Pengujian Dokumen Persyaratan Administrasi Belanja Non Pegawai

Pengujian Dokumen Persyaratan Administrasi Belanja Non Pegawai

DIKLAT BENDAHARA PENGELUARAN APBN

Konsep Pembayaran Belanja Non Pegawai

B

elanja

non

pegawai

yang

dapat

dibayarkan

oleh

Bendahara

Pengeluaran adalah belanja non pegawai yang dibayar dengan mekanisme Uang Persediaan. Belanja yang dapat dibayarkan dengan

mekanisme Uang Persediaan dbatasi hanya belanja dengan jumlah maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) setiap transaksi bagi satu rekanan. Pengujian yang dilakukan Bendahara Pengeluaran dilakukan untuk memastikan belanja atas beban APBN telah sesuai dengan ketentuan baik secara ketentuan per undang-undangan, ketepatan pihak yang menerima dan ketepatan output. Dalam pasal 24 ayat 4 PMK 190/PMK.05/2012 disebutkan pengujian yang dilakukan Bendahara Pengeluaran meliputi : a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran ; nilai tagihan yang harus dibayar; jadwal waktu pembayaran; dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian /kontrak ; dan d) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) .

Klasifikasi Belanja Non Pegawai

Y

ang dimaksud dengan belanja non pegawai adalah belanja-belanja dengan kode akun diluar akun 51xxxx. Sehingga dengan demikian yang termasuk akun belanja non pegawai adalah: belanja barang, belanja

modal, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. 1. Perincian Akun Belanja Barang Untuk dapat melakukan pengujian terhadap kebenaran belanja yang dibebankan pada belanja barang, maka penguji tagihan harus mampu mengidentifikasi akun dan kelompok akun yang termasuk kedalam belanja barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar maka perincian akun belanja barang dapat dijelaskan sebagai berikut (lihat juga KB terkait Bagan Akun Standar): AKUN 52 5211 5212 5221 5231 5241 5242 5251

JENIS BELANJA Belanja Barang Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Barang BLU

2. Pengujian Pembayaran Belanja Barang Dengan Mekanisme Uang Persediaan (UP) Belanja barang dapat diperuntukkan bagi: Badan hukum/ pihak ketiga atau Perorangan (Pegawai Negeri Sipil/non PNS). Pengujian yang harus dilakukan Bendahara terkait dengan belanja barang yang berada dalam kewenangannya dapat diperinci sebagai berikut: a. Berdasarkan Penerima Pembayaran belanja baran dapat diberikan kepada 1) Pembayaran Belanja Barang Bagi Badan Hukum/Rekanan/Pihak Ketiga Pengujian yang dilakukan terkait pembayaran belanja barang kepada badan hukum/rekanan/pihak ketiga pada prinsipnya meliputi: a) Mekanisme Pembayaran untuk memastikan apakah belanja tersebut dapat dibayar dengan mekanisme Uang Persediaan; b) Kebenaran Pembebanan pada akun yang tepat; c) Kelengkapan

dokumen-dokumen

atau

bukti

perikatan/bukti

pembelian. dengan dokumen yaitu: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

2

i. Surat Perintah Bayar (SPBy); ii. Kuitansi/tanda bukti pembelian; iii. SSP yang telah dilegalisir KPA/Pejabat yg ditunjuk 2) Pembayaran Belanja Barang Kepada PNS. Pembayaran belanja barang kepada PNS dapat diberikan untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. b. Berdasarkan Jenis 1) Pembayaran Honor Untuk pembayaran honor pada prinsipnya pengujian yang harus dilakukan adalah: a) Ketersediaan dana dalam DIPA dan rincian dalam POK b) Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA; c) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; d) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. Pembayaran honor untuk non PNS ditampung dalam Belanja Jasa Profesi (akun 522115) 2) Perjalanan dinas Perjalanan dinas dapat dibayarkan melalui Uang Persediaan atau dengan LS (lewat rekening Bendahara). Dalam melaksanakan pengujian terkait perjalanan dinas maka Bendahara Pengeluaran harus memastikan apakah dokumen-dokumen telah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perjalanan dinas

diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan No. 113/PMK.05/2012 (untuk melihat detil aturan disarankan membaca PMK tersebut. Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

3

c) pengumandahan (Detasering); d) menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e) menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; g) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h) mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; i) mengikuti pendidikan dan pelatihan; j) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau k) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman. (a).

Dasar Pelaksanaan Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. Surat Tugas paling sedikit mencantumkan:

(b).

i.

Pemberi tugas;

ii.

Pelaksana tugas;

iii.

Waktu pelaksanaan tugas; dan

iv.

Tempat pelaksanaan tugas.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Biaya perjalanan dinas jabatan merupakan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: i.

uang harian;

ii.

biaya transpor;

iii.

biaya penginapan;


4

iv.

uang representasi;

v.

sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau

vi.

biaya menjemput/mengantar jenazah.

Uang harian Uang harian besarnya ditetapkan dengan tariff tertentu (ditetapkan secara lumpsum) dan meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal; Biaya transport pegawai adalah biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan serta retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di Hotel atau Tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel. Dalam hal pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan: i.

Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;

ii.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum

Uang representasi dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas. Sewa kendaraan dalam Kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. Biaya

menjemput/mengantar

jenazah

meliputi

biaya

bagi

penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. Sedangkan khusus untuk perjalanan dinas Luar Negeri berrpedoman pada: PMK 164/PMK.05/2015 tentang Tatacara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Untuk melihat detil aturan disarankan membaca PMK terkait)


5

3) Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air) Pengujian yang dilakukan terhadap pembayaran terutama terkait kelengkapan dokumen yaitu: a) Bukti tagihan daya dan jasa; b) No. rekening pihak ketiga (PLN, Telkom, PDAM,dll). c) Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat dilakukan

secara langsung, satker/SKS ybs dapat melakukan pembayaran dengan UP. Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat

dibayarkan

oleh

satker/SKS

setelah

mendapat

dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan. 3. Pengujian Belanja Modal Dengan Mekanisme Uang Persediaan Berdasarkan Bagan Akun Standar belanja modal dapat dikategorikan sebagai berikut: 5321 5331 5341 5361

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, belanja modal yang dapat dibayarkan dengan mekanisme UP adalah: a. Belanja Modal (53) untuk jumlah maksimal 50 juta per transaksi per rekanan; b. Pembayaran Tanah: Pembayaran tanah melalui UP/TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin dispensasi dari kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan/ Kanwil Ditjen Perbendaharaan sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/TUP. 4. Pengujian Belanja Lain-Lain Belanja lain-lain tidak terdapat pada semua Kementerian/Lembaga. Rincian lebih lanjut belanja lain-lain dapat diilustrasikan sebagai berikut: Digunakan untuk pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat


6

diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,belanja sosial dan dana cadangan umum. Belanja untuk Rekonstruksi Aceh, Belanja Kerjasama Teknis Internasional, Digunakan untuk pengeluaran

yang tidak terduga dan tidak

tertampung di dalam pos-pos pengeluaran yang lain dan lain-lain. Pada prinsipnya pengujian belanja lain-lain dengan metode Uang Persediaan adalah kelengkapan dokumen bukti pengeluaran sebagaimana pengujian dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran pada belanja barang/modal dengan mekanisme UP.

Tanda Bukti Perjanjian

P

Pengeluaran

yang membebani APBN harus dilengkapi dengan

dokumen-dokumen

bukti

pengeluaran.

Dalam

prakteknya

ada

perbedaan lampiran dokumen yang diperlukan untuk jenis belanja yang

berbeda. Namun secara umum bukti perjanjian harus ada antara lain adalah : Peraturan terkait dengan tanda bukti perjanjian tersebut dimuat dalam pasal 55 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan kedua atas PP 54/2010 yaitu PP No 70 tahun 2012. Berdasarkan Pasal 55 tersebut Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. Bukti pembelian; b. Kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. Surat perjanjian

1. BUKTI PEMBELIAN Berdasarkan Pasal 55 PERPRES 54 tahun 2010 jo PP 70/2012 Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).


7

2. KUITANSI Berdasarkan Pasal 55 PERPRES 54 tahun 2010 jo PP 70/2012 kuitansi adalah bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Format penulisan kuitansi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam prakteknya kuitansi yang dipergunakan

sebagai

bukti

perjanjian

dalam

pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah ada dua macam yaitu kuitansi UP (Uang Persediaan) dan Kuitansi LS (Langsung). Dalam prakteknya hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pembuatan dan pengujian kwitansi dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Nama wajib bayar yang tertulis dalam kuitansi harus atas nama jabatan. Contoh : Sudah terima dari Pejabat Pembuat Komitmen………… b. Nama yang berhak menerima yang tertulis dalam kuitansi adalah nama dan jabatan orang yang menerima pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Untuk Badan Hukum (perusahaan) diberikan pula stempel perusahaan. Apabila yang menerima adalah kuasa penerima, maka harus didukung dengan Surat Kuasa dari orang yang berhak kepada yang dikuasakan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,c. Tanda tangan lunas oleh Bendahara Pengeluaran dan tanda tangan setuju dibayar oleh KPA/PPK. d. Uraian pembayaran memuat uraian mengenai obyek kegiatan/ pekerjaan yang dilaksanakan. e. Jumlah yang dibayarkan harus sama antara yang tertulis dengan angka dan huruf. f. Tahun anggaran dan mata anggaran atau Akun keluaran yang tertulis dalam kuitansi adalah tahun anggaran berjalan dan mata anggaran/akun sesuai dengan pembebanan anggaran. g. Bea materai tempel Rp.6.000,00. Untuk kuitansi diatas Rp. 1.000.000,00 h. NPWP pihak rekanan harus dicantumkan dalam kuitansi pembayaran


8

i. Dalam redaksi penulisan pada kuitansi tidak dibenarkan adanya coretan/ hapusan/tindisan khususnya penulisan jumlah uang dengan angka dan jumlah uang dengan huruf.

3. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Berdasarkan Perpres 54/2010 Jo Perpres 70/2012 SPK adalah tanda bukti perjanjian yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam pembuatan Surat Perintah Kerja sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan: a. Pejabat yang memerintahkan mempunyai kewenangan. b. SPK ditandatangani oleh yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah. c. Pokok/bidang, ruang lingkup dan spesifikasi teknis pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak. d. Harga yang pasti serta syarat pembayaran. e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan f. Sanksi dalam hal yang menerima perintah tidak memenuhi kewajibannya g. Diberi materai tempel Rp.6.000.Hal utama yang membedakan Surat Perintah Kerja dengan Surat perjanjian/Kontrak adalah SPK umumnya untuk pekerjaan yang sederhana sedangkan kontrak untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Dalam Surat Perjanjian Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan seperti pada SPK ditambah dengan: a. Jaminan teknis hasil pekerjaan yang diserahkan b. Penyelesaian perselisihan c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian yang bersangkutan d. Penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri secara tegas dan terinci e. Rumusan mengenai penyesuaian harga kontrak (price adjustment) ; f. Ketentuan mengenai pemberian uang muka


9

4. SURAT PERJANJIAN Berdasarkan Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 Surat Perjanjian adalah tanda bukti perjanjian yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kelengkapan sebuah SPK dan Surat Perjanjian terdiri dari: a. Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan adalah merupakan dokumen pelengkap atas pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan bukti perjanjian dengan dokumen SPK atau Surat Perjanjian. Berita acara penyerahan barang sering pula disebut Beriata Acara Serah Terima (BAST) barang. Atas pekerjaan yang termuat dalam SPK dan Kontrak secara formal dalam pelaksanaan Penyerahan hasil pekerjaan (Penyelesaian pekerjaan) harus dilampirkan Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan sekurang-kurangnya memuat halhal 1) Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak. 2) Prestasi fisik pekerjaan yang akan diserahkan. 3) Hari dan tanggal pembuatan berita acara. 4) Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan. 5) Pernyataan besarnya pembayaran yang berhak diterima oleh rekanan. 6) Nama dan tanda tangan kedua belah pihak.

b. Berita Acara Pembayaran Dokumen Berita Acara Pembayaran pada umumnya juga digunakan sebagai pelengkap bukti perjanjian dengan dokumen Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian. untuk pelaksaaan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan dan diserahkan harus dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak. 2) Hari dan tanggal pembuatan berita acara. 3) Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan. c. Harga kontrak. 4) Perhitungan pembayaran Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

10

Surat Perintah Bayar (SPBy)

D

alam PMK 190/PMK.05/2012 dikenalkan dokumen baru yang perlu dilampirkan dalam pelaksanaan anggaran. Dokumen yang disebut dengan Surat Perintah Bayar (SPBy) ini adalah dokumen yang menjadi

dasar bagi Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran dari Uang Persediaan. SPBy disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy sebagaimana dimaksud dilampiri dengan bukti pengeluaran : 1. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan 2. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 3. Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian Bendahara Pengeluaran/BPP membuat kuitansi.

Berdasarkan SPBy Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan: 1. pengujian atas SPBy yang meliputi pengujian sebagaimana kewenangan Bendahara; 2. pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara .

Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri: 1. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 2. rincian kebutuhan dana; dan 3. batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.

Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian terhadap SPBY. Dalam hal pengujian perintah bayar tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak permintaan pembayaran tersebut.


11

Gambar 5.1 Format SPBy

Pajak yang Harus Dipungut Bendahara

P

ajak yang harus dipungut oleh Bendahara pada umumnya adalah: 1.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21)

2.

Pajak Penghasilan Pasal 22

3.

Pajak Penghasilan pasal 23

4. Pajak Pertambahan Nilai 5. Bea materai Untuk transaksi Rp 250.000 s.d. Rp 1.000.000,00 dikenakan bea materai Rp 3.000,00 dan di atas Rp 1.000.000,00 dan jika di atas Rp 1.000.000 dikenakan bea materai Rp 6.000,00


12

Pengujian Dokumen Persyaratan Administrasi Belanja Non Pegawai

Recommend Documents