7
PENGUJIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN BELANJA PNBP DAN BLU
Menyebutkan Pengertian Ketentuan Mengenai Uang Muka PNBP
Menjelaskan Batas Pencairan UP PNBP
Menjelaskan Ketentuan Mengenai Sisa Dana pnbp
Uraian dan Contoh Anggaran yang bersumber pada PNBP adalah anggaran yang dapat dipakai/digunakan oleh sebuah satuan kerja karena pada satuan kerja tersebut terdapat penerimaan PNBP fungsional. Dana yang dapat dicairkan harus atas persetujuan menteri keuangan dan ditampung dalam DIPA atker yang bersangkutan. PNBP fungsional adalah PNBP yang ada pada satuan kerja karena adanya pelaksanaan fungsi dari satuan kerja tersebut, misalnya: Biaya Talak, Nikah, Rujuk di Departemen Agama. Pada prinsipnya pengujian terhadap pencairan anggaran yang bersumber dari PNBP tidak jauh berbeda dengan yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencairan anggaran yang bersumber dari PNBP adalah sebagai berikut:
Pembagian Instansi Pengguna PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Berdasarkan pada praktek penggunaan penerimaan yang diterima, Instansi Pengguna dibagi menjadi dua: 1. Instansi Pengguna yang terpusat: adalah instansi pengguna PNBP dimana penyetoran penerimaan negara yang diterima oleh satker yang bersangkutan dilaksanakan secara terpusat. Bendahara Penerima atau juru pungut PNBP satuan kerja yang bersangkutan menyetorkan terlebih dahulu ke Bendahara Penerima Pusat baru Bendahara pusat tersebut menyetor PNBP ke kantor kas negara. 2. Instansi Pengguna PNBP yang tidak terpusat. Bendahara Penerima satuan kerja yang bersangkutan secara langsung menyetrokan penerimaan PNBP langsung ke kas negara. Pembedaan instansi pengguna PNBP tersebut akan menyebabkan perbedaan dalam pola pencairan dana PNBP oleh satuan kerja yang bersangkutan. Pada Instansi Pengguna terpusat maka batas pencairan anggaran (maksimal pencairan) ditentukan oleh pagu dalam DIPA dan pagu sesuai dengan edaran dari Ditjen Perbendaharaan sedangkan pada Instansi Pengguna tidak terpusat maksimal pencairan dana ditentukan oleh pagu dalam DIPA dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
Ketentuan Mengenai Uang Muka PNBP
Ketentuan mengenai Uang Muka untuk dana yang bersumber dari PNBP diatur sebagai berikut: 1. UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya. 2. UP dapat diberikan kepada Satker pengguna sebesar 20% dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp 500 juta, dengan melampirkan Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DIPA (PNBP) tahun anggaran sebelumnya. Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP). Dalam pencairan UP dana PNBP untuk instansi Pengguna pengajuan UP sebaiknya dilakukan setelah penerimaan PNBP telah diterima oleh satker yang bersangkutan. Hal ini mengingat: a. apabila ternyata penerimaan PNBP jauh dibawah target maka UP yang terlanjur dicairkan harus dikembalikan ke kas Negara; b. GUP barundapat dicairkan setelah penerimaan PNBP tercapai. Sehingga apabila PNBP tidak segera tercapai UP yang terlanjur dicairkan tidak dapat dinihilkan maupun di GUP kan. Apabila terjadi dalam jangka waktu yang panjang hal tersebut dapat menjadi obyek temuan pemeriksaan. 3. Batas Pencairan UP PNBP Dalam hal pembayaran tagihan terhadap APBN yang bersumber PNBP harus diperhatikan sumber dana yang tersedia. Pada prinsipnya kegiatan dapat dilaksanakan apabila PNBP telah masuk ke kas Negara (telah disetor ke rekening kas Negara). Untuk itu setiap pembayaran yang bersumber PNBP harus memperhatikan batas maksimal pencairan dana. Adapun ketentuan mengenai batas maksimal pencairan dana dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimum sesuai formula sebagai berikut : MP = (PPP x JS) = JPS; MP
= Maksimum Pencairan Dana;
PPP = Proporsi Pagu Pengeluran terhadap Pendapatan; JS
= Jumlah setoran;
JPS = Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
b. Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN, Satker pengguna harus melampirkan Daftar perhitungan Jumlah MP; c. Untuk satker pengguna yang setorannya dilakukan secara terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran Dirjen PBN tanpa melampirkan SSBP; d. Untuk satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti setoran (SSBP) yang telah dikonfirmasi olah KPPN; e. Besaran PPP untuk masing-masing satker pengguna diatur berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan yang berlaku; f.
Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP satker yang bersangkutan dalam DIPA.
g. Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh kuasa PA, dilakukan dengan mengajukan SPM setempat cukup dengan melampirkan SPTB. h. Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna PNBP (non BHMN), sisa dana PNBP yang disetorkan pada akhir tahun anggaran ke rekening kas negara dapat dicairkan kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada awal tahun anggaran berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
4. Ketentuan mengenai sisa Dana PNBP a. Sisa dana PNBP dari satker pengguna PNBP yang merupakan lembaga pendidikan yang disetorkan ke rekening kas Negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan setelah diterimanya DIPA. Sedangkan bagi INstansi non lembaga pendidikan harus disetor ke kas Negara dan bukan merupakan bagian dari target penerimaan tahun berikutnya b. Sisa UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang tidak disetorkan ke rekening kas Negara, akan diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya. Untuk keseragaman dalam pembukuan system akuntansi, maka penyetoran PNBP agar menggunakan formulir SSBP
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
Mekanisme Pencairan PNBP dan FormulirFormulir Terkait Pembayaran PNBP Mekanisme pencairan PNBP pada prinsipnya sama dengan yang bersumber dari Rupiah Murni. Pencairan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode UP atau LS. Dokumen yang dipergunakan pada prinsipnya juga sama dengan tatacara pencairan dengan mekanisme UP dan LS pada Rupiah Murni dengan sedikit tambahan seperti formulir SSBP dan formulir Maksimal Pencairan (MP) untuk Instansi Pengguna yang tidak terpusat. Adapun untuk INstansi Pengguna PNBP yang terpusat pencairan harus menunggu ketentuan Surat Edaran terkait Maksimal Pencairan dari Ditjen Perbendaharaan. Formulir Maksimal Pencairan dana bagi Instansi Pengguna PNBP yang tidak terpusat dapat dijelaskan sebagai berikut (lhat lampiran PMK 190/PMK.05/2012):
Gambar 7.1 Formulir Maksimal Pencairan Dana dan Petunjuk Pengisiannya
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
Gambar 7.2 Petunjuk pengisianFormulir Maksimal Pencairan Dana dan Petunjuk Pengisiannya
Pengujian yang Harus Dilakukan Bendahara Pengujian yang dilakukan Bendahara Pengeluaran pada prinsipnya sama dengan pengujian untuk pencairan dana yang bersumber dari Rupiah Murni. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bendahara pengeluaran adalah: 1. Kesesuaian penerimaan PNBP dengan ketentutuan maksimal pencairan dana 2. Pengisian formulir Maksimal Pencairan; 3. Jumlah SSBP untuk Instansi pengguna yang tidak terpusat; 4. Maksimal Pencairan dalam Surat Edaran untuk Instansi Pengguna yang terpusat; 5. Mekanisme Pencairan dana dapat dilakukan dengan UP atau harus dengan LS;
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
6. Akun Belanja; 7. Bukti-bukti pembelian/kuitansi yang benar; 8. Dokumen lampiran yang harus disertakan (sama dengan pencairan dana yang bersumber dari Rupiah Murni)
Pengujian Tagihan Badan Layanan Umum Pada prinsipnya pengujian tagihan yang bersumber dari Badan Layanan Umum sama dengan persyaratan pengujian untuk anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni. Hal utama yang membedakan adalah untuk Anggaran bersumber dari BLU dana nya tersedia di rekening BLU bukan di Kas Negara. Setelah dana yang ada di rekening BLU dipergunakan maka satuan
kerrja
tersebut
mengajukan
penerbitan
SP2D
Pengesahan
sebagai
pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum sekaligus sebagai pengesahan penerimaan dan belanja APBN.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
