Modul ke:
13
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAM DAN DEMOKRASI
Fakultas
EKONOMI Program Studi
MANAJEMEN
Didin Hikmah P, SE, MM
Pengantar: Sistem Demokrasi • Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi secara sejajar baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih dalam pembangunan dan pembuatan undang-undang
Demokrasi langsung dan semi langsung • Demokrasi langsung (direct democracy) adalah sistem politik di mana warga negara berpartisipasi secara personal dalam pengambilan keputusan • Demokrasi langsung memberi warga negara kekuatan untuk: – Mengganti Undang-undang Dasar – Mengajukan inisiatif, referendum dan usulan hukum – Memberi perintah yang mengikat pada pejabat terpilih, seperti mencopot mereka sebelum akhir masa jabatan, atau menginisiasi tuntutan karena mengingkari janji.
Demokrasi Representatif atau Demokrasi Perwakilan • Demokrasi representatif atau perwakilan melibatkan diadakannya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pejabat pemerintah oleh warga yang diwakili. Apabila kepala negara juga dipilih secara demokratis maka disebut demokrasi republik. • Mekanisme yang paling umum adalah dengan melibatkan pemilihan kandidat dengan mayoritas atau pluralitas voting.
Sistem Parlementer • Demokrasi parlementer adalah demokrasi representatif di mana pemerintah ditunjuk, atau dapat dibubarkan oleh, anggota parlemen ini berbeda dengan kekuasaan presidensial di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat. Di bawah demokrasi parlementer, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok kementerian dan selalu diawasi dan dievaluasi oleh anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat.
Sistem Presidensial • Demokrasi presidensial adalah sistem di mana rakyat memilih presiden melalui pemilu yang bebas dan adil. • Presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengontrol sebagian besar kekuasaan eksekutif. • Presiden menjabat dalam periode tertentu dan tidak boleh melibihi jumlah waktu yang dialokasikan.
Demokrasi Konstitusional • Demokrasi konstitusional adalah demokrasi representatif di mana kemampuan perwakilan terpilih untuk melakukan kekuasaan membuat keputusan harus berdasarkan aturan hukum, dan biasanya dimoderasi oleh konstitusi yang menekankan proteksi hak dan kebebasan individual, yang menempatkan sikap menahan diri bagi para pemimpinnya agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kaum minoritas.
Pengertian Negara Islam • Negara Islam (Arab, )اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔadalah model pemerintahan di mana dasar utama negara adalah syariah Islam. • Sejak periode awal Islam, sejumlah pemerintahan yang berbasis syariah telah didirikan yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad sendiri dan diteruskan oleh empat khalifah pertama yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin.
Esensi Negara Islam •
Esensi atau prinsip pemerintahan Islam atau negara Islam, adalah konsep Al-Syura. Setiap ulama dan intelektual memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep ini. Akan tetapi, kebanyakan sarjana Islam berpendapat bahwa Al-Syura harus meliputi: – Pertemuan atau konsultasi, yang sesuai dengan ajaran Islam. – Konsultasi berdasarkan petunjuk Quran dan Sunnah. – Ada pemimpin yang dipilih di antara mereka yang mengepalai pertemuan. – Diskusi harus didasarkan pada musyawarah dan mudzakarah. – Seluruh anggota harus diberi kesempatan yang adil untuk menyampaikan pandangan mereka. – Permasalahan hendaknya didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan umum. – Suara mayoritas diterima, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah.
Tiga Unsur Negara Islam •
Pertama, konstitusional. Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang `’konstitusional”, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (the governed) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah Alquran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Islam. Tidak ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya egalitarian, dan egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam. Secara luas diakui bahwa awal pemerintahan Islam di Madinah adalah berdasarkan kerangka fondasi konstitusional dan pluralistik yang juga melibatkan non-muslim.
• Kedua, partisipatoris. Sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan preseden sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses itu. Aspek partisipatoris ini disebut proses Syura dalam Islam.
• Ketiga, akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional/ partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyu-Nya. Sementara dalam tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu, khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus.
Terima Kasih Didin Hikmah P., SE, MM
