PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
Dewi Anggraini, Nurmayani, Eka Deviani Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Prof. Soemantri Brodjonegoro No, 1 Bandar Lampung 35145 e-mail:
[email protected]
ABSTRAK Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daearh yang dapat dinilai dengan uang, Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian keuangan serta faktor penghambat tugas pokok dan fungsi bagian keuangan Kabupaten.Pesawaran terdiri dari beberapa faktor yaitu: Terlambatnya pengajuan anggaran, Kurangnya
kedekatan
anggaran,kurangnya
antara
Pemkab
kelengkapan
dan
dokumen
DPRD, yang
dan
Rendahnya
daya
diajukan,terlambatnya
serap surat
pertanggungjawaban yang di berikan oleh dinas ke bagian keuangan Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dan skunder.Analisis data dan informasi dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keuangan daerah kabupaten.Pesawaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berasarkan pada prinsip-prinsip tangungjawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan pengendalian. Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah.
ABSTRACT Financial Management is the overall activity covering the planning, implementation , administration , reporting , accountability and supervision of local finance , Government Regulation No. 58 Year 2005 on Regional Financial Management defines all the rights and obligations within the framework of regional governance which can be valued in money , Management financial areas as defined , is a subsystem of the system of financial management and is a principal element in the regional administration. The problem in this research is how the implementation of the duties and functions of the finance department as well as inhibiting factors duties and functions of the finance department Kabupaten.Pesawaran consists of several factors , namely : The late submission of budget , lack of closeness between the local government and parliament , and the low budget absorption , lack of completeness documents submitted , delayed letters responsibility that is given by the department to the finance department This thesis research using normative juridical approach is done by examining secondary data and primary legal the secondary of materials .Analysis data and qualitative information were analyzed descriptively. Based on the results of research and discussion in the execution of the duties and functions of local finance kabupaten.Pesawaran execution of duties and functions on the principles based on responsibility, able to meet financial obligations, honesty, effectiveness and control . Keywords: Fiscal Management.
I. PENDAHULUAN Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pembangunan
yang
mengarah
pada
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang
pemanfaatan seluruh aspek kehidupan baik
mengatur tentang pengelolaan keuangan
ekonomi, politik, sosial dan budaya saat ini
daerah, Untuk penatausahaan keuanagan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32
daerah di atur dalam Peraturan Menteri
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.
sebagai arah perpaduan pembangunan
Penatausahaan dan akuntansi keuangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
daerah
di
Indonesia
telah
banyak
masyarakat.
mengalami
perubahan
seiring
dengan
semangat reformasi manajemen keuangan Pengelolaan keuangan daerah di jabarkan
pemerintah untuk mencapai keberhasial
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
otonomi daerah (La Ode Hasiara, 2009:2).
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran Ciri
utama
suatu
daerah
mampu
berakhir, laporan keuangan disusun dan
melaksanakan otonomi daerah adalah,
disajikan sesuai dengan standar akuntansi
Pertama kemampuan keuangan daerah
pemrintahan (PP 24 tahun 2005).
yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan
untuk
Disamping Undang-undang dan peraturan
keuangan,
pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri
mengelola dan menggunakan keuangannya
Mengeluarkan peraturan menteri dalam
sendiri untuk membiayai penyelenggaraan
negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pemerintahaan. Kedua, Ketergantungan
pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana
kepada bantuan pusat harus seminimal
telah diubah dengan Peraturan Menteri
mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
daerah harus menjadi sumber keuangan
tentang perubahan atas Peraturan Menteri
terbesar yang didukung oleh kebijakan
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
menggali
dan
kewenangan
sumber-sumber
Daerah.
Pemerintah Indonesia telah melakukan
Pembangunan daerah merupakan keadaan
reformasi Manajemen Keuangan Negara
yang harus segera dilaksanakan mengingat
baik pada pemerintah pusat maupun pada
peran ini semakin diperkuat dengan suatu
pemerintah daerah dengan ditetapkanya
keyakinan bahwa sudah waktunya setiap
paket Undang-Undang bidang keuangan
daerah memikirkan sendiri tentang arah
Negara, yaitu Undang-Undang 17 Tahun
pembangunan secara Otonomi walaupun
2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-
masih mengharapkan bantuan dari luar
Undang
Tenang
daerah. Pengertian Otonomi Daerah adalah
Peraturan
“ Kewenangan daerah otonomi untuk
1
Perbendaharaan
Tahun
2004
Negara.
Perundang-undangan tersebut menyatakan
mengatur
dan
mengurus
kepentingan
bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota
masyarakat setempat menurut prakarsa
menyampaikan rancangan peraturan daerah
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
dengan peraturan perundang-undangan.”
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
(APBD) kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperikas oleh Badan
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan
Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya
Pemerintah daerah sebagimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Terbitnya peraturan perundang-undangan
2004 tentang Pemerintahan daerah yang
di atas adalah keinginan untuk mengelola
telah beberapa kali diubah yang terakhir
keuangan Negara dan daerah secara efektif
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya
2008 yang diikuti dengan perimbangan
ingin dilaksanakan melalui tata kelola
keuangan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintahan yang baik yang memiliki tiga
Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur
pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
dan partisifatif, guna mencapai tujuan
2004
Keuangan
tersebut, maka diperlukan adanya satuan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
peraturan pelaksanaan yang komprehensif
Daerah timbul hak dan kewajiban daerah
dan terpadu (omnibus regalution) dari
yang dapat dinilai dengan uang, sehingga
berbagai Undang-Undang tersebut di atas
perlu
bertujuan
tentang
Perimbangan
dikelola
dalam
suatu
sistem
pengelolaan keuangan daerah.
agar
memudahkan
dalam
pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapanya.
Pengelolaan keuangan daerah sebagimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan
keuangan
merupakan
elemen
Negara
dan
II. HASIL DAN PEMBAHASAN
pokok
dalam
pemerintahan
daerah.
Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten
Selain Undang-Undang di atas terdapat
Pesawaran dibentuk berdasarkan Peraturan
beberapa peraturan perundang-undangan
Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
yang menjadi acuan pengelolaan keuangan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
daerah yang telah terbit lebih dahulu.
Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD
Undang-Undang dimaksud adalah Undang-
Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran.
Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang
2004 yang telah diperbaharui lagi dengan
Nomor
UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang
penyelenggaraan
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Pemerintah
Jawab Keuangan Negara dan Undang-
dikeluarkannya UU Nomor 33 Tahun 2007
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
tentang
Sistem
Pesawaran di Provinsi Lampung yang
Nasional.
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pembentukan
serta
dengan
Kabupaten
merupakan kabupaten baru di Provinsi
Lampung, sehingga diharapkan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Tentunya
yang
pemerintahan
berhubungan maupun
dengan
aspek-aspek
pendukung lainnya agar setiap instansi pemerintah
dapat
menjawab
atau
memenuhi kebutuhan tersebut, melalui keprofesionalisme kelembagaan instansi pemerintah daerah.
1. Menetapkan
kebijakan
tentang
pelaksanaan APBD 2. Menetapkan
kebijakan
tentang
pengelolaan barang daerah 3. Menetapkan kekuasaan penggunaan anggaran 4. Menetapkan bendahara penerimaan dan mendahara pengeluaran 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
4.2.
Struktur
Organisasi
Bagian
6. Menetapkan pejabat yang bertugas
Keuangan
Sekretariat
Daerah
melakukan pemungutan penerimaan daerah
Kabupaten Pesawaran Penyusunan struktur organisasi dalam suatu
7. Menetapkan pejabat yang bertugas
organisasi sangat penting dilakukan, guna
melakukan pengelolaan utang dan
mempermudah pelaksanaan tugas-tugas
piutang daerah
yang
dibebankan.
Struktur
organisasi
8. Menetapkan pejabat yang bertugas
menunjukan tata hubungan diantara fungsi-
melakukan pengujian atas tagihan dan
fungsi, bagian-bagian atau porsi-porsi
memerintahkan pembayaran
maupun orang-orang yang menunjukan
Sekretariat daerah Kabupaten Pesawaran
kedudukan,
mempunyai tugas membantu kepala daerah
tugas,
tanggungjawab
wewenang
yang
berbeda
dan dalam
strukutr organisiasi.
dalam
melaksanakan
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan,
administrasi, organisasi, dan tata laksana Bupati Kabupaten Pesawaran merupakan
serta membantu pelayanan administrative
selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah
kepada
pemegang
kapubaten. Untuk melaksanakan tugas
kekuasaan
pengelolaan
seluruh
perangkat
keuangan daerah dan mewakili pemerintah
sekretariat
kabupaten pesawaran dalam kepemilikan
mempunyai fungsi :
kekayaan
1. Pengkoordinasi perumusan kebijakan
Pemegang
daerah
yang
kekuasaan
dipisahkan. pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang sebagai berikut:
daerah
daerah
Kab.Pesawaran
pemerintah daerah 2. Penyelenggara pemerintahan
administrasi
3. Pengelola keuangan,
sumber
daya
prasarana
dan
aparatur, sarana
pemerintahan kabupaten
keuangan
daerah
pencapaian
dalam
tujuan
rangka
penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi bagian.
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah
b. Mempelajari
peraturan
perundang-
undangan yang berhubungan dengan
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
bidang
keuangan
serta
peraturan
2008 tentang Organnisasi dan Tata Kerja
perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat
berhubungan
DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati
Rancangan APBD dan Rancangan
terdiri atas :
Perubahan APBD, penyusunan Tim
a. Kepala Bagian Keuangan
Anggaran
b. Kepala Sub Bagian Anggaran
penyusunan Perda tentang APBD dan
c. Kepala Sub Bagian Belanja
Perubahan APBD, serta pelaksanaan
d. Kepala Sub Bagian Akuntansi
anggaran dan pengelolaan administrasi
yang
dengan
penyusunan
Pemerintah
Daerah,
belanja daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
1. Kepala Bagian Keuangan
c. Mempersiapkan
dan
melaksanakan
Kepala Bagian Keuangan, memiliki tugas
bahan Pembina dan petunjuk teknis
pokok mempersiapkan dan melaksanakaan
kebijakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
daerah.
pengelolaan
keuangan
dilingkungan
pengelolaan
d. Melaksanakan
keuangan
koordinasi
dengan
kabupaten Pesawaran, serta melaksanakan
dinas/instansi terkait dalam rangka
fungsi koordinasi dengan instansi terkait
penyusunan
dalam rangka penyusunan Rancangan
pengelolaan keuangan daerah sebagai
APBD dan Rancangan Perubahan APBD,
pedoman Anggaran Pendapatan dan
penyusunan Tim Anggaran Pemerintah
Belanja serta Rencana Kerja Bagian
Daerah, penyusunan Perda tentang APBD
Keuangan untuk dijadikan acuan dalam
dan Perubahan APBD, serta pelaksanaan
pelaksanaan tugas.
anggaran dan pengelolaan administrasi
program
e. Mempersiapkan
dan
kegiatan
melaksanakan
belanja daerah. Rincian Tugas dan Fungsi
penyusunan Rancangan APBD dan
Kepala Bagian Keuangan adalah :
Rancangan
a. Mempersiapkan
bekerjasama dengan unit kerja yang
dan
melaksanakan
program dan kebijakan di bidang
menangani pembangunan
Perubahan
bidang daerah
APBD
perencanaan dan
bidang
pendapatan daerah dibawah koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum. f. Memimpin,
mengarahkan
memantau
bawahan
melaksanakan
tugas
k. Membuat
laporan
kepada
atasan
sebagai bahan masukan unuk dijadikan
serta dalam
penyusunan
Rancangan APBD dan Rancangan
bahan pertimbangan lebih lanjut. l. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang
berikan
oleh
atasan,
untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.
Perubahan APBD, penyusunan Tim Anggaran
Pemerintah
Daerah,
2. Kepala Sub Bagian Anggaran
penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD, serta pelaksanaan
Kepala Sub Bagian Anggaran, mempunyai
anggaran dan pengelolaan administrasi
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
belanja daerah, agar pelaksanaan tugas
Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian
dapat berjalan sesuai dengan program
Anggaran, di bidang anggaran dalam
kerja yang telah disusun.
penyusunan
g. Membagi hasil tugas kedinasan pada
Rancangan
APBD
dan
Rancangan Perubahan APBD, penyusunan
bagian keuangan kepada bawahan, agar
Tim
setiap
penyusunan Perda tentang APBD dan
aparatur
lingkungan memahami
yang bagian
beban
berada
di
keuangan tugas
dan
tanggungjawabnya. h. Memberikan
Anggaran
Perubahan
Pemerintah
APBD,
serta
Daerah,
pelaksanaan
anggaran dan pengelolaan administrasi belanja daerah. Rincian Tugas dan Fungsi
petunjuk
teknis
dan
Kepala Sub bagian Anggaran adalah :
pengarahan serta bimbingan kepada
a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi
atasan tentang pelaksanaan tugas, untuk
kerja dengan sub bagian lainya di
menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
lingkungan bagian keuangan dalam rangka penyusunan program kerja sub
i. Memberikan usulan dan pertimbangan
bagian
anggaran
untuk
dijadikan
kepada atasan tentang langkah dan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
kebijakan yang akan diambil di bidang
b. Menginventarisasi permasalahan yang
keuangan. j. Menilai
berhubungan dengan bidang tugas sub aktifitas,
kreativitas
dan
produksivitas pelaksanaan tugas dari bawahan.
bagian anggaran dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya. c. Mengumpulkan
dan
penyusunan
Rancangan APBD dan Rancangan
Perubahan APBD, pengisian formulir
agar setiap personil memahami tugas
RKA-SKPD.
dan tanggung jawabnya.
d. Menyiapkan bahan penyusunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. e. Mengumpulkan/menghimpun
l. Mengumpulkan,
menghimpun
dan
menyusun data dari bawahan sebagai RKA-
bahan
laporan
pelaksanaan
tugas
SKPD dari Dinas/Instansi/Satuan Kerja
kepada atasan sebagai masukan dalam
setelah dievalusi oleh instansi yang
penyusunan program lebih lanjut.
menangani perencanaan pembangunan daerah dan instansi yang mengelola pendapatan daerah.
menangani
bawahan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lainya
f. Melakukan koordinasi dengan instansi yang
m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
yang diberikan oleh atasan.
perencanaan
pembangunan daerah dan instansi yang
3. Kepala Sub Bagian Belanja
mengelola pendapatan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan
Kepala Sub Bagian Belanja, mempunyai
Rancangan Perubahan APBD.
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
g. Menyiapkan bahan penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD. h. Melakukan koordinasi dengan instansi yang
menangani
perencanaan
Bagian Keuangan dibidang Pengelolaan Administrasi Belanja Daerah. Rincian Tugas dan Fungsi Kepala Subbagian Belanja adalah :
pembangunan daerah dan instansi yang
a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi
mengelola pendapatan daerah dalam
kerja dengan sub bagian lainya di
penyusunan/pembuatan DPA-SKPD.
lingkungan bagian keuangan dalam
i. Memproses Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
rangka penyusunan program kerja sub bagian
j. Memimpin,
untuk
dijadikan
dan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
memotivasi aparatur non struktural
b. Menginventarisasi permasalahan yang
umum
mengarahkan
belanja
dilingkungan
sub
bagian
berhubungan dengan bidang tugas sub
anggaran agar dapat melaksanakan
bagian belanja dan menyusun bahan
tugas secara berdaya guna dan berhasil
untuk pemecahan masalahnya.
guna.
c. Meneliti dan memproses prosedur
k. Membagi habis tugas sub bagian anggaran
kepada
aparatur
non
struktural umum sebagai bawahannya
pembayaran.
d. Meneliti dan memproses prosedur Surat Keterangan
Pemberhentian
Pembayaran (SKPP). e. Memimpin,
mengarahkan
Rincian
Tugas
dan
Fungsi
Kepala
Subbagian Akuntansi adalah : a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi
dan
kerja dengan sub bagian lainya di
memotivasi aparatur non struktural
lingkungan bagian keuangan dalam
umum dilingkungan sub bagian belanja
rangka penyusunan program kerja sub
agar dapat melaksanakan tugas secara
bagian
berdaya guna dan berhasil guna.
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
anggaran
untuk
dijadikan
f. Membagi habis tugas sub bagian
b. Menginventarisasi permasalahan yang
belanja kepada aparatur non struktural
berhubungan dengan bidang tugas sub
umum sebagai bawahannya agar setiap
bagian akuntansi dan menyusun bahan
personil memahami tugas dan tanggung
untuk pemecahan masalahnya.
jawabnya. g. Mengumpulkan,
c. Melakukan sistem akuntansi terhadap menghimpun
dan
menyusun data dari bawahan sebagai bahan
laporan
pelaksanaan
tugas
pelaksanaan APBD dan pengelolaan administrasi utang piutang daerah. d. Menyiapkan
bahan-bahan
kepada atasan sebagai masukan dalam
menyusun
laporan
penyusunan program lebih lanjut.
semesteran,
perhitungan
h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.
laporan
keuangan
dan
triwulan, APBD,
daerah,
serta
menyiapkan bahan yang berkaitan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.
dengan Laporan keuangan. e. Melakukan penelitian terhadap SPJ yang disampaikan oleh pemegang kas
4. Kepala Sub bagian Akuntansi
unit
satuan
kerjaan
mengevaluasi
sistem dan prosedur pengolahan APBD. Kepala Sub Bagian Akuntansi, mempunyai
f. Melakukan
pembinaan
terhadap
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
pengguna anggaran/barang termasuk
Bagian Keuangan dibidang Akuntansi
satuan pemegang kas/bendaharawan.
dalam
pengelolaan
pembukuan
dan
g. Menyusun daftar harga barang serta
keuangan daerah, pengelolaan administrasi
pengolahan data dan mutasi barang
utang piutang daerah, penelitian terhadap
daerah.
Surat Pertanggung jawaban (SPJ) serta penyusunan standar harga barang serta pengelolaan data dan mutasi barang daerah.
h. Memimpin,
mengarahkan
dan
memotivasi aparatur non struktural
umum
dilingkungan
sub
bagian
akuntabel dan transparan. Dalam rangka
akuntansi agar dapat melaksanakan
pengelolaan
tugas secara berdaya guna dan berhasil
akuntabel
guna.
Pemerintah
i. Membagi habis tugas sub bagian akuntansi
kepada
aparatur
non
keuangan dan
daerah
transparan,
Nomor
58
menyampaikan
pertanggungjawaban
agar setiap personil memahami tugas
1. Laporan Realisasi Anggaran
dan tanggung jawabnya.
2. Neraca dan
2005
mengamanatkan Pemerintah daerah wajib
berupa :
menghimpun
Peraturan
Tahun
struktural umum sebagai bawahannya
j. Mengumpulkan,
yang
3. Laporan Arus Kas
menyusun data dari bawahan sebagai
4. Catatan atas Laporan Keuangan
bahan
tugas
Sub Bagian Akuntansi melakukan sistem
kepada atasan sebagai masukan dalam
akuntansi terhadap pelaksanaan APBD dan
penyusunan program lebih lanjut.
pengelolaan administrasi utang piutang
laporan
pelaksanaan
k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.
daerah serta menyiapkan laporan-laporan APBD.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan
Sub
Bagian
Akuntansi
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan daerah, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk tranaksi pembiayaan dan
4.3. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Bagian
Sekretariat Daerah
perhitungan
dalam
rangka
menyusun
Keuangan
laporan dan pertanggungjawaban keuangan
Kabupaten
daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sub Bagian Akuntansi terdiri
Pesawaran
dari : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian
1. Bidang Pelaporan, mempunyai tugas
keuangan merupakan suatu proses yang
pokok
melibatkan sub-sub bagian yang berada
pertanggungjawaban
pada
pemerintah daerah dalam pelaksanaan
bagian
kabupaten
keuangan
pesawaran
sekretariat
dengan
melalui
menyusun
laporan
dan
keuangan
anggaran pendapatan dan belanja
proses yaitu:
daerah
a. Sub Bagian Akuntansi
anggaran, neraca dan catata atas
Sub Bagian Akuntansi menguatkan pilar
laporan
akuntabilitas dan transparasi dalam rangka
akuntansi pemerintah serta evaluasi
pengelolaan
laporan
keuangan
daerah
yang
meliputi
keuangan
laporan
sesuai
keuangan
realisasi
standar
dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
1.
APBD.
pembukuan atas transaksi keuangan,
dengan
standar
2.
3.
akuntansi
keuangan
baik
laporan
laporan
Menyusun
semester
laporan daerah
terdiri dari
keuangan
tahunan
yang
: rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
Akuntasi mempunyai fungsi yaitu:
pelaksanaan
Penyusunan kebijakan dan pedoman
peraturan
teknis operasional penyelenggaraan
penjabaran
akuntansi daerah
pelaksanaan APBD, neraca daerah,
Penyelenggaraan akuntansi dan sistem
laporan arus kas, catatan atas laporan
informasi pengelolaan keuangan daerah Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
4.
Menyusun
pemerintah
Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian
3.
daerah
kerja
pelaksanaan APBD
pemerintah.
2.
tim
semester maupun tahunan
utang dan evaluasi dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan
SK
laporan
pemerintah
pokok melakukan pencatatan dan
1.
draf
penyusunan
2. Bidang Pembukuan, mempunyai tugas
sesuai
Menyusun
APBD, kepala
rancangan
daerah
tentang
pertanggungjawaban
keuangan. 4.
keuangan
Melakukan kordinasi dengan SKPD dalam
hal
pelaporan
keuangan,
pemerintah daerah meliputi laporan
pelaksanaan pemeriksaan keuangan
realisasi anggaran, neraca dan catatan
dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
atas laporan keuangan
keuangan.
Penyelenggaran keuangan
evaluasi dan
pertanggungjawaban
laporan laporan
pelaksanaan
b. Sub Bagian Anggaran
anggaran pendapatan dan belanja
Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas
daerah.
pokok menyelenggarakan kegiatan teknis
Sub Akuntansi mempunyai tugas pokok
operasional penyusunan dan pengendalian
mengkordinir,
anggaran
melakukan
pembinaan,
dalam
rangka
pelaksanaan
memberikan petunjuk teknis oprasional
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
serta pengawasan atas penataausahaan dan
(APBD). Bidang Sub Anggaran terdiri dari
pelaporan keuangan pemerintah daerah
:
terhadap pelaksanaan APBD. Adapun
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran,
fungsi Sub Akuntansi yaitu:
mempunyai menyelenggarakan
tugas
pokok kegiatan
penyusunan anggaran dalam ranga
penyusunan dan pengelolaan anggaran,
pelaksanaan anggaran pendapatan
adapun fungsi sub anggaran adalah :
dan belanja daerah
1.
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran, mempunyai
tugas
penyusunan APBD dan perubahan
pokok
menyelenggarakan
kegiatan
APBD 2.
pengendalian anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
3.
4.
anggaran menpunyai fungsi yaitu: 1. Penyusunan kebijakan dan pedoman
anggaran
pendapatan
5.
penyusunan dan
belanja
bagian
6.
kegiatan satuan kerja perangkat daerah
7.
Mengumpulkan rancangan
dokumen pelaksanaan anggaran
dan
APBD
dan
penyusunan rancangan
perubahan APBD, pengisian formulir
Pemantauan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
RKA-SKPD 8.
7. Pengusahaan dan pengaturan dana yang pelaksanaan belanja
daerah 8.
Menginventarisasi permasalahan yang
untuk pemecahan maasalahnya
5. Penyiapan, penetapan dan pengesahan
dan
dijadikan
bagian anggaran dan menyusun bahan
Pelaksanaan pengendalian anggaran
pendapatan
untuk
berhubungan dengan bidang tugas sub
pendapatan dan belanja daerah
dalam
anggaran
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan penyusunan anggaran
anggaran
Melakukan sinkronisasi dan korelasi
rangka penyusunan Program kerja sub
kegiatan satuan kerja perangkat daerah
diperlukan
dokumen
lingkungan bagian Keuangan dalam
dalam rangka pelaksanaan anggaran
6.
pengesahan
kerja dengan Sub bagian lainnya di
2. Penyusunan kebijakan umum anggaran
4.
Menyiapkan anggaran
daerah
3.
Menyiapkan dasar-dasar pelaksanaan anggaran
Untuk melaksanakan tugasnya, sub bagian
operasional
Mengkaji data dalam perencanaan anggaran
dan belanja daerah
teknis
Mengumpulkan data dan bahan dalam
Penyelenggaran penyiapan anggaran kas daerah.
Sub Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengkaji dasar-dasar
Menyiapkan bahan penyusunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9.
Mengumplkan /menghimpun RKASKPD
dari
Kerja
setelah
Dinas/Instansi/Satuan dievaluasi
oleh
instansiyang menangani perencanaan pembangunan daerah dan instansi yang mengelola pendapatan daerah
10. Melakukan koordinasi dengan instansi yang
menangani
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya
perencanaan
yang diberikan oleh atasan.
pembangunan daerah dan instansi yang mengelola pendapatan daerah dalam
c. Sub Bagian Belanja
penyusunan RAPBD dan rancangan perubahan APBD
Sub Bagian Belanja mempunyai tugas
11. Menyiapkan bahan penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD 12. Melakukan koordinasi dengan instansi yang
menangani
pokok penyelenggaraan fungsi bagian sub belanja sebagai bendahara umum daerah serta melakukan pengujian dan pengesahan
perencanaan
dokumen dalam rangka pembayaran atas
pembangunan daerah dan instansi yang
beban tagihan anggaran pendapatan dan
mengelola pendapatan daerah dalam
belanja daerah. Sub Bagian Belanja terdiri
penyusunan/pembuatan DPA-SKPD
dari :
13. Memproses Surat Keputusan Otorisasi
1. Sub Bagian verifikasi, mempunyai tugas
(SKO)
pokok melaksanakan pengujian dan
14. Memimpin,
mengarahkan
dan
verifikasi serta pengesahan dokumen
memotivasi aparatur non struktural
atas tagihan yang menjadi beban
umum di lingkungan Sub bagian
anggaran
anggaran agar dapat melaksanakan
daerah
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna
2.
Sub
pendapatan
Bagian
dan
belanja
Perbendaharaan,
mempunyai tugas pokok menerima,
15. Membagi habis tugas sub bagian anggaran
kepada
aparatur
non
menyimpan,
menyetoran,
menatausahakan
dan
struktural umum sebagai bawahannya
mempertanggungjawabkan
agar setiap personil memahami tugas
pendapatan dan uang untuk belanja
dan tanggung jawabnya
daerah dalam rangka pelaksanaan
16. Mengumpulkan,
menghimpun
dan
menyusun data dari bawahan sebagai bahan
untuk
pelaksanaan
membuat
tugas
kepada
laporan
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk melaksanakan tugas, sub bagian
atasan
belanja
sebagai masukan dalam penyusunan
berikut:
program lebih lanjut 17. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahannya;
uang
mempunyai
fungsi
sebagai
1. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis
operasional
belanja daerah
penyelenggaran
2. Penyelenggaran
bendahara
umum
umum sebagai bahannya agar setiap
daerah
personil
3. Penyelenggaraan
pembinaan
bidang
perbendaharaan
memahami
tugas
dan
tanggung jawabnya 12. Mengumpulkan , menghimpun dan
4. Pelakanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
atau
menyusun data dari bawahan sebagai
menolak
bahan
untuk
membuat
pembayaran atas beban rekening kas
pelaksanaan
umum daerah
sebagai masukan dalam penyusunan
5. Pengesahan dokumen yang berkaitan
kepada
atasan
program lebih lanjut.
dengan surat bukti yang menjadi dasar
Sub Belanja mempunyai tugas pokok
pengeluaran
melakukan
atas
beban
anggaran
pendapatan belanja daerah.
pembinaan
mengkoordinasikan
6. Melakukan sinkronisasi kerja dengan
evaluasi
serta
dan
oprasional, melakukan
merumuskan
kebijakan
sub bagian lainnya di lingkungan
operasional, menyelenggarakan keuangan
bagian
sub belanja keuangan daerah. Adanpun
keuangan
dalam
rangka
penyusunan program kerja sub bagian
fungsi sub bagian belanja yaitu :
belanja untuk dijadikan pedoman dalam
1.
Menyiapkan anggaran kas
pelaksanaan pekerjaan;
2.
Menyiapakan SPD (Surat Penyediaan
7. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub
Dana) 3.
bagian belanja dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya
4.
pembayaran
5.
Keterangan
Memimpin,
mengarahkan
seluruh
bukti
asli
Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau
Pemberhentian
Pembayaran (SKPP)
Menyiapkan
kepemilikan kekayaan daerah
9. Meneliti dan memperoses prosedur Surat
Menyiapakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
8. Meneliti dan memproses prosedur
10.
tugas
laporan
lembaga keuangan lain yang ditunjuk 6.
dan
Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
memotivasi aparatur non struktural
APBD
umum di lingkungan sub bagian belanja
7.
Menyimpan uang APBD
agar dapat melaksanakan tugas secara
8.
Melaksanakan penetapan uang daerah
berdaya guna dan berhasil guna 11. Membagi habis tugas sub bagian belanja kepada aparatur non struktural
dan menatausahakan inventaris daerah 9.
Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejaban
pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum
3. Keterlambatan melaporkan keuangan serta kurang sesuai standar akuntansi
10. Melaksanaakan pemberian pinjaman atas nama daerah
pemerintah 4. Kurangnya kedekatan antara Pemkab
11. Melakukan penagihan piutang.
dan
DPRD
keterlambatan 4.4. Faktor yang menjadi penghambat
menjadi
penyebab
penetapan
anggaran
daerah
dalam pelaksanaan tugas pokok
5. Kurangnya koordinasi yang melibatkan
dan fungsi bagian keuangan daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
Kabupaten Pesawaran
berkompeten di dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
dilakukan di Bagian Keuangan Sekretariat daerah
Kabupaten.
Pesawaran
yang
dilakukan secara wawancara langsung
b. Sub Bagian Akuntansi Faktor yang menjadi penghambat di dalam bagian Akuntansi yaitu: 1. Terlambatnya
dalam hal pelaporan
kepada beberapa Kepala Sub Bagian yang
keuangan,
pelaksanaan
pemeriksaan
berada di Bagian Keuangan Kabupaten.
keuangan
dan
lanjut
Pesawaran yaitu:
pemeriksaan keuangan dari Satuan Kerja
1. Kepala Sub Bagian Anggaran, Sinta
Perangkat Daerah
Yeliasari, SE,MM
2. Terlambatnya
tindak
laporan
SPJ
hasil
(Surat
2. Kepala Sub Bagian Akuntansi, Iwan
Pertanggungjawaban) dari Satuan Kerja
Chandra Gautama, SE,MM
Perangkat Daerah guna menghitung
3. Kepala Sub Bagian Belanja, Arif
anggaran
Muharam, SH,MH.
dipergunakan
Faktor –Faktor yang menjadi penghambat
Perangka Daerah
daerah oleh
yang
telah
Satuan
Kerja
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keuangan daerah yaitu:
c. Sub bagian Belanja
a. Sub Bagian Angaran
Faktor yang menjadi penghambat di dalam
Faktor yang menjadi penghambat di dalam bagian anggaran yaitu: 1. Terlambatnya pengajuan anggaran dari
bagian Belanja yaitu: 1. Terlambatnya pengesahan anggaran guna
membayar
surat
perintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
membayar yang di ajukan dari satuan
untuk di bahas oleh DPRD
kerja perangkat daerah
2. Rendahnya daya serap anggaran
2. Masih kurangnya kelengkapan dokumen
lembaga
atau
orang
adalah
DPRD,
Kepala
yang diberikan dari Satuan Kerja
Pemerintah
Perangkat Daerah guna mencairkan dana
Daerah dan masyarakat umum
3. Masih kurangya pengetahuan bendahara pengeluaran
dinas
dalam
Pusat,
itu
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.
proses
Keuangan daerah harus ditata dan
pencairan yang di ajukan di bagian
dikelola sedemikian rupa sehingga
keuangan
mampu melunasi semua kewajiban atau
sekretariat
daerah
Kabupaten.Pesawaran. 4. Kurangnya
ikatan keuangan baik jangka pendek,
pengetahuan
staf-staf
terhadap peraturan-peraturan tentang
jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan
pengelolaan keuangan daerah.
III. KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
A. kesimpulan
Soebagio M. Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia. CV. Rajawali
Berdasarkan
uraian
pada
Jakarta. 1991.
bab-bab
terdahulu, maka dapat ditarik beberapa Departemen
kesimpulan yaitu : Pengelolaan
keuangan
daerah
Dalam
Administrasi
berarti
Negeri.
Manual
Keuangan
Daerah
mengurus dan mengatur keuangan daerah
Jilid 1 A Direktorat Keuangan dan
itu sendiri yang meliputi perencanaan,
Peralatan Daerah. Dirjen PIOD.
pelaksanaan,
Jakarta. 1992.
penatausahaan,
pelaporan
keuangan daerah, pertanggungjawaban, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
dan pengawasan keuangan daerah Pengelolaan
keuangan
daerah
105
berarti
Tahun
2000
tentang
mengurus dan mengatur keuangan daerah
Pengawasan Pengelolaan Keuangan
itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip
Daerah. Jakarta 2000.
yaitu: 1. Tanggung jawab. Pemerintah daerah harus
mempertanggungjawabkan
Halim
2002:19, Tugas dan Fungsi Keuangan, UI Press, Jakarta.
keuangannya kepada lembaga atau orang
yang
berkepentingan
sah,
H. Siswanto Sunarno.,S.H.,M.H 2000:92.
_________________, Pemerintahan
2005
Hukum
Daerah,
Sinar
Grafika, Jakarta.
Daerah, 2000:14.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
dan Daerah, Jakarta 2000.
Soeria
P.
Arifin,
Merdeka,
Pelaksanaan
Pengelolaan
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
Hukum
KeuanganNegara Pasca 60 Tahun Indonesia
Geodhart,
Keuangan Daerah, 2003:22
Mardiasmo Pengelolaan Keuangan Negara
Atmadja
K.J Dave, Hubungan Keuangan Pusat dan
B. PERATURAN-PERATURAN
Jakarta
2009:45
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005”Tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah”.
Djumhara Muhammad, Pengantar Hukum Keuangan Daerah, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,” Tentang Perbendaharaan Negara”.
Soejito Irawan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,” Tentang Pemerintahan Daerah”.
Aksara, Jakarta 1981:117
Muslimin Amrah, Aspek-Aspek Otonomi Daerah, Bandung 1986:45
Soemantri, Hukum Pemerintahan Daerah,
UU No 17 Tahun 2003 Tentang Kuangan Negara
UU
No
15
Pustaka Bani Quraisy, Bandung
Pemeriksaan
2005:63
Pengelolaan
Tahun
2003
Tentang
Atas
Tanggungjawab
Keuangan Negara Brian Binder, Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung, 1989:23 Muhammad Djumhana, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta 2007:1
UU
No
33
Tahun
2004
Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang”Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah
Kabupaten
Pesawaran,Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran”.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah”.
