PERAN HUKUM TUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Pakuure Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) Oleh : Meyer Kenedi Egeten ABSTRAKSI Pembangunan desa merupakan sarana menuju kesejahtraan masyarakat desa. Dalam meningkatkan pembangunan desa banyak bergantung pada kemampuan pemerintah desa khususnya peranan Kepala desa atau sebutan lainya, yang di daerah Minahasa lebih di kenal dengan sebutan Hukum Tua. Hukum Tua adalah aktor yang menjalankan atau yang memimpin penyelenggaran pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Dengan melibatkan dan memberi kepercayaan kepada masyarakat dalam menetukan proses pembangunan yang didasari oleh keputusan yang diambil masyarakat itu sendiri, maka program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, karena perlu diingat bahwa masyarakatlah yang lebih tau apa yang mereka butuhkan, sehingga pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara umum hasilnya akan lebih tepat sasaran dan dengan sendirinya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, dan Swadaya Masyarakat PENDAHULUAN Dalam pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik harus lebih di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya dan hasilnya pasti akan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini diperlukan karena suatu pembangunan akan tepat sasaran dan dapat dikatakan baik dan berhasil apabila hasil
pembangunan
yang
dilakukan
benar-benar
memenuhi
kebutuhan
masyarakat. Dengan melibatkan dan memberi kepecayaan kepada masyarakat dalam menetukan proses pembangunan yang didasari oleh keputusan yang di ambil
1
masyarakat itu sendiri, maka program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kesadaran warga masyarakat desa akan mengapa pentingnya usaha-usaha pembangunan berdasarkan swadaya masyarakat sebagai sarana menuju kesejahtraan masyarakat desa, banyak bergantung pada kemampuan pemerintah desa khususnya kepemimpinan kepala desa atau sebutan nama lainnya. Kepala desa atau sebutan lainnya, di daerah Minahasa Selatan lebih dikenal dengan sebutan Hukum Tua. Hukum Tua merupakan sebutan turun-temurun yang telah menjadi adat istiadat masyarakat Minahasa pada umumnya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintan Nomor 72 tahun 2005 pasal 14, yakni Hukum Tua mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut pengamatan sementara penulis di Desa Pakuure, peran dari pemimpin penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik terlihat belum maksimal meskipun telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan beberapa pembangunan. Kurang maksimalnya peran Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan baik fisik dan non fisik dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan ada beberapa pembangunan yang belum dibangun padahal sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga didalam pelaksanaan pembangunan desa, kurang terlihatnya kontribusi generasi muda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atau dengan kata lain generasi muda kurang dilibatkan dan diberdayakan dalam menetukan pembangunan desa sehingga nantinya kedepan ditakutkan generasi muda sekarang tidak memiliki jiwa pembangunan sehingga akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat dalam bidang pembangunan 20 sampai 30 tahun kedepan, yakni dapat menyebabkan sifat malas dalam membangun yang bisa memicu ketergantungan pembangunan pada bantuan pemerintah yang di atas. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul “Peran
2
Hukum Tua Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dibidang Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Pakuure Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)”. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peran Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan di Desa Pakuure Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :
a.
Dapat memberikan wacana mengenai kajian teori dan pemecahan masalah pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan serta peran pemimpin penyelenggara pemerintahan desa yakni Hukum Tua atau kepala desa dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
b.
Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukkan bagi pemerintah setempat untuk lebih mengoptimalkan peran
Hukum Tua dalam
memberdayakan masyarakat dalam pembangunan, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di hari-hari berikutnya. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008 : 1), mereka menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati. Fokus Penelitian Fokus penelitian di sini ditujukan terhadap peran penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini Hukum Tua Desa Pakuure dalam melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan melalui penerapan prisipprisip dasar pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, menurut Ife (dalam Indrawijaya dan Pratono, 2011:64) dalam pembangunan. PEMBAHASAN
3
Hukum Tua merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain pemimpin roda pemerintahan, Hukum Tua juga memiliki peran penting dalam pembangunan lewat pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, sebab pada tingkat pemerintah yang paling bawah Hukum Tua merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan
desa.
Sehingga
berkembang
atau
tidak
berkembangnya
pembangunan suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Pembangunan
selalu
dipahami
sebagai
serangkaian
upaya
untuk
memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik, dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Dan Salah satu konsep pembangunan yang banyak diperbincangkan dan di gunakan saat ini, yang mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat. Didalam pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai aktor dan subjek pembangunan, pembangunan non fisik tidak bisa diremehkan dan di pandang sebelah mata karena pembangunan non fisik menyangkut pembangunan mentalitas dan kepribadian masyarakat didalam menunjang berlangsungnya pembangunan fisik. Tanpa mentalitas pembangunan yang baik dari masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan. Talidzuhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan
khususnya
dalam
membina
kehidupan
masyarakat
adalah
mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan serta yang masih kosong harus diisi. Berdasarkan wawancara terhadap beberapa informan disimpulkan bahwa didalam pembangunan non fisik di desa Pakuure, peran Hukum Tua terlihat belum maksimal, perlu ditingkatkan lagi sehingga bisa di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat lebih khususnya generasi muda yang ada.
4
Menurut Kartasasmita (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:48) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong dan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam perealisasian pembangunan yang merupakan swadaya masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan karena pembangunan yang ada ini berbasis pada masyarakat. Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya dan memampukan agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, Hukum Tua harus mengambil peranan yang lebih besar karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakatnya. Selain memotivasi, mengawasi dan mengarahkan pembangunan, Hukum Tua juga memiliki peran yang harus ia kerjakan yakni memberdayakan masyarakat, dimana setiap potensi atau keahlian yang dimiliki masyarakat yang berkaitan erat dengan pembangunan desa harus digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tua telah menjalankan salah satu perannya dalam pembangunan yakni
memotivasi,
mengawasi,
mengarahkan
serta
memberdayakan
masyarakatnya dalam pembangunan fisik dengan cara menggunakan keahlian yang dimiliki masyarakat. Hukum Tua juga harus menunjukan peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator dan juga sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. a.
Sebagai dinamisator, Hukum Tua harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, mengarahkan maupun dalam hal mengajak masyarakat agar supaya berpartisipasi dalam setiap pembangunan.
5
b.
Sebagai katalisator, Hukum Tua harus mampu dalam melihat dan mengkoordinir
langsung
faktor-faktor
yang
bisa
mendorong
laju
perkembangan pembangunan. c.
Sebagai pelopor, Hukum Tua harus memiliki dedikasi dan kewibawaan yang tinggi. Hukum Tua harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik dan benar, memiliki loyalitas yang tinggi sehingga di hargai dan dihormati oleh masyarakat. Dengan perpatokan pada pandangan yang sudah digambarkan sebelumnya,
apabila Hukum Tua memainkan perannya dengan sebaik mungkin, maka dapat mendorong masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka pembangunan tentunya tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Oleh sebab itu, pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kemauan masyarakat dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemberdayaan menurut Ife (dalam Indrawijaya dan Pratono, 2011:64). a.
Prinsip Partisipasi. Untuk melaksanakan pembangunan di desa maka diperlukan adanya
kemampuan dari Hukum Tua sebagai pemimpin penyelenggara pembangunan desa. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan memotivasi dan membina agar supaya tercipta partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pembangunan di Desa Pakuure, gotong royong merupakan salah satu bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan desa. b.
Prinsip Sustainability. Prinsip sustainability adalah membina dan mengarahkan hasil-hasil yang
dicapai melalui kegiataan pemberdayaan dalam pembangunan, hendaknya dapat dirawat dan dilestarikan oleh masyarakat secara bersama. Salah satu wewenang Hukum Tua adalah membina kehidupan masyarakat desa dalam pembangunan. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya.. Disamping itu juga aktivitas
6
pembinaan kehidupan masyarakat hendaknya dilakukan melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa diantaranya adalah semangat untuk bekerja bakti secara bersama-sama dalam merawat pembangunan yang saat ini sudah mulai terkikis dan mulai diganti kehadiran dalam bekerja bakti dengan uang. Peran Hukum Tua dalam membina masyarakat untuk merawat dan melestarikan pembangunan sangat dibutuhkan karena pembangunan tidak akan berarti lebih tanpa adanya pemeliharaan terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah terutama masyarakat yang ada. Didalam merawat dan melestarikan pembangunan yang ada didesa, keteladanan Hukum Tua merupakan unsur yang memegang peran penting dan sangat menentukan bagi terciptannya rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat untuk merawat dan menjaga akan hasil pembangunan yang ada. Dari hasil wawancara, peran Hukum Tua desa Pakuure dalam melaksanakan pembinaan dalam rangka menjaga dan memelihara hasil pembangunan dapat dikatakan baik, yakni dengan memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan keteladanan dan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal yakni dengan cara bekerja bakti bersama-sama. c.
Prinsip Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam pembangunan desa, mengharuskan pengelolaan
keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksanaan program secara terbuka serta dapat di pertanggung jawabkan. Sikap Akuntabilitas seorang pemimpin dalam hal ini Hukum Tua, sangat berperan penting dalam pembangunan desa. Sikap pengambilan keputusan yang bijak merupakan hal yang harusnya selalu diterapkan para pemimpin, dalam hal ini Hukum Tua dalam memimpin pelaksanaan pemerintahan desa. Setiap keputusan yang diambil harus benar-benar didasari atas aspirasi masyarakat dan harus selalu ada keterbukaan dan pertanggung jawaban dari Hukum Tua kepada masyarakat mengenai pembangunan desa yang ada. d.
Prinsip Transparansi.
7
Prinsip transparansi mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan sumber daya-sumber daya terutama keuangan harus di lakukan secara transparan (terbuka) agar semua pihak ikut memantau dan mengawasi pembangunan yang ada. Sikap transparansi adalah sikap yang penting dimiliki oleh seorang Hukum Tua dalam memimpin pemerintahan desa. Transparansi Hukum Tua terhadap teman-teman aparat desa dan masyarakat yang ada dapat menanamkan saling kepercayaan, saling terbuka, saling membutuhkan dan menjauhkan diri dari sikap pengambilan keuntungan pribadi. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan kelompok sebagai suatu dasar
pembangunan
serta
mendorong
setiap
warga
masyarakat
untuk
mempergunakan hak mereka dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Begitu juga dengan generasi muda yang merupakan bagian dari masyarakat sangat dibutuhkan peran serta mereka dalam proses perencanaan yang ada, disamping mempunyai ide-ide yang brilian generasi muda juga merupakan penerus pembangunan sehingga baiknya mulai dari sekarang generasi muda di ikut sertakan dalam perencanaan pembangunan sehingga mereka terlatih dalam merencanakan pembangunan dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan pembangunan di masa yang mendatang. Oleh karena itu di perlukan peran Hukum Tua dalam melibatkan generasi muda dalam pembangunan. Dari wawancara terhadapa informan dapat disimpulkan bahwa Hukum Tua telah melakukan tugasnya mengajak generasi muda dalam merencanakan pembangunan akan tetapi hasilnya belum efektif di lihat dari kehadiraan generasi muda dalam rapat yang ada. Meskipun Hukum Tua telah melakukan perannya dalam memberdayakan masyarakat dibidang pembangunan sehingga ada beberapa pembangunan yang
8
telah berhasil di lakukan akan tetapi tidak menjamin semua kalangan masyarakat sudah merasa puas dan menerima dengan baik akan semua pembangunan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan setiap orang memiliki cara pandang dan kemauan yang berbeda-beda. PENUTUP A.
KESIMPULAN
a.
Dalam pembangunan non fisik Hukum Tua sudah menjalankan perannya dalam melaksanakan pembangunan, tetapi hasilnya belum terlihat maksimal karena hasil pembangunan non fisik belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, lebih khususnya generasi muda yang ada.
b.
Hukum Tua memperhatikan prinsip-prisip dasar pemberdayaan, seperti : -
Prinsip
partisipasi,
dimana
dalam
meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan selalu memotivasi dan mengajak masyarakat untuk sama-sama bergotong royong dalam mengerjakan pembangunan. -
Dalam rangka menjaga dan memelihara hasil pembangunan, Hukum Tua menjalankan perannya dengan baik, yakni dengan cara memberikan keteladanan dan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal.
-
Hukum Tua juga menunjukkan sikap akuntabilitasnya dalam melaksanakan pembangunan desa dan bersikap transparan mengenai penggunaan keuangan secara lisan maupun tulisan, baik itu kepada masyarakat, perangkat desa maupun kepada pemerintah yang ada diatasnya.
c.
Selain itu juga Hukum Tua telah melakukan perannya mengajak generasi muda dalam merencanakan pembangunan, akan tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang di harapkan, hal ini dapat di lihat dari kurangnya kehadiraan generasi muda merencanakan pembangunan.
B.
SARAN
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 1.
Peran
Hukum
pembangunan
Tua
dalam
sebaiknya
pemberdayaan lebih
9
masyarakat
dioptimalkan
lagi.
di
bidang
Khususnya
memberdayakan generasi muda di dalam merencanakan pembangunan lebih di tingkatkan lagi dan berusaha untuk banyak berbaur dengan mereka serta memperhatikan apa yang mereka butuhkan, karena partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintahnya. Rasa percaya ini akan tumbuh bila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara. 2.
Dalam melaksanakan pembangunan, pembangunan non fisik sebaiknya ada keseimbangan dengan pembangunan fisik serta program dan hasil dari pembangunan non fisik lebih menyentuh serta di rasakan oleh semua kalangan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Indrawijaya, H. Adam Ibrahim, & Pranoto, H. Juni. 2011. Revitalisasi Administrasi Pembangunan, Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alfabeta. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Jakarta: Bappenas. Mardikanto, Totok, & Soebianto, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Masyarakat : dalam perspektif kebijakan publik. Pranarka, A.M.W dan Prijono, Onny. 1996. Pemberdayaan, Konsep dan Implementasi. Jakarta: CSIS. Soetomo. 2012.Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Widjaja, HAW. 2010. Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
10
