2016 BAB I PENDAHULUAN

Laporan KinerjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya Good Governance Merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa dan bernegara. oleh karena

itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem

pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur,

sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pengelolaan keuangan selalu berdaya guna,berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dan berdasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1989 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas kepastian hukum , asas tertib penyelenggaraan negara , asas kepentingan umum , asas keterbukaan asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pasal tersebut dirumuskan bahwa, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan

hasil

akhir

dari

kegiatan

penyelenggaraan

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut diatas pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Hal tersebut diwajibkan bagi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan sinerjik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masingmasing.laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1


LKj ini merupakan bentuk formal pertanggung jawaban BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang bermanfaat untuk : a. Mewujudkan rumusan kebijakan perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan realistis. b. Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral. c. Menyerahkan kegiatan pengelolaan keuangan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang efektif dan efisien. d. Mewujudkan keseimbangan keuangan antar wilayah dan sektor sesuai dengan unit kerjanya. e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya. 1.2 Sistematika LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone terdiri dari : - BAB I

Pendahuluan

- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja - BAB III Akuntabilitas Kinerja - BAB IV

Penutup.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang perda pembentukan organisasi Dinas–dinas Daerah Kab.Bone , struktur organisasi serta Peraturan Bupati No 55 Tahun 2008 tentang rincian tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala bidang Anggaran d. Kepala bidang Akuntansi e. Kepala Bidang Koordinasi Penerimaan Daerah f. Kepala Bidang Aset

2


a. KEPALA DINAS Tugas : Memimpin dinas dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fungsi :  Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah  Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD  Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  Melaksanakan fungsi BUD  Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD  Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD  Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran SKPD  Menetapkan SPD; 

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah



Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah



Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang Milik daerah

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. b. SEKRETARIS Tugas : Membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Fungsi :  Menyusun perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah  Melakukan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan dan perencanaan  Melakukan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan aset daerah  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

3


c.

BIDANG ANGGARAN Tugas : Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan penganggaran daerah sesuai tugas dan tanggungjawab dinas Fungsi:  Menyusun APBD dan Perubahan APBD  Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD  Menyiapkan SPD  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

d.

BIDANG AKUNTANSI Tugas : melaksanakan sebagaian tugas pokok kepala dinas dalam bidang akuntansi yang menjadi tanggungjawabnya. Fungsi :  Melaksanakan tugas akuntansi  Menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah  Menyusun laporan semester  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

e.

BIDANG ASET Tugas :

melaksanakan sebagian tugas pokok kepala dinas dalam bidang aset

yangmenjadi tanggungjawabnya. Fungsi :  Menyusun rencana kebutuhan aset dinas  Melakukan koordinasi dalam hal inventarisasi aset daerah  Menyumpan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah  Melakukan penagihan penjualan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan  Melaksanakan tugas penilaian dan penghapusan aset daerah  Melakukan

koordinasi

dalam

hal

pemanfaatan,

penatausahaan

dan

pemeliharaan aset daerah  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas f.

BIDANG KOORDINASI PENERIMAAN DAERAH Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pokok kepala dinas dalam bidang koordinasi penerimaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

4


Fungsi :  Melaksanakan tugas koordinasi penerimaan daerah  Melakukan evaluasi penerimaan daerah secara berkala  Menyampaikan laporan hasil penerimaan daerah  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas 1.4 Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

BIDANG ANGGARAN

Seksi Perenc. Anggaran B.L.

Seksi Perenc. Anggaran BTL

Seksi Penyusunan DPA

Subag Umum dan Perenc.

BIDANG AKUNTANSI

BIDANG ASET

Seksi Akuntansi Pendapatan

Seksi Inventarisasi

Seksi Pemanfaatan Penat.& Pemel.

Seksi Akuntansi Pengeluaran

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Penilaian & Penghapusan

Subag Keu. & Perlengkapan

Subag Kepeg.

BIDANG KOORDINASI PENERIMAAN DAERAH

Seksi Koord. Pene. Ret.Daerah

Seksi Koord. Pene. Pajak Daerah

Seksi Koord. Pene. Dana Perimbangan

UPTD

5


BAB II PERENCANAANKINERJA

Dengan mengacu pada sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dan tidak terlepas dari tugas dan fungsi BPKAD, maka indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu (2013-2018) adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penyediaan ATK, dan penyediaan lain 2. Membuka akses kepada aparat BPKAD untuk meningkatkan profesionalisme dalam melanjutkan pendidikan tinggi sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan, bimbingan teknis, pelatihan dan keterampilan yang sesuai. 3. Optimalisasi pengelolaan aset Daerah melalui kajian evaluasi aset-aset Daerah 4. Memperbaiki manajemen aset, perbaikan kinerja pengelolaan aset, dan peningkatan kapasitas pengelolaan aset. 5. Optimalisasi tugas dan peran BPKAD dalam mencapai WTP melalui peningkatan komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh aparat Pemerintah Kabupaten . 6. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut LHP dan action plan. 7. Memperbaiki sistem keuangan daerah. 8. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan, memperkuat regulasi daerah dalam mencapai WTP. 9. Optimalisasi PAD melalui pembukaan potensi sumber pendapatan daerah. 10. Meningkatkan kinerja sumber pendapatan daerah 11. Mencegah kebocoran pendapatan 12. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada pengelola pendapatan daerah. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam waktu 2013-2018 sebagai berikut : Program dan Kegiatan. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran  Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik  Penyediaan jasa administrasi keuangan.

6


 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Pengelolaan Gaji  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah  Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  Pengadaan kendaraan dinas/operasional  Pengadaan perlengkapan gedung kantor  Pengadaan peralatan gedung kantor  Pengadaan Mebeleur  Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas 3. Program peningkatan disiplin aparatur  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  Pendidikan dan pelatihan formal  Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan.  Sosialisasi pajak  Studi banding aparatur pengelola keuangan 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  Penyusun laporan keuangan semester  Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi  Penelitian dan verifikasi surat pertanggung jawaban 6. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.  Peningkatan peningkatan pelaksanaan dana kas daerah oleh BUD 7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi  Penyelenggaraan pameran investasi

7


8. Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.  Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  Penyusunan standar satuan harga  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD  PenyusunanRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah  Intensifikasi dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD  Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD  Penyusunan Akuntansi Rugas Pembantu  Pengamanan Aset Daerah  Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah  Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan  Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA-BMD  Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah  Labelisasi Aset Barang Daerah  Coffee Morning Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Peningkatan Pengelolaan Administrasi Retribusi Daerah  Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa  Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak

8


 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2017  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017  Penilaian Barang Milik Daerah  Studi Banding Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah  Peningkatan

Pengelolaan,

Pemeliharaan

dan

Pengembangan

Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah  Pengelolaan AdministrasiData Kearsipan Keuangan  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal 10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH  Peningkatan Pelaksanaan TGR

9


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas KinerjaBadan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016diukur berdasarkancapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Penetapan KinerjaBPKADpada tahun 2016. Akuntabilitas Kinerja ini

menyajikan

hasil

pengukuran

kinerja

terhadap

target

capaian

kinerja

organisasiuntuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Strategis Tahun 2013-2018. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2015 ini, diperoleh melalui analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2015, dengan proses analisis pengukuran, yaitu sebagai berikut : -

Membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2016;

-

Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2016 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;

-

Membandingkan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2016 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2013-2018;

-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.

Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2016, adalah sebagai berikut :

10


Perbandingan antara Target dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016 Realisasi capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini; Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2016 *) Dalam Juta SASARAN STRATEGIS PERTAMA

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Indikator Kinerja

Target2016

Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersih dan akuntabel

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

SASARAN STRATEGIS KE-DUA

Realisasi 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Capaian Keterangan (%) 100 % Pengukuran berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap LKPD Tahun 2015 yang diaudit pada tahun 2016

Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan asset daerah yang professional

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian (%)

Keterangan

Jumlah dan nilai asset yang dikelola

3.388.681*)

7.263.984*)

214.36 %

Pengukuran berdasarkan jumlah asset dan nilai asset

SASARAN STRATEGISKE-TIGA Indikator Kinerja Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja, mecegah kebocoran pendapatan memberi penghargaan dan sanksi kepada pengelola

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian (%)

159.866.219*) 45 %

180.090.245*) 96%

96%

Keterangan Pengukuran realisasi berdasarkan rasio jumlah realisasi PAD

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya Realisasi capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

11


Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016 *) Dalam Juta SASARAN STRATEGISPERTA MA Indikator Kinerja Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersih dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS KEDUA Indikator Kinerja Jumlah dan nilai asset yang dikelola

SASARAN STRATEGISKETIGA Indikator Kinerja Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Realisasi Capaian Kinerja 2014 2015 2016

Wajar Dengan Pengecua lian



(WDP)

(WTP)

(WTP)

(Hasil Audit LKPD 2013)



Capaian Kinerja (%) 2014 2015 2016 100 %

85 %

100 %

(sesuai target)

(belum sesuai target)

(sesuai target)

Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan asset daerah yang professional

Realisasi Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2.604.458*) 2.908.828*) 7.263.984*)

Capaian Kinerja (%) 2014 2015 2016 214.36 93 % 94,4 % %

Optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja, mecegah kebocoran pendapatan memberi penghargaan dan sanksi kepada pengelola

Realisasi Capaian Kinerja 2014 2015 2016 15 %

29.4 %

96%

Capaian Kinerja (%) 2014 2015 2016 100 % 98.6 % 96%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah (Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018) Realisasi capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

12


Tabel 3.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Target Indikator Kinerja dari Sasaran dalam RPJMD Tahun 2013-2018 *) Dalam Juta Capaian 2016 Target RPJMD terhadap 2013-2018 Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2016

Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersih dan akuntabel



100% (Tercapai)

2. Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan asset daerah yang professional


7.263.984*)

4.100.304*)

177.16 %

3. Optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja, mecegah kebocoran pendapatan memberi penghargaan dan sanksi kepada pengelola

Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah

96% 180.090.245*)

75%

78%

SASARAN RPJMD 1. Meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Analisis Akuntabilitas Kinerja Organisasi dari Hasil Pengukuran Capaian KinerjaTahun 2016 Dari hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2016yang tersaji pada tabel 3.1, 3.2, dan3.3 di atas, dapat diuraikan analisis akuntabilitas kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, yaitu sebagai berikut : - Sasaran Strategis Pertama : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel dengan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Audit BPK-RI. Sebagai catatan atas target capaian kinerja ini yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh harus disertai dengan pengurangan nilai temuan dan rekomendasi hasil audit BPK-RI dibandingkan hasil audit LKPD tahun sebelumnya. Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone untuk sasaran strategis pertama telah 13


mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dimana opini BPK-RI sebagai hasil audit yang dilakukan pada tahun 2016terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bone T. A. 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bila dibandingkan dengan hasil audit BPK-RI terhadap LKPD T. A. 2013 dan T.A. 2014 pada pemeriksaan tahun 2014 dan 2015 yang tersaji pada tabel 3.2, telah terjadi peningkatan opini yang sebelumnya berstatus WDP, danselain itu capaian kinerja tahun 2016 ini terjadi peningkatan pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD Kab. Bone tahun 2013-2018, yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tersaji pada tabel 3.3di atas. Dari data pemantauan tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK-RI yang dimutakhirkan pada akhir tahun 2016, kualitas laporan keuangan mengalami peningkatanberdasarkan perbandingan jumlah temuan dan rekomendasi hasil audit BPK-RI atas LKPD T.A. 2016 dengan LKPD T.A. 2015,yang

menunjukkan

adanyapenurunanjumlah

temuan

maupun

rekomendasi. - Sasaran Strategis Kedua : Tercapainya kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan Asset Daerah yang professional. Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu penetapan target jumlah dan nilai asset setiap tahunnya disesuaikan dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat dalam pencatatan asset di masing-masing SKPD, dan telah terjalin kerjasama / keterbukaan antara bendahara uang, PPTK, penyimpang barang dan pengurus barang.Walaupun beberapa aset yang ada pada SKPD dikuasai oleh orang yang tidak berhak, seperti orang yang sudah pensiun dan lain-lain, dan khusus untuk aset tanah masih ada yang belum dilengkapi dokumen kepemilikan yang akurat (sertifikat). Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang tersaji pada tabel 3.2, terlihat jelasbahwa persentase pencapaian kinerja pada tahun 2016 terkait dengan jumlah dan nilai asetmeningkat secara signifikan dari tahun 2015.

14


- Sasaran Strategis Ketiga : Optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja, mecegah pendapatan memberi penghargaan dan sanksi kepada pengelola.

kebocoran

Sebagai catatan atas target capaian kinerja ini, yaitu target indikator kinerja setiap tahunnya ditetapkan meningkat secara bertahap hingga walaupun belum mencapai target jangka menengah sesuai dengan yang diharapkan. AnalisisEfisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dari sasaran strategis yang ada dengan realisasi keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja tersebut. Program/kegiatan prioritas yang berpengaruh besar untuk menunjang pencapaian target kinerja ditentukan pula oleh anggaran yang besar beserta realisasi pelaksanaannya.

15

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016

Tabel 3.4Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2016 sesuai Perjanjian Kinerja (PK) BPKAD Kab. Bone Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET PK

REALISASI CAPAIAN KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4/3)x100%



100 %

Catatan : Ada Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan dengan PenurunanJumlah Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI

Catatan : Ada pengurangan jumlah temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2016 terhadap LKPD T.A. 2015 dibandingkan tahun sebelumnya (peningkatan kualitas LKPD)

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;

Tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan, bersih dan akuntabel Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

% CAPAIAN

PROGRAM

ANGGARAN (setelah perubahan)

(6)

(7)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REALISASI % KEUANGAN KEUANGAN (8)

(8)=(8/7)x100%

Rp.24.786.853.496,-

Rp.24.364.649.091,-

98.30 %

Rp.21.041.254.496,-

Rp.20.717.518.182,-

98.46 %

Rp.622.180.000,-

Rp.568.298.000,-

91.34 %

Rp.335.000.000,-

Rp. 330.315.000,-

98.60 %

Rp.297.164.000,Rp.790.000.000,-

Rp.285.396.300,Rp.761.866.609,-

96.04 % 96.44 %

Rp.1.701.255.000,-

Rp.1.678.617.200,-

100.00%

Rp.1.911.800.000,-

Rp.814.300.000,-

998.95%

 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Rp.514.000.000,-

Rp.508.499.000,-

98.93%

 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp.199.800.000,-

Rp. 199.800.000,-

100.00 %

 Pengadaan peralatan gedung kantor

Rp.374.500.000,-

Rp. 374.500.000,-

100.00%

 Pengadaan mebeluer

Rp.157.500.000,-

Rp. 157.500.000,-

100.00 %

 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp.181.000.000,-

Rp.167.848.500,-

92.73 %

Rp.225.000.000,-

Rp.223.974.100,-

99.54%

Rp.155.000.000,-

Rp.154.965.000,-

99.98 %

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan administrasi keuangan  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan  Pengelolaan gaji  Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah  Pelaksanaan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

16

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016  Rehabilitas sedang/berat rumah dinas

Rp. 75.000.000,-

Rp. 75.000.000,-

100.00 %

Rp. 36.000.000,-

Rp. 30.900.000,-

85.83 %

Rp. 36.000.000,-

Rp. 30.900.000,-

85.83 %

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rp. 266.125.000,-

Rp. 246.173.400,-

92.50 %

 Pendidikan dan pelatihan formal

Rp. 22.125.000,-

Rp. 22.125.000,-

100.00 %

 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Rp. 40.000.000,-

Rp. 22.600.000,-

56.50 %

 Sosialisasi pajak

Rp. 54.000.000,-

Rp. 53.985.600,-

99.97 %

 Studi banding aparatur pengelola keuangan daerah

Rp. 150.000.000,-

Rp. 147.462.800,-

98.31 %

5. Program Peningkatan Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Rp. 412.415.000,-

Rp. 412.415.000,-

97.54 %

 Penyusunan laporan keuangan semester

Rp. 39.130.000,-

Rp. 39.112.500,-

 Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi

Rp. 56.985.000,-

Rp. 46.877.000,-

 Pengelolaan sistem dan verifikasi surat pertanggungjawaban

Rp. 316.300.000,-

Rp. 316.300.000,-

6. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Rp.276.610.000,-

Rp. 249.040.400,-

Rp.276.610.000,-

Rp.249.040.400,-

90.03 %

Rp.40.000.000,-

Rp. 36.000.000,-

90.00 %

3. Program peningkatan disiplin aparatur  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh BUD 7. Program peningkatan promosi dan kerjasama

99.96 % 82.26 % 100.00 %

90.03 %

17

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016 investasi  Penyelenggaraan pameran investasi

Rp.40.000.000,-

Rp.36.000.000,-

90.00 %

Rp.5.178.630.990,-

Rp. 4.848.286.172,-

93.08 %

Rp.134.532.500,-

Rp.127.813.500,-

95.01 %

 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Rp.148.637.300,-

Rp.148.637300,-

100.00%

 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Rp.149.908.000,-

Rp.149.908.000,-

100.00%

 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Rp.197.340.000,-

Rp.189.882.850,-

96.22 %

 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rp.209.220.000,-

Rp.202.841.200,-

96.22 %

 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rp.233.894.000,-

Rp.233.336.650,-

96.95 %

 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rp.181.566.000,-

Rp.180.610.100,-

99.76 %

 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp.213.634.000,-

Rp.213.634.000,-

100.00%

Rp.114.357.000,-

89.08 %

Rp.287.647.400,-

97.57 %

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusuna standar harga

 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD

Rp.128.371.500,.

. Rp.294.800.000,-

18

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016  Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBDProgram Penataan

Rp.98.170.000,-

Rp.97.635.000,-

99.46 %

 Peningkatan administrasi pelaporan pajak daerah

Rp.195.072.750,-

Rp.194.480.500,-

99.70 %

 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017

Rp.105.050.000,-

Rp.103.647.500,-

98.66 %

Rp.116.800.000,-

Rp.116.727.586,-

99.94 %

Rp.198.808.190,-

Rp.198.808.190,-

100.00 %

 Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp.441.445.000,-

Rp.411.065.000,-

93.12 %

 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

Rp.161.420.000,-

Rp.156.421.000,-

96.90 %

 Pengelolaan Administarsi data Kearsipan Keaungan

Rp.50.050.000,-

Rp.31.653.500,-

63.24 %

Rp.100.000.000,-

Rp.98.788.500,-

98,79 %

 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Rp.518.740.000,-

Rp.452.290.946,-

87.19 %

 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Rp.325.871.000,-

Rp.316.525.250,-

97.13 %

 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017  Studi Banding Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan keuangan asset daerah yang profesional;


 Penyunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal 7.263.984*) 3.388.681*)

214.36%

19

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016 Rp.158.281.500,-

Rp.116.596.000,-

73.66 %

Rp.182.927.250,-

Rp.180.921.500,-

98,90 %

 Pengembangan dan pemeliharaan SIMDA-BMD

Rp.164.434.500,-

Rp.104.505.000,-

63.55 %

 Pemeliharaan dan penghapusan asset

Rp.135.886.000,-

Rp.99.652.000,-

73.34 %

Rp.67.382.000,-

Rp.59.600.000,-

88.45 %

Rp.142.129.000,-

Rp.139.377.800,-

98.06 %

 Penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang/jasa

Rp.70.555.000,-

Rp.60.067.400,-

85.14 %

 Penilaian barang milik daerah

Rp.83.705.500,-

Rp.60.855.500,-

72.70 %

Rp.308.359.500,-

Rp. 133.036.250,-

43.14 %

Rp.308.359.500,-

Rp.133.036.250,-

43.14 %

Rp. 182.500.000,-

Rp. 132.602.700,-

72.66 %

 Pengamanan aset daerah  Peningkatan pengelolaan administrasi pendapatan daerah

 Labelisasi asset  Peningkatan pengelolaan administrasi retribusi daerah

9. Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3. Optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja, mencegah kebocoran pendapatan, memberi penghargaan dan sanksi kepada pengelola

Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

45 %

96% 180.090.245*)

96%

10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Peningkatan plaksanaan TGR

72.66 % Rp.182.500.000,-

Rp.132.602.700,-

20


Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya semua program dan kegiatan terkait satu sama lain dan semuanya menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Namun dilihat dari besarnya nilai anggaran dan target indikator kinerja utama (IKU) yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, maka terdapat empat program yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone, yaitu Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (terdiri dari 29 kegiatan) dengan nilai anggaran Rp.5.178.630.990,-, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (terdiri dari 3 kegiatan) dengan nilai anggaran Rp.412.415.000,-, Program penetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (terdiri 1 kegiatan) dengan nilai anggaran Rp.308.359.500,-, dan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (terdiri 1 kegiatan) dengan nilai anggaran Rp.182.500.00,-. Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran keuangan sebagai input utama dari capaian target indikator kinerja yang menjadi output/outcomenya, maka terlihat dari tabel 3.4 diatas bahwa persentase dari realisasi penggunaan anggaran berada pada angka 60 - 100% (secara rata-rata = 96.81%) , yang berarti cukup efisien bila diperbandingkan dengan tingkat capaian kinerja yang juga mencapai nilai 60 - 100% (secara rata-rata = 97%) dari setiap program dan kegiatanyang terlaksana pada Tahun 2016. Persentase rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 97% inimerupakan persentase rata-rata dari capaian kinerja 3 indikator kinerja pada 3 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016. B. REALISASI ANGGARAN Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone pada tahun 2016 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Bone T.A. 2016.Nilai pagu anggaran tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tergambar pada tabel berikut : 21


Tabel 3.5.Pagu Anggaran BPKAD Kab. Bone Tahun 2015 dan 2016 PAGU ANGGARAN (Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran-DPPA) % JENIS BELANJA Kenaikan/ Tahun 2015 Tahun 2016 (Penurunan) (1)

(2)

(3)

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)

Rp17.334.549.900,-

Rp.22.758.192.000,-

131.29 %

Rp.23.970.500.000,- Rp.33.399.293.986,-

139.33 %

Rp. 1.910.700.000,Rp.21.322.890.000,Rp. 736.910.000,-

Rp. 2.089.607.000,Rp.29.988.886.986,Rp. 1.320.800.000,-

109.36% 140.64% 179.23 %

Rp. 41.305.049.900,-

Rp.56.157.485.986,-

135.96 %

BELANJA LANGSUNG

(4)

(Program dan Kegiatan)

- Belanja Pegawai - Belanja Barang/Jasa - Belanja Modal TOTAL ANGGARAN

Perbandingan alokasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone terhadap total anggaran belanja pada APBD T.A. 2016, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.6.

Alokasi Anggaran Belanja BPKADterhadap APBD Kab. Bone T.A. 2015dan T.A. 2016 PAGU ANGGARAN BELANJA TAHUN % ANGGARAN Terhadap DPPA DPKAD APBD-PKab. Bone APBD (1) (2) (3) (4) 2015

Rp.41.305.049.900,- Rp.2.020.021.255.842,-

2.04 %

2016

Rp56.157.485.986,-

2.57 %

Rp.2.182.915.568.776,-

Keterbatasan keuangan daerah pada APBD Kab.Bone menjadi alasan alokasi anggaran BPKAD Daerah Kab.Bone belum maksimal.Namun, hal tersebut tidaklah menjadi alasan bagi BPKAD Kab. Bone untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Bone terpilih periode tahun 2013-2018.

22


Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja BPKAD Kab. Bone, baik anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai, maupun anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016, mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 54.131.120.978,-, atau 96.39 % dari pagu anggaran, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.

Realisasi Anggaran BPKAD Daerah Kab. Bone Tahun 2016

JENIS BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

%

(2)

(3)

(4)

(1)

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)

BELANJA LANGSUNG

Rp.22.758.192.000,- Rp.21.838.694.665,-

98,96 %

Rp.33.399.293.986,- Rp.32.292.426.313,-

97,09 %

Rp.56.157.485.986,- Rp.54.131.120.978,-

96.39 %

(Program dan Kegiatan)

JUMLAH

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi belanja terbesar dari pagu anggaran belanja langsung program dan kegiatan BPKAD Kab. Bone pada tahun 2016 adalah belanja barang/jasa.Besarnya realisasi anggaran belanja barang/jasa ini dikarenakan

penganggaran

biaya

pelaksanaan

kegiatan

penyediaan

jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrikdalam bentuk pembayaran listrik pemerintah daerah dalam belanja ini, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.20.598.233.496,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 20.291.605.617 (98.51%) Realisasi penggunaan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan secara terinci dapat dilihat pada tabel 3.4pada halaman 16-20.

BAB IV PENUTUP

23


Laporan Akuntabilits Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan Pemerintah..disisi lain laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimasa akan datang. Seiring dengan

adanya LKjBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bone merupakan tindak lanjut atas Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berhasil mencapai target kinerja sasaran, dari 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja yang dijabarkan ke dalam 10 program dan 55 kegiatan yang telah ditetapkan, menurut realisasi anggaran umumnya mencapai kinerja sasaran secara memadai dengan angka rata-rata realisasi keuangan sebesar

96.81 %.

apabila dirata-ratakan realisasi indikator kinerja utama keseluruhan sasaran telah dicapai pada tahun 2016 sebesar 97 % Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang, Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan beberapa strategi antara lain, meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya

yang ada,

meningkatkan pengelolaan Aset/barang Daerah dengan melakukan rekonsiliasi dengan pemegang barang SKPD secara berkala, melakukan penelusuran aset, melakukan penghapusan terhadap barang yang rusak berat ( barang rongsokan ) yang masih tercatat sebagai aset daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan serta memberikan sanksi tegas kepada pemegang barang / aset yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga Kabupaten Bone dapat mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ) dari aparat pemeriksa fungsional ( BPK). 24


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016 kami uraikan, dan mohn maaf atas segala kekurangan, dan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Watampone ,

KEPALABADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BONE

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda Nip :19650915 198603 1 018

25


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: :

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya di sebut pihak pertama Nama Jabatan

: :

DR. H.A. FAHSAR M. PAJALANGI, M.Si Bupati Bone

Selanjutnya disebut pihak kedua Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerjaterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

BUPATI BONE KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. H.A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.SiDrs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19650915 198603 1 018

26


LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 NO. SASARAN 1 1

2

3

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang professional Optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja, mencegah kebocoran pendapatan, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pengelola

INDIKATOR KINERJA 3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel Jumlah dan nilai Aset yang dikelola

Persentase kenaikan Asli Daerah (PAD)

Target Tahun 2016 4 WTP

3.388.681*)

Pendapatan

45%

PROGRAM ANGGARAN Program Administrasi Perkantoran 24.786.853.496 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 1.911.800.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 266.125.000 Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem 412.415.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 276.610.000 Keuangan Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 40.000.000 Investasi Program Penataan penguasaan, Pemilikan, 308.359.500 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan Pembangunan 5.178.630.990 Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 182.500.000 dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH JUMLAH 33.399.293.986

KET

BUPATI BONE,KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. H.A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.SiDrs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19650915 198603 1 018 27


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: :



: :

DR. H.A. FAHSAR M. PAJALANGI, M.Si Bupati Bone

Selanjutnya disebut pihak kedua Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerjaterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

BUPATI BONE KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. H.A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.SiDrs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19650915 198603 1 018

28


LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 NO. PROGRAM ANGGARAN 1 Program Administrasi Perkantoran 25.098.001.250 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 1.366.600.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 344.750.000 Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 450.665.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 276.610.000 Keuangan Daerah 6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 75.000.000 Investasi 7 Program Penataan penguasaan, Pemilikan, 238.073.000 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 8 Program Peningkatan dan Pembangunan 5.456.800.750 Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 182.500.000 dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH JUMLAH

BUPATI BONE

DR. H.A. FAHSAR M. PADJALANGI,M.Si

KET

33.500.000.000

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19650915 198603 1 018

29


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: :

H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


: :


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

KEPALA BADAN PENGELOLAANSEKRETARIS KEUANGAN DAN ASET DAERAHBPKAD

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM H. NAJAMUDDIN,S.Sos,MM Pangkat : Pembina Utama Muda Pangkat : Pembina Tk.I Nip : 19650915 198603 1 018 Nip : 19631007198611 1 002

30



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Jabatan

: :

BAHARUDDIN, S.Sos Kepala Bidang Aset BPKAD


: :




KEPALA BIDANG ASET BPKAD

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM BAHARUDDIN, S.Sos Pangkat : Pembina Utama Muda Pangkat : Pembina Tk.I Nip : 19650915 198603 1 018 Nip : 19591231 198503 1 138

31




Nama Jabatan

: :

HUSNANI, SE Kepala Bidang AkuntansiBPKAD


: :




KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM HUSNANI, SE Pangkat : Pembina Utama MudaPangkat : Pembina Nip : 19650915 198603 1 018Nip : 19720303 199903 2 006

32




Nama Jabatan

: :

ANDI HASANUDDIN, AM,S.PI,MP Kepala Bidang Anggaran BPKAD


: :



KEPALA BADAN PENGELOLAANKEPALA BIDANG ANGGARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BPKAD

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM ANDI HASANUDDIN,AM,S.PI,MP Pangkat: Pembina Utama Muda Pangkat : Pembina Nip : 19650915 198603 1 018 Nip : 19740410 199903 1 008

33




Nama Jabatan

: :

H. SYAMSUDDIN, S.Sos Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD


: :



KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAHPERBENDAHARAAN BPKAD

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM H. SYAMSUDDIN, S.Sos Pangkat : Pembina Utama MudaPangkat : Penata Tk.I Nip : 19650915 198603 1 018Nip : 19660205 198703 1 007

34




Nama Jabatan

: :

ANDI YULIANTO, SE Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan


: :



KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD

H. SYAMSUDDIN, S.Sos Pangkat : Penata Tk.I Nip : 19660205 198703 1 007

KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN

ANDI YULIANTO, SE Pangkat : Penata Muda Tk.I Nip. 19780716 201101 1 005

35




Nama Jabatan

: :

Hj. HAEDAR, S.Sos Kepala Sub Bidang Verifikasi


: :

H. SYAMSUDDIN, S.Sos Kepala Bidang Perbendaharaan


PERBENDAHARAAN BPKAD

KEPALA SUB BIDANGVERIFIKASI

H. SYAMSUDDIN, S.Sos Pangkat : Penata TK.I Nip : 19660205 198703 1 007

HJ. HAEDAR, S.Sos Pangkat:Penata MudaTk.I Nip. 19740424 199303 2 005

KEPALA BIDANG

36




Nama : RUDI ASHARI LATIF, S.Sos Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji Selanjutnya di sebut pihak pertama Nama Jabatan

: :



KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD

KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN GAJI

H. SYAMSUDDIN, S.Sos Pangkat : PenataTk.I Nip : 19660205 198703 1 007

RUDI ASHARI LATIF, S.Sos Pangkat : Penata Muda Tk.I Nip. 19740330 199603 1 001

37




Nama : ANDI NURLIYAH,S.I.P Jabatan : Kepala Sub.Bidang Pelaporan & Pertanggungjawaban Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan Selanjutnya di sebut pihak pertama Nama Jabatan

: :

HUSNANI,SE Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD

KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN & PENERIMAAN PEMBIAYAAN

HUSNANI,SE Pangkat : Pembina Nip : 19720303 1999603 2 004

ANDI NURLIYAH, S.I.P Pangkat : Penata Tk.I Nip. 19751003 199603 2 00

38




Nama Jabatan

: :

M. DACHRI ARSYAD, SE Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


: :

HUSNANI,SE Kepala Bidang AkuntansiBPKAD


KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD LAPORAN KEUANGAN


KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DN PENYUSUNAN

M. DACHRI ARSYAD,SE Pangkat : Penata Nip. 19810929 200904 1 002

39




Nama Jabatan

: ADNAN BASRI,SE : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan & Pertanggungjawaban Belanja Dan Pengeluaraan Pembiayaan


: :

HUSNANI,SE Kepala Bidang AkuntansiBPKAD


KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD


KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI AKUNTANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

ADNAN BASRI,SE Pangkat : Penata Tk.I Nip. 1919780517 200502 1 006

40




Nama Jabatan

: :

AWALUDDIN,S.Sos Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung


: :

ANDI HASANUDDIN AM, S.PI.MP Kepala Bidang AnggaranBPKAD


KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

ANDI HASANUDDIN AM, S.PI.MP Pangkat : Pembina Nip :19740410 199903 1 008

AWALUDDIN,S.Sos Pangkat : Penata Muda TK.1 Nip: 19800501 200604 1 024

41




Nama Jabatan

: :

HJ. ARIANTI,S.Sos Kepala Sub Bidang Evaluasi dan penyusunan DPA


: :

ANDI HASANUDDIN AM,S.PI.MP Kepala Bidang Anggaran BPKAD



ANDI HASANUDDIN AM, S.PI.MP Pangkat : Pembina Nip :19740410 199903 1 008

KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENYUSUNANDPA

HJ. ARIANTI,S.Sos Pangkat : Penata Tk.I Nip: 19680320 199003 2 008

42




Nama Jabatan

: :

BUSTAN , S.Sos Kepala SubBidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak langsung


: :

ANDI HASANUDDIN AM.S.PI.MP Kepala Bidang Anggaran BPKAD



ANDI HASANUDDIN AM,S.PI.MP Pangkat : Pembina Nip :19740410 199903 1 008

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

BUSTAN,S.Sos Pangkat : Penata Tk.I Nip: 196700717 199003 1 003

43




Nama Jabatan

: A. DUHRIATI,S.Sos : Kepala Sub. Bidang Penggunaan, Penilaian,Penghapusan dan pemusnahan


: :

BAHARUDDIN, S.Sos Kepala Bidang Aset BPKAD



BAHARUDDIN, S.Sos Pangkat : Pembina Tk.I Nip :19591231 198503 1 138

KEPALA SUB.BIDANG PENGGUNAAN PENILAIAN PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN

A. DUHRIATI,S.Sos Pangkat : Penata Tk.I Nip: 19670806 199503 2 002

44




Nama Jabatan

: :

A. IRMAYANI SYAMSUL,S.STP.M.si Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Pengamanan/ Pemeliharaan Pemindah Tanganan BMD


: :

BAHARUDDIN ,S.Sos Kepala Bidang Aset BPKAD

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkSan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN, PENGAMANANPEMELIHARAAN PEMINDAHAN TANGANAN BMD

BAHARUDDIN,S.Sos A. IRMAYANI SYAMSUL ,S.STP.Msi Pangkat : Pembina TK I Pangkat : Penata Tk.I Nip : 19591231 198503 1 138 Nip: 19820420 200112 2 001

45




Nama Jabatan

: :

DARMATASIA, SE Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan Penatausahaan


: :

BAHARUDDIN, S.Sos Kepala Bidang AsetBPKAD



BAHARUDDIN,S.Sos Pangkat : PembinaTK I Nip : 19591231 198503 1 138

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN PENATAUSAHAAN

DARMATASIA, SE Pangkat : Penata Tk.I Nip: 19731210 200502 2 001

46




Nama Jabatan

: :

MUHAMMAD RUSLI, S.Sos Kepala Sub Bagian Keuangan


: :

H.NAJAMUDDIN, S.Sos,MM SekretarisBPKAD


SEKRETARIS BPKAD

H. NAJAMUDDIN, S.Sos.,MM Pangkat : Pembina Tk.I Nip : 19631007 198611 1 002

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

MUHAMMAD RUSLI, S.Sos Pangkat : Penata Tk.I Nip: 19700703 199303 1 009

47




Nama Jabatan

: :

A. SITI MUTHIAH, SE Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


: :

H. NAJAMUDDIN, S.Sos.,MM Sekretaris BPKAD


SEKRETARIS BPKAD

H. NAJAMUDDIN, S.Sos.,MM Pangkat : Pembina Tk.I Nip : 19631007 198611 1 002

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A. SITI MUTHIAH, SE Pangkat : Penata Nip: 19750516 200904 2 001 48




Nama Jabatan

: :

ANDI MUHAMMAD IQBAL WALINONO, SE.,M.Si Kepala Sub Bagian Program


: :

H. NAJAMUDDIN, S.Sos.,MM Sekretaris BPKAD


SEKRETARIS BPKAD

H. NAJAMUDDIN, S.Sos.,MM Pangkat : Pembina Tk.I Nip :19631007 198611 1 002

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

ANDI MUH. IQBAL WALINONO, SE.,M.Si Pangkat : Penata Muda Tk.I Nip: 19880525 201101 1 009

49


RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Periode 2013 s.d 2018 Tahun Anggaran 2017 No 1

2

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Indikator Kinerja Utama Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet)

Persentase penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan

Tingkat ketersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Satuan 100%

100%

100%

Target Tahunan 21,165,681,250

Triwulan

Target Keuangan

(%)

Triwulan I

5,291,420,300

25%

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

5,291,420,300. 5,291,420,300. 5,291,420,300.

25% 25% 25%

Triwulan I

159,240,000

25%


159,240,000 159,240,000 59,240,000

25% 25% 25%

Triwulan I

52,500,000

25%


52,500,000 52,500,000 52,500,000

25% 25% 25%

Fisik

636,960,000

210,000,000

50

Ket


4

5

6

7

Pengelolaan Gaji

Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Tingkat terlaksananya pengelolaan gaji

Tingkat keikutsertaan Aparat BPKAD dalam kegiatan rutin kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi

Tingkat ketersediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak & penggandaan serta makan minum sesuai rencana kebutuhan

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional sesuai rencana kebutuhan

100%

100%

100%

3 Unit Sepeda Motor

444,605,000

775,000,000

1,865,755,000

157,500,000

Triwulan I

111,151,250

25%


111,151,250 111,151,250 111,151,250

25% 25% 25%

Triwulan I

193,750,000

25%


193,750,000 193,750,000 193,750,000

25% 25% 25%

Triwulan I

466,438,750

25%


466,438,750 466,438,750 466,438,750

25% 25% 25%

Triwulan I

157,500,000

100%


51


8

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan

40 Unit

101,000,000

Triwulan I

101,000,000

100%

158,500,000

100%

35,000,000

100%

283,500,000

100%

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan

5 Unit

158,500,000

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

10

Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan mebeluer gedung kantor sesuai kebutuhan

2 Set Sofa

35,000,000


11

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Tingkat ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan

1 Paket

283,500,000

Triwulan I


52


12

13

14

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Pembangunan Ruang/Gedung Pertemuan

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan

Jumlah ruang/gedung pertemuan sesuai kebutuhan

40 Unit

1 Paket

1 Paket

325,000,000

206,100,000

100,000,000

Triwulan I

81,250,000

25%


81,250,000 81,250,000 81,250,000

25% 25% 25%

Triwulan I

51,525,000

25%


51,525,000 51,525,000 51,525,000

25% 25% 25%

Triwulan I

100,000,000

100%


Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

10 Dok

44,280,000

Triwulan I

22,140,000

50%


22,140,000

50%

53

Laporan KinerjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016 16

Penyusunan dan Analisi Data Informasi Pembangunan Ekonomi

Jumlah desa pengumpulan data informasi pembangunan ekonomi yang tersusun

20 Desa

56,985,000

Triwulan I

56,985,000

100%

Triwulan I

87,350,000

25%


87,350,000 87,350,000 87,350,000

25% 25% 25%

Triwulan I

40,000,000

100%

54,750,000

100%


18

Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Tingkat pengelolaan sistem dan verivikasi surat pertanggungjawaban

Jumlah keikutsertaan aparat BPKAD yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100%

5 Orang

349,400,000

40,000,000


Sosialisasi Pajak

Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi pajak

70 Orang

54,750,000


54


20

Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah pelaksanaan studi banding

85 Orang

250,000,000

Triwulan I

250,000,000

100%


22

Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Tingkat pelaksanaan pengelolaan dan kas daerah oleh BUD

Tingkat penyelenggaraan pameran investasi

100%

100%

276,610,000

75,000,000

Triwulan I

69,152,500

25%


69,152,500 69,152,500 69,152,500

25% 25% 25%

Triwulan I

75,000,000

100%

112,018,250

47%

42,018,250 42,018,250 42,018,250

18% 18% 18%


Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Tingkat penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah tersusun

100%

238,073,000

Triwulan I


55


24

25

26

27

Penyusunan Standar Satuan Harga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah dokumen standar harga kabuapten

Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD

Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

70 Dok

80 Dok

80 Dok

80 Dok

131,302,500

253,665,000

173,855,000

193,340,000

Triwulan I

32,825,625

25%


32,825,625 32,825,625 32,825,625

25% 25% 25%

Triwulan I

149,307,500

59%


104,357,500

41%

Triwulan I

91,205,000

52%


82,650,000

48%

119,145,000

62%

Triwulan I

Triwulan II Triwulan III

56

Laporan KinerjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016 Triwulan IV 28

29

30

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

80 Dok

80 Dok

80 Dok

192,775,000

223,644,000

174,816,000

74,195,000

38%


123,290,000 69,485,000

64% 36%

Triwulan I

103,498,500

46%


40,048,500 40,048,500 40,048,500

18%

Triwulan I

71,454,000

41%


34,454,000 34,454,000 34,454,000

20% 20% 20%

Triwulan I

57


32

33

34

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD

Tingkat penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Tingkat keikutsertaan Aparat pemerintah daerah

Tingkat manajemen aset/barang daerah

Jumlah dokumen pelaksanaan APBD yang disusun dan dievaluasi

100%

75 Orang

100%

140 Dok

227,134,000

278,371,500

439,781,500

276,528,500

Triwulan I

169,283,500

75%


19,283,500 19,283,500 19,283,500

8% 8% 8%

Triwulan I

92,790,500

33%


92,790,500 92,790,500

33% 33%

Triwulan I

109,945,375

25%


109,945,375 109,945,375 109,945,375

25% 25% 25%

53,103,500

19%

55,175,000 83,075,000 55,175,000

20% 30% 20%


58


36

Penyusunan Akuntansi Tugas Pembantuan

Pengamanan Aset Daerah

Tingkat penyusunan akuntansi tugas pembantu

Tingkat pengamanan aset daerah

100%

100%

24,926,000

146,266,000

Triwulan I

6,231,500

25%


6,231,500 6,231,500 6,231,500

25% 25% 25%

36,566,500

25%

36,566,500 36,566,500 36,566,500

25% 25% 25%


49,085,000

50%

49,085,000

50%

Triwulan I

26,606,500

57%

6,590,000 6,590,000 6,590,000

14% 14% 14%

46,086,000

36%


37

38

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBD

Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA

Jumlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBD

Tingkat pengembangan dan pemeliharaan SIMDA

70 Dok

100%

98,170,000

46,376,500

Triwulan I


Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah

Tingkat Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah

100%

127,716,000

Triwulan I

59


40

41

Labelisasi Aset Barang Daerah

Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa

Tingkat pelaksanaan labelisasi aset barang daerah

Tingkat penyusunan daftar kebutuhan dan pemeilharaan barang/jasa

100%

100%

67,382,000

104,345,000


27,210,000 27,210,000 27,210,000

21% 21% 21%

Triwulan I

16,845,500

25%


16,845,500 16,845,500 16,845,500

25% 25% 25%

Triwulan I

39,137,000

38%

Triwulan II

21,736,000

21%

Triwulan III

42

Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah yang mengikuti Bintek implemtasi tentang pengelolaan barang milik daerah

140 Orang

79,045,000

21,736,000

21%

Triwulan IV

21,736,000

21%

Triwulan I

79,045,000

100%

43,018,150

25%


Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah

Tingkat Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah

100%

172,072,750

Triwulan I

60


44

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018

Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD 2018

80 Dok

105,050,000

Triwulan II

43,018,150

25%

Triwulan III

43,018,150

25%

Triwulan IV

43,018,150

25%

Triwulan III

75,000,000

71%

Triwulan IV

30,050,000

29%

Triwulan I

Triwulan II

45

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2018

Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA. 2018

80 Dok

116,800,000

Triwulan I

Triwulan II

46

Penilaian Barang Milik Daerah

Tingkat penilaian barang milik daerah

100%

119,825,500

Triwulan III

75,925,000

65%

Triwulan IV

40,875,000

35%

Triwulan I

49,982,500

42%

Triwulan II

23,281,000

19%

Triwulan III

23,281,000

19%

Triwulan IV

23,281,000

19%

61


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang barang milik daerah

80 Dok

137,350,000

Triwulan I

137,350,000

100%

Triwulan I

181,611,250

44%

Triwulan II

76,611,250

19%

Triwulan III

76,611,250

19%

Triwulan IV

76,611,250

19%

Triwulan I

12,512,500

25%

12,512,500

25%


49

Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Administrasi data Kearsipan Keuangan

Tingkat pengelolaan dan pemelihraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 100%

Tingkat pengelolaan administrasi data kearsipan keuangan

100%

411,445,000

50,050,000

Triwulan II Triwulan III

50

Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Bayar

Tingkat pengelolaan sistem dan verivikasi surat perintah bayar

100%

195,072,750

12,512,500

25%

Triwulan IV

12,512,500

25%

Triwulan I

48,768,190

25%

Triwulan II

48,768,190

25%

62

Laporan KinerjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Tahun 2016 Triwulan III

51

Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah

Tingkat manajemen pelaporan administrasi keuangan daerah

100%

242,927,250

53

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembinaan & Pengelolaan Penyusunan Lap Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Tingkat manajemen pengelolaan keuangan daerah

Tingkat pembinaan dan pelaporan penyusunan laporan pertanggungjawaban

100%

100%

360,004,000

225,725,000

48,768,190

25%

Triwulan I

60,731,800

25%

Triwulan II

60,731,800

25%

Pelaporan Aset

Jumlah dokumen lap aset

25 Lap

72,039,000

60,731,800

25%

Triwulan IV

60,731,800

25%

Triwulan I

90,004,000

25%

Triwulan II

90,000,000

25%

Triwulan III

90,000,000

25%

Triwulan IV

90,000,000

25%

Triwulan I

78,241,250

35%

Triwulan II

49,161,250

22%

Triwulan III

54

25%

Triwulan IV

Triwulan III

52

48,768,190

49,161,250

22%

Triwulan IV

49,161,250

22%

Triwulan I

18,009,750

25%

Triwulan II

18,009,750

25%

63


55

Peningkatan Pelaksanaan TGR

Jumlah kasus berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan pengawasan internal

JUMLAH

12 Kasus

182,500,000

Triwulan III

18,009,750

25%

Triwulan IV

18,009,750

25%

Triwulan I

45,628,000

25%

Triwulan II

45,624,000

25%

Triwulan III

45,624,000

25%

Triwulan IV

45,624,000

25%

33,500,000,000


Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19650915 198603 1 018

64

2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents