan,

yaitu

pendayagunaan barang milik daerah

Pemanfaatan Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

oleh pihak lain dalam jangka waktu


tertentu

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/

penerimaan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

pajak/pendapatan daerah dan sumber


pembiayaan lainnya.


dalam rangka daerah

peningkatan bukan

d. Bangun Guna Serah, yaitu pemanfaatan

adalah

barang milik daerah berupa tanah oleh

pendayagunaan barang milik daerah yang

pihak lain dengan cara mendirikan

tidak dipergunakan sesuai dengan tugas

bangunan dan/ atau sarana berikut

pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

fasilitasnya, kemudian didayagunakan

Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa,

oleh pihak lain tersebut dalam jangka

pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,

waktu tertentu yang telah disepakati,

bangun guna serah dan bangun serah guna

untuk selanjutnya diserahkan kembali

dengan

status

tanah beserta bangunan dan/atau sarana

kepemilikan. Bentuk-bentuk pemanfaatan

berikut fasilitasnya setelah berakhirnya

barang milik daerah adalah seperti berikut

jangka waktu.

Daerah,

ini.

pemanfaatan

tidak

mengubah

e. Bangun Serah Guna, yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh

33


pihak lain dengan cara mendirikan

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

bangunan dan/ atau sarana berikut

Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa

fasilitasnya,

pengendalian

dan

pembangunan

setelah

selesai

diserahkan

untuk

kegiatan

untuk

didayagunakan oleh pihak lain dalam

mengarahkan

jangka waktu tertentu yang disepakati.

dilaksanakan

Sehubungan dengan pemanfaatan aset

merupakan

usaha

atau

menjamin

dan

pekerjaan

yang

agar berjalan

sesuai

dengan

rencana yang telah ditetapkan sedangkan

daerah, khususnya berupa benda tidak

pengawasan

bergerak

kegiatan untuk mengetahui dan menilai

yang

berbentuk

tanah

atau

merupakan

bangunan/ gedung, terutama yang belum

kenyataan

didayagunakan secara optimal sehingga

pelaksanaan

dapat memberikan value added, value in

apakah

use dan mampu menaikkan nilai ekonomi

perundang-undangan.

aset

bersangkutan,

maka

yang

usaha

sebenarnya

tugas

atau

mengenai

dan/atau

kegiatan,

sesuai

peraturan

dilakukan

dapat

Siregar

dilaksanakan melalui penggunausahaan,

pengawasan

yaitu pendayagunaan aset daerah (tanah

pemanfaatan

dan atau bangunan) oleh pihak ketiga

merupakan suatu permasalahan yang sering

(perusahaan swasta) dalam bentuk BOT

terjadi pada pemerintah daerah saat ini.

(Build-Operate-Transfer),

Suatu

BTO

(Build-

(2004) dan

pengendalian,

dalam

pengalihan

aset

dan

sarana

mengatakan

yang

efektif

dalam

Transfer-Operate), BT (Build-Transfer),

meningkatkan kinerja aspek ini adalah

KSO (Kerja Sama Operasi) dan bentuk

melalui pengembangan SIMA (Sistem

lainnya.

Informasi

Manajemen

Aset).

Melalui

sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat

Pengawasan dan Pengendalian Untuk

menjamin

kelancaran

diawasi dengan jelas, karena keempat

penyelenggaraan pengelolaan barang milik

aspek di atas diakomodir dalam suatu

daerah

dan

sistem yang termonitor dengan jelas seperti

berhasilguna, maka fungsi pembinaan,

sistem arus keuangan yang terjadi di

pengawasan,

perbankan,

secara

dan

berdayaguna

pengendalian

sangat

sehingga

penanganan

dan

penting untuk menjamin tertib administrasi

pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana

pengelolaan barang milik daerah. Peraturan

hingga pimpinan mempunyai otoritas yang

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

jelas.

34


Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa

bermanfaat

untuk

dasar

pengambilan

pengawasan yang ketat perlu dilakukan

keputusan mengenai kebutuhan pengadaan

sejak

hingga

barang dan estimasi kebutuhan belanja

penghapusan aset. Dalam hal ini peran

pembangunan (modal) dalam penyusunan

masyarakat

APBD.

tahap

internal

perencanaan

dan

DPRD

sangat

serta

penting.

diperlukan

auditor

Pengawasan

untuk

menghindari

penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

Penghapusan Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Sistem Informasi Data Untuk mencapai tujuan pengelolaan


aset secara terencana, terintegrasi, dan


sanggup menyediakan data dan informasi

Daerah,

yang dikehendaki dalam tempo yang

menghapus barang milik daerah dari daftar

singkat, diperlukan suatu sistem informasi

barang

pendukung pengambilan keputusan atas

keputusan dari pejabat yang berwenang

aset (decision supporting system), yang

untuk membebaskan pengguna dan/atau

disebut sebagai sistem. yang disebut

kuasa pengguna dan/atau pengelola dari

sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset

tanggung jawab administrasi dan fisik atas

(Siregar,

(2004)

barang yang berada dalam penguasaannya.

menjelaskan untuk pengelolaan aset daerah

Oleh karena itu, penghapusan aset daerah

secara

serta

merupakan salah satu sasaran strategis

kebijakan

yang harus dicapai daerah dalam kebijakan

pengelolaan aset daerah, maka pemerintah

pengelolaan aset daerah guna mewujudkan

daerah

atau

ketertiban administrasi mengenai kekayaan

informasi

daerah. Mardiasmo (2004) menyatakan

2004).

efesien

menciptakan

Mardiasmo

dan

efektif

transparansi

perlu

mengembangkan

memiliki sistem

Penghapusan

dengan

adalah

menerbitkan

tindakan

surat

manajemen yang komprehensif dan handal

bahwa

sebagai

alat

merupakan salah satu sasaran strategis

Sistem

tersebut

pengambilan

bermanfaat

menghasilkan pertanggungjawaban,

keputusan.

selain

penghapusan

aset

daerah

untuk

yang harus dicapai daerah dalam kebijakan

laporan

pengelolaan aset daerah guna mewujudkan

itu

juga

35


ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah.

McFarland (2010), berpendapat bahwa profesional

manajemen

harus

dapat

mengelola semua aspek dari siklus hidup aset untuk memastikan perusahaan mereka

Siklus Hidup Aset Pentingnya

siklus

diungkapkan

oleh

Specifation

(PAS),

manajemen

aset

hidup

asset

mencapai hasil maksimal atas modal yang

Available

diinvestasikan, menerapkan efesien dan

mendefinisikan

proses yang efektif, dan memberikan

Publicly

sebagai

kegiatan

tingkat pengendalian untuk mendukung

sistematis dan terkoordinasi dan praktik

kerja serta menghilangkan proses yang

melalui

tidak

optimasi

organisasi

dan

berkelanjutan mengelola aset dan sistem aset, kinerja yang terkait, risiko dan

memberikan

nilai

tambah

dan

menghabiskan sumber daya dan biaya. Sedangkan

Prawoto

(2011)

pengeluaran selama siklus hidup aset untuk

mengemukakan bahwa dalam mengelola

tujuan

aset, hal yang tidak bisa dilepaskan dari

mencapai

rencana

strategis

organisasi. Menurut

manajemen aset, yaitu suatu alat yang Hastings

(2010)

tahapan

utama dalam siklus aset adalah: 1. Identifikasi

peluang

untuk

mengkuantifikasi

bisnis

atau

kebutuhan

penundaan

melakukan dan

identifikasi,

memprioritaskan

pemeliharaan

pada

suatu

fasilitas, dan mengembangkan rencana

2. Kemampuan analisis gap dan analisis kebutuhan aset

reduksi penundaan pemeliharaan secara rinci untuk mengokomodasikan tersedianya

3. Analisis pra studi kelayakan, fisik, dan keuangan

pendanaan. Alur Manajemen Aset

4. Perencanaan

kelayakan,

fisik,

dan

keuangan

Sugiama (2012) tahapan-tahapan dalam mangemen aset aadalah sebagai berikut:

5. Akuisisi,

pengembangan,

dan

implementasi 6. Operasi,

praktis

dukungan

pemeliharaan

1. Pengadaan aset: kegiatan pengadaan adalah serangkaian kegiatan untuk

logistik,

dan

memperoleh atau mendapatkan aset atau barang maupun jasa yang dibiayai

7. Memantau dan review

oleh sendiri maupun yang dibiyai oleh

8. Pembuangan

pihak lain.

36


2. Inventarisasi aset: rangkaian kegiatan mengidentifikasikan

kualitas

6. Penghapusan

dan

lain

fisik dan secara yuridis

kepemilikan

atau legal

kodefikasi

dan

mendokumentasikannya kepentingan

aset

dalam

memindahkan atau

hak

memusnahkan

dari aset yang dimiliki. 7. Rejuvinasi

bersangkutan.

aset/review:

upaya

peremajaan aset dengan tujuan aset

3. Legal audit aset: kegiatan pengauditan

dapat didayagunakan kembali sebelum

tentang status aset, sistem dan prosedur pengadaan,

untuk

seluruh/sebuah unit atau unsur terkecil

untuk

pengelolaan

kegiatan

menjual, menghibahkan atau bentuk

kuantitas aset secara fisik maupun non

melakukan

aset:

sistem

pengidentifikasian permasalahan

dan

prosedur

adanya

legalitas,

umur ekonomis habis. 8. Pengalihan aset: upaya memindahkan

indikasi

hak

pencarian

dan

atau

wewenang,

tanggung

kewajiban

jawab,

penggunaan,

solusi untuk memecahkan masalah

pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke

legalitas yang terjadi atau terkait

unit yang lainnya di lingkungan sendiri.

dengan penguasaan dan pengalihan aset.

Kesimpulan

4. Penilaian aset:

sebuah proses kerja

Pembangunan

daerah

dalam

era

untuk menentukan nilai aset yang

otonomi daerah memiliki tujuan untuk

dimiliki,

meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah

secara

sehingga jelas

nilai

dapat

diketahui

kekayaan

yang

dan

seluruh

warganegara

Indonesia.

dimiliki atau yang akan dialihkan

Manajemen aset merupakan salah satu cara

maupun yang akan dihapuskan.

agar tujuan pembangunan daerah dapat

5. Operasi

dan

kegiatan

pemeliharaan menggunakan

aset:

tercapai. Manajemen aset memiliki peran

atau

sebagai: memberikan transparansi dan

memanfaatkan aset dalam menjalankan

akuntabilitas

tugas dan pekerjaan untuk mencapai

pengawasan,

tujuan. Sedangkan pemeliharaan aset

mengidentifikasi potensi ekonomi daerah

adalah

sehingga memberikan strategi dan program

kegiatan

memelihara,

menjaga

memperbaiki

dan seluruh

yang

dalam

pengelolaan, pengendalian,

terintegrasi

pengembangan

dan

bentuk aset agar dapat dioperasikan dan

optimalisasi

berfungsi sesuai harapan.

sebagai dasar optimalisasi pendapatan asli

potensi

ekonomi

daerah,

37


darah (PAD), dasar dalam memperbaiki organisasi kerja, sistem dan prosedur guna peningkatan

pelayanan

publik

dan

kemandirian dan pendanaan/ pembiayaan pembangunan merespon

daerah,

perubahan

landasan dan

untuk

petumbuhan

daerah dalam perspektif otonomi daerahregional-global dalam suasana persaingan pasar yang dinamis dan global, landasan untuk meningkatkan dam menciptakan citra (image) baru dan pemasaran daerah di mata pasar terbuka, dan landasan untuk menggairahkan

dan

meningkatkan

investasi dan mendorong efek berantai dari investasi itu pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah harus mempertimbangkan hal hal berikut: perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan,

penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

Doli D. Siregar. (2004). Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hambali. (2010). Inventarisasi Barang Milik Negara. Bandung: Politeknik Negeri. Hasting, Nicholas A. Jhon. (2010). Psysical Asset Management. Himpunan Peraturan-Peraturan tentang Inventaris Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI, Badan Akuntansi Keuangan Negara, 1995; Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governence Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity,Value for Money, Participatory Development, Serial Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi. Maslani. (2002). "Meningkatkan Akuntanbilitas Public Melalui Optimalisasi Asset Daerah". Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

pemindahtanganan.

Mcfarland. (2010). Property And Asset Management. The National Property Management Association’s Journal.

Daftar Kepustakaan

Mukhtar. (2000). Konstruksi Menuju Penelitian Deskriptif Kualitatif. Yogyakarta: BPFE.

A. Gama Sugiama. (2012). "Handout Penilaian Asset". Bandung: Polban. Agus Prawoto. (2011). Lifecycle Sustainability Asset Management. Budisusilo & Suryantoro. (2005). "Penilaian Dan Pengelolaan Asset". Makalah.Yogyakarta.

38

Nemmer. (2007). management Asset-Texas Style. PAS 55-1 dan PAS 55-2, 2008, Assets Managements, Journal British Standard Institution. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. www.google.com

Sutaryo. (2000). "Manajemen Aset Daerah". Dalam Jurnal Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.

39

PERAN MANAJEMEN ASET DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents