Pusat Peraturan Pajak Online
Pengusaha Warteg Bakal Gugat Perda Pajak Restoran Contributed by Administrator Thursday, 09 February 2012
rakyatmerdekaonline.com, 9 Februari 2012
Â
RMOL.Merasa dibohongi dan dirugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait aturan pajak restoran, pengusaha Warung Tegal berencana melakukan gugatan judiÂ-cial review terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ke MahÂ-kamah Agung.
EDY Halomoan Gurning, saÂ-lah satu pengacara dari LemÂ-baÂ-ga Bantuan Hukum (LBH) JaÂ-karta mengungkapkan, 55 orang perÂ-wakilan Warteg daÂ-tang ke kanÂ-tornya.
Mereka keberatan terÂ-hadap pemberlakuan Perda No 11 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.  Â
Dalam pertemuan itu LBH JaÂ-karta diminta sebagai kuasa huÂ-kumÂ-nya untuk mengajukan guÂ-gaÂ-tan judicial review terhadap Perda tersebut ke Mahkamah Agung. “TaÂ-pi sebelum judicial review, kaÂ-mi menyarankan untuk melakukan eksekutif review,― katanya.
Dijelaskan Edy, eksekutif reÂ-view merupakan upaya yang berÂ-tujuan untuk memperoleh penÂ-jelasan terhadap definisi warung yang masuk kena pajak. “Kita akan melakukannya ke Pemprov DKI 2-3 minggu ini,― ucapnya.
Edy mengungkapkan, penguÂ-saha warteg siap memobilisir dan berbicara kepada pihak peÂ-meÂ-rintah bahwa pemberlakuan pajak bagi warteg tidak layak.
Kalau upaya ini mengalami jalan buntu, maka judicial review ke Mahkamah Agung merupakan langkah hukum terakhir yang akan ditempuh.
Edy menjelaskan, pada perda sebelumnya, yakni Perda NoÂ-mor 8 Tahun 2003, definisi resÂ-toran adaÂ-lah tempat menyantap makaÂ-nan dan/atau minuman yang diseÂ-diakan dengan diÂ-pungut biaya.
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 13 February, 2017, 00:13
Pusat Peraturan Pajak Online
Sedangkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 diperluas dengan menyebutkan jenis-jenis yang terÂ-masuk dalam kategori restoran, termasuk di antaranya warung.
“Definisi restoran perlu diperÂ-jelas, kalau tidak warteg, warung padang, warung bakso dan lainÂ-nya akan kena juga,― katanya.
Edy menjelaskan, pada perda baru itu terdapat aturan yang sangat diskriminatif. Misalnya, terhadap restoran yang pengeloÂ-laannya satu manajemen dengan hotel tidak dikenai pajak,
Selain itu, lanjut Edy batas miÂ-nimal omzet kena pajak sebesar Rp 200 juta, setelah dihitung ternyata warung yang omzetnya Rp 550 ribu per hari maka akan kena pajak 10 persen tersebut.
“Seharusnya yang dinilai buÂ-kan brutonya, tapi dihitung Â-keunÂ-tungannya omzet dikurangi moÂ-dal hasilnya keuntungan, itu yang benar,― ujarnya.
Edy menuturkan, subjek pajak dalam perda tersebut adalah orang-orang penikmat masakan warÂ-teg yang mayoritas dari maÂ-syarakat lapisan menengah ke baÂ-wah. Jadi ketika dikenakan pajak 10 persen, maka mereka pun turut diÂ-beÂ-bankan untuk membayar paÂ-jak, sehingga ini akan memÂ-beratkan pelanggan.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Iwan SeÂ-tiawandi mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian dan pendataan terhadap warteg seÂ-belum bisa memastikan jumlah warteg yang dapat dikenakan pajak restoran sebesar 10 persen dari omzet per tahun sesuai Perda No 11/2011 tentang Pajak ResÂ-toran.
Berdasarkan informasi dari DPP DKI, ada 11 ribu restoran dan 20 ribu warteg yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
“Kami dapat informasinya dari KopeÂ-rasi Warteg. Untuk memasÂ-tikan itu, kami akan melakukan pendataan,― katanya.
Pendataan dilakukan untuk menghindari kesalahan peneraÂ-pan pajak restoran bagi warteg yang omzetnya di bawah Rp 200 juta per tahun.
Selama ini, usaha warteg di JaÂ-karta bervariasi. Mulai dari yang sederhana, menengah hingÂ-ga diÂ-kelola dengan manajemen usaha yang sangat baik. http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 13 February, 2017, 00:13
Pusat Peraturan Pajak Online
Menurut dia, dengan adanya data pasti warteg beserta dengan omzet penjualan per tahun, maka daÂ-pat membantu DPP DKI untuk menentukan metodologi peÂ-muÂ-ngutan pajak.
 Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pendataan warung tegal (warteg) yang tersebar di Jakarta sebagai persiapan untuk memungut pajak warteg sebesar 10 persen.
Pendataan warteg akan dilaÂ-kukan Unit Pelayanan Pajak DaeÂ-rah (UPPD) di 44 kecamatan selaÂ-ma empat bulan, ditargetkan paÂ-da Juni 2012 sudah dapat dipeÂ-roÂ-leh data pasti jumlah warteg berikut omzet penjualannya.
Sosialisasi Melalui Dialog Interaktif
Sandy, Anggota DPRD DKI Jakarta
Alangkah baiknya bila DiÂ-nas Pelayanan Pajak DKI JaÂ-karta dan Asosiasi Warteg duÂ-duk bersama untuk mencari titik temu terkait pemberlakuan pajak restoran.
Tujuan pungutan pajak pada warteg itu dalam rangka mengiÂ-kutÂ-sertakan para penguÂ-saha warteg berkontribusi memÂ-baÂ-ngun DKI Jakarta meÂ-lalui pajak.
Apalagi, pemerintah daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dalam penyerapan pajak, DPRD dan Pemprov DKI JakarÂ-ta sepakat akan melihat perbeÂ-daan lokasi dan kondisi di lapaÂ-ngÂ-an dalam pemberlakuan peÂ-muÂ-ngutan pajak terhadap warteg.
Selama ini di lapangan baÂ-nyak warung yang beromzet beÂ-sar tapi mereka tetap meÂ-ngatakan sebagai warteg kecil.
Walaupun konsumen warteg kebanyakan kalangan menegah ke bawah, tapi pemiliknya bukan termasuk dalam kedua golongan itu. Kalau omzetnya 500 ribu per hari artinya ia terÂ-masuk kalangan menegah ke atas.
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 13 February, 2017, 00:13
Pusat Peraturan Pajak Online
Sebelum atuaran itu diberÂ-lakukan kami bersama PemÂ-prov DKI juga akan melakukan sosiaÂ-lisasi melalui dialog interaktif.
Saya juga mengimbau kepaÂ-da Dinas Pelayanan Pajak saat pengumpulan data harus jujur dalam mengumpulkan data secara objektif. Jangan sampai ada kongkalikong antara petuÂ-gas di lapangan dengan penguÂ-saha warteg.
Silakan Saja Menggugat
Cucu Ahmad Kurnia, Jubir Gubernur DKI Jakarta
Pengaturan pajak restoran sudah diberlakukan sejak lama. Adanya Perda No 11 Tahun 2011 ini dalam rangka peningÂ-katan pendapatan daerah.
Perda Nomor 11 tahun 2011 menyebutkan yang termasuk objek pajak adalah pengusaha yang omzet per tahunnya miniÂ-mal Rp 200 juta atau per hariÂ-nya mencapai 500 hingga 600 ribu.
Ketentuan perda sebelumnya mengatur pengusaha restoran yang kena pajak adalah yang memiliki minimal penghasilan Rp 30 juta per tahun. Kalau menggunakan perda lama jusÂ-tru semua bisa dikatakan wajib pajak termasuk pengusaha warÂ-teg, tapi tidak dilakukan PemÂ-prov DKI Jakarta atas dasar kemanusiaan dan penilaian yang berkeadilan.
Kita kembalikan semuanya kepada warga negara yang tinggal di DKI Jakarta, apakah akan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah atau tidak.
Pajak merupakan sebuah kepedulian sekaligus kewajiban warga negara dalam melakukan pembangunan.
Kalaupun ada yang keberatan dan ingin menggugat ke MahÂ-kamah Agung silakan saja, itu hak warga negara. Kami ini haÂ-nya sebagai operator saja.
Kami Hanya Minta Kejelasan
Arief Muktiono, Sekjen Ikatan Keluarga Besar Tegal http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 13 February, 2017, 00:13
Pusat Peraturan Pajak Online
Para pengusaha Warteg suÂ-dah bertekad bulat memÂ-protes pemÂ-berlakuan Perda Tentang Pajak ResÂ-toran dengan menemÂ-puh upaÂ-ya hukum ke MahÂ-kamah Agung.
Kami merasa dibohongi GuÂ-bernur DKI Jakarta, Fauzi BoÂ-wo. Pada saat perda ini hendak dibuat di tahun 2010, dia meÂ-nyatakan tidak akan menanÂ-datangani satupun peraturan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Pernyataan itu disampaikan secara langsung kepada perÂ-wakilan IKBT yang menemuiÂ-nya. Tapi sekarang justru Perda yang tidak berkeadilan itu diÂ-tanÂ-datangani.
Atas tindakan itu IKBT meÂ-lalui musyawarah sepakat unÂ-tuk meminta LBH Jakarta menjadi kuasa hukum untuk melakukan judicial review.
Selain itu kami juga akan melakukan eksekutif review ke Gubernur atau minta pengaÂ-waÂ-san Kemendagri untuk mencari solusinya.
Yang dibutuhkan pengusaha warteg sebenarnya adalah, kejelaÂ-san kategori warteg yang dikenaÂ-kan pajak. Jangan karena ada lima warteg yang menonjol ramai dan terÂ-Â-sebar di Jakarta, Pemprov meÂ-Â-nyaÂ-maratakan peÂ-munguÂ-tannya.
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 13 February, 2017, 00:13
