PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERIKANAN PASCA IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Drs. Mulyoto, MM
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Disampaikan pada Pembinaan Penyuluh Perikanan PNS melalui video conference Jakarta, 6 Juli 2017
BRSDM KP
1
1.
2.
3.
4. 5. 6. 7.
Surat Biro Kepegawaian/Biro SDM Aparatur Setjen KKP ke BKN a. Usulan Awal Ke BKN tanggal 8 Juni 2016 b. Usulan tambahan Ke BKN tanggal 21 September 2016 c. Usulan tambahan Ke BKN tanggal 19 Oktober 2016 d. Usulan tambahan Ke BKN tanggal 6 Desember 2016 e. Usulan tambahan ke BKN tanggal 4 Mei 2017 Penyelesaian BAST. a. Target 416 BAST (27 BAST Provinsi, 389 BAST Kabupaten/Kota) b. Selesai 324 BAST (16 BAST Provinsi, 308 BAST Kabupaten/Kota) Validasi Data Penyuluh Perikanan a. Total usulan Biro SDM Aparatur ke BKN : 3.400 orang b. Hasil validasi akhir : 3.161 orang, disebabkan beberapa hal sebagai berikut : Telah diangkat ke jabatan struktural Non Penyuluh Perikanan (Penyuluh Pertanian, Pengawas, dll) Meninggal dunia Pensiun Duplikasi data Input data dan cetak SK di BKN Proses penandatanganan SK Mutasi Seluruh SK Mutasi selesai tanggal 9 Juni 2017 Pemilahan SK Mutasi berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan divalidasi berdasarkan data BAST Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.
2.
3.
4. 5.
Rapat Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tanggal 6 Maret 2017 Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mendukung usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Sekretariat/Satuan Koordinasi Penyuluhan Perikanan Rapat dengan Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2017 dan 10 April 2017. Kesimpulan rapat dengan Kemendagri : Penyuluh berada pada Dinas Kabupaten/Kota sebagai Satuan Koordinasi Penyuluhan (Satkorluh) dan Kepala Dinas sebagai Ketua Satuan Koordinasi Penyuluhan (Satkorluh) Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : B- 269/MEN-KP/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Kelembagaan Penyuluhan Perikanan di Daerah Surat Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota (proses di Kemendagri) SK MKP menunjuk Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai Ketua Satuan Koordinasi Penyuluhan (proses)
TAHAPAN PENGALIHAN DAN PENGGAJIAN PENYULUH PERIKANAN KEGIATAN YANG HARUS DISIAPKAN MENJADI TAHAPAN PEGAWAI KKP NO
TAHAPAN KEGIATAN
TARGET WAKTU
KEGIATAN LANJUTAN
TARGET WAKTU
1.
Penyelesaian SK Mutasi
Akhir Mei 2017
1. SK Penempatan penyuluh pada Dinas KP 2. Penerbitan SPMT
Minggu I Juni 2017
2.
Surat MKP kepada Mendagri
Akhir Mei 2017
Surat Gubernur/Bupati/Walikota kepada Dinas Perikanan KP Kab/kota
Mei 2017
3.
Surat Mendagri kepada Gubernur/Bupati/ Walikota
4.
Persiapan pembayaran gaji penyuluh perikanan
Juni 2017
1. Permintaan rekening penyuluh Mei-Juni 2017 perikanan untuk gaji dan BOP 2. KP4 3. Input aplikasi gaji (proses) Juni 2017 4. SKPP Gaji penyuluh dari Juli 2017 daerah
5.
Pembayaran gaji penyuluh perikanan melalui rekening
Juli 2017
Tranfer gaji melalui rekening penyuluh perikanan masingmasing.
Keputusan MKP menunjuk Kadis KP sebagai Kepala Satuan Koordinasi Penyuluhan (Satkorluh)
Minggu I Juni 2017
Juli 2017
1. BAST
5. INPUT APLIKASI GPP
2. SK MUTASI
3. SPMT
6. INPUT APLIKASI SAS 2017
4. SKPP
7. KPPN
8. GAJI PP PNS VIA REKENING 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sudah diterima Puslatluh KP sampai tanggal 6 Juli 2017 sebanyak 337 BAST, terdiri atas 319 BAST dari kab/kota dan BAST 18 provinsi dengan total 2.696 orang Penyuluh Perikanan; Selanjutnya Biro SDM Aparatur Setjen menerbitkan SK Mutasi; Berdasarkan SK Mutasi tersebut, Puslatuh KP menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi penyuluh perikanan; Pemerintah Daerah berdasarkan SK Mutasi dan SPMT tersebut, menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) dan dikirimkan ke Puslatluh KP; Sementara menunggu SKPP dari daerah, Puslatluh KP melakukan Input data penyuluh perikanan ke Aplikasi GPP; Selanjutnya, setelah selesai input data ke aplikasi GPP, dilakukan input data ke Aplikasi SAS 2017; Hasil input data di aplikasi SAS 2017 disertai dengan SKPP dan daftar 3161 Penyuluh Perikanan diserahkan ke KPPN untuk diproses penggajiannya; KPPN akan mentransfer gaji penyuluh perikanan melalui rekening masing-masing sesuai dari daftar yang diserahkan oleh Puslatluh KP.
PROSES PENGAJUAN GAJI PENYULUH PERIKANAN
OUTPUT
PROSES I. Yang dilakukan oleh KKP: 1. Entry data dasar penyuluh berdasarkan BAST: a. Data Dasar Penyuluh - Nama - NIP - Tempat Tanggal Lahir - Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan - Jumlah Tanggungan - Pendidikan terakhir - Nomor Rekening - NPWP - Alamat b. Data Keluarga - Nama Istri/Suami/Anak - Tempat tanggak LahirIstri/Suami/Anak - Kode Keluarga - Kode kerja c. Data Perubahan: - SK CPNS - SK PNS - SK Pangkat Terakhir - SK Jabatan Terakhir - Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 2. Menginput data tersebut ke dalam aplikasi GPP
1.
Apabila Sudah terbit SP2D, Maka KPPN akan mentransfer Gaji pegawai ke Bank Mitra KKP (BANK BNI)
2.
Selanjutnya pihak Bank BNI akan mentransfer gaji tersebut ke rekening penyuluh.
1. Aplikasi GPP akan di verifikasi oleh KPPN meliputi: -
-
Kesesuaian nama pegawai dengan nama yang tertera di rekening yang bersangkutan. Apabila terdapat ketidak sesuaian maka akan dikembalikan ke pihak Puslatluh untuk dilakukan perbaikan. Dilakukan kroscek nomor rekening gaji pegawai dengan nomor rekening Penerima Bantuan Sosial. Apabila nomor rekening yang bersangkutan sudah tercatat di KPPN sebagai nomor rekening penerima bantuan maka akan dikembalikan ke Puslatluh untuk diinfokan ke penyuluh agar dilakukan penggantian nomor rekening.
2. Apabila Aplikasi GPP sudah selesai di verifikasi, selanjutnya KPPN akan mengembalikan aplikasi tersebut ke Sekretariat BRSDM untuk dibuatkan SPM Gaji. 3. Sekretariat BRSDM akan mengirimkan kembali Aplikasi GPP disertai dengan SPM ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.
II. Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah: Menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Penggajian (SKPP)
Catatan: 1. Data penyuluh yang sudah terentry sebanyak 2.367 orang. Data tersebut terbagi menjadi 2 tahap yakni: a. Tahap pertama 1204 orang b. Tahap kedua 1163 orang 2. Data pengajuan gaji sebanyak 2.367 orang dengan rincian: a. yang sudah menjadi SPM sebanyak 1204 orang, diperkirakan cair minggu pertama bulan Juli 2017 b. Tahap selanjutnya, diperkirakan cair paling lambat tanggal 12 Juli 2017
KERAGAAN PENYULUH PERIKANAN PNS DAN KELOMPOK PERIKANAN
3.161 Penyuluh Perikanan PNS dan 37.000 kelompok
• •
Tahun 2016, penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan (PP) PNS, PP Bantu, dan PP Swadaya Tahun 2017, penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh PP PNS dan PP Bantu 8
9
ISU UTAMA DAN SASARAN PENDAMPINGAN OLEH PENYULUH PERIKANAN
29,40 juta ton
Keterangan: Produksi perikanan (29,40 juta ton) 1. Perikanan Budidaya: 22,80 juta ton 2. Perikanan Tangkap : 6,60 juta ton
1.
2.
3.
4.
Kemenkop dan UKM pada tahun 2017 memiliki Program Fasilitasi Pendirian Koperasi sebanyak 1.000 dengan anggaran biaya akte Rp. 2.500.000 per Koperasi. Kemenkop dan UKM berharap program tersebut dapat dimanfaatkan oleh KKP untuk mendirikan Koperasi bagi kelompok binaannya. Potensi untuk itu sangat besar dengan telah terbentuk 6.400 kelompok perikanan kelas Madya dan Utama dan pada tahun 2016 telah dilakukan pemberkasan sebanyak 312 calon koperasi perikanan. Schedul: a. Penyusunan rencana aksi dan eksekusi pembentukan koperasi perikanan dengan melibatkan Dinas Koperasi Kab/kota, Dinas yang membidangi Perikanan Kab/kota dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Juli 2017. Puslatluh KP telah membahas pemetaan calon koperasi lingkup KKP (5Juli 2017). b. Melengkapi persyaratan pemberkasan koperasi pada bulan Agustus 2017. c. Target pembentukan Koperasi selesai pada bulan September 2017. 11
1. Penyuluh Perikanan mendapat kendala untuk kenaikan pangkat/kenaikan jabatan karena butir-butir kegiatan terlalu banyak dengan angka kredit yang kecil 2. Orientasi pelaksanaan tugas lebih kepada proses daripada output/hasil kerja 3. Perlu penelaahan dan pengkajian kembali terhadap PermenPAN yang hampir 9 tahun belum pernah direview 4. Penyesuaian dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 5. Penyesuaian dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Tujuan Melakukan penyesuaian substansi Penyuluh Perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Menyederhanakan butir-butir kegiatan pelaksanaan penyuluhan;
Pelaksanaan butir-butir kegiatan penyuluhan dalam rangka mencapai Sasaran Kinerja Pegawai;
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan
KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERIKANAN BRSDMKP
PUSLATLUH
1. Balai Besar Riset dan Penyuluhan, Gondol, Buleleng Bali 2. Balai Riset dan Penyuluhan, Palembang Sumsel 3. Balai Riset dan Penyuluhan, Maros Sulsel 4. Balai Riset dan Penyuluhan, Bogor, Jawa Barat
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN (5 Balai)
BALAI RISET DAN PENYULUHAN (4 Balai)
SATUAN KOORDINASI PENYULUHAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
Keterangan: 1 : Kelembagaan Penyuluhan Perikanan di Pusat 2 : Satminkal Penyuluh Perikanan 3 : Penugasan Penyuluh Perikanan di Satuan Koordinasi Penyuluhan Kabupaten/Kota
1. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan, Sumut 2. Balai Pelatihan dan Penyuluhan, Tegal, Jawa Tengah 3. Balai Pelatihan dan Penyuluhan, Banyuwangi, Jawa Timur 4. Balai Pelatihan dan Penyuluhan, Bitung, Sulawesi Utara 5. Balai Pelatihan dan Penyuluhan, Ambon, Maluku
Address di Komputer/Laptop/HP:
Bit.ly/LAPORANKUNJUNGANLAPA NGAN
TAHAPAN KEGIATAN YANG HARUS DISIAPKAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KP No. 1.
Uraian Tenaga Penyuluh Perikanan
Kendala
Solusi
Kekurangan tenaga Penyuluh Perikanan pada kawasan potensi perikanan Kondisi faktual Penyuluh Perikanan Jumlah Penyuluh saat ini Jumlah Kab/Kota Jumlah Kecamatan
: 3.161 orang : 389 kab/kota : 4.410 kecamatan
Kondisi Riil Jumlah Kab/kota Jumlah kecamatan
: 514 kab/kota : 7.094 kecamatan
•
Pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pada kecamatan potensi perikanan
•
Penataaan tenaga penyuluh sesuai dengan beban kerja
Kebutuhan Penyuluh Kab/kota yang belum ada Penyuluh : 78 kab/kota Jumlah kecamatan yang belum ada Penyuluh kecamatan : 2.684 Kec. 2.
Kompetensi Penyuluh
Biaya Transport tinggi
3.
Pembinaan Penyuluh di Daerah
Penyuluh adalah pegawai pusat, bertugas di daerah
Menunjuk Kepala Dinas sebagai Kepala Satuan Koordinasi Penyuluhan (Satkorluh) sekaligus menunjuk Kepala Dinas sebagai koordinator penyuluhan.
SURAT KAPUSLATLUH KP KEPADA DINAS PERIKANAN KAB/KOTA
19
SURAT KAPUSLATLUH KP KEPADA DINAS PERIKANAN KAB/KOTA
20
SURAT KAPUSLATLUH KP KEPADA DINAS PERIKANAN KAB/KOTA
21
SURAT KAPUSLATLUH KP KEPADA DINAS PERIKANAN KAB/KOTA
22
TERIMA KASIH
CONTOH MATERI PENYULUHAN BERKENAAN DENGAN PERMEN KP 02 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JUMLAH PENYULUH PERIKANAN TAHUN 2017 DATA PER 06 JULI 2017 PNS DAERAH YANG PENYULUH PERIKANAN BANTU/PPB (Org) AKAN BERALIH KE PENGOLAH MANAJEMEN PROGRAM JUMLAH PUSAT DATA USAHA 1 PROVINSI ACEH 113 94 28 4 126 2 PROVINSI SUMATERA UTARA 45 52 48 7 107 3 PROVINSI SUMATERA BARAT 101 63 26 7 96 4 PROVINSI RIAU 67 42 17 1 60 5 PROVINSI JAMBI 60 23 13 3 39 6 PROVINSI SUMATERA SELATAN 137 22 51 3 76 7 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 16 11 17 2 30 8 PROVINSI BANGKA BELITUNG 36 14 13 0 27 9 PROVINSI BENGKULU 89 39 13 0 52 10 PROVINSI LAMPUNG 53 42 17 1 60 11 PROVINSI BANTEN 23 29 11 1 41 12 PROVINSI DKI JAKARTA 0 13 3 0 16 13 PROVINSI JAWA BARAT 163 52 128 8 188 14 PROVINSI JAWA TENGAH 270 129 72 10 211 15 PROVINSI DI YOGYAKARTA 45 21 8 2 31 16 PROVINSI JAWA TIMUR 225 163 81 21 265 17 PROVINSI BALI 84 46 10 0 56 18 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 107 58 26 6 90 19 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 89 82 18 2 102 20 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 107 38 18 0 56 21 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 95 11 12 0 23 22 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 142 22 28 2 52 23 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 37 9 20 0 29 24 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 50 22 2 0 24 25 PROVINSI SULAWESI UTARA 92 35 28 1 64 26 PROVINSI SULAWESI TENGAH 80 39 17 1 57 27 PROVINSI SULAWESI SELATAN 263 103 38 1 142 28 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 126 69 17 2 88 29 PROVINSI SULAWESI BARAT 30 25 6 1 32 30 PROVINSI GORONTALO 45 28 8 2 38 31 PROVINSI MALUKU 89 44 17 0 61 32 PROVINSI MALUKU UTARA 73 13 17 0 30 33 PROVINSI PAPUA 124 43 10 0 53 34 PROVINSI PAPUA BARAT 85 15 6 1 22 TOTAL 3,161 1,511 844 89 2,444 CATATAN PENYULUH PERIKANAN DI PUSAT DAN UPT LINGKUP KKP SEBANYAK 122 ORANG TOTAL PENYULUH NO
PROVINSI/KAB/KOTA
TOTAL 239 152 197 127 99 213 46 63 141 113 64 16 351 481 76 490 140 197 191 163 118 194 66 74 156 137 405 214 62 83 150 103 177 107 5,605 122 5,727
MoU KKP dengan Kemen kop dan UKM
PKS Kepala BRSDM KP dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Deputi Bidang Restrukrisasi Usaha
26
