2015
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
FR. SKEMA-03
SUPERVISOR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Ditetapkan tanggal: Oleh:
Mahmud Ketua Komite Skema
Nomor Dokumen Nomor Salinan Status Distribusi
Dinarwulan Sutoto Ketua Umum LSP MSDM Indonesia
: 002/SKEMA/LSPMSDMI/2015 :0 : √ Terkendali Tak terkendali
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM 1. LATAR BELAKANG 1.1.Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berbasis kompetensi dan terstandarisasi secara nasional untuk organisasi secara umum telah dituangkan dalam format SKKNI Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan SKKNI Hubungan Industrial (HI). 1.2.SKKNI MSDM dan SKKNI HI ini dikembangkan menggunakan pendekatan RMCS (Regional Model Competency Standard) berdasarkan praktek manajemen terbaik sehingga para pelaksana dan penanggung-jawab MSDM diharapkan mampu bersaing secara nasional, regional, dan atau internasional. 1.3.Ketentuan dalam Pasal 12 dan 18 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1.4.Proses pengembangan kompetensi profesi saat ini beragam dalam jenis programnya maupun cara eksekusinya di setiap organisasi dan badan usaha pemerintah. 1.5.Diperlukan pelaksana dan penanggung-jawab Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang kompeten di bidangnya sesuai standar kompetensi yang berlaku secara nasional. 1.6.Perlu dipastikan bahwa pengelolaan SDM organisasi besar terlaksana dengan kaidah-kaidah yang benar sehingga menghasilkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi. 1.7.Perlunya mengelola SDM organisasi besar yang komprehensif guna memastikan pendekatan-pendekatan manajemen sumber daya manusia didalam strategi organisasi dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.
2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI Skema sertifikasi ini meliputi profesi bidang manajemen sumber daya manusia dengan penguasaan berdasarkan kerangka okupasi penyelia pengelolaan SDM. Okupasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan serta perbaikan terhadap pengelolaan SDM telah dilakukan berdasarkan pendekatan pengeloaan sumber daya manusia yang benar sesuai dengan praktek terbaik serta pemenuhan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi, demi memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan sebagai berikut :
2
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM 2.1.Melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM secara tepat kualitas dan kuantitas untuk mendukung kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuannya 2.2.Melaksanakan intervensi interpersonal sekaligus mengevaluasi efektifitas kegiatan untuk memastikan terjadinya perbaikan iklim organisasi 2.3.Melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM berdasaran peta kesenjangan kompetensi sekaligus menjaga motivasi pegawai melalui pemenuhan penghargaan pegawai dalam arti luas 2.4.Mengadministrasikan kebijakan pengelolaan kinerja dan mengelola system penghargaan secara berkeadilan 2.5.Mengelola pelaksanaan penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain sekaligus menjaga iklim kerja dan hubungan kerja yang harmonis dengan pegawai. Kelompok kompetensi ini dapat digunakan untuk memenuhi kualifikasi kompetensi pada jabatan-jabatan antara lain namun tidak terbatas pada: Supervisor Personalia, Assistant Human Resources Manager, Personnel Officer
3. TUJUAN SERTIFIKASI Memastikan dan memelihara kompetensi profesi pengelolaan sumber daya manusia pada umumnya dan atau penyelia dibidang sumberdaya manusia. 4. ACUAN NORMATIF 4.1.Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4.2.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 307 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia 4.3.Peraturan BNSP No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi. 4.4.Peraturan BNSP No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan an Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
3
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI 5.1.Jenis Kemasan: OKUPASI 5.2.Okupasi Bidang Supervisor Pengelolaan SDM 5.3.Rincian Unit Kompetensi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Unit
Judul Unit Kompetensi Menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan M.701001.007.01 Organisasi akan Pekerja M.701001.008.01 Membuat Rencana Pencarian Sumber Calon Pekerja Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja M.701001.009.01 (Rekrutmen) M.701001.012.01 Melakukan Penilaian Hasil Seleksi M.701001.013.01 Melakukan Penawaran Kerja terhadap Calon Pekerja M.701001.018.01 Menyusun Intervensi Interpersonal M.701001.024.01 Melakukan Evaluasi Perubahan Perilaku Melakukan Evaluasi Hasil-Hasil Intervensi Perubahan M.701001.025.01 terhadap Organisasi
12
M.701001.027.01 Menyusun Peta Kompetensi Jabatan M.701001.028.01 Mengevaluasi Pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja Mengimplementasikan Budaya Organisasi ke Seluruh M.701001.031.01 Unit Kerja dan Individu M.701001.033.01 Mengidentifikasi Kesenjangan Kompetensi
13
M.701001.034.01
14
M.701001.039.01
15
M.701001.046.01
16 17 18
M.701001.056.01 M.701001.072.01 M.701001.077.01
19
M.701001.081.01
11
20 21
Mengidentifikasi Kebutuhan Kompetensi melalui Rekam Jejak Perkembangan Pekerja Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Keseluruhan Program Pembelajaran dan Pengembangan Memadankan Kesesuaian Pekerja Bertalenta dengan Posisi Tujuan Menyusun Kebijakan Pengelolaan Kinerja Menyusun Anggaran Remunerasi di Tingkat Organisasi Menangani Keluh Kesah Pekerja di Tingkat Organisasi Melaksanakan Hubungan Kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan
Menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain * Melaksanakan Tindakan Disiplin Pekerja di Tingkat M.701001.084.01 Organisasi N.784000.019.02
5.4.Rincian Kompetensi Lunak (soft competency): Untuk memenuhi Employability dan adaptability, disamping kempetensi teknis sesuai dengan rincian unit kompetensi diatas, pengelola SDM harus kompeten terhadap prasyarat dasar (soft competency) sebagai berikut : 1. Integritas (Integrity) 4
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM 2. Kepemimpinan (Leadership) 3. Manajemen Relasi (Relationship management) 4. Berorientasi Pada Pelayanan (Customer Service Orientation) 5. Konsultasi (Consultation) 6. Kerjasama (Teamwork) 7. Komunikasi (Communication) 8. Pemahaman Bisnis (Business Acumen) 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI 6.1.Pendidikan dan Pengalaman : 6.1.1.Strata 1 atau setara dan berpengalaman minimal 1 tahun pada posisi staff atau pelaksana, atau 6.1.2 Diploma 3 atau setara dan berpengalaman minimal 3 tahun pada posisi staff atau pelaksana 6.2.Memiliki sertifikat pelatihan di bidang manajemen SDM terkait 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1.Hak pemohon 1.1.1. Mendapatkan bukti pembayaran 1.1.2. Mendapatkan bukti pengesahan peserta 1.1.3. Mendapatkan panduan peserta uji sertifikasi 1.1.4. Mendapatkan pelayanan pra Asesmen 1.1.5. Mengajukan banding dalam hal keputusan sertifikasi 1.1.6. Mendapatkan sertifikat bila dinyatakan kompeten
7.2.Kewajiban Pemegang Sertifikat 1.1.1. Memelihara kompetensi yang telah disertifikasi 1.1.2. Menjaga kode etik profesi MSDM 1.1.3. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP MSDM Indonesia 1.1.4. Melaporkan rekaman kegiatan kerja secara periodik sesuai ketentuan LSP MSDM Indonesia. 1.1.5. Membuat pernyataan tidak menyalahgunakan ketentuan sebagai pemegang sertifikat. 5
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
8. BIAYA SERTIFIKASI 8.1.Biaya uji sertifikasi kompetensi : Rp 5.000.000,9. PROSES SERTIFIKASI 9.1.Persyaratan pendaftaran 9.1.1. Persyaratan permohonan: 1) Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi FR APL 01 dan FR APL 02, 2) Melampirkan masing-masing: a)
Photo copy ijasah terakhir yang dilegalisir.
b)
Pas photo berwarna 3x4 cm (2 lembar)
c)
Melampirkan tanda bukti pembayaran administrasi
d)
Portofolio pengalaman atau Surat keterangan pengalaman dari tempat bekerja
e)
Surat rekomendasi dari atasan bilamana belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman minimal.
f)
Photo copy Sertifikasi Kompetensi yang dipersyaratkan untuk dimiliki sebelumnya.
9.1.2. Hak pemohon 1. Mendapatkan penjelasan dengan skema sertifikasi.
gambaran
proses
sertifikasi
sesuai
2. Mendapatkan informasi tentang hasil ujian sertifikasi (lulus atau tidak lulus). 3. Mengikuti ujian sertifikasi lagi untuk unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten. 4. Memperoleh sertifikasi tanda kompeten apabila telah lulus seluruh bagian ujian kompetensi. 9.2 Proses Asesmen 9.2.1. Prosedur Sertifikasi Proses sertifikasi adalah proses asesmen dalam rangka pengakuan kompetensi yang diberikan kepada peserta yang telah memastikan dirinya kompeten terhadap lingkup kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi, yaitu dengan cara, sebagai berikut : 1) mengajukan permohonan pendaftaran sebagai calon peserta sertifikasi dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran calon peserta. 6
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM 2) Bilamana pendaftaran calon diterima, selanjutnya mengisi formulir aplikasi calon peserta sertifikasi FR APL 01 FR APL 02 Asesmen mandiri, dan melampirkan persaratan sesuai dengan persaratan skema sertifikasi. 3) LSP akan menugaskan asesor kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang akan di asesmen, 4) Asesor akan melaksanakan asesmen kepada peserta sesuai lingkup skema sertifikasi yang diminta asesi, 5) Keputusan hasil asesmen akan direkomendasikan oleh Asesor kepada LSP, selanjutnya LSP akan mengevaluasi melalui komite teknik sertifikasi untuk mengesahkan rekomendasi keputusan asesor dan menerbitkan rekomendasi pengesahan hasil uji kepada LSP untuk diterbitkan sertifikat kompetensi. 9.2.2. Materi Asesmen Materi asesmen baik untuk asesmen melalui uji kompetensi maupun asesmen portofolio, didasarkan pada 2 hal, yaitu: a. Seluruh persyaratan kompetensi sesuai dengan yang tertera pada butir 5.2 rincian unit kompetensi. b. Persyaratan kompetensi lunak (soft competency) sesuai dengan kualifikasi pada skema sertifikasi. 9.2.3. Metoda Asesmen. Untuk menjamin mutu keluaran hasil uji kompetensi maka beberapa hal dibawah ini harus menjadi acuan didalam melaksnakan asesmen, yaitu: 1) Asesmen Uji Kompetensi. Asesmen melalui proses uji kompetensi dilaksanakan dengan metode uji kompetensi, sebagai berikut: a)
Untuk menilai keterampilan kerja dan sikap kerja digunakan observasi pada aktifitas kerja, bisa berupa demonstrasi atau aktifitas kerja riil di tempat kerja,
b)
Untuk menilai pengetahuan terkait dapat ditambahkan tes tulis/lisan,
c)
Untuk menilai terkait kompetensi lunak (soft competency) digunakan metoda wawancara, atau metoda observasi simulasi tingkah laku.
2) Asesmen Portofolio. Asesmen portofolio dilakukan kepada peserta sertifikasi yang telah 7
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM memiliki portofolio lainnya (diluar portofolio sebagai persyaratan dasar skema sertifikasi) meliputi seluruh dokumen hasil kerja dan telah divalidasi atasan. Pelaksanaan asesmen portofolio menggunakan metoda, sebagai berikut: a)
Verifikasi portofolio, kegiatan asesmen yang dilaksanakan untuk memastikan bukti portofolio peserta sertifikasi memenuhi aturan bukti.
b)
Wawancara untuk memastikan seluruh persyaratan kompetensi lunak (soft competency) telah terpenuhi.
9.2.4 Tempat Asesmen. Asesmen dilaksanakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSP, yaitu yang memenuhi persaratan tempat uji kompetensi, sebagai berikut :
1) Ruangan yang memiliki ketentuan: a. Luas ruangan dengan kapasitas minimum 20 orang b. Tersedia Air Conditioner (AC) c. Lampu penerangan sesuai kebutuhan untuk membaca d. Meja dan kursi atau Kursi dengan pengalas untuk menulis.
2) Alat dan Peralatan kerja, yaitu : komputer dan printer 9.2.5. Asesor Kompetensi Asesor Kompetensi adalah personil yang memiliki kualifikasi sebagai asesor yang kompeten pada bidang dan ruang lingkupnya sebagaimana telah ditetapkan oleh LSP, dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Mengerti skema sertifikasi okupasi Penyelia pengelolaan SDM organisasi besar. 2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode uji dan dokumen uji sertifikasi Penyelia pengelolaan SDM organisasi besar. 3) Memiliki kompetensi bidang pengelolaan SDM organisasi besar. 4) Mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa yang digunakan dalam uji kompetensi, dan 5) Bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif. 8
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
9.3 Keputusan Sertifikasi 9.2.1 Keputusan Sertifikasi ditetapkan oleh Komite Sertifikasi LSP melalui mekanisme Rapat Pleno Komite Sertifikasi LSP. Personel yang terlibat didalam penetapan keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan uji atau pelatihan calon. 9.2.2 Keputusan Sertifikasi Kompetensi.
ditetapkan
atas
dasar
hasil
Asesmen
9.2.3 Keputusan Sertifikasi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Proses Banding. 9.4 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi 9.4.1 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 9.4.2 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan. 9.4.3 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya. 9.5 Pemeliharaan sertifikasi Dalam rangka memastikan dan memelihara kompetensi para Pemegang Sertifikat, maka minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan suveilan terhadap seluruh Pemegang Sertifikat. 9.5.1. Surveilan dilaksanakan dengan menggunakan metoda LOGBOOK (terlampir) dan atau kegiatan pemeliharaan kompetensi dengan menyertakan dokumen bukti kehadiran pada Program Penyegaran. 9.5.2. Surveilan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan LSP setiap tahunnya. 9.5.3. Kelalaian dan atau kegagalan dari surveilan akan mengakibatkan dicabutnya sertifikat kompetensi. 9.5.4. Surveilan dapat dilakukan diluar jadwal semestinya, manakala adanya keluhan pihak ke-3 atau adanya kasus sangkaan malpraktek. 9.6 Proses Sertifikasi Ulang 9.6.1. LSP menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan
9
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini. 9.6.2. Periode sertifikasi ulang ditetapkan tiga tahun. 9.6.3. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak. 9.6.4. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP disesuaikan dengan skema sertifikasi. 9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda 9.7.1. memenuhi ketentuan skema sertifikasi Pengelolaan SDM Organisasi Besar; 9.7.2. menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup setifikasi; 9.7.3. tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan pihak terkait dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikat yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah; 9.7.4. menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, 9.7.5. tidak menyalahgunakan sertifikat. 9.7.6. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya. 9.8 Banding atas Keputusan Sertifikasi 9.8.1. LSP harus menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. 9.8.2. LSP harus membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. 9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta. 9.8.4. LSP harus bertanggung jawab atas semua keputusan di tingkat proses penanganan banding. LSP harus menjamin personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat keputusan yang menyebabkan banding.
semua bahwa proses dalam
9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding. 10
SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM 9.8.6. LSP harus menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding. 9.8.7. LSP harus memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding. 9.9 Keluhan a. LSP harus menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan. b. Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara. c. LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. d. Setelah menerima keluhan, LSP harus melakukan konfirmasi apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSP, bila demikian maka LSP harus memberikan tanggapan yang sesuai. e. LSP harus menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan keluhan. f. Setelah menerima keluhan, LSP harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk validasi terhadap keluhan. g. LSP harus memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan. h. Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat. i. Proses penanganan keluhan oleh LSP harus mengikuti persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan. j. Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.
11
