BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK RESTORAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran yang diundangkan pada 30 Agustus 2003 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 2 Seri B, dipandang perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya;
b. bahwa, sebagaimana maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- 401 -
- 402 -
3. Undang–Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 );
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3258 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4138 );
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang pajak Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 403 -
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produkproduk Hukum Daerah;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D) ;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 15 Seri : D), sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 23 Seri : D) dan diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 6 Seri : D);
18.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor : 2 Seri B).
- 404 -
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PAJAK RESTORAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Pajak Restoran adalah Pajak yang dipungut atas pelayanan Restoran kepada Pembeli termasuk Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya ;
- 405 -
7. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk Usaha Jasa Boga atau Katering;
8. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau Badan dengan nama dan bentuk apapun yang mengusahakan Restoran;
9. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
10. Pembeli adalah orang pribadi atau Badan yang membeli dan atau memesan makanan dan/ atau minuman pada Restoran, Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang
terutang beserta kewajiban perpajakan lainnya ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- 406 -
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
BAB II
NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pembayaran di Restoran, Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya.
Pasal 3
(1) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
(2) Termasuk dalam Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya;
(3) Pelayanan yang disediakan di Restoran meliputi penjualan makanan dan/ atau minuman, termasuk penyediaan penjualan makanan dan/ atau minuman yang diantar/ dibawa pulang atau yang menggunakan tenda, Cafe, Bar dan sejenisnya.
(4) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan Usaha Jasa Boga atau Katering.
- 407 -
Pasal 4 (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya.
(2) Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah Pengusaha Restoran Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya.
BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar oleh Pembeli kepada Pengusaha Restoran Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya.
Pasal 6
Besarnya tarif Pajak Restoran atau Rumah Makan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Dasar pengenaan Pajak yang dibayar oleh Pembeli kepada Pengusaha Restoran, Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya.
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 408 -
(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Bulan Takwim.
Pasal 9
Pajak Terutang dihitung dalam masa pajak pada saat kegiatan pelayanan di Restoran, Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya.
Pasal 10
(1) Setiap Pengusaha Restoran, Rumah Makan/ Warung Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya. di daerah wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 409 -
BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
Pasal 12 (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri Pajak yang terutang.
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN.
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua perseratus ) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
- 410 -
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak;
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak dipenuhi atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua perseratus) sebulan.
(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 411 -
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
(1) Pembayaran Pajak disetorkan ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas Dispenda Kabupaten Kotawaringin Barat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
(4) Untuk pemungutan Warung Makan dan atau Minuman yang dikategorikan sejenisnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) yang menurut sifatnya tidak menetap/ insidental seperti penjualan makanan/ minuman dan buah-buahan dipungut dengan menggunakan Benda Berharga (Karcis Harian) dengan nilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari yang bentuk dan isinya sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 14
Apabila pada tanggal jatuh tempo Wajib Pajak belum melunasi Pajak terutang, maka dilaksanakan penagihan yang diawali dengan pemberian Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis.
- 412 -
Pasal 15 Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun Pada tanggal 29 Desember 2003 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Cap/ttd Ir. H. ABDUL RAZAK Diundangkan di Pangkalan Bun Pada tanggal 29 Desember 2003 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, Cap/ttd EMUTUAH IMAIL, BA NIP. 010 072 051 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2003 NOMOR : 2, SERI : B.
