SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS ATAS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 8 (2014)

1

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS ATAS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Sya’bania Fatmawati [email protected] Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT This research is meant to evaluate the internal control system of cash receipts on building permits retribution, the research object is a government agency which its tasks is to carry out local government affairs based on the autonomy principle and co-administration in the field of human settlement and spatial planning that is the Department of Human Settlement and Spatial Planning of Surabaya city. Qualitative descriptive method which emphasizes on the discussion to find out the meaning of events, knowledge, and study object is used in this research. The documentation and interview are used as the data collection technique. Based on this research, that the internal control over cash receipts are adequate, supported by the separation of duties and responsibilities are clear on the structure of the organization. The position of the Department of Human Settlements and Spatial Planning of Surabaya city in cash receipts for levy system, just as the executor of the building permit fee collection. The weakness of the system of internal control over building permit levy is lack of human resources, due to the existing number of employees is not balanced by the inclusion of a file for a construction permit so many files that are not completed on time. Keywords:

Building Permits Retribution, Cash Receipt Accounting System, Internal Control System ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern penerimaan kas atas retribusi izin mendirikan bangunan, Objek penelitian yang digunakan adalah suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pembahasan untuk mengetahui makna dari suatu peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan objek studi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengendalian intern atas penerimaan kas sudah memadai, didukung dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada struktur organisasi. Kedudukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dalam sistem penerimaan kas atas retribusi, hanya sebagai pelaksana pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan. Adapun kelemahan sistem pengendalian intern atas retribusi izin mendirikan bangunan adalah minimnya sumber daya manusia, karena jumlah pegawai yang ada tidak seimbang dengan masuknya berkas permohonan izin mendirikan bangunan sehingga banyak berkas yang tidak selesai tepat pada waktunya. Kata kunci: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Sistem Akuntansi Penerimaan Kas, Sistem Pengendalian Intern PENDAHULUAN


2

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak dan retribusi sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong–royong, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan nasional maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh indonesia dan tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah, karena pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Serta dalam memperlancar pembangunan nasional maka perlu suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan retribusi, pajak dan lain–lain. Pemungutan retribusi itu sendiri merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib retribusi untuk langsung dan bersama–sama melaksanakan kewajiban yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis–jenis pendapatan, yang salah satunya berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan. Dalam setiap pengurusan IMB dikenakan pungutan retribusi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan Kota Surabaya. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah, dimana semakin besar pendapatan asli daerah yang di dapat maka semakin besar pula tingkat kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya sendiri. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dikaji pengendalian intern dari pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar tercapai tingkat keefektifan dan efisiensi. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah adalah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, tetapi jika pada retribusi daerah kontraprestasinya diberikan secara langsung diberikan kepada masyarakat yang membayar retribusi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis. Kontribusi teoritis dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas atas retribusi izin mendirkan bangunan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang sistem pengendalian intern penerimaan kas atas retribusi izin mendirikan bangunan, dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat yang akan mengajukan perizinan IMB, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi pemerintah kota Surabaya khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai pelaksana pemungutan retribusi IMB agar lebih ditingkatkan kualitas kinerjanya. TINJAUAN TEORITIS Pengertian Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai pengawasan intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran akuntansi, mendorong tingkat efisiensi dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tujuan Sistem


3 Pengendalian Intern adalah menjaga kekayaan organisasi, Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong tingkat efisiensi dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Struktur Pengendalian Intern Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi : (1) Lingkungan pengendalian (2) Penilaian resiko (3) Kegiatan pengendalian (4) Informasi dan komunikasi (5) Pemantauan pengendalian intern. Pengendalian Intern Akuntansi (Internal Accounting Control) Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran–ukuran lain yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian Intern Administratif (Internal Administrative Control) Pengendalian intern administratif (Internal Administrative Control) meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama mendorong tingkat efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern yang baik adalah Dapat menyelesaikan misi dengan cara yang beretika, menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya, mematuhi hukum yang berlaku dan kebijakan perusahaan dan menggunakan sumber daya dengan ekonomis dan efisien. Pengertian Pengawasan (Controlling) Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, dan kegagalan untuk diperbaiki serta mencegah berulangnya kembali atau penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Handoko (1999 : 373) mengemukakan Karakteristik pengawasan meliputi : (1) Akurat (2) Tepat waktu (3) Obyektif dan menyeluruh (4) Terpusat pada titik pengawasan strategis (5) Realistik secara ekonomis (6) Realistik secara organisasional (7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi (8) Fleksibel (9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasi (10) Diterima para anggota organisasi. Akuntansi Penerimaan Kas Penerimaan kas adalah transaksi yang sering terjadi, penerimaan kas berasal dari pendapatan jasa, penagihan piutang, peneriman bunga investasi, penjualan aktiva, dan berbagai sumber pendapatan lainnya, Transaksi penerimaan kas adalah transaksi keuangan yang menyebabkan Asset perusahaan berupa kas atau setara kas bertambah. Transaksi penerimaan kas dicatat ke sistem komputer pada formulir elektronik penerimaan kas dan dibukukan oleh sistem komputer ke jurnal penerimaan Kas sesuai dengan metode yang ditetapkan.


4 Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut : (1) Retribusi jasa umum (2) Retribusi jasa usaha (3) Retribusi perizinan tertentu.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan gambaran dari populasi (objek) penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi praktis berdasarkan data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif dipilih karena penulis melakukan pengamatan terhadap instansi Pemerintah Kota Surabaya sebagai objek penelitian untuk memahami keadaan yang sebenarnya, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal penerapan sistem pengendalian intern atas pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti namun melalui dokumen yang ada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab, atau Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Sedangkan wawancara akan di lakukan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan akan menanyakan langsung tentang sistem pengendalian intern penerimaan kas atas retribusi izin mendirikan bangunan kepada Kepala seksi perizinan banguna, kepala seksi pengendalian bangunan, bendahara penerimaan keuangan dan Masyarakat yang mengajukan IMB. Satuan Kajian satuan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas adalah satu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan penerimaan kas dari transaksi rutin dan tidak rutin berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sistem Pengendalian Intern adalah sirkulasi kegiatan sehari–hari dari mana penerimaan tersebut berasal sampai dengan pelaporan penerimaan kas dari retribusi izin mendirikan bangunan, serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya atas pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.


5 Teknik Analisis Data Analisis yang dimaksud disini adalah mengevaluasi apakah di Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan Pendapatan daerah dari pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang pengendalian intern dari pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pemerintah Kota Surabaya dan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern dari pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah dilakukan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan teori yang ada. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerja sama yang mempunyai bentuk susunan secara jelas dan formal, merumuskan bidang tugasnya masing– Masing untuk menegaskan hubungan yang satu dengan yang lain. Setiap organisasi pada umumnya membuat struktur organisasi tertentu, karena struktur organisasi berfungsi untuk menspesifikasikan pembagian aktivitas kerja. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Visi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Membangun dan Menata Kota Berbasis Ekologi, dan misi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah: (1)Mewujudkan pemerataan sarana gedung-gedung pemerintah dan masyarakat serta pelayanan umum yang berkualitas (2) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung berstandar keselamatan dan keamanan bangunan (3) Meningkatnya peran kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung secara proporsional (4) Terwujudnya penataan ruang kota yang optimal dan mendukung pemanfaatan ruang serta kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan (5) Menyediakan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah: Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang. Tugas Secara umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang. Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang (4) Pengelolaan ketatausahaan dinas


6 (5) Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut gambar struktur organisasi yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya:

Gambar 1 Struktur Organisasi Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan diatur dalam peraturan yang berlaku harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pelaksana pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan. Tarif retribusi izin mendirikan bangunan di atur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya.


7 Berkenaan dengan tarif retribusi yang ditetapkan maka harus dilakukan dengan baik oleh pelaksana pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini bukti yang dilaporkan atas penerimaan retribusi sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pemungutan retribusi lebih transparan. “...tarif retribusi IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dibandingkan dengan peraturan yang lama tarif dan peraturan terhadap pemungutan retribusi IMB banyak perbedaan, tarif dengan PERDA yang baru cenderung lebih mahal...” (Kepala Seksi Perizinan Bangunan). “...tarif retribusi IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dikenakan denda 100%, untuk mengetahui bangunan sudah berdiri atau belum sebelum terbit SKRD persil yang dimohonkan terlebih dahulu disurvey agar diketahui kesesuaian kondisi dilapangan dengan permohonan...” (Kepala Seksi Pengendalian Bangunan). “...tarif retribusi IMB sesuai dengan peraturan yang baru yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tarifnya lebih mahal, denda dan sanksi yang dibayarkan juga sangat mahal hal ini sangat memberatkan masyarakat yang mengajukan IMB...” (Toufan/masyarakat). “...tarif retribusi IMB sesuai dengan peraturan yang baru memang lebih mahal dibandingkan dengan peraturan sebelumnya tetapi hal ini akan lebih menambah penerimaan daerah dari pungutan retribusi IMB...” (Bendahara Penerimaan). Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan peneliti melakukan penelitian mulai dari diterbitkannya SKRD sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sebagai pelaksana pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melaksanakannya dengan baik dan mempertanggungjawabkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menentukan target setiap tahunnya dan target dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi. Target retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari tahun 2011 atau sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibandingkat target retribusi setelah terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan cenderung lebih tinggi karena terbitnya Peraturan Daerah yang baru harga satuan dari retribusi tersebut lebih mahal. Semakin tingginya target yang harus dipenuhi dari pungutan retribusi IMB maka realisasi dari penerimaan dari retribusi tersebut juga harus tinggi dan pada kenyataannya pungutan retribusi dari sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan setelah terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, penerimaan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan selalu melebihi target yang telah di tetapkan atau realisasi melebihi 100% (seratus persen) setiap tahunnya dan mendapat


8 predikat PAD dari retibusi Izin Mendirikan Bangunan dari tahun 2011–2013 tercapai. Data target dan realisasi penerimaan kas atas retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, adalah sebagai berikut Tabel 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Kas atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun

Target

Realisasi

%

2011

Rp.35.000.000.000,00

Rp. 53.281.732.773,00

152 %

2012

Rp.55.000.000.000,00

Rp. 58.900.797.826,00

107 %

2013

Rp.88.003.741.515,00

Rp.102.273.242.608,00

116 %

Sumber: Bendahara Penerimaan

Prosedur Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dasar pelaksanaan sistem pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dalam Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa retribusi dipungut oleh Pemerintah kepada masyarakat atas pemberian perizinannya dan Peraturan Daerah ini berlaku di seluruh wilayah yang ada di Kota Surabaya. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. Masa retribusi dalam hal ini adalah 7 (tujuh) hari dan retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa nota perhitungan. Hasil pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal ini wajib retribusi harus membayar retribusi terutang secara langsung, pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Kepala Daerah. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Kepala Daerah/Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi dan pengurangan retribusi diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi. Dalam pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan jika wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.


9 Mekanisme Penyelesaian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan


10

Gambar 2 Bagan Alur Tata Cara Penyelesaian Permohonan IMB Sumber: PERDA kota Surabaya Nomor 28 tahun 2013


11 Mekanisme penyelesaian permohonan izin mendirikan bangunan adalah tata cara proses pengajuan izin mendirikan bangunan yang harus di laksanakan oleh pemohon/masyarakat yang akan mengajukan perizinan IMB agar pemberian IMB bisa dilaksanakan dengan baik. Mekanisme ini telah diatur berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak pelaksana proses perizinan IMB yang dimulai dari pendaftaran berkas permohonan sampai dengan diterbitkannya SK-IMB. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal ini wajib retribusi harus membayar retribusi terutang secara langsung, pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Kepala Daerah. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Kepala Daerah/Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi dan pengurangan retribusi diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. Masa retribusi dalam hal ini adalah 7 (tujuh) hari dan retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa nota perhitungan. Hasil pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan, Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan denda tersebut merupakan penerimaan negara. Dalam pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan jika wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran, surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Peningkatan Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan kas atas retribusi izin mendirikan bangunan di atas target dari tahun 2011–2013 selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dengan semakin tingginya target yang ditetapkan dalam setiap tahunnya dan realisasi yang telah dilaksanakan selalu bisa melebihi target yang ditentukan hal tersebut bisa menjadi gambaran bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sudah dilakukan dengan baik.


12 Mekanisme Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan No

1

2

3

4

5

6

Uraian

Wajib Retribusi

WR menerima SKRD yang diterbitkan oleh DCKTR melalui UPTSA.

SKRD

WR yang akan melakukan pembayaran retribusi sebelumnya dibuatkan TBP oleh DCKTR melalui UPTSA. TBP di buat 3 lembar, lembar 1 untuk WR, lembar 2 untuk bendahara bidang pada DCKTR dan lembar 3 untuk pembantu bendahara/arsip WR Menerima TBP yang digunakan untuk membayar retribusi WR melakukan pembayaran ke Bank Jatim dengan membawa TBP Setelah dilakukan pembayaran petugas UPTSA membuat STS dan direkonsiliasikan dengan pihak bank kemudian di validasi oleh bank STS dibuat 4 lembar, lembar 1 untuk Bendahara Penerimaan digunakan untuk pencatatan penerimaan, lembar 2 untuk pembantu bendahara penerimaan/arsip, lembar 3 untuk Bank Jatim dan lembar 4 untuk DPPK Berdasarkan STS bendahara penerimaan membuat dan menerbitkan laporan penerimaan retribusi/pertanggungj awaban yang kemudian di berikan ke DPPK untuk dilakukan rekonsiliasi

UPTSA

DCKTR

SKRD

1

TBP

TBP

STS

Laporan Penerimaan

Gambar 3 Bagan Alur pemungutan Retribusi IMB Sumber: Bendahara Penerimaan

BANK


13 Sistem Pengendalian Intern Tujuan dari pengendalian intern pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah diterapka dengan baik sekali, misalnya dengan adanya pengendalian intern maka pelaksanaan pemungutan, pencapaian target retribusi, dan pertanggung jawaban berupa laporan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan atas penerimaan retribusi IMB. Sistem pengendalian intern yang baik maka akan memberikan manfaatnya yang baik bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengelolaan terhadap pungutan retribusi IMB agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu dengan merealisasikan target yang telah ditetapkan. Pengendalian yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung kepada petugas/pegawai setiap harinya sesuai dengan jumlah berkas yang diterima setiap pegawainya sesuai dengan data yang ada pada sistem komputerisasi. Pengendalian intern yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah sangat canggih karena dalam pemrosesan berkas permohonan IMB dimulai dari berkas masuk dari UPTSA sampai diterbitkannya SK IMB semua menggunakan sistem online, jadi setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh atasannya/sesuai data yang ada di login masing–masing pegawai. Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Sistem Pengendalian Akuntansi Sistem akuntansi diperlukan dalam pencatatan penerimaan kas atas retribusi izin mendirikan bangunan, pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan, pencatatan atas hasil retribusi izin mendirikan bangunan, dan membuat laporan penerimaan retribusi berdasarkan dari STS yang diterbitkan UPTSA dan sudah di validasi oleh Bank Jatim. Hal ini harus akuntabilitas dan transparan dalam memberikan keyakinan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan. Agar fungsi akuntansi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka bendahara penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk membuat pencatatan penerimaan atas retribusi izin mendirikan bangunan dan membuat laporan penerimaan retribusi/pertanggungjawaban. Bendahara penerimaan dalam membuat pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar laporan tersebut dapat dibaca oleh beberapa pihak yang memeriksa keakuratan dan pertanggung jawaban data akuntansi, seperti DPPK, Inspektorat dan BPK. Sistem Pengendalian Administrasi Sistem pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakkan manajemen, dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi dengan cara pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Dengan adanya sistem pengendalian intern administratif ini diharapkan dapat mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung mulai dari pemrosesan, penerbitan SKRD sampai dengan membuat laporan penerimaan retribusi, maka untuk medorong hal ini harus dilakukan pemisahan fungsi dan tugas dari setiap karyawan.


14 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diperlukan bukti transaksi yang digunakan untuk meyakini bahwa pungutan retribusi tersebut sudah dibayarkan dan sudah diterima oleh pihak Bank Jatim dan dilaporkan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bahwa retribusi tersebut sudah dibayar oleh wajib retribusi. Sistem Pengendalian Intern dari Pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sistem pengendalian intern dari pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai berikut: Fungsi yang terkait adalah sebagai berikut: (1) Fungsi Pemungutan yaitu petugas pemungut retribusi. Petugas pemungut bertugas untuk melakukan pungutan retribusi kepada wajib retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan (2) Fungsi pencatatan yaitu bendahara penerimaan dan dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan mencatat transaksi yang terjadi dengan dokumen yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dalam melakukan pungutan Retribusi IMB Pengawasan yang dilakukan dalam melakukan pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk meminimalisasi penyelewengan adalah dengan cara (1) Pengawasan atasan langsung, pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh Kasubag Keuangan, Sekretaris dan Kepala Dinas (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah/Inspektorat dan BPK (3) Secara periodik/setiap bulannya melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan berdasarkan data–data yang dimiliki masing–masing SKPD. Evaluasi Terhadap Pemisahan Fungsi dan Jabatan Pegawai Pemisahan fungsi dan jabatan merupakan pengendalian intern yang penting untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, baik bagian yang berhubungan langsung dengan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan maupun bagian pendukung lainnya. Pemisahan fungsi dan jabatan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah cukup baik karena pegawai disetiap bagian melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bagianya. Evaluasi Terhadap Pegawai yang Kualitasnya Seimbang dengan Tanggung Jawab Organisasi yang memiliki prosedur intern yang baik, belum menjamin akan tercapainya suatu tujuan dari sistem pengendalian intern, hal ini mungkin terjadi apabila pelaksanaan dari tugas–tugas yang telah ditetapkan dengan cara–cara yang memenuhi syarat, tidaklah ahli dalam tugasnya. Demikian pula dalam pelaksanaannya walaupun ahli dalam bidang tapi tidak jujur, maka tujuan pengendalian intern tidak akan tercapai, hal ini yang menyebabkan dalam memilih karyawan harus sesuai antara kualitas dan tanggung jawabnya. Evaluasi Terhadap Praktik–Praktik yang Sehat dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Setiap Bagian Organisasi Dalam aktifitas operasinya telah menerapkan praktik–praktik yang sehat antara lain: (1) Melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan pemungutan retribusi IMB dengan baik (2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan (3) Selalu meningkatkan kualitas dalam pelayana pemberian izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (4) Melakukan usaha untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku (5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan.


15

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagai instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Instansi tersebut hanya sebagai pelaksana pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan dan tidak menerima uang dari hasil pungutan retribusi izin mendirikan bangunan karena pembayaran besaran retribusi langsung pada Bank Jatim. Penetapan target sebagai syarat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya, karena instansi tersebut lebih mengetahui potensi penerimaan daerah dari retribusi izin mendirikan bangunan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah baik karena adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada struktur organisasinya. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengirimkan surat kepada wajib retribusi yang belum melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan agar segera melakukan pembayaran retribusinya. Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran, surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi. Pengendalian intern yang baik dapat dilihat dari kualitas kinerja pegawainya yang baik karena dalam melakukan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Dokumen yang digunakan dalam melakukan pemungutan retribusi IMB adalah SKRD, TBP dan STS. Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran besaran retribusi IMB setelah mendapat pemberitahuan dari pihak UPTSA, dan besaran retribusi yang dibayarkan sesuai dengan yang tercantum di SKRD. Pengawasan dalam melakukan pungutan retribusi IMB dilakukan oleh pihak intern dan ektern. Saran Dengan melihat dari pembahasan–pembahasan diatas dan juga dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka berikut ini hal–hal yang dapat disarankan untuk meningkatkan sistem pengendalian intern penerimaan kas atas retribusi izin mendirikan bangunan. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang lebih meningkatkan pengawasan terhadap para pemungut retribusi izin mendirikan bangunan supaya dapat meminimalisir kecurangan yang ada khususnya dari oknum–oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam menganalisasi penentuan target setiap tahunya diharapkan dapat menganalisa terlebih dahulu potensi yang akan didapat, jadi pada saat menghitung target juga harus memepertimbangkan hambatan yang akan terjadi dengan jumlah target yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Surabaya harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan lebih mempercepat penyelesaian proses berkas permohonan perizinan IMB, dan harus lebih kerja keras untuk mencapai target yang harus dipenuhi supaya PAD dari reribusi iin mendirikan bangunan lebih cepat terealisasi dan terlampaui dari target yang ditentukan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus mengadakan kerjasama dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya IMB, sehingga dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan IMB maka semakin banyak pula pendapatan daerah yang berasal dari retribusi IMB.


16 DAFTAR PUSTAKA Devas, Nick., B. Binder., A. Booth., K. Davey dan R. Kelly.1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta. Handoko, T. H. 1999. Manajemen. edisi kedua. BPFE, Yogyakarta. Mulyadi , 2001. Sistem Akuntansi. Salemba Empat, Jakarta. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan. 27 Agustus 2009. Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan. 9 September 2013. Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 10 Mei 2012. Surabaya. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. 13 September 2001. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Jakarta. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. 10 April 2012. Surabaya. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. 4 Mei 1999. Jakarta. Moeler Robert R. 2009. Brinks Modern Internal Auditing New Jersey : John Wiley & Sons inc. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 23 Mei 1997. Jakarta. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 20 Desember 2000. Jakarta

***

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS ATAS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Recommend Documents