SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA PENGASTULAN, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG

Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun: 2016

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA PENGASTULAN, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG Ni Komang Nilawati Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia Email: [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) sistem pengendalian intern pemberian kredit, (2) masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit, dan (3) solusi yang diambil dalam menanggulangi masalah sistem pengendalian intern pemberiaan kredit. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Badan usaha milik desa Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan. Objek penelitian ini adalah bagian-bagian yang terkait sistem pengendalian intern pemberian kredit, masalah yang dialami dalam melaksanakan dan solusi yang diambil dalam menanggulangi sistem pengendalian intern pemberian kredit . Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem pemberian kredit yang dilaksanakan sudah memadai dan unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai, (2) masalah yang dihadapi yaitu Sumber daya manusia tidak memadai dan adanya karyawan yang memiliki tugas rangkap, (3) solusi yang dapat diambil yaitu dengan cara menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya, menyediakan sarana dan prasarana , terus meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai. Kata kunci : sistem, pengendalian intern, pemberian kredit This study aims to know: ( 1 ) internal giving credit control system, ( 2 ) the problem faced in carrying out the internal giving credit control system, and ( 3 ) the solution taken in reducing internal giving credit control system. The kind of this research using the qualitative descriptive. The subject of research is regionally owned the village Artha Werdhi Sarana Pengastulan Village. The object this research is the parts that related to the provision credit internal control system, problems facing the human resources in adequate and the employees who have a duty cope and the solution taken in combat internal giving credit control system to. The data collected with using the documentation and interview. analysis by using analysis the descriptive qualitative analysis. The results of research suggests that (1) the system of giving credit implemented is already adequate and the elements control of internal giving credit had fully implemented in adequat, (2) problems facing the human resources in adequate and the employees who have a duty cope and the presence of an employee who has a double task, (3) a solution that can be taken by way put employees in accordance with tareas of expertise and the level of their education, providing the mean infrastructure and facilities , continue to improve the quality and ability of employees. Password: system, internal control, giving credit


PENDAHULUAN Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal atas adat istiadat serta kebudayaannya yang beraneka ragam. Disamping adat istiadat dan kebudayaannya, untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera maka terdapat beberapa lembaga keuangan, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat dibeberapa Desa. Dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negara kita diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang seimbang. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut perlu meningkatkan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, sehingga tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. BUMDes adalah lembaga usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sesuai dengan Undangundang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Salah satu unit usaha yang dilakukan BUMDes adalah menyalurkan kredit usaha kecil untuk membantu para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka, dengan adanya pinjaman ini anggota atau masyarakat merasa terbantu. Pemberian pinjaman modal untuk program perkreditan ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Pemberian kredit usaha kecil oleh BUMDes tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit berserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Berikut disajikan data tentang tunggakan cicilan kredit pada BUMDes Artha Werdhi Sarana tunggakan

cicilan Kredit Usaha Kecil yang disalurkan oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana yang didasarkan atas realisasi penyaluran kredit tiap tahunnya dari tahun 2013-2015. Pada tahun 2013 anggaran penyaluran kredit usaha kecil pada BUMdes Artha Werdhi Sarana adalah Rp. 800.000.000 dan yang terealisasi Rp. 912.817.000, dengan persentase tunggakan 2,30%. Pada tahun 2014 anggaran mencapai Rp. 820.982.718 dari 777 orang peminjam sedangkan realisasinya Rp. 1.534.200.000 dengan persentase tunggakan 7,55%. Pada tahun 2015 anggaran Rp. 827.541.892 dan realisasinya Rp. 1.076.990.500 dengan persentase tunggakan 13,23%. Dari anggaran yang ditetapkan dan yang telah direalisasi masih terjadinya tunggakan kredit dari peminjam. Dalam penyaluran kredit diperlukan adanya pengendalian intern agar terhindar dari segala bentuk risiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). Hartadi (2002:6) menyatakan bahwa, sistem pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang dikehendaki manjemen, dalam arti yang tegas sistem tersebut akan: (a) mengamankan sumbersumber dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan, (b) meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data


akuntansi, (c) mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan, (d) meningkatkan efisiensi. Sistem pengendalian intern berbeda dan mempengaruhi semua kegiatan perusahaan. Lebih lanjut faktor berikut dibawah ini dipandang berbagai alasan mengapa sistem pengendalian intern diperlukan. Prinsip ini terdiri atas character (penilaian watak), capacity (penilaian kemampuan), capital (penilaian terhadap modal), collateral (penilaian terhadap agunan), dan condition of economy (penilaian terhadap prospek usaha debitur). Kredit adalah kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasi BUMDes, karena kredit memiliki nilai asset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasional bank lainnya. Memang sepantasnya bila BUMDes memberikan perhatian yang lebih kepada kegiatan perkreditan dengan melakukan pengawasan pada bidang perkreditan tersebut. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional akibat krisis global menjadi pertimbangan revisi. BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Kredit yang disalurkan melalui beberapa tahapan dimana pada tahap pertama pengajuan kredit dari debitur yang selanjutnya akan ditindak lanjuti keesokan harinya dengan jalan survey kelokasi jaminan dan juga dicek usaha yang mendukung untuk dalam penggunaan kredit tersebut. Hal ini dilakukan agar pihak BUMDes bisa mengetahui sejauh mana kondisi debitur pada saat untuk menekan kredit sampai bermasalah, dan setelah selesai dalam tahap survey, tahap selanjutnya akan dimeeting kan dalam bentuk analisis kredit bersama tim kredit pada jadwal pagi hari, untuk selanjutnya akan membahas secara detail mengenai calon nasabah tersebut, apabila kredit suadah disetujui oleh tim kredit maka kredit tersebut selanjutnya akan diproses pada bagian administrasi. Jangka waktu kredit dari tahap pertama sampai analisis membutuhkan waktu selama selama 3 (tiga) hari dengan catatan nasabah sudah berani memberi pinjaman kredit dan juga lengkap dalam administrasi BUMDes.

Tujuan dari survey dan analisis ini adalah agar BUMDes secara selektif mencari nasabah kredit demi menekan adanya kredit bermasalah. Pemberian kredit kepada calon debitur yaitu melalui proses pengajuan kredit dan proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem pengendalian intern yang efektif dalam menangani transaksi kredit adalah sebagai berikut: Permohonan kredit harus diisi sendiri oleh nasabah atau calon nasabah dengan menggunakan formulir permohonan atau dengan surat. Data yang diperlukan sama sekali tidak diperkenankan diisi oleh bank untuk membantu dalam hal pemohon tidak mengerti cara pengisian tersebut. Setiap minggu pejabat wewenang memeriksa pinjaman over draft dan memperhatikan rekening-rekening over draft apakah melampaui ketentuan. Harus terdapat bukti tertulis dari masing-masing transaksi yang terjadi. Transaksi hanya dilakukan pada nasabah yang tepat. Harus ada penetapan batas maksimal dan wewenang persetujuan. Persyaratan persetujuan pemberian kredit harus dianalisa. Mulyadi (2001) menyatakan bahwa unsur pokok dari sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (fremawork) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatankegiatan pokok perusahaan. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memeberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanannya. Karyawan yang mutunya


sesuai dengan taggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Lembaga dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga telah terpenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, lembaga juga melakukan penilaian kelengapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas melakukan wawancara dan kunjungan ke tempat usaha debitur. Pentingnya sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit untuk menekan terjadinya kredit bermasalah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan, Kec Seririt, Kab Buleleng”. METODE Rancangan penelitian dibuat untuk mmeberikan kejelasan yang berkaitan dengan pemilihan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi pada suatu tempat (Arikunto, 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemberian kredit, masalah yang dialami dalam melaksanakan pengendalian intern pemberian kredit dan solusi yang diambil dalam menanggulangi sistem pengendalian pemberian kredit oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan. Subjek penelitian ini adalah BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Objek penelitian ini adalah bagian-bagian yang terkait dalam pemberian kredit seperti sistem pemberian kredit, sistem pengendalian intern pemberian kredit, masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem pengendalian

pemberian kredit dan solusi yang diambil dalam menanggulangi masalah sistem pengendalian intern pemberian kredit pada BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif seperti struktur organisasi, formulir dan sistem pengendalian intern pemberian kredit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode wawancara. Metode dokumentasi digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan pencatatan langsung terhadap dokumen-dokemen yang ada dalam perusahaan seperti bagan struktur organisasi, data pegawai, formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah dalam mengajukan permohonan kredit, prosedur pemberian kredit dan bagaimana sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit. Metode wawancara digunakan pada saat bagaimana alur dari proses permohonan kredit tersebut dan tindak lanjut pada waktu disurvey ke lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitaian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2006), analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara mendeskritifkan atau menggambarkan secara kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraiaan kelimat berdasarkan keteranganketerangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan pada BUMDes Artha


Werdhi Sarana Desa Pengastulan pada sistem pemberian kredit menggunakan sarana atau formulir dalam administrasi perkreditan adalah sebagai berikut : (1) Tahap permohonan pinjaman kredit, Pada tahap ini diawali dengan kedatangan calon debitur kebagian kredit untuk meminta formulir permohonan pinjaman kredit dan diisi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah semua syarat-syarat terpenuhi maka calon peminjam dapat mengajukan formulir surat permohonan pinjaman ke bagian kredit, (2) Tahap penelitian dan analisis, Dalam pemberian kredit BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan sudah menerapkan penilaian 5C yaitu character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy. Kreteria penilaian 5C digunakan untuk menilai calon debitur sekaligus memberikan keyakinan bagi pihak BUMDes bahwa kredit yang nantinya akan disalurkan dapat dilunasi tepat waktu. Dalam tahap ini bagian kredit akan menganalisis permohonan tersebut dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan agunan dengan jumlah kredit yang diusulkan atau diamprahkan. (3) Tahap keputusan, Pada tahap keputusan ini, hasil analisis akan diserahkan pada kepala BUMDes. Pada tahap keputusan kepala BUMDes akan memberikan keputusan apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Apabila disetujui maka bagian kredit membuat surat perjanjian pinjaman, surat keputusan, surat jaminan dan prima nota/blanko kredit masing-masing rangkap dua, satu untuk bagian kredit dan yang satu untuk nasabah. Dan apabila ditolak maka kepala BUMDes akan mengembalikan berkas-berkas permohonan dan jaminan kepada debitur serta menyampaikan penolakan atas kredit yang dimohonkan. (4) Tahap realisasi kredit, Apabila telah sampai pada tahap keputusan kredit dan dokumendokumennya telah lengkap maka tahap selanjutnya adalah realisasi kredit. Tahap realisasi kredit dilakukan oleh bagian kasir. Kasir mencairkan dana, dan akan membuatkan bukti kas masuk, bukti kas keluar dan pencairan realisasi kredit masing-masing rangkap dua yang diserahkan pada debitur dan bagian tata

usaha sebagai bukti untuk membuat pembukuan. BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan, sudah melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit adapun elemen-elemen sistem pengendalian intern pemberian kredit melibatkan unsur sebagai berikut. (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang tepat. Struktur organisasi yang disusun oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana sudah memisahkan tugas, kewajiban dan wewenang tiap bagian. (2) Praktik-praktik yang sehat BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan dapat dilihat bahwa setiap kegiatan keuangan sudah dibentuk Pengawasan oleh satuan pengawas intern (SPI) memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif dan tiap pegawai kredit juga selalu dilakukan pemeriksaan mendadak kepada pihak atau unit yang ingin diketahui kinerjanya, jadwal pemeriksaan tidak teratur. (3) Tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya Pada BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan sudah melaksanakan seleksi calon karyawan yang akan dipergunakan, menempatkan karyawan yang sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya, oleh sebab itu dilakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh pegawai yang sesuai pihak manajemen BUMDes, operasional mengadakan analisis jabatan yang ada pada BUMDes dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan, masalahmasalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan adalah sebagai berikut (1) Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memadai Sejauh ini, SDM yang dimiliki oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan dirasa masih kurang karena jumlahnya terlalu sedikit dan kualitas pendidikan rendah sehingga dalam melaksanakan tugas petugas kredit


mengalami kendala dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. (2) Adanya karyawan yang memiliki tugas rangkap Struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan sudah cukup baik. Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah SDM kurang memadai maka solusi yang harus diambil oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan adalah sebagai berikut (1) Dengan cara menempatkan pegawai yang sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya, oleh sebab itu dilakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. (2) Perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawannya. Seperti menyediakan komputer dan alatalat teknologi lainnya. (3) Terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawainya dengan mengadakan pelatihan baik yang melibatkan karyawan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi lain, misalnya Bank lainnya. (4) Dengan cara memisahkan tugas, kewajiban dan wewenang tiap-tiap bagian agar setiap orang dalam jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. pemisahan fungsi ini dapat menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan serta manipulasi data. Dari hasil wawancara terhadap bagian kredit pada BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan, dapat dilihat bahwa Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan sudah memadai, terbukti dengan dilaksanakannya tahapan pemberian kredit sebagai berikut : Tahap permohonan pinjaman kredit, tahap penelitian dan analisis, tahap keputusan, dan Tahap realisasi kredit. Dari hasil evaluasi terhadap unsur-unsur pengendalian intern pada pemberian kredit di BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Evaluasi untuk setiap elemen sistem pengendalian

intern terdiri dari Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang tepat, praktik-praktik yang sehat, dan Tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Avika Marvilia (2012) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa “Sistem pemberian kredit pada LPD Desa Pakraman Desa Bukti melalui beberapa tahapan yaitu 1. Pengajuan permohonan kredit, 2. Penyelidikan berkas pinjaman formulir atau surat-surat permohonan, 3. Pemeriksaan ke lapangan 4. Analisis kredit 5. Keputusan kredit dan perjanjian kredit. Dimana analisis kredit dalam sistem pemberian kredit pada LPD Desa Pakraman Bukti yang tidak terlepas dari kriteria penilaian 5C. Keputusan kredit dilakukan apabila Kepala LPD telah menerima hasil analisis dari bagian kredit”. Dibandingkan dengan teori dari pendapat Mulyadi (2001:165) pada sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran mengenai kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, penerapan sudah sejalan dengan teori yang berlaku. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan biasanya dalam sistem pemberian kredit tentu saja akan ada masalah-masalah yang dihadapi baik itu kendala mudah maupun yang sulit untuk diselesaikan. Adapun masalahmasalah yang dihadapi oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan di dalam sistem pengendalian intern pemberian kredit yaitu SDM kurang memadai BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan memiliki kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam upaya mendapatkan SDM yang jujur dan kompeten terhadap tugasnya. Sejauh ini, SDM yang dimiliki oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan dirasa masih kurang karena jumlahnya terlalu sedikit. Dan adanya karyawan yang memiliki tugas rangkap : Struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan sudah cukup baik. Hanya saja, Akibat keterbatasan SDM


di BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan maka banyak karyawan yang merangkap pekerjaan hal ini menyebabkan dalam menyelesaikan tugas membutuhkan waktu lama dan kadang-kadang karyawan akan merasa kesulitan untuk menentukan skala prioritas apabila dua atau lebih pekerjaan memerlukan penyelesaian pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfamaini (2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa “penerapan pengendalian internal dan peran pengawas pada pemberian kredit pada GKPRI JATIM sudah efektif dilihat dari lingkungan pengendalian pemberian kredit terdiri dari pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah sesuai dengan bagian-bagiannya dan dalam penempatan karyawan disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan keterampilan pegawainya. Dibandingkan dengan teori menurut Mulyadi (2001:165) pada sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran mengenai kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, penerapan sudah sejalan dengan teori yang berlaku. Solusi yang dapat diambil dalam menanggulangi sistem pengendalian intern pemberian kredit oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan, Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah yang harus dialami oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan sudah pasti akan ada solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah SDM kurang memadai maka solusi yang harus diambil oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan adalah sebagai berikut : Dengan cara menempatkan pegawai yang sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya, oleh sebab itu dilakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawannya. Seperti menyediakan computer dan alatalat teknologi lainnya. Terus berupaya

meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawainya dengan mengadakan pelatihan yang melibatkan karyawan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan olen instansi lain misalnya bank. Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah adanya karyawan yang memiliki tugas rangkap maka solusi yang harus diambil oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan adalah sebagai berikut : Dengan cara memisahkan tugas, kewajiban dan wewenang tiap-tiap bagian agar setiap orang dalam jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. pemisahan fungsi ini dapat menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawabyang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan serta manipulasi data. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfamaini (2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa “penerapan pengendalian internal dan peran pengawas pada pemberian kredit pada GKPRI JATIM sudah efektif dilihat dari lingkungan pengendalian pemberian kredit terdiri dari pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah sesuai dengan bagian-bagiannya dan dalam penempatan karyawan disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan keterampilan pegawainya. Dibandingkan dengan teori menurut Mulyadi (2001:165) pada sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran mengenai kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, penerapan sudah sejalan dengan teori yang berlaku. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan karena upaya penyelamatan piutang yang telah dilakukan ini tidak selamanya berpedoman pada teori tersebut hanya dilakukan untuk penyelamatan piutang dalam keadaan tertentu. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. (1) Sistem


pemberian kredit pada BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan melalui beberapa tahapan yaitu : 1) Tahap permohonan pinjaman kredit, dalam tahap ini calon debitur kebagian kredit untuk meminta formulir permohonan pinjaman kredit dan diisi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 2) tahap penelitian dan analisis, dimana analisis kredit dalam pemberian kredit pada BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan yang tidak terlepas dari kreteria penilaian 5 C. 3) tahap keputusan, Setelah melakukan analisis kredit maka keputusan dilakukan apabila kepala BUMDes telah menerima hasil analisis dari bagian kredit. sistem pemberian kredit pada BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan secara garis besar telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. (2) Masalah-masalah yang dihadapi oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit yaitu: SDM yang dimiliki oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan dirasa masih kurang karena jumlahnya terlalu sedikit dan kualitas pendidikan rendah sehingga dalam melaksanakan tugas, petugas kredit mengalami kendala dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Hanya saja akibat keterbatasan SDM di BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan maka banyak karyawan yang merangkap pekerjaan hal ini menyebabkan dalam menyelesaikan suatu tugas membutuhkan waktu lama dan kadangkadang karyawan akan merasa kesulitan untuk menentukan skala prioritas apabila dua atau lebih pekerjaan memerlukan penyelesaian pekerjaan pada waktu yang bersamaan. (3) Solusi yang diambil oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan dalam menanggulangi masalah-masalah sistem pengendalian intern pemberian kredit adalah Jika dalam suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit terdapat masalah SDM kurang memadai maka solusi yang harus diambil oleh BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan adalah sebagai berikut : a. Dengan cara menempatkan pegawai yang sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya, oleh sebab itu

dilakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. b. perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawannya. Seperti menyediakan computer dan alatalat teknologi lainntya. c. Terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawainya dengan mengadakan pelatihan baik yang melibatkan karyawan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi lain, misalnya bank lainnya, d. Dengan cara memisahkan tugas, kewajiban dan wewenang tiap-tiap bagian agar setiap orang dalam jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. pemisahan fungsi ini dapat menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan serta manipulasi data. Berdasarkan simpulan yang diproleh, maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. (1) Untuk memenuhi kreteria sistem pengendalian intern pemberian kredit yang memadai diharapkan BUMDes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawannya dan kepada karyawan untuk lebih maksimal dalam menerapkan pengendalian intern pemberian kredit untuk meminimalkan sistem pengendalian intern pemberian kredit. (2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperbanyak sumber data perbankan yang diteliti agar mempermudah dalam memahami prosedur dan pengendalian dengan teori yang ada. DAFTAR PUSTAKA Akmal, 2007. Pemeriksaan Intern (Internal Audit). Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang. Arfamaini, 2014. Peran Pengawas dalam Menerapkan Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Gabungan Koperai Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga. Volume 24, no 1, hal 60-69.


Baridwan, Zaki, 2001. Sistem Akuntansi, Penyususnan Prosedur dan Metode. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE. Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif Edisi 1. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hackert, J.B. 2002. Controllership. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Hakim,

Abdullah. 2003. Yogyakarta: BPFE.

Marvillia, Avika. 2012. Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada LPD Desa Pakraman Bukti. Skripsi (tidak diterbitkan). UNDIKSHA, Singaraja.

Auditing.

Hartadi, Bambang. 2002. Sistem Pengendalian Intern. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan, Melayu S.P. 2006. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. Ibrahim, Herman. 2000. Sistem Pengendalian Intern. Jakarta:BI. Jusuf,

BKK Sari Werdhi Sedana Blahbatuh Gianyar Periode 2004-2007. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.

Al. Haryono. 2001.Dasar-dasar Akuntansi. Edisi Keenam Jilid 1. Yogyakarta:STIE YKPN.

Mudrajat, Kuncoro. 2003. Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP AMP YKPN Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: STIE YKPN. ------------.2001. Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. ------------. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Jakarta : Semeba Empat. Narko.

Johson, Boyton, dan EII. 2003. Modern Auditing. Jilid I. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga. Jakarta. Kasmir. 2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2001. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kasmir. 2002. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Kasmir. 2012. Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Laksmini, Susy. 2011. Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit pada KUD Tirtha Luhur Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Tahun 20052009. Skripsi (tidak diterbitkan). UNDIKSHA, Singaraja. Lavira, 2008. Analisis Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada PT. BPR.

2000.Sistem Akuntansi.Yogyakarta:Panduan.

Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Ketiga.Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sugiyono. 2006. Metodologi Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Pertama. Bandung: CV Alfabete. Sunarto.

2003. Auditing. Panduan.

Yogyakarta:

Supradnyana Dedy, I Putu. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit dan Tindak Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Primkoppol SPN Singaraja. Skripsi (tidak diterbitkan). UNDIKSHA, Singaraja.


Suyanto. 2000. Dasar-Dasar Perkreditan. Edisi Keempat. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama. Tawaf, Tjukria. 2003. Audit Intern Caêk. Edisi Pertama dan Kedua.`Jakarta: Salemba Empat Tohar,

M. 2001. Permohonan dan Perkreditan Koperasi. Yogyakarta: Kanisius.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA PENGASTULAN, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG

Recommend Documents