PENGARUH PENGENDALIAN INTERN KAS DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP FRAUD (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng)

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014)

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN KAS DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP FRAUD (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng) 1

Putu Ayu Ratnayani, 1Edy Sujana, 2Nyoman Ari Surya Darmawan Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected],[email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan hubungan kausal. Populasi yang digunakan yaitu seluruh pegawai SKPD. Sampel yang diambil adalah seluruh pegawai bagian akuntansi/keuangan pada SKPD yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Sub Bagian Keuangan dengan pendidikan minimal SMA dan telah berstatus sebagai PNS. Kuesioner disebar secara langsung pada SKPD dengan responden sebanyak 134 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang terdiri dari 3 instrumen dengan menggunakan skala likert. Uji kualitas data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi, dan uji normalitas. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud (2) implementasi Good Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud, dan (3) pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance berpengaruh signifikan terhadap fraud. Kata kunci: pengendalian intern kas, Good Governance, fraud, dan SKPD. Abstract This study aims at determining the effect of cash intern control and the implementation Good Governance to the fraud at SKPD in Buleleng regency. Type of this study was associative study with causal relationship. The populations used were all of employees of SKPD. The samples taken were all employees of accounting/financial administration division consisting of the Head of Sub Division of finance and Staff Sub Division of finance which had minimum education of high school and had status as civil servants. The questionnaire distributed directly on SKPD with 134 respondents. The method of data collection used was questionnaire consisting of 3 instruments using a likert scale. Data analysis techniques used were validity and reliability, classic assumption test consisting of multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, and normality test. The methods of data analysis used were simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) the cash intern control has significant negative effect on the fraud (2) the implementation of Good Governance has significant negative effect on the fraud, and (3) the cash intern control and the implementation of Good Governance has significant effect on the fraud. Keywords: cash intern control, Good Governance, fraud, and SKPD.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) PENDAHULUAN Upaya penetapan Tap. MPR RI No.XI/MPR/1998 dan Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menimbulkan suatu tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik/amanah (Good Governance) dimana menjadi prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam hal ini Good Governance memiliki pengertian sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui apabila pemerintah tidak memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Definisi Good Governance menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) adalah seperangkat sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan tentang hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pengurus, pemerintah, dan karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. Forum ini menegaskan bahwa penerapan dari Good Governance bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai, aset perusahaan terjaga dengan baik, dan upaya untuk menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta kegiatan yang transparan agar terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial-ekonomi perusahaan. United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa terdapat sepuluh karakteristik atau prinsipprinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) yaitu Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektifitas dan

Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis, dan Saling Keterkaitan. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindakan penyimpangan pada laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Penyimpangan tersebut merupakan salah satu tindakan kecurangan akuntansi. Oleh sebab itu suatu pengendalian internal atau control intern yang efektif perlu dirancang untuk memecahkan permasalahan kecurangan akuntansi tersebut. Menurut Abbot et al seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006: 5) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Perencanaan dan pengendalian atas kas merupakan salah satu aktivitas penting yang semestinya mendapatkan perhatian secara serius bagi manajemen karena kas merupakan sumber atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan dan unsur aktiva lancar perusahaan yang paling likuid. Pengendalian intern dalam penelitian ini difokuskan kepada kas karena kas digunakan dalam hampir semua transaksi keuangan. Sifat kas itu sendiri mudah untuk dipindah tangankan dan diselewengkan atau digelapkan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pengendalian terhadap kas dimana pengendalian tersebut akan memisahkan fungsi-fungsi dalam organisasi antara lain fungsi perbendaharaan, fungsi verifikasi, dan fungsi pencatatan (akuntansi). Sehingga dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masing-masing fungsi organisasi yang bersangkutan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001: 319) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan informasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi oleh dewan komisaris dan manajemen, serta personel lainnya.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) Sehingga pengendalian intern bukanlah suatu tujuan melainkan proses pengendalian untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi yang bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir akan tetapi dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang terdiri dari dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya. Dengan demikian pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai terlepas dari keterbatasan yang melekat dalam pengendalian intern sehingga menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. Menurut Mulyadi (2002: 183) dalam bukunya Auditing, terdapat lima unsur pokok pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan. Agar kegiatan dan kelancaran operasional instansi dapat dipertahankan maka diperlukan suatu jaminan terhadap aset kas milik instansi untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan aset kas oleh para pegawainya karena akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional seharihari. Memberikan perhatian secara serius terhadap perencanaan dan pengendalian kas yang merupakan sumber atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan dan pada akhirnya berdampak pada laporan keuangan. Laporan keuangan dalam entitas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga seharusnya laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak mengandung unsur kecurangan. Definisi fraud menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Kurniawati (2012) adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi hingga kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Fraud dapat

diartikan sebagai kecurangan atas penyajian pernyataan yang salah berupa fakta yang material dan tidak dapat dipercaya kebenarannya sehingga mempengaruhi atau menyebabkan orang lain berbuat atau bertindak merugikan. Kecurangan merupakan suatu hal yang di sengaja oleh pelakunya. Hal tersebutlah yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan. Selain itu, kecurangan dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri. Kasus fraud juga terjadi di Kabupaten Buleleng. Terlepas dari prestasi yang dimiliki Kabupaten Buleleng tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi didalamnya. Terdapat kasus dugaan korupsi oleh 10 orang kepala desa di Kabupaten Buleleng atas diambilnya dana bantuan sosial dari APBD Pemkab Buleleng anggaran 2008-2009 (infokorupsi.com: 2013). Kasus korupsi lainnya adalah kasus korupsi upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan (PBBKPP) senilai Rp 1.600.000.000 oleh mantan Bupati Buleleng Putu Bagiada (infokorupsi.com: 2013). Kasus fraud lainnya terjadi pada beberapa Dinas antara lain kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum yang terjadi tahun 2004 dengan empat terdakwa yakni Tamboen, Pasek, Sarjana, dan Arimbawa selaku rekanan dimana diduga terjadi penggelembungan harga (mark-up) dalam pembelian alat berat sehingga negara dirugikan sekitar Rp 500.000.000 (infokorupsi.com: 2013). Kemudian kasus korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng atas ditagihnya dana korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) sejumlah Rp 600.000.000 dari Nyoman Pastika, mantan Kepala Dispenda Buleleng (metrobali.com: 2013). Dari kasus-kasus tersebut maka kasus fraud terbilang sering terjadi di sektor pemerintahan yaitu salah satunya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk menghindari adanya tindakan-tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pegawai dan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) menghasilkan laporan keuangan yang informatif dan akurat maka diperlukan pengendalian intern yang memadai khususnya pada aset kas. Realisasi diharapkan mampu menghapus pandangan negatif masyarakat mengenai kinerja pemerintah. Kepengurusan SKPD harus didorong lebih transparan, profesional dan efisien melalui

pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral dan dipatuhinya peraturan perundangundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial. Penelitian ini dilakukan pada 15 SKPD di Kabupaten Buleleng yang dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Daftar 15 SKPD di Kabupaten Buleleng No. Nama SKPD 1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendapatan Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari paparan diatas maka permasalahan yang diteliti yaitu Apakah terdapat pengaruh pengendalian intern kas terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng, Apakah terdapat pengaruh implementasi Good Governance terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng, dan Apakah terdapat pengaruh pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern kas terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng, Untuk mengetahui pengaruh implementasi Good Governance terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng, dan Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Menurut teori Tunggal (2010: 231) yang menyatakan bahwa perusahaan-

Alamat Jl. Gajah Mada No. 107 Singaraja Jl. Ngurah Rai No. 2 Singaraja Jl. Singaraja-Seririt Km.6 Desa Tukad Mungga Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja Jl. Veteran No. 15 Singaraja Jl. Pahlawan No.1 Singaraja Jl. Melur No. 31 Singaraja Jl. Kartini No. 7 Singaraja Jl. Kartini No. 6 Singaraja Jl. Pahlawan No. 5 Singaraja Jl. Sudirman No. 62 Singaraja Jl. Kartini No. 4 Singaraja Jl. A. Yani No. 99 Singaraja Jl. Veteran No. 7 Singaraja Jl. Dewi Sartika No. 22 Singaraja

perusahaan yang melaksanakan pengendalian intern akan mempermudah mengecek kecurangan yang terjadi sehingga dapat mendeteksi kecurangan secara dini. Senada dengan penelitian Fitriatil Husna (2008) yang menyatakan bahwa pengendalian internal atas kas mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian dan prosedur yang tidak berjalan dengan baik akan memberikan kesempatan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional untuk melakukan kecurangan. Sehingga diduga terdapat hubungan negatif antara pengendalian intern kas terhadap fraud dengan menarik hipotesis sebagai berikut: H1 : Pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap Fraud. United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa terdapat sepuluh prinsip-prinsip yang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) dikembangkan dalam Good Governance yaitu Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis, dan Saling Keterkaitan. Prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan karena penerapan Good Governance yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang jauh dari praktik kecurangan. Sesuai dengan penelitian Fitriatil Husna (2008) yang menyebutkan bahwa penerapan Good Corporate Governance juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Sehingga diduga terdapat hubungan negatif antara implementasi Good Governance terhadap fraud, dengan menarik hipotesis sebagai berikut: H2 : Implementasi Good Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap Fraud. Penelitian Wilopo (2006) menemukan bahwa penerapan pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Adanya pengendalian intern yang efektif atas kas dapat memperketat pengawasan untuk tidak berprilaku curang. Sesuai dengan hasil penelitian Fitriatil Husna (2008) bahwa pengendalian intern kas dan implementasi Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh negatif terhadap fraud. Tujuan penerapan Good Governance menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) adalah untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai dan berupaya menjaga aset perusahaan serta melaksanakan praktikpraktik usaha yang sehat. Apabila keefektifan pengendalian intern atas kas dan implementasi Good Governance suatu instansi dapat ditingkatkan maka transparansi dan pelaksanaan fungsi akuntansi akan semakin baik dan dapat menekan kecurangan kas. Sehingga diduga terdapat hubungan negatif antara pengendalian intern kas dan implementasi

Good Governance dengan fraud, dengan menarik hipotesis sebagai berikut: H3 : Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Fraud.

METODE Teknik analisis penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif untuk memperoleh bukti empirik atas tujuan penelitian. Data didapat dari pengkuantitatifan hasil kuesioner yang selanjutnya dianalisis secara statistik. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini mengemukakan tentang data diri responden berupa jabatan pegawai bagian akuntansi/keuangan, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan masa jabatan, yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner yang nantinya dihitung persentasenya. Penelitian menggunakan bantuan program Statistikal Product and Service Solutions (SPPS) Versi 19 dengan uji non parametrik. Penelitian ini dilakukan pada 15 SKPD di Kabupaten Buleleng. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu hasil pengisian kuesioner oleh responden dan data sekunder yaitu struktur organisasi, dan penjelasan atau gambaran umum organisasi. Responden dalam penelitian ini yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/keuangan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 134 orang untuk seluruh SKPD, dengan tiap-tiap SKPD antara 8 sampai 9 responden untuk pengisian kuesioner. Uji kualitas data meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linear sederhana dan berganda, terlebih dahulu data tersebut akan diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan berganda, uji t, koefisien determinasi (R2) dan uji F.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Pada umumnya responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah Staf sub bagian akuntansi/keuangan. Komposisi responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki. Responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan S1. Pada umumnya yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki masa jabatan selama lebih dari 10 tahun. Syarat minimum suatu kuesioner untuk memenuhi validitas dalam penelitian ini adalah jika korelasi antara butir dengan skor total tersebut positif dan nilainya lebih besar dari 0,186. Hasil dari uji instrumen realibilitas yang diperoleh untuk pengendalian intern kas yaitu 0,854, untuk implementasi Good Governance sebesar 0,830, dan untuk fraud sebesar 0,763. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan

nilai tolerance untuk pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance lebih besar dari 0,1 yaitu sebesar 0,973 dan nilai VIF kurang dari 10 yaitu sebesar 1,028. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai alpha (α) pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,820 dan 0,927. Hasil uji autokorelasi dapat diketahui dari hasil DW hitung sebesar 1,590 dan dapat dikatakan tidak ada autokolerasi. Uji normalitas menggunakan statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. variabel pengendalian intern kas, implementasi Good Governance, dan fraud secara berturutturut adalah 0,069; 0,370; dan 0,106 sehingga α > 0,05 dan dapat dinyatakan bahwa data telah memenuhi syarat normalitas dan dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Sederhana Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 47,075 5,810 -,186 ,072 -,240

Model 1 (Constant) Pengendalian Intern Kas (X1) 2 (Constant) 47,850 Implementasi -,259 Good Governance (X2) a. Dependent Variable: Y Sumber: data diolah, 2013

Dari tabel 2 dapat diketahui persamaan hasil regresi linear sederhana untuk pengendalian intern kas adalah Y = 47,075 – 0,186 X1. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien pengendalian intern kas bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif (berlawanan arah) antara pengendalian intern kas terhadap fraud. Sehingga dapat diketahui bahwa penerapan pengendalian intern kas berpengaruh negatif terhadap fraud. Nilai konstanta diperoleh sebesar 47,075 yang berarti bahwa variable pengendalian intern kas adalah nol, maka nilai kecurangan

5,056 ,083

-,287

T 8,102 -2,574

Sig. ,000 ,011

9,464 -3,114

,000 ,002

adalah sebesar konstanta 47,075. Koefisien variabel pengendalian intern kas sebesar 0,186, yang berarti bahwa setiap peningkatan pengendalian intern kas satu satuan akan mengakibatkan penurunan kecurangan sebesar 0,186 satuan. Untuk implementasi Good Governance, persamaan hasil regresi linear sederhananya yaitu Y = 47,850 – 0,259 X2. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien implementasi Good Governance bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif (berlawanan arah) antara implementasi Good Governance terhadap

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) fraud. Sehingga dapat diketahui bahwa implementasi Good Governance berpengaruh negatif terhadap fraud. Nilai konstanta diperoleh sebesar 47,850 yang berarti bahwa variable implementasi Good Governance adalah nol, maka nilai kecurangan adalah sebesar konstanta

47,850. Koefisien variabel implementasi Good Governance sebesar 0,259, yang berarti bahwa setiap peningkatan implementasi Good Governance satu satuan akan mengakibatkan penurunan kecurangan sebesar 0,259 satuan.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Pengendalian Intern Kas (X1) Implementasi Good Governance (X2) Constant = 58,365 R = 0,347 R Square = 0,121 Adjusted R Square = 0,104 Fhitung = 7,342 Sig. Fhitung = 0,001 Sumber: data primer diolah, 2013

Undstandartized Coefficient Std. B Error -.153 .071 -.229 .083

Dari tabel 3 dapat diketahui persamaan hasil regresi linear berganda untuk pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance yang diperoleh adalah Y = 58,365 – 0,153 X1 – 0,229 X2. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif (berlawanan arah) antara pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance terhadap fraud. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance berpengaruh negatif terhadap fraud. Nilai konstanta diperoleh sebesar 58,365 yang berarti bahwa variable pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance adalah nol, maka nilai kecurangan adalah sebesar konstanta 58,365. Koefisien variabel pengendalian intern kas sebesar 0,153, yang berarti bahwa setiap peningkatan pengendalian intern kas satu satuan akan mengakibatkan penurunan kecurangan sebesar 0,153 satuan. Koefisien variabel

Standardized Coefficient

T

Sig.

-2.158 -2.766

.033 .007

Beta -.198 -.254

implementasi Good Governance adalah sebesar 0,229, yang berarti bahwa setiap peningkatan implementasi Good Governance satu satuan akan mengakibatkan penurunan kecurangan sebesar 0,229 satuan. Untuk pengujian koefisien determinasi (R2), nilai R square menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variable pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance terhadap fraud adalah sebesar 12,1% sedangkan sisanya 87,9% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel indepen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada tabel 2 dapat dilihat hasil uji t dimana diperoleh besarnya nilai thitung variabel pengendalian intern kas adalah 2,574 lebih besar daripada ttabel yaitu 1,982 yang artinya Ho ditolak dan H1 diterima. Dari persamaan regresi parsial menunjukkan koefisien pengendalian intern kas bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif antara pengendalian

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) intern kas dan fraud. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,011 sehingga lebih kecil dari 0,05. Jadi, pengendalian intern kas secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Untuk variabel implementasi Good Governance diperoleh hasil besarnya nilai thitung adalah 3,114 lebih besar daripada ttabel yaitu 1,982 yang artinya Ho ditolak dan H2 diterima. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien implementasi Good Governance bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif antara implementasi Good Governance dan fraud. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,002 sehingga lebih kecil dari 0,05. Jadi, implementasi Good Governance secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Dari hasil analisis data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 7,342 lebih besar daripada Ftabel = 3,08 yang berarti Ho ditolak dan H3 diterima. Nilai signifikansi untuk variabel pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance secara berturut-turut adalah 0,033 dan 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan. Jadi, pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Nilai R square yang diperoleh sebesar 0,121 menunjukkan bahwa sebesar 12,1% variabel pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance yang mempengaruhi fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Sehingga terdapat sebesar 87,9% variabel lain yang mempengaruhi fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. PEMBAHASAN Pengaruh Pengendalian Intern Kas Terhadap Fraud Berdasarkan hasil analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud ditunjukan dengan nilai thitung lebih besar

dari ttabel. Nilai thitung untuk variabel pengendalian intern kas (X1) adalah (2,574 > 1,982) dan signifikansi (0,011 < α 0,05). Dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Semakin tinggi pengendalian intern kas maka semakin rendah fraud atau tindakan kecurangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian dari Fitriatil Husna (2008) yang menyatakan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian intern merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan. Walaupun terdapat perbedaan pengendalian intern yang diterapkan pada masing-masing perusahaan, tetapi unsur-unsur yang mendasarinya harus sama. Sejalan dengan teori Tunggal (2010: 231) yang menyatakan bahwa perusahaanperusahaan yang melaksanakan pengendalian intern dalam perusahaan tentu akan membantu mereka dengan mudah mengecek kecurangan yang terjadi, dan pada akhirnya akan mudah mendeteksi kecurangan secara dini. Setiap instansi dituntut untuk mengawasi kondisi dan pengelolaannya dengan menjaga seluruh aktivitas operasi dengan suatu pengendalian yang baik. Pengendalian yang sangat penting diperhatikan adalah kas. Pengendalian intern dalam penelitian ini difokuskan kepada kas, karena kas merupakan unsur aktiva lancar yang paling likuid, dan hampir semua transaksi keuangan yang terjadi pada akhirnya akan berhubungan dengan kas. Sifat kas itu sendiri mudah untuk dipindah tangankan dan mudah untuk diselewengkan atau digelapkan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pengendalian terhadap kas di mana pengendalian terhadap kas akan memisahkan fungsi-fungsi secara tepat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain fungsi perbendaharaan, fungsi verifikasi, dan fungsi pencatatan (akuntansi) sehingga penetapan tanggung jawab yang jelas pada tiap fungsi menyebabkan tidak adanya fungsi yang merangkap. Perbendaharaan berwenang dalam

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) penerimaan dan pengeluaran kas SKPD yang kemudian dilakukan pengecekan oleh fungsi verifikasi sehingga pada akhirnya kas yang dicatat oleh fungsi akuntansi telah sesuai dengan kas yang diterima dan dicek oleh fungsi perbendaharaan dan verifikasi. Pelaksanaan pemisahan fungsi-fungsi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masing-masing fungsi organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya pengendalian intern seperti ini maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap setiap fungsi. Hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan mengalokasikan kesalahan. Tidak hanya dirancang untuk mendeteksi adanya kesalahan saja namun pengendalian intern lebih diutamakan atas hal dalam usaha pencegahan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lisa Amelia Herman (2008) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap fraud. Pengendalian intern memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan instansi. Dengan pengendalian intern yang baik, maka instansi dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Jika tujuan instansi telah tercapai berarti tindakan para pegawai telah sesuai dengan peraturan dan tidak ada tindakan yang merugikan instansi. Faktanya beberapa tindakan kecurangan terjadi disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal. Dan teori Gone dalam Simanjuntak (2008:122) menyatakan seseorang selalu mempunyai kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan, tetapi dengan memperkecil kesempatan dapat menurunkan kecurangan. Kesempatan (opportunity) dapat ditekan melalui pengendalian intern yang efektif. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wilopo (2006) yang membuktikan bahwa pelaksanaan pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keefektifan pengendalian intern atas kas

dari setiap SKPD akan menurunkan tingkat kecurangan pada SKPD tersebut. Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Fraud Berdasarkan hasil analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) yaitu implementasi Good Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud ditunjukan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel. Nilai thitung untuk variabel implementasi Good Governance (X2) adalah (3,114 > 1,982) dan signifikansi (0,002 < α 0,05). Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini diterima, semakin baik implementasi Good Governance maka semakin rendah fraud atau tindakan kecurangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Fitriatil Husna (2008), yaitu implementasi Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap fraud. Hal ini karena penerapan Good Corporate Governance berdampak pada fokusnya pengelolaan perusahaan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan yang lebih jelas. Penerapan Good Corporate Governance yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Hal tersebut juga sejalan dengan penerapan Good Governance pada sektor pemerintah khususnya SKPD. Semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip Good Governance maka fraud akan semakin rendah. Prinsip-prinsip Good Governance secara keseluruhan tidak berdiri sendiri dan saling terkait maupun memperkuat satu sama lainnya. Apabila terdapat kemudahan dalam mengakses informasi maka transparansi menjadi semakin mudah dan baik. Dengan demikian tingkat partisipasi menjadi semakin tinggi sehingga proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Tingginya partisipasi memberikan kontribusi terhadap pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan diperkuatnya keabsahan/legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Keputusan legitimasi yang kuat akan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) memacu peningkatan partisipasi dalam pelaksanaanya. Kelembagaan yang ikut serta haruslah transparan dan menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar keberfungsian tersebut dapat bernilai dan berkeadilan. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, salah satu tujuan dari Good Governance adalah birokrasi yang bersih yaitu birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu SKPD agar tetap menjalankan dan meningkatkan Good Governance dalam tubuh instansi agar kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sedini mungkin. Penerapan Good Governance yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Governance dari tiap-tiap SKPD dapat menurunkan kecurangan pada SKPD tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Good Governance di SKPD akan menurunkan kecurangan pada SKPD tersebut. Pengaruh Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Governance Terhadap Fraud Berdasarkan hasil analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) yaitu pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance berpengaruh signifikan terhadap fraud ditunjukan dari hasil uji F. Dari hasil uji F dapat dilihat bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 7,342 > 3,08 dengan signifikansi untuk variabel pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance secara berturut-turut adalah 0,033 dan 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang siginifikan secara bersama-sama atau simultan penerapan

pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance terhadap fraud. Hasil ini serupa dengan pengujian pada hipotesis pertama dan kedua. Hal ini membuktikan bahwa besar kecilnya kecurangan yang terjadi di sektor pemerintah khususnya di SKPD dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengendalian intern kas dan prinsipprinsip Good Governance diterapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fitriatil Husna (2008) yang menyatakan bahwa pengendalian intern kas dan implementasi Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh negatif terhadap fraud. Teori Tunggal (2010: 231) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik, mengefektifkan aktifitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan mengefektifkan fungsi internal audit. Tingginya tingkat penerapan sistem pengendalian intern kas dan dan telah diterapkannya Good Corporate Governance akan mengurangi tingkat kecurangan dalam perusahaaan. Pernyataan tersebut sejalan apabila diterapkan di entitas pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance khususnya pada SKPD. Maka dari itu kecurangan dapat dihindari dan menyebabkan aktivitas pengelolaan instansi dapat dicapai sesuai tujuan dan sasarannya. Pemisahan fungsi-fungsi bagian keuangan pada SKPD dapat mempermudah pengecekan dan pengendalian atas kas. Selanjutnya penerapan Good Governance mendukung pengendalian kas dari terjadinya kecurangan melalui kesepuluh prinsip yang saling terkait satu sama lainya. Pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance terhadap fraud diharapkan tidak hanya secara teoritis saja, namun dalam praktek di sektor pemerintahan, baik pegawai akuntansi/keuangan di SKPD maupun seluruh pegawai pada sektor pemerintah dapat menerapkan pengendalian intern

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014) kas dan prinsip-prinsip Good Governance dalam setiap penugasan yang dilakukan. Pengendalian intern yang baik terhadap kas dapat membantu menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan instansi itu sendiri khususnya menghindari atau meminimalisir kecurangan. Dengan pengendalian intern kas yang baik, maka instansi dapat melaksanakan seluruh aktifitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Jika tujuan instansi telah tercapai berarti tindakan pegawai telah sesuai dengan peraturan dan tidak ada tindakan yang merugikan instansi. Kecurangan akuntansi hendaknya dicegah dengan mengefektifkan pengendalian internal atas kas, termasuk penegakan hukum, perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan Good Governance di pemerintahaan. Dengan adanya pengendalian intern kas dan prinsip-prinsip Good Governance, kasuskasus fraud yang terjadi di SKPD maupun di sektor pemerintah dapat diminimalisir bahkan diharapkan tidak terulang kembali. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baiknya pelaksanaan pengendalian intern atas kas dan penerapan Good Governance dari tiap-tiap SKPD dapat menurunkan kecurangan pada SKPD tersebut. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, maka terdapat tiga kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, secara parsial dapat diketahui bahwa Pengendalian Intern Kas berpengaruh signifikan negatif terhadap Fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti semakin tinggi pengendalian intern kas maka semakin rendah fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Kedua, secara parsial dapat diketahui bahwa Implementasi Good Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap Fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti semakin tinggi implementasi Good Governance maka semakin rendah fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Ketiga, secara simultan dapat diketahui

bahwa Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti semakin tinggi pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance, maka semakin rendah fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Tidak hanya dirancang untuk mendeteksi adanya kesalahan saja namun pengendalian intern lebih diutamakan atas hal dalam usaha pencegahan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan. Pelaksanaan Good Governance akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap publiknya. Sehingga pengendalian intern kas dan implementasi Good Governance membantu pencapaian penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. SARAN Penulis memberikan saran kepada SKPD di Kabupaten Buleleng agar meningkatkan pengendalian intern atas kas dalam hal pemisahan fungsi-fungsi yang tepat dan jelas dalam organisasi sehingga dapat lebih mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap masing-masing fungsi organisasi tersebut karena dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan yang berdampak pada pengelolaan SKPD. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance lebih ditingkatkan agar implementasi Good Governance semakin baik sehingga kasus-kasus fraud yang terjadi di SKPD maupun di sektor pemerintah dapat diminimalisir bahkan diharapkan tidak terulang kembali. Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan responden yang lebih banyak seperti Sekretariat Daerah, Badan, dan Kantor Kecamatan untuk dijadikan sampel dan dapat memperluas ruang lingkup penelitian di luar kota Singaraja serta mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain atau dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi fraud seperti budaya organisasi, audit internal, dan asimetri informasi.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014)

DAFTAR PUSTAKA FCGI. 2006. “Definition of Good Corporate Governance”, didownload dari http://www.fcgi.or.id pada tanggal 8 November 2013 Herman, Lisa Amelia. 2008. Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang). Padang: Artikel Ilmiah. Husna,

Fitriatil. 2008. Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Padang). Padang: Artikel Ilmiah.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat, Jakarta. Indonesia, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. ______, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999, LN No.75 Tahun 1999. Infokorupsi. 2013. “Korupsi, Mantan Bupati Buleleng Dihukum 2 Tahun” http://infokorupsi.com/id/korupsi.ph p?ac=10517&l=korupsi-mantanbupati-buleleng-dihukum-2-tahun. Diunduh tanggal 7 November 2013. ______. 2013. “Polres Buleleng Tangani 10 Kepala Desa yang Tersandung Korupsi” http://infokorupsi.com/id/korupsi.ph p?ac=6718&l=polres-buleleng-

tangani-10-kepala-desa-yangtersandung-korupsi. Diunduh tanggal 7 November 2013. Kurniawati, Endang. 2012. “Analisis experiential marketing terhadap Kepuasan dan loyalitas pelanggan (Studi pada BBC Gazebo Cafe Jember)”. Jember: Skripsi. Metrobali. 2013. “Dispenda Buleleng Tagih Pengembalian Dana Korupsi PBB” http://metrobali.com/2013/08/30/dis penda-buleleng-tagihpengembalian-dana-korupsi-pbb/. Diunduh tanggal 7 November 2013. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: YKPN. Riduan Simanjuntak, Ak, MBA, CISA, CIA. “Kecurangan: Pengertian dan Pencegahan” (diunduh dari www.asei.co.id/internal/docs/Asei Kecurangan.docs); [05/02/12] Tunggal. Amin Wijaya. 2010. Dasar-dasar audit intern pedoman untuk auditor baru. Jakarta: Harvarindo. UNDP.

2008. “Human Development Indices: A Statistical Update 2008” http://hdr.undp.org. Diunduh tanggal 7 September 2009.

Wilopo, 2006. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9.Padang, 23 – 26 Agustus 2006.