Pemutakhiran SSK Aceh Jaya 2016 BAB I PENDAHULUAN

2016

Pemutakhiran SSK Aceh Jaya

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang

tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman, estetika serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas. Namun masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi yang meliputi penanganan air limbah, penyediaan air bersih, penanganan persampahan dan pengelolaan drainase masih berjalan sendiri-sendiri. Meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sektor sanitasi tetapi masing-masing aspek tersebut ditangani secara parsial atau terpisah sehingga banyak terjadi tumpang tindih kegiatan pembangunan di bidang sanitasi oleh institusi yang berbedabeda, di sisi lain masih banyak ditemui aspek sanitasi yang belum tertangani oleh siapapun. Hal tersebut seringkali membingungkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku pembangunan. Pelaksanaan pembangunan sanitasi sering berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri padahal seringkali kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi, sementara masih terdapat pula institusi yang tidak memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung pembangunan sanitasi. Sejalan dengan tuntutan dan cita-cita peningkatan standar kualitas hidup masyarakat sementara di sisi lain tingkat pencemaran lingkungan semakin tinggi dan adanya keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri sehingga dampak negatif yang disebabkan oleh kualitas lingkungan juga masih sangat tinggi, menuntut sektor sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Belajar dari pengalaman, permasalahan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Adanya perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan tidak boleh terulang lagi. Sanitasi harus ditangani secara multistakeholder dan komprehensif. Siapapun yang terkait dalam penyediaan layanan sanitasi di kabupaten, harus dilibatkan secara aktif. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

I-1


2016

Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia sudah harus merupakan upaya bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah salah satu program untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan sanitasi yang komprehensif. Keterlibatan lintas sektor dalam pembangunan sanitasi dilakukan demi mewujudkan kondisi sanitasi yang lebih baik, baik dalam konteks nasional (capaian universal access, 100 - 0 - 100) maupun internasional. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah mendorong kota dan kabupaten di Indonesia untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan atau Kabupaten (SSK) yang memiliki prinsip:  Berdasarkan data aktual  Berskala kota atau kabupaten  Disusun sendiri oleh kota atau kabupaten (dari, oleh, dan untuk kota atau kabupaten tersebut)  Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down Guna menghasilkan SSK yang demikian, maka kota atau kabupaten harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota atau kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir (kekinian) tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah kelompok kerja (Pokja) Sanitasi, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Di tingkat nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) yang menyatukan 8 (delapan) pemangku kepentingan utama dari lingkungan pemerintah (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementrian Perindustrian). Di provinsi, Pokja Provinsi dibawah koordinator Sekretaris Daerah (Setda) provinsi akan menjadi titik pusat regional untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sanitasi. Di level kabupaten, Pokja Sanitasi Kabupaten dibentuk dan

Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

I-2


2016

dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan SE Kemendagri No. 660/4919/SJ tahun 2012. Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Jaya secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 132 Tahun 2016, Tanggal 7 Maret 2016. Komposisi Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari tim pengarah dan tim teknis yang terbagi berdasarkan bidang kerjanya. Pokja sanitasi kabupaten adalah pihak yang menjadi penanggung jawab dalam mengembangkan perencanaan dan pembangunan sanitasi skala Kabupaten/kota. Mereka memastikan koordinasi antar berbagai dinas pemerintah kabupaten dan pihak-pihak non pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perencanaan sanitasi yang terkoordinir dan sedang berjalan di tingkat kabupaten. Fase pertama penyusunan dokumen perencanaan sanitasi Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS). Sedangkan pada fase kedua ini, diharapkan dapat tersusun Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Pemutakhiran SSK dimaksudkan juga untuk mengukur hasil pembangunan sanitasi selama 5 tahun sebelumnya yang selanjutnya menjadi bahan perencanaan pembangunan sanitasi 5 tahun mendatang. Secara umum, Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan salah satu dokumen perencanaan dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di tingkat kabupaten yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam membangun dan mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kabupaten dalam tiga kerangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sebagai langkah awal Pokja Sanitasi akan menyusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih komprehensif, integratif, inovatif dan melibatkan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan sanitasi tidak hanya ditekankan pada pembangunan sarana fisik tetapi ada hal lain yang perlu dilakukan agar sarana tersebut bermanfaat secara berkelanjutan. Proses perencanaan harus dilakukan dengan melihat permasalahan yang muncul baik masalah yang terkait dengan aspek teknis maupun aspek non-teknis secara menyeluruh, sehingga solusinya pun akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.


I-3


2016

Di dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan diharapkan ada sinkronikasi dan sinergitas antar semua dokumen perencanaan yang ada. Posisi dokumen SSK terhadap dokumen perencanaan yang sudah ada adalah : a).

Hubungan Strategi Sanitasi Kabupaten dengan RPJMK. RPJMK sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya dipergunakan sebagai sumber dasar bagi SSK untuk perencanaan jangka pendek tahun 2017 s/d 2021. Hal ini disesuaikan dengan jangka waktu jabatan Bupati Aceh Jaya yang akan berakhir pada tahun 2017. Oleh karena itu, SSK ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMK khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMK.

b).

Hubungan SSK dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPK Renstra SKPK sebagai penjabaran dari RPJMK juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan SSK khususnya tahun rencana dari 2017 s/d 2021. Mengingat bahwa Renstra SKPK hanya mengatur tentang rencana sektor sanitasi secara parsial dan sektoral, maka dalam SSK dilakukan sinergitas rencana sektor sanitasi dalam sebuah kondisi sanitasi kabupaten yang saling berkait, simultan dan berkesinambungan. Karena Renstra SKPK dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan SSK ini maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPK yang terkait dengan sanitasi.

c).

Hubungan SSK dengan RTRW Kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 2032 disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang ruang berkelanjutan dan operasional, serta mengakomodasi paradigma baru dalam perencanaan yang terdiri dari beberapa kebijakan dan strategi seperti yang sudah tertuang dalam SSK, dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mensinergikan kebijakan dan strategi RTRW yang ada kaitanya dengan pembangunan sektor sanitasi.


I-4


1.2

2016

Metodologi Penyusunan Metode yang digunakan dalam penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten

(SSK) Aceh Jaya Tahun 2016 ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data primer dan sekunder yang ada di masing-masing SKPK yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan media, survey partisipasi masyarakat, sanitasi sekolah dan studi kebijakan kepada beberapa responden baik kalangan SKPK, Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan juga dilakukan survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) dengan menggunakan 800 responden dari 20 desa di Kabupaten Aceh Jaya. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan (gap) yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif hasil EHRA. 1.2.1. Tahapan Penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Penyusunan pemutakhiran SSK dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Proses 1: Internalisasi dan penyamaan persepsi 1.1 Kick off Kabupaten Aceh Jaya 1.2 Penetapan Rencana Kerja dan Pembagian Tugas Proses 2: Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi 2.1 Pelaksanaan studi EHRA dan 6 kajian sanitasi lainnya 2.2 Pemetaan profil wilayah dan sanitasi (Instrumen Profil Sanitasi) 2.3 Identifikasi permasalahan sanitasi 2.4 Penetapan area berisiko sanitasi Proses 3: Skenario pembangunan sanitasi 3.1 Penetapan visi dan misi 3.2 Penetapan zona dan sistem sanitasi serta tujuan dan sasarannya 3.3 Perumusan strategi pembangunan sanitasi (IFAS dan EFAS serta SWOT) 3.4 Perumusan program dan kegiatan 3.5 Perumusan Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Proses 4: Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi 4.1 Internalisasi ke seluruh SKPK


I-5


2016

4.2 Eksternalisasi ke Pokja Provinsi dan Satker K/L dan sumber lain terkait sanitasi 4.3 Pemasaran sanitasi (CSR dan pendanaan non pemerintah lain) 4.4 Komitmen dan Indikasi Pendanaan Proses 5: Finalisasi 5.1 Pengawalan dan penganggaran 5.2 Penulisan dokumen SSK 5.3 Penyiapan ringkasan eksekutif SSK 5.4 Konsultasi Publik 5.5 Advokasi ke Bupati Kabupaten Aceh Jaya 1.2.2. Sumber Data Sumber data dalam penyusunan buku putih dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu: 

Data primer; didalamnya meliputi penilaian resiko kesehatan lingkungan, penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian peran serta masyarakat dalam bidang sanitasi, peran media dalam mengkomunikasikan pembangunan sanitasi, peran sekolah dalam bidang sanitasi serta peran kelembagaan baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, media dan komunikasi, keterlibatan sektor swasta, keterlibatan masyarakat, sanitasi sekolah dan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat kualitatif.



Data sekunder; data kuantitatif yang telah tersedia di setiap SKPK yang didalamnya meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kabupaten, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum. Sumber data sekunder untuk penyusunan dokumen pemutakhiran SSK Aceh Jaya, diantaranya: 

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Jaya 2014 2034, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya, 2012 – 2017, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya.



Dokumen Aceh Jaya Dalam Angka Tahun 2015, BPS Kabupaten Aceh Jaya.


I-6




2016

Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten .Aceh Jaya



Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015.

1.3



Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013



Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013



Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014



Laporan-laporan kegiatan tahunan SKPK.

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya berpijak pada

beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah, yang meliputi; A.

Undang-Undang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;


I-7


2016

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 13. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; B.

Peraturan Pemerintah : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;


I-8


2016

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; C.

Peraturan Presiden Republik Indonesia : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi;

D.

Keputusan Presiden : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.


I-9


E.

2016

Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 6. Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7. Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

F.

Keputusan Menteri : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum; 3. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;


I - 10


2016

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; 6. Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil; 11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). G.

Peraturan Daerah Provinsi Aceh : 1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03); 2. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05; 3. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.


I - 11


H.

2016

Surat Edaran Menteri : o Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 Tanggal 30 November 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah.

I.

Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya : o Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi / AMPL Kabupaten Aceh Jaya.

1.4.

Sistematika Penulisan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya ini dibagi

dalam beberapa Bab dan Sub-Bab sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang penulisan dan maksud serta tujuan penulisan dokumen sanitasi ini. Bab ini juga menguraikan metodologi penyusunan, dasar hukum, SSK Kabupaten Aceh Jaya dan sistematika penulisan. BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI Menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum Kabupaten/Kota yang mencakup: administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang, dan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah, komunikasi dan media. Dan juga hasil studi EHRA dan kajian lainnya teridentifikasinya permasalahan sanitasi (air limbah, sampah dan drainase), serta ditetapkannya area berisiko sanitasi yang merupakan proses pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi. Semuanya ini tertuang dalam sub bab gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, serta area berisiko dan permasalahan. BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Bab ini menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup informasi: (i) Visi dan misi Sanitasi, (ii) Tahapan Pengembangan Sanitasi (Sistem dan zonasi),


I - 12


2016

(iii) tujuan dan sasaran sanitasi, (iv) skenario pencapaian sasaran, dan (v) kemampuan pendanaan sanitasi daerah . BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI Dalam bab 5 ini akan menguraikan tentang strategi sanitasi yang mencakup aspek teknis dan aspek non teknis seperti; kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan pada masyakarat miskin. BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI Pada dasarnya Bab ini merupakan hasil pembahasan yang diperoleh saat internalisasi dan eksternalisasi program dan kegiatan setelah dilakukan perbaikanperbaikanseperlunya. Bab ini juga memberikan informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan dari simulasi menggunakan Instrumen Perencanaan Sanitasi dan juga berisi ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah serta antisipasi funding gap. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Dalam bab terakhir ini menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2017 - 2021


I - 13

2016


BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1.

GAMBARAN WILAYAH

2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF Kabupaten Aceh Jaya terletak pada kordinat 04022’-05016’ Lintang Utara dan 95002’-96003’ Bujur Timur dengan luas daerah 326.078 Ha. Kecamatan Setia Bakti merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 19 persen (62.900 Ha), sedangkan Kecamatan Indra Jaya mempunyai luas wilayah terkecil yaitu sekitar 5 persen (16.300 Ha) dari wilayah kabupaten. Secara geografi kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan langsung dengan

Samudera Indonesia. Jalur sepanjang pantai juga merupakan tempat

permukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan daerah pemukiman yang jauh dari pantai. Jaringan jalan yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota di bagian barat dan selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun permukiman di sepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pun pada umumnya berlokasi di kota-kota kecamatan yang berada di sepanjang pantai wilayah ini. Sampai saat ini, ada 16 pulau yang terdata dan mempunyai nama. Pulau-pulau tersebut tersebar di empat kecamatan. Terdapat juga dua danau/rawa yang terletak di Kecamatan Teunom dan Panga. A.

Topografi Secara topografi kondisi Kabupaten Aceh Jaya memiliki daratan yang berbukit-bukit,

bergunung- gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam yang dialiri sungai besar dan kecil serta dibedakan menjadi 2.000 – 2.500 Dpl, <2.000 berdasarkan kelompok ketinggian tersebut dominan memiliki ketinggian <2.000 Dpl hanya Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah yang memiliki ketinggian 2.000 - 2.500 Dpl. B.

Klimatologi Sebagaimana wilayah Indonesia atau wilayah tropis lainnya, Kabupaten Aceh Jaya juga

beriklim tropis (hangat dan lembab) dan dikenal 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dengan gejolak Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

II-1

2016


gelombang laut yang biasanya terjadi bulan September- Februari dengan jumlah hari hujan terbesar berkisar antara 120 -170 hari, jumlah hujan rata-rata per tahun berkisar antaran 2000 - 4000 mm. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Aceh Jaya berkisar antara 25,8 0C – 26,9 0C dan kelembaban antara 84-90,7 persen. Kecepatan angin maksimun berkisar antara 10 – 27 knot walaupun rata-rata kecepatan angin hanya sebesar 2,8 – 3,7 knot. Hari hujan rata-rata perbulan 16 hari dengan rata-rata curah hujan per bulan 328,1 mm. Musim kemarau yang biasanya berlangsung antara bulan Meret-Agustus dengan tekanan udara rata-rata berkisar antara 260-330 C pada siang hari dan 230-250 C malam hari dan kelembapan antara 84-92 %. Kecepatan angin maksimum berkisar antara 12-15 knot walaupun rata-rata kecepatan angin hanya sebesar 0-4 knot. Berdasarkan kemiringan dan ketinggian daratan diatas 25 m dpl Kabupaten Aceh Jaya memiliki daratan yang landai. C.

Hidrologi Dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri rumah tangga dan lain

sebagainya, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:  Danau Danau yang tersedia di Kabupaten Aceh Jaya berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek wisata, danau-danau tersebut antara lain Geunang Laot Pinenung Suasa, Geunang Laot Bhee, dan Geunang Paya Laot.  Daerah Aliran Sungai (DAS) Untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya air, perairan terbuka yang dapat dimanfaatkan yaitu sungai. DAS yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya meliputi: Krueng Teunom, Krueng Calang, Krueng Sabee, Krueng Lageun, Krueng Masen, Krueng Panga, Krueng Pante Kuyun, Krueng Unga, Krueng Woyla dan Krueng Lambesoi. Beberapa

Daerah

Aliran

Sungai

dikelompokkan

menjadi

satu

Wilayah

Sungai

berdasarkan wilayah strategis nasional dan lintas kabupaten. Pengelompokkan ini didasari oleh Permen PU No. 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang pembagian Wilayah Sungai di Indonesia. Luasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya yang menduduki luasan tertinggi terdapat di Kecamatan Krueng Sabe dengan luas 73051,18 dan luasan terendah terdapat di Kecamatan Pasie Raya yaitu seluas 27901,64 dari Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

II-2

2016


jumlah luas lahan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Untuk lebih jelasnya sebaran DAS di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel : 2.1 dan Peta 2.1. Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Nama DAS

Luas (Ha)

DAS Babah Awe DAS Crak Mong DAS Inong DAS Keueh DAS Krueng Aceh

3.462,14 5.453,16 23.830,02 27,6 234,89

DAS Krueng Masen DAS Lambeusoi DAS Ie Item DAS Ligan DAS No DAS Peyaba DAS Pleng DAS Pulau Kluang DAS Pulau Raya DAS Sabee DAS Teunom DAS Unga DAS Woyla DAS Gapa

48.770,46 58.825,28 35.226,26 29.205,04 2.561,96 55,46 0,68 11,06 326,98 59.476,34 108.957,34 15.679,46 12.202,67 401,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Jaya

 Wilayah Sungai (WS) Berdasarkan klasifikasi WS yang melewati Kabupaten Aceh Jaya adalah WS TeunomLambesoi, WS Krueng Aceh dan WS Woyla-Seunagan. WS Teunom-Lambeusoi terdiri dari Kecamatan Krueng Sabee, Setia Bakti, Panga, Teunom, Pasie Raya, Indra Jaya, Jaya, Sampoiniet, Darul Hikmah, WS Krueng Aceh terdiri dari Kecamatan Indra Jaya dan Jaya, dan WS Woyla-Seunagan terdiri dari Kecamatan Teunom dan Pasie Raya.


II-3


2016 Peta 2.1 : Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya

2016


D.

Administratif Secara administratif

Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 9 Kecamatan, 22 Mukim

dan 172 Desa. Kabupaten Aceh Jaya secara administratif dibatasi oleh:  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie;  Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat;  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat;  Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Tabel 2.2 Tabel Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Kelurahan Luas Wilayah Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan/Desa

Administrasi

Terbangun

(Ha)

(%) thd total administrasi

(Ha)

(%) thd total administrasi

Teunom

22

31,600

10%

8,047

5%

Pasie Raya

14

33,200

10%

2,440

2%

Pangga

20

52,807

16%

47,302

30%

Krueng Sabee

17

18,637

6%

6,261

4%

Setia Bakti

13

62,900

19%

45,108

29%

Sampoeniet

19

50,100

15%

22,503

14%

Darul Hikmah

19

18,174

6%

14,141

9%

Jaya

34

42,360

13%

7,888

5%

Indra Jaya

14

16,300

5%

4,385

3%

172

326,078

100%

158,075

100%

TOTAL

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016


II-5


E.

2016

Wilayah Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten ini, wilayah yang akan dikaji meliputi seluruh

wilayah perkotaan dan perdesaan yang terdiri dari 9 Kecamatan, 172 Desa. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat mengetahui profil sanitasi di semua wilayah, sehingga dalam perencanaan pembangunan dibidang sanitasi akan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Wilayah kajian Strategi Sanitasi Kabupaten perlu dibedakan kawasan perkotaan dan perdesaan dikarenakan adanya perbedaan jenis permukiman, perilaku masyarakat dan penggunaan kawasan sebagai kegiatan ekonomi. Perbedaan ini akan membawa dampak terhadap permasalahan sanitasi yang berbeda pula untuk setiap wilayah.


II-6


2016 Peta 2.2. Peta Wilayah Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya


2016

2.1.2. DEMOGRAFI A.

Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2014 tercatat sebesar 86.185 jiwa.

Apabila dilihat dari jumlah penduduknya, maka kecamatan yang paling tinggi jumlah penduduknya adalah Kecamatan Krueng Sabee sebanyak 15.712 jiwa kemudian berturut-turut Kecamatan Jaya 15.699 jiwa, Kecamatan Teunom 12.745 jiwa, Kecamatan Setia Bakti 8.448 jiwa, Kecamatan Panga 7.355 jiwa, Kecamatan Sampoeniet 7.007 jiwa, Kecamatan Pasie Raya 6.513 jiwa, Kecamatan Darul Hikmah 6.445 jiwa dan Kecamatan Indra Jaya jumlah penduduk 6.261 jiwa. Apabila dilihat dari komposisi penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, pada tahun 2014 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan sejumlah 5.573 jiwa atau 6,47 % dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan sejumlah 80.612 jiwa atau 93,53 % dari total penduduk. Permasalahan sanitasi diwilayah perkotaan dan perdesaan relatif berbeda, dimana hal tersebut disebabkan jenis timbulan sampah dan limbah yang berbeda pula, dimana di wilayah perkotaan cenderung menghasilkan jenis polutan yang lebih berbahaya dikarenakan adanya aktifitas rumah tangga, kegiatan bisnis dan industri. Untuk wilayah perdesaan, jenis timbulan polutan relatif kurang berbahaya dikarenakan aktifitas masyarakat yang masih tradisional, sehingga penanganannya lebih mudah. Dengan demikian, maka untuk kedepan perlu dibuat skala prioritas penanganan sanitasi dengan memperhatikan kondisi wilayah. Rumah tangga atau biasa disebut dengan kepala keluarga (KK) menunjukkan jumlah satuan keluarga terkecil di masyarakat. Jumlah KK di wilayah Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 diwilayah perkotaan sejumlah 3.230 KK atau 13,29 % dari jumlah KK total, sedangkan di wilayah perdesaan sejumlah 21.078 KK atau sebesar 86,71 % dari total jumlah KK di Kabupaten Aceh Jaya. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sanitasi sangatlah diharapkan, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sanitasi.Dengan melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan sanitasi akan sangat efektif dikarenakan mereka akan lebih mudah mempengaruhi anggota keluarga yang lain daripada jika dilakukan oleh orang luar.


II-8

2016


Tabel 2.3. Jumlah penduduk dan kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun kedepan

Jumlah Penduduk Nama Kecamatan 2016 Jiwa

2017 KK

Jiwa

Wilayah Perkotaan

Wilayah Pedesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2018 KK

Jiwa

2019 KK

Jiwa

2020 KK

Jiwa

2021 KK

Jiwa

2016 KK

Jiwa

2017 KK

Jiwa

2018 KK

Jiwa

2019 KK

Jiwa

2020 KK

Jiwa

2021 KK

Jiwa

2016 KK

Jiwa

2017 KK

Jiwa

2018 KK

Jiwa

2019 KK

Jiwa

2020 KK

Jiwa

2021 KK

Jiwa

KK

Teunom

515

129

593

148

683

171

787

197

907

227 1.045

261 14.162 3.541 16.312 4.078 18.792 4.698 21.652 5.413 24.952 6.238 28.759 7.190 14.677 3.669 16.905 4.226 19.475 4.869 22.439 5.610 25.858 6.465 29.804 7.451

Pasie Raya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.941 1.735 7.382 1.846 7.836 1.959 8.302 2.075 8.778 2.194 9.262 2.316 6.941 1.735 7.382 1.846 7.836 1.959 8.302 2.075 8.778 2.194 9.262 2.316

Pangga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.027 2.007 8.766 2.191 9.580 2.395 10.478 2.619 11.468 2.867 12.561 3.140 8.027 2.007 8.766 2.191 9.580 2.395 10.478 2.619 11.468 2.867 12.561 3.140

Krueng Sabee

5.231 1.308 6.202 1.550 7.360 1.840 8.738 2.185 30.666 7.667 36.428 9.107 13.386 3.346 15.869 3.967 18.818 4.705 22.327 5.582 6.218 1.554 7.386 1.846 18.617 4.654 22.071 5.518 26.178 6.544 31.065 7.766 36.884 9.221 43.814 10.954

Setia Bakti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.253 2.313 10.139 2.535 11.113 2.778 12.185 3.046 13.366 3.342 14.667 3.667 9.253 2.313 10.139 2.535 11.113 2.778 12.185 3.046 13.366 3.342 14.667 3.667

Sampoeniet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.581 1.895 8.201 2.050 8.871 2.218 9.595 2.399 10.377 2.594 11.222 2.805 7.581 1.895 8.201 2.050 8.871 2.218 9.595 2.399 10.377 2.594 11.222 2.805

Darul Hikmah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.926 1.731 7.442 1.861 7.998 1.999 8.594 2.149 9.235 2.309 9.924 2.481 6.926 1.731 7.442 1.861 7.998 1.999 8.594 2.149 9.235 2.309 9.924 2.481

Jaya Indra Jaya

7.171 1.793 8.424 2.106 9.900 2.475 11.637 2.909 34.797 8.699 40.907 10.227 11.269 2.817 13.239 3.310 15.554 3.889 18.277 4.569 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

428

107 18.440 4.610 21.663 5.416 25.454 6.364 29.914 7.479 35.161 8.790 41.335 10.334

6.766 1.692 7.314 1.828 7.907 1.977 8.550 2.137 9.246 2.312 10.002 2.500 6.766 1.692 7.314 1.828 7.907 1.977 8.550 2.137 9.246 2.312 10.002 2.500

Sumber : Instrumen Profil Kabupate Aceh Jaya 2016, diolah


364

II-9


B.

2016

Kepadatan Penduduk Dalam menentukan estimasi perkembangan penduduk, perlu diperhitungkan tingkat

pertumbuhan penduduk yang akan menentukan trend perubahan dalam kependudukan dimasa yang akan datang. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 dibuat dengan menggunakan formulasi pertumbuhan penduduk total yang merupakan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh selisih jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi (imigrasi dan emigrasi). Adapun persentase pertumbuhan penduduk total dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. % = (L - M) + (I - E) / Po x 100% Keterangan: Pt

= jumlah penduduk tahun akhir perhitungan

Po

= jumlah penduduk tahun awal perhitungan

L

= jumlah kelahiran

M

= jumlah kematian

I

= jumlah imigrasi (penduduk yang masuk ke suatu wilayah)

E

= jumlah emigrasi (penduduk yang keluar atau meninggalkan suatu wilayah)

%

= persentase pertumbuhan penduduk total.

Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus diatas, didapatkan hasil untuk prosentase pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Krueng Sabee sebesar 18,49 %, sedangkan prosentase pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Pasie Raya sebesar 6,57 %. Berdasarkan data prosentase pertumbuhan penduduk tersebut, maka dapat diperhitungkan tingkat kepadatan penduduk dengan rumus : Pn = Po (1 + % pertumbuhan penduduk)n Keterangan : Pn

= kepadatan penduduk tahun ke n

Po

= Kepadatan penduduk tahun ke-1

n

= tahun ke – n

Adapun data tingkat pertumbuhan dan kepadatan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana disampaikan dalam tabel 2.4.


I I - 10

2016


Tabel 2.4 Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Tingkat Pertumbuhan (%)

Kepadatan Penduduk (orang/Ha)

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Teunom

15,16% 15,18% 15,20% 15,22% 15,24% 15,26%

2

2

2

3

3

4

Pasie Raya

6,57%

6,36%

6,15%

5,94%

5,73%

5,52%

3

3

3

3

4

4

Pangga

9,13%

9,21%

9,29%

9,37%

9,45%

9,53%

0

0

0

0

0

0

Krueng Sabee

18,49% 18,55% 18,61% 18,67% 18,73% 18,79%

3

4

4

5

6

7

Setia Bakti

9,53%

9,57%

9,61%

9,65%

9,69%

9,73%

0

0

0

0

0

0

Sampoeniet

8,19%

8,18%

8,17%

8,16%

8,15%

8,14%

0

0

0

0

0

0

Darul Hikmah

7,46%

7,46%

7,46%

7,46%

7,46%

7,46%

0

1

1

1

1

1

Jaya

17,46% 17,48% 17,50% 17,52% 17,54% 17,56%

2

3

3

4

4

5

Indra Jaya

8,07%

2

2

2

2

2

2

8,09%

8,11%

8,13%

8,15%

8,17%

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016, diolah

C.

Kemiskinan Keberhasilan pembangunan sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan masyarakat pada

suatu wilayah tertentu. Semakin sedikit jumlah warga miskin pada suatu wilayah menunjukkan bahwa pembangunan telah berhasil. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dengan penghasilan rendah cenderung kurang memperhatikan kesehatan lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi sarana dan prasarana yang ada dan juga tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan bersama masih kurang. Di Kabupaten Aceh Jaya, tingkat kemiskinan terbesar di Kecamatan Jaya sebesar 1.303 KK atau 16,95%, di Kecamatan Teunom 1.301 KK atau 16,93% dan di Kecamatan Krueng Sabee sebesar 1.134 KK atau 14,75 % dari 7.686 jumlah KK miskin di Kabupaten Aceh Jaya.


I I - 11

2016


Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Nama Kecamatan

Jumlah Keluarga Miskin (KK)

Teunom

1.301

Pasie Raya

756

Pangga

790

Krueng Sabee

1.134

Setia Bakti

370

Sampoeniet

547

Darul Hikmah

736

Jaya

1.303

Indra Jaya

749

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016, diolah

2.1.3

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Aceh Jaya adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Dewasa ini dinamika pemanfaatan lahan di Kabupaten Aceh Jaya berlangsung relatif cukup pesat yang memicu berbagai pertumbuhan aktivitas dibanyak sektor. Pertumbuhan ini ditandai dengan munculnya banyak bangunan baik berupa bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai wujud pemanfaatan ruang. Berbagai aktivitas/kegiatan yang memanfaatkan ruang selayaknya dapat dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun untuk menghindarkan dampak pembangunan yang negatif.


I I - 12


2016 Peta 2.3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Aceh Jaya


2016 Peta 2.4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Jaya

2016


2.2.

KEMAJUAN PELAKSANAAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN Dokumen perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Aceh Jaya telah disusun pada tahun 2013 dan tahun 2014, dimana dokumen tersebut disusun menjadi tiga bagian yaitu Buku Putih Sanitasi yang menyajikan profil sanitasi tingkat Kabupaten, Strategi Sanitasi Kabupaten yang berisi rencana aksi daerah dalam penyelesaian masalah sanitasi dan Memorandum Program yang berisi rencana program dan kegiatan untuk implementasi pembangunan sanitasi. Selama kurun waktu 4 tahun tersebut tentunya banyak perkembangan dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga perlu untuk dipetakan perkembangan pelaksanaan strategi sanitasi kabupatenyang disusun pada tahun 2013. Adapun dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan strategi sanitasi kabupaten tersebut akan dibagi menjadi kemajuan pelaksanaan kegiatan dibidang air limbah domestik, persampahan dan drainase. A. Air Limbah Domestik Adapun kemajuan pelaksanaan strategi sanitasi kabupaten tahun 2013 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 2.6. Tabel 2.6 Kemajuan pelaksanaan strategi sanitasi kabupaten bidang air limbah domestik Strategi Sanitasi Kabupaten Thn 2013-2017

SSK 2016

Tujuan

Sasaran

Data dasar*

Status saat ini

(1)

(2)

(3)

(4)

Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala permukiman pada akhir tahun 2017 Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septic untuk rumah tangga miskin pada akhir tahun 2018

tidak tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala permukiman

tidak tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala permukiman

68% masyarakat mempunyai akses terhadap fasilitas jamban keluarga

79,2% masyarakat mempunyai akses terhadap fasilitas jamban keluarga

Mengoptimalkan berfungsinya IPLT pada akhir tahun 2018

Belum terbentuknya lembaga pengelola IPLT

Belum terbentuknya lembaga pengelola IPLT

Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016


I I - 15

2016


B. Pengelolaan Persampahan Pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasaran, sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna bagi SKPK pengelola persampahan. Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun perkembangan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Kemajuan pelaksanaan strategi sanitasi kabupaten bidang pengelolaan persampahan Strategi Sanitasi Kabupaten Thn 2013-2017 Tujuan (1) Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan

Sasaran

Data dasar*

SSK 2016 Status saat ini

(2) Tersedianyan dokumen perencanaan layanan pengelolaan persampahan sampai tahun 2018

(3) Belum tersedianyan dokumen perencanaan layanan pengelolaan persampahan

(4) Belum tersedianyan dokumen perencanaan layanan pengelolaan persampahan

Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan pada tahun 2018

1% Cakupan layanan persampahan tahun 2012

3% Cakupan persampahan

layanan


C. Drainase Perkotaan Secara topografi kondisi Kabupaten Aceh Jaya memiliki daratan yang berbukitbukit, bergunung- gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam yang dialiri sungai besar dan kecil hal ini memberikan resiko terjadinya banjir dan genangan terutama akibat air hujan. Dengan kondisi yang seperti ini, pengelolaan drainase menjadi hal penting untuk menghindarkan wilayah – wilayah rawan banjir dan genangan dari terjadinya banjir dan genangan dengan waktu yang lama. Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase menjadi salah satu target dalam rangka mengurangi luas wilayah, ketinggian dan waktu terjadinya genangan. Untuk lebih memadukan


I I - 16

2016


pembangunan dibidang drainase, perlu dibuat dokumen perencanaan pembangunan draainase atau master plan drainase yang akan memberikan arah dan pencapaian pembangunan dibidang drainase di Kabupaten Aceh Jaya. Adapun perkembangan pembangunan drainase di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut : Tabel 2.8 Kemajuan pelaksanaan strategi sanitasi kabupaten bidang drainase perkotaan Strategi Sanitasi Kabupaten Thn 2013-2017 Tujuan (1) Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui penyediaan sarana dan prasarana drainase

Sasaran

Data dasar*

(2) (3) Tersedianya dokumen Belum adanya dokumen perencanaan perencanaan pembangunan drainase pembangunan drainase yang efisien efektif dan terpadu

SSK 2016 Status saat ini (4) Dokumen perencanaan pembangunan drainase belum tersedia

Berkurangnya luas Bekurangnya luas 26.203 ha permukiman genangan di kabupaten genagan dengan penduduk masih rawan Aceh Jaya penguatan kelembagaan banjir


2.3

PROFIL SANITASI SAAT INI Pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan sumber daya yang ada diharapkan akan bermuara kepada kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan. Persoalan penting yang memerlukan prioritas penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman. Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis masyarakat. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan


I I - 17


2016

kualitas sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya difokuskan kepada penataan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan pencegahan kontaminasi terhadap air tanah oleh limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau pusat-pusat kegiatan masyarakat serta peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan air minum bagi masyarakat. Seiring dengan aktifitas pembangunan yang meningkat dengan bertambahnya penduduk akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan masalah di bidang sanitasi. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya. Kebiasaan masyarakat membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran drainase, sungai-sungai dan pada tempat-tempat yang bukan peruntukannya ikut memperburuk kondisi sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya. Dari semua persoalan sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya, penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi yang berakibat kepada kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sanitasi dalam kehidupan. Untuk mengetahui profil sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, dilakukan dengan menggunakan metode penyusunan diagram sistem sanitasi (DSS) sektor air limbah, persampahan dan drainase. Dengan metode ini akan dapat dilihat sistem yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan sanitasi, sehingga akan mempermudah dalam mengidentifikasi masalah serta pemecahannya. A. Air Limbah Domestik (1) Sistem Dan Infrastruktur Air Limbah Domestik Untuk mengetahui sistem dan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Aceh Jaya, digunakan diagram sistem sanitasi (DSS), yang menjelaskan mengenai alur pengelolaan air limbah domestik mulai dari pengguna (user interface), pengumpulan dan penampungan / pengolahan awal, pengangkutan / pengaliran, (semi) pengolahan akhir terpusat dan daur ulang / pembuangan akhir. Dengan mengetahui diagram alir dari diagram sistem sanitasi tersebut, maka akan diketahui permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Aceh Jaya.


I I - 18


2016

Berdasarkan hasil pemetaan profil sanitasi melalui metode penyusunan diagram sistem sanitasi diperoleh 4 (empat) model sistem pengelolaan air limbah rumah tangga. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga. Dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dikenal beberapa hal,yaitu : 1. Sistem pengolahan setempat (on site), merupakan sistem pengolahan dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Teknologi yang digunakan dalam sistem ini adalah sistem sanitasi tanpa air (cubluk) dan sistem sanitasi dengan air (septic tank). 2. Sistem pengolahan terpusat (off site), yaitu sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.


I I - 19

2016


Berdasarkan skalanya, di Kabupaten Aceh Jaya belum ada sistem off site dengan skala kota, namun dilakukan dengan skala komunal diwilayah yang padat penduduk. 3. Buang air besar sembarangan (BABS), merupakan perilaku sebagian masyarakat yang tidak melakukan pengolahan terhadap limbah tinja dan langsung membuangnya ke lingkungan. Kebiasaan ini sangat mengganggu kesehatan karena pencemaran limbah tinja yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Tabel 2.9 Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik Kabupaten Aceh Jaya Akses Layak (KK)

No.

Kec.

1

2

Jumlah Penduduk (KK)

On-Site Tangki Tangki Septik Septik Komunal Individual (≤10KK)

3

4

Akses Dasar

Off-Site

5

Tangki Septik IPAL IPAL Kota Individual Kawasan Belum Aman**

MCK***

Tangki Septik Komunal (˃10KK)

IPAL Komunal

6

7

8

9

10

11

(KK) BABs (KK)* Cubluk

12

13

1

Teunom

3.186

2.282

34

31

-

-

-

-

130

-

799

2

Pasie Raya

1.628

212

0

0

-

-

-

-

35

-

1470

3

Panga

1.839

1.110

156

0

-

-

-

-

77

-

574

4

Krueng Sabee

3.928

1.998

0

51

-

-

-

-

605

-

1481

5

Setia Bakti

2.112

467

0

43

-

-

-

-

472

-

1266

6

Sampoeniet

1.752

524

89

0

-

-

-

-

307

-

931

7

Darul Hikmah

1.611

375

51

41

-

-

-

-

96

-

1150

8

Jaya

3.925

2.415

458

26

-

-

-

-

247

-

1043

9

Indra Jaya

1.565

1.143

70

50

-

-

-

-

77

-

310

Sumber : Instrumen Profil sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, 2016


I I - 20

2016


Tabel 2.10 Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik

No.

Jenis

1 2 SPAL Setempat (Sistem OnSite) Tangki Septik Komunal ˂ 1 10 KK 2 MCK 3

Truk Tinja

4 IPLT : kapasitas SPAL Terpusat (Sistem OffSite) Tangki Septik Komunal ˂ 1 10 KK 2 IPAL Komunal

Kondisi

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

Berfungsi

3

4

5

Tdk berfungsi 6

Unit

-

-

-

Unit

17

Ya

-

Unit

4

ya

-

m3/hari

1

ya

-

Unit

-

-

-

Unit

-

-

-

3

IPAL Kawasan

Unit

-

-

-

4

IPAL Terpusat

Unit

-

-

-

Keterangan

Sumber : KLHKP Kabupaten Aceh Jaya, 2016


I I - 21

7


2016 Peta 2.4 Peta cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik

2016


(2) Kelembagaan dan Peraturan Lembaga atau dinas yang mengelola limbah cair di Kabupaten Aceh Jaya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Pemadam dan Kebakaran. Dinas-dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang limbah tinja. Sepertii terlampir pada Tabel 2.11 Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik. Untuk landasan hukum yang di gunakan dalam pengelolaan limbah cair di Kabupaten Aceh Jaya antara lain adalah seperti terlampir pada Tabel 2.12 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Kabupaten Aceh Jaya

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM Kepala

Sekretariat Kelompok jabatan Fungsional

Bidang Bina Marga

Seksi Pengembangan Kawasan, Pemukiman Dan Perumahan

Bidang Cipta Karya

Bidang Pengairan

Seksi Bangunan Gedung, Penyehatan Lingkungan Dan Air Bersih


Bidang Program Dan Pelaporan

Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggara Pengelolaan Air Limbah Domestik

I I - 23

2016


STRUKTUR ORGANISASI DKANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMADAM DAN KEBAKARAN Kepala

Bagian Administrasi dan Umum

Kelompok jabatan Fungsional

Seksi Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Pertamanan

Seksi Pemadam dan Kebakaran

Penyelenggara Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tabel 2.11 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Pemangku Kepentingan Fungsi

Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

* Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten

√

-

-

* Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

-

-

* Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka percepatan target PENGADAAN SARANA * Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

√

-

-

√

-

√

PERENCANAAN

* Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) * Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (Truk Tinja)

√

-

-

* Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

-

-

* Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

√

-

-

* Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

-

-

* Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

-

-

* Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

√

-

-

* Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan * IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN

√

-

-

-

-

* Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan dll)

√

-

-

* Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

√

-

-

* Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

√

-

-

* Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten

√

-

-

* Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik

√

-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola * keluhan atas layanan air limbah domestik

√

* Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

√

PENGELOLAAN

√

MONITORING DAN EVALUASI

-

√ -

Sumber BPS Kabupaten Aceh Jaya 2013


I I - 24

2016


Tabel 2.12 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Kabupaten Aceh Jaya Ketersediaan Peraturan

Pemangku Kepentingan Keterangan

Ada (sebutkan)

Tidak ada

Efektif Dilaksanakan

Belum efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qanun No. 10 Tahun 2010

-

-

AIR LIMBAH DOMESTIK * Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten * * * * * *

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengeloaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri, rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik

* Restribusi penyedotan air limbah domestik

√

Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan * permukiman, usaha rumah tangga dan perkantoran Sumber BPS Kabupaten Aceh Jaya 2013

-

√ √ √ √ √ √ -

-

√

-

√ -

B. Persampahan (1) Sistem dan Infrastruktur Persampahan


I I - 25


2016

Untuk mengetahui sistem dan infrastruktur pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya, digunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), yang menjelaskan mengenai alur pengelolaan air limbah domestik mulai dari pengguna (user interface), pengumpulan setempat, tempat penampungan sementara (TPS), pengangkutan, (semi) pengolahan akhir terpusat, daur ulang / pembuangan akhir. Dengan mengetahui diagram alir dari diagram sistem sanitasi tersebut, maka akan diketahui permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya. Adapun sistem dan infrastruktur pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut : 1. Persampahan dengan sistem A Di Kabupaten Aceh Jaya, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengelola sampah dengan baik, namun langsung dibakar, ditimbun dan bahkan dibuang kesungai atau badan air. Kebiasaan ini sebenarnya kurang baik karena dapat menimbulkan pencemaran dan bahaya kebakaran. Masyarakat yang melakukan kebiasaan ini sebahagian besar yang tinggal di perdesaan dan sebahagian kecil diperkotaan yang belum masuk dalam cakupan wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya. 2. Persampahan dengan sistem B Untuk masyarakat yang tinggal diwilayah cakupan pelayanan persampahan, masyarakat membuang sampah ditempat sampah rumah tangga, untuk selanjutnya diambil oleh gerobak sampah dan dibuang ke container sebagai tempat penampungan sementara. Dari tempat penampungan sementara sampah diangkut dengan menggunakan dump truck, amrol truck dan compactor truck ke tempat pemprosesan akhir atau TPA.


I I - 26

2016


Tabel 2.13 Timbulan Sampah Per Kecamatan Timbulan Sampah Nama Kecamatan

Sampah Dikelola Mandiri di sumber

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Sampah Terproses 3R

Sampah Terangkut Ke TPA

Sampah Tidak Terproses %

%

(m3/hari)

%

(m3/hari)

%

12.745

0

-

0

-

35%

11

65%

20.86

100%

31.86

Pasie Raya

6.513

0

-

0

-

0%

0

100%

14.65

100%

14.65

Panga

7.355

0

-

0

-

12%

2

88%

14.55

100%

16.55

15.712

0

-

0

-

42%

15

58%

20.35

100%

35.35

Setia Bakti

8.448

0

-

0

-

15%

2.8

85%

16.21

100%

19.01

Sampoeniet

7.007

0

-

0

-

17%

2.7

83%

13.07

100%

15.77

Darul Hikmah

6.445

0

-

0

-

16%

2.3

84%

12.2

100%

14.5

15.699

0

-

0

-

9%

3.2

91%

32.12

100%

35.32

6.261

0

-

0

-

13%

1.8

87%

12.29

100%

14.09

0

-

0

-

21%

40.8

79%

156.3

100%

197.1

Teunom

Krueng Sabee

Jaya Indra Jaya TOTAL

(m3/hari)

(m3/hari)

Total

%



I I - 27

(m3/hari)

2016


Tabel 2.14 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Kondisi Jenis Prasarana/Sarana

Satuan

Jumlah

Baik

Rusak ringan

Rusak Berat

Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

- Gerobak Sampah

Unit

3

-

-

√

-

-

- Motor Sampah

Unit

10

2.5

1

√

-

-

- Pick up Sampah

Unit

1

3

-

√

-

-

- Bak Biasa

Unit

-

-

-

-

-

-

- Kontainer

Unit

45

5

-

√

-

-

- Transfer Depo

Unit

-

-

-

-

-

-

- SPA (stasiun Peralihan Antara)

Unit

-

-

-

-

-

-

- Dump Truck

Unit

7

6

1

√

-

-

- Arm Roll Truck

Unit

3

5

1

√

-

-

- Compector Truck

Unit

1

8

1

√

-

-

- TPS 3R

Unit

-

-

-

-

-

-

- ITF

Unit

-

-

-

-

-

-

- Bank Sampah

Unit

-

-

-

-

-

-

- Incenerator

Unit

-

-

-

-

-

-

- Luas Total Lahan TPA

Ha

18

-

-

-

-

-

- Luas sel Landfill

Ha

0,5

-

-

-

-

-

m3/hari

-

-

-

-

-

-

- Buldozer

Unit

-

-

-

-

-

-

- Excavator/Backhoe

Unit

1

-

-

-

-

-

- Truck Tanah

Unit

-

-

-

-

-

-

2

Kapasitas Ritasi/ Hari

Pengumpulan Setempat

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

7 Unit Rusak Berat

Pengangkutan 2 Unit Rusak Berat

Pengolahan Sampah

TPA/TPA Regional : ● Lahan urug saniter ● Lahan urug terkendali ● Penimbunan terbuka

- Daya tampung TPA

3 TPA

Alat Berat

IPL Hasil pemeriksaan lab

Hasil Pemeriksaaan

(BOD dan COD):

Lab tulis di bawah ini :

- Efluen d Inlet - Efluen di Outlet

mg/l



I I - 28


2016 Peta 2.5 Peta cakupan akses dan sistem layanan persampahan

2016


(2) Kelembagaan dan Peraturan STRUKTUR ORGANISASI DKANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMADAM DAN KEBAKARAN Kepala

Bagian Administrasi dan Umum

Kelompok jabatan Fungsional

Seksi Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Pertamanan

Seksi Pemadam dan Kebakaran

Pengelolaan persampahan


I I - 30

2016


Tabel 2.15 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Persampahan Pemangku Kepentingan Fungsi Pemerintah Kabupaten / Kota

Swasta

Masyarakat

* Menyusun target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota

√

-

-

* Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

-

-

* Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka percepatan target

√

-

-

* Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah

√

-

-

* Membangun sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)

√

-

-

* Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)

√

-

-

* Membangun sarana pengangkutan sampah sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

√

-

-

* Membangun sarana TPA

√

-

-

* Menyediakan sarana Komposting

√

-

-

* Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

√

-

-

* Mengelola sampah di TPS

√

-

-

* Mengangkut sampah dari TPS ke TPA * Mengelola TPA

√

-

-

√

-

-

* Melakukan pemilihan sampah

√

-

√

* Melakukan penarikan retribusi sampah

√

-

-

* Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

√

-

-

PENGATURAN DAN PEMBINAAN * Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan dll)

√

-

-

* Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah

√

-

-

* Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah

√

-

-

MONITORING DAN EVALUASI * Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota

√

-

-

√

-

-

PERENCANAAN

PENGADAAN SARANA

PENGELOLAAN

* Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan * Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

√

√

-

Sumber : BPSKabupaten Aceh Jaya 2013


I I - 31

2016


Tabel 2.16 Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Aceh Jaya Ketersediaan Peraturan PERSAMPAHAN * Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini * Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengeloaan sampah

* Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah * Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS * Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas sosial / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS * Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA da pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA * Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah * Retribusi sampah atau kebersihan

Pemangku Kepentingan

Keterangan

Ada (sebutkan)

Tidak ada

Efektif Dilaksanakan

Belum efektif Dilaksanakan


√

-

-

√

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

√

-

-

Qanun No 10 Tahun 2010


C. Drainase (1) Sistem dan Infrastruktur Drainase Dalam memudahkan identifikasi sistem dan infrastruktur pengelolaan drainase di Kabupaten Aceh Jaya, dikembangkan Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yang menjelaskan mengenai alur pengelolaan air limbah domestik mulai dari sumbernya, pengaliran dan pembuangan akhir. Dengan mengetahui diagram alir dari diagram sistem sanitasi tersebut, maka akan diketahui permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Aceh Jaya. Permasalahan yang paling mendasar adalah masih tercampurnya air hujan dan grey water, sehingga kemungkinan dalam pengaliran terdapat pencemaran masih besar. Untuk kedepan perlu dikembangkan sistem yang terpisah antara air hujan dan grey water rumah tangga.


I I - 32


2016

Penanganan permasalahan drainase menjadi penting untuk menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan sanitasi, dikarenakan kondisi geografis wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang rawan banjir dan genangan pada musim penghujan. Adapun data mengenai genangan di Kabupaten Aceh Jaya seperti terlihat pada Tabel 2.17.


I I - 33

2016


Tabel 2.17 Data Genangan Kabupaten Aceh Jaya

Wilayah Genangan No

Lokasi Genangan

1

2

Luas (Ha) 3

Ketinggian Lama Frekwensi Penyebab Jenis Keterangan (m) (jam/hari) (kali/tahun) 4

5

6

7

6

hujan

6

hujan

6

hujan

6

hujan

1 Kecamatan Teunom

3,658

0.45

3

2 Kecamatan Pasie Raya

1,220

-

-

42,572

-

3

3,315

0.3

3

5 Kecamatan Setia Bakti

31,229

-

-

6 Kecamatan Sampoeniet

18,950

0.3

3

7 Kecamatan Darul Hikmah

11,908

-

3

8 Kecamatan Jaya

5,823

-

4

9 Kecamatan Indra Jaya

4,072

0.5

5

3 Kecamatan Panga 4 Kecamatan Krueng Sabee

Infrastruktur

8

9

Sumber : Dinas Cipta Karya Kabupaten Aceh Jaya, 2016

Pembangunan sarana dan prasarana drainase menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam pengelolaan limpasan air hujan, limbah rumah tangga dan air dari gunung, sehingga nantinya dapat terkelola dengan baik dan tidak menimbulkan genangan. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan sarana drainase. Adapun kondisi sarana dan prasarana drainase seperti terlihat pada Tabel 2.18 berikut ini.


I I - 34

2016


Tabel 2.18 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kabupaten Aceh Jaya No.

Jenis Prasarana/ 2

1

1

Sarana

Saluran Primer A

Dimensi

Kondisi

Satuan

Bentuk Penampang Saluran

B**

H**

Ber fungsi

Tidak Berfungsi

Frekwensi Pemeliharaan (kali/tahun)

3

4

5

6

7

8

9

m

-

Sakuran Sekunder A1

m

-

Sakuran Sekunder A1

m

-

Saluran Tersier A1

m

Bangunan Pelengkap -

Rumah Pompa

unit

-

Pintu Air

unit

-

Kolam Retensi

unit

Trash rack/saringan sampah

unit

2

Saluran Primer B

m

-

Sakuran Sekunder B1

m

-

Sakuran Sekunder B2

m

-

Saluran Tersier B1

m

Bangunan Pelengkap -

Rumah Pompa

unit

-

Pintu Air

unit

-

Kolam Retensi

unit

-

Trash rack/saringan sampah

unit

Sumber : Dinas PU Kabupaten Aceh Jaya, 2016


I I - 35


2016 Peta 2.6 Peta Lokasi Genangan Kabupaten Aceh Jaya

2016


(2) Kelembagaan dan Peraturan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Kepala

Sekretariat Kelompok jabatan Fungsional

Bidang Bina Marga

Seksi Pengembangan Kawasan, Pemukiman Dan Perumahan

Bidang Cipta Karya

Bidang Pengairan

Bidang Program Dan Pelaporan

Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral

Seksi Bangunan Gedung, Penyehatan Lingkungan Dan Air Bersih

Penyelenggara Pengelolaan Drainase Lingkunga


I I - 37

2016


Tabel 2.19 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Drainase Lingkungan

Pemangku Kepentingan Fungsi

Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten / Kota

PERENCANAAN * Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala Kabupaten/Kota

√

-

-

* Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target

√

-

-

* Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target

√

-

-

√

-

-

* Membersihkan saluran drainase lingkungan

√

-

-

* Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak

√

-

-

-

-

PENGADAAN SARANA * Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN

* Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN * Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termaksuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun * Memastikan integrasi system drainase lingkungan dengan system drainase lingkungan skunder dan primer

√

-

-

√

-

-

* Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan

√

-

-

MONITORING DAN EVALUASI * Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota

√

-

-

√

√

√

√

-

* Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan * Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan

√

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Jaya 2013


I I - 38

2016


Tabel 2.20 Daftar Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya Ketersediaan Peraturan DRAINASE LINGKUNGAN * Target capaian pelayanan pengelolaan

drainase lingkungan di Kab/Kota ini * Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase lingkungan * Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan * Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan system drainase skunder * Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memilahara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan

Pemangku Kepentingan Efektif Belum efektif Dilaksanakan Dilaksanakan

Keterangan


Ada (sebutkan)

Tidak ada

2017

-

-

v

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendanaan


2.4. AREA BERESIKO DAN PERMASALAHAN MENDESAK SANITASI Untuk mengetahui kondisi permasalahan sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya, digunakan metode penyusunan peta area beresiko. Dalam penentuan area beresiko, dilakukan dengan menyepakati besaran pembobotan exposure berdasarkan data sekunder, hasil study EHRA dan persepsi SKPD. Dari hasil kesepakatan, bobot untuk data sekunder sebesar 25 %, study EHRA 50 % dan persepsi SKPK 25 %. Selain itu juga dilakukan pembobotan terhadap data yang memberikan dampak (impact) dalam pemetaan kondisi sanitasi. Adapun bobot hasil kesepakatan untuk data jumlah penduduk sebesar 25 %, kepadatan penduduk 25 %, Angka kemiskinan 25 % dan fungsi perkotaan / perdesaan sebesar 25 %. Setelah semua data dan pembobotan telah disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, maka digunakan perhitungan area beresiko sehingga menghasilkan peringkat tingkat resiko sanitasi dengan skala 1 sampai dengan 4, dimana:  Nilai 1 untuk tingkat resiko sangat rendah,  Nilai 2 untuk tingkat resiko rendah, Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

I I - 39


2016

 Nilai 3 untuk tingkat resiko tinggi dan  Nilai 4 untuk tingkat resiko sangat tinggi. A. Area beresiko dan permasalahan air limbah domestik 1. Area beresiko air limbah domestik Permasalahan buang air besar sembarangan (BABS) masih menjadi prioritas dalam penanganan air limbah rumah tangga, dimana pada tahun 2019 diharapkan sudah tidak ada lagi praktek BABS di Kabupaten Aceh Jaya. Perlu kerjasama antar stakeholder untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar dalam mengelola air limbah rumah tangga dengan baik. Meningkatkan keterlibatan masyarakat menjadi langkah strategis dalam pencapaian pembangunan bidang air limbah, dengan melakukan serangkaian kegiatan pemicuan dalam rangka menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan serta pembentukan kelompok - kelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan lingkungan, dimana kelompok tersebut nantinya akan menjadi agen perubahan dilingkungannya masing - masing. Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga, mulai dari truk tinja sampai dengan sarana instalasi pengolahan lumpur tinja masih perlu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan. Belum adanya personil yang khusus mengelola instalasi pengolahan lumpur tinja menjadi permasalahan dalam operasionalisasi sarana tersebut. Selain itu faktor penganggaran masih dirasakan belum mencukupi dalam mendukung pengembangan pengelolaan air limbah rumah tangga di Kabupaten Aceh Jaya.


I I - 40


2016 Peta 2.6 Peta Area Beresiko Air Limbah

2016


Berdasarkan data diatas, maka wilayah yang termasuk dalam kategori beresiko bidang air limbah rumah tangga seperti terlihat dalam tabel 2.19 berikut. Terdapat 7 wilayah yang masuk dalam kategori 3 (tingkat resiko tinggi). Wilayah paling banyak resiko ini adalah di Kecamatan Pasie Raya dan Kecamatan Teunom. Hal ini terjadi mengingat diwilayah tersebut merupakan wilayah yang padat penduduk dan wilayah bantaran sungai sehingga pengelolaan air limbah rumah tangga belum terkelola dengan baik, dimana masyarakat masih memanfaatkan badan air sebagai tempat buang air besar. Untuk kategori 4 (tingkat resiko sangat tinggi) terdapat di 3 wilayah dimana 2 dari Kecamatan Pasie Raya yaitu di Desa Tuwi Kareung I dan Desa Datar Luas dan 1 dari Kecamatan Krueng Sabee yaitu di Desa Paya Seumantok. Ketiga wilayah tersebut secara geografis terletak diwilayah perdesaan dan masih banyak warganya yang melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS). Tabel 2.19 Area berisiko sanitasi sektor Air Limbah Domestik Wilayah Prioritas No

Area Berisiko *) Kecamatan

1

Resiko 4

Pasie Raya

Resiko 4

2

Kelurahan

Tuwi Kareung I Datar Luas

Resiko 4

Krueng Sabee

Paya Seumantok

Resiko 3

Teunom

Padang Kleng

Resiko 3

Teunom

Kubu

Resiko 3

Pasie Raya

Pasi Teubee

Resiko 3

Pasie Raya

Tuwi Perya

Resiko 3

Pasie Raya

Buket Kemuneng

Resiko 3

Setia Bakti

Lhok Timon

Resiko 3

Sampoenit

Ligan

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, 2016, diolah


I I - 42


2016

2. Permasalahan air limbah domestik Dari penyusunan diagram sistem sanitasi dan pemetaan area beresiko, dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan mendesak terkait pengelolaan air limbah sebagai berikut : Tabel 2.20 Tabel permasalahan mendesak terkait pengelolaan air limbah domestik No Permasalahan Mendesak 1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User Interface Pengolahan Awal - Pengangkutan Akhir - Pembuangan Akhir) a.

Masih adanya praktek buang air besar sembarangan (BABS)

b.

Masih terdapat masyarakat yang memiliki akses terhadap jamban yang tidak sehat

c.

Jumlah truk tinja yang masih kurang ( hanya 4 unit)

d.

Kondisi instalasi pengolahan lumpur tinja belum berfungsi secara optimal

2. Aspek Non-Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangundangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi Belum adanya lembaga di SKPK yang mengurusi air limbah rumah tangga a. secara spesifik b.

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah Aceh Jaya

c.

Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi disektor air limbah

d.

Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat

e. f. g.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, 2016


I I - 43


2016

B. Area Beresiko dan Permasalahan persampahan 1. Area beresiko persampahan Limbah padat atau yang sering disebut sampah, menjadi hal yang sangat penting untuk dikelola. Baik dan buruknya suatu kawasan sering dinilai dari pengelolaan sampah diwilayah tersebut, bahkan dalam penilaian adipura menjadi hal yang sangat menentukan. Dalam pengelolaan sampah, masyarakat sangat memegang peran penting karena volume dan kualitas sampah yang terangkut sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Konsep reduce, re use dan recycle (3R) masih belum difahami oleh sebagian masyarakat sehingga beban tempat pemprosesan akhir sampah menjadi semakin berat karena harus menampung sebagian besar sampah. Perlu dikembangkan konsep 3R dilingkungan masyarakat sehingga dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, beban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menjadi berkurang dan masyarakat mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan sampah tersebut. Terbatasnya sarana dan prasarana penampungan dan transportasi menyebabkan cakupan pelayanan sampah saat ini masih belum cukup untuk melayani seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Jaya. Perlu penambahan sarana dan prasarana agar cakupan pelayanan sampah dapat terus dikembangkan. Dalam pengelolaan sampah di lapangan maupun di tempat pemprosesan akhir perlu ditambah personil, mengingat saat ini jumlah personil dirasakan masih kurang untuk melayani wilayah pelayanan persampahan. Selain itu, perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola sampah, mengingat dengan semakin berkembangnya teknologi, perlu peningkatan kapasitas kepada sumber daya manusia tersebut agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik dengan peningkatan teknologi yang ada saat ini. Faktor pendanaan menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan pengelolaan sampah, dimana anggaran untuk Seksi Kebersihan dirasakan masih belum mencukupi untuk mendukung operasional pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil olah data dalam profil sanitasi Kabupaten Aceh Jaya oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, peta area beresiko persampahan terlihat seperti berikut ini.


I I - 44


2016 Peta 2.7 Peta Area Beresiko Persampahan

2016


Dari hasil penyusunan peta area beresiko, Kecamatan Krueng Sabee mempunyai daerah yang rawan pengelolaan sampah paling banyak yaitu 3 wilayah dengan kriteria area beresiko tinggi (kategori 3). Hal ini disebabkan sebagian kriteria wilayah Kecamatan Krueng sabee yang termasuk wilayah perkotaan namun pelayanan persampahan belum dapat menjangkau seluruh wilayah tersebut. Untuk kategori 4 (resiko sangat tinggi) juga terdapat di Kecamatan Krueng Sabee yaitu di Desa Panton Makmur. Untuk wilayah dengan kategori resiko sangat tinggi perlu segera mendapatkan perhatian yang serius, mengingat timbulan sampah apabila dibiarkan terlalu lama dan jangka waktu yang panjang akan banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Adapun area beresiko sanitasi Kabupaten Aceh Jaya seperti terlihat pada tabel 2.21. Tabel 2.21 Area Berisiko Sanitasi Sektor Persampahan Wilayah Prioritas No

Area Berisiko *) Kecamatan

Kelurahan

1

Resiko 4

Krueng Sabee

Panton Makmur

2

Resiko 3

Teunom

Padang Kleng

Resiko 3

Teunom

Kubu

Resiko 3

Panga

Tuwi Kareung I

Resiko 3

Krueng Sabee

Dayah Baro

Resiko 3

Krueng Sabee

Datar Luas

Resiko 3

Krueng Sabee

Paya Seumantok

Resiko 3

Setia Bakti

Lhok Timon

Resiko 3

Darul Hikmah

Alue Gajah

Resiko 3

Jaya

Bak Paoh

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, 2016.

2. Permasalahan Persampahan Keterbatasan daerah pelayanan masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan permasalahan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya. Ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk mendukung pelayanan persampahan yang lebih optimal.


I I - 46

2016


Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu terus didorong agar masyarakat selalu ikut berperan serta secara aktif dalam rangka pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (reduce, reuse dan recycle), sehingga beban tempat pemprosesan akhir sebagai tempat pengolahan akhir sampah tidak menjadi berat yang pada gilirannya memperpanjang umur tempat pemprosesan akhir. Berdasarkan pemetaan diagram sistem sanitasi dan penyusunan area beresiko, disepakati permasalahan mendesak dibidang persampahan sebagai berikut. Tabel 2.22 Tabel permasalahan mendesak terkait pengelolaan Persampahan No

Permasalahan Mendesak

1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User InterfacePengumpulan Setempat-Penampungan Sementara-PengangkutanPengolahan Akhir Terpusat-Pembuangan Akhir) a.

Kesadaran untuk pemilahan sampah rumah tangga masih rendah

b.

Pembuangan sampah di luar kontainer sehingga berceceran

c.

Masih banyak sampah yang dibakar sehingga menyebabkan polusi

d.

Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai

e.

Kontainer sampah perlu ditambah

f.

Pengelolaan Bank Sampah perlu dikembangkan

g.

Pengelolaan 3R belum diterapkan

h.

TPA belum dikelola secara optimal

i.

Masih kurangnya SDM petugas lapangan dan penyapuan jalan

2. Aspek Non-Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangundangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi a.

Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator

b.

SDM masih kurang memadai, baik dari kualitas maupun kuantitas

c.

Belum adanya kebijakan yang jelas terkait hubungan kerjasama dengan pihak swasta ataupun investor dalam pengelolaan persampahan

d.

Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pengolahan persampahan

e.

Masih kecilnya dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk sektor persampahan

f.

Anggaran Sektor Persampahan belum menjadi prioritas oleh para pengambilan kebijakan

g.

Masih rendahnya dana penarikan restribusi


I I - 47

2016


No


h.

Potensi masyarakat dalam mengelola sampah belum dikembangkan secara sistematis

i.

Masih rendahnya investasi dunia usaha ataupun pihak swasta

J

Belum adanya skema strategi untuk bekerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengolahan persampahan


C. Area Beresiko dan Permasalahan Drainase 1. Area Beresiko Drainase Masih tercampurnya air hujan dan grey water menjadi permasalahan yang umum terjadi di Kabupaten Aceh Jaya. Perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan drainase lingkungan agar tidak terjadi genangan yang sangat menganggu kesehatan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana drainase yang rusak menjadi permasalahan mengingat keterbatasan pendanaan dari APBK Kabupaten Aceh Jaya. Perlu diupayakan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan saluran drainase, agar kondisi drainase dapat terawat dengan baik. Adapun peta area beresiko drainase seperti terlihat pada gambar 2.17 berikut.


I I - 48


2016 Peta 2.8 Peta area Beresiko Sektor Drainase

2016


Kondisi sektor drainase diwilayah Kabupaten Aceh Jaya perlu mendapatkan perhatian yang serius. Apabila dilihat dari hasil pemetaan area beresiko, terlihat bahwa dari tiga sektor permasalahan sanitasi, sektor drainase yang mempunyai banyak permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wilayah yang masuk kategori 4 (tingkat resiko sangat tinggi) dan katagori 3 (tingkat resiko tinggi). Dikecamatan Krueng Sabee ada 4 wilayah dan Kecamatan Pasie Raya 3 wilayah. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa permasalahan genangan masih menjadi permasalahan utama dalam bidang sanitasi. Tabel 2.23 Area Beresiko Sanitasi Sektor Drainase

No

1

2

Area Berisiko *)

Wilayah Prioritas Kecamatan

Kelurahan

Resiko 4

Teunom

Panton

Resiko 4

Teunom

Padang Kleng

Resiko 4

Pasie Raya

Tuwi Kareung 1

Resiko 4

Panga

Alue Pande

Resiko 4

Krueng Sabee

Panton Makmur

Resiko 4

Krueng Sabee

Datar Luas

Resiko 4

Krueng Sabee

Paya Seumantok

Resiko 3

Teunom

Alue Ambang

Resiko 3

Teunom

Tanoh Manyang

Resiko 3

Teunom

Kubu

Resiko 3

Pasie Raya

Pasi Teubee

Resiko 3

Pasie Raya

Tuwi Peuriya

Resiko 3

Panga

Glee Putoh

Resiko 3

Krueng Sabee

Keutapang

Resiko 3

Setia Bakti

Pante Kuyun

Resiko 3

Sampoiniet

Ligan

Resiko 3

Jaya

Bak Paoh

Resiko 3

Jaya

Sabet

Resiko 3

Indra Jaya

Alue Mie

Sumber : Instrumen Profil Saanitasi Kabupaten Aceh Jaya, 2016, diolah Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

I I - 50

2016


2. Permasalahan drainase Apabila dilihat dari permasalahan yang teridentifikasi dalam peta resiko sektor drainase, maka dapat dilihat bahwa resiko genangan masih menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini diperparah dengan kenyataan masih tercampurnya grey water dengan air hujan menyebabkan pencemaran lingkungan. Anggaran yang terbatas juga menjadi permasalahan dalam penanganan masalah drainase. Luas wilayah yang harus dibangun belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ataupun rehab saluran drainase. Kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting, dimana masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase yang menyebabkan penyumbatan aliran air dan pada saat musim hujan dapat menyebabkan banjir. Dengan melihat kenyataan tersebut, Pokja Sanitasi Kabupaten aceh Jaya menyepakati bahwa permasalahan – permasalahan terkait pengelolaan drainase adalah sebagai berikut. Tabel 2.24 Tabel Permasalahan Mendesak Terkait Pengelolaan Drainase No


1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User Interface-PengaliranPembuangan /Daur Ulang) a. Belum ada selokan sehingga grey water dan air hujan mengakibatkan genangan b. Saluran air belum ideal sehingga terjadi sedimentasi diselokan c. Masih banyak sampah yang dibuang diselokan d. Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dan saluran limbah rumah tangga (grey water) e. Kesadaran masyarakat masih rendah/pembuangan dari kamar mandi, wastafel, air hujan dan industri rumah tangga tercampur jadi satu sehingga mengakibatkan polusi f. Banjir dan genangan yang terjadi setiap Tahun 2. Aspek Non-Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangundangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi a. Kurangnya sosialisasi dan kampanye tentang pengelolaan drainase b. Area cakupan yang luas terbentur dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas PU c. Informasi mengenai saluran yang rusak belum optimal d. Pengelola layanan drainase belum dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan yang rinci serta belum didukung oleh anggaran yang memadai e. Kepedulian masyarakat dalam memelihara saluran drainase yang sudah ada sangat rendah Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

I I - 51

2016


No


F

Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan drainase atau master plan drainase



I I - 52

2016


BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 3.1

Visi dan Misi Sanitasi

Visi merupakan harapan kondisi ideal masa mendatang yang terukur sebagai arah dari berbagai upaya sistematis dari setiap elemen dalam organisasi secara bertahap. Misi adalah penjabaran visi yaitu apa yang akan dilakukan dan diemban oleh organisasi selama kurun waktu yang ditetapkan untuk memastikan visi tercapai. Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program dan kegiatan. Oleh karena itu, Kabupaten Aceh Jaya telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Aceh Jaya sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan yang sama, Pokja Sanitasi telah merumuskan tujuan, indikator dan strategi pengembangan subsektor sanitasi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Rumusan visi misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi kabupaten Aceh Jaya telah memperhatikan isu-isu strategis yang termuat dalam dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Visi Misi Kabupaten Aceh Jaya yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Jaya. Tabel 3.1 Visi Misi Kabupaten Aceh Jaya dan Sanitasi Visi Kabupaten Kabupaten Aceh 1. Jaya yang Maju, Damai, Sejahtera, dan Agamais yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas,

Misi Kabupaten Meningkatkan pertahanan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pertanian, pertanian dan penyediaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengembangkan muatan lokal serta penggerak kegiatan


Visi Sanitasi Kabupaten

“Terwujudnya Kabupaten Aceh Jaya yang bersih dan sehat melalui pelayanan sanitasi berbasis masyarakat

Misi Sanitasi Kabupaten Misi Air Limbah Domestik : Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga Misi Persampahan : “Meningkatkan sistem pengelolaan, operasional dan pelayanan publik III - 1

2016


Beriman dan Bertaqwa, serta sandang dan Pangan yang kuat melalui Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya ( GERBANG RAJA).

investasi. 2.

yang baik dan dan ramah lingkungan “

Memelihara meningkatkan pembangunan infratsruktur dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana termasuk daerah terpencil dan tertinggal untuk mengurangi potensi konflik akibat pembangunan yang dijalankan,

3.

Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya diselenggarakan berdasarkan dukungan partisipatif masyarakat sebagai perencana awal dan berperan dalam pengawasan dan evaluasi sebagai penerima mamfaat

4.

Memberi kesempatan pendidikan, pelayanan akses kesehatan, mendorong kesempatan kerja, peningkatan pertumbuhan perekonomian.

sektor persampahan yang optimal dan berkelanjutan”. Misi Drainase : “meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat melalui pembangunan sarana drainase” Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat: “Meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat.

Sumber : SSK Kabupaten Aceh Jaya 2013

3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi

Pengembangan sanitasi merupakan penggolongan penanganan subsektor sanitasi berdasar kondisi yang ada sesuai sub sektornya dengan memperhitungkan instrumen yang mempengaruhi kondisi tersebut sehingga didapatlah peta zona sanitasi sesuai sub sektornya masing-masing. Zona pengembangan ini diperhitungkan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Zona masing-masing subsektor dipengaruhi oleh kondisi aktual yang saat ini berlaku di masing-masing wilayah dan tingkat pengaruh yang menjadi instrumen yang kadarnya berbeda-beda.


III - 2

2016


3.2.1

Tahapan Pengembangan Sanitasi

A. Tahapan Pengembangan Sanitasi Air Limbah Tahapan pengembangan air limbah rumah tangga ditetapkan berdasarkan perencanaan yang realistis, terukur dan bisa di capai. Dalam menentukan pentahapan pengembangan air limbah rumah tangga terbagi menjadi 3 tahap yaitu untuk jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10-15 tahun) seperti digambarkan pada tabel dan peta berikut ini: Tabel 3.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Aceh Jaya

No

Uraian

Cakupan Layanan Eksisting (%)

(a)

(b)

Target Cakupan Layanan (%) Jangka Pendek

Jangka menengah

Jangka Panjang

(c)

(d)

(e)

(f)

42%

38%

20%

0%

A

Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

B

Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Setempat (On-site)

1

Cubluk/Tangki septik individual belum aman

9%

5%

0%

0%

2

Tangki septik individual

45%

50%

68%

85%

3

Tangki septik komunal (≤ 10 kk)

0%

2%

5%

5%

4

MCK

4%

5%

7%

8%

C

Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat(Off-site)

1

Tangki septik komunal (≥ 10 kk)

0%

0%

0%

2%

2

IPAL Komunal

0%

0%

0%

0%

3

IPAL Kawasan

0%

0%

0%

0%

4

IPAL Kota

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Sub total Sumber : Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016


III - 3


2016 Peta 3.1 Peta tahapan pengembangan air limbah domestik


III - 4


2016

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Peta 3.1 bahwa tahapan pengembangan air limbah yang di terapkan di Kabupaten Aceh Jaya masih menggunakan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Setempat (On-Site) hal ini disebabkan masyarakat masih nyaman dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Setempat (On-Site) yang berjalan saat ini, selain itu dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang masih belum menunjukan peningkatan sehingga belum bisa diterapkan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat (Off-Site) serta di pengaruhi oleh letak geografis daerah. B. Tahapan Pengembangan Sanitasi Persampahan Tahapan pengembangan persampahan berdasarkan hasil instrument profil sanitasi didapatkan tahapan prioritas penanganan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan fungsi kota/wilayah dan kepadatan penduduk dalam penanganan persampahan. Tahapan pengembangan atau prioritas penangan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya digambarkan pada tabel dan peta berikut ini : Tabel 3.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Aceh Jaya Target Cakupan Layanan (%)

No

Uraian

Cakupan Layanan Eksisting (%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

1

Prosentase sampah terangkut ke TPA

21%

25%

40%

50%

2

Prosentase sampah tereduksi melalui 3R

0%

20%

25%

30%

3

Prosentase sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber

0%

10%

15%

20%

4

Prosentase sampah tidak terolah

79%

45%

20%

0%

Total

100%

100%

100%

100%

Jangka Pendek

Jangka Jangka menengah Panjang

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016


III - 5


2016 Peta 3.2 Peta tahapan pengembangan persampahan


2016

C. Tahapan pengembangan sanitasi Drainase Tahapan Penanganan Drainase berdasarkan hasil instrument profil sanitasi didapatkan tahapan prioritas penanganan Drainase dikabupaten Aceh Jaya berdasarkan tingkat area berisko genangan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Tahapan pengembangan atau prioritas penangan Drainase di Kabupaten Aceh Jaya digambarkan pada tabel dan peta berikut ini : Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Aceh Jaya

No

Titik Genangan di Area Permukiman

Luas Genangan eksisting di area permukiman (ha)

(a)

(b)

Pengurangan luas genangan (ha) Jangka Pendek

Jangka menengah

Jangka Panjang

(c)

(d)

(e)

(f)

1

PASI GEULIMA

20

17

11

0

2

TEUPIN ARA

30

26

19

0

3

PAYA BARO

54

44

23

0

4

PASI TULAK BALA

35

29

19

0

5

PANTON

62

50

28

0

6

GAMPONG BARO

127

107

62

0

7

PASI PAWANG

25

22

16

0

8

PADANG KLENG

35

29

19

0

9

ALUE AMBANG

24

21

15

0

10

TANOH ANOU

76

59

33

0

11

PULO TINGGI

10

7

0

0

12

PASI TEUBEE

100

85

50

0

13

LHOK GUCI

3

0

0

0

14

BINTAH

130

110

65

0

15

TUWI PERYA

10

6

0

0

16

ALUE JANG

35

29

19

0

17

SARAH RAYA

35

29

19

0

18

KEUDE PANGA

89

82

59

0

19

TUWI KAREUNG PANGA

13

9

0

0

20

KUTA TUHA

198

178

113

0


III - 7


2016

21

LADANG BARO

25

22

16

0

22

BABAH CEUPAN

18

15

9

0

23

GAMPONG HARAPAN

325

271

181

0

24

TUWI KAYEE

509

434

278

0

25

PANTON KABU

23

20

14

0

26

ALUE TEUNGOH

3.124

2.601

1.612

0

27

PANTON KRUENG

235

193

105

0

28

ALUE PANDE

2.866

2.510

1.634

0

29

BATEE MEUTUDONG

40

34

22

0

30

GLEPUTOH

891

791

586

0

31

ALUE RAYA

2.676

2.376

1.526

0

32

ALUE ABET

735

637

398

0

33

GUNONG MANTOK

1.022

857

537

0

34

TUWI EMPEUK

197

177

112

0

35

GUNONG BULOH

308

263

173

0

36

MON MATA

2

0

0

0

37

KEUDE KRUENG SABEE

6

2

0

0

38

DATAR LUAS

10

6

0

0

39

PAYA SEUMANTOK

4

0

0

0

40

RANTO PANYANG

20

16

0

0

41

CUREK

150

130

75

0

42

ALUE THO

10

6

0

0

43

BUNTHA

40

34

22

0

44

PANGGONG

90

82

59

0

45

SAWANG

1.682

1.393

825

0

46

GAMPONG BARO

109

94

59

0

47

LHOK BOT

2.737

2.416

1.526

0

48

PADANG

31

25

15

0

49

GUNONG MEUNASAH

240

201

111

0

50

PAYA LAUT

731

641

405

0

51

SAPEK

604

506

308

0

52

GLE SUBAK

364

321

234

0


III - 8


2016

53

PANTE KUYUN

254

213

133

0

54

KUALA BAKONG

186

169

109

0

55

MATAIE

46

40

28

0

56

JEUMPHEUK

774

679

423

0

57

BABAH NIPAH

128

110

65

0

58

KUALA LIGAN

155

134

78

0

59

SEUMANTOK

158

137

79

0

60

BLANG LUAH

117

102

67

0

61

COT PUNTI

71

58

35

0

62

LIGAN

60

50

28

0

63

KRUENG NO

299

243

153

0

64

CRAK MONG

55

45

24

0

65

MEUNASAH KULAM

82

67

44

0

66

BLANG MONLUNG

59

49

28

0

67

ALUE GRO

98

80

44

0

68

IE JEUREUNGEH

114

99

67

0

69

RANTO SABON

91

76

44

0

70

PATEK

4

0

0

0

71

GAMPONG BARO P

10

7

0

0

72

REUNTANG

80

65

42

0

73

COT PANGE

12

8

0

0

74

ARONGAN

85

68

44

0

75

KRUENG THO

104

89

54

0

76

PANTON KRUENG

120

105

65

0

77

PAYA SANTEUT

59

49

28

0

78

LAM TEUNGOH

72

59

36

0

79

UJONG RIMBA

27

24

18

0

80

GUNUNG CUT

79

64

41

0

81

SAYEUNG

80

65

42

0

82

BABAH DUA

85

68

44

0

83

ALUE GAJAH

95

77

46

0

84

MASEN

51

41

24

0


III - 9


2016 295

239

149

0

MEUTARA

3

0

0

0

87

LHUET

54

44

27

0

88

MEUNASAH WEH

20

17

11

0

89

COT DULANG

1

0

0

0

90

LAM DURIAN

1

0

0

0

91

BABAH KRUENG

7

2

0

0

92

BAK PAOH

70

57

34

0

93

PASAR LAMNO

6

0

0

0

94

LAMBAROH

12

8

0

0

95

ALUE RAYEUK

1

0

0

0

96

SABET

490

440

317

0

97

SANGO

4

0

0

0

98

SAPEK

155

134

78

0

99

CEUNAMPRONG

155

134

78

0

100

KEUDE UNGA

29

26

20

0

101

KARENG ATEUH

20

17

11

0

102

MEUDANG GHON

28

25

19

0

103

KUALA

1

0

0

0

104

TEUMAREUM

185

168

108

0

105

JANGEUT

1

0

0

0

106

ALUE MIE

5

0

0

0

107

BABAH DUA

14

10

0

0

108

MEUNASAH TUTONG

3

0

0

0

109

MEUNASAH RAYEUK

4

0

0

0

110

MUKHAN

2

0

0

0

26.211

22.474

14.197

0

85

TEUPIN ASAN

86

Total Sumber : Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016


III - 10


2016 Peta 3.3 Peta tahapan pengembangan Drainase


3.2.2

2016

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Dalam upaya peningkatan Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya saat ini, ada tiga komponen yang menjadi fokus utama yaitu: Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase. Penetapan pelayanan sanitasi ini merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan Sanitasi akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai acuan yang sangat penting dalam pembangunan sanitasi yang akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang mana dalam strategi ini menjelaskan tujuan dan sasaran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya. Adapun Tujuan dan Sasaran masing-masing sub sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya tercantum didalam tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik Tujuan

Sasaran

(1) Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access tahun 2019

(2)

Data dasar

(3) BABS : 42 % Penduduk Kabupaten Tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya yang Aceh Jaya atau setara 8.618 KK melakukan Praktek BABS (0%) yang masih BABS Meningkatnya sarana dan Prasarana layak dan memenuhi Standar 95% pada wilayah masyarakat miskin 2019

Masyarakat miskin yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang layak dan memenuhi standar 31 % atau 6.679 KK

Akses masyarakat terhadap jamban sehat meningkat 100% tahun 2019

Tingkat Kepemilikan Jamban 87 %, sedangkan 13 % masyarakat belum memiliki Jamban (ehra)

Pencemaran oleh tangki septic dan SPAL menjadi 0 % pada tahun 2019

Pencemaran Tangki septic yang tidak aman 68,8 % dan Pencemaran SPAL 31,7 % (ehra)

Tidak ada lagi pembuangan tinja ke Saluran Lingkungan dan sungai, Kebun/tanah lapang, kolam dll menjadi 0 % pada

Pembuangan tinja ke Saluran Lingkungan dan sungai, Kebun/tanah lapang, kolam dll 13% (ehra)


III - 12


2016

Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

tahun 2019 Terpenuhinya pengangkutan limbah cair pada tahun 2019

Minimnya Armada Pengangkut Limbah Cair

Dapat Optimalnya Fungsi IPLT pada tahun 2019

Kondisi IPLT di Kabupaten Aceh Jaya belum berfungsi optimal

Terintergrasinya Perencanaan Sistem Jaringan Air Limbah Skala kawasan yang didukung dengan adanya Otline Plan/Master Plan Air Limbah tahun 2019

Belum adanya Oline Plan/Master Plan Air Limbah Skala Kawasan

Belum adanya perencanaan jaringan air limbah skala kawasan yang tersistem

Sumber : KKL (Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Jaya ) tahun 2016

Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access pada tahun 2019

Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 3 % menjadi 100 % Pada tahun 2019

97 % penduduk tidak terlayani pengangkutan sampah (ehra).

Mengurangi timbulan sampah 2 m3/hari di seluruh Desa/Gampong yang tidak terangkut oleh keterbatasan pengakutan menjadi 0 m3/hari pada tahun 2019

Volume sampah terangkut 55.977 m/Tahun dengan produksi sampah 28.38% (KLHKP)

Tersedianya Fasilitas Penampungan sementara berdasarkan Volume sampah dan Kebutuhan serta seusuai dengan rencana tata kota pada

a. 3 % sampah yang dikumpulkan di TPS (ehra) b. Belum meratanya Tempat Sampah/TPST Sementara c. Tumbuhnya TPS-TPS liar


III - 13


2016

Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

tahun 2019 Berfungsinya TPA Sanitery landfill dengan optimal melakukan pengolahan sampah terpusat pada tahun 2019

Sistem operasi TPA dengan Sanitery landfill belum optimal

Adanya Penerapan Konsep 3R secara Optimal dalam pegolahan sampah dan mengurangi volume sampah yang tidak terolah di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2019

a. Sampah Dibuang kesungai/kali/laut/ danau 3 % (ehra) b. 82 % Sampah Dibakar (ehra)

Terciptanya sistem pengelolaan persampahan yang mandiri dimasyrakat pada tahun 2019

Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah organik dan an organnik Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis

Adanya kebijakan atau Qanun yang mengatur, mengikat dan dapat diterapkan terkait penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019

Belum adanya regulasi terkait pengelolaan persampahan

Terciptanya kelembangaan yang a. Kapasitas SDM terkait Pengelolaan TPA yang kuat dalam melaksanakan fungsi terbatas teknis pengelolaan b. Belum terbentuknya persampahan di Kabupaten kelembagaan TPA yang Aceh Jaya tahun 2019 menangani pengelolaan persampahan (Regulator dan Operator) c. Koordinasi antar sektor terkait persampahan belum ada Sumber : KKL (Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Jaya ) tahun 2016


III - 14


2016

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih bebas banjir di Kabupaten Aceh Jaya dengan menyediakan layanan jaringan drainase yang berkualitas untuk seluruh Wilayah Kabupaten Aceh Jaya menuju Universal Access pada tahun 2019

Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan drainase guna mengatasi luas area 26.202 Ha genangan hingga 0 % di tahun 2019

a. Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin 53% atau 11.419KK b. Tidak memaidainya fasilitas Drainase di wilayah genangan dan rawan bencana

Berkurangya Genangan air 23,4% daerah genangan air yang yang lebih 1 hari di Kabupaten lebih 1 hari di Kabupaten Aceh Aceh Jaya menjadi 0 % ditahun Jaya (ehra) 2019 Terciptanya kelembagaan pengelola layanan drainase yang kuat pada tahun 2019

Kesiapan Lembaga pengelola layanan drainase

Terlaksana pembangunan Belum adanya data base yang drainase kawasan yang menujang pembangunanan didukung perencanaan data Drainase kawasan base yang baik pada tahun 2019 Tersedia peraturan yang mengatur pengelolaan drainase pada tahun 2019

Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase dimana fungsi saluran drainase perkotaan untuk sistem Pengaturan air hujan masih disatukan dengan Pembuangan air limbah rumah tangga (grey water)

Tersedianya pendanaan yang bukan bersumber dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam hal pembangunan drainase pada tahun 2019

Kemampuan Fiskal Daerah yang terbatas

Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019

Belum tersosialisasinya, peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang akan Fasilitas Drainase

Sumber : KKL (Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Jaya ) tahun 2016


III - 15


3.2.3

2016

Skenario pencapaian sasaran

Berdasarkan Data Insntrumen Profil sanitasi pada tahun 2016 Akses layanan Air Limbah 37% dan Persampahan 3 % dan Genangan Air di 17% dari wilyah terbangun maka Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses sanitasi untuk setiap tahun selama 5 tahun sebagai berikut. Tabel 3.8 Skanario pencapaian Sasaran

Komponen Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Perkotaan

Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

2020

30%

37%

45%

56%

85%

100%

1%

3%

25%

55%

75%

100%

15%

17%

15%

10%

5%

0%

Sumber : Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016

3.3

Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Berdasarkan kebutuhan dan merujuk pada beberapa dokumen strategis daerah seperti APBD 5 tahun terakhir, LKPJ Bupati, RPJMD, dan RPIJM Kabupaten Aceh Jaya, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 5 tahun kedepan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana diidentifikasikan di dalam dokumen SSK ini. Untuk mendapatkan gambaran ini, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten Aceh Jaya. Dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, tergambar beberapa sumber pendanaan dan besaran nilai pendanaan yang direncanakan akan termuat dalam APBD Kabupaten Aceh Jaya maupun bantuan provinsi. Analisis belanja diterus pinjamkan/diterus hibahkan ke kabupaten/kota, bantuan keuangan provinsi yang dipergunakan untuk pembangunan sanitasi, ataupun dana pendampingan untuk kegiatan sanitasi dari Pusat/Provinsi. Pengurangan ini akan menunjukkan belanja sanitasi yang di danai oleh APBD murni kabupaten/kota, sehingga estimasi besaran pendanaan yang dihasilkan dapat lebih rasional.


III - 16


2016

Tabel 3.9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Aceh Jaya untuk Sanitasi No

Uraian

2012

1 Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3)

2013

Belanja Sanitasi (Rp.) 2014

2015

Rata-rata Pertumbuhan

2016

4.707.178.000

6.411.021.400

8.886.944.900

8.218.839.450

-

7.055.995.938

1.1 Air Limbah Domestik 1.2 Sampah rumah tangga 1.3 Drainase Perkotaan

4.707.178.000

230.000.000 1.468.064.000 4.712.957.400

2.052.739.900 5.935.905.000 898.300.000

2.816.753.000 4.951.936.450 450.150.000

4.861.044.640

1.274.873.225 3.088.976.363 2.692.146.350

2 2.1 2.2 2.3

4.847.850.000 781.700.000 842.550.000 3.223.600.000

2.497.524.250 1.392.130.000 321.414.250 783.980.000

2.246.097.500 1.695.070.000 551.027.500 -

3.595.475.000 2.747.053.000 848.422.000 -

1.190.080.000 -

3.296.736.688 1.653.988.250 640.853.438 1.001.895.000

-

-

-

-

-

-

(140.672.000)

3.913.497.150

6.640.847.400

4.623.364.450

-

3.759.259.250

192.709.465.388

351.047.524.251

513.641.470.362

646.740.906.623 556.871.046.947

565.252.603.393

1,11%

1,29%

Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3) DAK Sanitasi DAK Lingkungan Hidup DAK Perumahan dan Permukiman

3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung

-0,07%

0,71%

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut) Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Jaya 2016


III - 18

0,00%

0,76%


2016 Tabel 3.10 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)

Uraian 2017

2018

2019

2020

Total Pendanaan 2021

1

Perkiraan Belanja Langsung

647.911.442.337 738.951.837.727 829.992.233.116 921.032.628.506 1.012.073.023.896 4.149.961.165.581

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

6.479.114.423

7.389.518.377

8.299.922.331

9.210.326.285

10.120.730.239

41.499.611.656

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

3.992.356.077

4.012.317.857

4.032.279.638

4.052.241.418

4.072.203.198

20.161.398.188

Sumber : Rencana Program, Kegiatan Indikasi pendanaan (Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya) 2016


III - 19


2016

Tabel 3.11 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Aceh Jaya untuk Operasional/ Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No

Belanja Sanitasi (Rp.)

Uraian 2011

1 1.1

Belanja Sanitasi Air Limbah Domestik

Biaya operasional / pemeliharaan 1.1.1 (justified) Sampah rumah tangga Biaya operasional/ pemeliharaan 1.2.1 (justified) 1.3 Drainase Perkotaan Biaya operasional/ pemeliharaan 1.3.1 (justified)

1.848.016.000

2012 1.986.392.000

Di gabungkan dengan persampahan


1.734.401.000

113.615.000

2013 1.543.534.500

2014 2.616.646.250

2015 3.406.438.950

Pertumbuhan rata-rata 2.280.205.540

30.000.000



6.000.000

1.895.564.000

1.291.164.000

2.616.646.250

3.349.738.950

2.177.502.840

90.828.000

222.370.500

-

56.700.000

96.702.700

1.2

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Jaya 2016


III - 20


2016

Tabel 3.12 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Aceh Jaya untuk Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2021

No

1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)

Uraian

Belanja Sanitasi Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga Biaya operasional/ pemeliharaan (justified) Drainase Perkotaan Biaya operasional/ pemeliharaan (justified)

2017

2018

2019

2020

2021

1.618.000.000

1.852.000.000

2.086.000.000

2.320.000.000

2.554.000.000

10.430.000.000

88.000.000

200.000.000

312.000.000

424.000.000

536.000.000

1.560.000.000

1.230.000.000

1.350.000.000

1.470.000.000

1.590.000.000

1.710.000.000

7.350.000.000

300.000.000

302.000.000

304.000.000

306.000.000

308.000.000

1.520.000.000



Total Pendanaan

III - 21


2016

Tabel 3.13 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Aceh Jaya dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No

Pendanaan (Rp.)

Uraian

Total Pendanaan

2017

2018

2019

2020

2021

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan

1.618.000.000

1.852.000.000

2.086.000.000

2.320.000.000

2.554.000.000

10.430.000.000

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

6.479.114.423

7.389.518.377

8.299.922.331

9.210.326.285

10.120.730.239

41.499.611.656

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

3.992.356.077

4.012.317.857

4.032.279.638

4.052.241.418

4.072.203.198

20.161.398.188

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (21)

4.861.114.423

5.537.518.377

6.213.922.331

6.890.326.285

7.566.730.239

31.069.611.656

5

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

2.374.356.077

2.160.317.857

1.946.279.638

1.732.241.418

1.518.203.198

9.731.398.188



III - 22



2016

III - 1

2016


BAB IV Strategi Pengembangan Sanitasi Program pengembangan sanitasi untuk jangka pendek dan menengah untuk sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase di Kabupaten Aceh Jaya merupakan rencana pengembangan program yang dapat menjawab permasalahan sanitasi di wilayah

prioritas.

Penanganan sanitasi ini disusun sebagai rencana program berdasarkan tingkat kebutuhan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan terjadi kesinambungan program dan kegiatan dalam percepatan pembangunan sanitasi. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan sanitasi yang mendukung visi kabuapten diperlukan strategi-strategi pengembangan sanitasi. Strategi disusun menggunakan analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) sesuai matrik analisa SWOT pada Lampiran 2. Strategi tidak hanya mencakup aspek teknis saja tetapi juga aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan

pada

masyakarat miskin). Untuk melakukan analisa ini berdasarkan isue-isue strategis masingmasing sektor yang terkumpul dibedakan menjadi dua kelompok yaitu faktor external dan faktor internal. Faktor external adalah berasal dari luar berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats), sedangkan faktor internal diperoleh dari dalam yang merupakan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). 4.1

Air Limbah Domestik Strategi pengembangan pengelolaan air limbah

domestik di Kabupaten Aceh Jaya

dirumuskan berdasarkan hasil Analisis SWOT yang menghasikan

strategi pengembangan

pengololaan air limbah domestik selama lima tahun kedepan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Aceh Jaya. Tabel Analisis SWOT untuk komponen air limbah domestik dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :


IV - 1

2016


Tabel 4.1 Hasil Swot Analisis Strategi Air Limbah


IV - 2



2016

IV - 3


2016

Gambar 4.1 Posisi Strategi Air Limbah Domestik

Strategi pengembangan air limbah domestik dalam menanggulangi permasalahan air limbah domestik di Kabupaten Aceh Jaya antara lain : 1.

Menyusun dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala permukiman dan menyusun master plan air limbah. Strategi pertama dalam pengembangan air limbah domestik adalah dengan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala permukiman dan menyusun master plan air limbah sehingga pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala permukiman dapat di tanggulangi secara maksimal dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan serta dengan penyusunan master plan air limbah memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang kondisi air limbah domestik dan industri rumah tangga skala permukiman saat ini dan menjadi pedoman kedepan dalam pengembangan yang lebih baik.


IV - 4


2.

2016

Menyusun Perda tentang pengelolaan air limbah Strategi kedua dalam pengembangan air limbah domestik adalah dengan disusunnya Perda tentang pengelolaan air limbah, dimana Perda ini memuat sanksi-sanksi, dan aturan-aturan sehingga pengelolaan air limbah yang baik dapat terwujud.

3.

Membentuk lembaga khusus yang mengelola IPLT Strategi ketiga dalam pengembangan air limbah domestik adalah pembentukan lembaga pengelola IPLT, dimana pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mengelola IPLT baik dari segi sarana prasarana, kontribusi, pemeliharaan dan lain sebagainya sehingga IPLT yang telah ada dapat difungsikan secara optimal dan terkendali.

4.

Meningkatkan alokasi dana Strategi keempat dalam pengembangan air limbah domestik adalah peningkatan alokasi dana, dimana dengan alokasi dana yang mencukupi dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi baik dari segi operasional, tenaga kerja, sarana prasarana, dan pemeliharaan sehingga pengelolaan air limbah kedepan dapat lebih baik dan optimal.

5.

Meningkatkan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas Strategi kelima dalam pengembangan air limbah domestik adalah peningkatan SDM. Untuk saat ini ketersediaan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas masih sangat kurang sehingga menghambat berjalannya kegiatan. Dengan tersedianya SDM yang berkualitas dan berkuantitas sangat menjamin terlaksananya kegiatan pengelolaan air limbah secara maksimal.

6.

Meningkatkan sarana dan prasarana Strategi keenam dalam pengembangan air limbah domestik adalah peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan air limbah, pengelolaan air limbah yang baik sangat didukung oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Tidak optimalnya pengelolaan air limbah disebabkan salah satunya minimnya sarana prasarana yang tersedia, oleh sebab itu peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sangat diperlukan.


IV - 5

2016


Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Air Limbah

Permasalah mendesak sanitasi

Tujuan

Sasaran

Strategi

ASPEK TEKNIS : 1 Masih adanya praktek buang air Meningkatkan lingkungan yang 1 Tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Aceh 1 Menyusunan dokumen sehat dan bersih di Kabupaten Jaya yang melakukan Praktek BABS besar sembarangan (BABS) perencanaan pengelolaan air Aceh Jaya melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri 2 Masih terdapat masyarakat yang 2 Meningkatnya sarana dan Prasarana layak dan limbah domestik yang rumah tangga skala memiliki akses terhadap jamban memenuhi Standar pada wilayah masyarakat berwawasan lingkungan menuju permukiman dan menyusun yang tidak sehat miskin 2019 Universal Access tahun 2019 master plan air limbah 3 Jumlah truk tinja yang masih 3 Akses masyarakat terhadap jamban sehat 2 Menyusunan Perda tentang kurang ( hanya 4 unit) meningkat tahun 2019 pengelolaan air limbah 4 Kondisi instalasi pengolahan lumpur tinja belum berfungsi secara optimal ASPEK NON TEKNIS : 1 Belum adanya lembaga di SKPK yang mengurusi air limbah rumah tangga secara spesifik 2 Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah Aceh Jaya 3 Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi disektor air limbah 4 Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat 5 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga

4 Pencemaran oleh tangki septic dan SPAL 3 Membentuk lembaga khusus menjadi 0 % pada tahun 2019 yang mengelola IPLT 5 Tidak ada lagi pembuangan tinja ke Saluran 4 Meningkatkan alokasi dana Lingkungan dan sungai, Kebun/tanah lapang, 5 Meningkatkan SDM baik dari kolam dll menjadi 0 % pada tahun 2019 kualitas maupun kuantitas 6 Terpenuhinya pengangkutan limbah cair pada 6 Meningkatkan tahun 2019 prasarana 7 Dapat Optimalnya Fungsi IPLT pada tahun 2019 8 Terintergrasinya Perencanaan Sistem Jaringan Air Limbah Skala kawasan yang didukung dengan adanya Otline Plan/Master Plan Air Limbah tahun 2019

6 Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat 7 Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, 2016


IV - 6

sarana

dan

2016


4.2

Pengolahan Persampahan

Strategi pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya dirumuskan berdasarkan hasil Analisis SWOT yang menghasikan persampahan

selama lima tahun kedepan

strategi pengembangan pengololaan

dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di

Kabupaten Aceh Jaya. Tabel Analisis SWOT untuk komponen persampahan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini : Tabel 4.3 Hasil Swot Analisis Strategi Persampahan


IV - 7



2016

IV - 8

2016


Gambar 4.2 Posisi Strategi Persampahan

Strategi pengembangan persampahan dalam menanggulangi permasalahan Persampahan di Kabupaten Aceh Jaya antara lain : 1.

Mengefektifkan Qanun Restribusi pelayanan sampah yang telah ada Di Kabupaten Aceh Jaya Qanun Restribusi pelayanan sampah telah ada namun implementasinya sampai saat ini belum maksimal. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun Restribusi ini sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendapat informasi tentang pengrestribusian sampah yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Qanun Restribusi ini harus dijalankan agar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Qanun dapat terlaksana sesuai harapan dan sesuai dengan tujuan di susunnya Qanun.

2.

Mendayagunakan pokja sanitasi yang telah dibentuk untuk melakukan koordinasi program-program sanitasi Koordinasi antar pokja sanitasi untuk saat ini masih belum maksimal, mengingat waktu yang disepakti untuk melakukan pertemuan masih sangat sulit. Namun, koordinasi antar pokja


IV - 9


2016

sanitasi tetap dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan mendayagunakan pokja sanitasi yang telah ada pelaksanaan program/kegiatan sanitasi akan dapat terealisasi baik anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. 3.

Mengefektifkan SKPD yang menangani persampahan SKPD yang menangani persampahan saat ini masih belum efektif, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM, sarana dan prasarana, dan operasional yang masih terbatas. Dengan peningkatan SDM, sarana dan prasarana, dan operasional, SKPD yang menangani persampahan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

4.

Meningkatkan alokasi dana Peningkatan alokasi dana, dimana dengan alokasi dana yang mencukupi dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi baik dari segi operasional, SDM, sarana prasarana, dan pemeliharaan sehingga pengolahan sampah kedepan dapat lebih baik dan optimal.


IV - 10

2016


Table 4.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Persampahan Permasalah mendesak sanitasi

Tujuan

Sasaran

Strategi

ASPEK TEKNIS : 1 Kesadaran untuk pemilahan Mewujudkan lingkungan yang sampah rumah tangga masih sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui peningkatan rendah kualitas dan kuantitas 2 Pembuangan sampah di luar pengelolaan sampah yang kontainer sehingga berceceran berwawasan lingkungan menuju 3 Masih banyak sampah yang Universal Access pada tahun 2019 dibakar sehingga menyebabkan polusi

1 Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 3 % menjadi 100 % Pada tahun 2019

1 Mengefektifkan Qanun Restribusi pelayanan sampah yang telah ada

2 Mengurangi timbulan sampah 2 m3/hari di seluruh Desa/Gampong yang tidak terangkut oleh keterbatasan pengakutan menjadi 0 m3/hari pada tahun 2019

2 Mendayagunakan Pokja sanitasi yang telah terbentuk untuk melakukan koordinasi program-program sanitasi

4 Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai 5 Kontainer sampah perlu ditambah 6 Pengelolaan Bank Sampah perlu dikembangkan

3 Tersedianya Fasilitas Penampungan sementara berdasarkan Volume sampah dan Kebutuhan serta seusuai dengan rencana tata kota pada tahun 2019

3 Mengefektifkan SKPD yang menangani persampahan 4 Meningkatakan alokasi dana

7 Pengelolaan 3R belum diterapkan 8 TPA belum dikelola secara optimal

5 Adanya Penerapan Konsep 3R secara Optimal dalam pegolahan sampah dan mengurangi volume sampah yang tidak terolah di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2019

9 Masih kurangnya SDM petugas lapangan dan penyapuan jalan ASPEK NON TEKNIS : 1 Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator 2 SDM masih kurang memadai, baik dari kualitas maupun kuantitas 3 Belum adanya kebijakan yang jelas terkait hubungan kerjasama dengan pihak swasta ataupun investor dalam pengelolaan persampahan 4 Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pengolahan persampahan

4 Berfungsinya TPA Sanitery landfill dengan optimal melakukan pengolahan sampah terpusat pada tahun 2019

6 Terciptanya sistem pengelolaan persampahan yang mandiri dimasyrakat pada tahun 2019 7 Adanya kebijakan atau Qanun yang mengatur, mengikat dan dapat diterapkan terkait penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019 8 Terciptanya kelembangaan yang kuat dalam melaksanakan fungsi teknis pengelolaan

5 Masih kecilnya dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk sektor persampahan 6 Anggaran Sektor Persampahan belum menjadi prioritas oleh para pengambilan kebijakan 7 Masih rendahnya penarikan restribusi

dana

8 Potensi masyarakat dalam mengelola sampah belum dikembangkan secara sistematis 9 Masih rendahnya investasi dunia usaha ataupun pihak swasta 10 Belum adanya skema strategi untuk bekerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengolahan persampahan



IV - 10

2016


4.3

Drainase Strategi pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya dirumuskan

berdasarkan hasil Analisis SWOT yang menghasikan persampahan

selama lima tahun kedepan

strategi pengembangan pengololaan

dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di

Kabupaten Aceh Jaya. Tabel Analisis SWOT untuk komponen persampahan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini : Tabel 4.5 Hasil Swot Analisis Strategi Drainase


IV - 11



2016

IV - 12

2016


Gambar 4.3 Posisi Strategi Drainase

Strategi pengembangan drainase dalam menanggulangi permasalahan Persampahan di Kabupaten Aceh Jaya antara lain : 1.

Menyusun master plan Drainase Penyusunan master plan Drainase diharapakan dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci dalam pelaksanaan pengembangan Drainase, sehingga sasaran dari Seluruh Masyarakat mempunyai akses terhadap Jaringan Drainase pada tahun 2019 dapat tercapai.

2.

Meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase Dengan adanya peningkatan alokasi dana yang mencukupi, pembangunan drainase yang baik akan terlaksana sesuai dengan harapan, serta didukung dengan dana yang mencukupi untuk pemeliharaan sehingga drainase yang telah dibangun dapat berfungsi secara optimal.


IV - 13


3.

2016

Meningkatkan sarana dan prasarana drainase yang terbangun Meningkatkan sarana dan prasarana drainase yang terbangun menjadi lebih optimal sehingga permaslahan yang akan timbul dapat ditanggulangi seccara maksimal.

4.

Meningkatkan SDM dari sisi kuantitas Untuk saat ini ketersediaan SDM dari segi kuantitas masih sangat kurang sehingga menghambat berjalannya kegiatan. Dengan tersedianya SDM yang berkuantitas sangat menjamin terlaksana pembangunan dibidang drainase secara maksimal.

5.

Membangun kontruksi drainase secara permanen Kondisi drainase yang ada pada saat ini sebahagian masih kurang baik, hal ini disebabkan rencana kontruksi yang belum permanen. Pembangunan kontruksi drainase secara permanen mempengaruhi masa pemakain dalam jangka waktu yang lebih lama dan mengurangi resiko banjir/genangan air yang mungkin terjadi.


IV - 14

2016


Table 4.6 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Drainase Permasalah mendesak sanitasi

Tujuan

Sasaran

Strategi

ASPEK TEKNIS : Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih bebas banjir di Kabupaten Aceh Jaya dengan menyediakan layanan jaringan 2 Saluran air belum ideal sehingga drainase yang berkualitas untuk terjadi sedimentasi diselokan seluruh Wilayah Kabupaten Aceh Jaya menuju Universal Access 3 Masih banyak sampah yang pada tahun 2019 dibuang diselokan

1 Belum ada selokan sehingga grey water dan air hujan mengakibatkan genangan

4 Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dan saluran limbah rumah tangga (grey water ) 5 Kesadaran masyarakat masih rendah/pembuangan dari kamar mandi, wastafel, air hujan dan industri rumah tangga tercampur jadi satu sehingga mengakibatkan polusi 6 Banjir dan genangan yang terjadi setiap Tahun ASPEK NON TEKNIS : 1 Kurangnya sosialisasi dan kampanye tentang pengelolaan drainase

1 Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan drainase guna mengatasi luas area 26.202 Ha genangan hingga 0 % di tahun 2019 2 Berkurangya Genangan air yang lebih 1 hari di Kabupaten Aceh Jaya menjadi 0 % ditahun 2019 3 Terciptanya kelembagaan pengelola layanan drainase yang kuat pada tahun 2019 4 Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019

1 Menyusun master plan Drainase 2 Meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase 3 Meningkatkan sarana dan prasarana drainase yang terbangun 4 Meningkatkan SDM dari sisi kuantitas 5 Membangun kontruksi drainase secara permanen

5 Tersedianya pendanaan yang bukan bersumber dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam hal pembangunan drainase pada tahun 2019

6 Tersedia peraturan yang mengatur pengelolaan drainase pada tahun 2019 7 Terlaksana pembangunan drainase kawasan yang didukung perencanaan data base yang baik pada tahun 2019

2 Area cakupan yang luas terbentur dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas PU 3 Informasi mengenai saluran yang rusak belum optimal 4 Pengelola layanan drainase belum dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan yang rinci serta belum didukung oleh anggaran yang memadai 5 Kepedulian masyarakat dalam memelihara saluran drainase yang sudah ada sangat rendah 6 Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan drainase atau master plan drainase



IV - 13


2016

BAB V Program, Kegiatan Dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, dan drainase), Kabupaten. Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/CSR dan masyarakat) dapat dilihat pada Tabel 5.1. dan Tabel 5.2. dibawah ini. 5.1. Ringkasan Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

No.

Tahun Anggaran

Uraian Kegiatan 2017

1 2 3

Sub Sektor Air Limbah Sub Sektor Persampahan Sub Sektor Drainase Jumlah

2018

2019

2020

2021

X Rp. 1 Juta Total Anggaran

5.081

9.965

3.476

1.991

2.347

22.861

6.973

10.411

12.802

8.439

8.337

46.964

4.854

7.042

8.686

10.314

29.778

60.674

16.908

27.419

24.964

20.745

40.463

130.499

Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016


V-1


2016

Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran X Rp. 1 Juta

Sumber Anggaran

No.

Tahun Anggaran 2017

2018

2019

2020

2021

Total Anggaran

A.

Pemerintah

1

APBD Kab/Kota

15.015

13.908

14.313

12.038

10.895

66.169

2

APBD Provinsi

2.000

6.850

10.540

6.895

18.663

44.948

3

APBN

0

5.900

0

1.600

10.800

18.300

17.015

27.658

24.853

20.533

40.358

129.417

Jumlah A B.

Non-Pemerintah

1

CSR Swasta

0

0

0

0

0

0

2

Masyarakat

0

761

111

105

105

1.082

0

761

111

105

105

1.082

17.015

28.419

24.964

20.638

40.463

130.499

Jumlah B Total (A + B)


5.2.

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Aceh Jaya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN). Tabel 5.3. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

2018

2019

2020

2021

Total Anggaran

1

Sub Sektor Air Limbah

3,588

2,559

2,670

1,484

1,547

11,849

2

Sub Sektor Persampahan

6,573

7,531

8,797

7,834

7,332

38,069

3

Sub Sektor Drainase

4,854

3,817

2,846

2,719

2,015

16,251

Jumlah

15,015

13,908

14,313

12,038

10,895

66,169



V-2


2016

Tabel 5.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi X Rp. 1 Juta

No

Tahun Anggaran

Uraian Kegiatan

2017

1


2


3

Sub SektorDrainase Jumlah

2018

2019

2020

Total Anggaran

2021

1,600

2,000

800

0

800

5,200

400

2,380

4,000

600

1,000

8,380

0

2,470

5,740

6,295

16,863

31,368

2.000

6.850

10.540

6.895

18.663

44.948


Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

2018

2019

2020

Total Anggaran

2021

1


0

5.400

0

400

0

5.800

2

Sub SektorPersampahan

0

500

0

0

0

500

3

Sub SektorDrainase

0

0

0

1.200

10.800

12.000

0

5.900

400

1.600

10.800

18.300

Jumlah


5.3.

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Aceh Jaya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat). Tabel 5.6 RekapitulasiPendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

2018

2019

2020

2021

Total Anggaran

1


-

-

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

-

3

Sub Sektor Drainase

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016


V-3


2016

Tabel 5.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

2018

2019

2020

Total Anggaran

2021

1


-

6

6

-

-

12

2


-

-

5

5

5

15

3

Sub Sektor Drainase

755

100

100

100

1.055

761

111

105

105

1.082

Jumlah Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016

5.4.

Antisipasi Funding Gap

Funding-Gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia. Untuk rekapitulasi anggaran Funding-Gap yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Aceh Jaya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, dapat dilihat pada table 5.8. dibawah ini. Tabel 5.8 Funding Gap X Rp. 1 Juta

No

Tahun Anggaran

Uraian 2017

1 2

Perkiraan Dana yang tersedia Anggaran yang dibutuhkan Gap (%)

2018

2019

2020

2021

Total Anggaran

3.992

4.012

4.032

4.052

4.072

20.161

16.908

27.419

24.964

20.745

40.463

130.499

23,61

14,63

16,15

19,53

10,06

15,45



V-4


2016

BAB VI Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK Proses monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yakni bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil dan praktik, baik untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil monitoring adalah simpulan-simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi adalah simpulan-simpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui pembandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui pembandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya. 6.1.

Gambaran Umum Struktur Monitoring Dan Evaluasi Sanitasi Monitoring dan evaluasi Kinerja Sanitasi memerlukan data dan informasi yang tepat waktu,

akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi sanitasi, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak program percepatan sanitasi permukiman sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

V-1


2016

Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan kesungguhan yang kuat dari para pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program percepatan sanitasi permukiman adalah: (1) Obyektif dan profesional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat program percepatan sanitasi permukiman. (2) Transparan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secarater buka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi. (3) Partisipatif Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku program percepatan sanitasi permukiman, termasuk masyarakat miskin. (4) Akuntabel Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggung-jawabkan secara internal maupun eksternal. (5) Tepat waktu Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. (6) Berkesinambungan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan. (7) Berbasis indikator kinerja Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak Tujuan pembangunan sanitasi tingkat Kabupaten telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pemutakhiran. Dokumen SSK Pemutakhiran juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi subsektor (air limbah, persampahan dan drainase) serta target aspek perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi kabupaten.


V-2


2016

Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK Pemutakhiran serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK Pemutakhiran juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK Pemutakhiran akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat. Pemantauan atau juga dikenal sebagai monitoring bertujuan untuk: 1.

Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.

2.

Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya.

3.

Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat

kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan: 1.

Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatankegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.

2.

Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.

3.

Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan di bulan Januari 2016 atau setelah SSK

Pemutakhiran diresmikan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam membangun sanitasi. Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan yaitu di bulan Maret, Juni, September dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menyelaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah. Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: Penanggung jawab Utama: 1.

Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.

Wakil Ketua: Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda.

Pengumpul Data dan Dokumentasi: 1.

Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan, Limbah, Pertamanan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pad Dinas Lingkungan Hidup.

2.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.


V-3

2016


3.

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan

4.

Kepala Seksi Sampah dan Limbah pada Dinas lingkungan Hidup

Pengolah data/Pemantau: 1.

Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum

2.

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman da Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum

Monitoring terkait pengambilan keputusan Tujuan utama sub-strategi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya. Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah Kabupaten sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK Pemutakhiran, serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyek membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusanpembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Bappeda memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi melalui Kelompok Kerja Sanitasi. Laporan tersebut akan disampaikan kepada semua Pemangku Kepentingan, sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan

dan program

pembangunan sanitasi daerah untuk kemudian diambil

rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya. Selanjutnya hasil-hasil monev dilaporkan kepada Bupati


V-4

2016


untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Disamping itu laporan hasil-hasil monev disampaikan ke berbagai lembaga terkait serta dipublikasikan kepada masyarakat luas. Monitoring pelaksanaan Monitoring pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau atau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu (1) monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPK yang dipimpin Bagian Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, (2) monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan diselenggarakan. Data

dan informasi

yang

diperlukan

dalam

rangka monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan pembangunan sanitasi diperoleh dari: (1) hasil laporan rutin seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lembaga pelaksana kebijakan dan program; (2) hasil pendataan oleh Kantor Badan Pusat Statistik, dan lembaga pengumpul data lainnya; (3) hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat; (4) hasil pemberitaan media; dan (5) hasil laporan dari kelompok masyarakat. 6.1.1. Monitoring strategi Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPK. Disamping itu dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran sub-sektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis pemerintah kabupaten. Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan kontributor diluar pemerintah kabupaten yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sanitasi seluruh kabupaten perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap tahun sekali dan menggunakan


V-5

2016


metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan). 6.2.

Pengembangan Atau Penyusunan Indikator Input, Output, Dan Outcome Pengembangan atau penyusunan indikator input, output, dan outcome berfungsi untuk

menilai menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan pada bab 3 yaitu tujuan, sasaran, serta tahapan pencapaian subsektor sanitasi. Adapun sasarannya adalah sebagaimana terlihat dalam matrik kerangka logis pada tabel 6.1 berikut: Tabel 6.1 Capaian Strategis A. A. Air Limbah Tujuan : Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access tahun 2019 Tahun 2017 – 2021 Rencana Output

Realisasi

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

1. Tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya yang melakukan Praktek BABS 2. Meningkatnya sarana dan Prasarana layak dan memenuhi Standar pada wilayah masyarakat miskin 2019 3. Akses masyarakat terhadap jamban sehat meningkat tahun 2019 4. Pencemaran oleh tangki septic dan SPAL menjadi 0 % pada tahun 2019 5. Tidak ada lagi pembuangan tinja ke Saluran Lingkungan dan sungai, Kebun/tanah lapang, kolam dll menjadi 0 % pada tahun 2019 6. Terpenuhinya pengangkutan limbah cair pada tahun 2019 7. Dapat Optimalnya Fungsi IPLT pada tahun 2019 8. Terintergrasinya Perencanaan Sistem Jaringan Air Limbah Skala kawasan yang didukung dengan adanya Otline Plan/Master Plan Air Limbah tahun 2019 Penyusunan Outline Plan Air Limbah Kabupaten Aceh Jaya Pembangunan Septic Tank Individual

Rp. 500 Juta

Tersedianya data sistem pengolahan air limbah

-

-

-

Rp. 6,972 Juta

Tertampungn ya pembuangan lumpur tinja

-

-

-


V-6

2016


Pembangunan MCK 1. Rp. 720 Juta umum

Terlayaninya masyarakat dalam aktivitas mandi, cuci dan kakus.

-

-

-

Pembangunan MCK++2. Rp. 3,200 Juta

Terprosesnya lumpur tinja yang telah mengalami proses penguapan yang menghasilkan air bersih yang tidak bau

-

-

-

Pembangunan IPAL 3. Rp. 800 Juta Komunal (SANIMAS)

Tertampungn ya limbah rumah tangga secara komunal yang dialirkan melalui system perpipaan

-

-

-

IPLT

4.

Rp. 400 Juta

Terolahnya lumpur tinja yang aman

-

-

-

Jumlah

5.

Rp. 12,592 Juta

B. Persampahan Tujuan : Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access pada tahun 2019 Tahun 2017 – 2021 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

1. Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 3 % menjadi 100 % Pada tahun 2019 2. Mengurangi timbulan sampah 2 m3/hari di seluruh Desa/Gampong yang tidak terangkut oleh keterbatasan pengakutan menjadi 0 m3/hari pada tahun 2019 3. Tersedianya Fasilitas Penampungan sementara berdasarkan Volume sampah dan Kebutuhan


V-7

2016


serta seusuai dengan rencana tata kota pada tahun 2019 4. Berfungsinya TPA Sanitery landfill dengan optimal melakukan pengolahan sampah terpusat pada tahun 2019 5. Adanya Penerapan Konsep 3R secara Optimal dalam pegolahan sampah dan mengurangi volume sampah yang tidak terolah di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2019 6. Terciptanya sistem pengelolaan persampahan yang mandiri dimasyrakat pada tahun 2019 7. Adanya kebijakan atau Qanun yang mengatur, mengikat dan dapat diterapkan terkait penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019 8. Terciptanya kelembangaan yang kuat dalam melaksanakan fungsi teknis pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019

Peningkatan Kebijakan dan Kinerja Rp. 1.400 Juta Pengelolaan Persampahan

Efektifnya kebijakan pengelolaan persampahan dan maksimalnya hasil pengelolaan persampahan

-

-

-

Sosialisasi kebijakan dan pengelolaan 6. Rp. 270 Juta persampahan

Masyarakat dapat memahami akan kebijakan pengelolaan persampahan dan dapat mengelola sampah

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Prasarana Meningkatnya dan Sarana 8. Rp. 13.827 Juta jumlah sampah Pengelolaan yang terolah Persampahan

-

-

-

Mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah dan mengurangi pembuangan sampah ke TPA

-

-

-

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Meningkatnya pengelolaan 7. Rp. 11.150 Juta persampahan yang di olah masyarakat

Pembangunan Bank 9. Rp. 2.265 Juta Sampah


V-8

2016


Meningkatnya kinerja tenaga Peningkatan operasi kerja dan dan pemeliharaan 10. Rp. 19.292 Juta terpeliharanya prasarana dan sarana prasarana dan persampahan sarana persampahan

-

-

-

Pembangunan fasilitas 11. Rp. 3.930 Juta penunjang TPA

Terlaksananya fungsi TPA secara maksimal

-

-

-

Penyuluhan dan bimbingan kepada 12. Rp. 100 Juta masyarakat disekitar TPA

Masyarakat memahami fungsi dan manfaat TPA

-

-

-

Biaya Operasional dan pemeliharaan TPA dan13. Rp. 1.150 Juta fasilitasnya

Efektifnya tenaga kerja secara maksimal dan Terpeliharanya TPA dan fasilitasnya secara maksimal.

-

-

-

Perencanaan dan pengawasan teknis 14. Rp. 50 Juta fasilitas TPA

Terlaksananya perencanaan yang telah disusun dan tersedianya informasi tentang fasilitas TPA

-

-

-

Peraturan dan Kelembagaan

15. Rp. 100 Juta

Terlaksananya peraturan yang telah ditetapkan dan lembaga yang telah terbentuk secara efektif.

-

-

-

16. Rp. 3.280 Juta

Efektifnya pengumpula n, pemilahan, pendaur

-

-

-

Peningkatan dan pengelolaan TPST Skala Perkotaan


V-9

2016


ulangan, dan pemrosesan akhir sampah 17. Rp. 56.814 Juta

Jumlah C. C. Drainase

Tujuan : Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih bebas banjir di Kabupaten Aceh Jaya dengan menyediakan layanan jaringan drainase yang berkualitas untuk seluruh Wilayah Kabupaten Aceh Jaya menuju Universal Access pada tahun 2019 Tahun 2017 – 2021

Rencana Output

Realisasi

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

1. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan drainase guna mengatasi luas area 26.202 Ha genangan hingga 0 % di tahun 2019 2. Berkurangya Genangan air yang lebih 1 hari di Kabupaten Aceh Jaya menjadi 0 % ditahun 2019 3. Terciptanya kelembagaan pengelola layanan drainase yang kuat pada tahun 2019 4. Terlaksana pembangunan drainase kawasan yang didukung perencanaan data base yang baik pada tahun 2019 5. Tersedia peraturan yang mengatur pengelolaan drainase pada tahun 2019 6. Tersedianya pendanaan yang bukan bersumber dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam hal pembangunan drainase pada tahun 2019 7. Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019 Outline Plan Drainase

Rp. 1.200 Juta

Tersedianya data dan informasi Drainase

-

-

-

Peningkatan Saluran dan Gorong-Gorong Drainase Primer

Menurunkan Rp. 32.618 Juta tingkat genangan air

-

-

-

Peningkatan Saluran dan gorong-gorong drainase sekunder

Rp. 7.180 Juta

Menurunkan tingkat genangan air

-

-

-


V - 10

2016


Peningkatan Saluran dan gorong-gorong drainase sekunder

Menurunkan Rp. 18.316 Juta tingkat genangan air

Pintu Air

Jumlah

Meningkatkan dan mengontrol debet air untuk pengairan

Rp. 1.360 Juta

-

-

-

-

-

-

18. Rp. 60.674 Juta


Tabel 6.2 Capaian Kegiatan Tahun 2017 - 2021 Rencana Kegiatan

Realisasi Kegiatan

Realisasi Output

Belanja

Outcome

A. Air Limbah Persiapan Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah

-

-

-

-

Persiapan Penyusunan Perda dalam penyelenggaraan sistem air limbah rumah tangga

-

-

-

-

Persiapan Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan

-

-

-

-

Menyiapkan Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah kabupaten

-

-

-

-

Persiapan Penyusun Perda pengelolaan persampahan

-

-

-

-

B. Persampahan


V - 11

2016


Persiapan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan persampahan

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Drainase Penyusunan Outline Plan dan DED Drainase Kabupaten Aceh Jaya


Tabel 6.3 Evaluasi A. Air Limbah Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi

Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access tahun 2019 Tidak ada lagi 8 Kegiatan masyarakat di (Rp. 30.466 Kabupaten Aceh Juta) Jaya yang melakukan Praktek BABS 2. Meningkatnya sarana dan Prasarana layak dan memenuhi Standar pada wilayah masyarakat miskin 2019 3. Akses masyarakat terhadap jamban sehat meningkat tahun 2019 4. Pencemaran oleh tangki septic dan SPAL menjadi 0 % pada tahun 2019 5. Tidak ada lagi pembuangan tinja ke Saluran Lingkungan dan 1.


V - 12

2016


sungai, Kebun/tanah lapang, kolam dll menjadi 0 % pada tahun 2019 6. Terpenuhinya pengangkutan limbah cair pada tahun 2019 7. Dapat Optimalnya Fungsi IPLT pada tahun 2019 8. Terintergrasinya Perencanaan Sistem Jaringan Air Limbah Skala kawasan yang didukung dengan adanya Otline Plan/Master Plan Air Limbah tahun 2019 Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016

B. Persampahan Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi

Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Aceh Jaya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access pada tahun 2019 65 Kegiatan 1. Meningkatnya (Rp. 46.314 cakupan layanan Juta) pengelolaan persampahan dari 3 % menjadi 100 % Pada tahun 2019 2. Mengurangi timbulan sampah 2 m3/hari di seluruh Desa/Gampong yang tidak terangkut oleh keterbatasan pengakutan menjadi 0 m3/hari pada tahun 2019 3. Tersedianya Fasilitas Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

V - 13


4.

5.

6.

7.

8.

2016

Penampungan sementara berdasarkan Volume sampah dan Kebutuhan serta seusuai dengan rencana tata kota pada tahun 2019 Berfungsinya TPA Sanitery landfill dengan optimal melakukan pengolahan sampah terpusat pada tahun 2019 Adanya Penerapan Konsep 3R secara Optimal dalam pegolahan sampah dan mengurangi volume sampah yang tidak terolah di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2019 Terciptanya sistem pengelolaan persampahan yang mandiri dimasyrakat pada tahun 2019 Adanya kebijakan atau Qanun yang mengatur, mengikat dan dapat diterapkan terkait penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019 Terciptanya kelembangaan yang kuat dalam melaksanakan fungsi teknis pengelolaan


V - 14

2016


persampahan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019 Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016

C. Drainase Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi

Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih bebas banjir di Kabupaten Aceh Jaya dengan menyediakan layanan jaringan drainase yang berkualitas untuk seluruh Wilayah Kabupaten Aceh Jaya menuju Universal Access pada tahun 2019 1. Menyediakan

sarana dan prasarana pelayanan drainase guna mengatasi luas area 26.202 Ha genangan hingga 0 % di tahun 2019 2. Berkurangya Genangan air yang lebih 1 hari di Kabupaten Aceh Jaya menjadi 0 % ditahun 2019 3. Terciptanya kelembagaan pengelola layanan drainase yang kuat pada tahun 2019 4. Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019 5. Tersedianya pendanaan yang bukan bersumber dari pemerintah

14 Kegiatan (Rp. 60.674 Juta)


V - 15


2016

Kabupaten Aceh Jaya dalam hal pembangunan drainase pada tahun 2019 6. Tersedia peraturan yang mengatur pengelolaan drainase pada tahun 2019 7. Terlaksana pembangunan drainase kawasan yang didukung perencanaan data base yang baik pada tahun 2019 Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya 2016

6.3.

Pengumpulan Dan Penyajian/Pelaporan Data Pengumpulan data merupakan bagian dari upaya pemantauan pembangunan sanitasi. Data

dan informasi yang dikumpulkan meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program pembangunan sanitasi yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terhadap sektor sanitasi. Kegiatan Pengelolaan Pengumpulan Datadan Informasi meliputi : 

Optimalisasi fungsi Pokja sanitasi bidang Monev sebagai kordinator pendataan lintas SKPK Terkait;



Optimalisasi bagian pendataan dan pemantauan setiap SKPK Terkait untuk mendukung kegiatan monev;



Penganggaran khusus kegiatan pendataan sekunder dan primer;



Penetapan tim survei lapangan Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pokja sanitasi, dapat berupa pengumpulan

data dari program kegiatan yang telah disusun serta dari pengamatan langsung oleh SKPK. Pelaporan hasil akan menampilkan penyimpangan/deviasi capaian pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten terhadap rencana, faktor penyebab penyimpangan dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pokja berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPK terkait sanitasi. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya

V - 16


2016

6.3.1. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Proses Perencanaan Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya akan memutuskan frekuensi dan jenis pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja Sanitasi akan memberikan kesempatan kepada para stakeholder untuk memberikan umpan-balik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik monitoring dan evaluasi proses perencanaan ini. Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi. 6.3.2. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi Laporan gabungan monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikanmya kepada kepala SKPK lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monev dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK Pemutakhiran dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan. 6.3.3. Pelaporan Monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak Pembangunan Sanitasi Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi akan disusun setiap dua tahun. Laporan ini menjelaskan status indikator dan kaitannya ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya akan mempertimbangkan bentuk laporan monitoringini, seperti Buku SSK Kabupaten Aceh Jaya yang aktual dengan pemutakhiran, atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya.Hasil laporan akan menampilkan progress report yang telah dicapai hingga akhir tahun dan prediksi capaian pada tahap selanjutnya. Tabel dibawah ini menggambarkan matrik dan prosedur pelaksanaan Monev Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya persubsektor berdasarkan konsep dan teknik.


V - 17

2016


Tabel 6.4 Pelaporan Monev Implementasi SSK

Penanggung Jawab

Pelaporan

Obyek Penanggung Pemantauan Jawab Utama Tabel Capaian Bappeda Strategis

Waktu Pengumpul Pengolah Pelaksanaan Penerima Data dan Data/Pemantau Laporan Dokumentasi Dinas KLH & Bupati & Dinas Dinas Dinas PU Bulanan, Kepala Triwulan Kesehatan SKPK

Tabel Capaian Kegiatan

Bappeda

Dinas KLH & Dinas Kesehatan

Dinas Dinas PU

Bulanan, Triwulan

Bupati & Kepala SKPK

Tabel Evaluasi

Bappeda

Dinas KLH & Dinas Kesehatan

Dinas Dinas PU

Bulanan, Triwulan

Bupati & Kepala SKPK



V - 18

Pemutakhiran SSK Aceh Jaya 2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents