PERAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PRODUKSI INDUSTRI KEFARMASIAN
Disampaikan Pada Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Makasar, tanggal 23-25 April 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
* DASAR HUKUM * GAMBARAN UMUM SARANA KEFARMASIAN * TENAGA PELAKSANA & BIAYA * SOP PERIZINAN * ALUR PERIZINAN * PERMASALAHAN * UPAYA PEMECAHAN MASALAH
*
DASAR HUKUM
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan PP No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi & Pemerintah Kab/Kota PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Permenkes RI No 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi Permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Perijinan Produksi Kosmetika Permenkes RI No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi Permenkes RI No. 006 Tahun 2012 tentang Usaha dan Industri Obat Tradisional Permenkes RI No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes No 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi Permenkes RI No. 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes No 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Perijinan Produksi Kosmetika Kep.Menkes 922/Menkes/AK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi & Pemerintah Kab./Kota Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 26/Kep/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 20 th 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
DASAR HUKUM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Dl Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat nomor 503/Kep 12541-RKK/2010 tentang Tim Kajian Perizinan Sarana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 49 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 061.05/Kep.1356-Org/2012 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 061.05/Kep.1356-Org/2012 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan
teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lamp I ttg Susunan Personalia ada 18 bidang, salah satunya TIM TEKNIS BIDANG KESEHATAN : - Ketua : Ka. Bid RKK Dinkes Prov Jabar - Anggota : a. Ka. Sie Ditsarkes Dinkes Prov Jabar b. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Fungsional Umum Tertentu Non Angka Kredit Lamp II mengenai uraian tugas Ketua dan Anggota
Tenaga Pelaksana & Pembiayaan
TENAGA
PEMBIAYAAN
• TIM TEKNIS PERIZINAN YANG TERDIRI DARI UNSUR BPPT DAN DINKES PROV JABAR • TIM TEKNIS PERIZINAN DINKES PROV JABAR TERDIRI DARI LP (melibatkan tenaga dari RS jiwa, BKKM & BKPM)
• APBD PROV JABAR ( th 2013, 2014 DIALOKASIKAN DI DPA BPPT PROV JABAR)
PERIZINAN SARANA KESEHATAN
1. PEDAGANG BESAR FARMASI 2. INDUSTRI FARMASI 3. INDUSTRI KOSMETIKA 4. INDUSTRI OBAT TRADISIONAL (IOT) 5. USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT) 6. PRODUKSI ALAT KESEHATAN 7. PENYALUR ALAT KESEHATAN 8. RUMAH SAKIT 9. LABORATORIUM 10. SARANA PEMERIKSAAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
JUMLAH SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN DI JAWA BARAT NO
JENIS SARANA
TAHUN 2008
2011
2012
2013
1
PBF (PUSAT & CAB)
366
443
460
481
2
IKOT/UKOT
194
207
207
208
3
IOT
32
41
46
53
4
IEBA
0
0
0
1
5
IKOS
107
137
151
169
6
IND. FA
77
87
94
96
DATA JUMLAH SARANA PRODIS KEFARMASIAN DI JAWA BARAT TAHUN 2011 - 2013 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011
PBF (PUSAT & CAB) 443
IKOT/UKOT 207
IOT 41
IEBA 0
IKOS 137
IND. FA 87
2012
460
207
46
0
151
94
2013
481
208
53
1
169
96
JUMLAH PERMOHONAN IZIN SARANA KESEHATAN DI JAWA BARAT 2009-2013 JENIS SARANA PAK Cab. PAK Sub PAK PBF PBF Cab PBBBF/PBFBO Ind. FA IKOS Prod. Alkes Prod. PKRT IOT IKOT/UKOT Izin RS RS (P. Kelas) Lab Lab. CTKI Inst. Pdidikan Klinik HD
2009 99
2010 18
67
89 102
9 23 19 32 2 21
7 10 23 7 23 4 48 7 1
272
339
2011 63 28
2012 102 21
2013 113 30
35 63 5 24 25 27 21 11 50 6 34 3 1
60 52 8 39 44 29 23 13 15 24 39 7 0 3 1 480
59 93 3 39 46 4 27 17 7 11 31 20 2 0 0 497
396
JUMLAH PERMOHONAN IZIN 2009-2013 120
100
80
60
40
20
0
PAK Cab. Sub PBF PBF PBB Ind. IKO Prod Prod IOT IKO Izin RS Lab Lab. Inst. Klini PAK PAK Cab BF/P FA S . . T/U RS (P. CTKI Pdidi k BFB Alke PKR KOT Kela kan HD O s T s) 2009 99 67 9 23 19 32 2 21 2010 18 89 102 7 10 23 7 23 4 48 7 1 2011
63
28
35
63
5
24
25
27
21
11
50
6
34
3
1
2012 102
21
60
52
8
39
44
29
23
13
15
24
39
7
0
3
1
2013 113
30
59
93
3
39
46
4
27
17
7
11
31
20
2
0
0
PERMOHONAN IZIN IND. FARMASI TAHUN 2013
33 IND. FARMASI PEMBAH ARUAN*)
2 IND. FARMASI BARU
4 IND. FARMASI TDK MEMENUH I SYARAT
TOTAL PERMOHONAN IND. FARMASI = 39
DURASI WAKTU 50 HK MULAI BERKAS MASUK DINKES
DURASI WAKTU 26 HK MULAI BERKAS LENGKAP *) Pembaharuan : - Pembaharuan Izin - Pergantian PJ - Pergantian Direktur
PERMOHONAN IZIN PROD. KOSMETIKA TAHUN 2013 17 izin baru
26 pbaharuan izin *)
Rata2 durasi waktu 25 HK (dari berkas masuk dinkes)
3 tidak mmenuhi syarat
TOTAL PERMOHONAN : 46
Rata2 durasi waktu 11 HK (dari berkas lengkap) *) -
Pembaharuan : Pembaharuan Izin Pergantian PJ Pergantian Direktur Penambahan Produk Perubahan Nama PT
PERMOHONAN IZIN PBF PUSAT TAHUN 2013 44 PBF PUSAT PEMBAHAR UAN*)
14 PBF PUSAT BARU
1 PBF PUSAT TDK MEMENUHI SYARAT
TOTAL PERMOHONAN PBF PUSAT = 59
DURASI WAKTU 50 HK MULAI BERKAS MASUK DINKES
DURASI WAKTU 25 HK MULAI BERKAS LENGKAP *) Pembaharuan : - Pembaharuan Izin - Pergantian PJ - Pergantian Direktur - Pindah alamat
PERMOHONAN IZIN PBF CABANG TAHUN 2013 85 PBF CAB PEMBAHAR UAN*)
7 PBF CAB BARU
1 PBF CAB TDK MEMENUHI SYARAT
TOTAL PERMOHONAN PBF CAB = 93
DURASI WAKTU 49 HK MULAI BERKAS MASUK DINKES
DURASI WAKTU 24 HK MULAI BERKAS LENGKAP *) Pembaharuan : - Pembaharuan Izin - Pergantian PJ - Pergantian kepala cabang - Pindah alamat
PERMOHONAN IZIN IOT TAHUN 2013
8 IOT PEMBAHA RUAN*)
7 IOT BARU
2 IOT TDK MEMENUHI SYARAT
TOTAL PERMOHONAN IOT = 17
DURASI WAKTU 42 HK MULAI BERKAS MASUK DINKES
*) Pembaharuan : - Pembaharuan Izin - Pergantian PJ - Pergantian Direktur
5 UKOT PEMBAHA RUAN*)
1 UKOT BARU
DURASI WAKTU 27 HK MULAI BERKAS MASUK DINKES
1 UKOT TDK MEMENUHI SYARAT
TOTAL PERMOHONAN UKOT = 7
*) -
Pembaharuan : Pembaharuan IKOT UKOT Pergantian PJ Pergantian Direktur
PERMOHONAN IZIN IEBA TAHUN 2013
0 IEBA PEMBAHAR UAN*)
1 IEBA BARU
0 IEBA TDK MEMENUHI SYARAT
TOTAL PERMOHONAN IEBA PUSAT = 1
DURASI WAKTU 27 HK MULAI BERKAS MASUK DINKES
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN PERIZINAN SARANA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor Standar Operasional Prosedur 29 Juli 2013
Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif
Revisi
02
Halaman
/3 halaman
Disahkan oleh
SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN
Kepa la Seksi Ditsa rkes
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBIT AN SARAN T EKNIS PERIZINAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALKES
NO
URAIAN KEGIATAN
PELAKSANA KEGIATAN Pe laks 1 Pela ks 2 Ka. Dinkes Se kre taris 3
4
Pela ks 3 Ka. Bid 5
Pelaks 4 Ka. Seksi 6
MUTU BAKU Pelaks 5
Kele ngkapa n
Wa ktu (Hari Kerja)
7
8 Berkas Permohonan
9 1 HK
10 Lembar Disposisi pimpinan beserta arahan pelaksanaan
Output
1 1
2 Surat Permohonan Saran Teknis dari BPPT Prov. Jabar masuk ke Dinas Kesehatan untuk proses Disposisi Kepala Dinas Kesehatan sampai ke Kepala Bidang RKK
2
Disposisi Kepala Bidang RKK ke Kepala Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan
Berkas Permohonan
1 HK
Lembar Disposisi pimpinan beserta arahan pelaksanaan
3
Disposisi Kepala Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan kepada Penanggung Jawab per Sarana
Berkas Permohonan
1 HK
Lembar Disposisi pimpinan beserta arahan pelaksanaan
4
Proses Penjadwalan (termasuk waktu tunggu dalam penjadwalan)
10 HK
5
Pemeriksaan setempat
1 HK
6
Proses Melengkapi Kekurangan Hasil Pemeriksaan Setempat
5 HK
Persyaratan lengkap
7
Penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim yang Ditugaskan
3 HK
Berita Acara Pemeriksaan
8
Penyelesaian Saran Teknis oleh Penanggung Jawab tiap Sarana
2 HK
Surat Saran Teknis
9
Proses Paraf Kasie
BAP dan Surat Saran Teknis
3 HK
Paraf Kasie
10
Proses Paraf Kepala Bidang
BAP dan Surat Saran Teknis
3 HK
Paraf Kabid
11
Proses Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kesehatan
2 HK
Surat Saran Teknis yang sudah ditandatangani
12
Pengiriman Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Saran Teknis ke BPPT Prov. Jabar
2 HK
Terkirim ke BPPT
BAP dan Surat Saran Teknis BAP, Surat Sartek, Nomor Surat, Cap Dinkes dan Tanda terima dokumen dari BPPT TOTAL LAMA PROSES DI DINAS KESEHATAN PROV. JABAR
35 HK
Ketentuan Tanggal Pemeriksaan Setempat Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat
ALUR PERIZINAN SARANA KESEHATAN
2
ALUR IZIN PBF
verifikasi Administrasi (on site)
1 Tembusan Surat permohonan
BPPT PROV
DINKES PROV
1
Rekomendasi Administrasi
Surat Permohonan
DIREKTUR JENDERAL 5
1
Penerbitan Izin PBF
Tembusan Surat Permohonan
BALAI POM
2 3 1 Tembusan Surat Permohonan
Lap. Analisis Hsl Pemeriksaan CDOB
BADAN POM
Rekomendasi Pemenuhan CDOB
Audit Pemenuhan CDOB (on site)
PEMOHON
4
Tembusan Lap. Analisis Pemeriksaan CDOB
4
Tembusan BAP & Sartek
BAP & Pertimbgn/Saran Teknis 3
2
ALUR IZIN INDUSTRI KOSMETIKA
verifikasi Administrasi (on site)
1 Tembusan Surat permohonan
BPPT PROV
DINKES PROV
1
Rekomendasi Administrasi
Surat Permohonan
Audit Pemenuhan CPKB (on site) C
5
1
Penerbitan Izin Prod. Kosmetika
Tembusan Surat Permohonan
BALAI POM
2 3 1 Tembusan Surat Permohonan
Lap. Analisis Hsl Pemeriksaan CPKB
BADAN POM
Rekomendasi Pemenuhan CPKB
DIREKTUR JENDERAL
PEMOHON
4
Tembusan Lap. Analisis Pemeriksaan CPKB
4
Tembusan BAP & Sartek
BAP & Pertimbgn/Saran Teknis 3
2
ALUR IZIN INDUSTRI FARMASI
verifikasi Administrasi (on site)
1 Tembusan Surat permohonan
BPPT PROV
DINKES PROV
1
Rekomendasi Administrasi
Surat Permohonan
DIREKTUR JENDERAL
PEMOHON
Rekomendasi Pemenuhan CPOB
Audit Pemenuhan CPOB (on site) C
5Penerbitan Izin Ind. Farmasi
2
1 Tembusan Surat Permohonan
BADAN POM
4
Tembusan Lap. Analisis Pemeriksaan CPOB
4
Tembusan BAP & Sartek
BAP & Pertimbgn/Saran Teknis 3
2
ALUR IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL
verifikasi Administrasi (on site)
1 Tembusan Surat permohonan
BPPT PROV
DINKES PROV
1
Rekomendasi Administrasi
Surat Permohonan
DIREKTUR JENDERAL
PEMOHON Penerbitan Izin IOT
Rekomendasi Pemenuhan CPOB
Audit Pemenuhan CPOB (on site) C
5
2
1 Tembusan Surat Permohonan
BADAN POM
4
Tembusan Lap. Analisis Pemeriksaan CPOB
4
Tembusan BAP & Sartek
BAP & Pertimbgn/Saran Teknis 3
2
verifikasi Administrasi (on site)
DINKES PROV
1
1
Surat Permohonan
BPPT PROVINSI
PEMOHON
3
Rekomendasi Pemenuhan CDOB/CPOTB
2
Penerbitan Izin
Audit Pemenuhan CDOB/CPOTB (on site)
4
BALAI POM 1 Tembusan Surat Permohonan
ALUR PENGAKUAN PBF CABANG & UKOT
Tembusan Lap. Analisis Pemeriksaan CDOB
3 BAP & Sartek
PERMASALAHAN Durasi waktu proses perizinan belum sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan Banyaknya pemohon yang mengajukan perizinan (pembaharuan, perpanjangan, izin baru, pergantian Direktur/ PJT, pindah alamat/ lokasi) Keterbatasan tenaga Tim Perizinan : - BPPT (memfasilitasi bbrp OPD) penjadwalan - Dinkes (LP tupoksi masing-masing, kegiatan lainnya) Rencana pemeriksaan sarana yang diajukan oleh Dinkes Prov ke BPPT tidak semuanya diakomodir (diajukan rata-rata 12 sarana / mg 5 s/d 8 sarana/ mg)
Kompetensi Petugas Penerima Berkas di BPPT masih belum merata
Adakah ketentuan yang mengatur ratio sarana produksi dan distribusi kefarmasian dalam kesatuan wilayah tertentu
UPAYA PEMECAHAN MASALAH BAP onsite 7 hr perbaikan laporan hasil perbaikan
Memberlakukan nomor antrian Untuk pemeriksaan perusahaan di Kota Bandung tidak ada biaya setiap hari ada tim turun Tim yang turun 4 org ke 2 sarana yang lokasinya searah/ berdekatan Meningkatkan koord dengan BPPT & LP
UPAYA PEMECAHAN MASALAH Membuat telaah staf SK Tim Kajian Teknis Perizinan Dinkes th 2010 REVISI
Melakukan evaluasi perizinan sarana kesehatan th 2014 direncanakan 3 kali (APBD Prov Jabar)
Membuat software databased sarana kesehatan th 2014 (APBD Prov Jabar)
Pertemuan Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kesehatan penyelenggara BPPT (tgl 29-30 April 2014, narsum Kemkes)
TERIMA KASIH
TUPOKSI SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN • tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi akreditasi sarana kesehatan. • fungsi : – penyusunan dan pengolahan data kegiatan akreditasi sarana kesehatan; – penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi akreditasi sarana kesehatan.
RINCIAN TUGAS SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN 1. menyusun program kerja Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan; 2. melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan sarana kesehatan skala Provinsi; 3. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi, rekomendasi perijinan pendirian sarana kesehatan meliputi sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana pendidikan tenaga kesehatan, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan/sarana penunjang medik, rumah sakit dan rumah sakit khusus skala Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi, registrasi, akreditasi, sertifikasi, jaga mutu sarana kesehatan skala Provinsi (meliputi sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana pendidikan tenaga kesehatan, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, rumah sakit dan rumah sakit khusus skala Provinsi dan Kabupaten/Kota; ) 5. melaksanakan fasilitasi dan pemantauan dan evaluasi penerapan standar sarana kesehatan; 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan; 7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
RINCIAN TUGAS DAN HASIL SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN N O
URAIAN TUGAS
HASIL KINERJA PRODUK
SATUAN
1
dokumen
1
menyusun program kerja Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan;
2
melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan sarana kesehatan skala Provinsi;
3
melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi, rekomendasi perijinan pendirian sarana kesehatan meliputi sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana pendidikan tenaga kesehatan, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan/sarana penunjang medik, rumah sakit dan rumah sakit khusus skala Provinsi dan Kab/Kota;
Bahan fasilitasi rekomendasi perijinan sarana kesehatan
Sesuai permintaan BPPT
Hasil Kajian teknis perijinan sarana kesehatan
Sesuai permintaan BPPT
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi, registrasi, akreditasi, sertifikasi, jaga mutu sarana kesehatan skala Provinsi (meliputi sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana pendidikan tenaga kesehatan, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, rumah sakit dan rumah sakit khusus skala Provinsi dan Kab/Kota; )
Bahan Kebijakan registrasi, akreditasi, sertifikasi, jaga mutu sarana kesehatan skala Provinsi
4
Program Kerja Seksi Tahunan
JML
Hasil registrasi, akreditasi, sertifikasi, jaga mutu sarana kesehatan skala Prov
dokumen
dokumen
100% dari permintaan
sarana
RINCIAN TUGAS DAN HASIL SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN NO 5
URAIAN TUGAS melaksanakan fasilitasi dan pemantauan dan evaluasi penerapan standar sarana kesehatan;
HASIL KINERJA PRODUK
JML
SATUAN
SPM sarana kesehatan
1
dokumen
Jml Kab/Kota di Fasilitasi penerapana standar sarana kesehatan
26
Kab/Kota
1
dokumen
Sesuai dgn jml program
dokumen
Hasil pantauan penerapan standar sarana kesehatan Hasil Evaluasi penerapana standar sarana kesehatan
6
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan;
7
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
Jumlah Kebijakan teknis program
KEGIATAN SEKSI DITSARKES YANG DIDANAI DENGAN ANGGARAN APBD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 PEMERIKSAAN SARANA KESEHATAN DALAM RANGKA SERTIFIKASI NO
SUB KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1.
Pertemuan Evaluasi Kajian teknis Hasil pemeriksaan Sarana Kesehatan
8.450.000
2.
Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Penetapan kelas dan Monitoring Evaluasi Perizinan Sarana Kesehatan
121.000.000
3.
Pertemuan Koordinasi Perizinan Sarana Kesehatan degan 27 Kab/Kota
17.150.000
4.
Penyelenggaraan Software Database Sertifikasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan
28.400.000
KETERANGAN
KEGIATAN SEKSI DITSARKES YANG DIDANAI DENGAN ANGGARAN APBD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEGIATAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI SARANA PELAYANAN KESEHATAN, KEFARMASIAN DAN ALKES NO
SUB KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1.
Pemeliharaan Sistem Mutu pada LSSK
59.300.000
2.
Surveilan Audit Kepada Klien
30.600.000
3.
Fasilitasi Akreditasi Persalinan di 5 Kab/Kota
19.400.000
4.
Pertemuan Sosialisasi Mengenai Instrumen Akreditasi Laboratorium
36.250.000
5.
Pertemuan Peningkatan Kompetensi Tim LSSK
57.550.000
6.
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Petugas Provinsi dalam melaksanakan Akreditsi Puskesmas
32.300.000
7.
Kajian Akademis LSSK
55.000.000
8.
Pertemuan Komite Imparsialitas
9.600.000
9.
Orientasi Peningkatan Kompetensi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer Menyongsong JKN 2014
104.940.000
KETERANGAN
