Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, Hal: 151-166 • Desember 2016
HUBUNGAN PEMAHAMAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, VALUE FOR MONEY DAN GOOD GOVERNANCE (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang) Aries Iswahyudia,*, Iwan Triyuwonob, M. Achsinc
a,b,cUniversitas
Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang, Jawa TimurIndonesia *(
[email protected])
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntabilitas terhadap good governance. 2) menguji secara empiris pengaruh pemahaman transparansi terhadap good governance. 3) menguji secara empiris pengaruh pemahaman partisipasi masyarakat terhadap good governance. 4) menguji secara empiris pengaruh pemahaman Value For Money (VFM) terhadap good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan VFM, dengan variabel terikat adalah good governance. Populasi dalam penelitian ini yaitu SKPD Kabupaten Lumajang yang terkait dengan pelayanan publik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random bertingkat (stratified random sampling). Teknik analisis menggunakan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa good governance tidak berjalan dengan baik karena variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif, variabel VFM tidak berpengaruh secara positif. Sedangkan variabel partisipasi berpengaruh secara negatif dan variabel transparansi berpengaruh secara positif terhadap good governance. Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, VFM, good governance ABSTRACT The purpose of this study is to 1) Test empirically the effect of accountability to the understanding of good governance. 2) Test empirically understanding the influence of transparency to good governance. 3) Test empirically understanding the influence of society participation to good governance. 4) Test empirically understanding the influence of Value For Money (VFM) to good governance. This study uses a quantitative approach with explanatory approach. The variables in this study are accountability, transparency, participation, and VFM, the dependent variable is good governance. The population in this study is SKPD Lumajang related to public services. The sampling technique used was stratified random (stratified random sampling). Techniques using multiple regression analysis. The results show that good governance does not work well because the variable does not affect positively accountability, variable VFM does not affect positively. While variable negatively affect participation and transparency variables affect positively to good governance. Keywords: accountability, transparency, participation, VFM, good governance
151
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi …
PENDAHULUAN
Akuntabilitas juga telah menjadi topik
Penerapan ditujukan
good
governance
yang
agar pembangunan dan
menarik
karena
bagi
pemerintahan,
akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dapat
berkembang
berdaya guna, berhasil guna, bersih
(akuntabilitas
dan bertanggung jawab, serta bebas
beberapa prinsip, yaitu akuntabilitas
dari
administrasi,
budaya
korupsi,
kolusi
dan
nepotisme. Konsep good governance
dan
semakin
2007).
diisyaratkan
dilaksanakan dengan
untuk
pemerintah
adanya
menumbuhkan
seiring
reformasi
akuntabilitas
menjadi politik,
sosial
(Erkkila,
transparansi
memiliki
yang
penting
implementasi
daerah
tradisional
akuntabilitas
kedudukan
(Amelia dkk., 2013). Dari
sifat
keuangan)
Prinsip
yang
otonomi
dari
telah
konsep
dalam good
governance. Melalui informasi yang
beberapa
prinsip
good
transparansi, dan mudah diakses,
governance yang digunakan berbagai
akan
institusi
memahami dan berpartisipasi secara
pemerintahan,
terlihat
memudahkan
bahwa prinsip yang melandasi good
nyata
governance
berkepentingan
sangat
bervariasi
dan
disesuaikan
dengan
kondisi
institusional.
Namun
diantara
dalam
publik
proses-proses dengan
Transparansi
informasi
membuka
ruang
berbagai adopsi, paling tidak terdapat
antara
stakeholder
sejumlah prinsip yang disepakati oleh
pemerintahan (CUI-ITB, 2004).
institusi
dan
diakui
sebagai
Selain
transaksi
untuk yang publik. akan sosial dengan
akuntabilitas
dan
governance,
transparansi, lembaga internasional
prinsip
United Nations Development Program
transparansi.
(UNDP), dan the Asian Development
Kedua prinsip tersebut tidak dapat
Bank (ADB) menyatakan bahwa good
berjalan
governance
karakteristik
good
diantaranya
yaitu
akuntabilitas
dan
sendiri-sendiri
karena
yang
baik
terdapat hubungan yang sangat erat
melaksanakan
dan saling mempengaruhi (CUI-ITB,
komponen dasar tata kelola yang
2004).
baik, yaitu akuntabilitas, partisipasi,
Akuntabilitas menjadi kunci dari good governance Akuntabilitas unsur
pokok
dalam
salah
empat
prediktabilitas (aturan hukum) dan
(Abdullah, 2010).
menjadi
minimal
harus
transparansi.
satu
Akuntansi
dan
transparansi dianggap sebagai faktor
mewujudkan
utama
untuk
memastikan
pemerintahan yang baik. Partisipasi
good governance (Wulandari, 2009).
152
Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, hal: 151-166 • Desember 2016
merupakan
dukungan
masyarakat
dari
terhadap
kesempatan sosial yang sama untuk
lembaga
mendapatkan
layanan
pemerintahan. Prediktabilitas (aturan
berkualitas
hukum) mengacu pada 1) adanya
ekonomi.
undang-undang,
merupakan penggunaan uang publik
kebijakan
untuk
masyarakat konsistensi empat
peraturan
serta
dan
mengatur
2)
aplikasi
keadilan.
komponen,
yang
dan
dan
publik
kesejahteraan
Sedangkan
tidak
terkonsentrasi
pada
kelompok tertentu, melainkan secara
Sedangkan
merata.
akuntabilitas,
Good
governance
transparansi, partisipasi dan aturan
dipengaruhi
hukum merupakan empat pilar yang
Partisipasi
secara universal berlaku, dan terlepas
masyarakat
dari orientasi ekonomi dan prioritas
keputusan
kebijakan strategis (Waheduzzaman
maupun
tidak
2008).
lembaga
perwakilan
Berdasarkan
pemerataan
penelitian
oleh
partisipasi.
merupakan
keterlibatan
dalam baik
menyalurkan
juga
pembuatan
secara
langsung
langsung
melalui
yang
aspirasinya
dapat (UNDP,
Mardiasmo (2003), good governance
1997).
juga
for
yang penting dalam meningkatkan
(VFM)
good governance seiring dengan era
pengelolaan
otonomi daerah di Indonesia, yang
dipengaruhi
money.
Value
merupakan
oleh
for
money
konsep
organisasi
sektor
mendasarkan
value
publik
pada
tiga
yang
Partisipasi
memiliki
peran
memberikan keleluasaan lebih besar
elemen
kepada
daerah
untuk
merancang
utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan
pembangunan daerah. Kewenangan
efektivitas. Ekonomi terkait dengan
yang
sejauh mana organisasi sektor publik
mendatangkan
dapat meminimalisir input resources
masyarakat
yang digunakan, untuk menghindari
mampu membangun demokrasi pada
pengeluaran
tingkat
yang
boros.
Efisiensi
dimiliki
lokal
pemerintah manfaat apabila melalui
dapat bagi
pemerintah peningkatan
merupakan pencapaian output yang
partisipasi publik dengan melibatkan
maksimum dengan input tertentu.
masyarakat (Rahardian, 2010).
Efektivitas adalah tingkat pencapaian
Penelitian
mengenai
good
hasil program dengan target yang
governance telah dilakukan oleh Dedy
ditetapkan.
(2009)
Selain
ketiga
elemen
yang
menemukan
bahwa
tersebut, VFM juga harus didukung
penerapan good governance yang baik
dengan
akan
Keadilan
keadilan
dan
mengacu
pemerataan.
pada
adanya
meningkatkan
kinerja
pemerintahan. Penelitian Riantiarno
153
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi …
dan
Azlina
(2011)
menunjukkan
karakteristik
pelaksanaan
good
bahwa akuntabilitas tidak terbukti
governance, antara lain transparency,
memengaruhi kinerja pemerintahan,
responsiveness,
sementara
orientation,
terbukti
akuntabilitas
ketaatan
memengaruhi
kinerja
pemerintahan. Chairunnisa bahwa
Badruzaman (2012)
akuntabilitas
Dari
menemukan
implementasi
efficiency
serta
karakteristik
dan
accountability. tersebut,
paling
tidak terdapat tiga hal yang dapat
sistem
kinerja
equity,
effectiveness,
dan
consensus
instansi
diperankan
oleh
akuntansi
publik
yaitu
sektor
terwujudnya
pemerintah berkorelasi kuat dengan
transparansi, value for money, dan
penerapan
akuntabilitas. Waheduzzaman. (2008)
good
governance.
Sementara Ani (2014) tidak mampu
menemukan
membuktikan
adanya
masyarakat
akuntabilitas
terhadap
pengaruh kinerja
bahwa
partisipasi
yang
efektif
mempengaruhi good governance.
pemerintah dalam mewujudkan good
Beberapa penelitian terdahulu
governance. Beberapa hasil penelitian
menunjukkan adanya isu bahwa good
tersebut menunjukkan bahwa adanya
governance
merupakan
inkonsistensi pengaruh akuntabilitas
penting
dalam
terhadap kinerja pemerintahan atau
pemerintahan
good governance, sehingga pengaruh
Faktor
akuntabilitas
good governance dan merupakan pilar
terhadap
good
governance perlu diuji ulang. Pada
jurnal
CUI-ITB
yang
yang
mewujudkan
yang dapat
hal
berkualitas. mempengaruhi
umum dari good governance adalah (2004)
akuntabilitas,
transparansi,
dan
ditunjukkan bahwa akuntabilitas dan
partisipasi. Selain itu terdapat value
transparansi merupakan dua prinsip
for money yang merupakan konsep
yang
untuk
pengelolaan organisasi sektor publik.
governance.
Namun beberapa penelitian tersebut
Begitu juga dengan Huque (2011)
sebagian besar merupakan penelitian
yang
kualitatif,
dibutuhkan
melaksanakan
good
menemukan
akuntabilitas
bahwa
dari eksternal harus
dan
hubungan
lebih
keempat
melihat variabel
diperkuat untuk mewujudkan good
akuntabilitas,
governance di Bangladesh. Mardiasmo
partisipasi, prediktabilitas, maupun
(2006) menyatakan bahwa orientasi
Value for money (VFM) dengan kinerja
pembangunan
pemerintahan.
dimaksudkan good
sektor
publik
untuk
mewujudkan
governance.
Beberapa
penelitian
transparansi,
Oleh ini
karenanya berupaya
mengembangkan beberapa penelitian
154
Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, hal: 151-166 • Desember 2016
tersebut,
dengan
kuantitatif,
pendekatan
sehingga
disebut juga the ultimate principals
dapat
(Asmara, 2010).
dibuktikan secara statistik pengaruh akuntabilitas,
Pada
konteks
pemerintahan,
transparansi,
principal-agent dapat ditelusuri dari
partisipasi, maupun value for money
proses anggaran, pemilih-legislatur,
(VFM) dengan good governance.
legislatur-pemerintah,
menteri
keuangan-pengguna
anggaran,
TELAAH LITERATUR DAN
perdana
menteri-birokrat,
PERUMUSAN HIPOTESIS
pejabat-pemberi pelayanan. Hal ini
Teori Keagenan (Agency Theory):
menjelaskan
Dasar Good Governance
keagenan
bahwa
terlihat
dan
hubungan
dari
hubungan
Teori keagenan (agency theory)
pendelegasian (chains of delegation),
menyatakan bahwa pada umumnya
yaitu pendelegasian dari masyarakat
semua
kepada wakilnya di parlemen, dari
termasuk
pemegang dalam
saham
yang
level
manajemen
kepentingan
tersendiri
pemerintah sebagai kesatuan kepada
(Jensen dan Meckling, 1976). Dalam
menteri dan dari pemerintah kepada
sektor publik, hubungan keagenan
birokrasi. Hubungan tersebut tidak
dilihat
selalu mencerminkan hirarki, tetapi
memiliki
sebagai
pendelegasian
parlemen
hubungan
(Asmara,
2010).
dapat
Hubungan keagenan di pemerintahan (voters).
mendelegasikan kewenangan sebagai
kepada
expert
melaksanakan
agent
hubungan
pemerintahan
atau
antara
lain
adalah
dalam konteks pembuatan kebijakan
eksektutif
publik,
untuk
termasuk
penganggaran,
oportunitas agen dapat berupa rent
tindakan
seeking
berposisi
aktivitas
tersebut
sebagai agen dari pemilih atau public,
selama
proses
karena mereka
sumberdaya maka keputusan yang
(action).
suatu
berupa
dari
Permasalahan keagenan dalam
Legislatif
otoritas
saja
pemerintah,
pendelegasian (Abdullah, 2009)
melibatkan eksekutif, legislative dan public
ke
Legislatif
juga
adalah representasi
ataupun
korupsi.
Apabila
dilaksanakan pengalokasian
dari public yang diberi kewenangan
mendominasi
untuk membuat keputusan tentang
politik,
penggunaan dana-dana public. Public
administrastif,
sehingga
adalah principal bagi eksekutif dan
korupsi
(political corruption)
legislative, dikatakan bahwa public
dan
bukan politis
ketika
anggaran
155
adalah
keputusan
ekonomi
dilakukan
ditetapkan
atau
atau disebut setelah saat
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi …
anggaran
dilaksanakan,
keputusan
ekonomi
administrative
lebih
maka
Oleh para teoritisi dan praktisi
atau
administrasi negara Indonesia, istilah
dominan
“good
governance”
telah
daripada keputusan politik sehingga
diterjemahkan dalam berbagai istilah,
oportunitas
misalnya,
disebut
administrative
korupsi
(administrative
pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo),
corruption) (Asmara, 2010). Salah
satu
cara
penyelenggaraan
yang
dapat
yang
baik
tata-pemerintahan
(UNDP),
digunakan untuk memonitor masalah
pemerintahan
kontrak
bertanggungjawab
dan
pengelolaan
yang
baik
membatasi
perilaku
manajemen
adalah
juga yang mengartikan secara sempit
corporate governance. Prinsip-prinsip
sebagai pemerintahan yang bersih
pokok
(clean government) (Efendi, 2005).
opportunistic
corporate
perlu
governance
governance akuntabilitas,
ada
Dasar hukum good governance
good
pada institusi pemerintah Indonesia
transparansi,
yang pertama adalah TAP MPR. No
praktik
adalah
dan
untuk
diperhatikan
terselenggaranya
yang
(LAN),
dan
keadilan
dan
VII/MPR/2001
tentang
governance
Penyelenggaraan Negara yang baik
diarahkan untuk mengurangi asimetri
dan bersih. Tujuan penerapan good
teori antara principal dan agent (Arief,
governance
2013).
adalah
responsibilitas.
Good
dalam
pemerintahan
agar operasi dari
pemerintah
dapat
berjalan
instansi secara
efektif dan efisien, dan pencapaian
Good Governance Good governance ini lahir sejalan dengan
konsep-konsep
terminologi
demokrasi,
sasaran
dari
perusahaan
dapat
tercapai (Sari dan Raharja, 2012).
dan
masyarakat
sipil, partisipasi rakyat, hak asasi
Hubungan Akuntabilitas dan Good
manusia,
dan
pembangunan
Governance
masyarakat
secara
berkelanjutan.
Akuntabilitas diterapkan dalam
akibat
pemerintahan
semakin kompleksnya permasalahan,
meningkatnya
seolah
masyarakat dalam penyelenggaraan
Good
governance menegaskan
muncul bahwa
tidak
seiring peran serta
dengan
swasta
dan
adanya iklim pemerintah yang baik
pemerintahan
dan didorong dalam reformasi sektor
perubahan besar dalam manajemen
publik.
sektor
publik.
adanya Penerapan
akuntabilitas ini dimunculkan oleh
156
Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, hal: 151-166 • Desember 2016
Osborne dan Gaebler dalam bukunya
yudikatif (MA dan sistem peradilan)
Reinventing Goverment di tahun 1992.
dan
Perubahan manajemen tersebut pada
dasarnya
diarahkan
legislatif
(Abdullah,
pada
2010).
menjelaskan
penciptaan manajemen publik yang
akan
handal
governance,
dan
mempertajam
meningkatkan
serta
kualitas
(MPR
dan
Uraian
bahwa
dapat
DPR)
tersebut
akuntabilitas
meningkatkan
good
karena
adanya
pertanggungjawaban dari pihak yang
penyelenggaraan administrasi publik.
diberi
Dengan
konsep
mandat. Melalui akuntabilitas tercipta
manajemen publik yang fleksibel dan
pengawasan kekuasaan dari lembaga
berorientasi kepada pasar. Paradigma
pemerintahan.
mengembangkan
manajemen sektor publik yang baru menuntut
birokrasi
mandat
kepada
pemberi
Akuntabilitas merupakan salah
pemerintahan
satu unsur pokok perwujudan good
dibuat efisien dan efektif sehingga
governance
pemerintahan
bergerak
diupayakan di Indonesia. Pemerintah
fleksibel dalam mengikuti tuntutan
diminta untuk melaporkan hasil dari
masyarakat
program
dapat dan
lingkungan. merupakan
perubahan
Paradigma solusi
yang
ini
yang
yang
saat
ini
telah
sedang
dilaksanakan
sehingga masyarakat dapat menilai
mengacu
apakah
pemerintah
telah
bekerja
pada kaidah-kaidah terhadap New
dengan ekonomis, efisien dan efektif.
Public Management (NPM) (Indreswari,
Akuntabilitas
2011).
perspektif
Akuntabilitas
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
pihak
yang
diberi
untuk
mandat
fungsional
dapat
dilihat
akuntansi, dan
dari
perspektif
perspektif
sistem
akuntabilitas (Sadjiarto, 2000). Berdasarkan
uraian
tersebut
memerintah kepada yang memberi
maka ditetapkan hipotesis sebagai
mandat.
berikut:
Akuntabilitas
merupakan
pertanggungjawaban
dengan
menciptakan
melalui
pengawasan
H1 :
distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga
pemerintah
Pemahaman
akuntabilitas
berpengaruh
positif
terhadap good governance
sehingga
mengurangi penumpukan kekuasaan,
Hubungan Transparansi dan Good
sekaligus menciptakan kondisi saling
Governance
mengawasi. Lembaga pemerintahan dalam
hal
(presiden
ini
adalah
beserta
Sebagaimana
eksekutif
akuntabilitas,
kabinetnya),
transparansi
157
penerapan penerapan
dalam
pemerintahan
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi …
juga karena adanya adopsi New Public
menimbulkan
Management
semua pihak yang berkepentingan.
(NPM).
transparansi
Prinsip
dalam
NPM
kepercayaan
bagi
Transparansi
dalam
mengindikasikan adanya kebebasan
pelaksanaan
dan kemudahan didalam memperoleh
mensyaratkan
informasi yang akurat dan memadai
pemerintah
bagi
pembuatan keputusan atau kebijakan
mereka
yang
informasi,
memerlukan
mutakhir
diandalkan,
mudah
dapat
diperoleh
atau
dan
Menurut
Mardiasmo
transparansi
berarti
(opennesess)
(2000)
pemerintah
–
dalam
dalam
proses
pelaporan
sehingga
publik
atas dapat
mengkaji
dan
memberikan
masukan
serta
pelaksanaan
pemerintahan. akhirnya
dengan
horizontal
pengelolaan
pihak
mengetahui,
memberikan informasi yang terkait aktivitas
daerah
mengawasi
keterbukaan
daerah
keterbukaan
pelaporan
kerjanya
dimengerti (indreswari, 2011).
pemerintah
Transparansi akan
pada
menciptakan
accountability
sumberdaya publik kepada pihak-
pemerintah
pihak yang membutuhkan informasi.
sehingga
Dalam
pemerintah
governance di daerah (Lukow, 2013).
berkewajiban memberikan informasi
Berdasarkan uraian tersebut maka
keuangan
ditetapkan hipotesis sebagai berikut:
hal
ini
dan
digunakan
lainnya
untuk
keputusan
pihak
berkepentingan
yang
pengambilan –
pihak
dengan
antara
dapat
mewujudkan
H2 : Pemahaman
yang
masyarakat good
transparansi
berpengaruh positif terhadap
(Rahmamurrasjid,
good governance
2008). Prinsip menghendaki dalam
Hubungan
keterbukaan
Governance
melaksanakan
pengambilan keterbukaan informasi
adanya
transparansi
keputusan dalam
(Hapsari,
dikatakan transparansi
proses
bahwa akan
Dalam
dan
management
penyajian
2011).
Partisipasi konsep (NMP)
dan new
Good public
keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan juga
Dapat
tidak terlepas dari partisipasi aktif
melalui
anggota
masyarakat.
Masyarakat
menjamin
Daerah baik secara kesatuan sistem
terwujudnya good governance dengan
maupun sebagai individu merupakan
cara pemerintah harus menghasilkan
bagian integral yang sangat penting
informasi yang berkualitas sehingga
dari
sistem
karena
158
pemerintahan secara
daerah prinsip
Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, hal: 151-166 • Desember 2016
penyelenggaraan ditujukan
otonomi
untuk
daerah
Partisipasi akan menjadi efektif
mewujudkan
bila
pemberdayaan
masyarakat
masyarakat yang sejahtera (selamat,
mencapai posisi yang memungkinkan
2013).
tindakan kooperatif dan kolektif yang
Prinsip
partisipasi
diartikan
akan
dilakukan
dengan
badan
sebagai jaminan kesamaan hak bagi
pelaksana
setiap individu dalam pengambilan
dapat
keputusan
langsung
keputusan, monitoring dan evaluasi
maupun melalui lembaga perwakilan).
proses (Brett, 2003; Cooper et al,
Pelaksanaan
2006;
(baik
secara
prinsip
mengharuskan
partisipasi
pemerintah
meningkatkan
untuk
fungsi
kontrol
pembangunan
melibatkan pemerintah.
Melalui
pengambilan
Waheduzzaman,
2009).
ditetapkan hipotesis sebagai berikut: H 3:
dengan
organisasi
meningkatkan
sehingga
Berdasarkan uraian tersebut maka
terhadap manajemen pemerintahan dan
(pemerintah),
Pemahaman partisipasi rakyat berpengaruh
non
positif
terhadap
good governance
hubungan
dengan organisasi non pemerintah
Hubungan Value For Money (VFM)
diyakini
dan Good Governance
akan
dapat
menjalin
hubungan yang lebih baik dengan
Sektor
masyarakat (Indreswari, 2011). Partisipasi pemerintahan akuntabel,
lebih
dan
dapat
publik
sering
dinilai
sebagai sarang pemborosan, sumber
memastikan
kebocoran dana, dan instusi yang
transparan,
selalu
diprediksi.
merugi.
tuntutan
Oleh
baru
karena
itu
muncul
agar
Dengan demikian dapat dikatakan
organisasi
sektor
bahwa adanya partisipasi masyarakat
memperhatikan
value
yang semakin tinggi dalam program
dalam menjalankan aktivitasnya.
pembangunan, akan meningkatkan good
governance
Penelitian
(Waheduzzaman,
menyimpulkan
publik for
Mardiasmo bahwa
money (2006)
akuntansi
2008). Partisipasi masyarakat yang
manajemen harus dapat memberikan
efektif
informasi yang relevan dan handal
akan
meningkatkan
transparanasi dalam pembangunan,
melalui
akuntabilitas atas otoritas pelaksana,
cost
dan sesuai dengan hukum setempat
management accounting untuk dapat
sehingga pada akhirnya menciptakan
menerapkan
pemerintahan
melaksanakan value for money untuk
yang
baik
(good
governance) (Waheduzzaman, 2008)
strategic
planning, strategic
management,
dan strategic NPM,
penentuan biaya dan harga layanan
159
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi …
publik,
serta
pengelolaan value
pengukuran
dalam
kinerja
kerangka
yaitu
best
performance dan public
keadilan
pemerataan
sector
(equity)
atau
dan
kesetaraan
(equality). Keadilan mengacu
scorecard.
pada
adanya kesempatan sosial yang sama
Value
for
Money
merupakan
untuk mendapatkan layanan publik
prinsip pengelolaan organisasi sektor
berkualitas
publik
ekonomi.
yang
mendasar
elemen
utama
yaitu:
ekonomi,
pada
(Mardiasmo, efisiensi,
tiga 2009)
dan
kesejahteraan
Selain
keadilan,
perlu
dilakukan distribusi secara merata. Artinya,
dan
penggunaan
uang
publik
efektivitas. Value for Money dapat
hendaknya tidak terkonsentrasi pada
tercapai
kelompok tertentu saja, melainkan
apabila
organisasi
telah
menggunakan biaya input paling kecil
dilakukan
untuk
keberpihakan kepada seluruh rakyat
mencapai
optimum
dalam
output rangka
yang
secara
(Mardiasmo,
mencapai
merata
2006).
Berdasarkan
tujuan organisasi. Ekonomi adalah
uraian
pemerolehan input dengan kualitas
hipotesis sebagai berikut:
dan kuantitas tertentu pada harga
H4 :
yang
terendah.
dengan
sejauh
Ekonomi mana
tersebut
dengan
maka
ditetapkan
Pemahaman value for money
terkait
berpengaruh
positif
terhadap good governance
organisasi
sektor publik dapat meminimalisir input
resources
dengan yang
yang
menghindari
boros.
Efisiensi
digunakan
METODE
pengeluaran
Penelitian
merupakan
explanatory,
ini
yaitu
tergolong
penelitian
yang
pencapaian output yang maksimum
mencoba menjelaskan fenomena yang
dengan
ada
input
penggunaan untuk
input
mencapai
tertentu
atau
(Hartono,
yang
terendah
dalam
output
tertentu.
Kabupaten
penelitian
Efektivitas adalah tingkat pencapaian
dengan
hasil program dengan target yang
pengambilan
ditetapkan.
sampling.
Secara
sederhana,
outcome dengan output. Ketiga hal
yaitu
SKPD
yang
terkait
publik.
Teknik
Lumajang
pelayanan
Variabel
tersebut merupakan elemen pokok
digunakan
Value For Money yang saling terkait.
adalah
Ketiga
didefiniskan
tersebut
ini
sampel Alat
Populasi
atau
teknik
analisis
yang
digunakan adalah regresi berganda.
efektivitas merupakan perbandingan
elemen
2005:12).
perlu
ditambah dengan dua elemen lagi
good
penelitian dalam
yang
penelitian
governance sebagai
(Y)
ini yang
mekanisme
pengelolaan sumber daya ekonomi
160
Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, hal: 151-166 • Desember 2016
dan
sosial
untuk
tujuan
target operasional maupun prioritas;
pembangunan
(Krina,
2003).
8)
Indikator
tercapainya
good
Penyebar
luasan
informasi
mengenai suatu keputusan melalui
governance dapat dilihat dari kualitas
media
good governance, sehingga Indikator
manajemen dan monitoring hasil
good
goveranance
(2003)
adalah
daerah
menurut
1)
dan
9)
Sistem
Krina
Transparansi (X2), adalah prinsip
Perekonomian
yang menjamin akses atau kebebasan
semakin
baik;
Kesejahteraan
masyarakat
semakin
3)
baik;
massa;
2)
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
yang
Kondisi
sosial
tentang
pemerintahan,
penyelenggaraan
yakni
informasi
masyarakat yang semakin baik; dan
tentang kebijakan proses pembuatan
4) Tercapainya pembangunan dengan
dan pelaksanaanya serta hasil-hasil
merata
yang
dicapai
Transparansi
Sedangkan variabel independen
memiliki
dua
yaitu Akuntabilitas (X1). Akuntabilitas
pemerintah dan 2) hak masyarakat
adalah
terhadap akses informasi (Mardiasmo
jabatan
oleh
atas
dalam Juliastuti, 2013). Juliastuti
keputusan dan tindakan yang dibuat
(2013) menjelaskan bahwa prinsip-
untuk
2003).
prinsip
akuntabilitas
adalah
melalui
pembuatan
sebuah
1)
masyarakat
Indikator 1)
publik
publik
aspek
yaitu:
pemegang
komunikasi
2013).
(X) yang diajukan dalam penelitian ini pertanggungjawaban
1)
(Juliastuti,
Proses
keputusan
yang
(Krina,
dibuat
secara
transparansi dapat diukur indikator
Pemberian
berikut informasi
ini: oleh
pemerintah daerah yang berkaitan
tertulis; 2) Kebijakan yang tersedia
dengan
bagi warga yang membutuhkan; 3)
telah
Keputusan yang diambil memenuhi
dokumen-dokumen
standar etika dan nilai yang berlaku;
anggaran yang telah disusun oleh
4) Keputusan yang diambil memenuhi
pemerintah daerah untuk diketahui
prinsip-prinsip
oleh
administrasi
yang
kebijakan disusun;
publik;
3)
anggaran 2)
yang
Kemudahan kebijakan
Ketepatan
benar; 5) Kejelasan dari sasaran atas
penyampaian
kebijakan
dan
jawaban; 4) Kemampuan tranparansi
dan
anggaran dalam meningkatkan dan
yang
mengakomodasikan usulan; dan 5)
yang
dikomunikasikan; kelengkapan berhubungan
dibuat 6)
Akurasi
informasi dengan
mencapai sasaran
Adanya
cara-cara
suatu program;
laporan
waktu
sistem
pertanggung
penyampaian
informasi anggaran kepada publik.
7) Kelayakan dan konsistensi dari
161
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi …
Partisipasi (X3), adalah fungsi
HASIL DAN PEMBAHASAN
informasi melalui mana orang dapat datang
untuk
beberapa
SKPD
pembangunan, membuat pilihan, dan
Lumajang
(Tabel
mengelola
bahwa pelaksanaan good governance
adalah
berbagi
Hasil analisis yang dilakukan di
kegiatan.
visi
Indiktornya
sebagai
berikut:
1)
terutama
di 1)
Kabupaten menunjukkan
dipengaruhi
oleh
menginformasikan; 2) konsultasikan;
transparansi
dan
partisipasi.
3) Pelibatan; dan 4) pemberdayaan
Berperannya
aspek
transparansi
(Waheduzzaman. 2009).
dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Value
For
merupakan
Money
konsep
organisasi
di
pengelolaan
sektor
mendasarkan
(X4),
publik
pada
tiga
Kabupaten
meningkatkan
akan
terwujudnya
good
yang
governance dikarenakan aparat telah
elemen
menyediakan akses informasi yang
utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan
jelas
efektivitas
penggunaan
(Mardiasmo,
Lumajang
2006).
mengenai
prosedur-prosedur, biaya,
dan
Indikator value for money adalah:
pertanggungjawaban
(Mardiasmo,
kegiatan/program yang dilaksanakan.
2000).
adalah:
1)
publik
bernilai
Indikatornya
Pengelolaan
organisasi
ekonomis,
atas
Serta telah disediakan akses untuk
yaitu
pengaduan
terkait
pelanggaran
dengan biaya terendah dengan hasil
aturan atau permintaan uang suap
output yang tinggi; 2) Pengelolaan
dan
organisasi
massa
publik
efisien
sesuai
standar kinerja yang telah ditetapkan; 3)
Pengelolaan
organisasi
bekerjasama untuk
dengan
meningkatkan
media arus
informasi.
publik
Begitu
juga
dengan
efektif yaitu pencapaian hasil program
partisipasi
sesuai
yang baik terhadap tercapainya good
target
yang
ditetapkan;
memberikan
aspek
4) Tercapainya tujuan dan sasaran
governance,
program pembangunan; 5) Kebijakan
masyarakat tidak terlalu besar. Hal
yang
ini
dibuat
masyarakat;
6)
bermanfaat
bagi
Kesesuaian
hasil
karena
selama
pengaruh partisipasi
partisipasi
yang
tinggi,
dengan tujuan yang ditetapkan; dan
biaya
yang
7) Adanya alternatif yang memberikan
efisien. Selain itu partisipasi yang
hasil yang sama dengan biaya yang
besar
akan
paling rendah.
yang
lama
aspirasi,
162
dapat
masyarakat
meningkatkan
mengakibatkan membutuhkan untuk sehingga
tidak waktu
menampung akan
Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, hal: 151-166 • Desember 2016
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Variabel
β
Konstanta
t
Sig t
15,603
Akuntabilitas
0,052
0,659
0,512
Transparansi
0,189
1,774
0,079
Partisipasi
-0,338
-3,289
0,01
VFM
0,035
0,061
0,557
F
3,398 (Sig. 0,012)
R2
0,131
Adj R2
0,093
Sumber: Hasil Analisis Data SPSS memperlambat kebijakan.
pengambilan
Dengan
kata
menyebabkan keterlambatan dalam
lain
pengambilan keputusan.
partisipasi masyarakat yang tinggi
Walaupun value
governance menjadi menurun atau
mempengaruhi
pelaksanaan
kurang baik, karena tidak efisien
governance,
namun
dalam biaya maupun pengambilan
kurangnya kemampuan SDM dalam
keputusan
memahami
penetapan
money
diakui
dan
akan menjadikan pelaksanaan good
dalam
for
akuntabilitas
turut good karena
prinsip-prinsip
kebijakan. Hal ini karena semakin
akuntabilitas
banyaknya
partisipasi
rakyat,
pelaksanaannya akuntabilitas tidak
menyebabkan
banyaknya
masukan
dapat diterapkan secara maksimal
kemungkinan
dalam operasional beberapa SKPD.
bertentangan antar masyarakat atau
Sementara VFM lebih menekankan
kelompok masyarakat. Sehingga akan
kepada
sulit mewujudkan suatu kebijakan
publik, khususnya kinerja keuangan,
yang
sehingga
dan
ide-ide
yang
memenuhi
semua
keinginan
sehingga
tercapainya kurang
dalam
kinerja
sektor
mencerminkan
masyarakat, dan terdapatnya banyak
pencapaian good governance secara
hambatan
pelaksanaan
keseluruhan dari SKPD yang ada di
program tersebut. Kondisi ini pada
Kabupaten Lumajang. Keterbatasan
akhirnya
kemampuan SDM yang rendah dalam
dalam akan
menghambat
mengurangi pencapaian
dan good
meningkatkan
efektivitas,
efisiensi,
governance. Hal ini karena dalam
dan ekonomis, terlihat dari adanya
partisipasi
anggapan bahwa kinerja pemerintah
kadang-kadang
163
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi …
hanya
dianggap
di
penyerapan
syukriy.wordpress.com/.../pewu judan-transparansi-da...
anggaran mencapai 100%.
Amelia, Ira, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2013. Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru. Hal 1-15.pdf.
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN Berdasarkan
Keterbatasan
dalam penelitian ini maka disarankan peneliti selanjutnya untuk: 1. Menambah
variabel
dependen
yang digunakan pada penelitian selain
variabel
transparansi,
Arief, Anggyansyah. 2013. Teori Keagenan (Agency theory). Selasa 8 Januari, 2013. www.anggyansyah.blogspot.com /2013/01/teori-keagenanagency-theory.html.
akuntabilitas,
partisipasi
dan
VFM, karena banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi good governance.
Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol 3. No. 2. Juli 2010. Hal 155-172.
2. Memperluas populasi penelitian
dengan beberapa
mengembangkan daerah
penelitian merepresentasikan
sehingga dapat hasil
peneliitian dengan lebih baik.
Badruzaman, Jajang dan Irna Chairunnisa. 2012. Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Jurnal ipi 4115. Hal 1-22.pdf.
REFERENSI Abdullah, Syukriy. 2009. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akntansi. Oktober 13, 2009.www syukriy.wordpress.com/.../hubu ngan-dan-masalah-keagenan-dipemerint...13 Okt 2009 - Oleh: Abdul Halim (Universitas Gadjah Mada) dan Syukriy Abdullah ... Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Oktober ...
CUI-ITB. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol.15. No. 1. 2004. Hal 34-47.pdf. Dedy, Somantri Yusuf. 2009. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. Tugas Penelitian. Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia Bandung. Hal 1-28.pdf.
Abdullah, Syukry. 2010. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. 12 Januari 2010.www.
164
Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, hal: 151-166 • Desember 2016
www.asp.trunojoyo.ac.id/.../Pen garuh-Good-GovernanceTerhadap-Kinerja-Pe..
Structure. Journal of Financial Economics 3 (4): 305-360. Juliastuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi 11 Maret. Vol I. No. 1. Hal 1-27.pdf.
Efendy, Sofyan. 2005. “Membangun Good Governance”. Diakses melalui situs http://sofian.staff.ugm.ac.i d/artikel/membangun-goodgovernance.pdf, tanggal 20 desember 2015. Erkkila, Tero. 2007. Governance And AccountabilityA shift in conceptualization. University of Helsinki. Jurnal PAQ SPRING. Pp 1-38.pdf.
Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Agustus.pdf.
Hapsari, Indri. 2011. Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Transparansi Dengan Kinerja Perusahaan. Hal 1-25.pdf. www.eprints.undip.ac.id/27390/ 1/JURNAL.pdf.
Mardiasmo, 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol 2. No. 1. Mei 2006. Hal 1-24.pdf.
Hartono, Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi V, BPFE, Yogyakarta. Huque, Ahmed Shafiqul. 2011. Accountability and governance: strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh. Emerald Journal: International Journal of Productivity and Performance Management. Vol 60. No. 1. Pp 59-74. Q Emerald Group Publishing Limited. 17410401. DOI 10.1108/17410401111094312.
Mardiasmo. 2003. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada. 29 September 2003. Yogyakarta. pdf. Mardiasmo.2000. Reformasi Pengelolaan Keuangan Da erah: Implementasi Value for Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. JAAI, Vol. 4, 1 Juni, 2000
Indreswari, Meidyah. 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Edisi Keenam. Pdf.
Rahadian, Achmad Hidayat. 2010. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.Jurnal Ilmiah STIAMI.Hal 57-70.pdf.
Jensen, M. C dan Meckling. W. H. 1976. The Agency Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership
165
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin – Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi …
Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Program Magister Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.pdf.
Selamat, Melani Dwiyanti. 2013. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Hal 1-10. www. ejournal.unsrat.ac.id/index.php /governance/.../1558.
Riantiarno, Reynald dan Nur Azlina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Pekbis Jurnal. Vol 3. No. 3. Novermber 2011. Hal 560-568.pdf.
UNDP. 1995. Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press Waheduzzaman. 2008. Good Governance In Democratic Developing Countries: A Paradox. Journal School of Management. Victoria University. Melbourne. Australia. Page 1-8.pdf. www.mngt.waikato.ac.nz/depart ments/.../airaanz/.../Waheduzz aman.pdf
Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 2. No. 2. November 2000. Hal 138150.pdf.
Wulandari, Suci. 2009. Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surakarta). STIE IEU Yogyakarta. Jurnal Studi Akuntansi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Hal 60-74.pdf.
Sari, Maylia Pramono dan Raharja. 2012. Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Universitas Negeri Semarang. pdf.
166
