PENGARUH PENGENDALIAN INTERN KAS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BULELENG TERHADAP REALISASI PENCATATAN PENERIMAAN KAS

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014)

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN KAS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BULELENG TERHADAP REALISASI PENCATATAN PENERIMAAN KAS 1

Ni Putu Eka Sulasmini, 1Nyoman Trisna Herawati, 2Ni Kadek Sinarwati.

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Gahesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian intern kas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern kas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buleleng terhadap realisasi pencatatan penerimaan kas. Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja pada bagian yang berhubungan dengan variabel penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner yang terdiri dari 2 instrumen dengan menggunakan skala likert. Dari 100 kuesioner yang telah disebar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner dan 94 kuesioner yang dapat dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterosketastisitas, dan uji autokorelasi, serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji regresi sederhana, analisis 2 korelasi pearson, uji t, dan koefisien determinasi (R ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kegiatan pengendalian intern kas pada BUMD di Kabupaten Buleleng dijalankan pada setiap bagian yang tercermin dari pembagian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing BUMD di Kabupaten Buleleng Begitu juga struktur organisasi yang disusun telah memisahkan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab tiap bagian walaupun masih ada BUMD yang belum melakukan pemisahan fungsi yang jelas terutama pada bagian pengawasan intern karena keterbatasan SDM yang dimiliki, (2) pengendalian intern kas berpengaruh signifikan positif terhadap realisasi pencatatan penerimaan kas. Kata Kunci: pengendalian intern kas, realisasi pencatatan penerimaan kas, BUMD. Abstract This study aimed at investigating the cash intern control at Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten (BUMD) Buleleng regency and the influence of cash intern control at BUMD Buleleng regency to the realization of cash acceptance recording. The respondent criteria used in this study were the employees at the subdivisions which have relationship with research. The samples used were 100 respondents. The data collections used were interview and questionnaires which consisted of 2 instruments which used likert scale. From 100 questionnaires spread, the number of questionnaire which were collected were 100 questionnaires and 94 questionnaires could be analyzed. Data analysis technique used were data quality test which consisted of validity test and reliability test, classic assumption test which consisted of normality test, heteroscedasiticy test, and autocorrelation test, and also hypothesis

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) test which consisted of simple regression test, Pearson correlation analysis, t-test, 2 and determination coefficient (R ). The result of the study shows that (1) the cash intern control at BUMD in Buleleng Regency is conducted in every subdivision which can be seen from the job and responsibility distribution from each BUMD in Buleleng Regency. Also, the structure of organization which has been arranged separates the job, duty, authority, and responsibility in every subdivision although there are still BUMDs which do not separate the function clearly especially at intern control subdivision because of the limitation of human resource, (2) cash intern control has positive influence to the cash acceptance recording. Key Words: cash intern control, realization of cash acceptance recording, BUMD.

PENDAHULUAN Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dengan ruang gerak secukupnya untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih dapat memaksimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki, menjalankan pemerintah daerah dan mampu bekerjasama serta professional. Menurut UU No. 32 tahun 2004 (pengganti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengertian dari Otonomi daerah adalah kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan pemerintah daerah menjadi semakin vital dalam melayani masyarakat, sedangkan peranan pemerintah pusat akan menjadi semakin terbatas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya penyerahan wewenang ini, sehingga perannya lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan agar daerah mampu merumuskan langkahlangkah strategis untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peran serta aktif dan kreaifitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerah sangat diperlukan. Salah satu organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dituntut untuk menjadi mesin uang pemerintah

daerah yang mampu menciptakan nilai tambah dengan menetapkan bisnis spesifik dalam kaitan yang oleh Pemerintah Daerah (Pemda). BUMD dapat menjadi suatu usaha yang dikelola secara profesional serta mampu menciptakan keuntungan dan menjadi kontribusi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) itu sendiri. BUMD dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan meningkatkan penghasilan Pemerintah Daerah. Suatu perusahaan (badan) dapat mencapai misi dan tujuan apabila kekuatan yang dimiliki perusahaan melebihi kekurangan yang dimiliki. Ketangguhan dan kemampuan suatu perusahaan (badan) ditentukan oleh interaksi dari dalam perusahaan antara satuan kerja yang terdapat didalamnya, dari luar perusahaan, dan dinamika perusahaan yang bersangkutan. Pengendalian intern yang efektif sangat diperlukan agar perusahaan mampu mengatasi ancaman bisnis yang mengitarinya. Menurut Abbot, et al, yang dikutip oleh Wilopo (2006: 05), keefektifan pengendalian intern dapat mengurangi terjadinya kecurangan akuntansi. Apabila pengendalian intern lemah, maka akan mengakibatkan tidak terjaminnya kekayaan perusahaan. Akibatnya, informasi akuntansi tidak efisien, tidak dapat dipercaya, dan tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan serta kegiatan-kegiatan operasional perusahaan menjadi tidak efektif.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) Menurut Mulyadi (2002: 183), unsurunsur pokok pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan. Laporan keuangan dirancang untuk memberikan informasi kepada para pengguna laporan, calon investor, calon kreditur dan digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Dalam menetapkan rencana kegiatan untuk periode yang akan datang, diperlukan pertimbanganpertimbangan, dan salah satu bahan pertimbangannya adalah laporan keuangan. Selain itu, manfaat laporan keuangan bagi manajemen adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasi. Dalam laporan keuangan terdapat informasi sebagai dasar manajemen dalam perencanaan. Melalui informasi yang tersedia dalam laporan keuangan yang merupakan hal yang sangat penting bagi investor dan manajemen, maka laporan keuangan itu sendiri harus dapat diandalkan. Laporan keuangan harus disusun sebaik mungkin karena merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Maka dari itu, laporan keuangan harus dibuat seakurat mungkin sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Salah satu tindakan kecurangan akuntansi yaitu penyimpangan laporan keuangan. Pada kenyataannya, tindakan penyimpangan pada laporan keuangan pada suatu perusahaan (badan) masih ditemukan. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang menjadi sumber informasi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Untuk dapat memecahkan permasalahan kecurangan akuntansi, perlu dirancang suatu sistem pengendalian internal atau control intern yang efektif. Oleh sebab itu, pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang baik dalam meminimalisir kecenderungan terjadinya kecurangan. Fungsi perencanaan dan pengendalian bagi manajemen yang perlu mendapat perhatian yang serius adalah perencanaan dan pengendalian kas. Kas merupakan

salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Semakin besar jumlah kas dalam perusahaan berarti semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Kas juga merupakan alat pertukaran dan digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas merupakan aktiva yang paling lancar karena paling sering berubah. Kas yang berada dalam perusahaan tidak boleh terlalu besar atau kecil jumlahnya. Apabila terlalu besar, maka akan mengakibatkan adanya “idle kas” atau kas menganggur. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya kecurangankecurangan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat merencanakan dan mengendalikan uang kas agar tercipta suatu jumlah uang kas yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kas berperan penting dalam suatu kegiatan pada perusahaan (badan). Maka dari itu, jumlah kas yang tersedia harus berkesinambungan dengan besarnya pengeluaran. Melalui perencanaan yang baik, perusahaan (badan) dapat melindungi kas dan menjamin keakuratan kas. Anggaran merupakan salah satu alat pengendalian yang berupa perencanaan tertulis dari seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran biasanya dinyatakan dalam unit moneter dan untuk jangka waktu tertentu. Manajemen harus memikirkan cara-cara untuk menutupi kekurangan kas dan cara penggunaan kelebihan kas secara produktif. Manajemen juga melakukan monitoring dan mengamati penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, menyusun anggaran sangatlah penting dilakukan sebagai alat dalam merencanakan dan mengendalikan kas. Pengertian kecurangan akuntansi menurut IAI (2001) adalah sebagai berikut: (1) salah saji yang disebabkan karena penghilangan secara sengaja jumlah dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) salah saji penyalahgunaan atau penggelapan aktiva serta perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan. Tindakan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) organisasi, dapat dilakukan oleh orang dalam maupun luar organisasi. Namun, kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan dan merugikan perusahaan itu sendiri. Tindakan kecurangan memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan karena perusahaan akan mengalami kebangkrutan apabila perusahaan (badan) tersebut terlibat dalam kecurangan. Oleh sebab itu, perusahaan (badan) harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan survey dari transparency.org, Indonesia merupakan negara terkorup se-Asia Pasifik. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara terkorup no. 5 se-dunia satu level di bawah Kamerun. Dari 14 lembaga negara paling kurup, pertama diduduki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) jumlah 246 kasus. Setelah itu diduduki kelembagaan pada Pemkot (Pemerintah Kota) sebanyak 56 kasus. Dan ketiga, yakni seluruh lembaga Pemerintah Provinsi dengan jumlah 23 kasus, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) berada pada urutan keempat diduduki dengan 18 kasus. Keempat kasus tersebut diumumkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). Kasus kecurangan juga terjadi di Kabupaten Buleleng. Beberapa kasus kecurangan yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu: (1) Pada tahun 2004 korupsi pada Dinas PU yang merugikan negara sekitar Rp 500.000.000,00. Korupsi ini dilakukan dengan penggelembungan harga (markup) dalam pembelian alat berat, (2) Kasus dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial oleh pemimpin yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Buleleng anggaran 2008-2009 yang dilakukan oleh 10 orang pemimpin desa. Beberapa kepala desa ada yang menerima bantuan sosial, baik dari APBD maupun bantuan swasta yang diselewengkan. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Juli 2010. (3) Kasus mantan Bupati Buleleng yang terbukti terlibat dalam korupsi senilai Rp.

1,6 Miliar dan divonis 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar pada tanggal 5 Maret 2013. Korupsi dilakukan pada upah pungut Pajak Kehutanan dan Pertambangan (PBB-KPP) (www.infokorupsi.com) Oleh karena BUMD sebagai salah satu sumber PAD pada Kabupaten, dan kasus kecurangan sering terjadi pada sektor pemerintahan, maka BUMD diharapkan agar semakin baik dan profesional dalam melaksanakan usahanya. Selain itu dilihat dari tujuan BUMD yaitu melayani kepentingan umum dan berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah, maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengendalian intern kas yang dilakukan oleh masing-masing BUMD serta realisasi pencatatan pada penerimaan kas mengingat tujuan dari BUMD yang memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan masyarakat mendapat pelayanan yang baik. Selain itu, BUMD berperan dalam meningkatkan penerimaan daerah agar nantinya dapat digunakan untuk kepentingan umum. Setiap BUMD wajib melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut Sumarso SR (2002: 52), pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian kas, maka harus penerimaan dilakukan dengan cek, penerimaan-penerimaan kas, pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui penerimaan kas, yang menyimpan uang kas, dan melakukan penerimaan serta yang mencatatat penerimaan kas. Menurut Arens and Loebbecke (2001) tujuan indikator dalam memeriksa penerimaan kas, yaitu: Existence (Keabsahan), Completeness (Kelengkapan), Accuracy (Ketepatan), Calcification (Kalsifikasi), Timing (Ketepatan Waktu), serta Posting and Summarization (Posting dan Peringkasan). Penelitian ini dilakukan pada BUMD yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Berikut nama-nama BUMD yang ada di

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel

1.1

Tabel 1.1 Nama-nama BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng No. Nama-nama BUMD di Kabupaten Buleleng Alamat 1. Perusahaan Daerah BPR Bank Buleleng 45 Jalan Pramuka No. 7 Singaraja 2. Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Jalan A. Yani Barat No. 186 Singaraja Buleleng 3. Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Jalan Veteran No. 23 Singaraja Buleleng 4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jalan Melati No.10 Singaraja Kabupaten Buleleng Sumber: Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng, 2013 Dengan adanya pengendalian intern kas yang baik akan mempermudah manajemen untuk memantau kinerja karyawan sehingga dapat menghasilkan realisasi pencatatan penerimaan kas. Hal ini memunculkan pertanyaan, yaitu “Bagaimana pelaksanaan pengendalian intern kas pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng?” dan “Apakah terdapat pengaruh antara pengendalian intern kas pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng terhadap realisasi pencatatan penerimaan kas?” . Dari pertanyaan yang diajukan, bertujuan untuk mengetahui pengendalian intern kas pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng dan mengetahui pengaruh dari pengendalian intern kas pada BUMD tarhadap realisasi pencatatan penerimaan kas.

METODE Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Buleleng yaitu pada Badan Usaha Milik Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner. Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer yang berasal dari kuesioner dan sumber data skunder yang berupa penjelasan atau gambaran umum organisasi. Subjek penelitian ini adalah karyawan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bueleleng yang bekerja pada bagian yang berhubungan variabel penelitian. Objek penelitian adalah masalah bagaimana pengaruh antara variabel x (pengendalian

intern kas) dan variabel y (realisasi pencatatan penerimaan kas. Populasi yang berkaitan dengan masalah penelitian berjumlah 100. Menurut Sugiyono (2009: 81), sampel adalah bagian yang dimiliki oleh populasi dan memiliki karakteristik. Sampling jenuh adalah penentuan sampel dengan mengambil dari keseluruhan anggota populasi (Sugiyono, 2009: 85). Yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi di BUMD Kabupaten Buleleng. Mengingat populasi sebanyak 100, maka sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 100. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner berbasis daftar pertanyaan yang akan kepada responden terkait variabel penelitian. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala likert 1-5 sesuai dengan pengukuran yang telah dikembangkan oleh penelitian terdahulu. Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen data penelitian berupa jawaban responden yang telah dijawab dengan benar atau tidak. Pengujian tersebut meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Harus diyakinkan bahwa instrumen tersebut memang benar-benar dapat mengukur senyatanya (actually) dan seakuratnya (accurately) terhadap konsep yang diukur. Pengukuran konsep senyatanya berhubungan dengan validitas dan pengukuran senyatanya berhubungan dengan reliabilitas. (Wiyono,2011: 111). Perhitungan statistik penelitian ini menggunakan SPSS (Statistic Program for Social Science) versi 19.0 for Windows.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) Uji validitas dilakukan dengan cara mengoreksikan antara skor item dengan skor total item. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item digunakan dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan skor totalnya. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik dari Cronbach yaitu Cronbach’s Alpha (α) dan dilakukan pengujian item secara parsial maupun secara komposit. Kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai alpha cronbach's > 0,70 dengan tarif signifikan 5%. Nilai alpha dibandingkan dengan rtabel, yang dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Semua nilai alpha pada setiap item pernyataan dibandingkan dengan rtabel. Jadi tujuan dari validitas dan reliabilitas kuesioner adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang disusun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Setelah menguji butir-butir pertanyaan melalui uji validitas dan reliabilitas, maka langkah berikutnya yaitu Uji Asumsi Klasik, yaitu: uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Menurut Wiyono (2011: 160), uji heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan uji park. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan Uji Durbin Watson (DW test). Langkah selanjutnya dilakukan uji analisis koefisien regresi untuk menguji hipotesis yang terdiri dari uji regresi sederhana, analisis korelasi pearson, uji t, dan koefisien determinasi (R2). HASIL DAN PEMBAHASAN Waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai terkumpul adalah kurang lebih 3 minggu. Dari 100 kuesioner yang disebarkan, keseluruhan dari kuesioner kembali, namun hanya 94 kuesioner yang dapat dianalisis. Hal ini diakibatkan karena ada 6 kuesioner tidak diisi lengkap oleh responden. Responden

yang bekerja pada masing-masing BUMD di Kabupaten Buleleng pada penelitian ini berada pada usia 21-60 tahun dan didominasi oleh responden yang berumur 21-30 tahun. Komposisi responden dari segi jenis kelamin pada penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki. Pada umumnya responden yang bekerja pada BUMD Kabupaten Buleleng pada penelitian ini berpendidikan paling banyak pada tingkat SMA. Lama bekerja responden pada masing-masing BUMD bervarisasi mulai kurang dari 1 tahun sampai lebih dari 25 tahun. Responden pada penelitian ini didominasi dengan yang sudah bekerja selama 1 sampai 5 tahun. Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil Uji Validitas dari pengendalian intern kas memiliki tingkat korelasi sebesar 0,296 – 0,612, sedangkan pernyataan mengenai realisasi pencatatan penerimaan kas memiliki tingkat korelasi sebesar 0,320 – 0,786. Kriteria keputusan valid tidaknya kuesioner diperoleh dari nilai r, yaitu rhitung product moment ≥ dari nilai rtabel product moment dengan tarif signifikan 5% maka butir-butir pernyataan kuesioner adalah valid. Hasil Uji Reliabilitas menyatakan bahwa nilai Cronbach’s Alpha pengendalian intern kas dan Cronbach’s Alpha realisasi pencatatan penerimaan kas > 0,70. Selain itu, dengan membandingkan nilai alpha dengan rtabel, yang dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 94, maka nilai rtabel 0,2028. Variabel pengendalian intern kas memiliki nilai alpha lebih besar dari rtabel, variabel dinyatakan reliabel. Begitu pula variabel realisasi pencatatan penerimaan, memiliki nilai alpha lebih besardari rtabel, maka variabel realisasi pencatatan penerimaan kas dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang berhubungan dengan variabel penelitian pada BUMD Kabupaten Buleleng, keefektifan pengendalian intern merupakan komponen sebagai dasar berbagai kegiatan operasioal BUMD yang sehat. Pengendalian intern yang baik dapat membantu menjaga aset yang dimiliki

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) BUMD, menjamin kualitas laporan keuangan sehingga dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu dapat meningkatkan BUMD terhadap ketentuandan peraturan perundangundangan yang berlaku, meminimalisir terjadinya kerugian dan pelanggaranpelanggaran. Pengendalian intern yang efektif menjai tanggungjawab seluruh karyawan serta Direktur dari badan (perusahaan). Pengendalian intern pada di BUMD Kabupaten Buleleng diawasi oleh suatu badan yang bernama Badan Pengawas. Masing-masing BUMD di Kabupaten Buleleng memiliki jenis pelayanan dan sumber penerimaan yang berbeda. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng melayani masyarakat di bidang pelayanan penyedia air bersih di Kabupaten Buleleng. Penerimaan kas pada PDAM Kabupaten Buleleng bersumber pada pembayaran rekening air yang dibayarkan para pemakai jasa PDAM dalam memenuhi kebutuhan air. Perusahaan Daerah BPR Bank Buleleng 45 melayani masyarakat di bidang pemberian kredit, deposito, dan tabungan. Penerimaan kas pada Perusahaan Daerah BPR Bank Buleleng 45 bersumber pada bunga kredit pinjaman para nasabah, deposito, serta tabungan para nasabah. Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng melayani masyarakat dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Buleleng. Penerimaan kas pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng bersumber pada cukai harian, sewa tanah toko/kios/los, penjualan hak pemakaian tempat usaha, dan pelimpahan hak sewa. Perusahaan Daerah Swatantra bergerak di usaha perkebunan, peternakan, dan sewa kendaraan. Penerimaan kas pada Perusahaan Daerah Swatantra bersumber pada hasil sewa kendaraan, hasil dari ternak yang dikelola, dan hasil dari kebun-kebun yang dikelola oleh Perusahaan. Dari BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng, semua bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu misi dari semua Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui pengendalian intern yang diterapkan oleh BUMD di Kabupaten Buleleng, penerimaan pegawai selalu dengan seleksi. Pemisahan tugas oleh semua karyawan telah dilaksanakan dan terdapat dalam struktur organisasi. Ada satu BUMD yang tidak memiliki bagian SPI. Fungsi Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas menyusun Program Kerja Pemeriksaan Internal, mendampingi pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa ekstern, bertanggungjawab atas kegiatan pemeriksaan sub bidangbidang yang ada pada setiap BUMD, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi. Rotasi pada BUMD Kabupaten Buleleng selalu dilakukan pada bagian kas secara rutin serta adanya formulir dan dokumen-dokumen dalam kaitannya dengan laporan keuangan khususnya dalam hal ini kas. Selain itu semua kas dpertanggungjawabkan ke kas induk. Pemisahan fungsi pada BUMD Kabupaten Buleleng dilakukan secara jelas, namun masih ada BUMD yang tidak memisahkan secara jelas fungsi operasi, administrasi, dan fungsi penyimpanan yaitu Perusahaan Daerah Swatantra. Hal ini diakibatkan karena terbatasnya SDM yang dimiliki BUMD tersebut, sehingga pemisahan fungsi di tempat tersebut belum bisa dilaksanakan. Pada BUMD yang memiliki pemisahaan fungsi operasi, administrasi, dan fungsi penyimpanan kas, sistem otorisasi antara transaksi penerimaan kas sesuai dengan perusahaan. Penyimpanan catatancatatan dan uang tunai diletakkan pada tempat yang memadai. Rekonsiliasi bank selalu dilakukan dengan teratur. Transaksai yang terjadi selalu dibuatkan flowchart oleh bagian yang terkait. Bagian keuangan selalu bekerja sesuai dengan panduan yang terdapat pada organisasi. Sistem akuntansi yang dilakukan pada BUMD Kabupaten Buleleng mencakup formulir dengan nomor urut tercetak, buku jurnal, buku besar dan buku pembantu, klasifikasi rekening, dan laporan keuangan. Tidak disemua BUMD mempunyai bagian khusus untuk melakukan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) pemeriksaan intern, namun pemeriksaan intern selalu dilakukan di masing-masing BUMD. Pada BUMD yang mempunyai bagian khusus untuk melakukan pemeriksaan intern yaitu SPI dan Bagian Pengawasan. Pemeriksaan selalu dilakukan secara rutin sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Begitupun pada BUMD yang tidak memiliki Bagian SPI, pemeriksaan dilakukan oleh Direktur dari BUMD yang bersangkutan. Rekonsiliasi catatan dan bukti fisik yang selalu dilaksanakan oleh masing-masing BUMD bertujuan untuk mencocokkan kesesuaian antara rekonsiliasi catatan dan bukti fisik yang ada dalam kas perusahaan. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada regresi sederhana yaitu Uji Normalitas dan Uji Heteroskedastisitas. Uji normalitas dapat dilihat pada pada Kolmogorov Smirnov, didapat untuk nilai probabilitas pengendalian intern kas adalah 0,200. Selain itu, nilai probabilitas untuk variabel realisasi pencatatan penerimaan kas sebesar 0,195. Karena kedua variabel

memiliki tingkat probabilitas lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan distribusi kedua sampel normal. Pada Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari t yaitu 0,122 menunjukkan Ho diterima atau tidak ada gejala heteroskedastisitas, yaitu -0,67711 ≤ 0,122 ≤ 0,67711. Persamaan regresi sederhana dari penelitian ini adalah:

Konstanta sebesar 21,542 menyatakan bahwa tidak ada pengendalian intern kas, maka realisasi pencatatan penerimaan kas sebesar 21,542. Koefisien regresi sebesar 0,595 menyatakan meningkatnya pengendalian intern kas (X) maka akan meningkatkan realisasi pencatatan penerimaan kas (Y).. Tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan variabel independen (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (Y).

Tabel 1.2 Uji Regresi Sederhana Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta T Sig. 1 21.542 6.966 3.093 .003 (Constant) PENGENDALIAN .595 .071 .660 8.423 .000 INTERN KAS a. Dependent Variable: REALISASI PENCATATAN PENERIMAAN KAS Sumber: data primer diolah, 2013 Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,660. Nilai r = 0,660 menunjukkan hubungan linier positif (searah) antara pengendalian intern kas dengan realisasi pencatatan penerimaan kas artinya semakin besar pengendalian intern kas maka semakin kuat hubungan diantara kedua variabel tersebut. Pada Uji Koefisien Determinasi (R2), nilai R square diperoleh dari nilai koefisien determinasi sebesar 0,435, yang merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi, atau (0,660 x 0,660 = 0,435). R square bisa disebut koefisien determinasi,

yang dalam hal ini berarti 43,5% dari variasi realisasi pencatatan penerimaan kas bisa dijelaskan oleh variabel pengendalian intern kas. Sedangkan sisanya 56,5% dijelaskan oleh sebabsebab lain. Nilai ttabel yang diperoleh adalah sebesar 1,9861, karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (8,423 > 1,9861) maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H1 diterima. Dapat dilihat pula pada kolom Sig/signifikansi adalah 0,003 dan 0,000, atau probabilitas jauh dibawah 0,025. Maka H0 ditolak. Dari penjelasan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) pengendalian intern kas (x) berpengaruh signifikan terhadap realisasi pencatatan penerimaan kas (y). Pengendalian Intern Kas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buleleng. Aktivitas pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasional di BUMD dapat berjalan secara sehat dan aman, dilakukan secara berkesinambungan dan dilaksanakan pada setiap kegiatan BUMD sehingga dapat bekerja dengan efisien, ekonomis, efektif, lancar, aman dan tertib. Dengan penerapan pengendalian intern yang baik, dapat memberikan keandalan informasi keuangan. Pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, mendorong dipatuhinya ketaatan pada kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng diawasi oleh suatu Badan yang disebut Badan Pengawas. Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan pengendalian, dan pembinaan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas di Perusahaan Daerah Kabupaten Buleleng dan mempertanggungjawabkannya kepada Bupati. Selain itu, Badan Pengawas memiliki tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan perusahaan. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan menilai kinerja Direksi dalam mengelola perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Direksi kepada Bupati. Kegiatan pengendalian intern kas pada BUMD di Kabupaten Buleleng selalu dijalankan pada setiap bagian. Hal itu tercemin dari setiap karyawan memiliki

tugas dan tanggung jawab masingmasing. Struktur organisasi yang disusun oleh masing-masing BUMD di Kabupaten Buleleng sudah memisahkan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab tiap bagian. Pemisahan fungsi ini dapat menghindari benturan kepentingan serta terjadinya manipulasi data. Sistem wewenang dan pembukuan yang baik dapat dilihat dari pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang tiap unit berbeda. Fungsi operasi, administrasi, dan fungsi penyimpanan kas telah dilakukan pemisahan pada BUMD di Kabupaten BUleleng, walaupun ada BUMD yang masih belum melakukan pemisahan fungsi yang jelas pada fungsi operasi, administrasi, dan fungsi penyimpanan kas karena keterbatasan SDM yang dimiliki. Dalam hal ini Perusahaan Daerah Swatantra belum memiliki bagian yang berugas khusus melakukan pemeriksa dan pengawasan intern. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh Perusahaan tersebut, sehingga melakukan pemeriksaan masih dilakukan oleh Direksi. Setiap BUMD di Kabupaten Buleleng selalu dilakukan rotasi bagian kas serta memiliki prosedur yang mengatur mengenai penggunaan-penggunaan formulir dan dokumen-dokumen pengelolaan kas. Formulir dan dokumentasi merupakan suatu aspek penting dalam proses kegiatan penerimaan kas. Sistem akuntansi yang dilakukan pada BUMD Kabupaten Buleleng mencakup formulir dengan nomor urut tercetak, buku jurnal, buku besar dan buku pembantu, klasifikasi rekening, dan laporan keuangan. Setiap transaksi yang dilakukan selalu dibuatkan diagram arus (flow chart). Terdapat pedoman atau panduan mengenai pengelolaan kas, khususnya penerimaan kas dari masing-masing BUMD. Kas yang diterima selalu dipertanggungjawabkan ke kas induk. Praktek-praktek yang sehat pada BUMD Kabupaten Buleleng dilakukan dengan melakukan pengawasan dan monitoring oleh Direksi dari badan itu sendiri dan badan dimonitoring oleh

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) Badan Pengawas. Pengendalian intern juga membantu dalam mengawasi setiap proses operasional yang terjadi pada Perusahaan Direksi selain mengawasi setiap proses operasional perusahaan juga mempunyai tugas untuk merencanakan program kegiatan perusahaan, mengkoordinir kegiatan, merumuskan strategi dan menjalankan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memelihara suasana kerja yang baik dan menjaga soliditas dalam perusahaan, memberikan laporan bulanan, laporan tahunan kepada Badan Pengawas yang menyangkut keuangan dan operasional perusahaan juga dilakukan oleh Direksi. Selain itu Direksi bertugas memelihara hubungan baik dengan para pihak terkait (stakeholders) terutama Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan mewakili perusahaan pada peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan melaksanakan tugastugas dalam jabatannya yang diberikan oleh Bupati. Mutu karyawan yang sesuai dengan tanggungjawabnya diterapkan BUMD Kabupaten Buleleng dengan melakukan seleksi kepada setiap calon karyawan di BUMD. Selain itu tempat penyimpanan uang tunai dan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan segala kegiatan perusahaan diletakkan pada tempat yang memadai serta rekonsiliasi bank selalu dilaksanakan secara teratur. Pengaruh Pengendalian Intern Kas pada BUMD Kabupaten Buleleng Terhadap Realisasi Pencatatan Penerimaan Kas Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi linier sederhana Y = 21,542 + 0,595X. Sedangkan untuk analisis korelasi pearson sebesar 0,660, artinya bahwa hubungan kedua variabel kuat, tanda positif menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y, jika pengendalian intern naik maka realisasi pencatatan penerimaan kas akan naik atau sebaliknya. Sedangkan untuk koefisien determinasi (KD) sebesar 43,5%, artinya pengendalian intern kas

dapat mempengaruhi realisasi pencatatan penerimaan kas, dan sisanya 56,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk hasil pengujian hipotesis nilai thitung lebih besar dari ttabel (8,423 > 1,9861) maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H1 diterima. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi, yaitu sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,025 (0,000 < 0,025). Berdasarkan hasil tersebut maka H1 diterima, artinya pengendalian intern kas berpengaruh signifikan positif terhadap realisasi pencatatan penerimaan kas. Pengendalian intern merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan. Walaupun terdapat perbedaan pengendalian intern yang diterapkan pada masing-masing perusahaan, tetapi unsur-unsur yang mendasarinya harus sama. Pengendalian intern dalam penelitian ini difokuskan kepada kas, karena kas merupakan unsur aktiva lancar perusahaan yang paling likuid dan hampir semua transaksi keuangan yang terjadi pada akhirnya akan berhubungan dengan kas. Sifat kas itu sendiri mudah untuk dipindah tangankan dan mudah untuk diselewengkan atau digelapkan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pengendalian terhadap kas di mana pengendalian terhadap kas akan memisahkan fungsifungsi dalam organisasi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain fungsi penyimpanan, fungsi operasional, dan fungsi pencatatan akuntansi). Dengan adanya pemisahan fungsifungsi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masing-masing fungsi organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya pengendalian intern seperti ini maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain, hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan mengalokasikan kesalahan. Dengan dilaksanakannya pengendalian intern yang baik, maka perusahaan dapat menghasilkan pencatatan penerimaan kas yang wajar, yaitu: pertama, dilakukan pencatatan yang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) lengkap dari transaksi penerimaan kas, antara lain: mulai dari dokumen-dokumen dasar, buku harian, buku jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan. Kedua, setiap transaksi penerimaan kas dicatat secara rinci. Selain itu terdapat kesesuaian antara jumlah yang tercatat pada dokumen dengan jumlah fisik yang ada. Ketiga, transaksi penerimaan kas diklasifikasikan secara jelas. Keempat, setiap transaksi yang terjadi dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transksi. Kelima, transaksi penerimaan kas berdasarkan periode transaksi di posting ke buku kas induk dan data dari setiap transaksi diikhtisarkan dengan benar dan dimasukkan ke master file. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hana Fatmawati R (2004) yang menyatakan pengendalian intern kas dapat mempengaruhi realisasi pencatatan penerimaan kas secara positif signifikan. Pengendalian intern memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan perusahaan, dengan pengendalian intern yang baik, maka perusahaan dapat melaksanakan seluruh aktifitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, jika tujuan perusahaan telah tercapai berarti tindakan para pegawai telah sesuai dengan peraturan dan tidak ada tindakan yang merugikan perusahaan. Dan perusahaan dapat menghasilkan pencatatan penerimaan kas yang baik sehingga dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan pengendalian intern pada BUMD di Kabupaten Buleleng selalu dijalankan pada setiap bagian. Hal itu tercemin dari setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi yang disusun oleh masing-masing BUMD di Kabupaten Buleleng sudah memisahkan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab tiap bagian walaupun ada

BUMD yang masih belum melakukan pemisahan fungsi yang jelas pada fungsi operasi, administrasi, fungsi pemeriksa intern, dan fungsi penyimpanan kas karena keterbatasan SDM yang dimiliki. Pengendalian intern kas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap realisasi pencatatan penerimaan kas. Ini terbukti dari hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi linier sederhana Y = 21,542 + 0,595X. Sedangkan untuk analisis korelasi pearson sebesar 0,660, tanda positif menunjukkan bahwa hubungan variabel intern kas dan variabel realisasi pencatatan penerimaan kas. Sedangkan untuk koefisien determinasi (KD) sebesar 43,5%, artinya pengendalian kas dapat mempengaruhi realisasi pencatatan penerimaan sebesar 43,5%, sedangkan 56,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangka hasil pengujian hipotesis didapat nilai thitung lebih besar dari ttabel (8,423 > 1,9861), maka H0 ada di daerah penolakan, berarti hasil tersebut maka H1 diterima, artinya pengendalian intern kas berpengaruh secara signifikan. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka akan menciptakan realisasi pencatatan yang baik oleh perusahaan. SARAN Mengingat pentingnya pengendalian intern kas, sebaiknya pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng yang belum memisahkan tanggungjawab operasional secara tepat perlu memisahkan fungsi yang jelas pada fungsi operasi, administrasi, fungsi pemeriksa intern, dan fungsi penyimpanan kas. Perlu dilakukan penyikapan kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki. Untuk itu dilakukan penyeleksian pegawai untuk bagianbagian yang diperlukan agar pengendalian intern di BUMD semakin baik. Bagi peneliti yang berminat meneliti masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern kas serta realisasi pencatatan penerimaan kas agar mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) penelitian ini, seperti: efektifitas pengelolaan kas, kualitas laporan keuangan, good corporate governance, dan sistem informasi akuntansi. Selain itu dapat memperluas area survei atau diluar Kabupaten Buleleng.

SR, Soemarso. 2002. Akuntansi Suatu Pengantar ; Jakarta : Rineka Cipta.

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2008. Korupsi, Mantan Bupati Buleleng dihukum 2 Tahun. Diakses pada http://infokorupsi.com/id/korupsi.p hp?ac=406&l=korupsi-alat-beratdinikmati-sendiri pada 13 November 2013

Transparency International, “New Zealand Bast, Indonesia Worst,in Wordl Poll of International Corruption”, diakses di http://www.tranparency.org. Diakses tanggal 13 November 2013

_______. 2010. Polres Buleleng Tangani 10 Kepala Desa yang Tersandung Korupsi. Diakses pada http://infokorupsi.com/id/korupsi.p hp?ac=6718&l=polres-bulelengtangani-10-kepala-desa-yangtersandung-. Diakses tanggal 13 November 2013 _______. 2013. Korupsi, Mantan Bupati Buleleng dihukum 2 Tahun. Diakses pada http://infokorupsi.com/id/korupsi.p hp?ac=10517&l=korupsi-mantanbupati-buleleng-dihukum-2-tahun pada 13 November 2013 Arens, A.A. dan Loeblecke, J.K. 2001. Auditing Pendekatan Terpadu. Buku Satu. Edisi Bahasa Indonesia. Terjemahan Amir Abdi. Salemba Empat, Jakarta. Fatmawati, Hana. 2004. Pengaruh Pengendalian Intern Kas Terhadap Realisasi Pencatatan Penerimaan Kas (Studi Kasus pada PT.X Majalaya). UNIKOM. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat, Jakarta Mulyadi. 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta CV

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Wilopo. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9.Padang, 23 – 26 Agustus 2006 Wiyono,

Gendro. 2001. Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0. Yogyakarta: UPP STIM YKPN