MENGANALISIS ADMINISTRASI PENDAPATAN DAN BELANJA KEUANGAN

MODUL MENGANALISIS ADMINISTRASI PENDAPATAN DAN BELANJA KEUANGAN

OLEH : IMA KHOIRUN NIKMAH

1|Page

Kata KATAPengantar PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan modul bahan ajar paket keahlian Administrasi Perkantoran untuk mata pelajaran Atministrasi Keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Modul Bahan Ajar ini disusun agar siswa dapat mengetahui dan memahami tentang “Administrasi Keuangan” yang disusun berdasarkan berbagai sumber bacaan. Dalam menyelesaikan modul bahan ajar ini saya telah banyak memperoleh bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada : 1. Bapak Drs. Mohammad Arief, M.Si., Selaku dosen pembimbing mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar yang telah memberikan tugas modul ini sehingga pengetahuan saya setelah penyusunan dapat bertambah. 2. Pihak-pihak yang telah turut ikut serta membantu dalam penyusunan modul bahan ajar ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Saya menyadari bahwa penyusunan modul bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga modul bahan ajar ini dapat berguna bagi para siswa pada khususnya dan semua yang berkonstribusi dalam modul bahan ajar ini yang budiman pada umumnya.

Malang, 24 November 2015

Ima Khoirun Nikmah

2

Menganalisis administrasi keuangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... 2 DAFTAR ISI .................................................................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................... 4

 Latar Belakang ................................................................................................... 4  Deskripsi Singkat ................................................................................................ 6  KI dan KD........................................................................................................... 7  Relevansi Manfaat ............................................................................................. 8  Tujuan Pembelajaran .......................................................................................... 8  Petunjuk Penggunaan Modul .............................................................................. 8 BAB II KEGIATAN BELAJAR .................................................................................... 9  Kompetensi Dasar ................................................................................................. 9  Materi Pokok ......................................................................................................... 9  Uraian Materi ........................................................................................................ 9  Rangkuman Materi ............................................................................................... 19  Latihan .................................................................................................................. 19  Tugas Mandiri ....................................................................................................... 20 BAB III EVALUASI ....................................................................................................... 21  Maksud dan Tujuan Evaluasi ................................................................................ 21  Soal-soal Evaluasi ................................................................................................. 21 BAB IV PENUTUP .......................................................................................................................... 22  Tindak lanjut .................................................................................................................... 22  Daftar Pustaka.................................................................................................................. 22

3


BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Dengan berlandaskan pada dasar hokum maka penyusunan APBD sebagai rancana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik ( public accountability ) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum. Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan

4


daerah, begitu pula sebaliknya. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi.

5


DESKRIPSI SINGKAT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Dengan berlandaskan pada dasar hukum maka penyusunan APBD sebagai rancana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik ( public accountability ) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum. Mardiasmo ( 1999: 11 ) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.

6


KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KD

: 3.8 Menganalisis Administrasi Pendapatan dan belanja keuangan :4.8 Membuat administrasi pendapatan dan belanja keuangan

7


Relevansi atau Manfaat  Sebagai pedoman guru untuk memberikan materi pembelajaran  Sebagai pedoman agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa arahan atau bimbingan guru  meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa  memungkinkan siswa atau peserta didik untuk dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya  Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal

TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian keuangan 2. Siswa mampu menjelaskan fungsi – fungsi keuangan 3. Siswa mampu menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja keuangan 4. Siswa mampu menjelaskan fungsi – fungsi anggaran pendapatan dan belanja keuangan 5. Siswa mampu menyusun proses anggaran pendapatan dan belanja keuangan

PETUNJUK BELAJAR Bagi Peserta didik : a. Memahami materi yang ada pada modul b. Setelah memahami materi yang ada pada modul siswa mengerjakan tugas yang ada di modul. c. Kemudian mengerjakan tes formatif di akhir kegiatan pembelajaran

8


Penjelasan Bagi Guru : a. Sebelum menggunakan modul ini,

sebaiknya guru mempelajari seluruh materi yang ada. b. Lalu, guru menyuruh peserta didik

untuk mengerjakan soal yang ada di poin tugas dan soal-soal lainnya.

BAB II KEGIATAN BELAJAR

KEGIATAN BELAJAR

Kompetensi Dasar : 3.8 Menganalisis administrasi pendapatan dan belanja keuangan 4.8 Membuat administrasi pendapatan dan belanja keuangan

Materi Pokok :  Pengertian Daerah  Fungsi – fungsi keuangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan  Fungsi – fungsi anggaran pendapatan dan belanja keuangan  Menyusun proses anggaran pendapatan dan belanja keuangan

URAIAN MATERI

Z

Pengertian Administrasi

Administrasi bukanlah kata yang asing bagi semua orang. Akan tetapi ketika pengertian administrasi ditanyakan pada masyarakat awam, sebagian besar pasti akan menjawab “pembayaran” karena itulah pengertian administrasi yang selama ini dipahami oleh sebagaian besar masyarakat Indonesia. Secara terminologis, administrasi dalam arti luas merupakan segenap proses pengelolaan/ kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Simon, manusia yang administrasi seharusnya mengutamakan kepuasan.[1] Manusia administrasi harus mementingkan kepuasan dan bukan hanya mementingkan hasil maksimal. Sedangkan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun

9


buku yang bersangkutan. Berangkat dari berbagai pengertian di atas, dapat diartikan bahwa administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama.

Fungsi-fungsi Administrasi keuangan a.

Fungsi Investasi, meliputi bagaimana pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang

akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Dana tersebut bisa berasal dari modal sendiri atau dari luar. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek meliputi investasi dalam kas, persediaan, piutang, dan lain-lain. Sedangkan investasi jangka panjang berupa gedung, tanah, peralatan produksi, kendaraan dan lain-lain.

b.

Fungsi Mencari Dana, meliputi fungsi pencarian modal yang dibutuhkan untuk

membelanjai usaha-usaha yang dijalankan. Disamping itu, juga berfungsi untuk memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Hal ini berarti bahwa kita berusaha untuk memilih apakah dana itu akan diambil dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, atau modal sendiri.

c. Fungsi Pembelanjaan, meliputi kegiatan tentang penggunaan dana baik dana dari luar

maupun dana milik sendiri yang dipergunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan. Dalam hal ini pembelanjaan berhubungan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi.

d. Fungsi Pembagian Laba, yaitu menentukan policy dalam mengadakan pembagian

laba usaha. Fungsi pembagian laba ini sebenarnya dapat dimasukkan di dalam fungsi mencari dana. Maksudnya adalah bahwa diusahakan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha perusahaan tersebut.

10


Dasar Hukum Keuangan Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang berlandaskan pula pada : 1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan

pemerintah dan kewenagan propinsi sebagai daerah otonom 4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 5.

Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah 6.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

7.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Pengertian anggaran pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Dengan berlandaskan pada dasar hokum maka penyusunan APBD sebagai rancana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari

11


uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik ( public accountability ) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum. Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanana umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentigan dan akuntabilitas publik. Mardiasmo ( 1999: 11 ) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja

Fungsi anggaran dan belanja anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai : pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai.

12


Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang. Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek ( satu tahun ) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadi PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan. Anggaran belanja merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.

13


Aspek Pengelolaan keuangan Aspek pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lainya, yaitu : 1. Aspek Penerimaan, yaitu mengenai seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

2. Aspek Pengeluaran, yaitu mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

3. Aspek Anggaran, yaitu mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pendapatan daerah dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri dan sumber-sumber pendapatan dari luar daerah. Sumbersumber pendapatan dari daerah sendiri adalah sumber pendapatan yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat daerah yang bersangkutan, misalnya pajak dan retribusi. Sumbersumber pendapatan eksternal adalah sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah seperti pemerintah diatasnya ( propinsi ) dan pemerintah pusat dan pinjaman serta lain-lain yang sah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun2004, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 3 bagian, yakni :

1.

Pendapatan Asli Daerah , yang terdiri dari : (a) Hasil pajak daerah (b) Hasil retribusi daerah (c) Hasil Perusahaan milik daerah (d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

14


2.

Dana perimbangan yang terdiri dari : (a) Bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (b) Dana Alokasi Umum (c) Dana Alokasi Khusus (d) Pinjaman Daerah

3.

Lain-lain pendapatan. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan Pemerintah Daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah ( belanja daerah ) dirinci menurut organisasi, fungsi kelompok, dan jenis belanja, yakni : 1. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainya 2. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainya 3. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal 4. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan.

Proses penyusunan APB Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo yang diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai silklus anggaran dimulai dari : 1. proses penentuan pendapatan 2. proses penentuan belanja 3. proses penentuan pembiayaan Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun oleh instansi yang bersangkutan secara terpadu diajukan kepada tim anggaran eksekutif dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna dibahas dan disetujui DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan didalam peraturan daerah.

15


Kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya di bidang pengelolaan Keuangan daerah dapat dianalisis dari kinerja aparatur pemerintah daerah. Kinerja diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari prilaku pekerja yang merupakan fungsi dari kemampuan (ability) dukungan (support) dan usaha (effort), untuk mengukur seberapa besar kinerja aparatur pemerintah daerah yang dapat diukur dengan efektivitas, dan efisiensi.

beberapa contoh administrasi pendapatan dan belanja keuangan

16


17


PERBANDINGAN ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA TAHUN 1996/1970 – 1976/1977

18


RANGKUMAN Mardiasmo ( 1999: 11 ) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja

pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

19


TUGAS MANDIRI Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut dengan singkat dan benar !

1. Jelaskan pengertian keuangan ! .......................................................................................................................................... .............................................................................................................. 2. Sebutkan fungsi – fungsi keuangan ! ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ 3. Apa yang dimaksud dengan APBD ! .......................................................................................................................... ........................................................................................................................... 4. Sebutkan penyusunan proses anggaran pendapatan dan belanja keuangan ! .......................................................................................................................................... ..............................................................................................................

20


BAB III EVALUASI

Maksud dan Tujuan Evaluasi Evaluasi pembelajaran memilki berbagai tujuan diantaranya adalah untuk : 1. Menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa. Berfungsi sebagai : a) Laporan kepada orang tua / wali siswa. b) Penentuan kenaikan kelas c) Penentuan kelulusan siswa. 2. Penempatan siswa ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat dan berbagai karakteristik yang dimiliki. 3. Mengenal latar belakang siswa (psikologis, fisik dan lingkungan) yang berguna baik bagi penempatan maupun penentuan sebab-sebab kesulitan belajar para siswa, yakni berfungsi sebagai masukan bagi tugas Bimbingan dan Penyuluhan (BP). 4. Sebagai umpan balik bagi guru, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan program remidial bagi siswa. Uji Kompetensi 1. Jelaskan pengertian keuangan ! .......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 2. Sebutkan fungsi keuangan ! .......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 3. Jelaskan yang dimaksud APBD ! .......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 4. Sebutkan 3 fungsi pendapatan dan belanja keuangan ! .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 5. Sebutkan 3 proses penyusunan pendapatan dan belanja keuangan ! ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

21


BAB IV PENUTUP

A.

administrasi pendapatan dan

Tindak Lanjut Setelah siswa mempelajari modul ini diharapkan siswa dapat

belanja keuangan. B.

Harapan

mengerti tentang pengertian dan

Setelah mempelajari modul ini

cara menganalisis administrasi

diharapkan siswa mampu

pendapatan dan belanja keuangan

meningkatkan hasil belajar serta

melalui system komputerisasi

mencapai tujuan pembelajaran

serta untuk acuan pembelajaran

yang telah ditentukan.

selanjutnya mengenai pembuatan

C.

Daftar Pustaka http://definisi.org/search/administrasi dan pendapatan keuangan https://ml.scribd.com/doc/37657542/sistem administrasi keuangan http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/3408/2951 analisis pendapatan dan belanja keuangan

22


MENGANALISIS ADMINISTRASI PENDAPATAN DAN BELANJA KEUANGAN

Recommend Documents