PAJAK HOTEL PERDA NO. 1 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK HOTEL ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi untuk mendorong kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dalam menghadapi tantangan local, nasional dan global maka perlu mengatur tentang hotel.. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 8. Penetapan pajak 9. Surat Tagihan pajak 10. Cara Pembayaran Dan Penagihan 11. Tata Cara Pemungutan Pajak 12. Sanksi Administrasi 13. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 14. Keberatan Dan Banding 15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 17. Kadaluwarsa Penagihan 18. Pembukuan Dan Pemeriksaan 19. Insentif Pemungutan 20. Penyidikan 21. Ketentuan Pidana 22. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
dan
PAJAK REKLAME PERDA NO. 2 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 8. Surat Tagihan pajak 9. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 10. Tata Cara Pemungutan Pajak 11. Sanksi Administrasi 12. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 13. Keberatan Dan Banding 14. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 16. Kadaluwarsa Penagihan 17. Insentif Pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
dan
PAJAK RESTORAN PERDA NO. 3 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK REKLAME ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam rangka pembangunan kepariwisataan untuk mendorong kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dalam menghadapi tantangan perubahan local, nasional, dan global maka perlu mengatur tentang restoran. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 8. Penetapan Pajak 9. Surat Tagihan pajak 10. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 11. Tata Cara Pemungutan Pajak 12. Sanksi Administrasi 13. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 14. Keberatan Dan Banding 15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 17. Kadaluwarsa Penagihan 18. Insentif Pemungutan 19. Penyidikan 20. Ketentuan Pidana 21. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
dan
PAJAK PARKIR PERDA NO. 4 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK PARKIR ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan maka perlu menata wilayah perparkiran guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak Parkir, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 8. Penetapan Pajak 9. Surat Tagihan pajak 10. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 11. Tata Cara Pemungutan Pajak 12. Sanksi Administrasi 13. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 14. Keberatan Dan Banding 15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 17. Kadaluwarsa Penagihan 18. Insentif Pemungutan 19. Penyidikan 20. Ketentuan Pidana 21. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
dan
PAJAK HIBURAN PERDA NO. 5 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK HIBURAN ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi yang terkait dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat mengakibatkan semakin bertambahnya jenis kegiatan dan tempat hiburan sehingga perlu adanya pengaturan guna pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 8. Penetapan Pajak 9. Surat Tagihan pajak 10. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 11. Tata Cara Pemungutan Pajak 12. Sanksi Administrasi 13. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 14. Keberatan Dan Banding 15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 17. Kadaluwarsa Penagihan 18. Insentif Pemungutan 19. Penyidikan 20. Ketentuan Pidana 21. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
dan
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PERDA NO. 6 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi yang terkait dengan Sumber Daya Alam didalam atau permukaan bumi sehingga dapat dimanfaatkan demi kelancaran pembangunan maka pengeksploitasian bahan galian perlu diatur. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 8. Penetapan Pajak 9. Surat Tagihan pajak 10. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 11. Tata Cara Pemungutan Pajak 12. Sanksi Administrasi 13. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 14. Keberatan Dan Banding 15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 17. Kadaluwarsa Penagihan 18. Insentif Pemungutan 19. Penyidikan 20. Ketentuan Pidana 21. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
PAJAK PENERANGAN JALAN PERDA NO. 7 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam upaya untuk menunjang kesejahteraan umum, maka diperlukan pengoptimalan Sumber Daya Alam diantaranya tenaga listrik untuk itu perlu diatur tentang Pajak Penerangan jalan. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak penerangan jalan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 8. Penetapan Pajak 9. Surat Tagihan pajak 10. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 11. Tata Cara Pemungutan Pajak 12. Sanksi Administrasi 13. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 14. Keberatan Dan Banding 15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 17. Kadaluwarsa Penagihan 18. Insentif Pemungutan 19. Penyidikan 20. Ketentuan Pidana 21. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
dan
PAJAK AIR TANAH PERDA NO. 8 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK AIR TANAH ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi yang berkaitan dengan sumber daya air yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, maka perlu dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, perlu mengatur air tanah. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak air tanah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 8. Surat Tagihan pajak 9. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 10. Tata Cara Pemungutan Pajak 11. Sanksi Administrasi 12. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 13. Keberatan Dan Banding 14. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 16. Kadaluwarsa Penagihan 17. Insentif Pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
dan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERDA NO. 9 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN ABSTRAK
PERDESAAN DAN
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam kaitannya dengan bumi dan bangunan yang memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya maka perlu dikelola dnegan meningkatkan peran serta masyarakat. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Cara Penghitungan Pajak 5. Wilayah Pemungutan 6. Masa Pajak 7. Surat Tagihan pajak 8. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 9. Tata Cara Pemungutan Pajak 10. Sanksi Administrasi 11. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak 12. Keberatan Dan Banding 13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 15. Kadaluwarsa Penagihan 16. Pembukuan dan Pemeriksaan 17. Insentif Pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
BPHTB PERDA NO. 10 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menjamin kepastian pemindahan hak atas harta tetap, maka perlu mengatur pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar Hukum : UU 29/1959, 5/1960, 6/1983, 16/2009, 16/1985, 19/1997, 19/2000, 28/2009, 17/2003, 1/2004, 15/2004, 32/2004, 12/2008 33/2004, 28/2009, PP 40/1996, 24/1997, 37/1998, 58/2005, 38/2007, 69/2010, 91/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : BPHTB, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 4. Wilayah Pemungutan 5. Saat Terutangnya Pajak 6. Pemungutan dan Penetapan pajak 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 8. Pengurangan dan Keringanan pajak 9. Keberatan dan Banding 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 12. Kadaluwarsa Penagihan 13. Kewajiban dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan instansi yang membidangi Pelayanan lelang Negara dan Pertanahan dalam pemenuhan Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan bangunan 14. Pembukuan dan Pemeriksaan 15. Insetif Pemungutan 16. Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK PERDA NO. 11 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu mengatur tentang administrasi kependudukan. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 23/2006, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Retribusi penggantia biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi 9. Tata Cara Pemungutan 10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 11. Sanksi Administrasi 12. Penagihan Retribusi Yang Terutang 13. Keberatan 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 16. Kadaluwarsa Penagihan 17. Insentif Pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERDA NO.12 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan perlu menata wilayah perparkiran guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 38/2004, 22/2009, 28/2009, PP 27/1983, 43/1993, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi 9. Tata Cara Pemungutan 10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 11. Sanksi Administrasi 12. Penagihan Retribusi Yang Terutang 13. Keberatan 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 16. Kadaluwarsa Penagihan 17. Insentif Pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
PENGUJIAN KENDARAAN PERDA NO.13 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor perlu mengatur pengujian kendaraan bermotor di Kota Gorontalo. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 38/2004, 22/2009, 28/2009, PP 27/1983, 44/1993, 58/2005, 79/2005, 38/2007, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi 9. Tata Cara Pemungutan 10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 11. Sanksi Administrasi 12. Penagihan Retribusi Yang Terutang 13. Keberatan 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 16. Kadaluwarsa Penagihan 17. Insentif Pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
PENYEDOTAN KAKUS PERDA NO.14 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yakni menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan nyaman maka perlu memungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyedotan kakus. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 38/2004, 22/2009, 28/2009, 32/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi 9. Tata Cara Pemungutan 10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 11. Sanksi Administrasi 12. Penagihan Retribusi Yang Terutang 13. Keberatan 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 16. Kadaluwarsa Penagihan 17. Insentif Pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
TERMINAL PERDA NO.15 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi yang mengatur tentang terminal sebagai tempat parkir kendaraan, dan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dapat berfungsi secara maksimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penggunanya perlu ditingkatkan pengaturan, pengawasan dan penertibannya melalui pemungutan retribusi terminal. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 22/2009, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Retribusi terminal, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi 9. Tata Cara Pemungutan 10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 11. Sanksi Administrasi 12. Penagihan Retribusi Yang Terutang 13. Keberatan 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 16. Kadaluwarsa Penagihan 17. Insentif Pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PERDA NO.16 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dasar Hukum : UU 29/1959, 5/1960, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 12/2008, 33/2004, 18/2008, 28/2009, 32/1009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi 9. Retribusi Terutang 10. Surat Pendaftaran 11. Penetapan Retribusi 12. Tata Cara Pemungutan 13. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 14. Sanksi Administrasi 15. Penagihan Retribusi Yang Terutang 16. Keberatan 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 18. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 19. Kadaluwarsa Penagihan 20. Insentif Pemungutan 21. Ketentuan Penyidikan 22. Ketentuan Pidana 23. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
PELAYANAN PASAR PERDA NO.17 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dasar Hukum : UU 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004 12/2008, 33/2004, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Retribusi pelayanan pasar, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi 9. Retribusi Terutang 10. Surat Pendaftaran 11. Penetapan Retribusi 12. Tata Cara Pemungutan 13. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 14. Sanksi Administrasi 15. Penagihan Retribusi Yang Terutang 16. Keberatan 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 18. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 19. Kadaluwarsa Penagihan 20. Insentif Pemungutan 21. Ketentuan Penyidikan 22. Ketentuan Pidana 23. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
IZIN GANGGUAN PERDA NO.18 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK
: Perlu diatur kembali pajak dan retribusi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk menyelenggarakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dasar Hukum : UU Gangguan (HO) Stbld 226/1926, 29/1959, 8/1981, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 33/2004, 26/2007, 28/2009, PP 27/1983, 58/2005, 79/2005, 38/2007, 69/2010, PERMENDAGRI 13/2006. Perda ini mengatur tentang : Retribusi izin gangguan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi 9. Retribusi Terutang 10. Surat Pendaftaran 11. Penetapan Retribusi 12. Tata Cara Pemungutan 13. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 14. Sanksi Administrasi 15. Penagihan Retribusi Yang Terutang 16. Keberatan 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 18. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 19. Kadaluwarsa Penagihan 20. Insentif Pemungutan 21. Ketentuan Penyidikan 22. Ketentuan Pidana 23. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011
