PEMERINTAH KABUPATEN ALOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan memacu kemampuan berusaha dari Perusahaan Daerah; b. bahwa Perusahaan Daerah Mutiara Harappan merupakan aset Pemerintah Daerah yang perlu dioptimalkan pengelolaannya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi daerah; c. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutiara Harappan perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harappan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
:
1
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 2
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 442); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH MUTIARA HARAPPAN.
PENDIRIAN PERUSAHAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 5. Perusahaan Daerah Mutiara Harappan yang selanjutnya disebut PDMH adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. 7. Direksi adalah Direksi PDMH. 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDMH. 9. Pegawai adalah pegawai PDMH. 10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PDMH dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PDMH dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. 11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap PDMH dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3
BAB II PENDIRIAN, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) PDMH didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Alor Nomor 22/DPR-GR/A/1962 tentang Pendidirian Perusahaan Daerah Mutiara Harappan, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harappan. (2) Segala aset dan kekayaan yang telah dimiliki oleh PDMH sepenuhnya dikelola oleh PDMH. Pasal 3 (1) Sebagai tanda identitas, PDMH mempunyai lambang berupa logo. (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 4 (1) PDMH berkedudukan dan berkantor pusat di Kalabahi. (2) PDMH dapat membuka Kantor Cabang dan Unit Pelayanan lainnya di dalam Daerah maupun di tempat lain. (3) Pembukaan Kantor Cabang dan Unit Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Maksud pendirian PDMH untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah. Pasal 6 Tujuan pendirian PDMH adalah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberi kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. BAB IV LAPANGAN USAHA Pasal 7 (1) Lapangan usaha PDMH meliputi: a. bidang produksi; b. bidang perdagangan umum; c. bidang pertambangan dan energi; d. bidang jasa transportasi; e. bidang jasa konstruksi; dan f. bidang jasa usaha lainnya. (2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDMH dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4
BAB V MODAL (1) (2) (3) (4)
Pasal 8 Modal dasar adalah seluruh kekayaan baik berupa aset maupun uang (aktiva maupun pasiva) yang dikelola oleh PDMH. Pemerintah Daerah selaku pengendali utama, melakukan penyertaan modal sebagai suatu bentuk investasi kepada PDMH dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD dan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Semua alat liquide disimpan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati. BAB VI PENGURUS Pasal 9
Pengurus PDMH terdiri dari : a. Direksi; b. Badan pengawas. BAB VII DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 10 (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas. (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya. Pasal 11 (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1); b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan strategi perusahaan; d. lolos seleksi melalui fit and proper test yang dilakukan oleh Tim seleksi yang ditetapkan oleh Bupati; dan e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5
Pasal 12 Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Pasal 13 (1) Masa jabatan Anggota Direksi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja PDMH setiap tahun. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 14 Direksi dalam mengelola PDMH mempunyai tugas : a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDMH; b. menyampaikan rencana kerja PDMH 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PDMH tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas; d. membina pegawai; e. mengurus dan mengelola kekayaan PDMH; f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; g. mewakili PDMH baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi PDMH kepada Badan Pengawas. Pasal 15 Dalalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai; b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi; c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;dan d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. Pasal 16 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal: a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PDMH; b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda begerak dan atau tak bergerak milik PDMH; c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
6
Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 17 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari: a. gaji; b. tunjangan. (2) Gaji bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diatur sebagai berikut: a. Direktur Utama sebesar 2,50 (dua koma lima puluh ) x gaji tertinggi pegawai perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan PDMH; b. Direktur sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. tunjangan kesehatan termasuk isteri/suami dan anak;dan b. tunjangan beras dan tunjangan jabatan srtuktural. (4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan keungan PDMH. (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, jasa Badan Pengawas dan penghasilan pegawai serta biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran tahun anggaran berjalan. Bagian Keempat Cuti Pasal 18 (1) Direksi mempunyai hak cuti sebagai berikut : a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris; dan d. cuti alasan penting yang tidak melebihi 40 (empat puluh) hari; e. Cuti sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter. (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetuan Badan Pengawas. (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDMH. (5) Apabila karena kesibukan di Kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang penghargaan berupa gaji yang diterima pada bulan terakhir. Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 19 Direksi berhenti dan atau diberhentikan dengan alasan: a. atas permintaan sendiri; b. meningal dunia; c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujuai; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDMH; f. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 7
Pasal 20 (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati. Pasal 21 Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan: a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi, bagi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi, bagi yang melaukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e. Pasal 22 (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan dengan hormat. (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, huruf e, dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya oleh Bupati atas usul Badan Pengawas. (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, selain diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya oleh Bupati atas usul Badan Pengawas. (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, selain diberikan uang pesangon 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya oleh Bupati atas usul Badan Pengawas. (6) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan PDMH yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas. Pasal 23 (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2) Pengangkatan pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
8
BAB VIII BADAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 24 (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati. (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PDMH. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. menguasai manejemen PDMH; b. menyediakan waktu yang cukup; c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 3 (tiga) tahun; d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain dengan anggota direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 25 Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari : a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. Pasal 26 (1) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila : a. mampu mengawasi PDMH sesuai program kerja; b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PDMH mampu bersaing dengan perusahaan lain; c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang akan datang.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 27 Badan Pengawas mempunyai tugas : a. mengawasi kegiatan operasional PDMH; b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati berkaitan dengan: 1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi; 2. Program kerja yang diajukan Direksi; 3. Laporan, neraca dan perhitungan laba rugi; 4. Laporan kinerja PDMH dan rencana perubahan kekayaan; 5. Rencana pinjaman dan perjanjian dengan pihak lain.
9
Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Pengawas mempunyai wewenang: a. memberikan peringatan kepada Direksi; b. memeriksa Direksi; c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PDMH; d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan. Pasal 29 (1) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan jika Direktur tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan jika Direktur diduga melakukan perbuatan yang merugikan PDMH. Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 30 Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium. Pasal 31 (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama. (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarum sebesar 35% (tiga Puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama. (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama. Pasal 32 (1) Selain honorarium, Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa produksi. (2) Uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun sesuai kemampuan keungan PDMH. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 33 Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDMH; f. dihukum pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
10
Pasal 34 (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, huruf d, dan huruf e, Bupati melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan: a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf d, dan huruf f; b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e. Pasal 35 (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas apabila Badan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Pengangkatan pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan. BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 36 (1) (2) (3)
Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas. Hak dan Kewajiban pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas. Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB X KELEMBAGAAN Pasal 37
(1) (2)
Dalam rangka memperlancar tugas-tugas PDMH, dibentuk organisasi dan tata kerja. Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XI TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 38
Tahun buku PDMH adalah tahun takwim.
11
Pasal 39 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan pemerintah. (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas. Pasal 40 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDMH. (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDMH yang diajukan, dianggap telah disahkan. BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN Pasal 41 Apabila terdapat sisa pendapatan bersih (laba) setelah dikurangi terlebih dahulu untuk biaya perusahaan, penyusutan dan pengurangan lain setiap tahun buku yang dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan, maka pendapatan bersih ditetapkan dengan perincian sebagai berikut: a. untuk PAD : 40 %; b. untuk cadangan umum : 30 %; c. untuk jasa produksi : 15 %; d. untuk dana pensiun dan sosial : 15 %. BAB XIII PENERIMAAN Pasal 42 Penerimaan PDMH terdiri dari: a. deviden atau bagian dari deviden yang diterima karena penyertaan modal; b. keuntungan dari berbagai transaksi dengan pihak ketiga. BAB XIV TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 43 Direksi dan pegawai PDMH yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDMH diwajibkan mengganti kerugian sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
12
BAB XV PEMERIKSAAN Pasal 44 (1) Bupati melalui Badan Pengawas dapat meminta Akuntan Publik dan atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan, kepengurusan PDMH dan pertanggungjawabannya. 2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas. BAB XVI PEMBUBARAN Pasal 45 PDMH dapat dibubarkan apabila mengalami kerugian selama 15 (lima belas) tahun berturutturut di atas 51 % (lima puluh satu perseratus). Pasal 46 (1) Pembubaran PDMH ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Pembubaran dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Seluruh kekayaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah. (4) Likuidator bertanggungjawab kepada Bupati. (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba/rugi yang tidak menggambarkan keadaan PDMH yang sebenarnya. BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 47 (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas, dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang dan Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari PDMH. (2) Honorarium Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada PDMH. Pasal 48 (1) Setiap tahun setelah tutup buku, apabila PDMH memperoleh keuntungan, kepada pegawai PDMH diberikan jasa produksi. (2) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 15 % (lima belas perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit. (3) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi. Pasal 49 Direksi tidak boleh merangkap jabatan baik pada PDMH atau Perusahaan lain.
13
Pasal 50 Direksi yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari Bupati. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51 (1) Direksi dan Badan Pengawas yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2006 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kalabahi Kabupaten Alor Periode 2006 – 2009 dan Keputusan Bupati Alor Nomor 135/HK/KEP/2006 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kalabahi Periode 2006 – 2009, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan terbentuknya kepengurusan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan, PDMH wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
mengenai
Pasal 53 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 1987 Nomor 28 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14
Pasal 54 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 16 Oktober 2008
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 17 Oktober 2008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2008 NOMOR 13
15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN I. UMUM Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kewenangan bagi pemerintah Daerah untuk menata berbagai institusi, termasuk di dalamnya lembaga/unit pelayanan umum seperti Perusahaan Daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah. Bahwa seiring dengan itu Pemerintah Pusat telah pula memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Alor telah menindak lanjuti pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut dengan menetapkan dan mengundangkan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor. Bahwa dalam konteks pemberian kewenangan tersebut maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Mutiara Harappan disingkat PDMH. Sejarah mencatat bahwa sesugguhnya PDMH telah ada dan melakukan aktivitas usahanya sejak tanggal 19 Juli 1962. Jadi tanggal 19 Juli merupakan momentum yang menjadi tonggak sejarah lahirnya PDMH di Kabupaten Alor. Bahwa pemberian nama terhadap Peruhaan Daerah ini yakni “Mutiara Harappan” juga telah melalui suatu pengkajian secara cermat dan kritis oleh generasi-generasi Alor terdahulu. Kata “Harappan” tidak dipahami dalam perspektif leterleg, tetapi kata “Harappan” berdasarkan tuturan sejarah dipahami sebagai akronim dan merupakan kepanjangan dari “Hasil Rakyat Alor, Pura dan Pantar”. Akronim “Harappan” ini kemudian dilekatkan kata “Mutiara” di depannya, lebih mempertegas makna bahwa kinerja (produktivitas) Perusahaan Daeran merupakan kinerja (produktivitas) rakyat Alor, Pura dan Pantar sehingga merupakan mutiara yang tak ternilai harganya; dan karena itu output Perusahaan Daerah ini harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Kabupaten Alor. Dengan nama Perusahaan Daerah ini juga berarti bahwa manakala Perusahaan Daerah ini colaps memberi indikasi bahwa masyarakat Kabupaten Alor sementara bergerak mundur. Disinilah Badan Pengawas, Direksi dan pegawai PDMH harus tetap solit dan memiliki komitmen memajukan perusahaan melalui intensifikasi dan diversifikasi usaha mulai hari ini, besok dan hari-hari yang akan datang. Bahwa secara legal-formal perusahaan Daerah Mutiara Harappan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Alor Nomor 22/DPRD-GR/A/1962; yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutiara Harappan. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutiara Harappan dalam perkembangan sudah tidak sesuai dengan regulasi hukum di bidang Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu ditinjau kembali. 16
Bahwa peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Alor dimaksud dalam rangka penyesuaian regulasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Peninjauan kembali ini tidak dimaksud menghilangkan dimensi historis berdirinya PDMH di Kabupaten Alor. Bahwa titik berat peninjauan kembali adalah: pertama, penguatan manajemen yaitu direksinya direkrut dari kalangan swasta yang berpengalaman dan profesional melalui fit and proper test dengan tingkat pendidikan minimal sarjana strata satu. Kedua, penguatan pengawasan yaitu badan pengawas tidak lagi ex oficio tetapi direkrut dari orang-orang yang berpengalaman dan profesional melalaui fit and proper test. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harappan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Kedudukan badan hukum PDMH diperoleh semata-mata karena berlakunya Peraturan Daerah dan bukan sebagai lembaga hukum perdata sehingga pembubarannyapun dilakukan melalui Peraturan Daerah, bukan karena keputusan pengadilan oleh hakim perdata. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Liquide adalah alat pembayaran yang sah berupa uang dan surat berharga. 17
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) huruf a Cukup jelas. Huruf b Penentuan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan kondisi daerah Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengangkatan kembali Direksi untuk masa jabatan berikutnya adalah saran pendapat dari Badan Pengawas dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan hasil penilaian atau evaluasi kinerja pada periode atau masa bakti sebelumnya dengan nilai baik atau telah mencapai target sesuai Rencana Kerja Anggaran PDMH yang telah disahkan oleh Bupati melalui Badan Pengawas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. 18
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud pidana penjara adalah pidana penjara paling rendah 8 (delapan) bulan. Anggota Direksi yang ditahan selama dalam proses pengadilan, penghasilanya tidak dibayar penuh. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Badan Pengawas berasal dari orang yang profesional adalah orang yang pernah bekerja pada salah satu BUMN/BUMD atau perusahaan swasta minimal 3 (tiga) tahun dengan prestasi dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan menyediakan waktu yang cukup adalah Badan Pengawas harus mempunyai waktu dan perhatian yang khusus untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf c Yang dimaksud dengan pengalaman dalam bidang keahlian minimal 3 (tiga) tahun adalah pernah bekerja pada salah satu BUMN/BUMD atau perusahaan swasta minimal 3 (tiga) tahun dengan prestasi dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja. Huruf d Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
19
Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud pidana penjara adalah pidana penjara paling rendah 8 (delapan) bulan. Anggota Direksi yang ditahan selama dalam proses pengadilan, penghasilannya tidak dibayar penuh. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas.
20
Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 445
21
