PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK JL.JENDRAL.A.YANI. NO.10 PONTIANAK

TELP. (0561) 710614, FAX (0561) 712434, Website : ptun-pontianak.go.id

LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH )

2015

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

Halaman 1

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. Eselon II 2. Eselon III 3. Eselon IV 4. Staf 5. Fungsional B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Struktural 2. Fungsional 3. Staf BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Mutasi 4. Promosi 5. Pensiun B. Keadaan Perkara C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana D. Pengelolaan Keuangan 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal E. Dukungan Teknologi Informasi F. Regulasi Tahun 2015 BAB IV PENGAWASAN A. Internal B. Evaluasi BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Halaman 2

PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami masih tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tahun 2015 ini. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Kordinator Wilayah juga seluruh jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya kami mengucapkan banyak terima kasih yang tulus atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan sehingga tugas dan pekerjaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah dapat berjalan dengan baik, walaupun dalam tugas keseharian masih banyak kekurangan, namun hal tersebut semoga tidak dilihat sebagai suatu kegagalan kami, akan tetapi dapat dianggap sebagai tolak ukur dinamika tantangan yang harus diselesaikan kedepannya. Kami akan berusaha menjadikan keberhasilan yang telah dicapai itu sebagai modal untuk meraih hari esok yang lebih baik dari hari ini. Dalam laporan yang disajikan ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan –kekurangan, kesalahan atau kurang pada tempatnya. Demikian, Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ini kami sajikan sebagai bahan koreksi dan menjadi masukan bagi kami kedepannya.

Halaman 3

BAB I PENDAHULUAN Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu

pada

Surat

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara pontianak membuat Laporan Tahunan Tahun 2015. Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri 2 Kota dan 12 Kabupaten yaitu : 1. Kota Pontianak dengan Ibu Pontianak Kota ; 2. Kota Singakawang dengan Ibu Singkawang Kota ; 3. Kabupaten Pontianak dengan Ibu Kota Mempawah ; 4. Kabupaten Sambas dengan Ibu Kota Sambas ; 5. Kabupaten Bengkayang dengan ibu kota Bengkayang ; 6. Kabupaten Landak dengan ibu kota Ngabang ; 7. Kabupaten Sanggau dengan Ibu kota Sanggau ; 8. Kabupaten Ketapang dengan ibu kota Ketapang ; 9. Kabupaten Sintang dengan Ibu Kota Sintang ; 10. Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau ; 11. Kabupaten Sekadau dengan ibu kota Sekadau ; 12. Kabupaten Melawi dengan Ibu kota Melawi ; 13. Kabupaten Kayong Utara dengan Ibu kota Sukadana ; 14. Kabupaten Kubu Raya dengan ibu kota Kubu Raya ;

Halaman 4

Jumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat adalah 175 kecamatan, dengan jumlah kelurahan sebanyak 89 kelurahan dan jumlah desa sebanyak 1.869 desa. VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam struktur organisasi berada dibawah naungan Mahkamah Agung R.I, memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi induknya yaitu : Visi " Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Agung " Misi Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan Tata Usaha Negara. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara. 4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK NOMOR : W2-TUN4/ 233 /OT.01.3/I/2011 TENTANG PENETAPAN URAIAN TUGAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK Menimbang

: Bahwa agar supaya tiap pejabat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memperoleh pedoman dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tentang Penetapan Uraian Tugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Mengingat

:

1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 4. Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak. 5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrai dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. 6. Keputusan

Ketua

Mahkamah

KMA/012/SK/III/1993

tanggal

Agung 5

Maret

RI

Nomor

1993

:

tentang

Halaman 6

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.02 Tahun 1991 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Memperhatikan

: Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B 373 / I / MENPAN / 4 / 1989 tanggal 15 april 1989 tentang Pengembangan Analisa Jabatan. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN URAIAN TUGAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK.

PERTAMA

: Menetapkan berlakunya uraian tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

KEDUA

: Uraian tugas yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan pedoman bagi setiap Pejabat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

KETIGA

: Uraian Tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Uraian Tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terdiri dari : 1. Uraian Jabatan Pimpinan Pengadilan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua 2. Uraian Jabatan Hakim 3. Uraian Jabatan Struktural yaitu uraian jabatan bagi pejabat yang ada dalam strutur organisasi, baik di Kepaniteraan maupun

Halaman 7

Sekretariatan berupa : Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian. 4. Uraian Jabatan untuk pejabat fungsional kepaniteraan. 5. Uraian Jabatan untuk pejabat fungsional kejurusitaan 6. Uraian jabatan fungsional lainnya, yang saat ini baru ada 4 yaitu : Bendahara Keuangan Perkara, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Gaji / Pembuat Daftar Gaji. 7. Uraian Tugas staff / pelaksana. 8. Apabila kemudian hari terdapat jabatan fungsional selain sebagaimana tersebut diatas, misalnya jabatan pranata computer, arsiparis, dan perencana maka akan dibuatkan uraian jabatan untuk jabatan yang bersangkutan, yang merupakan penambahan dari Lampiran Keputusan ini. KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Halaman 8

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK PERIODE 2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KETUA Herry Wibawa, SH., MH. Wakil Ketua R. Basuki Santoso, SH. MH.

Majelis Hakim : Budiamin Rodding, SH. Syafaat, SH. MH. Sudarsono,SH.,MH. Ridwan Akhir, SH. Hari Sunaryo, SH. Ayi Solehudin, SH., MH. M. Herry I.P.S.Sos, SH., MH Salman Khalik Alfarisi, SH Christin ANdriani, SH. Fajri Citra Resmana, SH.

Panitera/Sekretaris Sri Hastuti Ekawati,SH.

Wakil Panitera Amir Fahrudin, SH

Sub Kepaniteraan Perkara/ Panitera Muda Perkara Djoko Sumardjono, Sm.Hk

Keterangan : ----- : Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab

Wakil Sekretaris

Sub Kepaniteraan Hukum/ Panitera Muda Hukum Amir Fahrudin, SH.

Sub Bag. Kpgwn Kasub Joni Wanto

Sub Bag. Keu. Kasub Rahmawati

Sub Bag. Umum Kasub Manumpak Pasaribu

Kelompok Fungsional Kepaniteraan 1. Panitera Pengganti 2. Juru Sita/Juru Sita Pengganti

Halaman 9

TUPOKSI KETUA RUMUSAN TUGAS : Membina, mengkoordinasikan dan memipmpin penyelenggaraan tugas bidang tehnis yustisial dan administrasi Pengadilan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Mempelajari Surat Gugatan .

2.

Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat (1)

3.

Mengucapkan penetapan tersebut dalam Rapat Permusyawaratan (bukan dalam persidangan)

4.

Apabila diajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal tersebut maka Ketua membuat Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus dengan acara singkat pasal 62 ayat (5)

5.

Apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan dengan acara biasa pasal 62

6.

ayat (5)

Membuat penetapan tentang menolak / mengabulkan permohonan pemeriksaan perkara dengan acara cepat

7.

Menetapkan apakah permohonan Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa gugatannya dengan acara cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila permohonan itu dikabulkan dalam waktu 7 hari tempat dalan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan (pasal 98, 99).

8.

Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, maka Ketua dengan penetapan menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

9.

Membuat penetapan tentang mengabulkan/menolak permohonan beracara dengan cuma-cuma (pasal 60,61)

10.

Dalam hal ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan maka Ketua berdasarkan jabatan dapat mengeluarkan tentang mengeluarkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan sedapat mungkin mendengar keterangan para pihak terutama pihak Tergugat dan dilaksanakan secara selektif (pasal 6 jo. SEMA No. 2 Tahun 1991)

11.

Melakukan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia berkedudukan atau berada di luar negeri (vide pasal 66)

Halaman 10

12.

Membuat penetapan tentang penunjukan susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara.

13.

Memberi ijin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan dengan perkara di Kepaniteraan dan membuat kutipan atau salinan (pasal 81, 82) 

Dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak menyusun memori atau kontra memori banding dan memori kasasi atau kontra memori kasasi harus ijin Ketua.



Dalam hal perkara masih dalam proses yaitu mempelajari berkas untuk penyusunan kesimpulan para pihak cukup minta ijin pada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan.

14.

Memberi perintah kepada Panitera Pengadilan Tata usaha Negara untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat (pasal 116 ayat (1)

15.

Dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan putusan Pengadilan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka Ketua Pengadilan atas permohonan Penggugat memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan tersebut (pasal 116 ayat (3)

16.

Mengawasi pelaksanaan Court Calender dan mengumumkannya pada pertemuan berkala pada Hakim

17.

Meneliti Court Calender dan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan

18.

Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

19.

Memberikan ijin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar catatan risalah, berita acara serta berkas perkara (pasal 141)

20.

Meneruskan SEMA, PERMA JUKLAK dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

21.

Dalam Administrasi Peradilan dengan rincian : a.

Memberi petunjuk, pengarahan, pembinaan dan persetujuan terhadap pengelolaan dan

penyelenggaraan

administrasi peradilan

yang

diselenggarakan

oleh

Kepaniteraan Pengadilan TUN, serta apabila perlu melakukan teguran, peringatan Halaman 11

dan mengambil tindakan terhadap petugas yang lalai dalam melaksanakan administrasi peradilan drengan baik. b.

Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan administrasi pengadilan kepada para pejabat struktural dan fungsional kepaniteraan,

c.

Membuat penetapan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi peradilan.

d.

Membuat penetapan tentang besarnya panjar biaya perkara gugatan.

e.

Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan meminta kepada panitera untuk melaporkan setiap bulannya pertanggungjawaban keuangan perkara.

f. 22.

Mengevaluasi laporan-laporan administrasi peradilan.

Dalam Administrasi Umum dengan rincian : a.

Meneruskan UU, PP, KEPPRES, KEP. Ketua MARI, SEMA, PERMA, KEP Ses MARI dan surat-surat dari MARI yang berkaitan dengan administrasi umum pada para pejabat struktural sekretariat

b.

Memdelegasikan wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diberikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI kepada Panitera /Sekretaris Pengadilan TUN Pontianak untuk bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

c.

Memberi petunjuk, pengarahan dan pengawasasn terhadap perencanaan anggaran (penyusunan RAK-KL) dan pelaksanaan anggaran (DIPA) pada satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

23.

Tugas-tugas lainnya meliputi : a.

Melakukan pembinaan dan nasehat terhadap organisasi-organisasi non kedinasan / profesi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang diharapkan akan sangat menunjang didalam pelaksanaan tugas-tugas dan kesejahteraan pegawai, yaitu : 1.

Ikatan Hakim Indonesia ( IKAHI )

2.

Ikatan Panitera / Sekretaris Indonesia ( IPASI )

3.

Korps Pegawai Negeri ( KORPRI )

4.

Badan Pelaksana Olahraga (BAPOR) dan Persatuan Tenis Warga Pengadilan ( PTWP )

Halaman 12

5.

Koperasi Pegawai

6.

Dharmayuktikarini (organisasi pegawai wanita dan istri)

b.

Melakukan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung RI

c.

Membuat rencana dan program kerja Ketua

d.

Melakukan penilaian dan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan (DP3)

Hubungan Kerja dengan pihak terkait terganbar sebagai berikut :

KETUA

WAKIL KETUA

MAJELIS HAKIM PANITERA / SEKRETARIS

Keterangan : = Garis Komando / Perintah (Administrasi/Manajemen Peradilan) = Garis Koordinasi (Tehnis Peradilan)

TUPOKSI WAKIL KETUA RUMUSAN TUGAS : Membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam membina, mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang tehnis yustisial dan adminitrasi Pengadilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Tehnis yustisial/penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan rincian : a.

Membantu Ketua di dalam melaksanakan tuga-tugas di bidang tehnis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi Kepaniteraan.

b.

Sebagai Ketua Majelis Hakim, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara yang dibagikan kepadanya.

Halaman 13

2.

Tugas Acting Ketua / Pimpinan Pengadilan, yaitu melakukan tugas dan fungsi Ketua / Pimpinan Pengadilan atau mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir (sementara dan atau tetap) dan apabila Ketua dimutasi, akan tetapi Ketua Definitif yang baru belum malaksanakan tugasnya.

3.

Tugas pendelegasian wewenang / mandat dengan rincian: a.

Menerima dan mendisposisi surat masuk

b.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan dibidang tehnis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi kepaniteraan dan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan TUN sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Ketua

c.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan dibidang sekretariat/administrasi umum yang dilakukan oleh Kesekretariatan Pengadilan sesuai dengan mandate yang diberikan oleh Ketua.

d.

Melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan SEMA No. 2 Tahun 1988 tanggal 8 Pebruari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan yaitu dalam hal / bertindak sebagai Pengawas Umum.

e.

Melakukan koordinasi, pengendalian dan monitoring terhadap bidang-bidang tugas yang diberikan mandat oleh Ketua.

4.

Lain-lain, dengan rincian : a.

Membantu Ketua di dalam melakukan pembinaan dan penasehatan terhadap organisasi-organisasi profesi / non kedinasan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk kesejahteraan pegawai.

b.

Membuat rencana dan program kerja Wakil Ketua.

c. Hubungan kerja dengan pihak terkait tergambar sebagai berikut :

KETUA WAKIL KETUA

MAJELIS HAKIM PANITERA / SEKRETARIS


Halaman 14

TUPOKSI HAKIM RUMUSAN TUGAS : Menangani sengketa TUN yang diberikan oleh Ketua Pengadilan TUN Pontianak atas perkara gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata denga mendengar, mengjkaji dan menelaah semua keterangan, alat bukti dan saksi dari pihak yang berperkara dalam persidangan untuk mempertimbangkan, mkemutus dan menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

RINCIAN TUGAS : 1.

Tehnis yustisial / penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan rincian : a.

Melakukan pemeriksaan persiapan terhadap gugatan yang diterima

b.

Memberikan nasehat kepada Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan untuk memperbaiki gugatan dan/atau melengkapi dengan data yang diperlukan.

c.

Menetapkan hari sidang, dengan mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan tempat persidangan agar sidang dapat dihadiri pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan.

d.

Melakukan sidang perkara berdasarkan penetapan hari sidang untuk memeriksa, mempertimbangkan, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN.

e.

Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya.

f.

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

g.

Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan.

h.

Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

i.

Menandatangani Penetapan penundaan pelaksanaan keputusan dalam hal perkara sudah ditangani Majelis Hakim.

j. 2.

Bertanggungjawab atas ketepatan batas waktu minutasi perkara

Tugas pengawasan, dengan rincian : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan TUN sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya.

3.

Lain-lain dengan rincian : Membuat Rencana dan Program kerja Hakim

Halaman 15

TUPOKSI PANITERA/SEKRETARIS RUMUSAN TUGAS : Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi di bidang tehnis peradilan, administrasi kepaniteraan dan administrasi umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

2.

Menyelenggarakan administrasi perkara

3.

Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

4.

Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan

5.

Membuat salinan putusan

6.

Membuat akta : 

permohonan banding



pemberitahuan adanya permohonan banding



penyampaian salinan memori/kontra memori banding



pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage)



pemberitahuan putusan banding



permohonan kasasi



pemberitahuan adanya permohonan kasasi



penerimaan memori kasasi



penyampaiaan salinan memori kasasi



penerimaan kontra memori kasasi



penyampaian kontra memori kasasi



pemberitahuan putusan kasasi



permohonan peninjauan kembali



pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali



penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali



penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali Halaman 16



pemberitahuan bunyi putusan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali

7.

Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan

8.

Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke Kas Negara.

9.

Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

10.

Melakukan penelitian administratif mengenai segi-segi formal yang pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk ( pasal 56 jo. SEMA No. 2 tahun 1991 )

11.

Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua, apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat apabila ada permohonan dengan acara cepat atau apabila ada permohonan pemeriksaan secara cuma-cuma 

menyelenggarakan biaya administrasi perkara



membuat akte penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya hukum terhadap perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap putusan Niet Onvankelijk (NO) karena tidak memenuhi pasal 63 ayat (3)



sebagi Pengadilan Tingkat Pertama bias merumuskan gugatan atas petunjuk Ketua Pengadilan

12.

Menyelenggarakan administrai perkara, hukum dan keuangan perkara sesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan dibantu Wapan dan Panmud.

13.

Menyelenggarakan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Peradilan dibantu oleh Wakil Sekretaris

14.

Pemungutan biaya-biaya Pengadilan

15.

Mengolah, mengkaji dan menevaluasi laporan periodik tentang perkara dan keuangan perkara.

16.

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencata jalannya sidang Pengadilan

17.

Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang

18.

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan ditandatangani bersama Ketua Majelis.

19.

Mengetik putusan

20.

Menandatangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat.

21.

berkoordinasi dengan Panitera Muda Perkara mengenai penundaan hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya agar dicatat dalam register perkara. Halaman 17

22.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya administrasi dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan

23.

Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran (DIPA) dan administrasi keuangan Negara sesuai dengan ketentruan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24.

Menyusun dan mengendalikan pengelolaan kebutuhan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pengadilan TUN Pontianak.

25.

Mengkoordinasikan pengelolaan Barang Milik Negara.

26.

Melakukan tugas-tugas dibidang administrasi umum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27.

Membuat SK Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Keuangan dan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa.

28.

Melakukan Pengawasan dan pengendalian anggaran

29.

Melakukan pemeriksaan terhadap anggaran dan penerimaan Negara yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

30.

Memerikasa dan menutup buku-buku pengelolaan anggaran / penerimaan Negara.

31.

Melakukan tugas-tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya dalam pengadaan barang sebagaimana yang diatur dalam Keppres 80 Th. 2003 dan Pengelolaan Anggararan sebagaiman diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN.

32.

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengkoordinasiannya.

33.

Menyusun rencana kerja Kepaniteraan./ Sekretariat

34.

Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Pengadilan

35.

Melakukan penilaian dan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan (DP3)

36.

Melakukan bimbingan kepegawaian

37.

Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan bahan-bahan rapat yang akan diselenggarakan oleh Pengadilan TUN Pontianak.

38.

Menyusun laporan bulanan.

39.

Menyusun rencana kerja Panitera/Sekretaris. Halaman 18

40.

Hubungan kerja dengan pihak terkait, tergambar sebagai berikut :

PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PERKARA

PANMUD MUDA HUKUM

WAKIL SEKRETARIS

KASUBAG UMUM

KASUBAG KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN

KELOMPOK FUNGSIONAL KEJURUSITAAN

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN


TUPOKSI WAKIL PANITERA RUMUSAN TUGAS : Membantu Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Uasaha Negara Pontianak dalam memberikan pelayanan this dibidang administrasi perkara, kepaniteraan dan administrasi peradilan lainnya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Administrasi tehnis yustisial / penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan rincian : a.

Melakukan tugas dan fungsi Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara apabila Panitera berhalangan.

b.

Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi perkara yang didelegasikan kepadanya. Halaman 19

2.

Administrasi Kepaniteraan dengan rincian : a.

Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan persidangan

b.

Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

c.

Mengkoordinasikan tugas-tugas Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum.

d.

Mengkoordinasikan pembuatan laporan administrasi perkara dan kepaniteraan.

e.

Melakukan tugas dan fungsi Panitera dalam menyelenggarakan administrasi kepaniteraan apabila Panitera berhalangan.

f.

Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi kepaniteraan yang didelegasikan kepadanya.

g.

Melaksanakan tugas-tugas dibidang kepaniteraan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Administrasi Persidangan dengan rincian : a.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

b.

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang.

c.

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan ditandatangani bersama Ketua Majelis.

d.

Mengetik putusan.

e.

Menandatangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditandatangani Majelis Hakim atau dalam hal perkara dengan acara cepat.

f.

Mengkoordinasikan kepada Panitera Muda Perkara mengenai penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah diputu berikut amar putusannya agar dicatat dalam register perkara.

g.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai minutasi.

h.

Melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi persidangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

lain-lain dengan rincian : a.

Membuat rencana kerja Wakil Panitera

b.

Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Kepaniteraan.

c.

Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Kepaniteraan

d.

Melakukan bimbingan kepegawaian. Halaman 20

e.

Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan bahan-bahan rapat yang akan diselenggarakan oleh Pegadilan Tata Usaha Negara Pontianak khususnya yang berkaitan dengan rapat dibidang tehnis peradilan.

f.

Hubungan dengan pihak terkait, tergambar sebagai berikut :

PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PERKARA

PANMUD HUKUM

Kelompok Fungsional Kepaniteraan

Kelompok Fungsional Kejurusitaan


TUPOKSI PANITERA MUDA PERKARA RUMUSAN TUGAS : Menyelenggarakan administrasi perkara untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Administrasi Peradilan, dengan rincian : a.

Menyelenggarakan administrasi perkara dan penyusunan / pengolahan laporan sesuai dengan bidangnya, diantaranya : a)

Meneliti berkas gugatan yang diterima dan mengembalikan berkas surat gugatan / surat gugatan perlawanan serta dokumen-dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya. Halaman 21

b) Menerima berkas perkara c)

Menerima dan mengelola surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara

d) Melakukan / mengisi Daftar Periksa (Chek List) Administrasi Perkara e)

Menerima pembayaran biaya panjar perkara dan membuat SKUM, serta mengelola dan mencatat ke dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara

f)

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan

g) Mempersiapkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera / Panitera Pengganti yang akan menangani suatu perkara h) Melaksanakan pendistribusian berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk i)

Membuat dan mengirimkan pemberitahuan-pemberitahuan kepada para pihak

j)

Menyampaikan panggilan-panggilan kepada para pihak

k) Memberitahukan perkara kasasi dan PK kepada pihak lawan l)

Memberitahukan permohonan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN kepada pihak Tergugat

m) Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya . n) Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya o) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan kasasi atau PK p) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. b.

Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi perkara yang didelegasikan kepadanya.

c.

Mempersiapkan persidangan perkara

d.

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.

e.

Melaksanakan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara, sesuai dengan peraturan perundangan.

2.

Administrasi persidangan, dengan rincian : a.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

b.

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang Halaman 22

c.

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikut ; dan ditanda tangani bersama Ketua Majelis.

d.

Mengetik putusan

e.

Menanda tangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat

f.

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

g.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai minutasi

h.

Melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi persidangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.


Membuat rencana kerja Panitera Muda Perkara

b.

Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Kepaniteraan Perkara

c.

Menyusun laporan bulanan perkara dan keuangan perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Hukum

d.

Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Sub Kepaniteraan Perkara

e.

Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepegawaian bawahannya

f.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahannya (DP-3)

g.

Menyusun laporan kerja sub kepaniteraan perkara.

h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Panitera Muda Perkara

i.

Hubungan Kerja dengan pihak terkait, tergambar sebagai berikut :

PANITERA MUDA PERKARA

BENDAHARA KEUANGAN PERKARA

PETUGAS MEJA I

PETUGAS MEJA II

Halaman 23

TUPOKSI PANITERA MUDA HUKUM RUMUSAN TUGAS : Menyelenggarakan urusan data perkara, statistic dan dokumentasi perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan Sub Kepaniteraan Hukum, untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Administrasi Peradilan, dengan rincian : b.

Melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data perkara

c.

Melakukan urusan statistik dan dokumentasi perkara

d.

Menyusun laporan perkara

e.

Melakukan law report

f.

Melakukan urusan lain yang berhubungan dengan statistik dan dokumentasi perkara

g.

Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi hukum dan kepaniteraan perkara yang diberikan, dimandatkan atau delegasikan kepadanya sesuai peraturan yang berlaku.

h. 2.

Menyimpan berkas perkara yang sudah diputus.



b.

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang

c.

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya ; dan ditanda tangani bersama Ketua Majelis.

d.

Mengetik putusan

e.

Menanda tangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat

f.


g.


Halaman 24

h.


3.


Membuat rencana kerja Panitera Muda Hukum

b.

Melaksanakan ketatausahaan Sub Kepaniteraan Hukum

c.

Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Kepaniteraan Hukum

d.

Menyusun laporan kerja Sub Kepaniteraan Hukum

e.

Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepegawaian bawahannya

f.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahannya (DP-3)

g.

Hubungan Kerja dengan pihak terkait, tergambar sebagai berikut : PANITERA MUDA HUKUM

PENGOLAH DATA, STATISTIK DAN DOKUMENTASI

PELAPORAN DAN ARSIP PERKARA

TUPOKSI PANTERA PENGGANTI RUMUSAN TUGAS : Mencatat dan menangani segala hal yang menyangkut tehnis administrasi persidangan sengketa TUN dengan mengikuti sidang untuk membantu Majelis Hakim menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.



b.

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang.

c.

Membuat dan mengirim surat panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan .

d.

Melakukan persiapan persidangan.

e.

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan ditandatangani bersama Ketua Majelis.

f.

Mengetik putusan Halaman 25

g.

Menandatangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat.

h.


i.


j.


2.


Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan, dimandatkan dan didelegasikan kepadanya .

b.

Hubungan Kerja dengan pihak terkait, tergambar sebagai berikut : PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA

Kelompok Fungsional Kepaniteraan / Panitera Pengganti

Halaman 26

TUPOKSI KEPALA SUB BAGIAN UMUM RUMUSAN TUGAS : Melakukan dan mengkoordinasikan tata persuratan, kearsipan, perencanaan, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan sarana / prasarana dan menangani segala hal yang menyangkut tugas-tugas sub bagian umum lainnya untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Menyelenggarakan dan mengadministrasikan tata persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar, dengan system kartu kendali, untuk memperlancar penerimaan dan penyampaian informasi.

2.

Meneliti konsep pertanggungjawaban penggunaan pengiriman surat dinas, telex dan telegram sesuai dengan kwitansi / resi bukti pengiriman .

3.

Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dinas.

4.

Meneliti dan mengkoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas sub bagian umum yang diajukan oleh bawahannya .

5.

Menyelenggarakan pemeliharaan dan pengaturan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan untuk kelancaran tugas

6.

Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas .

7.

Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan / mesin kantor, gedung kantor, rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan .

8.

Menyelenggarakan pemeliharaan / pemakaian telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

9.

Menatausahakan dan memverifikasikan Barang Milik Negara / Inventaris Kekayaan Negara (BMN / IKN) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

10.

Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku .

11.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan ketertiban kantor

12.

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penerimaan tamu, protocol, perjalanan dinas, upacara dan acara-acara yang diselenggarakan oleh dinas.

13.

Menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan

Halaman 27

14.

Melaksanakan pengadaan barang / jasa yang nilainya di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan peraturan yang berlaku .

15.

Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan rapat yang berkaitan dengan tugas-tugas sekretariat sebagai penyelenggara administrasi umum

16.

Melakukan pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkungan sub bagian umum

17.

Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya (DP-3)

18.

Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum.

19.

Menyusun rencana kerja sub bagian umum.

20.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Kepala Sub Bagian Umum.

21.


KEPALA SUB BAGIAN UMUM

PETUGAS PENATAUSAHAAN BMN



PETUGAS EKSPEDISI (SURAT KELUAR)

PETUGAS TATA PERSURATAN

PETUGAS PERPUSTAKAAN

PETUGAS PENGELOLA TATA PERSURATAN 1.

Menerima surat masuk dari petugas pos / bagian ekspedisi.

2.

Mencatat surat masuk dalam buku agenda surat masuk dan memberi kartu kendali serta lembar disposisi

3.

Menyerahkan surat masuk tersebut kepada Pimpinan / pejabat yang berwenang, untuk memperoleh disposisi

4.

Mendistribusikan surat sesuai disposisi Pimpinan / pejabat yang berwenang

5.

Mencatat dan memberi nomor surat untuk surat-surat dinas yang akan dikirim kepada instansi yang terkait

6.

Menyerahkan surat yang akan dikirim kepada bagian ekspedisi

7.

Mengagendakan dan mengarsipkan surat-surat dinas, baik surat masuk maupun surat keluar, yang diolah oleh Sub Bagian Umum Halaman 28

8.

Melakukan urusan lainnya yang berhubungan dengan tata persuratan.

9.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum.



PETUGAS EKSPEDISI (SURAT KELUAR) 1.

Menerima surat-surat dinas dan berkas perkara yang akan dikirim kepada instansi terkait dan mencatatnya dalam buku agenda surat keluar

2.

Memberikan tanda terima kepada unit-unit pengolah surat atas surat / berkas yang akan dikirim

3.

Mengirimkan surat dinas dan atau berkas perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.

Mengadministrasikan dengan baik bukti-bukti pengiriman surat / berkas perkara

5.

Menyampaikan kwitansi / resi bukti pengiriman kepada Kepala Sub Bagian Umum

6.

Melakukan urusan lainnya yang berkaitan dengan pengiriman surat dinas dan atau berkas perkara .

7.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepadanya, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum



PETUGAS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1.

Menginventarisasi Barang Milik Negara /Kekayaan Negara (BMN/KN) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2.

Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL)

3.

Melakukan opname fisik BMN / KN bersama dengan Tim yang dibentuk untuk itu, dan membuat laporan hasil opname fisik

4.

Membuat Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Laporan Tahunan Inventaris (LTI) dan Laporan Kondisi Barang (LKB)

5.

Memberi Nomor Kode Registrasi Barang pada setiap BMN / IKN

6.

Melakukan urusan lainnya yang berkaitan dengan penata-usahaan Barang Milik Negara / Inventaris Kekayaan Negara (BMN/IKN)

7.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepadanya, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum .

Halaman 29



PETUGAS VERIVIKASI BMN 1.

Melakukan pencatatan terhadap BMN yang memenuhi kriteria yang dilakukan secara sistematis ke dalam buku yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu : a) Buku Persediaan, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat barang persediaan yang meliputi Barang Pakai Habis (BPH), Suku Cadang, Barang yang diproses untuk dijual dan Barang Bekas Pakai yang sudah direklasifikasi b) Buku Inventaris, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat Barang Tidak Bergerak, Barang Bergerak serta hewan, ikan dan tanaman. c) Buku Inventaris Intrakomptabel, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat BMN yang memenuhi kriteria nilai minimum kapitalisasi yang dilakukan secara sistematis. d) Buku Inventaris Extrakomptabel adalah buku yang digunakan untuk mencatat BMN yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi yang dilakukan secara sistematis. e) Buku Barang Bersejarah

2.

Menyusun Neraca BMN dan Saldo BMN

3.

Mencatat seluruh pembelian / pengadaan, hibah dan penghapusan BMN

4.

Melakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan Buku Besar Aset sebagaimana diatur dalam SK Menkeu RI No. 18/KMK.018/1999 tanggal 4 Januari 1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik / Kekayaan Negara dan SK Menkeu RI No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar

5.

Melakukan urusan lainnya yang berkaitan dengan penata-usahaan Barang Milik Negara / Inventaris Kekayaan Negara (BMN/IKN) .

6.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepadanya, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum.

Halaman 30

TUPOKSI KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIN RUMUSAN TUGAS : Mengkoordinasikan Urusan Kepegawaian untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Menyusun formasi pegawai untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI

2.

Membantu Mahkamah Agung RI di dalam melakukan recruitmen / penerimaan pegawai baru dan calon hakim

3.

Menyusun dan menyampaikan daftar CAPEG yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Lat Prajabatan ke Mahkamah Agung RI

4.

Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi CAPEG kepada Dokter / Tim Penguji Kesehatan untuk pengangkatan PNS

5.

Mengusulkan CPNS menjadi PNS

6.

Mempersiapkan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuaian Ijasah

7.

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

8.

Menyusun Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat, memproses usul kenaikan pangkat dan membuat SK Kenaikan Pangkat sesuai kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

9.

Mengusulkan dan memproses usul-usul jabatan, baik struktural maupun fungsional

10.

Memproses usul mutasi pegawai

11.

Memproses usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai

12.

Memproses Kenaikan Gaji Berkala pegawai

13.

Memproses usul pemberian penghargaan, tanda kehormatan dan bentuk penghargaan lainnya

14.

Menyelenggarakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah PNS dan jabatan

15.

Memproses usul permintaan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Cuti

16.

Memproses usul Diklat Pegawai

17.

Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan rapat yang berkaitan dengan tugas-tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagai penyelenggara administrasi kepegawaian

18.

Melakukan pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkungan sub bagian kepegawaian

Halaman 31

19.


20.

Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian

21.

Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian

22.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

23.


KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

STAF KEPEGAWAIAN



STAF KEPEGAWAIAN 1.

Menyusun formasi pegawai

2.

Menyusun dan menyampaikan daftar CAPEG yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Lat Prajabatan ke Mahkamah Agung RI

3.

Mengusulkan CPNS menjadi PNS

4.

Mempersiapkan Daftar Pegawai yang akan mengikuti Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuaian Ijasah

5.

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

6.

Menyusun Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat, memproses usul kenaikan pangkat dan membuat SK Kenaikan Pangkat.

7.

Mengusulkan dan memproses usul-usul jabatan, baik structural maupun fungsional

8.

Memproses usul mutasi pegawai

9.

Memproses usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai

10. Menerima dan mengarsipkan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala pegawai 11. Memproses usul pemberian penghargaan, tanda kehormatan dan bentuk penghargaan lainnya 12. Memproses usul permintaan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Cuti 13. Memproses usul Diklat Pegawai 14. Menyusun dan mengolah data kepegawaian ke dalam file / odner Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepadanya, berkaiatan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian. Halaman 32

TUPOKSI KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN RUMUSAN TUGAS : Menyelenggarakan Urusan Keuangan APBN untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Menyusun Daftar Gaji pegawai dan membuat SPPnya

2.

Membuat SPM oleh Pejabat PTUN Pontianak kemudian diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

3.

Mengambil gaji di Bank dan mendistribusikan kepada pegawai yang berhak setelah dilakukan pemotongan sesuai peraturan yang berlaku

4.

Mencatat SPM dan membukukannya

5.

Membuat Laporan Bulanan berkenaan dengan pengurusan gaji pegawai

6.

Membuat SSP (Surat Setoran Pajak)

7.

Mengajukan uang lembur dan mendistribusikannya kepada yang berhak

8.

Membuat perincian gaji untuk lampiran Pajak

9.

Membuat KP-4

10.

Membuat SKPP pindah / masuk

11.

Mengurus permintaan persekot gaji

12.

Mengurus biaya mutasi / pindah

13.

Mengurus permohonan uang duka

14.

Menerima / memotong gaji sebagai PNBP dari uang sewa rumah dinas berdasarkan SPM Gaji

15.

Menerima PNBP (uang leges) dari Bendahara Keuangan Perkara dan mencatatnya dalam pembukuan serta menyetorkannya ke Kas Negara melalui Kantor Pos / Bank

16.

Membuat laporan bulanan PNBP dan dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung RI

17.

Melakukan pembukuan PNBP sesuai peraturan perundangan

18.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung dan mengirimkannya ke Sekretaris Mahkamah Agung

19.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung triwulan sekali, dan mengirimkannya ke Sekretaris Mahkamah Agung RI

Halaman 33

20.

Membuat SPP dan SPM Non Gaji serta mengajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

21.

Mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank

22.

Menggunakan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku

23.

Mencatat SPM dan bukti-bukti pengeluaran untuk dibukukan

24.

Membuat Labul pengelolaan / pelaksanaan anggaran dan menyampaikan kepada yang berwenang

25.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung dan menyampaikan kepada yang berwenang

26.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung triwulanan dan menyampaikan kepada yang berwenang

27.

Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan RKA-KL seluruh satker di lingkungan PTUN Pontianak

28.

Menyusun Rekonsiliasi Anggaran dan menyampaikan ke KPPN Pontianak dan Unit Anggaran Wilayah (UAW), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta.

29.

Menyusun dan mengelola arsip keuangan

30.

Melakukan Pengujian SPP dan menanda tangani SPM sesuai dengan peraturan yang berlaku .

31.

Melakukan penatausahaan keuangan

32.

Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan rapat yang berkaitan dengan tugas-tugas Sub Bagian Keuangan sebagai penyelenggara administrasi keuangan

33.

Melakukan pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkungan sub bagian kepegawaian

34.


35.

Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan

36.

Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan

37.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan.

38.


Halaman 34

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

PETUGAS PEMBUAT DAFTAR GAJI



BENDAHARA PENGELUARAN

PETUGAS TATA USAHA KEUANGAN

BENDAHARA PENERIMA

PEMBUAT DAFTAR GAJI/BENDAHARA GAJI 1.

Membuat SPP Gaji

2.

Membuat SPM oleh Pejabat PTUN Pontianak kemudian diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

3.

Mengambil gaji di Bank kemudian didistribusikan kepada pegawai setelah dilakukan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku

4.

Mencatat SPM dan membukukan

5.

Membuat laporan bulanan

6.

Membuat SSP ( Surat Setoran Pajak )

7.

Mengajukan uang lembur

8.

Membuat perincian gaji untuk lampiran pajak

9.

Membuat KP-4

10. Membuat SKPP pindah/masuk 11. Meminta persekot gaji 12. Membuat permohonan biaya mutasi pindah 13. Membuat permohonan uang duka 

BENDAHARA PENGELUARAN 1.

Membuat Membuat SPP dan SPM serta mengajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

2.

Mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank.

3.

Menggunakan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan renlok.

4.

Mencatat SPM dan bukti-bukti pengeluaran untuk dibukukan

5.

Membuat laporan bulanan dan menyampaikan kepada yang berwenang Halaman 35

6.

Membuat pemeriksaan bulanan/menutup buku induk oleh Atasan Langsung dan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan kepada yang berwenang

7.

Membuat pemeriksaan triwulan/menutup buku induk oleh Atasan Langsung dan menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada yang berwenang

8.

Melakukan pembukuan PNBP dari sewa rumah dinas berdasarkan SPM Gaji

9.

Menerima PNBP ( uang leges ) dari Bendahara Perkara kemudian dicatat dalam pembukuan dan disetorkan ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank

10. Membuat laporan bulanan PNBP dan dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung 11. Membuat pemeriksaan bulanan/menutup buku oleh Atasan Langsung dan membuat Berita Acara Pemeriksaan kemudian dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung 12. Membuat pemeriksaan triwulan/menutup buku oleh Atasan Langsung dan membuat Berita Acara Pemeriksaan kemudian dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung 

PETUGAS TATAUSAHA KEUANGAN 1.

Mengagendakan surat-surat masuk

2.

Mengarsipkan surat-surat

3.

Membantu penghitungan uang gaji dan mendistribusikan kepada yang berhak

4.

Mengadministrasikan pemotongan-pemotongan gaji (koperasi, iuaran-iuran, peminjaman bank, dll)

5.

Membantu Bendahara Pengeluaran di dalam pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran.

6.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan .



PETUGAS PENGELUARAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 1.

Mencatat Pembukuan

2.

Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan

3.

Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara bukan pajak ke bank

4.

Menyiapkan bahan laporan bulanan dan triwulan

Halaman 36

5.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

6.

Membuat amplop surat

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 1. KEPANITERAAN PERKARA Pelaksana No

Aktivitas Staf

Ketua/Eselon III/IV/Fungsional

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN PONTIANAK -Menerima, memeriksa dan menelliti surat gugatan - Memeriksa kelengkapansurat gugatandengan menggunakandaftar periksa (checklist) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa menyatakanberkas - kelengkapannyauntuk Apabila berkas belum lengkap,

-

-

mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat atau Kuasanya melengkapi kekurangannya : Membuat SKUM dan selanjutnya Meja I memerintahkan agar Penggugat atau kuasanya Menerima berkas perkara membayar yang telah Meja I lengkap dilampiri Resi Pembayaran biaya perkara dari Setelah Penggugatpanjar membayar panjar biaya perkara gugatan, gugatan didaftarkan dengan memberikan no. urut gugatan dan Kasir, Meja II dicatat dalam buku jurnal oleh kasir dan dicatat ke buku register induk perkara : Menyerahkan berkas ke Panmud Perkara Meja II Menerima dan mencatat surat kuasa dari kuasa hokum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran surat kuasa Mengagendakan surat kuasa kedalam register Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa

Panmud Perkara

Surat Gugatan

10 menit/ 1 hk

Panmud Perkara

Surat gugatan, chek list daftar isi 30 menit/ 1 hk berkas gugatan

Panmud Perkara

Surat gugatan, chek list daftar isi 30 menit/ 1 hk berkas gugatan 10 menit/ 1 hk 10 menit/ 1 hk

10 menit/ 1 hk

10 menit/ 1 hk Panmud Hukum

15 Menit/ 1 hk

Panmud Hukum

15 menit/ 1 hk

Bendahara penerima

15 menit/ 1 hk

- Cheklist kelengkapan berkas perkara dan formulir penetapan majelis

Panmud Perkara

30 menit/ 1 hk

- Menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera

Panmud Perkara

15 menit/ 1 hk

Wakil Panitera

15 menit/ 1 hk

Panitera

1 jam/ 1 hk

-

- Menyerahkan berkas perkara ke Panitera - Meneliti dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PTUN

DISMISSAL PROCESS DAN LOLOS DISMISSAL - Ketua PTUN setelah menerima berkas dari panitera mempelajari berkas perkara dapat Ketua PTUN memerintahkan kepada Panitera memanggil para pihak untuk dismissal proses. - Panitera memanggil para pihak Panitera - KPTUNmendengar keterangan para pihak Ketua PTUN yang dituangkan dalam berita acara - ApabilaKPTUN berpendapat tidak lolos maka mempersiapkan penetapan dismissal

Ketua PTUN

2 hk 1 hk 2 hk 2 hk

Halaman 37

- Apabila KPTUN berpendapat lolos dismissal maka dibuat penetapan penunjukan Hakim / Majelis Hakim - Setelah pembacaan penetapan Dismisal diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir - Mengirimkan salinan penetapannya kepada para pihak. (Pasal 51A UU PERATUN ) -

Menyerahkan berkas ke Panitera Menunjuk Panitera Pengganti Menyerahkan berkas ke Panmud Perkara Mencatat susunan majelis hakim dan PP dalam register perkara

staf

- Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Panitera Pengganti

Ketua PTUN

2 hk

Ketua PTUN

1 hk

Panitera

14 hk

Ketua Panitera Panitera

30 menit 15 menit 15 menit

Panmud perkara

2 jam Panmud Perkara, PP

30 menit

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dengan bobot nilai 60% dan Perilaku kerja (bobot nilai 40%). Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip : a.

Objektif;

b.

Terukur;

c.

Akuntabel;

d.

Partisipatif;

e.

Transparan.

➢ Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai 1.

Kegiatan Tugas Jabatan Halaman 38

Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki. 2.

Angka Kredit

3.

Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: 

Kuantitas (Target Output)



Kualitas (Target Kualitas)



Waktu (Target Waktu)



Biaya (Target Biaya)

ESELON II -

SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) KETUA ( Harry Wibawa,SH.,MH)

NO

1 2 3 4 5 NO

I. PEJABAT PENILAI

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO

DR. Istiwibowo, SH., MH. 19571011 198503 1 001 Pembina Utama (IV/e) Ketua / Hakim Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

1 2 3 4 5

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI


Herry Wibawa, SH., MH. 19570805 198203 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d) Ketua / Hakim Utama Muda Pengadilan Tata Usaha negara Pontianak TARGET

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mempelajari, mendisposisi dan menjawab surat masuk

0

600

berkas/surat

100

12

BLN

-

2

Mempelajari surat gugatan

0

40

berkas

100

12

BLN

-

3

Membuat penetapan-penetapan ( Dissmissal, lolos dissmissal, penunjukan Majelis Hakim, Penggantian majelis hakim)

0

80

berkas

100

12

BLN

-

Menetapkan Hari Pemeriksaan Persiapan Pemeriksaan Persiapan (memberikan saran untuk perbaikan gugatan) Menetapkan Hari Persidangan yang Terbuka untuk Umum Memutus permohonan pihak ketiga yang akan masuk menjadi Pihak Intervensi Pemeriksaan Sengketa (Pembacaan gugatan dan Jawaban, replik, Duplik, Pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan dan Pembacaan Putusan/Penetapan Pencabutan )

0

8

Penetapan

100

12

BLN

0

8

Gugatan

100

12

BLN

0

8

Penetapan

100

12

BLN

0

8

Putusan Sela

100

12

BLN

0

8

Pemeriksaan

100

12

BLN

9

Koreksi Putusan/Penetapan Pencabutan

0

8

100

12

BLN

10 11 12

Penandatanganan Putusan/Penetapan Pencabutan Memeriksa Berita Acara (BA) Pelaksanaan Putusan (eksekusi)

0 0 0

8 8 2

100 100 100

12 12 12

BLN BLN BLN

4 5 6 7 8

-

Putusan/Pen. Pncbtn Putusan BA berkas

-

SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) HAKIM 1. Yudi Rinaldi,SH NO

I. PEJABAT PENILAI

1 2 3 4 5


NO 1 2

NO Herry Wibawa, SH., M.H `195708051982031000 Pembina Utama Muda (IV/d) Ketua / Hakim Utama Muda PTUN Pontianak

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Membuat Konsep Putusan

1 2 3 4 5 AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja KUANT/OUTPUT 10 Berkas 4 Berkas

Yudi Rinaldi Surachman, S.H. 19720810 200502 1 002 Penata ( III/c ) Hakim / Hakim Pratama madya PTUN Pontianak TARGET KUAL/MUTU WAKTU 100 12 bln 100 12 bln

Halaman 39

BIAYA

3

Memeriksa Berita Acara Persidangan dan Putusan

15

Berkas

100

12

bln

4

Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Daerah

4

Kegiatan

100

12

bln

5

Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Bidang

12

Kegiatan

100

12

bln

2. Sudarsono,SH.,MH. NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Herry Wibawa, SH., MH 195708051982031000 Pembina Utama Madya/IV d Ketua / Hakim Utama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak


NO


NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama SUDARSONO, S.H., M.H. NIP 19760503 2006 1 004 Pangkat/Gol.Ruang Penata / III-c Jabatan Hakim Pratama Madya Unit Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menetapkan Hari Pemeriksaan Persiapan

0

10

Penetapan

100

12

bulan

-

2

Pemeriksaan Persiapan (memberikan saran untuk perbaikan gugatan)

0

10

Gugatan

100

12

bulan

-

3

Menetapkan Hari Persidangan yang Terbuka untuk Umum

0

10

Penetapan

100

12

bulan

-

0

5

Putusan Sela

100

12

bulan

0

10

Putusan

100

12

bulan

-

4 5

Memutus permohonan pihak ketiga yang akan masuk menjadi Pihak Intervensi Pemeriksaan Sengketa (Pembacaan gugatan dan Jawaban, replik, Duplik, Pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan dan Pembacaan Putusan)

6

Koreksi Putusan

0

10

Putusan

100

12

bulan

-

7

Penandatanganan Putusan

0

10

Putusan

100

12

bulan

-

8

Memeriksa Berita Acara (BA)

0

100

BA

100

12

bulan

-

3. Salman Khalik Alfarisi, SH.,MH NO 1 2 3 4 5 NO

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Herry Wibawa, SH., MH 195708051982031000 Pembina Utama Madya/IV d Ketua / Hakim Utama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menysusn daftar nama CPNS yang telah memenuhi persyaratan unt mengikuti latihan prajabatan Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai setiapakhir tahun

1 2

NO 1 2 3 4 5 AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja KUANT/OUTPUT

Salman Khalik Alfarisi, SH 198219082007041000 Penata Muda Tk.I (III/b) Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

0

16

Penetapan

100

12 bln

-

0

16

Gugatan

100

12 bln

-

3

Membuat usulan nominatif kenaikan pangkat

0

16

Penetapan

100

12 bln

-

4

Membuat usulan kenaikan gaji berkala

0

13

Putusan Sela

100

12 bln

-

5 6

Membuat usulan kenaikan pangkat pilihan dan reguler Membuat usulan pemberiat penghargaan tanda kehormatan Menyiapkan usulan pengangkatan dlm jabatan struktural dan fungsional

0 0

16 16

Putusan Putusan

100 100

12 bln 12 bln

-

0

16

Putusan

100

12 bln

-

7

4. Ayi Solehudin,SH.,MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2




NO 1 2 3 4 5 AK


Ayi Solehudin, SH., MH. `197811042007041001 Pratama Madya/IIIc Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

0

12

Penetapan

100

12 bln

-

0

12

Gugatan

100

12 bln

-

Halaman 40

3


0

12

Penetapan

100

12 bln

-

4


0

12

Putusan Sela

100

12 bln

-

5 6


0 0

12 12

Putusan Putusan

100 100

12 bln 12 bln

-

0

12

Putusan

100

12 bln

-

7

5. M.Herry I.P.,S.Sos.,SH.,MH. NO 1 2 3 4 5 NO




1 2

NO 1 2 3 4 5 AK


0

16

Penetapan

100

12 bln

-

0

16

Gugatan

100

12 bln

-

Penetapan

100

12 bln

-

100

12 bln

-

100 100

12 bln 12 bln

-

100

12 bln

-

3


0

16

4


0

1

5 6


0 0

15 15

Putusan Sela Putusan Putusan

0

15

Putusan

7

M. Herry Indrawan P, S.Sos, SH., MH. 197807082008051001 Penata Muda Tk.I/IIIb Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

6. Fajri Citra Resmana,SH.,MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2




NO 1 2 3 4 5 AK


0

16

Penetapan

100

12 bln

-

0

16

Gugatan

100

12 bln

-

Penetapan

100

12 bln

-

100

12 bln

-

100 100

12 bln 12 bln

-

100

12 bln

-

3


0

16

4


0

1

5 6


0 0

15 15

Putusan Sela Putusan Putusan

0

15

Putusan

7

M. Herry Indrawan P, S.Sos, SH., MH. 197807082008051001 Penata Muda Tk.I/IIIb Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

Halaman 41

7. Dessy Anggraini,SH. NO 1 2 3 4 5


NO 1 2

NO



1 2 3 4 5



AK

Menysusn daftar nama CPNS yang telah memenuhi persyaratan unt mengikuti latihan prajabatan Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai setiapakhir tahun

KUANT/OUTPUT

Dessy Anggraeni, SH 19841208 201101 2 012 Penata Muda Tk. I/IIIb Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

0

12

100

12 bln

-

0

12

100

12 bln

-

3


0

10

100

12 bln

-

4


0

10

100

12 bln

-

5 6


0 0

10 10

100 100

12 bln 12 bln

-

0

10

100

12 bln

-

7

ESELON III 1. PANITERA/SEKRETARIS (SRI HASTUTI EKAWATI,SH.) NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Herry Wibawa, SH., MH.

1

Nama

SRI HASTUTI EKAWATI, SH.

2 3 4

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

19570805 198203 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d) Ketua

2 3 4

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

19581009 199003 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Panitera

5

Unit Kerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

5

Unit Kerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

2

Menyelenggarakan administrasi perkara

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

3

Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

4

Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

5

Membuat salinan putusan

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

6

Membuat akta –akta

0

10

Kegiatan

100

12

bln

-

0

100

Kegiatan

100

12

bln

-

0

58

Kegiatan

100

12

bln

-

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

Mengolah, mengkaji dan menevaluasi laporan periodik tentang perkara dan keuangan perkara Membantu hakim dengan mengikuti dan mencata jalannya sidang Pengadilan Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran (DIPA) dan administrasi keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menyusun dan mengendalikan pengelolaan kebutuhan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pengadilan TUN Pontianak

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

0

30

Kegiatan

100

12

bln

-

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

14

Mengkoordinasikan pengelolaan Barang Milik Negara

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

15

Melakukan tugas-tugas dibidang administrasi umum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

7 8

9

10 11 12

13

Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan Melakukan penelitian administratif mengenai segi-segi formal yang pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk ( pasal 56 jo. SEMA No. 2 tahun 1991 ) Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua, apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat apabila ada permohonan dengan acara cepat atau apabila ada permohonan pemeriksaan secara cuma-cuma

Halaman 42

16 17

Melakukan tugas dan fungsi Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi perkara yang didelegasikan kepadanya

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

0

30

Kegiatan

100

12

bln

-

18

Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan persidangan

0

40

Kegiatan

100

12

bln

-

19

Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

0

20

Kegiatan

100

12

bln

-

20 21 22

Mengkoordinasikan tugas-tugas Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum Mengkoordinasikan pembuatan laporan administrasi perkara dan kepaniteraan Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi kepaniteraan yang didelegasikan kepadanya

23

Melaksanakan tugas-tugas dibidang kepaniteraan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

0

15

Kegiatan

100

12

bln

-

24

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan ditandatangani bersama Ketua Majelis

0

40

Kegiatan

100

12

bln

-

25

Membuat rencana kerja Panitera

0

2

Kegiatan

100

12

bln

-

26

Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Kepaniteraan

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

ESELON IV 1. PANMUD PERKARA ( DJOKO SUMARJONO,Sm,HK ) NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Djoko Sumardjono, Sm. HK.

2

NIP

19581009 199003 2 001

2

NIP

1956 11 08 1986 03 1002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I ( III / d )

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Muda Perkara

5

Unit Kerja

PTUN PONTIANAK

5

Unit Kerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat rencana kerja Panitera Muda Perkara Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Sub Kepaniteraan Perkara Menyusun laporan bulanan perkara dan keuangan Perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Hukum Melakukan bimbingan , pembinaan dan pengawasan kepegawaian bawahannya Melakukan penilaian terhadap Pelaksanaan pekerjaan bawahannya Menyusun laporan kerja sub kepaniteraan perkara Mengkoordinasikan ketatausahaan dilingkungan Sub Kepaniteraan Perkara Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Panitera Muda Perkara

AK 0 0 0 0 0 0 0 0

TARGET KUANT/OUTPUT 12 12 12 12 12 12 12 12

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

Naskah

100

12

BLN

-

Dokumen

100

12

BLN

-

Naskah

100

12

BLN

-

Dokumen

100

12

BLN

-

Dokumen

100

12

BLN

-

Naskah

100

12

BLN

-

Naskah

100

12

BLN

-

Naskah

100

12

BLN

-

9

0

-

10

0

-

11

0

-

12

0

Halaman 43

2. PANMUD HUKUM ( YANDIE SYUHADA,SH.) NO 1 2 3 4 5


NO

1

2

3

SRI HASTUTI EKAWATI, SH. 19581009 199003 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris PTUN PONTIANAK

NO 1 2 3 4 5


AK

Administrasi Peradilan dengan perincian : A. Melakukan pengpumulan & pengolahan data perkara, B. Melakukan Statistik & dokumentasi perkara, C. Menyusun laporan perkara, D. Tugas dibidang administrasi hukum dan perkara yang diberikan, dimandatkan atau delegasikan kepadanya sesuai peraturan yang berelaku serta menyimpan berkas perkara yang sudah putus. Administrasi persidangan, dengan rincian :A. Membantu hakim dengan mengikuti sidang dan mencatat jalannya sidang, B. Membantu hakim dalam hal membuat pnetapan hari sidang, C. Menyusun & membuat berita acara sidang yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya, D. Mengetik Putusan, E. Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim, dalam hal pemeriksaan perkara dalam acara cepat. Lain - lain, A. Membuat rencana kerja Panitera Muda Hukum, B. Melaksankan ketatausahaan Sub Kepaniteraan Hukum, C. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Kepaniteraan Hukum, D. Menyusun kaporan kerja Sub Kepaniteraan Hukum, E. Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepegawaian bawahannya, F. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahnya, .

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama YANDI SYUHADA, SH. NIP 1969090906 199603 1 001 Pangkat/Gol.Ruang PENATA Tk. I III/D Jabatan PANITERA MUDA HUKUM Unit Kerja PTUN PONTIANAK TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

0

1000

perkara

100

12

bulan

-

0

1000

berkas

100

12

bulan

-

0

1000

berkas

100

12

bulan

-

3. KASUB BAG KEUANGAN ( RAHMATI,SH.) NO 1 Nama 2 NIP Pangkat/Gol.R 3 uang 4 Jabatan 5 Unit Kerja NO

I. PEJABAT PENILAI Sri Hastuti Ekawati, SH. 19581009 199003 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Panitera/ Sekretaris PTUN Pontianak III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

NO 1 2 3 4 5 AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Rahmawati 19721205 199403 2 005

Nama NIP

Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Penata Muda Tk. I (III/b) Kasub Bag Umum & Keuangan PTUN Pontianak TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

2

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui anggaran

0

12

Berkas

100

12

BLN

-

0

12

Surat

100

12

BLN

-

0

24

Dokumen

100

12

BLN

-

0

2

Dokumen

100

12

BLN

-

0

24

Dokumen

100

12

BLN

-

0

30

Dokumen

100

12

BLN

-

3 4

5 6

7

memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kerja memeriksa kebenaran atas hak tagihan yang menyangkut : pihak yang ditunjuk, nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran memeriksa pencapaian tugas dan atau saran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) Menandatangani surat perintah membayar (SPM) instansi penerbit SPM harus menyampaikan kepada KPPN, Nama, Spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM dan Cap Dinas Penerbit SPM.

Halaman 44

4. KASUB BAG KEPEGAWAIAN ( JONI WANTO.) NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

JONI WANTO

2

NIP

`19581009 199003 2 001

2

NIP

19620610 198303 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA Tk.I /IV b

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk.I / IIId

4

Jabatan

PANITERA/SEKRETARIS

4

Jabatan

Kasub Kepegawaian

5

Unit Kerja

PTUN PONTIANAK

5

Unit Kerja

NO


AK

KUANT/OUTPUT

PTUN PONTIANAK TARGET KUAL/MUTU WAKTU

BIAYA

1

Menyusun daftar nama CPNS yang telah memenuhi persyaratan unt mengikuti latihan prajabatan

0

1

dokumen

100

12

bulan

-

2

Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai setiapakhir tahun

0

1

dokumen

100

12

bulan

-

3


0

1

dokumen

100

12

bulan

-

4


0

1

dokumen

100

12

bulan

-

5

Membuat usulan kenaikan pangkat pilihan dan reguler

0

1

dokumen

100

12

bulan

-

6

Membuat usulan pemberian tanda penghargaan dan pengabdian

0

1

dokumen

100

12

bulan

-

7

Menyiapkan usulan pengangkatan dlm jabatan struktural dan fungsional

0

1

dokumen

100

12

bulan

-

5. KASUB BAG UMUM ( MANUMPAK PASARIBU ) NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1 2

Nama NIP

SRI HASTUTI EKAWATI, SH. `19581009 199003 2 001

1 2

Nama NIP

3 4 5


PEMBINA Tk.I /IV b PANITERA/SEKRETARIS PTUN PONTIANAK

3 4 5


NO


AK

MANUMPAK PASARIBU 19581107 198303 1 001

Penata Tk.I / IIId Kepala Sub Bagiam Umum PTUN PONTIANAK TARGET KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU

BIAYA

1

Menyusun rencana kerja dan anggaran bagian umum

0

1000

berkas

100

12

bulan

-

2

Melaksanakan inventaris prasarana dan sarana

0

1000

berkas

100

12

bulan

-

3

Melaksanakan penatausahaan barang milik negara

0

500

berkas

100

12

bulan

-

4

Melaksanakan rencana kebutuhan barang milik negara

0

500

berkas

100

12

bulan

-

5

Membuat laporan barang milik negara

0

500

berkas

100

12

bulan

-

6

Mendistribusikan barang persediaan

0

500

berkas

100

12

bulan

-

7

Menyiapkan persidang dan rapat

0

500

berkas

100

12

bulan

-

8

Membuat laopran tahunan

0

1000

berkas

100

12

bulan

-

berkas

100

12

bulan

-

9

0

Halaman 45

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, keadaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Jumlah pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai dengan akhir Tahun 2014 sebanyak 53 orang. Dari seluruh struktur kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang telah terisi hanya jabatan fungsional Jurusita saja yang belum ada. Rincian Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah sebagai berikut : a) Jumlah Pegawai :

Golongan I

:-

orang

Golongan II

:3

orang

Golongan III

: 33

orang

Golongan IV

:2

orang

Jumlah TOTAL

: 38

orang

b) Jumlah tenaga teknis Hakim clan Non Hakim / Pejabat Fungsional :

Ketua

:1

orang

Wakil Ketua

:1

orang

Hakim

: 14

orang

Panitera/Sekretaris

:1

orang

Wakil Panitera

:1

orang

Panitera Muda Hukum : 1

orang

Panitera Muda Perkara : 1

orang

Panitera Pengganti

:9

orang

Juru Sita Pengganti

: 12

orang

c) Jumlah tenaga Non Tekni s :

Wakil Sekretaris

:0

orang

Kasub Umum

:1

orang

Kasub Kepegawaian

:1

orang

Kasub Keuangan

:1

orang

Staf

:1

orang

Cakim

:-

orang

Halaman 46

d) Tenaga Honorer

Supir

: 4 Orang

Kebersihan

: 4 Orang

Satpam

: 3 Orang

3. Mutasi 4. Promosi 5. Pensiun B.

KEADAAN PERKARA

Adapun jumlah Perkara yang masuk pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Sisa Perkara pada tahun 2014 berjumlah : 18 Perkara. -

Perkara Masuk Tahun 2015 Perkara Putus Tahun 2015 Perkara Cabut Tahun 2015 Perkara Dismissal Tahun 2015 Perkara Perlawanan Tahun 2015 Perkara Gugur Tahun 2015

: 62 Perkara. : 45 Perkara. : 12 Perkara. : 3 Perkara. : 0 Perkara. : 4 Perkara. ___________ Jumlah sisa Perkara Tahun 2015 : 16 Perkara.

Perkara Banding Tahun 2015 Perkara Kasasi Tahun 2015 Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2015

: 25 Perkara. : 19 Perkara. : 3 Perkara.

Adapun Klasifikasi Perkara yang masuk pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -

Pertanahan Kepegawaian Lelang Perijinan Lain-lain

: 25 Perkara. : 8 Perkara. : 26 Perkara. : 0 Perkara. : 1 Perkara. ___________

Jumlah Klasifikasi Perkara Tahun 2015

: 62 Perkara.

1. REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN PERKARA JANUARI 2015 S/D DESEMBER TAHUN 2015

Desember 2014 Januari 2015

SISA TAHUN LALU 18 18

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

17 14 14 16 16 23 26 23

BULAN

MASUK

CABUT

PLW

DISS

2

-

-

Msk -

2 6 6 4 10 7 6 4

1 2 1 2 1 1 -

1 1 1

1 -

GUGUR

PUTUS

SISA

Pts -

-

3

17

1 -

1 1 2

4 3 2 3 1 2 8 4

14 14 16 16 23 26 23 20

Halaman 47

KET

Oktober Nopember Desember2015

20 16 15

4 4 7

2 2 -

-

-

-

-

6 3 6

16 15 16

Jumlah Tahun 2015

18

62

12

3

1

1

4

45

16

Halaman 48

2. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS 1. 2. 3. 4.

Jumlah Perkara yang masuk 62 Perkara Jumlah Hakim 14 Orang Jumlah Majelis 5 Orang 1 Majelis terdiri dari 3 Orang Hakim Jadi Rasio Perkara terhadap majelis adalah

14:3=4,6 (Dibulatkan 5 ) Artinya terdapat 5 majelis 62:5=12,4 (Dibulatkan 12) : 1=12 Artinya Setiap 1 majelis menangani 12 perkara 3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING a.

Putusan Pengadilan TUN Tk. I yang dikuatkan Tingkat Banding 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Perkara Nomor : 55/G/2009/PTUN.PTK . Perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN.PTK. Perkara Nomor : 07/G/2011/PTUN.PTK Perkara Nomor : 36/G/2011/PTUN.PTK Perkara Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK Perkara Nomor : 39/G/2011/PTUN.PTK Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 15/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 28/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 39/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 40/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 42/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 04/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 42/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 62/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 02/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 22/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 25/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 29/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 41/G/2014/PTUN.PTK Halaman 49

42. Perkara Nomor : 48/G/2014/PTUN.PTK 43. Perkara Nomor : 52/G/2014/PTUN.PTK 44. Perkara Nomor : 54/G/2014/PTUN.PTK b.

Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

c.

Perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN.PTK . Perkara Nomor : 42/G/2011/PTUN.PTK. Perkara Nomor : 19/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 26/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 40/G/2014/PTUN.PTK Perkara Nomor : 42/G/2014/PTUN.PTK

Putusan Pengadilan Tingkat I yang tidak dapat Diterima Tingkat Banding ( NIHIL )

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi a.

Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK Kasasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Perkara Nomor : 55/G/2009/PTUN.PTK . Perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN.PTK. Perkara Nomor : 07/G/2011/PTUN.PTK Perkara Nomor : 36/G/2011/PTUN.PTK Perkara Nomor : 39/G/2011/PTUN.PTK Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 28/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 39/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 40/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 42/G/2012/PTUN.PTK Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 04/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUN.PTK Perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.PTK

Halaman 50

No

No. Perkara

Tingkat I

PUTUSAN Banding

01 02 03 04 05

55 / G / 2009 / Ptun.Ptk 15 / G / 2010 /ptun.ptk 40 / G / 2010 / Ptun.Ptk 07 / G / 2011 / ptun.ptk 36 / G / 2011 / Ptun. Ptk

Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan

Menguatkan Putusan TK I Membatalkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I

06

38 / G / 2011 / Ptun.Ptk

Gugatan Dikabulkan

Menguatkan Putusan TK I

07 08 09 10

39 / G / 2011 / Ptun.Ptk 42 / G / 2011 / Ptun.Ptk 12 / G / 2012 / Ptun.Ptk 13 / G / 2012 / Ptun.Ptk

11

15 / G / 2012 / Ptun.Ptk

Gugatan Dikabulkan Gugatan Dikabulkan Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan

Menguatkan Putusan TK I Membatalkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I

12 13 14 15 16 17 18

19 / G / 2012 / Ptun.Ptk 28 / G / 2012 / Ptun.Ptk 39 / G / 2012 / Ptun.Ptk 40 / G / 2012 / Ptun.Ptk 42 / G / 2012 / Ptun.Ptk 01 / G / 2013 / Ptun.Ptk 04 / G / 2013 / Ptun.Ptk

19

07 / G / 2013 / Ptun.Ptk

Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Sebagian

20

09 / G / 2013 / Ptun.Ptk

Gugatan tidak dapat Diterima

Membatalkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menolak Permohonan Banding Menguatkan Putusan TK I

21

14 / G / 2013 / Ptun.Ptk


22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

16 / G / 2013 / Ptun.Ptk 17 / G / 2013 / Ptun.Ptk 22 / G / 2013 /Ptun.Ptk 23 / G / 2013 /ptun. Ptk 24 / G / 2013 /Ptun.Ptk 39 / G / 2013 /Ptun.Ptk 42 / G / 2013 /Ptun. Ptk 43 / G / 2013 Ptun. Ptk 62 / G / 2013/ Ptun.Ptk 01 / G / 2014/ Ptun.Ptk 02 / G / 2014/ Ptun.Ptk

Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Ditolak Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Ditolak Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima

Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Permohonan Kasasi Tidak dapat Diterima Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Permohonan Kasasi Tidak dapat Diterima Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi

Peninjauan Kembali Menolak Permohonan PK Menolak Permohonan PK

Keterangan Tenggang PK Inkracht Inkracht Inkracht PK belum Turun Inkracht PK belum Turun Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht PK belum Turun Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht

Menolak permohonan Kasasi

Inkracht



PK belum Turun

Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I


Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Kasasi belum turun Inkracht Kasasi belum turun Inkracht Inkracht

Menolak permohonan Kasasi Menolak permohonan Kasasi

Halaman 51

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

04 / G / 2014/ Ptun.Ptk 05 / G / 2014/ Ptun.Ptk 07 / G / 2014/ Ptun.Ptk 08 / G / 2014/ Ptun.Ptk 15 / G / 2014/ Ptun.Ptk 16 / G / 2014/ Ptun.Ptk 17 / G / 2014/ Ptun.Ptk 18 / G / 2014/ Ptun.Ptk 19 / G / 2014/ Ptun.Ptk 20 / G / 2014/ Ptun.Ptk 21 / G / 2014/ Ptun.Ptk 22 / G / 2014/ Ptun.Ptk 23 / G / 2014/ Ptun.Ptk 24/G/2014/Ptun.Ptk 25 / G / 2014 / Ptun.Ptk 26 / G / 2014 / Ptun.Ptk

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

27 / G / 2014 / Ptun.Ptk 29 / G / 2014 / Ptun.Ptk 32 / G / 2014 / Ptun.Ptk 33 / G / 2014 / Ptun.Ptk 34 / G / 2014 / Ptun.Ptk 35/K.KIP/2014/ Ptun. Ptk 37 / G / 2014 / Ptun.Ptk 38 / G / 2014 / Ptun.Ptk 39 / G / 2014 / Ptun.Ptk 40 / G / 2014 / Ptun.Ptk 41 / G / 2014 / Ptun.Ptk 42 / G / 2014 / Ptun.Ptk 43 / G / 2014 / Ptun.Ptk 45 / G / 2014 / Ptun.Ptk 48 / G / 2014 / Ptun.Ptk 51 / G / 2014 / Ptun.Ptk 52 / G / 2014 / Ptun.Ptk 53 / G / 2014 / Ptun.Ptk 54 / G / 2014 / Ptun.Ptk 55 / G / 2014 / Ptun.Ptk 57 / G / 2014 / Ptun.Ptk 58 / G / 2014 / Ptun.Ptk

Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Ditolak Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Ditolak Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Gugatan Dikabulkan Gugatan Ditolak Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Gugatan Dikabulkan Sebagaian Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Sebagaian Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan

Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I

Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I

Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Membatalkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I



Membatalkan Putusan TK I Menolak permohonan Kasasi Menguatkan Putusan TK I

Membatalkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Membatalkan Putusan TK I

Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I Menguatkan Putusan TK I

Kasasi belum turun Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Kasasi belum dikirim Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Kasasi belum turun Inkracht Kasasi belum turun Kasasi belum dikirim Kasasi Cabut Kasasi belum turun Kasasi belum dikirim Inkracht Inkracht Kasasi belum turun Inkracht Kasasi belum turun Inkracht Inkracht Kasasi belum dikirim Kasasi belum turun Kasasi belum turun Inkracht Inkracht Kasasi belum turun Inkracht Inkracht Banding belum turun Inkracht Banding Cabut Inkracht Banding belum turun

Halaman 52

71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

01 / G / 2015 / Ptun.Ptk 02 / G / 2015 / Ptun.Ptk 03 / G / 2015 / Ptun.Ptk 04 / G / 2015 / Ptun.Ptk 05 / G / 2015 / Ptun.Ptk 06 / G / 2015 / Ptun.Ptk 07 / G / 2015 / Ptun.Ptk 08 / G / 2015 / Ptun.Ptk 09 / G / 2015 / Ptun.Ptk 10 / G / 2015 / Ptun.Ptk 11 / G / 2015 / Ptun.Ptk 12 / G / 2015 / Ptun.Ptk 13 / G / 2015 / Ptun.Ptk 14 / G / 2015 / Ptun.Ptk 15 / G / 2015 / Ptun.Ptk 16 / G / 2015 / Ptun.Ptk 17 / G / 2015 / Ptun.Ptk 18 / G / 2015 / Ptun.Ptk 19 / G / 2015 / Ptun.Ptk 20 / G / 2015 / Ptun.Ptk 21 / G / 2015 / Ptun.Ptk 22 / G / 2015 / Ptun.Ptk 23 / G / 2015 / Ptun.Ptk 24 / G / 2015 / Ptun.Ptk 25 / G / 2015 / Ptun.Ptk 26 / G / 2015 / Ptun.Ptk 27 / G / 2015 / Ptun.Ptk 28 / G / 2015 / Ptun.Ptk 29 / G / 2015 / Ptun.Ptk 30 / G / 2015 / Ptun.Ptk 31 / G / 2015 / Ptun.Ptk 32 / G / 2015 / Ptun.Ptk 33 / G / 2015 / Ptun.Ptk 34 / G / 2015 / Ptun.Ptk 35/ G / 2015 / Ptun.Ptk 36 / G / 2015 / Ptun.Ptk 37 / G / 2015 / Ptun.Ptk 38 / G / 2015 / Ptun.Ptk

Gugatan Diterima Gugatan tidak dapat Diterima

Gugatan Dikabulkan Gugatan Ditolak Gugatan Dikabulkan Sebagaian Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Gugatan Dikabulkan Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Diterima

Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Dikabulkan Gugatan Diterima

Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan Ditolak Gugatan Ditolak Gugatan Ditolak Gugatan tidak dapat Diterima

Perkara DISS Inkracht Banding belum turun Perkara Gugur Perkara Cabut Banding belum turun Perkara DISS Banding belum turun Perkara Cabut Banding belum turun Inkracht Banding belum turun Perkara Cabut Banding belum turun Perkara Cabut Inkracht Banding belum turun Perkara Cabut Perkara Cabut Perkara Cabut Inkracht Inkracht Perkara Gugur Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Perkara Cabut Banding belum turun Perkara Gugur Perkara Gugur Inkracht Inkracht Banding belum turun Banding belum turun Banding belum turun Inkracht

Halaman 53

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

39 / G / 2015 / Ptun.Ptk 40 / G / 2015 / Ptun.Ptk 41 / G / 2015 / Ptun.Ptk 42 / G / 2015 / Ptun.Ptk 43 / G / 2015 / Ptun.Ptk 44 / G / 2015 / Ptun.Ptk 45 / G / 2015 / Ptun.Ptk 46 / G / 2015 / Ptun.Ptk 47 / G / 2015 / Ptun.Ptk 48 / G / 2015 / Ptun.Ptk 49 / G / 2015 / Ptun.Ptk 50 / G / 2015 / Ptun.Ptk 51 / G / 2015 / Ptun.Ptk 52 / G / 2015 / Ptun.Ptk 53 / G / 2015 / Ptun.Ptk 54 / G / 2015 / Ptun.Ptk 55 / G / 2015 / Ptun.Ptk 56 / G / 2015 / Ptun.Ptk 57 / G / 2015 / Ptun.Ptk 58 / G / 2015 / Ptun.Ptk 59 / G / 2015 / Ptun.Ptk 60 / G / 2015 / Ptun.Ptk 61 / G / 2015 / Ptun.Ptk 62 / G / 2015 / Ptun.Ptk

Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima Gugatan tidak dapat Diterima


Inkracht Inkracht Perkara Cabut Banding belum turun Perkara DISS Perkara Cabut Proses Tingkat I Proses Tingkat I Proses Tingkat I Proses Tingkat I Perkara Cabut Proses Tingkat I Proses Tingkat I Inkracht Proses Tingkat I Proses Tingkat I Proses Tingkat I Proses Tingkat I

Perkara cabut Proses Tingkat I Proses Tingkat I Proses Tingkat I Proses Tingkat I Proses Tingkat I

Halaman 54

b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan TK Kasasi ( NIHIL ) c. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima TK Kasasi 1. Perkara Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK 2. Perkara Nomor : 15/G/2012/PTUN.PTK d. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan TK Kasasi ( NIHIL ) e. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan TK Kasasi ( NIHIL ) 5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali ( PK ) a. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali 1. Perkara Nomor : 07/G/2011/PTUN.PTK b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) c. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) d. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali 1. Perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN.PTK e. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) f. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) g. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) h. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) i. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali Halaman 55

( NIHIL ) j.

Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL )

k.

Putusan Pengadilan Tingkat I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL )

l.

Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL )

m. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali 1. Perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN.PTK 2. Perkara Nomor : 07/G/2011/PTUN.PTK n. Putusan Pengadilan Tingkat I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) o. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) p. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) q. Putusan Pengadilan Tingkat I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL ) r. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tingkat Peninjauan Kembali ( NIHIL )

Halaman 56

KEADAAN PERKARA MASUK DAN PUTUS PENGGUGAT

Dati II

Dismissal

Gugur

Dicabut Dalam Persidangan

Tidak Diterima

Ditolak

Dikabulkan

Jumlah

Ditolak/Putus

Diterima

Dikabulkan

Sisa Perkara Tahun Ini

Banding

Kasasi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

17 1 -

25 8 28 1 -

3 2 7 -

39 7 21 1 -

-

-

-

-

-

2 1 -

4 -

-

18 2 10 -

2 3 -

8 1 1 -

30 3 18 1 0 0

1 -

1 -

-

9 4 3 -

19 1 5 -

18 1 1 1

3 -

18

62

12

68

-

-

-

-

-

3

4

-

30

5

10

1

1

-

16

25

19

3

Peninjauan Kembali

Dati I

Pertanahan Perumahan PAW Koperasi Kepegawaian Lelang / Tender Catatan Sipil IMB Yayasan Bank HPH Pertokoan Kewaganegaraan Kapal Pajak KT P Tarif Keterangan Panggilan Merek Asuransi Notaris Perlawanan Dan Lain – Lain Perizinan Pilkada

Pusat

1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Badan Hukum Perdata

2

Perorangan

1

PERLA-WANAN

jumlah

KASUS

PUTUSAN

Dicabut

No

TERGUGAT

Masuk

PERKARA Sisa Perkara Tahun 2014

6.

KETERAN GAN

26

Jumlah 52

Halaman 57

7.

LAPORAN PERKARA TAHUN 2015 A. PERKARA BANDING

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

25/G/2014 PTUN.PTK 40/G/2014 PTUN.PTK 48/G/2014 PTUN.PTK 17/G/2014 PTUN.PTK 42/G/2014 PTUN.PTK 41/G/2014 PTUN.PTK 55/G/2014 PTUN.PTK 52/G/2014 PTUN.PTK 02/G/2015 PTUN.PTK 12/G/2015 PTUN.PTK 58/G/2014 PTUN.PTK 54/G/2014 PTUN.PTK 08/G/2015 PTUN.PTK 06/G/2015 PTUN.PTK 53/G/2015 PTUN.PTK 03/G/2015 PTUN.PTK 10/G/2015 PTUN.PTK 17/G/2015 PTUN.PTK 14/G/2015 PTUN.PTK 42/G/2015 PTUN.PTK 30/G/2015 PTUN.PTK 35/G/2015 PTUN.PTK 36/G/2015 PTUN.PTK 37/G/2015 PTUN.PTK 34/G/2014.PTUN.PTK

B.

PERKARA KASASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

40/G/2014/PTUN.PTK 52/G/2014 PTUN.PTK. 17/G/2014 PTUN.PTK. 25/G/2014 PTUN.PTK. 29/G/2014 PTUN.PTK. 48/G/2014 PTUN.PTK. 24/G/2014 PTUN.PTK. 34/G/2014 PTUN.PTK. 37/G/2014 PTUN.PTK. 26/G/2014 PTUN.PTK. 04/G/2014 PTUN.PTK. 27/G/2014 PTUN.PTK. Halaman 58

13. 62/G/2013 PTUN.PTK. 14. 22/G/2014 PTUN.PTK. 15. 42/G/2013 PTUN.PTK. 16. 39/G/2013 PTUN.PTK. 17 23/G/2014 PTUN.PTK. 18. 23/G/2013 PTUN.PTK. 19. 28/G/2013 PTUN.PTK. C. PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

1. 39/G/2011.PTUN.PTK 2. 39/G/2012.PTUN.PTK. 3. 36/G/2011.PTUN.PTK C.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sarana

prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SIMAK-BMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAKBMN juga didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik negara. Dalam pelaksanaan akuntansi barang milik negara dibantu dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya. 1. Sarana dan Prasarana Gedung GEDUNG KANTOR Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berdiri di atas tanah seluas 3.830 M2 terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 10 Pontianak. Gedung Kantor terdiri dari 2 (dua) bangunan gedung, Gedung Depan 2 (dua) lantai merupakan Gedung Baru hasil Rehab Tahun Anggaran 2008 - 2012, Gedung Belakang terdiri 2 (dua) dan 3 (tiga) lantai merupakan bangunan gedung lama yang belum selesai dibangun yang diperoleh tahun 2006 - 2007. RUMAH NEGARA/RUMAH JABATAN Rumah Negara/Rumah Jabatan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Hakim tersedia 9 (sembilan) unit dengan lokasi di 3 (tiga) tempat yaitu : Halaman 59

1. Jl. Parit H. Husin

II

Komplek Pemda Jalur

III Kelurahan Bansir

Darat

Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sejumlah 2 unit rumah. 2. Jl. Parit H. Husin II Gang Wisata Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sejumlah 3 unit rumah. 3. Jl. Parit H. Husin II Gang Mandala Indah Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sejumlah 4 unit rumah

Pemeliharaan -

Pemeliharaan Gedung Kantor telah dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan dan Tupoksi dengan biaya sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2015.

-

Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Negara telah dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kenyamanan sarana/prasarana tempat tinggal bagi Hakim maupun Panitera/Sekretaris agar dapat melaksanakan Tupoksi dengan baik, biaya yang digunakan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2015.

1.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Untuk mendukung kinerja dan tupoksi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

maka sarana dan prasarana fasilitas gedung sangatlah diperlukan agar pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Berikut ini adalah sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak : - Fasilitas Ruangan : 1.

Sarana Persidangan : - Ruang Sidang sebanyak 2 (dua) ruangan yakni : - Ruang Pemeriksaan Persiapan : 1 (satu) Ruangan. - Ruang tunggu pengunjung sidang dan Meja Informasi (lobby)

2.

Ruangan Kerja Pegawai : Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang Wakil Panitera, Ruang Panitera Pengganti (2 ruangan). Ruang Kepaniteraan Perkara,

Halaman 60

Ruang Panitera Muda Perkara, Ruang Panitera Muda Hukum, Ruang Umum, Ruamh Keuangan, Ruang Kepegawaian. 3.

Ruang Pos Pelayanan Hukum

4.

Ruang Server

5.

Gudang

6.

Toilet Pria dan Toilet Wanita

7.

Halaman Parkir Kendaraan Pegawai dan Tamu

- Peralatan dan Perlengkapan kantor :

No. Nama Barang 1.

Kondisi Rusak Rusak Keterangan Baik Ringan Berat 1 0 0

Jml

Satuan

1

Unit

2

Unit

2

0

0

5

Unit

0

1

4

2

Unit

2

0

0

5.

Stationary Generating Set Scanner (Universal Tester) Mesin Ketik Manual Portabel (11-13 Inci) Mesin Ketik Manual Portabel (14-16 Inci) Lemari Besi / Metal

11

Unit

7

2

2

6.

Lemari Kayu

40

Unit

27

4

9

7.

Rak Besi

6

Unit

6

0

0

8.

Rak Kayu

3

Unit

1

1

1

9.

Filing Cabinet Besi

23

Unit

19

4

0

10.

Brandkas

3

Unit

2

0

1

11.

Tabung Pemadam Api

22

Unit

22

0

0

12.

White Broad

12

Unit

12

0

0

13.

Perkakas Kantor Lainnya

3

Unit

3

0

0

14.

Meja Kerja Kayu

129

Unit

103

10

16

2. 3. 4.

Halaman 61

15.

Kursi Besi/metal

182

Unit

180

1

1

16.

Kursi Kayu

55

Unit

31

9

15

17.

Sice

14

Unit

6

3

5

18.

Bangku Panjang kayu

26

Unit

0

10

16

19.

Meja Rapat

1

Unit

1

0

0

20.

Meja Komputer

14

Unit

14

0

0

21.

11

Unit

11

0

0

3

Unit

3

0

0

23.

Jam Elektronik Mesin Penghisap Debu/vacuum Cleaner Mesin Pemotong Rumput

3

Unit

2

0

1

24.

A.c. Split

30

Unit

30

0

0

25.

Kipas Angin

36

Unit

22

0

14

26.

Cold Room Frezzer

4

Unit

4

0

0

27.

Amplifire

1

Unit

1

0

0

28.

Equalizer

1

Unit

1

0

0

29.

Sound System

1

Unit

1

0

0

30.

Microphone

2

Unit

2

0

0

31.

Stabilisator

1

Unit

1

0

0

32.

Tustel

1

Unit

0

0

1

33.

1

Unit

0

0

1

7

Unit

7

0

0

3

Unit

3

0

0

36.

Timbangan Barang Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/wakil Presiden Tiang Bendera

10

Unit

10

0

0

37.

Tangga Aluminium

1

Unit

1

0

0

38.

Kaca Hias

3

Unit

3

0

0

39.

Dispenser

20

Unit

20

0

0

40.

Palu sidang

2

Unit

2

0

0

41.

Lambang Instansi

3

Unit

3

0

0

42.

1

Unit

0

1

0

43.

Mini Compo Karpet

1

Unit

1

0

0

44.

Gordyn / Kray

1

Unit

1

0

0

45.

Audio Mixing Portabel

5

Unit

5

0

0

22.

34. 35.

Halaman 62

46. 47. 48. 49. 50. 51.

Uninterruptible Power Suplay Telephone (pabx) Intermediate Telephone / key Telephone Pesawat Telephone

3

Unit

3

0

0

1

Unit

1

0

0

22

Unit

15

0

7

2

Unit

2

0

0

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

Facsimile Proyektor Romad Complet

53.

Hardware Corn Off-Line Computer Kamera Digital

54.

P.c Unit

26

Unit

26

0

0

55.

Laptop Printer (Peralatan Personal Komputer) Televisi

7

Unit

7

0

0

10

Unit

10

0

0

8

Unit

8

0

0

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

18

Unit

18

0

0

52.

56. 57. 58. 59. 60. 61.

Peralatan Personal Komputer lainnya Server Jaringan dengan Media Udara lainnya Buku Lainnya

- Kendaraan Dinas/Operasional: a. Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) :

No.

Merek Kendaraan

Tahun Perolehan

Baik

Kondisi Rusak Ringan

1.

Sedan Toyota Vios

2010

2.

Station Wagon Toyota Kijang

1993



3.

Station Wagon Toyota Kijang

1994



4.

Station Wagon Toyota Innova Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) :

2011

b.

No.

Merek Kendaraan

Tahun Perolehan

Rusak Berat





Baik

Kondisi Rusak Ringan

Rusak Berat

Halaman 63

1.

Honda GL 100

1994



2.

Honda GL 100

1994



3.

Yamaha L2S

1992



4.

Yamaha L2S

1992



5.

Yamaha Jupiter

2004



6.

Honda NF 125 SD

2005



7.

Honda NF 125 SD

2005



8.

Yamaha Jupiter ZCW

2009



Pemeliharaan -

Agar sarana/prasarana fasilitas gedung dan kendaraan operasional dapat digunakan dan dioperasionalkan secara optimal maka secara berkala dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya dengan biaya diambil dari kegiatan/program pemeliharaan dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2015.

Halaman 64

POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015

D. Pengelolaan Keuangan Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan aktmtabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu path asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan clan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percenninan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalazn pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan Halaman 65

oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (531851) pada tahun 2015 ini berjumlah Rp. 8.369.155.000,-(Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.340314.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Belanja Barang sebesar Rp. 838.641.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Belanja Modal Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilah Puluh juta Rupiah). Untuk realisasi anggaran di tahun 2015 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (531851) telah mencapai 81,13 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2015, yaitusenilai Rp. 6.789.470.134,- dengan rincian sebagai berikut : 1. BELANJA PEGAWAI A. Pagu Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 7,340,514,500,- Tahun Anggaran 2015 dengan perincian sebagai berikut : 52 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511147 511151 511151 512211 511157

BALANJA BEGAWAI Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain yermasuk Uang Duka PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

JUMLAH

Rp 1,972,057,000,72,000,159,067,000,63,222,000,26,780,000,2,936,540,000,581,076,000,114,420,000,402,600,000,-

4,680,000,1,080,000,000,7,304,514,000,-

B. Realisasi Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 5,825,019,223,dengan rincian sebagai berikut : 52

BALANJA BEGAWAI

Rp Halaman 66

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511147 511151 511151 512211 511157

Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk Uang Duka PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

JUMLAH

1,792,117,900,27,849,139,792,350,48,584,062,26,300,000,2,735,865,000,435,049,582,112,547,680,308,294,800,-

2,340,000,224,100,000,5,825,019,223

C. Sisa Sisa belanja pegawai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1,515,494,777,- dengan rincian sebagai berikut : 52 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511147 511151 511151 512211 511157 JUMLAH

BALANJA BEGAWAI Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk Uang Duka PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

Rp 179,939,100,44,151,19,274,650,14,637,938,480,000,200,675,000,146,026,418,1,872,320,94,305,200,-

2,340,000,855,900,000,1,515,949,777,-

2. BELANJA BARANG A. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp.838,641,000,- dengan perincian sebagai berikut: 52 BALANJA BARANG Rp. 838,641,000,521111 Belanja Keperluan Kantor 174,040,000,521114 Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 5,250,000,Halaman 67

521115 521119 521211 521811 522111 522112 522113 523111 523121 521211 254111 524113

Belanja Honor Opersional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang non Operasional Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Non Operasional Belanja Perjalan Biasa Belanja Perjalan Dinak Dalam Kota

60,250,000,2,000,000,1,000,000,43,050,00,120,000,000,36,000,00,36,000,00,84,000,000,147,790,000,22,000,000,103,871,000,2,500,000,-

B. Realisasi Pelaksanaan Pembayaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp.77,405,911,- dengan rincian sebagai berikut : 52 521111 521114 521115 521119 521211 521811 522111 522112 522113 523111 523121 521211 254111 524113

BALANJA BARANG Belanja Keperluan Kantor Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Opersional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang non Operasional Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Non Operasional Belanja Perjalan Biasa Belanja Perjalan Dinak Dalam Kota

Rp. 775,405,911,174,034,000,2,749,560,60,240,000,2,000,000,868,500,43,047,431,103,036,828,17,449,201,15,098,400,84,494,000,147,787,791,21,974,400,101,475,800,900,000,-

C. Sisa Sisa Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 sebasar Rp.63,235,089,- dengan rincian sebagai berikut : 52 521111 521114 521115 521119 521211

BALANJA BARANG Belanja Keperluan Kantor Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Opersional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang non Operasional

Rp. 63,235,089,6,000,2,500,440,131,500,Halaman 68

521811 522111 522112 522113 523111 523121 521211 254111 524113

Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Non Operasional Belanja Perjalan Biasa Belanja Perjalan Dinak Dalam Kota

2,569,16,963,172,18,550,799 20,901,600,6,000,2,209,25,600,2,395,200,1,600,000,-

3. BELANJA MODAL A. Pagu Anggaran yang tersedia dalam D1PA Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 190,000,000; , dengan rincian sebagai berikut : 52 532111 532111

BALANJA MODAL Belanja Modal Perlatan Dan Mesin Belanja Modal Perlatan Dan Mesin

Rp. 190,000,000,140,000,000,50,000,000,-

B. Realisasi Pelaksanaan pembayaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 189,045,000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 532111 532111


Rp. 189,045,000,139,110,000,49,935,000,-

C. Sisa Sisa Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 955,000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 532111 532111


Rp. 955,000,890,000,65,000,-

Untuk alokasi anggaran yang diteritna oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (531852) pada tahun 2015 berjumlah Rp. 26,900,000,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk Belanja Barang sebesar Rp. 26,900,000,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Halaman 69

Untuk realisasi anggaran di tahun 2015 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (531852) telah mencapai 87.73 % dari total anggaran di dalam D1PA Tahtm 2015, yaitu senilai Rp. 23,600,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : A. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja barang tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 26,900,000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 521119 251114 521219 521211 522151

BALANJA BARANG Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Jas Profesi

Rp. 26,900,000,2,000,000,1,200,000,1,500,000,3,000,000,19,200,000,-

B. Realisasi Pelaksanaan pembayaran belanja barang tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 23,600,000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 521119 251114 521219 521211 522151


Rp. 23,600,000,1,500,000,500,000,3,000,000,18,600,000,-

C. Sisa Sisa Belanja barang tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3,300,000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 521119 251114 521219 521211 522151

E.


Rp. 23,600,000,500,000,1,200,000,1,000,000,600,000,-

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Implementasi Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah

berjalan sejak digalakannya penggunaan berbagai macam Sistem/Aplikasi baik yang di Halaman 70

galakan oleh Mahkamah Agung RI maupun dari Dirjen Badilmiltun MARI sejak beberapa tahun lalu yang bertujuan sebagai alat mempermudah pekerjaan serta pemberian informasi dan pelayanan public.

Perangkat Keras (Hardware) Perangkat keras merupakan suatu bagian yang sangat penting untuk menunjang berjalanya suatu sistem teknologi informasi, beberapa perangkat keras yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak antara lain : - PC Server - PC Client - Laptop - Monitor LCD - Modem dan Acces Point - Instalasi Jaringan LAN/WAN dan PABX - Dll.

Perangkat Lunak (Software) Perangkat lunak merupakan sebuah aplikasi yang tertanam dalam sebuahperangkat keras dan merupakan suatu interface terhadap pengguna aplikasi sehingga suatu sistem dapat berjalan dengan baik sampai menghasilkan suatu output dari pekerjaan yang diinginkan, beberapa perangkat lunak yang digunakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak antara lain : - Aplikasi perkara yang terdiri dari SIAD PTUN yang memiliki hubungan informasi yang

akan

ditampilkan

melalui

website

infoperkara.

badilmiltun.net,

direktoriputusan.mahkamahagung.go.id, yang dapat diakses oleh siapapun melalui jaringan internet. - Aplikasi SIMKEP Online - Aplikasi Keuangan yang yang terdiri dari Aplikasi RKAKL, SAIBA, SIMAK BMN, SPP, SPM, PPSPM, SILABI, PP39, GPP, K2PN, MONEV, KOMDANAS. Dan website www.ptun-pontianak.go.id sebagai media untuk menampilkan Informasi yang dihasilkan baik dari aplikasi-aplikasi tersebut maupun berita yang diinput secara manual.

Halaman 71

BAB IV PENGAWASAN A. Pengawasan Internal Pengawasan Internal merupakan Pengawasan yang bersifat berubah yang dilakukan setiap 3 bulan sekali di Iingkungan kerja/unit seperti Kepaniteraan, Umum, Kepegawaian, dan Keuangan. Pengawasan Internal merupakan pengawasan terhadap fungsi pokok manajemen dibagian masing-masing kerja yang pengawasannya dipimpim Iangsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan berpedoman kepada Pedoman Pelaksana Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/080/SK/UM/2006 Tanggal 24 agustus 2006. Adapun Pengawasan yang dimaksud merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Umum didelegasikan kepada Hakim Pengawas. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagian masing-masing, seperti diuraikan diatas akan dimonitor oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, lalu kemudian jika terdapat suatu sistem kerja yang tidak sesuai petunjuk yang telah ditentukan, maka akan dibenahi menurut ketentuan yang ada, sehingga sistem kerja yang diterapkan berjalan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga bila ada masalah-masalah dalam pelaksanaan tugas dibagian kerja masing-masing maka akan dicari jalan penyelesaiannya. Pengawasan internal ini sangat perlu dilakukan, agar sistem kerja yang telah ditentukan berdasarkan aturan-aturan yang ada berjalan sesuai dengan fungsinya masingmasing.

B. Evaluasi Maksud dilaksanakan evaluasi kinerja laporan tahunan tahun 2014 secara umum adalah untuk mengetahui konsistensi antara visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan program kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sehingga menghasilkan informasi pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program yang telah dirancang dan Halaman 72

dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang dimasa yang akan datang.

BAB VI KESIMPULAN SARAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Berdasarkan uraian laporan yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah merumuskan beberapa kebijakan peradilan untuk menjadi landasan operasionalnya sebagai Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mempunyai visi, misi, tugas pokok organisasinya dan dasar hukum yang jelas dan kuat. 3. Penerimaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk tahun 2013 lebih banyak dari tahun 2012. 4. Penyelesaian perkara untuk tahun 2013 berjalan dengan baik, perkara yang diputus sebanyak 41 perkara dan sebanyak 32 sisa perkara. 5. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006. 6. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim dan pejabat fungsional lainnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk masa yang akan datang dirasakan perlu untuk ditingkatkan. 7. Pembinaan dan penataan bidang kepegawaian, umum dan keuangan telah berjalan dengan baik tetapi dirasakan perlu untuk ditingkatkan dimasa yang akan datang. 8. Pelaksanaan tugas pengawasan sudah berjalan meskipun belum semua pengawas melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan pengawasannya secara tertulis kepada pimpinan (Ketua).

B. Saran 1. Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas pegawai perlu diadakan pelatihan-pelatihan Teknis dan Non Teknis bagi Pegawai Pengadilan Tata Halaman 73

Usaha Negara Pontianak secara berkala yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan memanggil narasumber yang berkualitas yang dibebankan kepada Anggaran DIPA masing-masing Satker atau Anggaran MARI. 2. Dalam merekrut Pegawai pada masa yang akan datang agar diperioritaskan tenaga honorer pada satker masing-masing untuk diangkat sebagai PNS.

C. Rekomendasi Dalam rangka merealisasikan peningkatan Eselonering bagi pejabat struktural Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya direkomendasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk mendesak pejabat yang berwenang segera mewujudkannya.

Halaman 74

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

Recommend Documents