PENGUJIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

PENGUJIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

6

Menjelaskan Pengertian dan Dasar Hukum Pembayaran Belanja Pegawai

Pengujian Pembayaran Belanja Pegawai Kelompok Gaji

Pengujian Pembayaran Belanja Pegawai Kelompok Non Gaji

Uraian dan Contoh Pengertian Dan Dasar Hukum Pembayaran Belanja Pegawai Definisi Belanja Pegawai berdasarkan PP No. 21 tahun 2004 adalah Kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah,baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai yang dibayarkan oleh satuan kerja pada umumnya terdiri dari: a) Pegawai Negeri Sipil; b) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih detil lagi dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari : a) Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan b) Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya termasuk didalamnya adalah calon pegawai negeri sipil. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. Imbalan sebagaimana dalam definisi belanja pegawai adalah hak yang dapat diterima oleh pegawai negeri atas pekerjaan yang dibebankan. Imbalan yang diterima dikelompokan ke dalam dua kelompok yaitu : a) imbalan yang diterima secara rutin dan b) imbalan yang diterima secara insidentil Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pegawai negeri dan hakhaknya antara lain:

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

114

1. UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil beserta keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait sebagai ketentuan pelaksanaannya. 3. PP No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil beserta keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait sebagai ketentuan pelaksanaannya. 4. PP No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural beserta keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait sebagai ketentuan pelaksanaannya. 5. PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil beserta keputusan Kepala Bada Kepegawaian Negara terkait sebagai ketentuan pelaksanaannya. 6. Keppres RI Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, cara pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun. 7. Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam beberapa periode terkahir selalu berubah setiap tahunnya.

Pengujian Pembayaran Belanja Pegawai Kelompok Gaji Berdasarkan pasal 18 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa: Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran berwenang meguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan. Selanjutnya pada ayat 3 dinyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Terkait dengan kedua pasal tersebut ddiatas maka terhadap pembayaran belanja pegawai juga harus dilakukan pengujian secara tertib dan benar. Dalam pengertian sederhana, pengujian pada hakekatnya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa dan mengapa. Dengan kata lain bahwa apa yang tertuang dalam dokumen dan mengapa tagihan tersebut dibayarkan.


115

Dalam proses pengujian Penghasilan PNS kelompok gaji objek yang harus diuji adalah: a. Daftar Gaji DA.01.01 b. Kelengkapan persyaratan pembayaran. Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji yang adil dan layak, dalam implementasinya gaji yang adil dan layak yang dimaksud tentu tidak terbatas pada gaji bulanan yang diterima oleh para PNS akan tetapi juga terdapat komponen penghasilan lain selain gaji induk bulanan. Istilah gaji sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 43 tahun 1999 adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang berupa gaji terdiri dari : a. Gaji Induk Bulanan b. Uang muka Gaji c. Kekurangan Gaji d. Uang Duka Wafat/tewas e. Gaji Terusan Dalam pembayaran Penghasilan PNS Kelompok gaji menggunakan formulir Daftar gaji DA.01.01 yang terdiri dari enam belas kolom yang berisi informasi dan perhitungan gaji untuk pegawai negeri sipil. 1.

Pengujian Pembayaran Gaji Induk Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan kepada PNS setiap bulan sebagai bentuk

balas jasa atas pekerjaannya. Gaji induk bulanan diberikan setiap awal bulan selama PNS tidak melakukan tindakan yang menyebabkan dihentikannya pembayaran gaji induk bulanan. Gaji induk bulanan terdiri dari seluruh komponen gaji sebagaimana tertuang dalam daftar gaji DA.01.01. Dalam pengujian pembayaran Gaji Induk harus memperhatikan berbagai perubahanperubahan diatas karena akan memberikan dampak pada variabel-variabel yang berkaitan dengan sebab terjadinya perubahan tersebut. Daftar gaji pokok pegawai setiap tahun senantiasa berubah karena pada umumnya gaji PNS selalu dinaikkan oleh pemerintah setiap tahun. Dalam modul ini contoh pembayaran gaji menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Untuk pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan: i.

Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji ya ng ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;

ii.

Daftar Perubahan d ata pegawai yang dit andatangani PPABP;


116

iii.

Daftar Perubahan Potongan;

iv.

Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing - masing pegawai;

v.

Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalis asi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan

(SK) terkait

dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Ken aikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat atau Akta terkait dengan

anggota keluarga

yang

mendapat

tunjangan,

Surat

Keterangan

Penghentian Pembayaran (SKPP), dan surat keputusan yang me ngakibatkan penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya; vi.

ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 7. ADK perhitungan pembayaran Bel anja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan

vii.

Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21. Langkah-langkah Pengujian daftar gaji dilakukaan secara berurutan berdasarkan kolom-

kolom dalam DA.01.01. Untuk mempermudah ilustrasi formulir daftar Gaji, penulis menggunakan contoh daftar gaji yang memuat data pegawai negeri sipil bernama Andi,Lahir di Medan 15 Juni 1969, NIP. 196906111990121001, Pangkat III/C masa kerja 20 tahun mempunyai 1 istri dan satu orang anak dan menjabat sebagai Pejabat Fungsional Widyaiswara Muda. Secara rinci tata cara pengisian dan pengujian DA.01.01 adalah sebagai berikut : No.

Nama Pegawai, NIP Tanggal Lahir Stat Kepeg(PNS/CPNS) Golongan/Ruang 1 Andi/ NIP.060099999 Medan, 15 Juni Penata Gol. III/c

2 1969/

Status Kawin Anak -Jiwa

-Gaji Pokok -Tunjangan a.Isteri/Suami b.Anak 4 3 1101 3.639.200 a.

363.920

b.

72.784

Kolom 1 : Diisi nomor urut PNS sesuai jenjang pangkat/jabatan masing–masing. Pengujian Pada kolom satu dalam menulis nomor urut agar memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kolom 2 : Diisi data identifas PNS dengan mencantumkan tanggal lahir, NIP, status pegawai (PNS/Calon PNS) serta pangkat/golongannya. Pada kolom dua yang berisi data pegawai, hal-hal yang perlu diuji adalah :


117

a. Nama

dan

NIP,

Nama

dan

NIP

harus

selalu

diuji

terkait

dengan

kemungkinan terjadinya pembayaran ganda. b. Tanggal lahir, diuji dalam rangka untuk mengetahui batas akhir masa kerja pegawai (pension). Pengujian ini dilakukan untuk menghindari kelebihan bayar kepada pegawai yang

seharusnya

sudah

memasuki

usia

pensiun.…………………………

Contoh : jika Andi lahir tanggal 15 Juni 1969 maka pada Akhir bulan Juni 2027 pegawai seharusnya sudah memasuki masa pensiun. Kolom 3 :

Diisi

status

PNS

(kawin/belum

kawin/Janda/Duda)

,jumlah

anak dan Jumlah jiwa. Cara Penulisan adalah K untuk pegawai yang kawin, TK untuk pegawai yang belum Kawin, J untuk Janda, D untuk Duda. Sedangkan garis miring untuk membedakan antara masing-masing keterangan. Dalam contoh diatas K/2/4 artinya Andi adalah pegawai yang kawin dengan memiliki 2 orang anak sehingga total jiwa 4 orang. Pengujian terhadap status keluarga dilakukan atas status perkawinan dan jumlah anak. Dokumen yang menjadi dasar pengujian adalah Daftar Keluarga/KP4 yang meliputi : a. Status perkawinan atau perceraian yang ditunjukan dengan kode TK/K/J/D, bagi yang berstatus kawin maka agar diperhatikan beban yang menanggung tunjangan istri atau suami. b. Jumlah anak yang ditanggung,dibuktikan dengan akta kelahiran termasuk didalam pengujian ini adalah kesesuaian antara jumlah anak yang ditanggung berdasarkan peraturan yang berlaku dengan data yang terdapat dalam daftar keluarga. c. Jumlah Jiwa yang merupakan penjumlahan antara keluarga (istri dan/atau anak yang ditanggung) dan pegawai. Kolom 4 : Diisi penghasilan pokok PNS terdiri dari : a. Gaji Pokok b. Tunjangan Isteri (10 % x gaji pokok) c. Tunjangan anak (2 % x gaji pokok x jumlah anak) Hal yang perlu dilakukan pengujian adalah a. Gaji Pokok. Pembayaran gaji pokok berdasarkan PP No.7 tahun 1977 (POPS 1977) beserta perubahannya. b. Tunjangan Istri; Berdasarkan PP No. 51 tahun 1992, besaran tunjangan isteri/suami adalah 10% (sepuluh persen) mulai tanggal 1 April 1992, apabila suami isteri kedua-


118

duanya berkedudukan sebagai pegawai negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Hal lain yang pertu diperhatikan dalam pembayaran tunjangan isteri/suami, antara lain sebagai berikut: i. Tunjangan isteri/suami hanya diberikan untuk satu isteri/suami saja ii. Untuk memperoleh tunjangan isteri/suami harus dilampirkan surat nikah iii. Bagi pegawai yang isteri/suarni berkedudukan sebagai pegawai negeri supaya dilampirkan perincian pembayaran gaji dari tempat isteri/suami bekerja yang disahkan oleh instansi yang melakukan pembayaran gajinya iv. Bagi pegawai yang suaminya bekerja di swasta/perusahaan harus dilampirkan surat keterangan dari tempat suami/isteri bekerja yang menyatakan bahwa isteri/suami adalah pegawai perusahaan tersebut. Contoh 1 : Andi pangkat III/c masa kerja 20 tahun mempunyai istri 1 orang bernama Ani yang juga seorang PNS dengan pangkat II/d masa kerja 15 tahun. Tunjangan Istri/Suami harus ditanggung salah satu dari suami-istri tersebut dengan memilih jumlah gaji pokok yang lebih besar. Dalam contoh ini tentu tunjangan Andi akan mendapatkan tunjangan istri, sedang Ani tidak dibayarkan tunjangan suami. Apabila Ani, istri Andi pangkatnya lebih tinggi misalnya, III/d masa kerja 14 tahun, maka Ani mendapatkan tunjangan suami, sedangkan Andi tidak mendapatkan tunjangan istri. c. Tunjangan Anak diberikan kepada pegawai negeri/calon pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat/pungut) sebesar 2% untuk tiap anak dengan ketentuan : Belum melampaui batas usia yang ditentukan 21 tahun atau 25 tahun jika masih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: i. Kepada Pembuat Daftar Gaji dapat ditunjukkan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah/Kursus/Perguruan

Tinggai

bahwa

anak

tersebut

masih

sekolah/kursus/kuliah ii. Masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurangkurangnya satu tahun; iii. Belum pernah kawin; iv. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; v. Nyata menjadi tanggungan orang tuanya; vi. Tidak menerima beasiswa. vii. Tidak atau belum pernah menikah; viii. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; ix. Nyata menjadi tanggungan pegawai negeri/calon pegawai negeri yang bersangkutan.


119

Disamping ketentuan diatas, terhitung mulai tanggal 1 April 1994, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Keputusan Presiden No. 16/1994 tentang pedoman pelaksanaan APBN, ketentuan tunjangan anak dan tunjangan beras dibatasi sebanyak-banyaknya dua orang anak, Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin, atau meninggal, maka pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua. Contoh 2 : Jika Andi pangkat III/c masa kerja 20 tahun mempunyai istri 1 orang dan anak 1 orang yang ditanggung oleh Andi. .Kepada Sdr. Andi berhak dibayarkan penghasilan dengan komponen sebagai berikut : Gaji Pokok

: Rp. 3.639.200,- (PP 30 Tahun 2015)

Tunjangan Istri

: 10 % X Rp. 3.639.200 = Rp. 363.920

Tunjangan Anak : 1 anak X 2% X Rp. 3.639.200= 2% X Rp. 3.639.200 Rp.72.784 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran tunjangan anak adalah: i.

Pembayaran

tunjangan

anak

untuk

pertama

kalinya

supaya

dilampirkan surat keterangan kelahiran anak tersebut dari peiabatyang berwenang dari Kantor Catatan Sipil. ii.

Pembayaran tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai darisuami/isteri supaya dilampirkan surat keputusan pengadilan yang memutuskan/mensahkan perceraian tersebut dan menjadi tanggungan penuh salah satu janda atau duda.

iii.

Pembayaran tunjangan anak tiri bagi janda yang suaminya meninggal supaya dilampirkan surat keterangan dari lurah/camat bahwa anak tersebut

adalah

penuh

tanggungan janda

dan

tidak

mendapat

tunjangan pensiun; iv.

Pembayaran tunjangan anak bagi anak angkat harus dibuktikan dengan pengangkatan anak (hukum adopsi) yang dilakukan dengan surat keputusan pengadilan.


120

TUNJANGAN TPP Fungsional

Beras

PPh

PENGHASILAN KOTOR

7 217.260

8 27.495

9 5.020.685

Struktural 5

Pembulatan 6 700.000

. Kolom 5 :

Untuk kolom TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan)

Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Pengujian pembayaran Tunjangan Umum berdasarkan PP No. 12 tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil. Besarnya tunjangan umum adalah : Uraian

Pcgawai

Negeri

Gol ongan/Pangka t

Besar Tunjangan

Sipil

IV

Rp. 190.000.00

(termasuk PNS Polri dan TNI)

III

Rp. 185.000,00

II

Rp. 180.000,00

I

Rp. 175.000,00

Dalam hal penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, termasuk tunjangan umum belum mencapai jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum dipotong iuran wajib Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,kepada Pegawai Negeri Sipil bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum atas selisih dari penghasilan PNS tersebut. Dalam pengujian Tunjangan Umum agar memperhatikan perubahan antar golongan yang menentukan besarnya tunjangan


121

Kolom 6

: Diisi tunjangan jabatan yang terdiri dari : a.

Tunjangan struktural dan Fungsional Dalam pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Menurut SE DJA No. SE142/A/621/1995, sejak tahun 1996 seorang PNS tidak dapat menerima 2 tunjangan jabatan, yang diberikan adalah yang paling menguntungkan PNS bersangkutan. Dalam pengujian tunjangan jabatan, yang perlu diperhatikan adalah dokumen pendukung yang berupa : i. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat; ii. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

iii. Surat Pernyataan Pelantikan iv. Syarat Pembayaran Tunjangan Jabatan : Pembayaran tunjangan jabatan dapat diberikan terhitung mulai pelantikan dan menduduki jabatan. Artinya, meskipun SK Jabatan telah diterima manakala belum dilakukan pelantikan maka kepada yang yang bersangkutan belum berhak dibayarkan tunjangan jabatan. Pembayaran akan diberikan untuk bulan bulan berkenaan manakala tanggal pelantikan tidak lebih dari tanggal satu bulan berkenaan kecuali tanggal 1 hari libur, maka pelantikan yang dilaksanakan pada hari kerja pertama pada bulan berkenaan. Gaji Pokok Tunjangan Isteri Tunjangan Anak (1 orang)

3.639.200 363.920 72.784

Tunjangan Fungsional

700.000

Tunjangan Beras

217.260

Tunjangan Khusus Pajak Pembulatan Jumlah Penghasilan Kotor

27.495 26 5.020.685

Pembulatan Angka pembulatan dihitung dengan cara sebagai berikut: 1) Jumlah angka kolom 4 + kolom 5 + Tunjangan Jabatan + Tunjangan beras, dijumlahkan 2) Jika hasilnya terdapat angka yang di bawah kelipatan 100, maka Jumlah angka kolom 4 + kolom 5 + Tunjangan Jabatan + Tunjangan beras, dijumlahkan Jika


122

hasilnya terdapat angka yang di bawah kelipatan 100, maka ditambahkan dengan angka pembulatnya, sehingga hasilnya menjadi angka kelipatan 100. Kolom 7

: Tunjangan Pangan Dasar pemberian tunjangan pangan (beras) kepada pegawai negeri ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.272 tahun 1967 tentang Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok

Keperluan

Hidup

Bagi

Pegawai

Negeri/ABRI

dan Pengendali

Penyediaan Jatah Bahan Pangan Bagi Pekerja Harian Tetap Pemerintah, Karyawan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta Penting/Besar dan Injeksi. Dalam

pasal

1

Keppres

272/1967 disebutkan besaran tunjangan pangan

(beras) sebagai berikut adala 10 Kg/bulan untuk Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.

Dalam

pengujian

pembayaran

tunjangan

pangan

agar

memperhatikan: a. Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik

Indonesia/Penerima

Pensiun

besarta

keluarganva

diberikan

tunjangan beras dalam bentuk uang. b. Tunjangan beras untuk keluarga tidak diberikan rangkap. Apabila suami isteri kedua-duanya bekerja sebagai pegawai negeri, tunjangan beras diberikan untuk masing-masing suami isteri menurut haknya sebagai pegawai negeri. Disamping itu. tunjangan beras juga diberikan kepada isteri atau suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak. Contoh 3 : Sdr. Andi

sebagaimana pada contoh 2 berhak mandapatkan tunjangan pangan

sebesar 40 Kg beras (apabila dibayarkan dalam bentuk uang maka disesuaikan dengan peraturan yang berlaku). Apabila Istri dari Sdr. Andi juga seorang PNS maka kepada Sdr. Andi diberikan tunjangan pangan 40 Kg, sedangkan istrinya diberikan sendiri melalui gaji yang diterimanya sebesar 10 Kg. Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak. Daiam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya- tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan berkurang karena dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).


123

Kolom 8 : Diisi PPh ps 21 bagi PNS dan bersifat “in-out”, artinya pemerintah memberi tunjangan pajak penghasilan, kemudian dipotong dengan jumlah yang sama. Dalam daftar gaji dimasukkan pada kolom 8 dan kolom12 (in – out). Kolom 9

: diisi hasil penjumlahan mulai kolom 4 s.d kolom 8, merupakan jumlah penghasilan kotor PNS (termasuk angka pembulatan). Potongan

s

POTONGAN Bera I W P 10 %

PPh

10

12

11 407.590

Jumlah Sewa Rmh

Potongan

Taperum 27.495

13 0

Jumlah

Tanda ngan Bersih Yang Dibayarkan

14 442.085

15 4.578.600

16

7.000

Kolom 10

: Diisi angka yang sama dengan kolom 7 atau kosong jika dibayarkan dalam bentuk uang.

Kolom 11

: Iuran Wajib Pegawai Berdasarkan Keppers No. 56 tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun, Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut : a. 4 ¾% (empat tiga perempat persen) untuk iuran dana pensiun; b. 2% (dua persen) untuk iuran pemeliharaan kesehatan; c. 3 ¼ % (tiga seperempat persen) untuk iuran tabungan hari tua. Yang dimaksud dengan penghasilan setiap bulan sebagai dasar perhitungan Iuran Wajib Pegawai (IWP) adalah gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak. Jadi besarnya IWP adalah :10 % x (Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak)

Kolom 12

: Diisi potongan PPh 21

Kolom 13

: Diisi angka potongan lain – lain, Sewa Rumah Dinas dan Tabungan


124

Perumahan a. Potongan lain-lain adalah kewajiban PNS yang harus dikembalikan ke Kas Negara akan tetapi bukan termasuk dalam potongan-potongan diatas. Yang termasuk dalam potongan ini adalah : i.

Pengembalian Uang Muka Gaji

ii.

Pengembalian atas kelebihan hutang-hutang kepada negara

b. Potongan sewa dinas,

besar

rumah potongan

adalah kewajiban PNS sewa

rumah

dinas

yang

menempati

berdasarkan

pada

rumah Surat

Keputusan Menempati Rumah Dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas pengelolaan rumah dinas. c. Potongan

Iuran

Tabungan

Perumahan/Taperum

yang

besarnya

sesuai

dengan pangkat golongan PNS masing–masing sesuai dengan Keppres 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yaitu : Golongan IV sebesar : Rp. 10.000 Golongan III sebesar : Rp. 7.000 Golongan II sebesar : Rp. 5.000 Golongan I sebesar Kolom 14 Kolom 15

: Rp. 3000

: Diisi jumlah total, hasil penjumlahan kolom 10+11+12+13 : Diisi hasil pengurangan kolom 9 dan 14, merupakan penghasilan bersih PNS.

Kolom 16

: Tanda tangan PNS yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pengujian terhadap pembayaran gaji induk dilakukan karena terjadinya perubahan dalam daftar gaji. Perubahan ini disebabkan antara lain : 1) Bertambahnya pegawai

baru

yaitu

bertambah

yang disebabkan

adanya

penerimaan pegawai atau pun pindahan dari satuan kerja lain. 2) Perubahan status kepangkatan dan atau kepegwaian, yaitu : a.

Kenaikan pangkat

b.

Kenaikan gaji berkala

3) Perubahan jumlah dalam tunjangan keluarga baik bertambah atau pun berkurang. 4) Berkurangnya Jumlah pegawai baik yang disebabkan pindah atau pun pensiun. Hal yang perlu diuji dalam pembayaran gaji induk berupa Lampiran pendukung Gaji induk yaitu : a. SK Pindah, pada Surat Keputusan Pindah pegawai harus memperhatikan keabsahan data pribadi pegawai, kantor asal dan kantor tujuan. Hal yang


125

penting lagi adalah biaya perjalanan dinas pindah dibebankan kepada negara atau ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan. b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, pada SKPP harus diperhatikan i.

batas akhir dibayarkannya gaji oleh satuan kerja asal.

ii.

Jumlah tanggungan keluarga

iii.

Jumlah hutang, apabila ada

c. Surat Keterangan Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat keterangan ini agar dicocokkan dengan keterangan yang terdapat dalam SKPP. d. SK Jabatan, diperlukan jika pegawai yang bersangkutan pindah dalam rangka menduduki jabatan yang baru. e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas f.

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

g. Berita Acara Pelantikan (Nomor 4 s.d. 7 khusus bagi PNS yang berkaitan dengan jabatan) Dalam pembayaran gaji induk juga dikenal istilah gaji susulan, gaji susulan diberikan kepada PNS yang dipindahtugaskan dari wilayah bayar KPPN asal ke wilayah bayar KPPN baru.

2.

Pengujian Pembayaran Gaji Susulan Gaji Susulan dibayarkan karena gaji pegawai yang bersangkutan belum masuk dalam Gaji induk. Gaji susulan ini terjadi karena terdapat pegawai baru (pindahan atau baru diangkat) yang pembayaran gajinya belum ditampung dalam gaji induk karena SK pegawai yang bersangkutan diterima setelah daftar gaji induk dikirim ke KPPN. Untuk menampung pembayaran gaji bagi pegawai yang belum masuk ke daftar gaji induk maka dibuatkan daftar gaji susulan. Daftar tersebut dilengkapi dengan: 1) SKPP 2) Daftar Gaji Susulan , Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan , dan halaman luar Daft ar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4)

copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Mutasi Pegawai, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarg a, Surat atau Akta terkait


126

dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPP sesuai peruntukannya; 5) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 6) ADK perhitungan p embayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 7) SSP PPh Pasal 21. Ahmad adalah pegawai pindahan pada BPPK dari Balai Diklat Palembang. Berdasarkan SK Mutasi yang diterima, Ahmad datang ke BPPK Jakarta pada tanggal 18 Juni. Sementara itu Bendahar BPPK telah membuat daftar gaji dan telah diajukan SPM kepada KPPN Jakarta II pada tanggal 15 Juni. Sehingga untuk pengajuan Gaji bulan Juli Ahmad masih belum masuk ke dalam daftar gaji DA.01.01 yang diajukan oleh Bendahara. Agar Ahmad pada bulan Juli dapat menerima gaji maka PDG membuatkan daftar tersendiri untuk disusulkan dalam pengajuan gaji bulan Juli. Daftar gaji dan SPM yang disusulkan inilah yang disebut dengan Gaji Susulan. Dengan melampirkan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) harus diterbitkan untuk pegawai yang pindah atau pensiun dan gaji beserta tunjangan tidak lagi dibayarkan pada satuan kerja asal. SKPP harus memuat antara lain: a)

Dasar Kepindahan Pegawai;

b)

Daftar Pembayaran Gaji Terakhir;

c)

Besar tunjangan keluarga

d)

Daftar utang pegawai yang bersangkutan kepad negara (jika ada)

Berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran,

kantor yang baru

melakukan pengujian sebagai dasar untuk melakukan pembayaran. 3.

Pengujian Pembayaran Uang Muka Gaji Uang muka gaji Diberikan kepada PNS yang dipindahtugaskan antar wilayah dan pindah kantor bayar KPPN. Uang muka gaji diberikan untuk membantu pegawai yang bersangkutan dalam pendanaan kepindahannya. Pengujian pembayaran Uang Muka Gaji adalah sebagai berikut : 1) Diberikan sebesar 1x penghasilan untuk PNS bujangan dan 2x penghasilan untuk PNS berkeluarga. Diberikan tanpa tunjangan jabatan dan tunjangan beras kemudian dibulatkan. 2) Uang Muka/Persekot gaji, tidak diberikan secara gratis, tetapi harus dikembalikan dengan cara mengangsur yang dipotong langsung dari daftar gaji induk, yaitu:


127

i. ii.

Untuk PNS bujangan diangsur maksimal 10x PNS berkeluarga diangsur maksimal 20x. Persyaratan pengajuan Uang Muka Gaji yang harus diteliti dan diuji adalah :

1) Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Daftar Uang Muka Gaji, dan halaman luar Daftar Uang Muka Gaji

yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara

Pengeluaran, dan KPA/P PK; 2) Copy dokumen pen dukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga ;

i. ii.

ADK terkait dengan p erubahan data pegawai; dan ADK perhitungan

pembayaran Bel anja Pegawai sesuai perubahan data

pegawai. 4.

Pengujian Pembayaran Kekurangan Gaji Kekurangan gaji dibayarkan kepada PNS disebabkan hal-hal sebagai berikut : 1) Surat pemberitahuan KGB yang terlambat diterima. 2) SK kenaikan pangkat yang terlambat diterima 3) SK perubahan status calon PNS menjadi PNS yang terlambat diterima 4) SK pengangkatan/kenaikkan jabatan yang terlambat diterima; 5) Penyesuaian skala gaji yang terlambat dibayarkan; Besarnya kekurangan gaji adalah selisih antara penghasilan sebagaimana gaji induk bulanan sebagaimana keputusan tentang perubahan gaji dengan penghasilan sebagaimana gaji induk sebelum keputusan perubahan. Perhitungan selisih didasarkan pada bulan yang tertera dalam keputusan kepegawaian dengan bulan terakhir dibayarkan berdasarkan keputusan kepegawaian yang lama. Contoh : Seorang PNS mengalami Kenaikan Pangkat dari III/b ke III/c. SK Kenaikan Pangkat keluar pada bulan Agustus 2009 dan berlaku surut terhitung mulai bulan April 2009, sehingga berhak memperoleh pembayaran kekurangan gaji selama 5 bulan (April s.d. Agustus 2009). Dokumen pendukung Kekurangan Gaji adalah :

1) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji, dan halaman luar Daftar Kekuranga n Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran,


128

dan KPA/PPK; 2) Daftar perubahan d ata pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalis asi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK terkait dengan jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 6) SSP PPh Pasal 21. Disamping meneliti dokumen, hal lain yang perlu diperhatikan adalah : 1) Tanggal mulai terhitung dibayarkannya gaji/tunjangan berdasarkan SK 2) Mulai dibayarkan penghasilan dengan dasar SK yang baru 3) Perubahan jumlah potongan taperum dan tunjangan umum, apabila terjadi perubahan golongan 4) Perubahan tunjangan keluarga dalam masa kekurangan gaji, hal ini akan berdampak pada besarnya tunjangan pangan. 5. Pengujian Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas (UDW/T) Uang duka wafat dan uang duka tewas mulai tahun anggaran 2007 akan dibayarkan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Namun untuk tahap transisi Bendahara satuan kerja masih terlibat dalam pelaksanaan pembayaran. Uang duka wafat Diberikan kepada ahli waris PNS yang meninggal dunia sebesar 3 kali penghasilan bruto tanpa tunjangan PPh pasal 21. Apabila status meninggal TEWAS maka besarnya 6 kali penghasilan bruto tanpa tunjangan PPh pasal 21. Pembayaran uang duka/wafat akan dilaksanakan oleh PT Taspen. Pengujian dokumen pendukung agar dapat dibayarkan uang Duka Wafat adalah : 1) Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, 2) Rekapitulasi Daftar Uang Duka Wafat/Tewas, dan halaman luar Daftar Uang Duka Wafat/ Tewas

yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan

KPA/PPK; 3) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) SK Pemberian Uang Duka Wafat/ Tewas dari pejabat yang berwenang; 5) Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas; 6) Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit; 7) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan 7. ADK perhitungan pembayaran


129

Bel anja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. Uang Duka Tewas adalah uang yang diberikan kepada ahli waris dari pegawai negeri yang tewas. Adapun ketentuan tentang tewas adalah: 1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas; 2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas; 3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani/jasmani yang didapat dalam/atau karena menjalankan tugas; 4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan dari anasir itu. Ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka tewas bagi Pegawai Negeri adalah sebagai berikut : 1) Uang duka tewas dibayarkan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan; 2) Pembayaran uang duka tewas didasarkan pada surat keputusan

pejabat yang

berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN bagi PNS atau Kapolri/Kapolda bagi Anggota Polri atau Panglima TNI/Pangdam bagi Anggota TNI tentang pemberian uang duka tewas. 6. Pengujian Pembayaran Gaji Terusan Gaji terusan dibayarkan kepada ahli waris dari PNS yang wafat/tewas sebelum memasuki usia pensiun. Ahli waris dalam hal ini adalah isteri/suami/anak. Apabila seorang Pegawai misalnya Mr. X meninggal tanggal 20 Juni 2009. Apabila Mr. X belum kawin/menikah maka tidak berhak atas gaji terusan, kepada keluarga hanya diberikan Uang Duka Wafat. Namun apabila Mr. X sudah menikah maka kepada ahli warisa disamping Uang Duka Wafat juga diberikan gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut mulai bulan Juli 2009. Besarnya gaji terusan dihitung sebagai berikut: 1) Gaji terusan dibayarkan selama 4 (empat) bulan berturut-turut gaji terusan tidak dikenakan Potongan iuran perumahan (Taperum). 2) IWP dikenakan hanya 2% dari gaji pokok + tunjangan keluarga 3) Tunjangan beras dibayar dalam bentuk uang 4) Angsuran hutang/sewa, tetap dipotong sesuai kondisi saat ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian atas pemabayaran gaji terusan adalah batas akhir pembayaran. Dimana pembayaran atas gaji induk yang


130

terlanjur dibayarakan pada saat pegawai meninggal dicatat sebagai gaji terusan pertama. Dokumen yang harus disertakan antara lain: 1) Daftar Perhitungan Terusa n Pengh asilan Gaji, 2) Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji, dan halaman luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) Daftar perubahan data pegawai yang dit andatangani oleh PPABP; 4) Copy dokumen pen dukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali; 5) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 6)

ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan

7) SSP PPh Pasal 21.

Pengujian Pembayaran Belanja Pegawai Kelompok Non Gaji Pegawai Negeri Sipil disamping penghasilan dari kelompok gaji juga mendapatkan penghasilan dari kelompok non gaji. 1. Uang Lembur Uang lembur diberikan kepada PNS yang melaksanakan pekerjaan lembur, yaitu segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang PNS pada waktu-waktu tertentu diluar jam kerja yang ditetapkan bagi instansi tertentu. Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau mendesak, sehingga penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam kerja lembur bagi PNS ditentukan sesuai tarip yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk masing-masing golongan. Untuk penentuan tarip mulai tahun 2016 tentang Standar Biaya tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Golongan I

: Rp13.000,00/jam

b.

Golongan II

: Rp17.000,00/jam

c.

Golongan III

:Rp.20.000,00/jam

d.

Golongan IV

: Rp 25.000,00/jam

pada hari kerja batasan maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu sedangkan pada hari libur boleh melebihi 3 jam sehari. Disamping uang lembur, kepada PNS yang kerja lembur diberikan pula uang makan lembur untuk golongan I dan II sebesar Rp


131

30.000,00; gol III sebesar Rp. 32.000,00 dan gol IV sebesar Rp. 36.000,00 sekurangkurangnya 2 jam secara berturut-turut. Pengujian terhadap dokumen pembayaran uang lembur adalah : a. Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur

yang dita ndatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan

KPA/PPK; b. Surat Perintah Kerja Lembur; c. Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan; d. Daftar Hadir Lembur; dan e. SSP PPh Pasal 21. 2. Uang Makan Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja. Uang makan diberikan sesuai jumlah hari kerja yang ada pada bulan berkenaan. Uang makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang : a. Tidak hadir kerja b. Sedang menjalankan perjalanan dinas c. Sedang menjalani cuti d. sedang menjalani tugas belajar e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat kerja pegawai negeri sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. Pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hadir kerja dan dibayarkan sebulan sekali paling cepat awal bulan berikutnya, khusus uang makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan. Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme langsung dan dapat dimintakan untuk beberapa bulan sekaligus. Pembayaran uang makan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri sipil Golongan ll /d ke bawah tidak dikenakan pajak. b. Pegawai Negeri Sipil Golonganl III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%. Pengujian Kelengkapan dokumen pembayaran uang makan adalah: c. Daftar Perhitungan Uang Makan

yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara

Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan d. SSP PPh Pasal 21. Bagi kantor-kantor tertentu yang berhubung tugas pokok dan fungsinya hari kerjanya


132

lebih dari 22 hari kerja per bulan dapat diberikan uang makan lebih dari 22 hari kepada pegawainya. Ketentuan pemberian uang makan lebih dari 22 hari sebulan tersebut harus tercermin didalam RKA KL satuan kerja yang bersangkutan. Besar uang makan yang diberikan berdasarkan Standar Biaya Umum 2016 adalah sebesar: golongan I dan II sebesar Rp 30.000,00; gol III sebesar Rp. 32.000,00 dan gol IV sebesar Rp. 36.000,00 3. Uang Tunggu Apabila

ada

penyederhaan

suatu

satuan

organisasi

Negara

yang

mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya. Apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan, maka ada dua kemungkinan yaitu : a. Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurangkurangnya (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; b. Diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja. Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun. Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud tidak boleh lebih lama dari 5 (lima) tahun. Besarnya uang tunggu adalah : a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama; b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan : a. melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu; b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri. c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri apabila ada lowongan. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan


133

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penatausahaan Kegiatan penatausahaan bermanfaat sebagai alat untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap setiap aktifitas yang dilakukan di satuan kerja. Penatausahaan belanja pegawai dilakukan atas a. Dasar-dasar hukum kepegawaian b. Surat Keputusan Kepegawaian 1) SK CPNS 2) SK PNS 3) SK Jabatan 4) SK Kenaikan Pangkat 5) SK KGB 6) SKPP 7) SPMT Penatausahaan dilakukan dengan dua cara yaitu : a. Manual: Dokumen-dokumen dalam bentuk hardcopy yang disimpan dalam folderfolder b. Elektronis: Dokumen–dokumen dalam bentuk file elektonik dalam satu media penyimpanan data Dalam modul ini difokuskan pada penatausahaan secara manual, penatausahaan secara elektronis akan di jelaskan pada bahan ajar lainnya. Pembelajaran dalam penatausahaan secara manual dilaksanakan sebagai bahan untuk dapat memahami pengujian terhadap hasil print out kartu pengawasan. Dokumen yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam penatausahaan secara manual adalah Kartu Pegawai Perorangan Data-data yang terdapat dalam Kartu Pegawai Perorangan adalah : a. Data Pegawai b. Catatan Mutasi kepegawaian


134

c. Data Keluarga d. Penghasilan/Potongan e. Perhitungan Hutang Informasi pada kartu pegawai perorangan yang harus diperhatikan diantaranya: 1. informasi tentang catatan mutasi kepegawaian yang didalamnya memuat kronologis perubahan status kepegawaian seperti Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan jabatan dan lain-lain. No.

Dokumen Pendukung Dari Tanggal Nomor

Uraian

Mulai

Jumlah

Dalam melakukan pengujian pembayaran belanja pegawai, kronologis catatan mutasi kepegawaian mempunyai fungsi yang sangat efektif untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terdapat dalam dokumen pendukung. Tata cara pengisian kartu pengawasan perorangan sebagaimana model diatas adalah sebagai berikut : a) No agenda diisi dengan nomor agenda diterimanya dokumen pendukung b) Dari pada kolom dokumen pendukung diisi asal dokumen pendukung diterbitkan c) Tanggal dokumen pendukung diisi dengan tanggal ditetapkannya dokumen pendukung. d) Nomor dokumen pendukung diisi dengan nomor dokumen pendukung tersebut. e) Kolom Uraian diisi dengan penjelasan secara singkat tentang isi dokumen pendukung, misalnya SK Kenaikan Pangkat masa kerja 2 tahun 0 bulan. f)

Mulai tanggal diisi dengan tanggal mulai berlakunya dokumen pendukung.

g) Jumlah diisi dengan besarnya hak yang dapat diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai konsekuensi dari penerbitan dokumen pendukung tersebut. 2. Data keluarga, hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan jumlah keluarga dan usia anak yang ditanggung oleh pegawai. Pada setiap perubahan data keluarga harus dilakukan pencatatan pada data keluarga. Hal ini berguna untuk menguji hak dibayarkannya tunjangan istri dan atau tunjangan anak. 3. Dalam pencatatan penghasilan dan potongan agar diperhatikan kronologis pencatatan, karena akan mempermudah dalam proses penghitungan permintaan kekurangan gaji. Cara pengisian formulir penghasilan/potongan sama dengan cara pengisian daftar gaji karena pada hakekatnya pencatatan pada bagian ini adalah


135

memindahkan nilai yang ada pada daftar gaji. 4. Dalam pencatatan perhitungan potongan hutang agar diperhatikan kronologis pemotongan hutang yang menjadi kewajiban PNS untuk membayarnya, hal ini untuk menghindari adanya kelebihan dalam melakukan pemotongan yang berdampak kerugian bagi PNS.


136


137

PENGUJIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

Recommend Documents