PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Untuk memenuhi target pembangunan sektor sanitasi, yang meliputi pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan penanganan drainase lingkungan, diperlukan upaya keras, mengingat pendekatan pembangunan sanitasi permukiman secara “biasa” (business as usual) seperti yang dilakukan selama ini diindikasikan tidak akan mampu memenuhi target pembangunan tersebut. Oleh karena itu pembangunan sektor sanitasi di Indonesia harus diarahkan melalui usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan, dimana oleh pemerintah pusat, bantuan teknis program pembangunan dan bantuan teknis kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal guna penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik. Selanjutnya untuk menjawab tantangan pembangunan sanitasi dalam RPJMN 2015 – 2019 yaitu pencapaian 100 % akses sanitasi layak atau universal access tahun 2019 maka diperlukan tindak lanjut pelaksanaan PPSP 2015 – 2019 dan untuk mendorong percepatan implementasi pembangunan sanitasi sebagaimana direncanakan. Salah satu titik berat kegiatan PPSP 20152019 adalah pemantapan rencana pembangunan sanitasi yang disesuaikan dengan target pembangunan sanitasi nasional 2019. Salah satu titik berat kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015-2019 adalah pemantapan rencana pembangunan sanitasi yang disesuaikan dengan target pembangunan sanitasi nasional 2019. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota terdiri dari SSK dan Pemutakhiran SSK. Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah lewat masa perencanaannya untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi dan mengakomodasikan pencapaian target universal access. Sedangkan MPS merupakan kesepahaman dan kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah, yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya. Dokumen MPS merupakan dokumen sumber yang harus diadopsi melalui mekanisme penganggaran yang ada.
I-1
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 Pemutakhiran ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi yaitu periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun, peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan, adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019, serta apabila ada penyesuaian atau perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK, akibat adanya perubahan Kepala Daerah.
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lampung Timur berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten. Dimana penyusunan SSK ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan agar pembangunan sektor sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selanjutnya SSK Lampung Timur berisi Visi, Misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur serta garis besar strategi yaitu penyusunan prosedur perencanaan, mengembangkan partisipasi masyarakat dan keterlibatan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, kebijakan pendanaan dan rencana pembangunan sektor sanitasi sebagai bagian dari proses perencanaan Kabupaten Lampung Timur dimana SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJPD dan RPJMD Lampung Timur pada sektor sanitasi.
Sebagai salah satu dokumen perencanaan SSK merupakan dokumen konsolidasi program dan kegiatan sektor sanitasi yang mengemban amanat misi 1 (satu) yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan misi 6 (enam) yaitu Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang daerah menuju pembangunan berkelanjutan., sebagai acuan untuk pencapaian visi kabupaten Lampung Timur tahun 2016-2021 “Terwujudnya masyarakat Lampung Timur yang aman, mandiri, sejahtera, berakhlak mulia melalui peningkatan ekonomian berbasis agribisnis/pertanian bekelanjutan dan kualitas sumber daya manusia yang berpihak kepada kepentingan rakyat ", yang tertuang dalam dokumen RPJMD Lampung Timur. Sedangkan dalam dokumen Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tahun 2011-2031 untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur maka ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, yang meliputi strategi dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang I-2
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 berkualitas berbasis konservasi dan mitigasi bencana, serta erat kaitannya dengan sektor sanitasi diantaranya terdiri atas meningkatkan aksesibilitas dan fungsi simpul-simpul transportasi eksternal maupun internal sesuai fungsi dan hirarki pusat kegiatan dalam mendukung perwujudan agrobisnis, ekowisata, permukiman, pendidikan dan kesehatan, meningkatkan sarana prasarana pengelolaan sumber daya air yang berkualitas, menyediakan sarana prasarana persampahan dan pengelolaan limbah ramah lingkungan serta meningkatkan sistem pengelolaan, mengembangkan infrastruktur pengendalian banjir, menyediakan jaringan prasarana sumber daya air, mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku, menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih, menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan dan mengembangkan drainase pada daerah banjir.
Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran Lampung Timur terkait dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, SSK disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen dimaksud, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan. 2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Lampung dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Lampung. 3. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan : (1) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Lampung Timur. 4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur dengan rencana dan strategi SKPD. 5. Berpedoman dengan Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka dilakukan dengan penyelarasan data mengenai kondisi sanitasi kabupaten dengan data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui proses validasi data melalui kajian-kajian yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan Program PPSP.
I-3
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 6. Berpedoman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai masukan terhadap dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja SKPD.
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Lampung Timur. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Lampung Timur dikembangkan atas dasar paparan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ini tidak dapat dilepaskan dan harus berintegrasi dengan keberadaan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintah, antara lain : a. SSK dengan RPI2JM SSK menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 sebagai referensi untuk memperoleh data isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan. b. SSK dan RTRW serta RPI2JM Dalam pelaksanaan penyusunan SSK memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan SSK. Demikian juga halnya dengan penentuan rencana pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPI2JM. c. SSK dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) SSK menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah SSK Final akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang
1.2. Metodologi Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Lampung Timur disusun oleh Pokja Sanitasi review dokumen sanitasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 secara partisipatif dan terintegrasi melalui focus group discussion (FGD), lokakarya, pembekalan, maupun pelatihan-pelatihan. Kegiatan pokja tersebut dilakukan oleh tim pokja dan dengan dukungan city fasilitator (CF). Metode dalam penyusunan SSK ini mengunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk
I-4
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh. Khusus untuk FGD tahapantahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengkajian kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten untuk memastikan kondisi saat ini terutama permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten dengan melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini. Pengkajian ini didasarkan dapa 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada data hasil studi EHRA dan hasil dari studi lainya serta hasil kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. 2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam Visi, Misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Timur. 3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendeskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. 4. Merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah (5 tahun). Dengan analisis SWOT yaitu mengkaji Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman dan Diagram sistem sanitasi.
1.3. Dasar Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lampung Timur yang memberikan informasi terkait peraturan-peraturan baik skala nasional, provinsi, dan kabupaten sebagai dasar dalam penyusunan pemutakhiran SSK Kabupaten Lampung Timur, adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Timur. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; I-5
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 11. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur; 20. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 21. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
I-6
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 28. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 29. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 30. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 32. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 33. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan; 34. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor 409/KTPS/Tahun 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam penyelenggaraan dan atau Pengelolaan air minum; 35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 1); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04) 40. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.383/19/SK/2016 tanggal 22 juni 2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016. 41. Petunjuk Teknis I-7
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 -
Pedoman Penyusunan dan Pemuktahiran Strategi Sanitasi Kota, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS, 2016).
-
Buku Referensi, Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS, 2014).
Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 ini, dalam penentuan zona dan sistem sanitasi serta opsi teknologinya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor : 04 tahun 2012 tentang “ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 – 2031” pasal 20 dan pasal 24 yang tertera sebagai berikut : Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Pasal 20 Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi: a. Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan; b. Rencana si stem jaringan telekomunikasi; c. Rencana sistem jaringan sumber daya air; dan d. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya
Paragraf 4 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Pasal 24 1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi: a. Sistem jaringan persampahan; b. Sistem penyediaan air minum; c. Sistem pengelolaan air limbah; d. Sistem drainase; dan e. Jalur dan ruang evakuasi bencana 2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
I-8
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 b. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Sukadana dengan sistem pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill); c. Rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting; d. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di 15 Kecamatan meliputi: 1. Kecamatan Sekampung Udik; 2. Kecamatan Bandar Sribhawono; 3. Keoamatan Sekampung; 4. Kecamatan Pekalongan; 5. Kecamatan Melinting; 6. Kecamatan Jabung; 7. Kecamatan Batanghari; 8. Kecamatan Way Bungur; 9. Kecamatan Gunung Pelindung; 10.Kecamatan Mataram Baru; 11.Kecamatan Batanghari Nuban; 12.Kecamatan Raman Utara; 13.Kecamatan Labuhan Maringgai 14.Kecamatan Braja Selebah; dan 15.Kecamatan Labuhan Ratu. e. Pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan penambahan dump truck, arm roll truck, transfer depo, dan gerobak sampah. 3) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan produksi air minum penduduk; b. Pengembangan sistem distribusi melalui pipa transmisi PDAM di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana. c. Rencana distribusi air minum di kawasan perkotaan akan dikembangkan dengan sistem perpipaan. 4) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Rencana pengelolaan limbah rumah tangga; b. Rencana pengelolaan limbah medis; dan c. Rencana pengelolaan limbah industri. I-9
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 5) Rencana pengelolaan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. Pengelolaan limbah buangan rumah tangga dengan sistem saluran tertutup pada kawasan perkotaan; b. Pengembangan pengelolaan limbah dengan sistem saluran terbuka c. Pada kawasan permukiman perdesaan; d. Mengarahkan program pemanfaatan septic tank di kawasan permukiman; e. Penyediaan sarana pendukung, yaitu penyediaan truck tinja untuk membantu masyarakat mengatasi masalah limbah rumah tangga; dan f. Membangun Instalasi Pengolahan Limbah Tinja masyarakat di Kecamatan Bandar Sribhawono. 6) Rencana pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, dan kegiatan lain yang menimbulkan dampak lingkungan. 7) Rencana pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa: a. Pengadaan instalasi pengolahan. limbah untuk B3 pada kegiatan industri; b. Peningkatan akses pengolahan sistem air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat; c. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; d. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah; dan e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. 8) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Rencana pembangunan prasarana drainase dilakukan dengan menggunakan sistem drainase terbuka; b. Rencana pembangunan prasarana drainase mengikuti jaringan jalan yang ada; c. Rencana pembangunan prasarana drainase lebih diutamakan pada kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa perkantoran, pusat permukiman kota, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan permukiman desa. d. Normalisasi sungai dan jaringan irigasi; dan e. Mengoptimalkan daya resap air kedalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu.
I-10
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) Bab. Substansi masing-masing Bab dapat dijabarkan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang, Memberikan gambaran latar belakang dilakukannya penyusunan atau pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 1.2. Metodologi Penyusunan, Memberikan informasi terkait metodologi yang digunakan oleh Pokja dalam proses penyusunan atau pemutakhiran SSK. 1.3. Dasar Hukum, Memberikan
informasi terkait peraturan-peraturan
yang
berlaku
(nasional, provinsi, dan 1.4. daerah) yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi sanitasi Kabupaten/Kota dan juga pemutakhirannya 1.5. Sistematika Penulisan, Menjelaskan sistematika yang digunakan dalam penulisan dokumen. Berisi rincian bab yang dituliskan serta penjelasan ringkas tentang isi dari setiap babnya.
BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI Bab ini menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum Kabupaten/Kota yang mencakup: administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang, dan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah, komunikasi dan media. 2.1. Gambaran Wilayah, Berisi penjelasan singkat mengenai kondisi administratif, wilayah kajian SSK, Pkependudukan, jumlah penduduk miskin dan kebijakan penataan ruangnya beserta peta edan tabel 2.2. Kemajuan pelaksanaan SSK, Berisi penjelasan singkat mengenai status implementasi SSK periode terdahulu untuk 3 (tiga) subsector. Butir 2.2 ini hanya diisi oleh Kabupaten/Kota yang telah memiliki SSK sebelumnya 2.3. Profil Sanitasi Saat Ini, Berisi penjelasan singkat mengenai sistem air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini serta cakupan layanannya termasuk rencana pengembangan berdasarkan MasterPlan/OutlinePlan bila ada. Sumber data dapat berasal dari data sekunder ataupun dari data primer (hasil studi EHRA).
I-11
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 2.4. Area beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi, Berisi penjelasan singkat mengenai pemetaan area beresiko untuk air limbah domestik, persampahan
dan
drainase
perkotaan saat ini serta permasalahan mendesak yang dihadapi.
BAB 3 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Bab ini menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup minimum informasi: (i) Visi dan misi Sanitasi, (ii) Tahapan Pengembangan Sanitasi (Sistem dan zonasi), (iii) tujuan dan sasaran sanitasi, (iv) skenario pencapaian sasaran, dan (v) kemampuan pendanaan sanitasi daerah. 3.1. Visi dan Misi Sanitasi, Berisi penjelasan singkat mengenai
visi misi sanitasi yang
telah dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD kota terbaru. 3.2. Pentahapan pengembangan sanitasi, Berisi penjelasan singkat mengenai (i) Tahapan Pengembangan Sanitasi (Sistem dan zonasi), (ii) tujuan dan sasaran sanitasi, dan (iii) skenario pencapaian sasaran. 3.2.1. Tahapan pengembangan sanitasi, Berisi peta-peta tahapan pengembangan sistem dan zona sanitasi. Peta ini didapatkan berdasarkan hasil analisis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi. Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk peta. 3.2.2. Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, Menyajikan
tujuan
dan
sasaran
pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. 3.2.3. Skenario pencapaian sasaran, Menyajikan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses universal 3.3. Kemampuan pendanaan sanitasi daerah, Sub bab ini berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan skenario pembangunan sanitasi yang hasilnya akan menjadi bagian dari Bab 4 dan Bab 5.
BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup tidak hanya aspek teknis saja tetapi juga aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan
I-12
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan pada masyakarat miskin) yang dilengkapi dengan Lampiran 2 berisi hasil analisis SWOT dan Lampiran 3 berisi Tabel Kerangka Kerja Logis. 4.1. Air limbah domestik, Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. 4.2. Pengelolaan persampahan, Berisi
penjelasan
singkat
mengenai
pernyataan
strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. 4.3. Drainase Perkotaan, Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan
dilaksanakan Kabupaten/Kota
untuk
pengembangan
drainase
perkotaan
selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini
BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI Bab ini memberikan informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan dari simulasi menggunakan Instrumen Perencanaan Sanitasi. Lengkapi dengan informasi mengenai: lokasi kegiatan, kelompok sasaran / penerima manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dan lainya.. 5.1. Ringkasan, Berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN). 5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah, Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari APBD Kota, APBD Provinsi, DAK dan APBN untuk lima (5) tahun kedepan. 5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah, Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari non Pemerintah (kontribusi Swasta dan BUMN/D, kontribusi masyarakat) untuk lima (5) tahun kedepan. 5.4. Antisipasi Funding Gap, Berisi penjelasan singkat mengenai kemungkinan terjadinya Funding gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir dijelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap)
tersebut dan dilengkapi dengan “Deskipsi
I-13
PEMUTAKHIRAN SSK LAMPUNG TIMUR Tahun 2016 program/kegiatan”
untuk
program/kegiatan
yang
belum
mendapatkan
sumber
pendanaanya.
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Pada bab 6 ini dirumuskannya strategi untuk monitoring dan evaluasi SSK yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, serta monitoring dan evaluasi capaian SSK yang telah dirumuskan pada dokumen SSK sebelumnya.
I-14
