2015 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
FR. SKEMA-03
MANAJER PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Ditetapkan tanggal: Oleh:
Mahmud Ketua Komite Skema
Nomor Dokumen Nomor Salinan Status Distribusi
Dinarwulan Sutoto Ketua Umum LSP MSDM Indonesia
: 001/SKEMA/LSPMSDMI/2015 :0 : Terkendali √ Tak terkendali
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM 1. LATAR BELAKANG 1.1.Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berbasis kompetensi dan terstandarisasi secara nasional untuk organisasi secara umum telah dituangkan dalam format SKKNI MSDM dan SKKNI HI. 1.2.SKKNI MSDM dan SKKNI HI ini dikembangkan menggunakan pendekatan RMCS
(Regional
Model
Competency
Standard)
berdasarkan
praktek
manajemen terbaik sehingga para pelaksana dan penanggung-jawab MSDM diharapkan
mampu
bersaing
secara
nasional,
regional,
dan
atau
internasional. 1.3.Ketentuan dalam Pasal 12 dan 18 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1.4.Proses pengembangan kompetensi profesi saat ini beragam dalam jenis programnya maupun cara eksekusinya di setiap organisasi dan badan usaha pemerintah. 1.5.Diperlukan pelaksana dan penanggung-jawab Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang kompeten di bidangnya sesuai standar kompetensi yang berlaku secara nasional. 1.6.Perlu dipastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan SDM di organisasi terlaksana dengan kaidah-kaidah yang benar sehingga menghasilkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi. 1.7.Perlunya
mengembangkan
hubungan
kerja
yang
harmonis
antara
pengusaha dan pekerja melalui sistem pengelolaan SDM yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI Skema sertifikasi ini meliputi profesi bidang manajemen sumber daya manusia dengan penguasaan berdasarkan kerangka okupasi manager pengelolaan SDM. Okupasi
ini
bertujuan
untuk
memastikan
keselarasan
perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi serta perbaikan terhadap pengelolaan SDM telah dilakukan berdasarkan pendekatan pengeloaan sumber daya manusia yang benar sesuai dengan praktek terbaik serta pemenuhan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi, demi memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan sebagai berikut :
2
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM 2.1Merencanakan dan membangun organisasi yang efektif melakukan pengelolaan SDM untuk mencapai tujuan organisasi
sekaligus
2.2Merencanakan, mencari, memilih SDM yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini dan masa yang akan dating 2.3Mengelola proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi SDM secara terinegrasi untuk menyeimbngkan antara kebutuhan pegawai dengn organisasi demi menjaga keberlangsungan organisasi secara umum 2.4Mengelola kinerja pekerja agar selaras dengan tujuan organisasi serta pemberian penghargaan yang menarik, kompetitif, dan adil 2.5Mengembangkan pola hubungan pekerja yang harmonis untuk memastikan pencapai tujuan organisasi 2.6Menyediakan dan mengembangkan layanan administrasi dan sistem informasi manajemen SDM sesuai dengan kebutuhan Kelompok kompetensi ini dapat digunakan untuk memenuhi kualifikasi kompetensi pada jabatan-jabatan antara lain namun tidak terbatas pada: Manajer Sumber Daya Manusia, Human Capital Manager, HRD Manager, Manajer Personalia, Kepala Personalia 3. TUJUAN SERTIFIKASI Memastikan dan memelihara kompetensi profesi pengelolaan sumber daya manusia pada umumnya dan atau pimpinan dibidang sumberdaya manusia 4. ACUAN NORMATIF 4.1.Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4.2.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 307 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia. 4.3.Peraturan BNSP No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian KesesuaianPersyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi. 4.4.Peraturan BNSP No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
3
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI 5.1.Jenis Kemasan : OKUPASI 5.2.Okupasi Bidang Manajer Pengelolaan SDM 5.3.Rincian Unit Kompetensi No. 1
Kode Unit
Judul Unit Kompetensi Merumuskan Kebijakan Organisasi yang selaras dengan M.701001.003.01 Strategi Pengelolaan SDM
2 3 4 5 6 7 8 9 10
M.701001.004.01 M.701001.006.01 M.701001.017.01 M.701001.018.01 M.701001.019.01 M.701001.021.01 M.701001.023.01 M.701001.026.01 M.701001.029.01
11
M.701001.032.01
12 13 14 15 16 17 18 19
M.701001.035.01 M.701001.042.01 M.701001.044.01 M.701001.045.01 M.701001.055.01 M.701001.058.01 M.701001.062.01 M.701001.064.01
20
M.701001.068.01
21
M.701001.069.01
22
M.701001.070.01
23
M.701001.071.01
24
M.701001.076.01
25
M.701001.078.01
26 27 28 29
Membuat Rancangan Model/Struktur Organisasi Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja Merumuskan Permasalahan Organisasi Menyusun Intervensi Interpersonal Menyusun Intervensi Teknologi Menyusun Intervensi Manajemen Pekerja Melakukan Intervensi Perubahan dalam Organisasi Merancang Model Kompetensi Merancang Metode Pengukuran Kompetensi Menyelaraskan Strategi Pembelajaran dan Pengembangan sesuai dengan Strategi Organisasi Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan Menentukan Pekerja Bertalenta Mengembangkan Manajemen Suksesi di Organisasi Melaksanakan Program Manajemen Suksesi Menyusun Strategi Pengelolaan Kinerja Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Merancang Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi Menyusun Struktur dan Skala Upah di Tingkat Organisasi Menyusun Sistem Penentuan Upah Pekerja di Tingkat Organisasi Menyusun Sistem Tunjangan dan Benefit di Tingkat Organisasi Menyusun Program Insentif di Tingkat Organisasi Membangun Komunikasi Yang Harmonis dengan Pekerja di Tingkat Organisasi
Mengembangkan Peranan Pemangku Jabatan Lini dalam Menjalankan Fungsi MSDM Membuat Peraturan Perusahaan/Kepegawaian di M.701001.082.01 Tingkat Organisasi Membuat Perjanjian Kerja Bersama di Tingkat M.701001.083.01 Organisasi Melaksanakan Proses Pemutusan Hubungan Kerja di M.701001.085.01 Tingkat Organisasi M.701001.086.01
Melaksanakan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang efektif 4
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
30 31
Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis M.701001.089.01 dengan Wakil Pekerja atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh M.701001.092.01 Menentukan Sistem Informasi Pekerja
5.3 Rincian Kompetensi Lunak (Soft Competency) : Untuk memenuhi Employability dan adaptability, disamping kempetensi teknis sesuai dengan rincian unit kompetensi diatas, pengelola SDM harus kompeten terhadap prasyarat dasar (soft competency) sebagai berikut : 1. Integritas (Integrity) 2. Kepemimpinan (Leadership) 3. Manajemen Relasi (Relationship management) 4. Berorientasi Pada Pelayanan (Customer Service Orientation) 5. Konsultasi (Consultation) 6. Kerjasama (Teamwork) 7. Komunikasi (Communication) 8. Pemahaman Bisnis (Business Acumen) 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI 6.1.Pendidikan dan Pengalaman : 6.1.1. Strata 1 atau setara dan berpengalaman minimal 3 tahun pada posisi supervisor, atau 6.1.2. Diploma 3 atau setara dan berpengalaman minimal 6 tahun pada posisi supervisor, 6.2.Memiliki sertifikat pelatihan di bidang manajemen SDM terkait 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1.Hak pemohon 7.1.1. Mendapatkan bukti pembayaran 7.1.2. Mendapatkan bukti pengesahan peserta 7.1.3. Mendapatkan panduan peserta uji sertifikasi 7.1.4. Mendapatkan pelayanan pra Asesmen 7.1.5. Mengajukan banding dalam hal keputusan sertifikasi 7.1.6. Mendapatkan sertifikat bila dinyatakan kompeten
5
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM 7.2.Kewajiban Pemegang Sertifikat 7.2.1. Memelihara kompetensi yang telah disertifikasi 7.2.2. Menjaga kode etik profesi MSDM 7.2.3. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP MSDM Indonesia 7.2.4. Melaporkan rekaman kegiatan kerja secara periodik sesuai ketentuan LSP MSDM Indonesia. 7.2.5. Membuat pernyataan tidak menyalahgunakan ketentuan sebagai pemegang sertifikat. 8. BIAYA SERTIFIKASI 8.1.Biaya uji kompetensi
:Rp. 5.000.000,-
9. PROSES SERTIFIKASI 9.1.Persyaratan pendaftaran 9.1.1. Persyaratan permohonan: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi FR APL 01 dan FR APL 02, Melampirkan masing-masing: Photo copy ijasah terakhir yang dilegalisir. Pas photo berwarna 3x4 cm (2 lembar) Melampirkan tanda bukti pembayaran administrasi Portofolio pengalaman atau Surat keterangan pengalaman dari tempat bekerja 7) Surat rekomendasi dari atasan bilamana belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman minimal. 8) Photo copy Sertifikasi Kompetensi yang dipersyaratkan untuk dimiliki sebelumnya. 9.1.2. Hak pemohon 1)
Mendapatkan penjelasan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2)
Mendapatkan informasi tentang hasil ujian sertifikasi (lulus atau tidak lulus).
3)
Mengikuti ujian sertifikasi lagi untuk unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten.
4)
Memperoleh sertifikasi tanda kompeten apabila telah lulus seluruh bagian ujian kompetensi.
9.2 Proses Asesmen 9.2.1 Prosedur Sertifikasi.
6
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM Proses sertifikasi adalah proses asesmen dalam rangka pengakuan kompetensi yang diberikan kepada peserta yang telah memastikan dirinya kompeten terhadap lingkup kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi, yaitu dengan cara, sebagai berikut : 1) mengajukan permohonan pendaftaran sebagai calon peserta sertifikasi dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran calon peserta. 2) Bilamana pendaftaran calon diterima, selanjutnya mengisi formulir aplikasi calon peserta sertifikasi FR APL 01 FR APL 02 Asesmen mandiri, dan melampirkan persaratan sesuai dengan persaratan skema sertifikasi. 3) LSP akan menugaskan asesor kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang akan di asesmen, 4) Asesor akan melaksanakan asesmen kepada peserta sesuai lingkup skema sertifikasi yang diminta asesi, 5) Keputusan hasil asesmen akan direkomendasikan oleh Asesor kepada LSP, selanjutnya LSP akan mengevaluasi melalui komite teknik sertifikasi untuk mengesahkan rekomendasi keputusan asesor dan menerbitkan rekomendasi pengesahan hasil uji kepada LSP untuk diterbitkan sertifikat kompetensi.
9.2.2 Materi Asesmen. Materi asesmen baik untuk asesmen melalui uji kompetensi maupun asesmen portofolio, didasarkan pada 2 hal, yaitu : 1) Seluruh persaratan kompetensi sesuai dengan yang tertera pada butir 5.2 rincian unit kompetensi, 2) Persaratan soft competency sesuai dengan kualifikasi pada skema sertifikasi. 9.2.3 Metoda Asesmen. Untuk menjamin mutu keluaran hasil uji kompetensi maka beberapa hal dibawah ini harus menjadi acuan didalam melaksnakan asesmen, yaitu : 1) Asesmen Uji Kompetensi. Asesmen melalui proses uji kompetensi dilaksanakan dengan metode uji kompetensi, sebagai berikut : a) Untuk menilai keterampilan kerja dan sikap kerja digunakan observasi pada aktifitas kerja, bisa berupa demontrasi atau aktifitas kerja ril di tempat kerja, b) Untuk menilai pengetahuan terkait dapat ditambahkan tes tulis/lisan c) Untuk menilai terkait kompetensi lunak (soft competency) digunakan metoda wawancara, atau metoda observasi simulasi tingkah laku. 7
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM 2) Asesmen Portofolio. Asesmen portofolio dilakukan kepada peserta sertifikasi yang telah memiliki portofolio lainnya (diluar portofolio sebagai persaratan dasar skema sertifikasi) meliputi seluruh dokumen hasil kerja dan telah divalidasi atasan. Pelaksnaan asesmen portofolio menggunakan metoda, sebagai berikut: a) Verifikasi portofolio, kegiatan asesmen yang dilaksanakan untuk memastikan bukti portofolio peserta sesrtifikasi memenuhi aturan bukti, b) Wawancara untuk memastikan competency telah dipenuhi.
seluruh
persaratan
soft
9.2.4 Tempat Asesmen. Asesmen dilaksanakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSP, yaitu yang memenuhi persaratan tempat uji kompetensi, sebagai berikut : 1) Ruangan yang memiliki ketentuan:
a. Luas ruangan dengan kapasitas minimum 20 orang b. Tersedia Air Conditioner (AC) c. Lampu penerangan sesuai kebutuhan untuk membaca d. Meja dan kursi atau Kursi dengan pengalas untuk menulis. 2) Alat dan Peralatan kerja, yaitu : komputer dan printer
9.2.5 Asesor Kompetensi Asesor Kompetensi adalah personil yang memiliki qualifikasi sebagai asesor yang kompeten pada bidang dan ruang lingkupnya sebagaimana telah ditetapkan oleh LSP, dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Mengerti skema sertifikasi klaster Pengelolaan SDM Organisasi
Besar;
2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode uji dan
dokumen uji sertifikasi Pengelolaan SDM Organisasi Besar;
3) Memiliki kompetensi bidang Pengelolaan SDM Organisasi Besar; 4) Mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun
tulisan dalam bahasa yang digunakan dalam uji kompetensi, dan
5) Bebas
dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
8
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM 9.3 Keputusan Sertifikasi 9.4.1 Keputusan Sertifikasi ditetapkan oleh Komite Sertifikasi LSP melalui mekanisme Rapat Pleno Komite Sertifikasi LSP. Personel yang terlibat didalam penetapan keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan uji atau pelatihan calon. 9.4.2 Keputusan Sertifikasi Kompetensi.
ditetapkan
atas
dasar
hasil
Asesmen
9.4.3 Keputusan Sertifikasi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Proses Banding. 9.4Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi 9.5.1 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 9.5.2 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan. 9.5.3 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya. 9.5Pemeliharaan sertifikasi Dalam rangka memastikan dan memelihara kompetensi para Pemegang Sertifikat, maka minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan suveilan terhadap seluruh Pemegang Sertifikat. 9.5.1. Surveilan dilaksanakan dengan menggunakan metoda LOGBOOK (terlampir) dan atau kegiatan pemeliharaan kompetensi dengan menyertakan dokumen bukti kehadiran pada Program Penyegaran. 9.5.2. Surveilan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan LSP setiap tahunnya. 9.5.3. Kelalaian dan atau kegagalan dari surveilan akan mengakibatkan dicabutnya sertifikat kompetensi. 9.5.4. Surveilan dapat dilakukan diluar jadwal semestinya, manakala adanya keluhan pihak ke-3 atau adanya kasus sangkaan malpraktek. 9.6Proses Sertifikasi Ulang 9.6.1. LSP menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini. 9.6.2. Periode sertifikasi ulang ditetapkan tiga tahun. 9
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM 9.6.3. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak. 9.6.4. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP disesuaikan dengan skema sertifikasi. 9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda 9.7.1. memenuhi ketentuan skema sertifikasi Pengelolaan SDM Organisasi Besar; 9.7.2. menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup setifikasi; 9.7.3. tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan pihak terkait dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikat yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah; 9.7.4. menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, 9.7.5. tidak menyalahgunakan sertifikat. 9.7.6. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya. 9.8 Banding atas Keputusan Sertifikasi 9.8.1. LSP harus menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. 9.8.2. LSP harus membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. 9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta. 9.8.4. LSP harus bertanggung jawab atas semua keputusan di tingkat proses penanganan banding. LSP harus menjamin personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat keputusan yang menyebabkan banding.
semua bahwa proses dalam
9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding. 9.8.6. LSP harus menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding. 9.8.7. LSP harus memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding. 10
SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
9.9 Keluhan 9.9.1. LSP harus menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan. 9.9.2. Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara. 9.9.3. LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. 9.9.4. Setelah menerima keluhan, LSP harus melakukan konfirmasi apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSP, bila demikian maka LSP harus memberikan tanggapan yang sesuai. 9.9.5. LSP harus menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan keluhan. 9.9.6. Setelah menerima keluhan, LSP harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk validasi terhadap keluhan. 9.9.7. LSP harus memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan. 9.9.8. Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat. 9.9.9. Proses penanganan keluhan oleh LSP harus mengikuti persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan. 9.9.10. Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.
11
