14.1. Pengelolaan Sumber Daya Atarn dan Ungkungan

Ha

I llll-47

14.1. Pengelolaan Sumber Daya Atarn dan Ungkungan Berbasis Maryarakat.

a.

Membuat penelitian dengan pendekatan partisipatif sebagai persiapan awal dalam pembuatan RTRWK sesuai kebutuhan bersama yang memperlihatkan keteraturan dan keseimbangan bagi peruntukan dan penggunaan lahan.

b.

'

Pengembangan pola pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat.

c. Melakukan penyuluhan intensif diikuti dengan pembentukan kader sadar lingkungan (forum komunikasi) disetiap kecamatan dan atau Desa sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan (program warga madani dibidang lingkungan)

d.

Pemberdayaan masyarakat datam pengelolan sumber

daya manusia dan lingkungan melalui pendekatan keagamaan, adat, suku dan budaya setempat yang

menrpunyai kearifan

tersendiri

dalam

mempertahankan daya dukung lingkungan.

e. Pengakuan dan pemberdayaan lembaga

dan

masyarakat adat pengelolaan sumber daya alam secara kelanjutan.

f.

lnventarisasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup melalui budaya kearifan lokal dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

RPJMD KABUPATEN PARIGT MOUTONG

I

2OOS-2O13

Ha

14.2. Konsenrasi,

Rehabilitasi

dan

I llll-48

Pencemaran

Lingkungan.

a. Melakukan penelitian, inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan termaksud kerusakan dan pencemaran-

b.

Pendataan kawasan rawan kerusakan. rawan banjir, kumuh dan batas kawasan hutan.

c-

Rehabilitasi

dan reboisasi lahan kritis. pesisir serta

daerah aliran sungai.

d.

Pengendalian abrasi pantai, pengurasan

air

tanah.

pencemaran air tanah dan udara.

e.

Penerbitan Peraturan Daerah tentang pengelolaan

Sumber Daya Alam berwawasan

lingkungan

(penerapan AMDAL dan sejenisnya).

f- Melakukan pengawasan yang ketat disertai penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup dalam hal pemanfaatan hutan. mangrove, terumbu karang dan biota laut lainnya.

g. Merancang program aksi perlindungan

terhadap

kawasan pesisir. terutama pengaman terhadap ekosistem mangrove dan terumbu karang untuk mencegah abrasi dan habitat biota laut.

h.

Penguatan lnstitusi dan aparat (Capasity building)

bentuk penyelanggaraan atau mengikutsertakan staf yang berkompeten pada

dalam

kegiatan pelatihan dibidang lingkungan

RPJMD KABUPATEN

PARTGT

MOUTONC I 2OO8-2O13

seperti

Hal llll-49 AMDAL A. AMDAL B dan AMDAL C atau kegiatan seieni5nya. i.

Kampanye sadar lingkungan yang dilakukan secara

berjenjang (level, struktur dan profesi)

dan

kesinambungan (dimensi waktu)- '

j. Merancang program penghargaan dibidang lingkungan (contoh : program bangun praja) sebagai satu kesatuan integral dari pendekatan penegakan hukum yang konsisten "reward and punishment". k.

Penentuan dan penataan kawasan pantai dan pegunungan yang potensial untuk mendukung pariwisata berbasis masyarakat. budaya dan lingkungan (ekotourisme).

t.

Membentuk satu kawasan percontohan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang kelak berguna sebagai salah satu 'Landmark' Kabupaten Parigi Moutong.

RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

I

2OO8-2O13

Hal llv-1

BAB IV STRATEGI PEMBA}.IGUNAT.I DAERAH Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan ,"Ougu, bentuk akhir dalam

menjalankan Misi guna mendukung terwujudnya Visi yang dicita-citakan yaitu

"Terrrrujudnya l(abupaten Parigi Moutong Terdepan Dengan Kuatitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Di Provinsi Sularrresi Tengah Tahun 2O2O" adalah sebagai berikut

:

4.T. MM SAIU :

MEIruUDKAI.I

PilNNruUN

YANG BRSTH DAN BERU'|BAU,A Pemerintah sebagai pelayan masyarakat' maka aparat birokrasi

wajib menunjukkan perilaku yang mengayomi masyarakat, memberi layanan secara optimal terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta dapat berdialog dengan masyarakat secara

arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan-kePutusan publik sehingga pelayanannya diterima masyarakat dengan baik- Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mendorong aPa sesungguhnya keinginan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih

dan

berwibawa maka masalah disiplin aparatur menjadi sasaran utama. yang sefanjutnya penempatan pejabat sesuai dengan kemampuan (the right man on the right ptace). Dalam melaksanakan tugas sehari-hari. maka aparatur


I

2OO8-2O13

Hal llv-2 diharapkan dapat bekerja secara efesien dan efektif. dimana terjadi komunikasi yang baik secara internal.

Selanjutnya kewibawaan pemerintah juga harus dibarengi dengan

terjalinnya komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu cerminan Kabupaten Parigi Moutong terdepan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Guna meterujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan Strategi sebagai berikut :

a.

Melaksanakan peraturan perundang-undangan secara murni dan konsekwen.

b.

Meningkatkan disiplin serta profesionalisme aparatur Pemerintah agar

memiliki komitmen, kemampuan dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat.

c- Menempatkan aparatur sesuai bidang dan keahliannya

secara

proporsional dengan tetap memperhatikan jenjang kepangkatan.

d. Meningkatkan kesejahteraan aparatur yang

disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah.

e. Menerapkan sanksi dan memberikan penghargaan

(Revvards and

Punishment) kepada aparatur secara berjenjang dan proporsional berdasarkan peraturan per-Undang-undangan kepegawaian yang ada-

f. Memberikan peluang yang

seluas-luasnya kepada seluruh lapisan

masyarakat dalam proses rekruitmen aparatur (CPNS) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

g. Mengoptimalkan kinerja lembaga

pemerintahan secara efektif dan

efisien.

RPJMD KABUPATEN pARtGt MOUTONG

| 2008-2013

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih

dan

berwibawa yang bebas dari Korupsi. Korusi dan Nepotisme. maka aparatur pemerintah harus menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara

yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara. asas kepentingan umum, asas keterbukaan. a5a5 proporsionaritas. asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud didalam

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

42. MA DUA: MB.III.IGIOTTU}I KlAlTrAS'I'MBRDAYA MANWA YAIIG BnD YA SAthtG BRDNU|(AI.I I(EMAMN

DAT.I

KEAKI'AAT.I

Membangun lGbupaten parigi Moutong terdepan di provinsi sulawesi rengah, maka seruruh potensi sumber pandapatan daerah harus dimanfaatkan secara optimal.

Menyahuti peraksanaan secara efektif undang-undang Nomor 32 tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, maka membangun Kabupaten parigi Moutong bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten akan tetapi menjadi tanggung jawab warga masyarakat secara bersama-sama. potensi sumber pendapatan yang telah tergarap selama ini. harus dioptimarkan dan sekarigus menggari potensi sumber-sumber pandapatan lainnya-

Penciptaan peluang ekonomi baru dan sektor ungguran untuk pemanfaatan pasar terutama daerah corontalo dan Manado sebagai RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG I 2OO8-2O13

Hal llv-4 kawasan terdekat. begitu juga dengan wilayah timur lainnya serta Wilayah Kalimantan. sangat dibutuhkan pengembangan program agribisnis dengan berbagai fasilitas pendukungnya-

DisampingmenggenjotPendapatanAsliDaerahberupapajakdaerah clan pungutan retribusi, maka Perusahaan Daerah yang telah ada pengelolaannya dilaksanakan secara lebih profesional agar dapat mengelola sektor usaha yang potensial seperti pada sektor Pertanian. Perkebunan. Perikanan darat maupun laut dan Kehutanan sebagai sumber pendapatan daerah.

Disadari sepenuhnya, pembangunan yanS diarahkan kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat Parigi Moutong, untuk saat ini' tentunya

tidaklah cukup hanya mengharapkan sumber Pembiayaan yang berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD). oleh karena itu berdasarkan Undangundang Nomor 32 tahun 2oo4 dan Undang-undang Nomor 25 tahun

lggg. maka Pemerintah Kabupaten harus menSupayakan semaksimal nrungkin masuknya dana-dana loan,/grant (pinjaman lunak dan hibah luar negeri) yang penggunaannya harus diarahkan pada penyediaan sarana yang berkaitan dengan kepentingan publik sekaligus prasarana untuk investasi

agroindustri. Disamping itu uPaya menggali dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam juga merupakan salah 5atu uPaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah'

Upaya peningkatan pendapatan daerah juga dilakukan dengan jalan mendorong masuknya investasi baik berupa Penanaman Modal Asing

(PMA)maupunPenanamanModalDa|amNegeri(PMDN)dengan memberikan berbagai kemudahan baik dari segi perpajakan mauPun kemudahan di bidang Perizinan.


I 2OO8-2O13

HaI llv-5 lnvestasi yang masuk. disamping akan meningkatkan daya serap tenata kerja juga tentu akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

pedapatan daerah.

Sektor-sektor usaha yang menjadi peluang investasi yang dapat dioptimalkan di kabupaten ini antara rain, perikanan taut, daram bentuk

pabrik pengalengan ikan yang dapat menampung hasir-hasir tangkapan nelayan tradisional.

lnvestasi disektor kehutanan dapat berupa pendirian industri pengolahan kayu hulu dan rotan menjadi barang jadi guna menunjang ekspor. Demikian pula harnya investasi dibidang perkebunan khususnya kakao, dan dibidang pertanian untuk buah-buahan_

strategi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah adarah sebagai berikut :

a-

Menggali dan mengoptimarkan pengeroraan potensi sumber Daya Aram

(SDA) sebagai salah satu sumber pendapatan Asri Daerah (pAD) disamping sumber pendapatan yang telah ada, baik berupa pajak daerah maupun retribusi yang berpihak pada kepentingan dan kemampuan rakyat.

b.

Meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). terutama pada sisi penerimaan retribusi dan sumbangan pihak ketiga.

c- Mengoptimalkan pengeroraan perusahaan daerah secara profesional. d. Membangun tatanan perdagangan dan keuangan yang terbuka. dapat diperhitungkan dan tidak diskriminatif-

e- Menggiatkan Promosi potensi Daerah dengan menciptakan investasi yang kondurif.

RPJMD KABUPATEN PARTGI MOUTONG I 2OO8-2O13

ikrim

Hal llv-6

l'- Menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga keuangan baik Nasional maupun lnternasional guna mendukung pembangunan Daerah.

g.

Menggerakkan sektor jasa pariwisata.

43. MlilTXSA: PEIGENilS N l($rllillMN MtrAlUl PB{INGilATAN PilruMBU}IAN E(oI{OI,II DAN PEIIBn'INY^A}I HOFNM XIRAIffATA}.I

m@AnN

Sangat disadari bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya- Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang. sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif-

Pembangunan manusia dalam konteks pembangunan bukanlah hanya bagi kelompok orang atau masyarakat tertentu tetapi mencakup segenap lapisan masyarakat. Konsep pembangunan manusia sangattah luas. hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. dari kebebasan mengungkapkan pendapat. kesetaraan gender, lapangan pekerjaan, gizi anak, melek huruf dan sebagainya-

Konsep pembangunan manusia ini lebih luas pengertiannya dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan. kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat atau pembangunan sumber daya manusia karena konsep pembangunan manusia mengandung empat unrur pokok yaitu : produktivitas (Productivity). Pemerataan (Equity), Kesinambungan (sustainability) dan Pemberdayaan (Empowerment). Hal ini berarti bahwa dalam RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG I 2OO8-2O13

Hal llv-7 setiap aspek pembangunan seyogyanya menganggap manusia bukan

sebagai sarana tetapi merupakan tujuan akhir pembangunan. Berdasarkan ukuran atau indikator indikator diatas, maka program aksi yang dibutuhkan daram upaya peningkatan Kuaritas sumber Daya Manusia di Kabupaten parigi Moutong adalah sebagai berikut :

a.

Membebaskan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Tingkar Atas (SMTA), khususnya bagi anak usia sekorah yang memiriki kemampuan dan kemauan berajar

tetapi memiliki kemampuan ekonomi rendah agar memitiki daya saing.

b.

Membangun dan menyiapkan infrastruktur pendidikan hingga ke daerah - daerah terpencit dan meningkatkan sumber daya tenaga pendidik metalui diklat, kursus dll.

c-

Menggiatkan kursus/peratihan keahrian khususnya bagi generasi muda.

d'

Mengoptimalkan pemberian perayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah melalui petayanan Asuransi Kesehatan bagi Rakyat Miskin (Askeskin) dll.

e.

Pembangunan

dan perbaikan infrastruktur kesehatan

serta

penempatan tenaga medis,/paramedis hingga ke pelosok.

f. g'

Mengoptimalkan keikutsertaan desa pada program "Desa

Menumbuhkembangkan

Siaga.,

dan meningkatkan frekwensi

kegiatan keagamaan serta menyiapkan jarana prasarana penunjangnya guna

menciptakan sumber daya,/generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, berbudi dan beriman.

RPJMD KABUPA,TEN pARtGt MOUTONG | 2OO8_2O13

Hal llv-8

4.4. MN EtiP,tT: MB.IINO(^NGN PRA}.I SERrA DAN NARN$PAS MASYARAHT DAIAM PEUBAI.IGT'MN UNruK I(EEIAHTRAAT.I MA'YNUI(^I'

tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, tetapi sekaligus menjadi tanggungjawab masyarakatnya. Untuk itu, maka pembangunan daerah senantiasa diarahkan menjadi pembangunan yang partisipatif, demokratis dan Pembangunan kabupaten

berkeadilan serta adanya perlindungan rasa aman bagi masyarakat.

Menjadikan Kabupaten Parigi Moutong terdepan, maka peran serta dan partisipasi masyarakat menjadi komponen penentu dalam pembangunan kabupaten. Tingkat peran serta dan partisipasi masya rakat menunju kka n besa rnya tanggungiawab masyarakat terhadap

pembangunan kabupaten itu sendiri. Pembangunan

yang partisipatif juga diharapkan

dilaksanakan

dalam merencanakan pembangunan di wilayah-wilayah.

sekatigus

masyarakat dapat mengontrol pelaksanaannya. sehingga keberhasilan pembangunan di suatu wilayah merupakan keberhasilan masyarakat di wiayah itu sendiri.

Agar partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah dapat terwujud, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a.

:

Memperkuat kelembagaan sosial dan budaya maryarakat dengan menumbuh kembangkan sifat-sifat gotong royongr kebersamaan dengan mengedepankan kearifan budaya lokal yang menjamin

RPJMD KABUPATEN pARtGr

MouToNG | 2OO8_2O13

penghargaan' perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar dan peni ngkata n taraf hidup seca ra berkelanjutan.

b- Melibatkan masyarakat daram proses pengambiran

keputusan

terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak serta sebagai pelaku aktif proses perubahan yang dilakukan.

c. Memprioritaskan penyetaraan gender dan

pemberdayaan

perempuan pada setiap aspek kehidupan-

d. Mengikutsertakan masyarakat dalam memelihara

ketertiban.

ketentraman serta keamanan sehingga tercipta kedamaian dan adanya perlindungan rasa aman daram kehidupan bermasyarakat.

e. Mengajak masyarakat untuk terbiasa hidup sehat dengan memanfaatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, pembinaan dan pelayanannya.

f.

Bersama-sama masyarakat

untuk membangun keruarga

sejahtera

dengan menyiapkan rumah layak huni bagi rumah tangga miskinDengan demikian tanggung jawab terhadap seturuh hasil-hasil yang dicapai adalah wujud dari hasir kerja bersama, antara pemerintah dan

warta masyarakat.

45. Mlil llMA: MEnrcG U DAN IttBlGOp[|MAl|(Atl ST MBR-tt IOER PEIDApAftN DARAII

lGbupaten terdepan ditunjukkan salah satunya oleh tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakatnya yaitu masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi.

Ukuran tingkat pendapatan yang tinggi tidak hanya ditihat dari tingginya pendapatan perkapita masyarakat yang dihitung rata_rata, RPJMD KABUPATEN pARtGt MOUTONG

| 2008_2013

Halllv-1O tetapi sekaligus tingkat pendapatan yang tinggi tersebut harus ditunjang oleh merata dan berkeadilannya tingkat pendapatan tersebut bagi seluruh masyarakat di tGbupaten Parigi Moutong. Pendapatan yang tinggi dan merata. hanya dapat dicapai apabila

pembangunan ekonomi diarahkan pada pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan adalah pembangunan ekonomi yang melibatkan masyarakat dalam perekonomian. baik sektor formal maupun informal- Maryarakatlah yang berwenang menentukan kegiatan usahanya mulai dari proses produksi. distribusi hingga pemasarannya.

Khusus untuk sektor informal, maka pemberdayaan dan peningkatan usaha ekonomi diharapkan berdampak positif dan nyata terhadap kehidupan pelaku ekonomi tersebut. Untuk memberdayakan

ekonomi berbasis kerakyatan. maka diharapkan ada ketompokkelompok pembinaan di masing-masing wilayah yang dilaksanakan oleh masyarakat diwilayah itu sendiri bersama-sama dengan pemerintah

kabupaten sebagai fasilitator masyarakat untuk memitiki eemangat kewirausahaan.

Pembangunan disegala sektor akan lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan

pengentasan kemiskinan- Masyarakat ekonomi lemah atau berpenghasilan rendah perlu diberdayakan untuk memiliki sumber pendapatan yang tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya-


I

2OO8-2O13

Hal llv-11 Pemberdayaan dimaksudkan untuk menumbuhkan prakarsa dan

kemandirian masyarakat untuk membangun diri pribadi dan kel ua

rganya guna meni ngkatkan

ta

raf hidupnya.

Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan diharapkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong terjadinya pemerataan. sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial.

Pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan, harusrah didorong dengan program-program sebagai berikut :

a. Menyusun mainstream (pengarus_utamaan)

penanggulangan kemiskinan pada semua tingkatan Jecara multi stakeholder dan mutti sektoral.

b-

Memberikan pembinaan, penyuruhan dan peratihan secara terpadu pada sektor pertanian. perkebunan dan perikanan rakyat. industri

rumah tangga maupun usaha kecir dan menengah serta industri kerajinan lainnya.

c.

Memberikan akses ke rembaga-lembaga keuangan bagi warta yang kekurangan modal dalam bentuk pemberian jaminan kredit.

d.

Membuka akses pada daerah kantong produksi yang masih terisorir serta penyediaan sarana air minum dan fasiritas sanitasi dasar. Menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, khususnya yang dapat

e-

menampung hasil produksi petani dan nelayan-

f'

Pemberdayaan kelompok usaha kecil dan menengah merarui Pemberian Kredit Tanpa Bunga,/Agunan, Bantuan pinjaman Langsung Maryarakat yang diharapkan dapat berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan.

g.

Pemberdayaan perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dan sumber daya alam yang ada disekitamya R'JMD KABU'ATEN pARrGr MouroNG |

2oo8-2o13

E

Ha

h.

I llv-

12

Pemberdayaan ekonomi nelayan dengan sasaran masyarakat pesisir pantai.

Hal tersebut diatas, dimaksudkan guna mendorong para

pelaku

ekonomi skala kecil dan menengah disemua sektor. agar pengembangan ekonomi kerakyatan terlaksana dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan penda pata n wa rga masya rakat berpendapatan rendah.

4.6. Ml!il B{AM: MEl.lll.lclilTt(Al.l lUAlIfAt Ul.lGlUt€ l.l SEBAGAI WII'UD K)[i/|IIME\| TRT{ADAI' I(oT{SMS PEI{BANC{,NAN BRKnTNTUTA}.| (n silMBE DA/E Opfr{B.fr) DAN BMT'AWA'AN UMK'NGAN Sangat disadari bahwa pengaruh penanganan lingkungan yang keliru mengakibatkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh satu

wilayah saja. Pemanasan global tgtobal warming) merupakan isu sentral saat ini yang merupakan dampak nyata dari penanganan lingkungan yang keliru dan bersumber dari perbuatan manusia (Anthropique) yang

pada akhirnya mengancam kelangsungan produktivitas. Karena itu. lingkungan menjadi salah satu elemen penting sekaligus sasaran pembangunan yang mesti dikelola.

Pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi

dan pemerataan belum cukup untuk menjamin

terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan dapat berkelanjutan

(sustainable Development) iika memenuhi tiga kriteria, yaitu pada pertumbuhan ekonomi yang stabil (Economi< grourth with stability). RPJMD KABUPATEN pARtGt MOUTONG

|

2OO8-2O13

HalllV-13 terjadi pemerataan dengan berpartisipasi yang luas (Equity through wider participation) dan lingkungan terjaga,/lestari (protecting the environment). Seyogyanya di dalam proses pembangunan selalu mengedepankan aspek-aspek lingkungan.

Bagi Kabupaten Parigi Moutong, pengelolaan

lingkungan

merupakan suatu keharusan mengingat posisi geografis dan potensi sumber daya alamnya yang cukup menjadikan terdepan di Propinsi Sulawei Tengah, maka kerusakan lingkungan akan menjadi kendala utama dalam pencapaian visi tersebut- Strategi yang mesti dijalankan guna mewujudkan misi tersebut dijabarkan sebagai berikut

a.

:

Melakukan pengawaian yang ketat terhadap izin dan atau pendirian usaha atau kegiatan yang mempunyai resiko terhadap lingkungan.

b.

Melakukan pengawasan yang ketat disertai penegakan hukum yang

konsisten terhadap pelanggaran dibidang lingkungan hidup. terutama dalam hal perambahan hutan dan pengrusakan terumbu karang dan biota laut lainnya.

c.

Penataan kawasan pantai, kawasan hutan dan kawasan pertanian

yang asri sekaligus sebagai potensi pengembangan

pariwisata

berbasis masyarakat, budaya dan lingkungan (Ekotourisme).

d. Berperan aktif dan ikut serta dalam upaya penanggulangan pemanasan global melalui kegiatan penanaman pohon serta perbaikan kualitas lingkungan lainnya.

e.

Penguatan institusi dan aparat (Capacity

building) dalam bentuk diklat dan menggalakkan kampanye sadar lingkungan yang dilakukan secara berjenjang (level. struktur dan profesi) dan berkesinambungan (dimensi waktu).

f.

Mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya dan memelihara RPJMD KABUPATEN PARTGI MOUTONG I 2008-2013

Hal llv-14 kualitas lingkungan serta mengembalikan/memperbaiki sumber daya lingkungan yang hilang_

Dengan potensi Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana telah digambarkan pada bab sebelumnya dan mengingat secara geografis wilayah Kabupaten Parigi Moutong berbentuk memanjang dengan jarak mencapai

472 km

jauh, maka perlu disusun strategi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dengan membagi ke sehingga rentang kendalinya cukup

dalam beberapa satuan wilayah pengembangan meliputi

:

t.

t
2.

r
3.

T(AIX/ASAN STRATEG'' TORIAPES (MELTPUTT TORTRULU, t
4.

t
sTRATEGtt rtNOhtBArA (rvrEltpuTt TlNotutgo, TOM|NI, TINOh1RO SETATAN, DAN ?AIASA)-

PAR1CT TENGAI{).

5.

t
RPJMD KABUPATEN PARtGt MOUTONG

I

2OO8-2O13

Hal lV-1

BAB V ARAH KEBUAKAAI

KR,ANGAT{ DAERAH

5.1. ARAH PS.lGHOLAAl.l APBD Sesuai dengan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nornor 33 Tahun 2@4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara. dan Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien. ekonornis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelotaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah 5 (lima) tahun kedepan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas l) pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok pajak Daerah, Retribusi Daerah. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengetolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (pBB), PBHTB, pajak penghasitan (PPh) Perorangan (PPH-21). Provisi sumber Daya Hutan. Dana Reboisasi,

SDA Land-Rent dan Migas, sDA Bidang perikanan dan Kelautan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

RPJMD KABUPATEN pARlGt MOUTONG | 2OO8-2O13

Hal lv-2 dari dana perimbangan sebenarnya dituar kendati Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pendapatan

Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari ApBN yang diarokasikan

pada daerah dan formula Dana Alokasi umum (DAU) Kabupaten/Kota yang berlaku. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah. Femerintah Daerah Kabupaten parigi Moutong memfokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (pAD).

sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan pinjaman Daerah. Dana Bagi Hasil yang

dipisahkan juga menjadi sumber pendapatan tain- selain dana dari penerimaan daerah tersebut. daerah Kabupaten parigi Moutong

mengharapkan kucuran dana yang bersumber dari pemerintah Pusat/propinsi berupa dana lnpres percepatan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan bersama pemerintah propinsi sulawesi rengah dan

Pemerintah Pusat serta Kabupaten/Kota yang diperuntukan

bagi

kepentingan pelaksanaan percepatan pembangunan di propinsi Sutawesi Tengah termasuk Kabupaten parigi Moutong. sedangkan dana masyarakat

clan rwasta juga sangat dibutuhkan dan menentukan

keberhasilan

pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.

Sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten parigi Moutong selama 5 (lima) Tahun (2oo3-2oo9) secara keseturuhan adalah sebagai berikut

:


I 2008_2013

Ha

I lv-3

Tabel 5.1 Alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah l(abupaten parigi Moutong Tahun 2OO3 _ 2OOz (Jutaan Rupiah) Uraian Pendapatan Daerah

2o,o3

20o,4

l44,5Og

l82,l5g

Silpa

Vo

Grqnrth

Dana Perimbangan

3.716

4,295

t40.792

170.o22

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Belanja Daerah

oh Grorrrth

26.,or:

7.A40

Pendapatan Asli Daerah

2o,o5

r5.58 2o.76

100

1,707 4,519

5.A2

196,O55

t5.3t

4.994

r36.668

t8(),45t

32.O4

196,92O

9.r3

Belanja Tidak Langsung

88,420

ro7,657

2r.76

131,566

22.21

Belanja Langsung

48,247

72,794

5(}.8a

Surplus,r (Defisit)

65.354

(ro.22,

7,840

1,707

8,649

Lanjutan Tabel 5-l Uralan Pendapatan Daerah

20o,6

354.94

5ilpa Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah

22.36

4.649

40,6.64

19,82O

t29.16

9.361

ro7.t5

10;451

n.&

344.58 6

75.76

395.511

15.o7

27,3ss

2.635.50

70.t8 433,64r

29.40

l,OOO

7

Belanja Langsung

156.82

5 2

(Defish)

Grourth

7

Belanja Tidak Langsung

/

o/o

474.317

168,30

Surplus

20,07

72.67

335,12

Belanja Daerah

oh

Grorrlth

27.92

169.383

o.64

155.26

24.257

58.41

19,82('

676

Sumber :LKPj Bupati Parimo, 2@3-2OO7

RPJMD KABUPATEN

pARtGtMouroNG |

2oo8_2o13

il

HallV-4 Sebelum menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja

daerah anggaran lima tahun yang akan datang, maka perlu diketahui perkembangan arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah akan disampaikan berikut ini.

5.1.1. ARAH PEhlGELOLAAl.l PB.IDAPATA}.I DAERAH Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan daerah. Untuk meraksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. sesuai dengan hakekat

otonomi. secara bertahap Daerah dituntut untuk

mengupayakan

kemandirian fiskal. salah satu indikator kemandirian daerah otonom adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Dalam pengelotaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan

daerah. yakni sekitar 9oo/o hingga 97o/o. sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan. antara lain Bagian Laba perusahaan Daerah (pRUsDA), Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak- Sehingga datam kurun waktu lima tahun

mendatang. porsi DAU secara bertahap dapat mulai dikurangi RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

I 2008-2013

Hal

lV-5

ketergantungannya dan peningkatan sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Berdasarkan peniabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan

yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab Jebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2OO8-2O13 adalah sebagai berikut

l.

:

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam upaya peningkatan Pendapatan

Arli Daerah (PAD)

seringkali

menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya swasta yang baru mulai tumbuh. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD. yaitu dengan : Gambar 5.1 Proyeksi Jumlah PAD lGbupatenParigl Moutong Tahun 2OO9-2O13 (Dalam Jt Rp) r

t.ooo

10,000

I

OOO

6

6 a

o,ooo

!

,r.ooo

:.000

2011 9.070

2012 10,457

20tJ

1r.l5l

TAHUiI


|

2OO8-2O13

Hallv-6 a. Perbaikan manajemen

Dengan perbaikan manajemen diharapkan

mampu

merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif . Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah. menyederhanakan prosedur perizinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik

antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan produk peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong maupun antar sektor,

meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban. meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya. c. Optimalisasi Pengelolaan Perusahaan

Peningkatan PAD juga

Milik Daerah

dapat

diraih

dengan

meningkatkan target pendapatan pengelolaan perusahaan milik daerah. Optimalisasi manajemen pengelolaan prusda dan ekspansi usaha dilakukan peningkatan pendapatan prusda. Ekspansi usaha juga dapat dilaksanakan bekerjasama dengan swasta. Selain itu hal diperlukan juga perbaikan manajemen BUMD, selain itu upaya tersebut jika diperlukan perlu didukung rencana untuk membentuk jenis usaha pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. RPJMD KABUPATEN pARtGt MOUTONG | 2OO8_2O13

Hal lv-7 2. Peningkatan Dana perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasar dari DAU perru dikerora dengan sebaikbaiknya' meskipun reratif surit untuk memperkirakan jumrah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) iuga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK Bagi hasit pajak propinsi dan pusar dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan

semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasir. pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian. Gambar 5.2 Proyeksi Jumlah Dana perimbangan t(abupaten parigi Moutong Tahun 2OO9-2O13 (Datam Jt Rp) soo.ooo 700.ooo 600,ooo 500,ooo 400.ooo 300,ooo 20o,000 100.000

2010

20{J.9

FEflnfi|sANr{j,Ai{ 461-16{t

5

3X.58,1

.1o1.1

6o.1.702


20rt2 6.71.820

I 2008.2013

2(}!l 7.{n.919

Hallv-8 Adapun sumber penerimaan daerah terdiri atas l) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Vang Dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Atokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) : 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

n kondisi keua ngan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka diharapkan proyeksi pendapatan B

erdasa rkan penjabara

daerah tahun 2OO9-2O13 adalah sebagai berikut

:

Gambar 5.3 Proyeksi Jumlah Pendapatan l(ab-Parigi Moutong Thn 2OO9-2O13 (Dlm Jt RP) 900.ooo 800.oafi 700,000 60o.,000 500.ooo .lO0.OOO

49a,626

300,ooo

loo.000 ro0,ooo

*-

FEhI'TIAPATAhI

5

79.1 X8

.lolz

.lolli

20Lo

2009 .49S.626

6

5

9.f:1

740.796

lL

@ RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

I

2OO8-2O13

20lr

l

82n.289

Hal lV-9 Cambar 5.4. Proyeksi Jumlah Belanja Kabupaten parigi Moutong

Tahun 2OO9

-

2Ol3 (Datam Jutaan Rupiah)

900.ooc 300,ooo 700.ooo

7StA2g$*'

600.000 500.ooo

ilo0.ooo ]o0.000 200.ooo 100.000 )aru.J

-+-PftlflAPAf/it,

t'{tl

r;rits

ltJltj 5t,u.$-t7

2u I lt 59li.il{o

.tO

t2

67[.2J1

201 I 75!..4Xr

2(}1_t

I J!.,flttg

5.12. ARAH PE}.IGEI.oI"AA}.I BEI.AN'A DAERA}I visi

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian dan misi pembangunan 5 (rima) tahun kedepan. sesuai dengan visi

pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. pengeloraan belanja sejak

proses perencanaan, peraksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas. efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang terah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan RPJMD KABUPATEN pARtGt MOUTONG | 2008_2013

HaIlv-1o ketuaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran

perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas kebutuhan- Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan

dan

sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun

2OOa-2O13 adalah

sebagai berikut:

1.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah.

terutama yang berhubungan langsung dengan

kepentingan

masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan anggaran tahun 2OO8-2O'13 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan' kesehatan' pengembangan wilayah, pembangunan dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta Pengembangan

potensi pertanian, perkebunan dan perikanan Kabupaten Parigi Moutong serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan yang berimplikasi pada terwujudnya Parigi Moutong sebagai kabupaten terdepan-


I

2OO8-2O13

Hallv-11

3. Tolok Ukur Dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai

tolok ukur dan target

pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan' keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan urusan.

4. Optimalisasi Belanja

langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai dengan uPaya pencapaian Visi

dan Misi pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong sebagai kabupaten terdepan

di Propinsi Sulawesi Tengah' melalui strategi

melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. optimalisasi sumber-sumber pendapatan. mendorong peran serta

dan

partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. pemberdayaan ekonomi dan menjaga

akelerasi pembangunan terhadap lingkungan-

5. Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan yang transParan berarti pula masyarakat mudah dalam mengakses informasi PertanSSungiawaban belanja APBD.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang Penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan-

RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG I 2OO8-2O13

Hallv-12 Belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosiat dan fasilitas umum yang layak serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dan disiplin kerja dalam pencapaian standar pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target alokasi belanja daerah pemerintah Kabupaten

Parigi Moutong selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2OOg2013) diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun ketahun sebagaimana berikut

:

Gambar 5.5 Proyeksi Jumlah Belanja lGb.Parigi Moutong THN 2oo9-2or3 (Dlm Jt Rp) 900.ooo 800.ooo 700.o00

600.000 500.00c 400.ooo 300.ooo 200.ooo

roo,000

+-B[LANTA

laog r.656

5r

2010 60r.336

2011

)n | )

10rl

661.95S

?)) nrt

303.176

@ RPJMD KABUPATEN pARtGt MOUTONG

|

2OO8-2O13

Hal

lV-13

5.1.3. PEIYIBIAYAAI{ DAERAFI Dengan diberlakukannya anggaran kinerja' maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan betanja. untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Berdasarkan proyeksi APBD Tahun 2OO8'2O'13. surptus anSSaran diperkirakan terjadi pada 5(lima) tahun mendatangPembiayaan anggaran belanja masih tetap mengharapkan alokasi Dana Perimbangan (DP) dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ketahun- Untuk ketambahan anggaran pendapatan antara lain

Lebih Perhitungan Anggaran dan pinjaman daerah jika diperlukan- Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharap mamPu

diharapkan bersumber dari Sisa

meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi

dengan berkembangnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai keunggulan komparatif daerah. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib' antara lain untuk belanja rutin. setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk belanja modal dan penyertaan modal kepada usaha PRUSDA yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat'

Untuk lebih memperjelas proyeksi APBD tahun 2OO9-2O13 dapat dilihat pada tabel berikut :


I

2OO8-2O13

Hal

lV-14

Tabel5.2 Prcyeftri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah lGbupaten Parigi Moutong Tahun 2qX) - 2Ol3 (lutaan Rupiah) PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI

giilzse

498,626

579,118

559,511

7,683

8,376

9,O70

1o,457

11,151

467,466

531,584

607,702

671,820

741,939

29.477

39,158

48.838

58.5r9

68.199

511,555

601,886

661,958

722dtr aoa376

lANGSUNG

227,948

240,836

267,709

293,382

345,928

BEI.A,NJA LANGSUNG

283.708

361.O50

394.850

428,649

462.448

(r3,03o)

(22,76a1

e34al

14.76

12,913

DAER.AH

DAiIA PERTMEANGAN IAIN-IAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

BEIANJA DAERAH BEI.ANJA TIDAK

SURPLUS

/

(DEFI5IT)

RPJMD KABUPATEN pARtGt MOUTONG |

74s;?.iE'

2008_2013

r

Hal lvt-1

BAB

VI

ARAI-I KEBUAIGT{ UMUM 6.1. Mlsl slilU : MEU,UJUDKA}.I PETV{ERTNTAFil}.I YAT{G BERSIH DA}.I BERU'IBAU'A Berbagai upaya reformasi birokrasi yang tetah dilakukan melalui kegiatan yang rasional dan realistis dirasakan kurang memadai dan masih

memerlukan berbagai penyempurnaan.

Hal tersebut terkait dengan

banyaknya permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri' masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam uPaya

mencari solusi lima tahun kedepan. Perubahan perangkat daerah akan segera dilakukan seluruh kabupaten di Indonesia termasuk Kabupaten Parigi Moutong.

Acuan perubahan

ini untuk

menyesuaikan PP 41/2OO7 yang di

keluarkan oleh Pemerintah Pusat, sebagai pengganti PP A/ 2OO3. Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu kabupaten yang wajib mengikuti aturan

tersebut. juga akan segera mengikuti ketentuan ini dan diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentanS organisasi Perangkat Daerah (oPD)- Karena pemerintah daerah diberikan waktu setahun dalam PP ini untuk menyempurnakan organisasi perangkat daerah(oPD/5KPD), maka organisasi perangkat daerah(oPD/5KPD) akan diprioritaskanjuga Sedangkan dari sisi eksternal. faktor globalisasi dan teknologi informasi

akan berpengaruh kuat terhadap pencarian alternatif-alternatif dalam


Hal lvF2 bidang aparatur negara. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pelaksanaan Misi ini dapat dijabarkan sebagai berikut

a. Tantangan

Dalam mengantisipasi. mentgali potensi dan cara baru dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal birokrasi, aparatur negara dituntut memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal dan meningkat daya

saing untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi perangkat Daerah (OpD), mengalami tantangan karena;

.

Faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi dibidang aparatur.

.

Sering bergantinya aturan didalam penataan

organisasi

birokrasi Pemerintah Daerah.

o Mahalnya Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur. o Terbatasnya anggaran bagi pengembangan kompetensi aparatur.

r . r

Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Masih rendahnya kesejahteraan aparatur pemerintah. Belum tersedianya perumahan bagi pegawai daerah.

b. Kendala dari sisi internal. faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan kebijakan publik, berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan. transparan dan Sedangkan

akuntabel adalah

.

:

Rendahnya kapasitas pemerintah daerah. kapasitas pemerintah

daerah pada umumnya masih rendah dan ditandai oleh (l) RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG I 2OO8-2O13

Ha

I lvl-3

masih terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur baik

jumlah maupun yang profesional: (2) masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai' baik

yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri mauPun sumber dana dari luar daerah dan terbatasnya kemampuan pengelolaanya: (3) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; (4) kurang kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah' Persepsi yang belum sama antar pelaku pembangunan baik

dijajaran pemerintah pusat. pemerintah daerah dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan' yang pada akhirnya mengakibatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara nyata sebagaimana diharapkan.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanbn publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masih kurangnya kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik terutama didaerah perbatasan antar Kabupaten dan Propinsi Gorontalo sebagai

wilayah perbatasan teluk tomini dan wilayah kabupaten bagian utara dan selatan-

Selain itu masih terdaPat berbagai permasalahan yang dihadapi internal birokrasi di Kabupaten Parigi Moutong antara lain adalah

:

Kurang disiPlinnYa aParatur Kurang efektifnya Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan. RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONC

| 2008-2013

Ha

I IVI-4

Kurang tertibnya admi nistrasi pemerintahan.

Kurang optimalnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan legislatif. Rendahnya kesejahteraan PNS serta banyaknya peraturan

perundang-undangan

yang tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Rendahnya kinerja sumber daya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan.

Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat khususnya ditingkat kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain

terjadinya penyalahgunaan kewenangan

dan

penyimpangan. Belum adanya pelayanan perizinan satu atap.

Kurang memadainya kualitas SDM yang tersedia. c. Sasaran Pelaksanaan reformasi birokrasi saat

ini masih dirasakan kurang

berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi. Secara umum saSaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lima

tahun kedepan adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan

yang bermutu kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pencapaian sasaran pokok. yaitu

l. 2. 3.

:

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Penertiban disiplin kerja aparatur. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur.

RPJMD KABUPATEN pARrGl MOUTONG

|

2OO8-2O13

Hal

4. 5. 6.

lVl-S

Peningkatan tertib administrasi pemerintahan. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengendalian pembanSunan.

7-

Peningkatan kesejahteraan aparatur daerah dan pemberian tunjangan perumahan bagi pegawai yang besarannya akan disesuaikan.

8. g.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD/OPD.

1O. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

ll. Peningkatan ketersediaan sarana

penyelenSSaraan

pemerintahan.

12. Peningkatan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik. Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil sebagai berikut: l- Sasaran meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja akan menghasilkan penurunan kasus pelanggaran hukum' 2- Sasaran penertiban disiplin kerja aparatur akan menghasilkan

3-

disiplin aparatur dan terlayaninya masyarakat sesuai dengan jam kerja yang ditentukanSasaran meningkatkan akuntabilitas dan kinerja legislatif akan tercermin dari tingkat penyelesaian rancangan produk hukum

yang dibutuhkan daerah dan tersalurkannya

aspirasi

masyarakat.

4-

Sasaran menin&katkan

menghasilkan:

(i)

tertib administrasi pemerintahan

akan

SKPD yang melaksanakan tertib administrasi

RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG I 2008-2013

Hal lvF6 dan (ii) Urusan yang telah dilimpahkan dan telah dilaksanakan sampai tingkat kecamatan dan desa. 5.

dan ketentraman masyarakat penurunan pelanggaran terhadap

Sasaran meningkatkan ketertiban

dapat tercermin dari

Peraturan Daerah di tingkat masyarakat. 6.

Sasaran mening|atkan kualitas perencanaan

dan pengendatian

pembangunan dapat tercermin dari : (i) Meningkatnya dokumen perencanaan yang dapat diaplikasikan dan (ii) Dilaksanakannya kegiatan yang sesuai waktu dan target Perencanaan. 7.

Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercermin dari: (i) Meningkatnya penduduk yang ber-KTP dan Akte, (ii) Menurunnya rata-rata tenggang waktu penyelesaian perizinan, (iii) Meningkatnya pelayanan pada unit pelayanan publik (iv) Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan SpM

dan (v) Meningkatnya Kecamatan yang

memfasilitasi

pelayanan perizinan. 8.

Sasaran peningkatan kesejahteraan aparatur daerah dan pemberian tunjangan perumahan bagi pegawai diharapkan

dapat : (i) Makin sejahteranya pegawai khususnya golongan bawah. (ii) terciptanya loyalitas pegawai, (iii) tumbuhnya gairah dan motivasi kerja pegawai. 9-

Sasaran meningkatkan kualitas sumber daya aparatur tercermin

dari : (i) Meningkatnya aparatur yang mengikuti diklat (struktural. fungsional dan teknis) dan (ii) Meningkatnya pegawEi yang melaksanakan tugas Jesuai diklat yang tetah diikuti10.

Sasaran meningkatkan ketersediaan sarana penyelenggaraan

pemerintahan tercermin

dari : (i) Meningkatnya

RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG I 2q)8-2O13

gedung

Ha

pemerintahan yang dibangun

11.

I lvl-7

dan diperbaiki dan

(ii)

Meningkatnya fasum dan fasos yang dikelola. Sasaran meningkatkan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik, tercermin

publik yang menSSunakan

dari : (i) Meningkatnya lT dan (ii) Meningkatnya

layanan keluhan

masyarakat yang ditanggaPi.

d. Kebijakan Dalam uPaya mencapai sasaran tersebut' kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah :

o

Pemberdayaan

dan peningkatan partisipasi masyarakat

dalam

pembangunan.

o o

Tertibadministrasi pemerintahan. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan legislatif.

.

Meningkatkan disiptin serta profesionali5me aparatur Pemerintah agar memitiki komitmen, kemampuan dan perhatian terhadap kepentingan masYarakat.

o Menempatkan aParatur .

sesuai bidang

dan keahliannya

secara

proporsional dengan tetap memPerhatikan jenjang kepangkatan' Meningkatkan kesejahteraan aParatur yanS disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

.

r

Menerapkan sanksi dan memberikan penghargaan (Rewards and Punishment) kepada aparatur secara berjenjang dan proporsional berdasarkan peratu ran peru ndang-undanga n kepegawaia n yang ada' Memberikan petuang yang setuas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat dalam proses rekruitmen aparatur (cPNs) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

r

Peningkatan kinerja dan mutu layanan disemua aspek layanan publik


Ha

I lvl-8

pelayanan.

o

Menegakkan pelaksanaan peraturan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan secara murni dan konsekwen.

62. llH DtA: MB{IT.IOOIII$I{ ICHIITA' S'MBER, DAYA MANT'S![ YAT.E BruNYA SANre BRDASAN|(A}I KEIMAMN DA}.I XENQWAA}.I Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketaqwaan menghadapi tantangan kemajuan zaman, pendidikan yang berkualitas yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan serta penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi warga masyarakat serta menyiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia kerja. peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang bermutu merupakan amanat penting yang harus diemban pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong menuju Kabupaten terdepan. Pendidikan dan kesehatan sebagai prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan tidak hanya dituiukan untuk mengembangkan aspek intelektual dan kesehatan fisik saja tetapi juga mengembangkan akhlak masyarakatnya melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai agama dan budi luhur6.2.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan yang bermutu tidak hanya dicirikan dengan kemampuan lulusan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

tetapi juga dalam pemahaman serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, etika dan kepribadian, estetika serta meningkatnya

RPJMD KABUPATEN pARlGt MOUTONG

| 2OO8-2O13

Ha!lvl-9 kualitas jasmani. Secara umum tataran makro strategit PenSembangan pendidikan dan kesehatan belum secara sistematis dan komprehensif dalam peningkatan mutu Pelayanan.

Kurikulum Sekolah akan diorientasikan Pada Penguasaan. ketrampilan praktis berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Dinamika perubahan pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan daerah

juga harus dicermati dalam prespektif perubahan global

dimana

Teknologi lnformasi dan Komunikasi (lCT) memainkan peran sangat menentukan. Peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah kecamatan dan pembangunan serta pemeliharaan gedung sekolah yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan pendidikan diharapkan juga diikuti oleh meningkatkan pemberdayaan dan rekrutmen tenaga pengajar yang diarahkan guna mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas. Disisi lain generasi muda sebagai pelaku-pelaku pembangunan' khususnya dalam konteks pembangunan karakter asli masyarakat toital yang produktif dan berdaya saing dalam era persaingan dunia kerja dan perluasan peran masyarakat khususnya generasi muda dalam mengisi

pembangunan yang bertumpu pada kemampuan swakelola dan swadana dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat pada berbagai tingkat usia dan jenis kelamin secara nyata tetuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketaqwaan. 5ehin88a memerlukan pembinaan generasi muda dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan daya dukung sarana praJarana kepemudaan sePerti sarana olah raga. sarana keagamaan dan pendidikan serta pelatihan kerja bagi pemuda. Suna terwujudnya tujuan yang ada dalam misi ini diletakkan pada:


Hal lVl-10

6.2.1.1 Prioritas Meningkatnya Kualitas Pendidikan

dan

Terwujudnya Pemerataan dan Perluasan Pendidikan yang Berdaya Saing. a. Tantangan

o

Penuntasan Wajar Dikdas (9 tahun) sampai dengan 2Ol3 melalui penyelenggaraan pendidikan gratis.

o Kurangnya daya saing sumber daya manuria. o Hak dasar pendidikan yang belum sepenuhnya diperoleh masyarakat.

r Masih banyaknya pungutan pada orang tua murid

didalam

penyelengaraan pendidikan dasar-

.

Pendidikan berkualitas yang mempunyai nilai komparatif dan kompetitif untuk memenuhi tuntutan global.

b. Kendala

.

Anggaran yang terbatas didalam penyelenggaraan pendidikan gratis.

. Masih rendahnya kualitas pendidikan. . Masih kurangnya rasio tenaga guru terhadap murid di

dalam

penyelenggaran pendidikan.

c. Sasaran

. r o

Meningkatnyakualitas pendidikan. Meningkatnya Pemerataan pada semua jenjang PendidikanTerpenuhinya tenaga pendidikan secara proporsional pada setiap jenjang pendidikan.

Diharairkan sebagai berikut

dari

sasaran tersebut

dapat memberikan hasil

:

Meningkatkan angka kelulusan, untuk SD/MI dan SMP/MTs.

RPJMD KABUPATEN PARTGI MOUTONG

| 2OO8-2O13

Hal lvl-1l Meningkatnya Perientase lulusan SMU yang diterima bekerjaMeningkatnYa angka melek huruf-

Meningkatnya angka partisipasi murni' untuk sDlMl SMP/MTs dan SMA/SMIVMAMeningkatnya angka partisipasi kasar' untuk SDlMl SMP/MTs. SMA/SMIVMA. Bertambahnya jumlah guru

di

seluruh jenjang pendidikan

secara bertahaP.

d. Kebijakan

Dalam upaya mencaPai sasaran tersebut. pembangunan yang ditetapkan adalah

kebijakan

:

r

Penyelenggaraan pendidikan gratis wajib belajar (\)UAJAR DIKDAS) Sembilan tahun sesuai perintah Undang-Undang.

o

Tidak adanya Pungutan liar bagi penyelenggraan pendidikan Sembilan tahun-

.

Peningkatan infrastruktur pendidikan di seluruh kecamatan khususnya di kecamatan-Kecamatan yang baru dimekarkan'

o

Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan

di

seluruh

wilayah kecamatan.

o .

Pendidikan dan pelatihan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas mutu luaran pendidikan' Rekrutmen Suru berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan secara bertahap hingga tahun 2O13-

untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Pendidikan yang didukung oleh Program-Program pembangunan' yaitu

r

:

Program Penyelenggaraan Pendidikan-

RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG I 2008.2013

HaI

lVl-12

6.2.1-2 Meningkatnya Kualitas Generasi Muda a. Tantangan

r .

Kurangnya daya saing skill

/

knowledge generasi muda.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dikalangan generasi muda.

r . o

Banyaknya pengangguran di kalangan generasi muda. Banyaknya generasi muda yang putus sekolah. Kurangnya minat di bidang olah raga.

b. Kendala:

. o . . o

Masih rendahnya peran generasi muda dalam pembangunan. Kurangnya lapangan kerjaBanyaknya pengangguran di kalangan generasi muda. Kurangnya tarana pelatihan kerja bagi generasi muda. Kurangnya prestasi olah raga.

c. Sasaran

. o . o .

Meningkatkan peran generasi mudaTerciptanya lapangan kerja bagi generasi muda. Berkurangnya pengangguran.

Bertambahnya keterampilan yang dimiliki kalangan generasi muda. Berkembangnya aktivitas keolahragaan

dan keagamaan di

tingkat kecamatan dan desa.

Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan sebagai berikit :

o

hasil

Meningkatnya persentase organisasi/pemuda yang produktif.

RPJMD KABUPATEN PARtGt MOUTONG

| 2OO8-2O13

Hallvl-13

. Meningkatnya aktifitas keagamaan dan kepemudaan

di

kecamatan maupun di tingkat desa,/kelurahan'

o Meningkatnya

pertentase organisasi,/personil

olah raga di

masinS-masing kecamatan.

d. K,ebijakan

Dalam uPaya mencaPai sasaran tersebut' pembangunan yang ditetapkan adalah

kebijakan

:

. Meningkatkan peran Seneraii muda diberbagai bidango Meningkatnya keteramPilan dikalangan generasi

muda

berdasarkan kebutuhan dunia kerja-

o

Penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda yang berbasis

komoditi unggulan daerah.

.

meningkatkan aktivitas keagamaaan dan olahraga

di

seluruh

witayah kecamatan maupun di desa/kelurahan.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Pariwisata dan Budaya yang didukung oleh Programprogram pembangunan. Yaitu

o

:

Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.

6.2.2. tlrusan Kesehatan Dalam rangka mewujudkan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat. mengalami berbagai tantangan dan kendala sehingga ditempuh berbagai kebijakan sebagai berikut: a. Tantangan

r o

Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional. Perlunya peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat


Hallvl-14 untuk hidup sehat.

r Makin

banyaknya wabah penyakit yang berkembang akhirakhir ini diantaranya demam berdarah-

o o .

Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi.

Belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah. Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat di banding dengan kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah.

b. Kendala . Masih perlunya ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional.

o

Perlunya sarana prasarana kesehatan yang memadai sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di sejumlah kecamatan dan desa.

o . .

Terbatasnya fasiltas (ALKES) dan obat disejumlah kecamatan.

r

Terbatasnya akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin khususnya yang bermukim di wilayah pegunungan.

Angka kematian ibu dan anak masih tergolong tinggi-

Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan khususnya di tingkat Desa.

<. Sasaran

.

Meningkatkan derajat kesehatan maryarakat dan Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau

bagi masyarakat

Kabupaten Parigi Moutong.

r

Diharapkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat

dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi :


I

2OO8-2O13

Hal

lVF15

hidup sehat.

F Meningkatnya kemandirian masyarakat sebagai peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

P

Meningkatnya status gizi masyarakat.

F Meningkatnya kesehatan keluarga. ) Menurunnya angka kesakitan dan kematian. ) Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi. F Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

yang

memenuhi standart (per-jenis pelayanan).

}

Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional.

ts Meningkatnya kinerja sarana pelayanan

kesehatan

pemerintah dan swasta.

F Bertambahnya usia harapan hidup. } Meningkatnya manajemen sistem pelayanan kesehatan. F Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan ierta minuman.

d. Kebijakan

Dalam upaya mencapai sataran tersebut, pembangunan yang ditetapkan adalah

o

kebijakan

:

Pemberdayaan maiyarakat melalui penyebarluasan informasi tentang kesehatan

o o

Pembentukan desa siaga

Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat

.

Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis


Hal

lVl-16

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Kesehatan yang didukung oleh program-program pembangunan, yaitu : Program penanganan bidang kesehatan dan keluarga berencana

PRCE?ATAN

63. Mt!il TIGA: PB\rcRfruN Xiln0MN MBrUrl

PB.II}.IOUINN PRruMBUMN E(O{CNil DAI.I PEI{BERDAYAAI.IE(OT{OMII(nilCYATAN lGbupaten Parigi Moutong memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. baik berupa sumber daya hasil hutan, hasil laut. perikanan, pertambangan dan pertanian. Apabila potensi ini dikelola dengan baik akan menjadi modal dalam pembangunan daerah, karena

perannya sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong. Masalah sosial dan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong perlu

mendapat penanganan yang serius melalui upaya pemberdayaan maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Dari hasil verifikasi data statistik keluarga miskin di Kabupaten Parigi Moutong terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga (KK) atau jiwa miskin. Selain itu masalah kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian melalui penciptaan peluang usaha dan program peningkatan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin baik dipesisir maupun

di pegunungan,

baik nelayan maupun petani. Sebagai langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak berpenghasilan dan berpenghasilan rendah serta

penanganan perglandang masalah sosial dan upaya menekan angka kemiskinan serta bidang ketenagakerjaan. maka tujuan yang ada dalam misi ini ditetapkan sebagai berikut

:


Hallvl-17

6.3.1. Meningkatkan pelayanan penyandang

masalah

kesejahteraan rosial dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga miskin. a. Tantangan

.

Meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial di Kabupaten Parigi Moutong akibat peningkatan pengangguran

di kalangan

Senerasi muda.

.

Tidak dimilikinya aset produksi yang memadai dan kurangnya kemampuan keluarga miskin dalam upaya pengembangan produktif dan kegiatan usaha. Kondisi tersebut disebabkan oleh

(i) Pendidikan yang dimiliki kurang memadai sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk membuka usaha alternatif sangat terbatas dan (ii) Keterbatasan aset produksi yang dimiliki oleh keluarga miskin juga telah mengakibatkan situasi yang dihadapi semakin sulit.

b. Kendala Belum optimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Terbatasnya APBD daerah

di dalam

menjalankan program

pengentasan kemiskinan.

o

Rendahnya akses keluarga miskin pada fasilitas publik (sarana

air bersih, fasilitas kesehatan. fasilitas pendidikan. pemukiman yang layak).

o

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan keterbatasan

akses

keluarga miskin.

.

Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program kemiskinan sehingga seringkali tumpang tindih dan kurang terfokus. untuk

itu perlu upaya

pengembangan kebijakan pengelolaan


Hal lvt-18 program penanggulangan kemiskinan "Satu Pintu" baik dalam penentuan kelompok maupun wilayah rasaran. c. Sasaran

e

Meningkatnya pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 5osial (PMKS). Diharapkan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat meningkat dari tahun ketahun.

.

Meningkatnya penanganan keluarga miskin Diharapkan

:

P Makin banyaknya warga miskin yang mendapatkan pelayanan dasar-

)" Makin banyaknya warga miskin yang mendapat pemberdayaan ekonomi. )>

Makin banyaknya warga miskin yang meningkat kualitas lingkungan hidup, permukiman dan perumahannya.

d. Kebijakan

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut,

kebijakan

pembangunan yang ditetapkan adalah Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi perlindungan sosial yang didukung oleh program-protram pembangunan yaitu :

o r

Program Penantgulangan Masalah Sosial. ProgramPenanggulanganKemiskinan. '!

6.3-2- Mewujudkan penataan dan pengelolaan usaha kecil dan sektor informal secara konstruktif dan modern


I

2OO8-2O13

Hal lvl-19

a. Tantantan

o o . r

Terbatasnya pendidikan pada keluarga miskin. Etos kerja masyarakat rendah.

Terbatasnya ketempatan kerja di sektor formal. Potensi wilayah yang begitu besar belum tergali.

b. Kendala

r

Masih terbatasnya anggaran pembangunan untuk menunjang pengembangan usaha kecil dan sector informal.

.

Masih rendahnya sumber daya manusia dalam menciptakan lapangan kerja.

. Belum maksimalnya

pema n faatan

potensi daerah untuk

menciptakan lapangan kerja.

.

Belum maksimalnya partisipasi pihak swasta dalam menangani masalah kemiskinan khususnya pemberdayaan usaha kecil dan sektor informal-

c. Sasaran Menurunnya angka kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil

dan sector informal yang tertata dan terkelola secara konstruktif dan modern. Sampai dengan tahun 2O13 diperkirakan capaian dari sasaran tersebut adalah :

.

Meningkatnya jumlah usaha kecil dan sector informal yang maju dan dikelola oleh masyarakat yang tidak memiliki pendapatan.

o

Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang pemerintah.


di bantu

oleh

Hal

IVF2O

d. Kebijakan: Dalam upaya mencapai Jasaran tersebut. kebijakan pembangunan

yang ditetapkan adalah: Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Ekonomi yang didukung oleh kebijakan pembangunan yaitu:

- Penataan dan Pemberdayaan usaha kecil dan sektor informal. - Pemberian Bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin khususnya sektor informal-

Infrastruktur dasar diseluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong dalam mempercepat

6-3.3. Peningkatan

pengentaran kemiskinan. Pembangunan infrastruktur dasar adalah bagian integral dari

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan didaerah. lnfrastruktur merupakan roda pengerak pertumbuhan ekonomi daerah, kegunaaan sektor transportasi berupa jalan dan jembatan merupakan tulang punggung pola distribusi dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Parigi Moutong- Tersedianya infrastruktur dasar diseluruh wilayah merupakan salah satu aspek penting untuk percepatan pengentasan kemiskinan di lGbupaten Parigi Moutong.

Keberadaan infrastruktur fialan, jembatan, pasar, terminal, irigasi dan sarana publik lainnya) merupakan pemicu utama keberhasilan pembangunan wilayah. Adanya disparitas kesejahteraan

antar kecamatan diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur antar wilayah. di Kabupaten Parigi Moutong disadari masih terdapat kesenjangan ,tersebut. Untuk itu tersedianya infrastruktur dasar di sejumlah wilayah menjadi sangat penting artinya bagi upaya membuka isolasi wilayah dan percepatan pengentasan kemiskinan.


HallvF2l lain krisis tistrik juga dirasakan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, hal ini bukan lagi ancaman. Dalam realitasnya pemadaman bergilir saat ini menjadi rn€nu harian' yang tidak saja Disisi

melumpuhkan dunia usaha,/industri, tetapi juga mematikan aktivitas rumah tangga. Sektor usaha besar dan kecil menderita kerugian besar akibat

keterbatasan pasokan listrik' bahkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan tidak dapat berjalan optimal akibat ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan listrik. situasi ini makin diperburuk dengan tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Celakanya. kebijakan Pemerintah Pusat (PLN) selama ini justru

lebih banyak bergerak di sisi permintaan (mengimbau Pengurangan konsumsi listrik), bukan memacu jumlah Penawaran (menambah pasokan listrik)- Inilah yang membuat uPaya perbaikan iklim investasi

tidak pernah berhasil termasuk di Kabupaten Parigi

Moutong. karena pembangunan infrastruktur ekonomi nyaris tidak ada perbaikan. Pasokan lisrik dari PLTU Kota Palu juga mengalami kendala karena terbatasnya daya yang dialokasikan dan sering terjadinya kerusakan. Untuk itu pemerintah daerah lGbupaten Parigi Moutong datam 5 (lima) tahun kedepan menSambil langkah-langkah serius untuk mengatasi tantangan dan kendala ini. a. Tantangan

.

Kondisi petayanan dan penyediaan infrastruktur mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan yang tinggi di jalur Trans Sulawesi yang melewati wilayah Kabupaten Parigi Moutong.


Hal lvF22

o Adanya kemauan yang kuat untuk menjadikan

ibukota

l(abupaten yaitu Parigi sebagai transito dari dan ke seluruh wilayah pulau Sulawesi (dari dan ke wilayah utara dan wilayah selatan).

o

Krisis listrik yang mempengaruhi dan menghambat aktivitat

.

masyarakat, pelayanan publik, kinerja pemerintah dan perkembangan ekonomi daerah. Adanya potensi sumberdaya air yang dapat di manfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

b. K,endala o Terbatasnya anggaran pembangunan dibanding kebutuhan penyediaan i nfrastruktur.

o Kurangnya keterlibatan swasta didalam

penyediaan

infrastruktur.

.

SerinS terjadinya bencana alam

di

sebagian besar wilayah

Kabupaten Parigi Moutong yang merusak infrastruktur (ialan, jembatan dll). c. Sasaran Sasaran yang akan dicapai pada lima tahun akan datang secara

umum adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan fokus pada:

. o

Meningkatnya dan terpeliharanya infrastruktur iecara merata.

Meningkatnya peran infrastruktur dalam mendukung daya saing daerah menuju kabupaten terdepan.

o Adanya investasi swasta dan

kerjasama pemerintah pusat dalam penyediaan proyek-proyek infrastruktur dan kelistrikan.


I

2OOS-2O13 t

HaI

o

Terbukanya jalan ke kantong produksi

di

lVl-23

seluruh wilayah

kecamatan secara bertahaP.

. e o

Tersedianya fasilitas air bersih bagi masyarakat.

Terbangunnya irigasi untuk peningkatan produksi pertanian' Terbantunya sarana Perumahan bagi masyarakat miskin'

d. lGbijakan

o o

Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur. Peningkatan pelayanan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

o

o

Kerjasama Pemerintah Pusat di dalam penyediaan listrik alternatif melalui pembangunan PLT-MH di sejumlah kecamatan yang memiliki potensi debit air sungai cukup besar' Pembukaan dan perbaikan jalan ke kantong produksi khususnya wilayah yang terisolir.

.

Pembangunan fasilitas

air bersih bagi masyarakat ibukota

kabupaten-

o o

Pembangunan irigasi untuk peningkatan produksi pertanian' Kerjasama kabupaten/kota dan propinsi dalam pengelolaan

Teluk Tomini.

r Kerjasama Pembangunan dengan pemerintah kota

dan

propinsi dalam pembangunan jalan poros Mamboro-Parigi'

o Peningkatan partisipasi swasta dalam

pembangunan

infrastruktur.

o

Penataan ruang kecamatan

dan Penataan batas

perbatasan.


wilayah

Hal lVl-24

.

Peningkatan kerjasama kabupaten,/kota dan propinsi untuk pengelolaan wi layah perbatasan.

r Pelayanan sosial dasar serta

pengembangan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi berdasarkan kompetensinya

di

seturuh

wilayah kecamatan guna mengerakan ekonomi di masingmasing kecamatan.

64. MXtl EltlPAT: MB{t}.tGrutIX N mAN Sm DAN pAKn$nA'| MASYAIW T DAUM PRiBAI,IGI'MN T'}TN'K IGSEIAHIRAA}.I MA'YNUIGT Struktur sosial yang ada pada suatu daerah (pemerintah, swasta, rakyat dll) pada prinsipnya merupakan manifestasi dari bentuk kesadaran bersama untuk berbagi peran dalam proses pembangunan. Rakyat. pemerintah dan swasta semestinya mempunyai visi yang sama terhadap

masa depan daerahnya- Kalau hal itu tidak terjadi maka proies pembangunan yang ada akan sulit melakukan akselerasi ke suatu keadaan yang lebih baik. Masing-masing elemen yang ada akan berjalan menurut visi dan keyakinan masing-masing.

Untuk itu pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong memberikan peran dan tingkat partisipasi yang besar bagi rakyatnya. Dengan tingginya partisipasi, tingkat kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah juga bertambah- Hal ini ditempuh untuk mendorong tranrparansi dalam setiap proses pembangunan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan manifestasi dari !

harapan dan keinginan rakyat Kabupaten Parigi Moutong. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat maka pemerintah mengharapkan terbentuknya konsolidasi daerah. dalam arti bahwa masyarakat akan ikut

RPJMD KABUPATEN pARtGl MOUTONG

| 2008-2013

Hal lvl-2s bertanggungiawab secara moral atauPun material terhadap setiaP kebijakan yang ada, Penyatuan visi akan terjadi dalam Proses partisipasi ini.

Otonomi daerah memberikan banyak kemudahan

dalam

menyatukan visi kedaerahan. Dengan otonomi daerah diharapkan kiblat pembangunan akan berubah dari pusat kedaerah. Konsolidasi yang

dilakukan akan lebih mudah dan efektif. Pada kenyataannya setelah berumur sekian tahun ternyata otonomi daerah didalam menyatukan visi dari komponen yang ada dalam struktur kemasyarakatanya matih sangat sulit. Fenomena masyarakat Parigi Moutong sebagai bagian terbesar dari struktur sosial yang ada masih terbatas dalam mencerna aPa yang ada di ..kepala- Pemerintah Daerah, begitu pula sebaliknya, partisipasi aktif dari

rakyat belum maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlihat dari kondisi masyarakat yanS asyik menikmati posisinya yang cenderung menjadi obyek PembanSunan' Keberadaan pemerintah daerah adalah satu bagian dari manajemen negara. Ada keterkaitan yanS sanSat erat antara rakyat dan pemerintah daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah masih dituntut dalam Proses

penyadaran peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Peran pemerintah bisa langsunS atau juga bisa dengan memberikan stimulus

kepada etemen yang ada

di tingkat lokal dalam Proses Penemuan

kesadaran ber-otonomi daerah. Karena pada dasarnya kemajuan pembangunan di tingkat daerah akan mendukung Pembangunan nasional. Rakyat perlu tahu peran dan posisinya dalam era otonomi daerah

saat ini. Rakyat berhak tahu kebijakan pemerintah dalam

Proses

pengelolaan daerah. karena rakyat akan menanSSung konsekwensi logis dari setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah'


Ha

I

lvt-25

Untuk itu perlu ada kerjasama antara pihak-pihak yang peduli dan merasa punya tanggung jawab terhadap pembangunan (ORNOP. swasta) dengan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat ataupun organisasi yang punya kesamaan visi terhadap proses pembangunan. Dalam hal ini kompetensi seluruh stakeholder adalah memberikan

kontribusi daerah dalam membangun kesadaran masyarakat Kabupaten Parigi Moutong (Rakyat dan Pemerintah) terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Rakyat merupakan stakeholder terbesar dari sistem sosial yang ada.

Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan daerahnya. Dengan begitu Otonomi Daerah Juga merupakan Otonomi masyarakat secara keseluruhan (ekonomi. sosial, politik. budaya), sehingga karakter daerah adalah karakter masyarakatnya.

Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan- Kebutuhan. kepentingan dan harapan rakyat menjadi arus setiap kebijakan. Mustahil ada keberpihakan kebijakan terhadap rakyat jika dalam proses perencanaan, keikutsertaan mereka dianggap nihil. Kesamaan

visi dalam pembangunan akan mampu meningkatkan

konsolidasi pemerintah dalam pelaksanaan programnya. Kesamaan visi ini akan muncul melalui proses akomodasi dan partisipasi dari seluruh komponen yang ada dalam masyarakat.

a. Kendala

r

Kurangnya kesadaran masyarakat kabupaten Parigi Moutong (Rakyat

dan Pemerintah) terhadap hak dan

kewajibannya sebagai warga

negara-


I

2OO8-2O13

Hal lvF27

o

o

Kurangnya keriasama antara pihak-pihak yang Peduli dan merasa punya tanggungjawab terhadap pembangunan (ORNOP' swasta.

perguruan tinggi) dengan pemerintah daerah atauPun organisasi yang punya keramaan visi terhadap Proses pembangunan' Proses akomodasi dan partisipasi dari seluruh komponen yang ada

dalam masyarakat terhadap Perencanaan pembangunan

masih

kurang.

b. Tantangan Tantangan utama yang muncul dalam pembaruan tata Pemerintahan di kabupaten Parigi Moutong dan harus segera di carikan solusinya

adatah kurangnya partisipasi masyarakat secara nyata dalam Proses perencanaan dan pelaksanaankebijakan pembangunan. Sebagai indikatornya adalah antara lain bahwa:

.

Masyarakat kurang peduli terhadap kebijakan pembangunan yang ada.

.

Sering munculnya perbedaan pendapat antara legislatif-eksekutif-

rakyat dalam proseJ pembangunan-

.

Masyarakat kurang mengerti agenda pembangunan di kabupaten Parigi Moutong dan.

. Belum

maksimalnya sosialisasi yang trantParan dalam Protes perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

c. Sasaran

o Meningkatkan Masyarakat yang peduli terhadap

kebijakan

pembangunan yang ada Kabupaten Parigi Moutong-

o

Diharapkan melalui peningkatan peranserta masyarakat dalam

pembangunan Proses Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

RPJMD KAEUPATEN PARIGI MOUTONG | 2008-2013

Ha

Proses pembangunan melibatkan stakeholder

I lvl-28

di Kabupaten

Parigi

Moutong.

Tumbuhnya sosial kapital di dalam masyarakat

sehingga

masyarakat ikut memiliki dan menjaga hasil-hasil pembangunan.

Dengan adanya kesadaran masyarakat tentang tanggungjawabnya

dalam pembangunan di Parigi Moutong diharapkan mampu menjadi kontrol kebijakand. Kebijakan Untuk mengatasi hal tersebut agar tanggung jawab terhadap seluruh hasil-hasil pembangunan yang dicapai adalah wujud dari hasil kerja bersama, antara pemerintah dan warga masyarakat, maka kebijakan yang ditempuh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 5 (lima) tahun akan datang antara lain :

1- Memfasilitasi pertemuan forum antar stakeholder pembangunan dan penyelenggara kebijakan publik

pelaksana

di Kabupaten

Parigi Moutong secara kontinyu.

2. Memfasilitasi forum secara rutin pada

kelompok-kelompok masyarakat ditingkat kecamatan untuk membincangkan persoalan pemerintahan, keamanan wilayah dan kebijakan publik-

3.

Menfasilitasi media lokal bagi transparansi informasi kebijakan dan pembangunan seperti radio, koran lokal. pusat-pusat informasi kecamatan/desa,/kelurahan dll.

4. Membangun kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi.

5.

Agar pembanSunan berdaya guna dan berhasil guna Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menempuh langkah komunikasi aktif


HaIlVl-29

dan meningkatkan transparansi sampai pada tingkatan

paling

bawah pemerintahan di kabupaten Parigi Moutong. Memperkuat kelembagaan sosial dan budaya masyarakat dengan menumbuh kembangkan sifat-sifat gotong royong, kebersamaan

dengan mengedepankan kearifan budaya lokal yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. 7.

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak serta sebagai pelaku aktif proses perubahan yang dilakukan-

8.

Mendorong penyetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada setiap aspek kehidupan.

9-

Mengikutsertakan masyarakat dalam memelihara ketertiban, ketentraman serta keamanan sehingga tercipta kedamaian dan adanya perlindungan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

to. Melakukan upaya promotif mengajak masyarakat untuk terbiasa hidup sehat dengan memanfaatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, pembinaan dan pelayanannya.

n- Mendorong swadaya masyarakat untuk membangun keluarga sejahtera dengan menyiapkan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin.

RPJMD KABUPATEN

PARTGT

MOUTONG | 2OO8-2O13

Ha

65.

MllR

I

lvl-3O

llltlA:

MET{GGATIDAT.Iffi SUMBn'$'MBN, PR.IDAPATAN DAERAH Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 maupun UndangUndang No. 33 Tahun 2OO4 sumber-sumber penerimaan daerah adalah: Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan. Pinjaman Daerah dan Lain-

Lain Penerimaan Yang Syah. Sedangkan sumber Penerimaan Asli Daerah

terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Restribusi Daerah. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengololaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan

serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Tinggi rendahnya kebanyakan komponen penerimaan daerah di atas sangat tergantung kepada bobot daerah yang bersangkutan, kecuali Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Prinsip otonomi daerah pada dasarnya lebih menekankan pada pengelolaan daerah oleh daerah sendiri dan menempatkan PAD dalam

posisi yang sangat strategis dalam struktur penerimaan daerah dan pembangunan daerah saat ini. Untuk itu Pemeiintah Kabupaten Parigi

Moutong perlu mencari strategi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.

a. Tantangan

Dalam struktur PAD. kontribusi penerimaan dari Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) meski sudah relatif tinggi namun di Kabupaten Parigi Moutong masih banyak potensi PAD yang belum tergali. terutama dari pajak dan retribusi daerah. Ini berarti optimalisasi dan menggali sumber-sumber PAD perlu dilakukan. sehingga peran PAD

di Kabupaten Parigi Moutong dalam pembiayaan pembangunan menjadi cukup signifikan. RPJMD KABUPATEN pARtGl MOUTONG

|

2OO8-2O13

Hal lvl-31 Dalam rangka otonomi daerah peranan PAD baik terhadap Pendapatan Daerah maupun Pembiayaan Pembangunan Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah ataupun Pembiayaan Pembangunan Daerah. Namun kenyataan menunjukkan betapa kemampuan daerah dalam memobilisasi dana dari sumber daerah sendiri masih relatif rendah. Hal inilah yang merupakan persoalan utama daerah

yang mendesak untuk dipecahkan. Terbatasnya dana APBD khususnya PAD Kabupaten Parigi Moutong

serta besarnyd beban gaji pegawai negeri dan dana

investasi

pembangunan yang harus ditanggung oleh pemerintah. praktis sulit bagi

pemerintah untuk menyisihkan dana pengeluaran pembangunan yang lebih besar (capital expenditurQ. Padahal elemen ini tidak bisa diabaikan

dan sangat urgen mendorong percepatan pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong. Artinya pengeluaran pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar investasi pemerintah pada sektor

infrastruktur. yang akan menciptakan multiplayer efect bagi perekonomian daerah. Jika beban pengeluaran rutin masih lebih besar dari belanja pembangunan. maka APBD l(abupaten Parigi Moutong tidak dapat diharap banyak untuk ekspansif- Walaupun demikian pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong berupaya memanfaatkan

dana yang sangat terbatas ini untuk digunakan se-efektif dan

se-efisien

mungkin yang didasarkan pada skala prioritas yang paling PentinS. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi menjadi keharusan didalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Kendala Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Belum optimalnya pencapaian target

di bidang pajak dan

retribusi.


Hallvl-32 Manajemen pengelolaan penerimaan PAD masih rendah sehingga masih terdapat penyimpangan di tingkat aparat yang memungut.

Target penerimaan sebagian belum terpenuhi khususnya pada SKPD yang memiliki kewenangan melakukan pungutan. c. Sasaran Secara umum sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan lima tahun kedepan adalah meningkatnya pendapatan asli

daerah dari tahun ke tahun menuju pada kemandirian daerah dan tercapainya kabupaten Parigi Moutong terdepan di Sulawesi Tengah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pencapaian sasaran pokok, yaitu :

. . .

Peningkatan PAD. Peningkatan penerimaan daerah lainnya.

Tergalinya potensi riil sumber-sumber Penerimaan Daerah.

d. Kebijakan:

o o .

Peningkatan PAD dan penerimaan daerah lainnya-

Optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. ldentifikasi dan inventarisasi potensi

riil

(intensifikasi) sumber-sumber

Penerimaan Daerah. terutama komponen PADS yang dinilai potensial

dan prospektif untuk ditingkatkan dan dikembangkan

potensi

penerimaannya.

r

Tersedianya potensi riil sumber-sumber Penerimaan Daerah, terutama

komponen PAD.

. Menggali dan mengoptimalkan

pengelolaan potensi sumberdaya afam (SDA) melalui ektensifikasi pajak dan retribusi sebagai salah satu

sumber Pen'dapatan Asli Daerah (PAD) disamping sumber pendapatan yang telah ada, baik berupa pajak daerah maupun retribusi yang berpihak pada kepentingan dan kemampuan rakyat-


I 2q)8-2O13

Hal lvl-33

Meningkatkan

rasan Suna mencegah

terjadinya penyalahgunaan dan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)' terutama pada sisi penerimaan retribusi dan sumbangan pihak ketigaa o

penga\

Mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah secara ProfetionalMenggiatkan Promosi Potensi Daerah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif-

Menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga keuangan lokal' Nasional maupun Internasional guna mendukung Pembangunan Daerah.

Menggerakkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan' perikanan dan jasa sebagai sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

66. lvllil R.IAM: ME}lll.lcrutl|(A]l n AUnt u[.lGKr].lGA].1 SEAGAI Wt'Jt'D I(oMTTMB.I TB}IADAP IONSN$ PBrlBAlrcUMN BmfiilNtttAN (SUSIAA.| BlX DE\|E oPliF.|f)

DAI.IBRU'AU'A'INTI}.IGIUT.KAI{ Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan Kabupaten Parigi

Moutong yang bersih, sehat, hijau dan nyaman sebagai wujud komitmen terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan dan beruvawasan lingkungan maka prioritas pembangunan yang ada dalam

agenda ini diletakkan Pada:

6.6.f . Pengendalian dan Pelestarian Ungkungan Hidup a. Tantangan

.

Usaha/kegiatan

yang belum memiliki perijinan di

bidang

lingkungan hiduP.

o

Degradasi hutan akibat illegal loging dan perambahan hutan'

RPJMD KABUPATEN PARIGT MOUTONG

I

2OO8-2O13

Ha

.

Bencana alam (Banjir dan longsor)

I

lVl-!14

di sejumlah kecamatan sering

terjadi.

b. Kendala

r

Eksplotasi sumberdaya hutan yang tidak terkendali yang tidak memikirkan rehabilitasi rumber daya hutan.

o Perambahan hutan untuk pertanian tidak terkendali. o llegal loging semakin tinggi. o Rendahnya kesadaran masyarakat dalam

pemeliharaan

lingkungan-

o

Sistem sanitasi yang tidak memadai-

c. Sasaran

r . . o o

Meningkatnya rehabilitasi hutan Kabupaten Parigi Moutong

.

Peningkatan kualitas lingkungan hidupBerkurangnya tingkat kerusakan hutan.

Tertanganinya bencana alam. Berkurangnya kerusakan infrastruktur akibat abrasi pantai.

d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah :

o

Normalisasi sungai untuk menghindari bencana banjir di sejumlah kecamatan Kabupaten Parigi Moutong.

.

Rehabilitasi hutan dan penanaman mangrove kawasan pantai.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi

Lingkungan .Hidup yang didukung oleh program-program pembangunan yaitu

:

Program Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup.

RPJMD KAEUPATEN pARlGt MOUTONG

|

2OO8-2O13

Hal lvl-35 6.6.2. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai a. Tantangan r Abrasi pantai disejumlah kecamatan telah mengancam infrastruktur jalan,/jembatan dan pemukiman penduduk khususnya pantai bagian utara.

r o

Sistem pengendalian bencana yang masih belum optimal.

Tingginya kasus bencana alam diwilayah Kabupaten Parigi Moutong.

e Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penanganan banjir. . Abrasi pantai teluk Tomini yang menghawatirkan bagi keamanan jalan poros trans sulawesi dan pemukiman penduduk.

b. Kendala o Masih banyak wilayah yang belum terbangun saluran tersier' sekunder dan primer bagi pembuangan air rumah tangga dan penyaluran air hujan.

o.

Banyaknya bangunan liar yang berada disepanjang pesisir

pantai, sehingga membayakan jiwa dan kerusakan dan tidak tertatanya lingkungan

mengakibatkan

di sekitar pantai.

c. Sasaran Rencana program jangka menengah selama lima tahun dari 2OO8

o r

-

2013 diharapkan :

Tertatanya pantai dan lingkungan Perumahan disekitar PantaiTerlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi. pembangunan sarana dan prasarana saluran air disejumlah kecamatan.

.

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.


HaIlVl-36

r Terwujudnya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, pemrintah pusat dan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah bencana alam (banjir dan longsor) di Kabupaten Parigi Moutong.

d. Kebijakan

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, pembangunan yang ditetapkan adalah

o o

kebijakan

:

Penataan pantai dan lingkungan perumahan disekitar pantai.

Melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi. pembangunan sarana dan prasarana saluran air disejumlah kecamatan.

o

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.

.

Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, pemerintah pusat dan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah bencana alam (banjir dan longsor) di Kabupaten Parigi Moutong-

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Lingkungan Hidup yang didukung oleh program-program pembangunan. yaitu :

.

Program Pengendalian bencana alam dan Pengamanan Pantai.


I

2OO8-2O13

14.1. Pengelolaan Sumber Daya Atarn dan Ungkungan

Recommend Documents