PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERENCANA: PERAN BAPPENAS (SOSIALISASI PROGRAM 2015)

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERENCANA: PERAN BAPPENAS (SOSIALISASI PROGRAM 2015) Oleh: Drs. Hari Nasiri Mochtar., M.Com Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas Wahyu Ris INDARKO., S.Sos., MA., MPA Kepala Sub Bidang Pengelolaan Diklat Perencanaan I (Gelar), Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas Dwiyanto Bambang., Amd Staf Bidang Pengkajian Program Informasi dan Layanan Perencana

Salah satu tugas pokok dari Kementerian PPN/Bappenas adalah: meningkatkan kapasitas institusi perencana tingkat pusat dan daerah melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Proses perencanaan dapat melalui: proses teknokratis, proses politis, proses partisipatif, proses bottom – up, proses top – down. Proses perencanaan dilakukan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Beberapa definisi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain: 1) Pejabat Fungsional Perencana adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit perencanaan pemerintah di pusat dan daerah; 2) Unit Perencana adalah: Unit pada instansi pemerintah baik di pusat dan di daerah yang mempunyai tupoksi: melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan sampai penilaian hasil kegiatan); Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dari daerah serta berdampak nasional dan daerah; Melakukan pemantauan dan evaluasi (contoh: instansi/unit perencanaan antara lain: Bappeda, Bappenas); 3) Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas pretasi kerja yang telah dicapai oleh perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Melihat dari tugas pokok di atas, maka dapat dilihat bahwa pentingnya peran perencana dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Fungsional Perencana merupakan pelaksana Perencanaan Teknokrasi sebagai think tank dan merumuskan rekomendasi strategis, kebijakan dan program serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan. Sedangkan peran Instansi/Unit Satuan Kerja Perencanaan adalah melakukan tugas think tank, koordinasi vertikal dan horizontal, perumusan alternatif kebijakan, administrator dan pengambilan keputusan. Jadi tujuan dari perencanaan adalah menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Peran Pusbindiklatren dalam pengembangan kapasitas institusi unit Satuan Kerja Perencana sebagai pembina perencana, sebagai pengelola beasiswa, dan sebagai penyelenggaraan diklat. Kesemuanya itu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas perencana pemerintah di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas instansi perencana untuk mensinergikan (sinergitas perencanaan, sinergitas penganggaran, sinergitas pencapaian target pembangunan) perencanaan pemerintah pusat dan daerah. Kata kunci: Jabatan Fungional Perencana (JFP), Diklat Perencana, Aparatur Sipil Negara (ASN), think tank, Perencanaan Pembangunan. Kalimantan Utara. Tel/Fax No.: (0552) 23350 I. AGENDA Email: [email protected] Pada acara Sosialisasi JFP (Jabatan FungTabel 1 : Agenda Sosialisasi JFP dan Diklat di Bappeda Provinsi Kalimantan Utara sional Perencana) dan Diklat yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Utara dan WAKTU ACARA PIC Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dilak09.00 – 09.05 Doa Bappeda Provinsi Kalimantan Utara sanakan di Swiss – belHotel Tarakan, Jalan Mula09.05 – 09.15 Pembukaan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara warman No. 15 Tarakan 77111, Kalimantan Utara. Tel (62 – 551) 21133 Fax (62 – 551) 36633 E – 09.15 – 11.55 Sosialisasi JFP dan Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Diklat Perencana dan mail: [email protected] www.swissBappenas Tanya Jawab belhotel.com Sedangkan BAPPEDA (Badan Peren11.55 – 12.05 Penutup Bappeda Provinsi Kalimantan Utara canaan Pembangunan Daerah) Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Glatik No. 81, Tanjung Selor, Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa agenda pelaksanaan Sosialisasi JFP (Jabatan Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas| Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur Perencana:

Peran Bappenas (Sosialisasi Program 2015) |

1

Fungsional Perencana) dan Diklat di Bappeda Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: Pukul 09.00 s.d. 09.05 Pembacaan Doa oleh Staf Bappeda Provinsi Kalimantan Utara. Pukul 09.05 s.d. 11.55 Pembukaan oleh Dr. Datu Imam S., M.Sc (Kabid SDM, Bappeda Provinsi Kaltara) mewakili Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara. Pukul 09.15 s.d. 11.55 Sosialisasi JFP dan Diklat serta Tanya Jawab Peserta Sosialisasi. Pukul 11.55 – 12.05 Penutup oleh Kabid Pengembangan SDM Bappeda Provinsi Kalimantan Utara. II.

PEMBUKAAN

Sosialisasi JFP (Jabatan Fungsional Perencana) dan Diklat dibuka oleh Dr. Datu Imam S., M.Sc (Kabid Pengembangan SDM Bappeda Provinsi Kalimantan Utara) mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pembukaan Sosialisasi JFP dan Diklat menekankan bahwa investasi yang paling berharga di dunia adalah ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai keunggulan dari pembangunan bernegara. Untuk sekarang dan dimasa yang akan datang, daerah harus berlomba – lomba meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka JFP (Jabatan Fungsional Perencana) sangat diperlukan dalam tatanan organisasi di Pemerintah Daerah. Bappenas melalui Pusbindiklatren memberikan peluang besar bagi para pegawai di daerah untuk pengembangan sumber daya manusia melalui Program beasiswanya untuk dimanfaatkan pegawai dilingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pemanfaatannya diatur melalui sistem yang ada. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara, telah dilakukan antara lain: Pemda Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Atas biaya dari Pemda Kalimantan Utara juga telah mengirimkan 20 orang pegawai ke Belanda selama dua minggu bekerjasama dengan NESO untuk mengikuti kursus mengenai perbatasan Negara. III.

SOSIALISASI JFP (JABATAN SIONAL PERENCANA)

FUNG-

Sosialisasi JFP (Jabatan Fungsional Peren-cana) dan Diklat dibawakan oleh Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas, yaitu: Drs. Hari Nasiri Mochtar., M.Com (Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas), Wahyu Ris INDARKO., S.Sos., MA., MPA (Kepala Sub Bidang Pengelolaan Diklat Perencanaan I (Gelar), Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas), Dwiyanto Bambang., Amd (Staf Bidang Pengkajian Program Informasi dan Layanan Perencana), sebagai berikut:

memiliki berbagai jenis diklat; 3) Terdapat Data Base dan Sistem Informasi Manajemen JFP, harus memiliki SIM Diklat. Dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat golongan dan jabatan antara lain: 1) Jabatan Administrasi; 2) Jabatan Fungsional; dan 3) Jabatan Pimpinan Tinggi. Level urutan dalam Jabatan Administrasi yaitu: 1) Jabatan Administrator: Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; 2) Jabatan Pengawas: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; 3) Jabatan Pelaksana: Melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dalam Jabatan Fungsional terdapat 2 (dua) Jafung antara lain: Jafung Kehlian dan Jafung Keterampilan. Level urutan dalam Jafung Keahlian yaitu: 1) Ahli Utama; 2) Ahli Madya; 3) Ahli Muda; dan 4) Ahli Pertama. Sedangkan Level urutan pada Jafung Keterampilan yaitu: 1) Penyelia; 2) Mahir; 3) Terampil; dan 4) Pemula. Level urutan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu: 1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; 2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan 3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama. Sedangkan Jabatan ASN Tertentu diisi oleh TNI, POLRI dan Non ASN. Dalam tabel berikut adalah Jabatan Fungsional Keahlian. Tabel 2

: Jenis – Jenis Jabatan Fungsional Keahlian

NO..

JENIS JABATAN

1

Jafung Pengadaan Barang dan Jasa

2

Jafung Pemeriksa

3

Jafung Perencana

4

Jafung Penerjemah

5

Jafung Perekayasaan

6

Jafung Peneliti

7

Jafung Pengawas Lingkungan Hidup

8

Jafung Widyaiswara

9

Jafung Analiis Kebijakan

10

Jafung Auditor Kepegawaian

11

Jafung Assesor SDM Aparatur

12

Jafung Pengawas Radiasi

13

Jafung Penghulu

14

Jafung Penyuluh Sosial

15

Jafung Pranata Laboraturium Pendidikan

16

Jafung Pengembangan Teknologi Pembelajaran

17

Jafung Pengawas Sekolah

PEMBINAAN JFP

18

Jafung Pamong Belajar

Dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP): sebagai Pembina Administrasi adalah 1) Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/ Kepegawaian instansi/BKD di Pemda; 2) Sebagai Pembina Teknis adalah atasan langsung; 3) Sebagai Pembina Profesi adalah Pusbindikltren Bappenas. Untuk persyaratan utama Instansi Pembina Jabatan Fungsional harus mempunyai beberapa syarat, antara lain: 1) Regulasi dan Kelembagaan yaitu: Peraturan JFP dalam mengatur regulasi Fungsional Perencana; 2) Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas yaitu: Mengadakan kerjasama antar lembaga dan

19

Jafung Penilik

20

Jafung Guru

21

Jafung Dosen

22

Jafung Pembimbing Kesehatan

23

Jafung Dosen Pendidik Klinis

24

Jafung Sanitarian

25

Jafung Psikolog Klinis

26

Jafung Mediator Hubungan Industri

27

Jafung Penata Ruang

Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas| Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur Perencana: Peran Bappenas

(Sosialisasi Program 2015) |

2

NO..

JENIS JABATAN

28

Jafung Pembina Jasa Konstruksi

29

Jafung Administrator Kesehatan

30

Jafung Apoteker

31

Jafung Dokter

32

Jafung Dokter Gigi

33

Jafung Fisikawan Medis

34

Jafung Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman

35

Jafung Analis Pasar Hasil Pertanian

36

Jafung Medik Veteriner

37

Jafung Inspektur Minyak dan Gas Bumi

38

Jafung Tambang

39

Jafung Inspektur Ketenagalistrikan

40

Jafung Penyelidik Bumi

41

Jafung Analis Keimigrsian

42

Jafung Penyuluh Hukum

43

Jafung Pemeriksa Design Industri

44

Jafung Perancang Peraturan Perundang – Undangan

45

Jafung Pemeriksa Paten

46

Jafung Diplomat

47

Jafung Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional sebagai Profesi harus memiliki: Standar Pelayanan JFP, menegakan kode etik dan kode perilaku profesi, sistem pendidikan dan pelatihan profesi melalui Pusbindiklatren Bappenas, standar sertifikasi profesi (standar kompetensi), dan organisasi yang independen. JFP dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir ASN serta mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan atas dasar sistem karir dan sistem prestasi kerja dimungkinkan bagi ASN untuk menduduki Jabatan Fungsional. Maka dalam JFP terdapat sistem karir dengan adanya jenjang jabatan dan sistem prestasi kerja dengan pengukuran melalui Angka Kredit. Jenjang, jabatan, pangkat, dan angka kredit dalam JFP antara lain: 1) Jenjang Perencana PERTAMA: pangkat, golongan, ruang: PENATA MUDA (Golongan Ruang IIIa) dengan Kredit KUM = 100, pangkat, golongan, ruang: PENATA MUDA TINGKAT I (Golongan Ruang IIIb) dengan Kredit KUM = 150; 2) Jenjang Perencana MUDA: pangkat, golongan, ruang: PENATA (Golongan Ruang IIIc) dengan Kredit KUM = 200, pangkat, golongan, ruang: PENATA TINGKAT I (Golongan Ruang IIId) dengan Kredit KUM = 300; 3) Jenjang Perencana MADYA: pangkat, golongan, ruang: PEMBINA (Golongan Ruang IVa) dengan Kredit KUM = 400, pangkat, golongan, ruang: PEMBINA TINGKAT I (Golongan Ruang IVb) dengan Kredit KUM = 550; pangkat, golongan, ruang: PEMBINA UTAMA MADYA (Golongan Ruang IVc) dengan Kredit KUM = 700; 4) Jenjang Perencana UTAMA: pangkat, golongan, ruang: PEMBINA UTAMA MADYA (Golongan Ruang IVd) dengan Kredit KUM = 850, pangkat, golongan, ruang: PEMBI-

NA UTAMA (Golongan Ruang IVe) dengan Kredit KUM = 1.050. Syarat dalam pengangkatan JFP antara lain: 1) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Perencana, dengan syarat: a) Status ANS (Aparatur Sipil Negara); b) Berijasah serendah – rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Perencana; c) Pangkat serendah – rendahnya PENATA MUDA golongan ruang IIIa; d) Setiap unsur penilaian kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Fungsional di Bidang Perencanaan; 2) Pengangkatan dari Jabatan lain ke Jabatan Perencana, dengan syarat: a) Status ANS (Aparatur Sipil Negara); b) Berijasah serendah – rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk memangku Jabatan Perencana; c) Pangkat serendah – rendahnya PENATA MUDA golongan ruang IIIa; d) Setiap unsur penilaian kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Fungsional di Bidang Perencanaan; f) Memiliki pengalaman dalam kegiatan Perencanaan sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mecapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya. Kompetensi dalam JFP terdapat 2 (dua) kompetensi yaitu: Kompetensi Inti dan Kompetensi Teknis. Kompetensi Inti dalam JFP antara lain: 1) Merupakan kelompok Soft Competencies; 2) Kelompok kompetensi yang terdiri dari unit – unit kemampuan yang berlaku dan diperlukan pada semua jenjang dan minat/bidang keahlian; 3) Setiap unit kompetensi dikembangkan oleh masing – masing instansi/unit kerja perencanaan tempat perencana yang bertugas. Kompetensi Teknis dalam JFP antara lain: 1) Merupakan kelompok Hard Competencies; 2) Kelompok kompetensi yang terdiri dari unit – unit kemampuan yang berlaku dan diperlukan pada semua jabatan dan minat/ bidang keahlian, untuk melakukan proses perencanaan pembangunan; 3) Setiap unit kompetensi dikembangkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) melalui diklat – diklat dan kegiatan non diklat. Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana merupakan persyaratan untuk memangku Jabatan Fungsional Perencana pada jenjang tertentu. Setiap akhir diklat dilakukan Uji Kompetensi sebagai syarat kelulusan peserta. Apabila peserta tidak lulus dalam ujina kompetensi, maka diberikan kesempatan selama 2 (dua) tahun untuk ikut uji kompetensinya saja. Berikut ini adalah tabel mengenai Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana. Tabel 3

: Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana

NAMA DIKLAT

DURASI

TRAINING CENTER

7 Minggu

MAP UGM, PS KML UNHAS, FE UNSYIAH, MEP UNPAD, SAPPK ITB, LPEM FE UI.

PFP MUDA

5 Minggu

MAP UGM, PS KML UNHAS, FE UNSYIAH, MEP UNPAD, SAPPK ITB.

PFP MADYA

3 Minggu

MAP UGM, PS KML UNHAS, MEP UNPAD, SAPPK ITB, LPEM FEUI Reguler/Bappenas.

PFP UTAMA

1 Minggu

LPEM FEUI



3

PENYELENGGARAAN DIKLAT Program Penyelenggaraan Diklat Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari Diklat Gelar dan Diklat Non Gelar. 1. Diklat Gelar Program Diklat Gelar yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren antara lain: 1) S3 Dalam Negeri; 2) S2 Dalam Negeri di 21 (dua puluh satu) program pada 11 (sebelas) Universitas Dalam Negeri; 3) S2 Linkage; dan 4) Program S2 dan S3 Luar Negeri (kerjaama dengan lembaga donor/ negara asing). Kriteria umum peserta Diklat Gelar antara lain: 1) Aparatur Sipil Negara (ASN); 2) Memenuhi peryaratan administrasi; 3) Diprioritaskan staf Bappeda/Satuan Kerja Perencanaan. Pelaksanaan Program S2 Dalam Negeri antara lain: 1) Magister Ilmu Ekonomi UNSYIAH; 2) Studi Manajemen Perencanaan UNHAS; 3) Perencanan Pembangunan UNAND; 4) Perencanaan dan Kebijakan Publik UI; 5) Ilmu Ekonomi UI; 6) Perencanaan Wilayah dan Kota ITB; 7) Studi Pembangunan ITB; 8) Perencanaan Kota dan Daerah UGM; 9) Ekonomi Pembangunan UGM; 10) Ilmu Lingkungan UNPAD; 11) Administrasi Publik UNSRI; 12) Administrasi Publik UGM; 13) Administrasi Publik UB; 14) Pembangunan Wilayah dan Kota UNDIP; 15) Ilmu Lingkungan UNDIP; 16) Studi Perencanaan Wilayah IPB; 17) Ekonomi Terapan UNPAD; 18) Ilmu Ligkungan UNPAD; 19) Ilmu Transportasi ITB; 20) Ilmu Transportasi UGM; 21) Ilmu Ekonomi UB. Untuk pelaksanaan Program S2 Linkage dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Jepang. Kerjasama tersebut antara lain: 1) PPIE UI dengan: IUJ, Hiroshima University, Kobe University, Keio University, GRIPS, Yokohama National University; 2) MEP UGM dengan: GRIPS, IUJ, Hiroshima University, Keio University; 3) MPWK ITB dengan: Ritsumeikan University, Kobe University, Keio University; 4) MPKD UGM dengan: Ritsumeikan University, Keio University, Kobe University, IUJ; 5) MAP UGM dengan: GRIPS, Keio University, Ritsumekan University, Takushoku University; 6) MET UNPAD dengan: IUJ, Ritsumeikan University, Tohuku University, GRIPS; 7) MAP UGM dengan: GRIPS, Ritsumeikan University; dan 8) MPKP UI dengan: GRIPS. Program Persiapan Bahasa. Terdapat 2 (dua) Program Persiapan Bahasa di Pusbindiklatren yaitu: Program Persiapan Bahasa Inggris dan Program Persiapan Bahasa Jepang. Pusbindiklatren menawarkan Program Persiapan Bahasa Inggris: 1) English for Academic Purposes (EAP): Pusbindiklatren menyediakan beasiswa untuk mengikuti peningkatan Bahasa Inggris selama 6 (enam) bulan untuk peserta yang lulus seleksi dan penempatan S2 linkage dan S2/S3 Luar Negeri untuk memperoleh nilai TOEFL 550/IELTS 6.5; 2) Basic English for Academic Purposes (BEAP): Pusbindiklatren menyediakan beasiswa untuk peningkatan Bahasa Inggris selama 3 (tiga) bulan di Pusbindiklatren bagi peserta Seleksi Program Gelar yang nilai TPA nya sudah memenuhi syarat, namun mempunyai nilai TOEFL ≤ 450. Program Persiapan Bahasa Jepang selama 2 (dua) bulan untuk calon peserta S2 linkage/Luar Negeri dan S3 Luar Negeri

di Pusat Bahasa Penyelenggara S2 Linkage ke Jepang. 2. Diklat Non Gelar Program Diklat Non Gelar yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren terdiri dari 2 (dua) macam antara lain: 1) Diklat Non Gelar Fungsional Perencana; dan 2) Diklat Non Gelar Subtantif. Diklat Non Gelar Subtantif dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 4

: Diklat Non Gelar Subtantif Luar Negeri NAMA DIKLAT

DURASI

TOT Planning and Budgeting (linkage)*

4 Minggu

TOT Monitoring and Evaluation (linkage)*

4 Minggu

TOT JFP (linkage)*

3 Minggu

Magang/Staf Enhanchement di Jepang**

1–3 Bulan

*Peserta Khusus

**Peserta Umum

Dklat Non Gelar Subtantif Luar Negeri terdiri dari: 1) TOT Planning and Budgeting (linkage) dengan durasi 4 (empat) minggu, pesertanya khusus; 2) TOT Monitoring and Evaluation (linkage) dengan durasi 4 (empat) minggu, pesertanya khusus; 3) TOT JFP (linkage) dengan durasi 3 (tiga) minggu, pesertanya khusus; dan 4) Magang/Staff Enhanchement di Jepang dengan durasi 1 – 3 bulan, pesertanya umum. Tabel 5

: Diklat Non Gelar Subtantif TOT Domistic NAMA DIKLAT

DURASI

TOT JFP

1 Minggu

TOT Project Asesement

1 Minggu

Diklat Non Gelar Subtantif TOT Domestic terdiri dari 2 (dua) diklat yaitu: 1) TOT JFP dengan durasi 1 (satu) minggu; dan 2) TOT Project Assasement dengan durasi 1 (satu) minggu. Tabel 6

: Diklat Non Gelar Subtantif Topical Training (Domestic) NAMA DIKLAT

DURASI

Pro Poor Planning and Budgeting (P3B)

2 Minggu

Planning and Budgeting

2 Minggu

Public Private Partnership (PPP)

2 Minggu

PPD RPJMD

2 Minggu

Green Economic

2 Minggu

PPD Regular ***

4 Minggu

Local Economic Regional Development (LERD)

2 Minggu

Project Assasement ***

2 Minggu

*** tidak berkelompok

Diklat Non Gelar Subtantif Topical Training (Domestic) terdiri dari 8 (delapan) Diklat Non Gelar yaitu: 1) Pro Poor and Budgeting (P3B) dengan durasi 2 (dua) minggu; 2) Planning and Budgeting dengan durasi 2 (dua) minggu; 3) Public Private Partnership (PPP) dengan durasi 2 (dua) minggu; 4) PPD RPJMD dengan durasi 2 (dua) minggu; 5) Green Economic dengan durasi 2 (dua) minggu; 6) PPD Regular dengan durasi 4 (empat) minggu, pesertanya tidak berkelompok; 7) Local Econmic Regional Development (LERD) dengan durasi 2 (dua) minggu; 8) Project Assasement dengan durasi 2 (dua) minggu.



4

Tabel 7

: Diklat Non Gelar Subtantif Intrnational (Conference/Workshop/Seminar) di Jepang

NAMA DIKLAT

DURASI MAKSIMAL

Conference

1 Minggu

Workshop

1 Minggu

Seminar

1 Minggu

Diklat Non Gelar Subtantif International (Conference/Workshop/Seminar) terdiri dari 3 (tiga) Diklat Non Gelar yaitu: 1) Conference dengan durasi maksimal 1 (satu) minggu; 2) Workshop dengan durasi maksimal 1 (satu) minggu; dan 3) Seminar dengan durasi maksimal 1 (satu) minggu. Tabel 8

: Diklat Non Gelar Subtantif Workshop Pendukung JFP NAMA DIKLAT

DURASI MAKSIMAL

PenilaianAngka Kredit Perencana (PAK)

1 Minggu

Administrasi Penilaian Angka Kredit Perencana (APAK)

3 Hari

Diklat Non Gelar Subtantif Workshop Pendukung JFP terdiri dari 2 (dua) Diklat Non Gelar yaitu: 1) Workshop Penilaian Angka Kredit Perencana (PAK) dengan durasi maksimal 1 (satu) minggu; dan 2) Workshop Administrasi Penilaian Angka Kredit Perencana dengan durasi maksimal 3 (tiga) hari. Tabel 9

: Diklat Non Gelar Subtantif Magang di Bappenas NAMA DIKLAT

Magang

DURASI MAKSIMAL 3 Bulan

Diklat Non Gelar Subtantif Magang di Bappenas dengan durasi maksimal 3 bulan. Ada beberapa ketentuan bagi peserta yang ingin mengikuti Diklat Non Gelar antara lain: 1) Peserta pelatihan non gelar subtantif adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), kecuali Pelatihan PPD Regular dan Kelayakan Proyek (Project Assasement) yang diikuti oleh peserta individu; 2) Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor – sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah); 3) Waktu pendaftaran bulan September – Desember, untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Namun, di luar waktu tersebut kami masih menerima usulan calon peserta dengan status cadangan; 4) Calon peserta adalah Perencana atau ANS yang menangani perencanaan yang terkait dengan permasalahan pembangunan multidimensi dan penganggaran program/kegiatan (Bappeda, Dinas, dan DPRD): - Pendidikan S1; - Masa kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi ANS; - Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum masa pensiun. 5) Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/

Badiklat/Bappeda (sesuai dengan ketentuan masing – masing daerah) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya; 6) Oleh karena itu, pimpinan daerah perlu menetapkan instansi/unit kerja (BKD/Badiklat/ Bappeda) yang akan melakukan peran koordinasi. Dalam rangka mengikuti Diklat Non Gelar, maka mekanisme pengusulan calon peserta sebagai berikut: 1) BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren Bappenas dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya; 2) BKB/Badiklat/Bappeda mengundang calon peserta yang diusulkan untuk melakukan koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok; 3) BKD/Badiklat/Bappeda mengusulkan kelompok calon peserta untuk mengikuti pelatihan non gelar subtantif kepada Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pendaftaran dilakukan secara online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id dan berkas dikirimkan ke Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta 10320. PENGELOLAAN BEASISWA Pada saat ini Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas mengelola beberapa program beasiwa antara lain: 1) PHRDP IV (Professional Human Resources Development Project) Phase IV dengan pendanaan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan JICA (Japan International Cooperation Agency) Loan IP – 568: a) Sasarannya adalah: Unit Perencanaan di instansi Pusat dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota (80% Pemda Luar Jawa dan 20% dari Kementerian/Lembaga Pusat). b) Kebijakannya adalah: Pemda di Luar Jawa dengan passing great minimal nilai TPA = 500, Pemda di Pulau Jawa dan ANS Pusat di Luar Jawa passing great minimal nilai TPA = 525, Instansi Pusat passing great minimal nilai TPA = 565. c) Program yang dilaksanakan yaitu: Program Gelar (S2/S3 Dalam Negeri, S2/S3 Luar Negeri, S2 Linkage Jepang) dan Program Non Gelar: Magang di Luar Negeri dan di Dalam Negeri, Conference/Workshop/Seminar. 2) SPIRIT (Scholarship Program for Strengthening Reforming Institution) dengan pendanaan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Loan World Bank No. IBRD 8010 – ID: a) Sasarannya adalah: 11 (sebelas) instansi pusat, Project Implementing Unit (PIU) Bappenas mengkoordinasikan 10 (sepuluh) instansi/Participating Agency (PA), PIU Kementerian Keuangan untuk ANS di Kementerian Keuangan. b) Kebijakannya adalah: Semua instansi PA harus mempunyai HCDP (Human Capital Development) yang menjadi dasar pelaksanaan program diklat gelar dan non gelarnya. Untuk pilihan program studi dan



5

univeritasnya harus sesuai dengan HCDP dan ketentuan dalam POM (Project Operational Manual). c) Program yang dilaksanakan yaitu: Program Gelar: S3 Luar Negeri, S3 Dalam Negeri, S2 Linkage, dan S2 Dalam Negeri, serta Non Gelar sesuai dengan HCDP di masing – masing PA. Skema pembiayaan diklat dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Cost Sharing I

: Skema Pembiayaan Diklat Cost Sharing II

Cost Sharing III (Non Gelar)

Cost Sharing IV (Magang)

Pusbindiklatren

Seleksi, biaya kuliah, biaya hidup, buku, Tesis/Disertasi

Seleksi, biaya kuliah, biaya hidup, operasional dan buku

Biaya seleksi, biaya kuliah, akomodasi & konsumsi, transport lokal, bahan/materi diklat

Bimbingan, arahan, rekomendasi

Instansi Pengirim Peserta

Penempatan awal, uang saku, tiket PP

Penempatan awal, uang saku, tiket PP

Uang saku, tiket PP (conference/Seminar)

Semua pengeluaran ditanggung oleh instansi asal peserta

Peserta

Diutamakan peserta dari: Pemda Luar Jawa, Pemda Jawa, Pusat Luar Jawa, dan Pusat

Diutamakan peserta dari: Pemda Luar Jawa, Pemda Jawa, Pusat Luar Jawa, dan Pusat

Peserta berkelompok dari 1 provinsi/kabupaten/kota kecuali Diklat PPD regular dan Kelayaka Proyek dengan jumlh peserta minimal 20 orang /kelas dan maksimal 25 orang /kelas

Ditunjuk oleh instansi asal sesuai dengan kreteria yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren

Program S2 DN/LN. S2 Linkage, S3 DN/LN

EAP, BEAP

Diklat Fungsional Perencana, Subtantif, Program Magang DN/LN, Conference/Workshop/ Seminar

Diklat Fungsional Perencana, Workshop PAK & APAK, Subtantif.

Jenis Diklat

4) Cosharing IV, Pusbindiklatren memberikan bimbingan, arahan, atau rekomendasi. Instansi Pengirim Peserta memberikan: semua pengeluaran yang ditanggung oleh instansi asal peserta. Peserta ditunjuk oleh instansi asal, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren. Jenis Diklat adalah: Diklat Fungsional Perencana, Workshop PAK & APAK, dan Diklat Subtantif. DIKLAT MANDIRI Pelaksanaan Diklat Mandiri yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas saat ini bertujuan: Meningkatkan peran dan tanggung jawab instansi pengguna JFP dengan cara membuka peluang lebih luas untuk mengikuti diklat Fungional Penjenjangan Perencana dalam menunjang percepatan Capacity Building. Dalam melaksanakan Diklat Mandiri terdapat 2 (dua) jenis yaitu: Diklat Mandiri (Khusus) dan Diklat Mandiri (Gabungan). Untuk dapat melaksanakan Diklat Mandiri terdapat mekanisme yang harus dipenuhi, mekanisme Diklat Mandiri tersebut antara lain: 1. Mekanisme Diklat Mandiri (Khusus) Dalam melaksanakan Diklat Mandiri (Khusus) dapat dilihat melalui bagan/gambar di bawah ini: Gambar 1 : Mekanisme Diklat Mandiri (Khusus)

Dalam pelaksanaan diklat maka ditentukan Skema Pembiayaan Diklat antar lain: 1) Cosharing I, Pusbindiklatren memberikan biaya seleksi, biaya kuliah, biaya hidup, biaya buku, dan biaya Tesis/Disertasi. Instansi Pengirim Peserta memberikan: biaya penempatan awal, uang saku, dan tiket pulang pergi. Peserta diutamakan berasal dari Pemda Luar Jawa, Pemda Jawa, Kementerian/Lembaga Pusat Luar Jawa, dan Kementerian/Lembaga Pusat. Jenis Diklat yang diikuti oleh peserta antara lain: Program S2 Dalam Negeri dan Luar Negeri, Program S2 Linkage, Program S3 Dalam Negeri dan Luar Negeri. 2) Cosharing II, Pusbindiklatren memberikan biaya seleksi, biaya kuliah, biaya hidup, biaya buku, dan biaya oprasional. Instansi Pengirim Peserta memberikan: biaya penempatan awal, uang saku, dan tiket pulang pergi. Peserta diutamakan berasal dari Pemda Luar Jawa, Pemda Jawa, Kementerian/Lembaga Pusat Luar Jawa, dan Kementerian/Lembaga Pusat. Jenis Diklat yang diikuti oleh peserta antra lain: EAP dan BEAP. 3) Cosharing III, Pusbindiklatren memberikan biaya seleksi, biaya kuliah, biaya akomodasi dan konsumsi, transport lokal, dan bahan/ materi diklat. Instansi Pengirim Peserta memberikan: uang saku, dan tiket pulang pergi (Conference/Seminar). Peserta diutamakan berasal dari Pemda Luar Jawa, Pemda Jawa, Kementerian/Lembaga Pusat Luar Jawa, dan Kementerian/Lembaga Pusat. Jenis Diklat yang diikuti oleh peserta antra lain: Diklat Fungsional Perencana, Diklat Subtantif, Program Magang di Dalam Negeri dan di Luar Negeri, Conference/ Work-shop/Seminar.

Melihat gambar di atas, maka pelaksanaan Diklat Mandiri (Khusus) dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Penawaran Diklat, Pusbindiklatren mengeluarkan Surat Penawaran mengenai Diklat Mandiri (Khusus). Surat Penawaran tersebut ditujukan kepada Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Diklat Mandiri (Khusus) berdasarkan pada Surat Penawaran dari Pusbindiklatren. 2) Usulan Diklat, Kementrian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan calon Diklat Mandiri (Khusus) melalui Surat Usulan untuk pelaksanaan Diklat Mandiri (Khusus). 3) Persetujuan, Pusbindiklatren menyetujui usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/



6

Kabupaten/Kota dan meminta data calon peserta Diklat Mandiri (Khusus). 4) Data Calon Peserta, Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan data calon peserta Diklat Mandiri (Khusus).

mengenai teknis pelaksanaan Diklat Mandiri (Gabungan). Gambar 2 : Mekanisme Diklat Mandiri (Gabungan)

5) Verifikasi Data Calon Peserta, Pusbindiklatren akan melakukan verifikasi data peserta Diklat Mandiri (Khusus) yang diperoleh dari masing – masing instansi dari Kementerian/ Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. 6) Koordinasi Pelaksanaan, Pusbindiklatren akan mengundang Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Diklat Mandiri (Khusus). 7) Kerjasama Teknis, Melalui undangan di atas Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota membahas kerjasama mengenai teknis pelaksanaan Diklat Mandiri (Khusus). 8) Perjanjian Kerjasama Pembiayaan, Dalam melaksanakan Diklat Mandiri (Khusus) terdapat perjanjian kerjasama mengenai biaya pelaksanaan Diklat Mandiri (Khusus) yang dilaksanakan melalui SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dalam pelaksanaan Diklat Mandiri (Khusus). 9) Pelaksanaan, Pusbindiklatren melalui data peserta yang sudah pasti, akan melaksanakan Diklat Mandiri (Khusus). 2. Mekanisme Diklat Mandiri (Gabungan) Dalam melaksanakan Diklat Mandiri (Gabungan) dapat dilihat melalui bagan/gambar di bawah ini. Dengan melihat gambar di bawah ini maka pelaksanaan Diklat Mandiri (Gabungan) dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Penawaran Diklat, Pusbindiklatren mengeluarkan Surat Penawaran mengenai Diklat Mandiri (Gabungan). Surat Penawaran tersebut ditujukan kepada Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Diklat Mandiri (Gabungan) berdasarkan pada Surat Penawaran dari Pusbindiklatren. 2) Usulan Diklat, Setiap instansi Kementrian/ Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan calon Diklat Mandiri (Gabungan) melalui Surat Usulan untuk pelaksanaan Diklat Mandiri (Gabungan). 3) Persetujuan, Pusbindiklatren menyetujui usulan dan akan mengkopilasi setiap instansi dari Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/ Kabupaten/Kota dan meminta data calon peserta Diklat Mandiri (Gabungan). 4) Data Calon Peserta, Setiap Instansi dari Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan data calon peserta Diklat Mandiri (Gabungan). 5) Verifikasi Data Calon Peserta, Pusbindiklatren akan melakukan verifikasi data peserta Diklat Mandiri (Gabungan) yang diperoleh dari Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. 6) Koordinasi Pelaksanaan, Pusbindiklatren akan mengundang tiap instansi di Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam rangka pelaksanaan Diklat Mandiri (Gabungan). 7) Kerjasama Teknis, Melalui undangan di atas setiap intansi di Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota membahas kerjasama

8) Perjanjian Kerjasama Pembiayaan, Dalam melaksanakan Diklat Mandiri (Gabungan) terdapat perjanjian kerjasama mengenai biaya pelaksanaan Diklat Mandiri (Gabungan) yang dilaksanakan melalui SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dalam pelaksanaan Diklat Mandiri (Gabungan). 9) Pelaksanaan, Pusbindiklatren melalui data peserta yang sudah pasti, akan melaksanakan Diklat Mandiri (Gabungan).

REFERENSI Koperasi Pegawai Bappenas (2013), BROSUR: Penyelenggara Tunggal Tes Potensi Akademik, Jakarta, Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes Koperasi Pegawai Bappenas. Pusbindiklatren Bappenas (2013), BROSUR: BEASISWA SPIRIT (Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution), Jakarta, Pusbindiklatren Bappenas. Pusbindiklatren Bappenas (2015), BROSUR: PROGRAM BEASISWA: Pusbindiklatren Bappenas, Jakarta, Pusbindiklatren Bappenas. Pusbindiklatren Bappenas (2015), BOOKLET: Diklat Gelar dan Non Gelar dengan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas 2015, Jakarta, Pusbindiklatren Bappenas. Pusbindiklatren Bappenas (2015), PANDUAN KARYASISWA: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Gelar Pusbindiklatren Bappenas, Jakarta, Pusbindiklatren Bappenas. Pusbindiklatren Bappenas (2015), PANDUAN: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Jabatan Fungsional Perencana, Jakarta, Pusbindiklatren Bappenas. Pusbindiklatren Bappenas (2015), PANDUAN: Penyelenggaraan Diklat Gelar dan Non Gelar di Dalam Negeri; Pusbindiklatren Bappenas 2015, Jakarta, Pusbindiklatren Bappenas. Pusbindiklatren Bappenas (2006), Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsi-



7

onal Penjenjangan Perencana, Jakarta, Pusbindiklatren Bappenas. Pusbindiklatren Bappenas (2007), Peraturan – Peraturan Jabatan Fungsional Perencana, Jakarta, Pusbindiklatren Bappenas. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara. Catatan :

IV.

SESI TANYA JAWAB

Dari paparan di atas, maka diberi kesempatan tanya – jawab dalam Sosialisasi JFP (Jabatan Fungsional Perencana) dan Diklat sebagai berikut: 1. Bowo (Staf Bappeda Provinsi Kaltara) Komentar : Dalam mengikuti Diklat Perencana, sangat sulit bersaing antara ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di daerah dibandingkan dengan ANS yang berada di Pusat. Dalam hal tes kemampuan yaitu: TPA (Tes Potensi Akademik) dan TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Sangat berat untuk ASN yang berada dilingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai nilai TPA yang dipersyaratkan 500. Sementara para ASN di lingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Utara belum pernah mengenal tes kemampuan seperti: TPA dan TOEFL. Berkaitan dengan hal di atas maka kami menanyakan: Apakah ada dari Bappenas yang dapat membimbing teman – teman di daerah dalam rangka tutorial TPA dan TOEFL? Jawaban : TPA adalah tes kemampuan dalam intelktual seseorang, jadi tidak dapat dipelajari. Untuk menjawab soal – soal TPA dengan waktu yang telah ditentukan, maka dibutuhkan suatu pola pikir dalam menjawab pertanyaan pada soal yang disajikan dalam tes TPA. Namun teknik penyelesaiannya dapat di pelajari dengan mengatur manajemen waktu masing – masing peserta tes. Bappenas tidak menyediakan tutorial TPA dan TOEFL. Sedangkan buku – buku dan internet banyak sekali membahas mengenai soal – soal yang disajikan dalam materi TPA dan TOEFL. Silahkan pelajai tentang teknis pembahasan TPA dan TOEFL pada buku – buku yang di jual di toko – toko buku dan internet yang membahas mengenai strategi jitu membahas soal – soal TPA dan TOEFL. Bagi ASN yang berminat untuk mendaftar secara online dalam pelaksanaan beasiswa Pusbindiklatren Bappenas dan telah memenuhi peryaratan administratif, maka akan dipanggil untuk mengikuti seleksi beasiswa Pusbindiklatren Bappenas. Seleksi yang dilaksanakan adalah tes TPA dan TOEFL. Apabila calon peserta dalam seleksi beaasiswa Pusbindiklatren tersebut lulus TPA namun TOEFL nya masih dibawah 450, maka Pusbindiklatren akan memanggil peserta yang bersangkutan dalam mengikuti Program BEAP (Basic English for Academic Purpses). Perlu diketahui bahwa tujuan dari program BEAP Pusbindiklatren Bappenas itu sendiri adalah memberi kesempatan bagi calon penerima beasiswa Pusbindiklatren dalam seleksi yang nilai TPA nya lulus dan nilai TOEFL nya masih kurang dari 450 untuk mengikuti peningkatan bahasa Inggris di Bappenas. Menurut KepalaBidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Datu Imam S. ., M.Sc akan melaksanakan tes TPA untuk tindak lanjut pengembangan SDM di Provinsi Kalimantan Utara, yang akan di tes TPA bukan hanya para pegawai dilingkungan Bappeda tetapi di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam menjawab tes TPA ini dititikberatkan



8

dengan pola pikir dan kesehatan peserta dalam menjawab soal. 2. Dedi Hidayat (Staf Bappeda Kabupaten Bulungan) Pertanyaan : Bagaimana menentukan formasi dalam JFP? Jawabannya: Cara menentukan formasi dalam Jabatan Fung-sional Perencana (JFP) antara lain: a) Harus tersedianya unit kerja yang mewadahi; b) Tidak menambah jumlah pegawai ANS (Aparatur Sipil Negara); c) Penambahan formasi dimungkinkan bila terdapat penambahan beban kerja yang sifatnya permanen; dan d) Formasi JFP ditetapkan oleh Menteri PAN untuk formasi pusat dan pembina kepegawaian untuk Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota. Cara menentukan rumus formasi dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yaitu: 𝐹𝑂𝑅𝑀𝐴𝑆𝐼 𝐽𝐹𝑃 =

(∑ 𝑃𝑙𝑎𝑛 × 𝜇𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 × 𝜇𝑇𝑖𝑚𝑒) ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑎𝑑

Keterangan: Formasi JFP : Jumlah Formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan pada suatu unit perencanaan. Ʃ Plan : Jumlah kegiatan Perencanaan per jenjang µVolume : Rata – rata jumlah output hasil Pekerjaan Perencanaan setiap jenis kegiatan Perencanaan. µTime : Rata – rata waktu untuk menyelesaiakan 1 (satu) output. Ʃ Person Load : Jumlah jam kerja efektif perencana dala setahun (1.250 jam). Sebagai contoh: Formasi JFP di Kabupaten Maros yaitu: (15 × 10 × 45 ) 𝐹𝑂𝑅𝑀𝐴𝑆𝐼 𝐽𝐹𝑃 = = 5,4 1.250 Dibulatkan menjadi 5 (lima). 3. Ahmad Syayuti (Staf Bappeda Kota Tarakan) Pertanyaan : Apa saja lingkup tugas dalam pembinaan Jabat-an Fungsional Perencana? Jawabannya: Lingkup tugas dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) antara lain: a) Menyusun pedoman pelaksanaan JFP; b) Melaksanakan penilaian Angka Kredit bagi Perencana Utama; c) Melakukan penilaian Angka Kredit bagi Perencana Pertama, Muda dan Madya, apabila dtempatnya bekerja masih belum tersedia tim penilai; d) Menyusun kurikulum Diklat Penjenjangan Perencana; e) Melaksanakan TOT bagi calon pengajar Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana; f) Menyusun standar soal untuk Uji Kompetensi Perencana; g) Melakukan kajian untuk JFP; h) Menjadi Pusat Data dan Informasi JFP; i) Melakukan fasilitas dan Sosialisasi JFP;

j) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan JFP. 4. Ahmad Syayuti (Staf Bappeda Kota Tarakan) Pertanyaan

: Peraturan (deregulasi) apa saja yang ada dalam lingkup Jabatan Fungsional Perencana?

Jawabannya: Peraturan (deregulasi) apa saja yang ada dalam lingkup Jabatan Fungsional Perencana (JFP) antara lain: a) SKB Ka Bappenas dan Ka BKN No. KEP. 1106/Ka/08/2001 dan 34A Tahun 2001: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. b) KEPMEN PPN/Ka Bappenas No. KEP.019/ M.PPN/12/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana. c) KEPMEN PPN/Ka Bappenas No. KEP.020/ M.PPN/12/2001: Pedoman Penentuan Formasi Perencana d) KEPMEN PPN/Ka Bappenas No. KEP.234/ M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perencana. e) KEPMEN PPN/Ka Bappenas No. KEP.235/ M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana. f) KEPMEN PPN/Ka. Bappenas No. KEP.266/ M.PPN/04/2002 tentang Tata Kerja dan Organisasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana g) KEPMEN PPN/Ka Bappenas No. KEP.011/ M.PPN/02/2003 tentang Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Substantif Perencana. h) KEPMEN PPN/Ka Bappenas No. KEP.012/ M.PPN/02/2003 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Perencana. i) KEPPRES No. 41 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fung-sional Perencana j) KEP. Kepala BKN No. 32 Tahun 2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana. k) SE DJA Depkeu No. SE-188/A/2003 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana. l) KEPMEN PPN/Ka Bappenas No. KEP.013/ M.PPN/02/2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana. m) PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA No. PER/60/M.PAN/6/ 2005 tentang Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan angka kreditnya. n) SE DJP Depkeu No. SE-67/PB/2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana. o) PERATURAN KEPALA BKN No. 28 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



9

p)

q) r)

s) t)

Negara No. PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan angka kreditnya SURAT EDARAN DJA No.SE-74/PB/2006, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana. PERPRES RI No. 38 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: PER 006/M.PPN/09/2006 tentang perubahan atas Kepmen PPN/Ka Bappenas No. KEP. 013/M.PPN/02/2003 tentang Penyelenggaraan DIKLAT Fungsional Penjenjangan Perencana. Perpres No. 44/2007, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana. PERATURAN PRESIDEN RI No. 17 Tahun 2009, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki JFP.

5. Rohandiyansyah (Staf Bappeda Nunukan) Pertanyaan

: Bagaimana mekanisme dalam pengangkatan pertama kali atau pindah jabatan dalam JFP pusat dan daerah?

Jawabannya: Mekanisme pengangkatan pertama kali atau pindah jabatan dalam JFP pusat an daerah sebagai berikut: a) Calon perencana mengajukan permohonan pengangkatan JFP kepada atasan langsung unit kerja; b) Atasan langsung calon perencana mengajukan permohonan menjadi JFP kepada Biro Kepegawaian/BKD Provinsi/Kab/Kota; c) Biro Kepegawaian/BKD Provinsi/Kab/Kota akan melaksanakan tes materi JFP kepada calon peserta yang telah mengajukan permohonan menjadi JFP; d) Calon JFP setelah melaksanakan tes materi akan mengikuti Diklat yang namanya Dikat Penjenjangan JFP; e) Setelah mengikuti Diklat Penjenjangan JFP dan mendapatkan STTPL, maka calon JFP mengajukan kembali ke Biro Kepegawaian/ BKD Provinsi/Kab/Kota untuk diproses menjadi JFP; f) Biro Kepegawaian/BKD Provinsi/Kab/Kota atau menetapkan AK Perencana kepada pejabat yang berwenang; g) Setelah pejabat yang berwenang menetapkan AK Perencana, maka dokumen akan dikembalikan kepada Biro Kepegawaian/ BKD Provinsi/Kab/Kota untuk diproses dalam mengeluarkan SK PAK (Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit); h) Biro Kepegawaian/BKD Provinsi/Kab/Kota akan mengajukan dokumen SK PAK kepada Sekjen Kemen/Sestama Lembaga/Sekda Prov/Kab/Kota; i) Sekjen Kemen/Sestama Lembaga/Sekda Prov/Kab/Kota akan mengajukan SK PAK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota untuk mengesahkan menandatangani SK JFP yang berupa: a) SK JFP asli untuk Perencana; b) SK JFP tem-

busan untuk Pimpinan Unit Kerja; c) SK JFP tembusan untuk Karo Kepegawaian/ BKD; d) SK JFP tembusan untuk Kepala BKN/BKN Regional; e) SK JFP tembusan untuk Kepala Bappenas cq. Kepala Pusbin-diklatren; f) SK JFP tembusan untuk Dirjen Anggaran/Biro Keuangan; dan g) SK JFP tembusan untuk KPPN. 6. Facdrian Menthan (Staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltara) Pertanyaan

: Bagaimana seorang Perencana mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatannya?

Jawabannya: Seorang Perencana dapat naik pangkat apabila: a) ≥ 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (dimungkinkan naik pangkat dalam waktu 2 tahun); b) Memenuhi AK minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi; dan c) DP3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Seorang Perencana dapat naik jabatan apabila: a) ≥ 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir (dimungkinkan naik jabatan dalam waktu 1 tahun); b) Memenuhi AK minimal untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi; dan c) DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 7. Muslimin (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara) Pertanyaan

: Apa saja dalam JFP unsur kegiatan yang akan dinilai?

Jawabannya: Unsur kegiatan yang akan dinilai dalam JFP adalah UNSUR UTAMA dan UNSUR PENUNJANG. Dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang terdapat Sub Unsur Kegiatan dalam JFP, antara lain: a) Unsur Utama ≥ 80% yang terdiri dari: Pendidikan, Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Profesi; b) Unsur Penunjang ≥ 20% yang terdiri dari: Mengajar/melatih/melakukan bimbingan; mengikuti seminar/lokakarya dibidang Perencanaan; mejadi pengurus organisasi profesi, menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional; menjadi anggota tim penilai jabatan perencana; memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; memperoleh penghargaan/tanda jasa dibidang Perencanaan. 8. Jane Hanna W. (Staf Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara) Pertanyaan

: Apa saja prinsip dasar penilaian dalam JFP?

Jawabannya: Pinsip penilaian JFP antara lain: a) Sub Unsur Pendidikan Gelat, antara lain: (1) S1=100, S2=150, S3=200 (menurut Peraturan Menpan No. 60 Tahun 2005); (2) Perencana yang memperoleh gelar lebih tinggi setelah diangkat dalam JFP, AK yang diberikan adalah selisih antara AKGelar/ijasah yang lebih tinggi



10

(3)

(4)

b) Sub lain: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

tersebut dengan AK yang pernah diberikan (ijazah sebelumnya); Perencana yang memperoleh gelar/ ijazah lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan bagi perencana (JFP) di instansinya. AK yang diberikan adalah AK dari unsur penunjang, yaitu: S1=5, S2=10, dan S3=15; Perencana yang memperoleh tambahan gelar setingkat dengan gelar kesarjanaannya dapat diberikan AK sebagai unsur penunjang dengan AK S1=5, S2=10, dan S3=15 dengan syarat yang bersangkutan memiliki: (a) ijin tugas belajar; (b) Ijasah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

e) Unsur Kegiatan Penunjang, antara lain: (1) Mengajar; (2) Mengikuti seminar untuk peserta sebanyak – banyaknya 2 kali per tahun, pembicara, moderator tidak terbatas; (3) Sebagai pengurus orrganisasi profesi; (4) Sebagai anggota delegasi; (5) Sebagai anggota penilai JFP; (6) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; (7) Memperoleh penghargaan dibidang Perencanaan.

Unsur Pendidikan non Gelat, antara ˃ 960 jampel = 15 AK 641 – 960 jampel = 9 AK; 461 – 640 jampel = 6 AK; 161 – 460 jampel = 3 AK; 81 – 60 jampel = 2 AK; 30 – 80 jampel = 1 AK. (1 jampel = 45 menit)

c) Sub Unsur Kegiatan Perencanaan, antara lain: (1) Apabila suatu unit perencanaan tidak terdapat perencana yang sesuai dengan jenjang jabatannya, maka perencana yang satu tingkat dibawahnya/ diatas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugas-an tertulis dari pimpinan unit kerja yang berangkutan; (2) Perencana yang mengerjakan kegiatan perencana di atas jenjang jabatannya diberikan AK 80%; (3) Perencana yang mengerjakan kegiatan Perencanaan di bawah jenjang jabatannya diberi AK 100%; (4) Penugasan secara berkelompok, maksimal 4 orang, masing – masing akan diberikan AK sesuai dengan Kepmenpan 06/2001 d) Sub Unsur Pengembangan Profesi, antara lain: (1) Karya tulis berkelompok (maksimal 4 orang); 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu; (2) Karya tulis ilmiah/makalah yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila karya tulis/ilmiah /makalah digunakansebagai salah satu referensi dalam kegiatan diklat perencanaan/mata kuliah lain di luar Diklat Perencanaan. (3) Prasaran berupa gagasan/usulan ilmiah dapat diberikan AK apabila disampaikan dalam pertmuan ilmiah/ seminar dan harus dibuktikan dengan konsep masalah dan daftar hadir peserta.



11

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERENCANA: PERAN BAPPENAS (SOSIALISASI PROGRAM 2015)

Recommend Documents