PENGELOLAAN SUMBER DAYA HULU MIGAS DENGAN AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Jakarta, 15 November 2016
POKOK BAHASAN KONDISI UMUM HULU MIGAS MEMBANGUN INTEGRITAS HULU MIGAS RIGHT TO AUDIT & CIVD
TRANSPARANSI HULU MIGAS PERAN AKTIF DALAM EITI PENUTUP
Ringkasan Kondisi Industri Hulu Migas Saat Ini Infrastruktu r jaringan Gas Bumi yang belum merata
Fasilitas Operasi Produksi Yang Sudah Menua
Cadangan Migas yang semakin menipis Migas masih mendominas i penggunaan energi Primer
Reserves Replacem ent Ratio ~50%
Sukses rasio eksplorasi yang mengecil Sumber : SKK Migas, DJMG
Penurunan Produksi Migas
Proses penemuan Migas yang semakin lama
Bigger Picture of Upstream Oil and Gas Governance in Indonesia • • • • •
DPR Executive Law Authorities Association, Business entity Other countries
• • •
Regulatory Institution ESDM
BPK BPKP DJP
Supervisory institution SKK Migas
Cost recovery US$11,910 million
Vendor (5142)
Indonesian Share US$8,840 million
Contractor (85)
Trader (20 traders)
Oil and Gas Reserve (248 WK) 4
Milestone Membangun Integritas di SKK Migas 0TT Selasa, 13/08/2013 • Penyusunan Pedoman Etika • Pembentukan Tim SPIP
2009 Penyusunan Core Value
2010
Pelaporan LHKPN
2011 Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi
2012
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
Asesmen Risiko Korupsi di Proses Bisnis
2013 • Pembentukan PI Kepatuhan • Launching WBS KAWAL SKK MIGAS • Asesmen Risiko Korupsi di Area Manajemen SKK Migas
2014
2015 • Penerapan ERM • Launching Pakta Integritas dan 4 No
2016
From Core Value to Compliance Compliance Behaviour Reactive
Special Audits
Investigation
Proactive
Whistle Blowing System
Compliance Review
Sosialisasi Kepatuhan
Sistem Operasi Terpadu
Monitoring
Preventive
Pakta Integritas
Pedoman Etika
Budget Review
LHKPN
PPG
Core Values SKK Migas
Core Value Nilai-nilai yang mendasari perilaku SKK Migas dan PekerjaPekerja yang di dalamnya
Menyatukan pribadi-pribadi yang berbeda dalam organisasi
P
R
U
Professional
Responsive
Berpikir dan bertindak sesuai dengan standar yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan.
Memberikan reaksi/respon secara cepat dengan cara yang tepat dan positif dalam pelaksanaan pekerjaan.
Unity in Diversity Kemampuan untuk menerima, mengakui, menghargai, dan mensinergikan keragaman untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama.
D
Mendasari interaksi pekerja dengan pekerja lain, Pekerja dengan pihak lain, SKK Migas dengan Pekerja, dan SKK Migas dengan institusi lain
E
Decisive
Ethics
Memiliki kemampuan dan kapasitas untuk membuat suatu keputusan dengan mempertimbang kan risiko, implikasi dari keputusan yang diambil, dan kesesuaian dengan kewenangan yang dimiliki.
Bertindak sesuai dengan normanorma, peraturan dan/atau etika bisnis yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
N Nation Focused Berusaha memaksimalkan potensi dan kemampuan nasional dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas seharihari.
T Trustworthy Berperilaku dapat dipercaya dan diandalkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Komitmen Manajemen dan Pekerja SKK Migas
PAKTA INTEGRITAS
No Bribery No Gift No Kickback
No Luxurious Hospitality
WBS KAWAL SKK MIGAS Email :
[email protected] •
Whistleblowing System SKK Migas
Kategori Pengaduan
•
1. 2. 3. 4.
Sarana pengaduan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Manajemen dan Pegawai SKK Migas. Tujuannya : sebagai upaya untuk meningkatkan good governance dan reputasi organisasi.
Dugaan Pelanggaran Pedoman Etika Dugaan kecurangan Dugaan pelecehan Dugaan penyebaran atau pembocoran rahasia perusahaan 5. Dugaan Pelanggaran Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PPG) 6. Dugaan Korupsi 7. Dugaan benturan kepentingan
WBS SKK Migas in Numbers
Terlapor
Kategori In Scope
33%
27%
67%
Out of Scope
73%
SKK Migas KKKS
Area Pengadaan Non Pengadaan
63%
37%
Dari Sept’13 s.d Oktober’16 telah masuk 125 pengaduan melalui saluran WBS KAWAL SKK Migas
Right To Audit Keadaan Sebelumnya Kondisi kompetisi market yang tidak mencerminkan persaingan sebenarnya. Supply dalam market tidak mencerminkan kondisi ideal harga pasar. Persepsi publik terhadap pengelolaan rantai suplai hulu migas cederung negatif
PARADIGMA BARU
Pengelolaan Rantai Suplai
Right to Audit Kontrak harus mencantumkan kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Anti Bribery and Corruption (ABC).
Keadaan Yang Diharapkan Tercipta market dengan level kompetisi yang sehat. Tercipta harga yang kompetitif dan lebih efisien
Terbangun persesi publik yang lebih positif terhadap seluruh pihak dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas.
85% dari Expenditure Migas untuk Pengadaan
KETENTUAN AUDIT TIPIKOR pada PTK-007 Revisi 03 BAB VIII Dokumen Pemilihan PBJ 2.4 Dokumen pendukung kualifikasi ....: 2.4.1 Surat Pernyataan di ttd Pimpinan Tertinggi ...: 2.4.1.7. Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practises Act (FCPA), dan/atau Anty-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Kontraktor KKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan digital.
Bab XII Kontrak 2. Isi Kontrak 2.27 Ketentuan mengenai hak KKKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh Kontraktor KKS dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practises Act (FCPA), dan/atau AntyBribery and Corruption (ABC) kepada Pelaksana Kontrak
BAB XIII Penilaian Kinerja & Pengawasan KKKS 2. Pengawasan 2.1 Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan B/J termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practises Act (FCPA), dan/atau Anty-Bribery and Corruption (ABC) kepada KKKS. Pengawasan ini dapat dilakukan secara pre, current dan post audit: 2.1.1 Pengawasan internal: KKKS dan/atau SKK Migas atau auditor yang ditunjuk SKK Migas, dan 2.1.2 Pengawasan eksternal: auditor pemerintah dan eksternal lainnya 2.6.8. Pelaksana Kontrak tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap UU Tipikor, FCPA, dan/atau ABC oleh auditor eksternal, maka dikenakan sanksi finansial tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS untuk seluruh nilai Kontrak dari pengadaan dimaksud.
BAB XIV Pengelolaan PBJ 5.3 Kategori Hitam 5.3.2 Siapapun yang untuk dan atas nama PBJ terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuapan kepada pekerja Kontraktor KKS atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja Kontraktor KKS berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di KKKS atau berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 5.3.8. Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, FCPA, dan/atau ABC oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas berdasarkan data hardcopy dan data digital.
Implementasi “right to audit “clause
2015
• Dilaksanakan kepada 3 PBJ/Vendor • Terdapat pengenaan sanksi karena menolak diaudit
2016
• Sudah terlaksana pada 4 PBJ • Sedang berlangsung audit pada 3 PBJ
Tidak ada pelangggaran
Pelanggaran Tipikor
Tidak Bersedia
Sanksi Vendor Audit
SKK Migas: Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi KKKS
Sanksi Finansial
NCR seluruh kontrak jika tidak bersedia diaudit dan/atau terbukti terjadi korupsi NCR nilai kontrak yg menjadi objek audit apabila Pelaksana Kontrak tdk bersedia diaudit
Sanksi Admin
Surat peringatan dari SKK Migas kepada Pimpinan Tertinggi Pengurangan nilai kewenangan persetujuan
Pelaksana Kontrak/PBJ
Personil
Penundaan pembayaran Invoice
-
-
Sanksi Hitam Kedua
-
Surat Peringatan dari Manajamen KKKS Panitia Pengadaan: Sertifikasi dibekukan
Identifikasi Temuan Hasil Pelaksanaan “Right to Audit” TEMUAN KKKS
PENYEDIA BARANG/JASA
Secara umum temuan yang dapat diidentifikasi di KKKS antara lain : Indikasi proses pengadaan mengarah ke Vendor tertentu Adanya indikasi praktik yang melibatkan fungsi user dalam mengarahkan pemenangan vendor tertentu dengan memberikan penilaian pada saat pra kualifikasi. Adanya indikasi praktik “arisan” antara sesama vendor dan fungsi user KKKS dalam pengaturan pemenang pekerjaan. Penunjukkan pemenang/vendor yang tidak memenuhi kriteria pengadaan. Ketidakcermatan panitia tender dalam proses pengadaan.
Secara Umum Temuan yang di-identifikasi di Penyedia Barang/Jasa antara lain : • Indikasi adanya pemberian facilitating payment dan gift ke Penyelenggara Negara (Kementerian,Perorangan/PNS), pegawai negara asing, baik langsung maupun melalui “agen”. Yang terbanyak adalah yang melalui agen. Hal yang paling banyak terjadi lewat agent adalah pada saat pengurusan ijin • Pemberian melalui perantara/mediator/agen pada poin a di atas, tidak didukung dengan bukti-bukti yang mamadai, tidak jelas dan tidak lengkap. • Vendor belum memiliki panduan/Code of conduct sesuai dengan FCPA/ABC atau UU Tipikor • Vendor belum memiliki panduan mengenai pemberian donasi, sumbangan, hadiah dan jamuan • Indikasi adanya tindakan-tindakan yang mengarah pada anti-forensic
Progres Sistem CIVD Data Sebaran Jumlah SPDA CIVD KKKS
Registrasi Update Profil Proses KKKS SPDA Terdaftar
BOB PT BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU CNOOC SES Ltd CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD. EMP MALACCA STRAIT S.A. JOB PERTAMINA - TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD. JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBIMERANG KANGEAN ENERGY INDONESIA LTD. PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD. PREMIER OIL NATUNA SEA B.V. PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA PT MEDCO E&P INDONESIA PT PERTAMINA EP STAR ENERGY (KAKAP) LTD. Grand Total
7 81 37 11 11 4 10 13 20 17 123 53 86 4 477
35 242 91 46 13 36 88 74 169 64 254 343 685 33 2173
10 64 19 7 12 5 5 35 36 9 101 35 92 7 437
9 215 32 12 2 33 93 64 144 168 325 174 549 24 1844
61 602 179 76 38 78 196 186 369 258 803 605 1412 68 4931
*1 November 2016
Pengembangan Sistem IT 1. DASHBOARD LIFTING • Pembuatan Dashboard Lifting Untuk Stakeholder (Ditjen Migas, KPK, Pemda & ADPM) telah selesai dikembangkan. Dapat diakses secara terbatas (dengan user name dan password) melalui website SKK Migas
2. DATA SHIPCORD • Hasil Shipcord, terkait pergerakan lifting Minyak Bumi, telah dapat di lihat dengan menggunakan direct link http://223.27.158.68/shipcoord/cepanels/shpcrd.php
3. SOT PRODUKSI • Pengembangan sistem monitoring produksi pada titik flow meter di Gathering Station, di masing-masing fasilitas produksi KKKS
4. SOT PENERIMAAN MIGAS • Pengembangan aplikasi untuk mengintegrasikan proses komersialisasi & penerimaan Migas, mulai dari monitoring kontrak komersial hingga laporan penjualan Migas, sehingga setiap transaksi lifting Migas bisa dilihat sumber atau acuan dalam pelaksanaan liftingnya.
Perkembangan EITI Indonesia Presiden SBY menandatangani Perpres 26/2010
Menkeu Sri Mulyani menyatakan dukungannya kpd EITI
Indonesia menerbitkan laporan EITI pertama, mencakup penerimaan thn 2009
Indonesia mendapat status kandidat EITI
Indonesia menerbitkan Indonesia mendapat status compliance EITI country
Indonesia menerbitkan Laporan EITI kedua, yg mencakup data tahun 2010-2011
Indonesia menerbitkan Laporan EITI ketiga, mencakup thn 20122013
Status compliance Indonesia ditangguhkan,menungg u laporan EITI thn 2012
Indonesia mendapatkan kembali status compliance
PENUTUP Pengelolaan Sumber Daya Hulu Migas menuntut akuntabilitas dan transparansi yang tinggi mengingat sektor ini memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional baik SKKMigas sebagai pemegang manajemen operasi hulu migas secara terus menerus membangun integritas dengan secara konsisten dan konsekuen mengimplementasikan Pedoman Etika, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, pembangnan WBS, Pakta Integritas utamanya 4 NO: No Bribery, No Kickback, No Gift, No Excessive Hospitality Pembangunan Sistem Operasi Terpadu dan berbagai aplikasi berbasis IT dalam operasi migas seperti CIVD (Centralised Integrated Vendor Data Base, akan mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kegiatan hulu migas Diberlakukannya ”Right to Audit Clause” dalam kontrak dengan para vendor/supplier diharapkan akan menekan biaya tinggi dalam operasi perminyakan karena akan menekan mark-up dan praktik bisnis koruptif Hulu Migas telah menunjukkan dukungan aktif terhadap EITI (Extractive Industry Transparency Initiatives) sehingga daya tarik investasi di sektor ini dapat diperbaiki
TERIMA KASIH
Pengembangan Sistem IT (1/4)
SOT – Dashboard Lifting Migas
Pembuatan Dashboard Lifting Untuk Stakeholder (Ditjen Migas, KPK, Pemda & ADPM) telah selesai dikembangkan. Dapat diakses secara terbatas (dengan user name dan password) melalui
website SKK Migas
Pengembangan Sistem IT (2/4)
SOT – GIS Pengelolaan Sumberdaya Migas Telah disiapkan Arc GIS Server, upgrade software versi terbaru: Arc GIS ver.10.4. Penambahan kapasitas + 100 TB (dari yang telah terpasang saat ini + 300 TB). Koordinasi dengan instansi lain: 1)
Telah dilakukan koordinasi dengan instansi dan perusahaan: o o o o o o o o o
2)
Pusat Data dan Informasi, KESDM : 06 Juni 2016, sharing data ke Pusdatin melalui Web Map Service dimulai sejak 29 September 2016 Badan Informasi Geospasial(BIG) : 07 Juni 2016 ESRI (Arc GIS) Indonesia : 09 Juni 2016 Dishidros, TNI AL : 15 Juni 2016, draft MOU telah dikirimkan 17 Oktober 2016 PT. Patra Nusa Data : 16 Juni 2016 Badan Geologi, KESDM : 21 Juni 2016 Kem. Perhubungan : 27 Juni 2016 & 22 Sept 2016, draft MOU akan dikirimkan W-4 Oktober 2016 IHS Indonesia : 30 Juni 2016 Geologi Kelautan : W-3 Juli 2016
Hasil diskusi: Dukungan penuh mengembangkan aplikasi/Portal GIS.
kepada
SKK
Migas
terkait
Pengembangan Sistem IT (3/4)
SOT – Komersialisasi dan Penerimaan Migas Aplikasi SOT Komersialisasi & Penerimaan Migas (KPM) merupakan aplikasi yang mendukung integrasi dalam pelaporan data lifting Migas hingga pelaporan penerimaan Migas yang saling terkait antar pihak yang berwenang. Aplikasi SOT KPM ini diharapkan bisa membantu mengintegrasikan proses komersialisasi & penerimaan Migas, mulai dari monitoring kontrak komersial hingga laporan penjualan Migas, sehingga setiap transaksi lifting Migas bisa dilihat sumber atau acuan dalam pelaksanaan liftingnya.
Status: Tahap Pengembangan 70% Target Penyelesaian: 27 November 2016 (Addendum Waktu karena perubahan proses bisnis)
Pengembangan Sistem IT (4/4)
Data Shipcord Untuk Stakeholder
