Pelaksanaan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jakarta, 19 Maret 2014

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

1. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN DAK Bidang PKP

Pelaksanaan DAK Bidang PKP

2

I.1. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN DAK FAKTA : • • • •

Laju urbanisasi akan mencapai 1% - 5% per tahun Penduduk perkotaan akan mencapai 65% dalam 25 tahun mendatang (Pustra-Dep.PU, 2007) Backlog : 7,4 juta unit rumah (2009) Pertumbuhan rumah tangga baru : 800 ribu KK/tahun

DUKUNGAN PEMERINTAH

1) APBN 2) APBD

~ DAK ~ Tugas Pembantuan ~ Dekon ~ Pembiayaan

PERLU PENYEDIAAN PERUMAHAN YANG LAYAK

MASALAH SISI SUPPLY: • TERBATASNYA LAHAN • TINGGINYA HARGA JUAL RUMAH • TERBATASNYA INFRASTRUKTUR • TERBATASNYA KEMAMPUAN PEMDA SISI DEMAND: • RENDAHNYA DAYA BELI MASYARAKAT


3

1.2. POLA PENANGANAN PERMASALAHAN PKP MASALAH

PENANGANAN

BACKLOG

KAWASAN  SKALA BESAR  BUKAN SKALA BESAR

PERUMAHAN FORMAL

 RUMAH TAPAK  RUMAH SUSUN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PERUMAHAN SWADAYA

 PEMBANGUNAN BARU  PENINGKATAN KUALITAS

PERKIM KUMUH

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PSU

PERMASALAHAN PKP

PENGEMBANGAN KAWASAN

 PEMUGARAN  PEREMAJAAN  PEMUKIMAN KEMBALI


4

2. DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman


5

2.1. DASAR HUKUM DAK UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 50 s/d 65 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah

2.2. PENGERTIAN DAK Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai KEGIATAN KHUSUS yang merupakan URUSAN DAERAH SESUAI PRIORITAS NASIONAL Pelaksanaan DAK Bidang PKP

6

2.3. ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN DAK PKP ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

TUJUAN DAK Bidang PKP Meningkatkan tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dalam perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai. Pelaksanaan DAK Bidang PKP

7

2.4. DUKUNGAN PEMBANGUNAN PSU KOMPONEN

II.

SARANA

I.

PRASARANA

NO.

DUKUNGAN ANGGARAN PSU DAK PKP

KEMENPERA

Prasarana Jalan



Sistem Drainase



Pengelolaan Air Limbah

V

Pengelolaan Sampah

V

K/L LAIN

Sarana pemerintahan dan pelayanan umum

KEMENDAGRI

Sarana pendidikan dan pembelajaran

KEMENDIKNAS

Sarana Kesehatan

KEMENKES

Sarana perdagangan dan niaga

KEMENDAG

Tempat parkir KEMEN PU

III.

UTILITAS

Ruang terbuka hijau Jaringan Air Minum

V

Jaringan Listrik

V

Penerangan Jalan Umum

V Pelaksanaan DAK Bidang PKP

8

KOMPONEN BANTUAN DAK

Perumahan dan Kawasan Permukiman

PRASARANA AIR MINUM

TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)

SEPTIC TANK KOMUNAL

1. 2. 3. 4. JARINGAN LISTRIK

PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

5.

Air Minum, berupa prasarana dan sarana air minum; Air Limbah, berupa septic tank komunal; Persampahan, berupa tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang dan kabel distribusi listrik dari sumber PLN dan sumber alternatif; dan Penerangan jalan umum (PJU), berupa trafo, tiang, lampu, dan kabel listrik dari sumber PLN dan sumber alternatif.


9


SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM

BANGUNAN PENAMPUNGAN AIR MINUM PERUMAHAN RUPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2012

PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA AIR MINUM PERUMAHAN GRIYA PRIMA PERMAI KOTA PALEMBANG, 2012


10

KOMPONEN BANTUAN DAK SEPTIC TANK KOMUNAL

SEPTIC TANK KOMUNAL PERUMAHAN BERINGIN INDAH KOTA BANDAR LAMPUNG, 2012

PEMBANGUNAN SEPTIC TANK KOMUNAL PERUMAHAN GRIYA KARYA SEJAHTERA KABUPATEN KARANGANYAR, 2012


11



BANGUNAN TPST PERUMAHAN RUPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2012

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TPST PERUMAHAN GRIYA METEOR INDAH KOTA PALEMBANG, 2012


12

KOMPONEN BANTUAN DAK JARINGAN LISTRIK DAN PJU

JARINGAN LISTRIK DAN PJU PERUMAHAN RUPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2012

TRAFO PERUMAHAN SINAR WALUYO KOTA BANDAR LAMPUNG, 2012


13

2.5. DASAR PENENTUAN DAK (1) 1. KRITERIA UMUM a. Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan belanja PNSD, yang dihitung melalui Indeks Fiskal Neto (IFN); b. IFN suatu daerah dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan dibagi dengan rata-rata kemampuan keuangan daerah secara nasional. 2. KRITERIA KHUSUS a. Dirumuskan berdasarkan • Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan • Karakteristik daerah yang a.l meliputi daerah: tertinggal, pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, dan rawan bencana. b. Karakteristik daerah dihitung dengan menggunakan Indeks Kewilayahan (IKW). Pelaksanaan DAK Bidang PKP

14

2.5. DASAR PENENTUAN DAK (2) 3. KRITERIA TEKNIS DAK BIDANG PKP Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui Indeks Teknis (IT) oleh Kemenpera, yang terdiri dari :

a. Indeks kebutuhan rumah berdasarkan angka backlog pada kabupaten/kota: b. Indeks APBD sektor perumahan, yaitu pertumbuhan APBD sektor perumahan tahun anggaran berjalan terhadap APBD sektor perumahan tahun sebelumnya pada Kabupaten/kota; c. Indeks rencana pembangunan rumah, yaitu perbandingan jumlah pembangunan rumah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dengan total jumlah rencana pembangunan rumah yang diusulkan; d. Indeks kesiapan lokasi berdasarkan legalitas RTRW Kabupaten/Kota; dan e. Indeks kinerja DAK tahun sebelumnya, yaitu proporsi realisasi outcome tahun sebelumnya pada Kabupaten/Kota. Pelaksanaan DAK Bidang PKP

15

2.6. ALUR PIKIR FORMULASI INDEKS TEKNIS Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk Jumlah Rumah Tangga

DATA : • Pemda • Perum Perumnas • Asosiasi (REI, APERSI, dll)

Kws Skala Besar/Non Skala Besar, Kws Khusus

RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH

Kesiapan Lokasi

Backlog

INDEKS TEKNIS

JUMLAH PENDUDUK

RTRW, RP3KP, RRTR/Siteplan KOEFISIEN KORELASI

Kab > 500 ribu

Kota > 200 ribu KOTA METRO + Hinter land

NO.

Kepadatan tinggi

Kab/Kota Hinterland mendpt beban tambahan dari kota inti

KELOMPOK DATA

Jumlah Data

Jumlah Penduduk VS Backlog

Kepadatan Penduduk VS Backlog

491

0,8034441

0,4368967

1

Seluruh Daerah

2

Kota

93

0,8658850

0,5240642

3

Kabupaten

398

0,7929629

0,6288414

4

KOTA > 200 ribu

46

0,8050447

0,4592316

5

Kabupaten > 500 ribu

110

0,7457377

0,4436997

6

KOTA & KAB Hinterland

55

0,8729946

0,1647828


16

2.7. TAHAPAN PENETAPAN LOKASI

Alokasi DAK Bidang PKP per Tahun

KOMPONEN KEGIATAN 1. Air Minum 2. Septictank Komunal 3. TPST 4. Jaringan Listrik 5. Penerangan Jalan Umum (PJU)

DATA USULAN DAERAH Usulan Lokasi Perumahan: a. SK Penetapan lokasi b. RRTR/Siteplan c. Perda RTRW d. Rencana Pembangunan Rumah

VERIFIKASI LOKASI (Koordinasi dng Pemprov, Pemkab/kot, Pengembang) 1. Kesiapan Lokasi 2. Indikasi kegiatan 3. Sinkronisasi Kegiatan 4. Kepastian terbangunnya rumah

PROSES SIMULASI PENETAPAN LOKASI (DJPK- KEMENKEU)

INDIKASI LOKASI KRITERIA UMUM: KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (IFN < 1)

KRITERIA KHUSUS:

PEMBAHASAN DPR

KARAKTERISTIK WILAYAH (IFW > 1)

KRITERIA TEKNIS/ INDEKS TEKNIS

PROSES PENETAPAN LOKASI (DJPK- KEMENKEU)

(IT > 0)

PENETAPAN LOKASI & ALOKASI DAK DATA TEKNIS

DAK DITRANSFER KE DAERAH


17

MEKANISME PERHITUNGAN ALOKASI DAK (di Kementerian Keuangan) KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (IFN < 1) YES

PERATURAN PERUNDANGAN

INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS

YES

NO

INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis)

NO

KARAKTERISTIK DAERAH (IKW)

INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN.IKW.IT) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = f (IFN.IKW)

YES IFW > 1

NO

IFWT > 1

NO

DAERAH TIDAK LAYAK

YES DAERAH LAYAK INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis) ; IT > 0

INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN.IKW.IT)

No

DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU

Yes

BOBOT DAK (BD) = IFWT * IKK ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG

ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)

18

2.8. EVALUASI PELAKSANAAN DAK PKP 2011-2013 PERENCANAAN & ANGGARAN

• Pengesahan DAK sekitar bulan Oktober, sedangkan pada beberapa kabupaten/kota pengesahan APBD sekitar bulan Agustus-September pada tahun yang sama, sehingga Pemda harus menganggarkan dana pendamping di APBD-P; • Adanya ketidaksesuaian antara alokasi DAK PKP dengan usulan jumlah rumah yang akan dibangun.

PELAKSANAAN

• Keterlambatan informasi alokasi DAK berakibat keterlambatan proses pengadaan (untuk DED dan pembangunan fisik); • Pada pelaksanaan banyak pengembang yang mundur atau cash flow perusahaan tidak memungkinkan merealisasikan pembangunan rumah; • Pemahaman terhadap juknis dan aturan pendukung DAK masih kurang, berakibat pelaksanaan DAK terlambat.

PELAPORAN

Kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan DAK secara umum rendah, antara lain disebabkan 1) kurangnya disiplin penyampaian laporan; 2) keterbatasan SDM; 3) format laporan tidak sesuai juknis .

PENGAWASAN & PENGENDALIAN

Kesulitan koordinasi antar kelembagaan pusat dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan DAK Bidang PKP

19

TERIMA KASIH

20

LAMPIRAN

21

MEKANISME PENGUSULAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.

KONSOLIDASI USULAN DI KEMENPERA DAN MELAKSANAKAN VERIFIKASI LAPANGAN

3.

PEMERINTAH PROVINSI MENGUSULKAN KE KEMENPERA, KOTA/KABUPATEN DAN LOKASI YANG PERLU BANTUAN

2.

PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN MENGUSULKAN KE PEMPROV TEMBUSAN KEMENPERA DAFTAR LOKASI YANG PERLU MENDAPAT STIMULAN

1.

PARA PELAKU PEMBANGUNAN MENGAJUKAN USULAN KEPADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN TEMBUSAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KEMENPERA

Hal-hal yang perlu dipersiapkan  1) Memahami konsep pemberian bantuan DAK bidang PKP, 2) Menyiapkan data lokasi dan data pendukung, 3) Mengisi kuesioner per lokasi, 4) Menyampaikan surat usulan permintaan bantuan secara berjenjang, 5) Membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengalokasikan dana pendamping 10%, 6) Surat pernyataan pengembang

22

EVALUASI DAK PKP 2011-2013 TAHUN ANGGARAN Uraian

TOTAL 2011

2012

2013

2014

Sasaran (unit)

24.000

90.000

90.000

116.000

320.000

Anggaran (Rp. juta)

150.000

562.500

562.500

725.000

2.000.000

Uraian

2011

2012

2013

62 kab/ kota

39 kab/ kota

45 kab/ kota

Anggaran (Rp. juta) : - Alokasi DAK - Dana Pendamping (10%)

150.000 12.627

191.243 19.415

205.040 17.432*)

Total Anggaran

162.627

210.658

222.472

Sasaran Rumah Terbangun (unit)

24.000

30.600

31.500

Anggaran (Rp. Juta)

94.022

156.311

6.238*)

Rumah Terbangun (Unit)

20.909

29.870

16.515 *)

Daerah Penerima DAK

RENCANA

REALISASI

TAHUN ANGGARAN

*) Progres sampai dengan Triwulan II-2013

23

ALOKASI DAK PKP 2014 URAIAN

TARGET RENSTRA

ALOKASI

UNIT RUMAH

116.000

36.123

ANGGARAN (RP JUTA)

725.000

234.800

DAERAH PENERIMA DAK

30 KAB/KOTA

24

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) DAK BIDANG PKP dari TAHUN 2011-2013 • Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Permenpera No.30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012 • Permenpera No. 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2013 • Permenpera No. 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2014

25

KEBUTUHAN DATA DAK KRITERIA UMUM

KRITERIA KHUSUS

KRITERIA TEKNIS

JENIS DATA

TH. DATA

SUMBER DATA

PAD

T- 2

Daerah & KemenKeu

DAU

T- 2

Kemenkeu

DBH

T-2

Kemenkeu

Belanja Gaji PNSD

T-2

Daerah & Kemenkeu

Daerah Tertinggal

T-1

KPDT

Daerah Perbatasan

T-1

BNPP

Daerah Rawan Bencana

T-1

BNPB

Daerah Ketahanan Pangan

T-1

Kementan

Daerah Pariwisata

T-1

Kemenparekraf

Daerah Pesisir

T-1

KKP

Kondisi Infra. Daerah

T-1

K/L terkait

26

IT = IBL + IAPBD + IRP + IRTRW + IKDAK Notasi IBL

Uraian

Keterangan

Indeks Backlog

Dihitung berdasarkan angka backlog perumahan tahun 2009 di Kabupaten/Kota

IAPBD

Indeks APBD Sektor Perumahan

Dihitung berdasarkan pertumbuhan APBD sektor perumahan tahun anggaran berjalan terhadap APBD sektor perumahan tahun sebelumnya pada Kabupaten/kota;

IRP

Indeks Rencana Pembangunan Rumah

Dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pembangunan rumah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dengan total jumlah rencana pembangunan rumah yang diusulkan;

IRTRW

Indeks Perda RTRW

Dihitung berdasarkan Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

IKDAK

Indeks Kinerja DAK

Dihitung berdasarkan yaitu proporsi realisasi outcome tahun sebelumnya pada Kabupaten/Kota

27

BAGAN ALIR PEMILIHAN LOKASI VERIFIKASI DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RRTR

RTRW Siteplan

TERSEDIA

Izin Lokasi

TIDAK

STOP

YA Adanya rencana pembangunan rumah dan calon konsumen pada tahun pelaksanaan DAK

MEMENUHI SYARAT

TIDAK

STOP

YA Verifikasi PSU Eksisting dan Identifikasi Kebutuhan PSU

Sumber Air Minum/Alternatif

Sumber Tenaga Listrik PLN/Alternatif

MEMENUHI SYARAT

TIDAK

STOP

YA

LOKASI TERPILIH

Ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota

28

TATA CARA PEMILIHAN JENIS KEGIATAN

LOKASI TERPILIH

IDENTIFIKASI DAN SINKRONISASI KEBUTUHAN PSU

SARANA & PRASARANA AIR MINUM

SEPTIC TANK KOMUNAL atau IPAL

JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK

PRIORITAS

PENERANGAN JALAN UMUM


TIDAK STOP

YA

JENIS KEGIATAN TERPILIH

29

REKAPITULASI PELAKSANAAN DAK TAHUN 2011 Sumber Pendanaan (Rp) NO.

Prov/Kab/Kota DAK

I

II

III IV

Realisasi Nilai Kontrak Pekerjaan (Rp)

Dana Pendamping

Total

Rumah Terbangun Fisik (%) (Unit) 400 100

Ket

Keuangan (Rp)

%

Prov. Sumut

5,508,800,000

415,300,000

5,924,100,000

4,435,497,000

1 Kota Medan

4,153,000,000

415,300,000

4,568,300,000

4,435,497,000

400

2 Kota Padang Sidempuan

1,355,800,000

-

-

-

-

3,540,600,000

354,060,000

3,894,660,000

2,260,815,229

735

98

3 Kab. Pesisir Selatan

1,992,800,000

199,280,000

2,192,080,000

785,745,000

35

83,26

4 Kota Padang

1,547,800,000

154,780,000

1,702,580,000

1,475,070,229

700

98

Provinsi Riau

2,800,400,000

280,040,000

3,080,440,000

280,000,000

150

100

280,000,000

100

5 Kota Pekanbaru

2,800,400,000

280,040,000

3,080,440,000

280,000,000

150

100

280,000,000

3,397,000,000

339,700,000

3,736,700,000

3,690,000,000

1,666

100

3,690,000,000

98.75 98.75

Prov. Sumbar

Prov. Kepri

100

4,435,497,000

100

4,435,497,000

100

-

-

-

2,121,431,839

91

654,240,500

83

1,467,191,339

99 100

6 Kota Batam

3,397,000,000

339,700,000

3,736,700,000

3,690,000,000

1,666

100

3,690,000,000

Prov. Jambi

12,350,200,000

1,191,088,848

11,792,188,848

6,246,026,548

1,556

67

6,246,026,548 46.065

7 Kab. Bungo

2,114,200,000

211,420,000

2,325,620,000

540,294,606

131

8 Kab. Kerinci

1,749,100,000

-

-

-

9 Kab. Merangin

2,020,300,000

202,030,000

2,222,330,000

976,591,602

336

10 Kab. Sarolangun

2,211,300,000

221,130,000

2,432,430,000

2,151,225,500

11 Kab. Tebo

1,712,000,000

273,920,000

1,985,920,000

391,501,000

12 Kota Jambi

V

91.74

540,294,606

23.23

-

-

100

976,591,602

43.94

290

90

2,151,225,500

88.44

38

21

391,501,000

20.78

-

-

2,543,300,000

282,588,848

2,825,888,848

2,186,413,840

761

100

2,186,413,840

100

Prov. Sumsel

3,148,800,000

314,880,000

3,463,680,000

3,130,124,759

419

50

320,932,067

50

13 Kota Palembang

3,148,800,000

314,880,000

3,463,680,000

3,130,124,759

419

50

320,932,067

50

VI

VII Prov. Babel

4,613,000,000

461,300,000

5,074,300,000

3,469,755,000

399

100

2,061,205,000

73

14 Kab. Belitung

2,284,000,000

228,400,000

2,512,400,000

908,755,000

215

100

908,755,000

100

15 Kota Pangkal Pinang

2,329,000,000

232,900,000

2,561,900,000

2,561,000,000

184

100

1,152,450,000

45

VIII Prov. Bengkulu

1,947,200,000

311,552,000

2,258,752,000

1,942,420,500

521

100

1,942,420,500

100

16 Kota Bengkulu

1,947,200,000

311,552,000

2,258,752,000

1,942,420,500

521

100

1,942,420,500

100

IX

Prov. Lampung

15,046,900,000

1,202,710,000

13,229,810,000

9,407,901,670

1,712

100

9,407,901,670

100

17 Kab. Lampung Barat

2,205,500,000

220,550,000

2,426,050,000

699,407,174

55

100

699,407,174

100

18 Kab. Lampung Selatan

2,065,200,000

206,520,000

2,271,720,000

2,092,760,327

575

100

2,092,760,327

100

19 Kab. Lampung Tengah

1,196,900,000

-

-

20 Kab. Lampung Utara

1,846,400,000

2,028,920,000

253

184,640,000

2,031,040,000

100

2,028,920,000

Tidak ada lokasi sesuai kriteria


100


30

LANJUTAN REKAPITULASI DAK TAHUN 2011 Sumber Pendanaan (Rp) NO.


Prov/Kab/Kota DAK

Dana Pendamping

Total

21 Kab. Tanggamus

1,822,900,000

22 Kab. Tulang Bawang

1,879,800,000

187,980,000

2,067,780,000

23 Kab. Way Kanan

1,677,100,000

167,710,000

24 Kota Bandar Lampung

2,353,100,000

235,310,000

X

-

-


Fisik (%)

(Rp)

-

-

-

1,879,800,000

334

100

1,844,810,000

413,089,301

128

2,588,410,000

2,293,924,867

367

Keterangan

Keuangan % -

-

1,879,800,000

100

100

413,089,301

100

100

2,293,924,867

100

Prov. Jabar

15,284,900,000

679,080,001

6,853,780,001

6,628,398,133

1,371

50

6,628,398,133

50

25 Kab. Bandung

3,103,400,000

310,340,000

3,413,740,000

3,399,567,000

489

100

3,399,567,000

100

26 Kab. Bekasi

3,071,300,000

368,740,001

3,440,040,001

3,228,831,133

882

100

3,228,831,133

100

27 Kab. Bogor

5,253,000,000

-

-

-

-

-

-

28 Kota Bekasi

3,857,200,000

-

-

-

-

-

-


Tidak ada lokasi sesuai kriteria Tidak ada lokasi sesuai kriteria -

XI

Prov. Banten

2,969,100,000

-

-

-

-

-

-

-

29

Kab Tangerang

2,969,100,000

-

-

-

-

-

-

-


XII Prov. Jateng

19,932,400,000

1,881,830,014

19,337,530,014

17,340,071,544

3,985

89

17,264,049,514

88

30 Kab. Kendal

1,650,100,000

165,010,000

1,815,110,000

1,579,011,800

1,038

100

1,579,011,800

100

31 Kab. Klaten

2,112,800,000

277,320,000

2,390,120,000

2,090,707,000

847

100

2,090,707,000

100

32 Kab. Pekalongan

1,857,300,000

185,730,000

2,043,030,000

1,819,691,000

348

100

1,819,691,000

100

33 Kab. Purbalingga

1,867,300,000

261,422,000

2,128,722,000

2,046,979,000

355

100

2,046,979,000

100

34 Kab. Temanggung

1,614,200,000

161,420,000

1,775,620,000

1,520,440,600

71

100

1,444,418,570

95

35 Kota Magelang

2,476,700,000

-

-

-

-


36 Kota Pekalongan

2,751,000,000

275,100,000

3,026,100,000

2,988,610,000

478

100

2,988,610,000

100

37 Kota Semarang

2,829,800,000

282,980,000

3,112,780,000

2,566,152,000

411

100

2,566,152,000

100

-


38 Kota Surakarta

-

-

-

2,773,200,000

272,848,014

3,046,048,014

2,728,480,144

437

100

2,728,480,144

100

26,838,100,000

2,202,040,000

24,222,440,000

17,595,497,634

3,239

70

17,595,497,634

58

39 Kab. Bangkalan

3,547,700,000

354,770,000

3,902,470,000

3,878,996,500

450

56

3,878,996,500

100

40 Kab. Gresik

2,535,100,000

253,510,000

2,788,610,000

2,390,195,500

406

100

2,390,195,500

100

41 Kab. Malang

4,437,200,000

443,720,000

4,880,920,000

4,600,878,000

515

100

4,600,878,000

100

42 Kab. Pamekasan

1,983,600,000

-

-

-

43 Kab. Pasuruan

2,295,700,000

229,570,000

2,525,270,000

293,207,000

200

100

293,207,000 11.611

44 Kab. Sidoarjo

2,825,500,000

282,550,000

3,108,050,000

1,860,619,400

677

43

1,860,619,400 59.865

45 Kab. Tulungagung

1,924,600,000

192,460,000

2,117,060,000

1,233,367,725

311

100

1,233,367,725 58.259

XIII Prov. Jatim

-

-

-

31

LANJUTAN REKAPITULASI DAK TAHUN 2011 Sumber Pendanaan (Rp) NO.


Prov/Kab/Kota DAK

Dana Pendamping

Total

Rumah Terbangun Fisik (%) (Unit) 230 100

Keterangan

Keuangan (Rp)

%

46 Kota Blitar

2,288,400,000

228,840,000

2,517,240,000

1,157,392,999

47 Kota Mojokerto

2,166,200,000

216,620,000

2,382,820,000

2,180,840,510

48 Kota Surabaya

2,834,100,000

-

-

-

3,412,200,000

341,220,000

3,753,420,000

3,437,843,827

424

100

3,437,843,827

88

49 Kab. Barito Kuala

2,226,000,000

222,600,000

2,448,600,000

2,448,600,000

190

100

2,448,600,000

100

50 Kota Banjar Baru

XIV Prov. Kalsel

450

100

-

-

1,157,392,999 45.979 2,180,840,510

100

-

-

1,186,200,000

118,620,000

1,304,820,000

989,243,827

234

100

XV Prov. Sulut

4,276,600,000

427,660,000

4,704,260,000

4,533,082,000

707

95

1,970,890,000

100

51 Kota Bitung

1,817,300,000

181,730,000

1,999,030,000

1,971,200,000

425

100

1,970,890,000

100

989,243,827 75.815

52 Kota Manado

2,459,300,000

245,930,000

2,705,230,000

2,561,882,000

282

90

-

100

XVI Prov. Gorontalo

3,578,100,000

357,810,000

3,935,910,000

3,585,992,000

711

50

1,620,610,000

50

53 Kab. Boalemo

2,162,300,000

216,230,000

2,378,530,000

2,223,961,000

427

30

667,188,300

30

54 Kab. Pohuwato

1,415,800,000

141,580,000

1,557,380,000

1,362,031,000

284

70

953,421,700

70

XVII Prov. Sulteng

1,891,300,000

189,130,000

2,080,430,000

1,280,287,750

254

100

1,280,287,750

100

55 Kota Palu

1,891,300,000

189,130,000

2,080,430,000

1,280,287,750

254

100

1,280,287,750

100

XVIII Prov. Sulsel

4,812,900,000

213,090,000

2,343,990,000

1,204,174,000

1,159

100

1,204,174,000

100

56 Kota Pare-pare

2,130,900,000

213,090,000

2,343,990,000

1,204,174,000

1,159

100

1,204,174,000

100

57 Kota Makassar

2,682,000,000

-

-

-

XIX Prov. Sultra

-

-

-

-

3,614,000,000

361,400,000

3,975,400,000

3,757,023,000

590

100

3,569,171,850

95

58 Kota Kendari

1,672,700,000

167,270,000

1,839,970,000

1,811,610,000

294

100

1,721,029,500

95

59 Kota Bau-bau

1,941,300,000

194,130,000

2,135,430,000

1,945,413,000

296

100

1,848,142,350

95

2,240,000,000

224,000,000

2,464,000,000

2,057,283,128

394

100

2,057,283,128

100

2,240,000,000

224,000,000

2,464,000,000

2,057,283,128

394

100

2,057,283,128

100

4,800,500,000

480,050,000

5,280,550,000

2,570,129,000

517

100

2,570,129,000

100

4,800,500,000

480,050,000

5,280,550,000

2,570,129,000

517

100

2,570,129,000

100

3,997,000,000

399,700,000

4,396,700,000

4,318,495,000

425

100

4,318,495,000

100

3,997,000,000

399,700,000

4,396,700,000

4,318,495,000

425

100

4,318,495,000

100

150,000,000,000

12,627,640,863

162,627,640,863

103,170,817,722

21,334

89

94,022,244,460

85

XX Prov. NTB 60 Kab. Lombok Barat XXI Prov. NTT 61 Kota Kupang XXII Prov. Papua Barat 62 Kab. Sorong TOTAL



DAK dilaksanakan di perumahan lama

32

REKAPITULASI PELAKSANAAN DAK TAHUN 2012 No

Provinsi/Kabupaten/Kota

(1) I

(2)

Sumber Pendanaan Dana DAK (Rp)

Total (Rp) Pendamping (RP)

1 II 2 III 3 IV 4 V 5 6 VI 7 VII 8 VIII 9 10 11 12 IX 13 14 15 16 X 17 18 XI 19

Prov. Sumbar Kota Padang Prov. Kepri Kota Batam Prov. Jambi Kota Jambi Prov. Sumsel Kota Palembang Prov. Babel Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Tengah Prov. Bengkulu Kota Bengkulu Prov. Lampung Kota Bandar Lampung Prov. Jabar Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Majalengka Kab. Sumedang Prov. Jateng Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Purbalingga Kota Pekalongan Prov. Jatim Kab. Malang Kota Malang Prov. Kalbar Kota Pontianak

(3) 4,796,690,000 4,796,690,000 7,806,880,000 7,806,880,000 3,926,350,000 3,926,350,000 8,184,320,000 8,184,320,000 7,408,750,000 3,625,720,000 3,783,030,000 3,736,570,000 3,736,570,000 3,799,250,000 3,799,250,000 20,237,420,000 6,691,230,000 4,116,660,000 5,427,380,000 4,002,150,000 14,848,750,000 3,481,820,000 4,644,550,000 3,387,330,000 3,335,050,000 16,209,740,000 6,137,130,000 10,072,610,000 5,773,420,000 5,773,420,000

(4) 479,669,000 479,669,000 1,333,903,000 1,333,903,000 264,480,000 264,480,000 818,181,818 818,181,818 740,875,000 362,572,000 378,303,000 373,657,000 373,657,000 418,168,000 418,168,000 1,654,119,600 670,000,000 41,166,600 542,738,000 400,215,000 1,705,170,673 436,184,900 464,204,545 474,226,000 330,555,228 2,124,604,499 613,712,999 1,510,891,500 456,030,453 456,030,453

(5) 5,276,359,000 5,276,359,000 9,140,783,000 9,140,783,000 4,190,830,000 4,190,830,000 9,002,501,818 9,002,501,818 8,149,625,000 3,988,292,000 4,161,333,000 4,110,227,000 4,110,227,000 4,217,418,000 4,217,418,000 21,891,539,600 7,361,230,000 4,157,826,600 5,970,118,000 4,402,365,000 16,553,920,673 3,918,004,900 5,108,754,545 3,861,556,000 3,665,605,228 18,334,344,499 6,750,842,999 11,583,501,500 6,229,450,453 6,229,450,453

Target Rumah Terbangun (Unit) (6) 767 767 1,249 1,249 628 628 1,309 1,309 1,185 580 605 598 598 608 608 3,238 1,071 659 868 640 2,376 557 743 542 534 2,594 982 1,612 924 924

Realisasi Rumah Terbangun (unit)

Fisik (%)

(7) 2,019 2,019 1,168 1,168 845 845 1,230 1,230 268 100 168 663 663 669 669 2,240 876 720 118 526 1,936 430 817 640 49 1,534 1,195 339 884 884

(8) 100.00 100.00 63.38 63.38 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.65 100.00 89.79 100.00 100.00

Keuangan (RP) (9) 4,305,032,000 4,305,032,000 3,663,986,600 3,663,986,600 4,036,836,000 4,036,836,000 7,589,267,534 7,589,267,534 5,283,762,000 1,365,893,000 3,917,869,000 4,054,915,000 4,054,915,000 4,181,680,000 4,181,680,000 14,040,527,450 5,058,499,300 4,502,740,300 1,844,173,850 2,635,114,000 13,048,363,000 3,158,963,000 4,999,255,000 1,264,727,000 3,625,418,000 16,205,083,280 6,574,510,000 9,630,573,280 5,675,800,091 5,675,800,091

Keterangan % (10) 81.59 81.59 40.08 40.08 96.33 96.33 84.30 84.30 64.83 34.25 94.15 98.65 98.65 99.15 99.15 63.07 68.72 99.43 30.89 59.86 78.82 80.63 97.86 32.75 98.90 99.97 97.39 83.14 91.11 91.11

(11)

33

LANJUTAN REKAPITULASI DAK TAHUN 2012 No

Provinsi/Kabupaten/Kota

(1) XII

(2) Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kota Manado Kab. Minahasa Utara Provinsi Gorontalo Kab. Bone Bolango Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Morowali Kota Palu Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Selatan Kota Pare-Pare Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari Kota Bau-Bau Kab. Konawe Selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Lombok Barat Kota Bima

20 21 22 23 XIII 24 XIV 25 26 27 XV 28 XVI 29 30 31 XVII 32 33 XVIII 34 35 36 XIX 37 38 39

TOTAL

DAK (Rp)

Sumber Pendanaan Dana Pendamping (RP)

Total (Rp)

Realisasi

Target Rumah Terbangun

Rumah Terbangun

Fisik (%)

Keuangan (RP)

Keterangan %

(3) 20,599,780,000 5,359,310,000 5,825,940,000 3,657,450,000 5,757,080,000 6,575,690,000 6,575,690,000 14,076,500,000 3,632,490,000 4,839,040,000 5,604,970,000 3,940,830,000 3,940,830,000 14,497,150,000 6,922,340,000 3,809,400,000 3,765,410,000 9,045,070,000 4,548,730,000 4,496,340,000 14,602,970,000 5,682,800,000 3,973,520,000 4,946,650,000 11,176,870,000 4,013,910,000 3,723,460,000 3,439,500,000

(4) 2,076,965,421 552,553,421 582,594,000 222,183,000 719,635,000 483,750,000 483,750,000 1,407,144,182 362,897,182 483,750,000 560,497,000 394,083,000 394,083,000 1,078,918,909 691,875,000 187,043,909 200,000,000 1,021,787,162 522,194,162 499,593,000 1,456,545,182 568,280,000 393,600,182 494,665,000 1,127,456,000 404,391,000 379,103,000 343,962,000

(5) 22,676,745,421 5,911,863,421 6,408,534,000 3,879,633,000 6,476,715,000 7,059,440,000 7,059,440,000 15,483,644,182 3,995,387,182 5,322,790,000 6,165,467,000 4,334,913,000 4,334,913,000 15,576,068,909 7,614,215,000 3,996,443,909 3,965,410,000 10,066,857,162 5,070,924,162 4,995,933,000 16,059,515,182 6,251,080,000 4,367,120,182 5,441,315,000 12,304,326,000 4,418,301,000 4,102,563,000 3,783,462,000

(6) 3,296 857 932 585 921 1,052 1,052 2,252 581 774 897 631 631 2,320 1,108 610 602 1,447 728 719 2,336 909 636 791 1,788 642 596 550

(7) 3,879 1,111 1,460 658 650 1,122 1,122 3,555 581 774 2,200 410 410 1,867 1,107 610 150 1,062 742 320 2,330 904 636 790 2,189 596 1,593

(8) 99.98 99.98 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 82.39 100.00 59.88 90.41 93.90 93.90 89.71 78.69 100.00 100.00 89.52 99.99 78.88 98.31 100.00 100.00 95.00 61.61 92.55 100.00

(9) 17,126,463,660 4,406,855,950 6,405,477,000 3,189,130,710 3,125,000,000 6,013,175,000 6,013,175,000 10,727,183,362 3,741,944,000 2,720,492,760 4,264,746,612 3,944,157,637 3,944,157,637 7,378,045,097 2,245,351,097 4,107,747,000 1,024,947,000 8,264,214,420 4,997,567,820 3,266,646,600 14,625,017,050 5,898,787,500 4,329,602,000 4,396,627,550 6,147,635,260 2,443,408,260 3,704,227,000

(10) 83.14 68.77 99.95 82.20 48.25 85.18 85.18 69.28 93.66 44.12 69.17 90.99 90.99 46.79 29.49 98.03 25.85 82.09 98.55 65.39 91.07 94.36 99.14 80.80 49.96 59.56 97.91

191,243,000,000

19,415,508,899

210,658,508,899

30,599

29,870

92.81

156,311,144,441

74.00

(11)

-

34

REKAPITULASI PELAKSANAAN DAK TAHUN 2013 Sumber Pendanaan No

Prov/Kab/Kota

(1) I

(2) 1

II 2 III 3 4 5 IV 6 7 V 8 9 10 VI 11 12 13 14 15 VII 16 VIII 17 18 IX 19 20 21 22 23

Prov. Sumbar Kota Sawahlunto Prov. Kepri Kota Batam Prov. Sumsel Kota Palembang kabupaten Lahat kabupaten Musi Rawas Prov. Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Tengah Prov. Lampung Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Pesawaran Prov. Jabar Kabupaten Bandung Kabupaten Bekasi Kabupaten Garut Kabupaten Purwakarta Kabupaten Sumedang Prov. Banten Kota Cilegon Prov. Jateng Kabupaten Sukoharjo Kota Pekalongan Prov. Jatim Kabupaten Malang Kota Malang Kabupaten Jember Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Sidoarjo

DAK (Rp) (3) 4,834,160,000 4,834,160,000 9,302,670,000 9,302,670,000 12,455,670,000 5,608,920,000 3,250,300,000 3,596,450,000 7,518,280,000 3,797,630,000 3,720,650,000 11,066,720,000 4,036,220,000 3,551,420,000 3,479,080,000 25,370,490,000 5,935,680,000 7,025,930,000 4,666,060,000 3,650,040,000 4,092,780,000 5,097,540,000 5,097,540,000 7,237,970,000 3,823,200,000 3,414,770,000 25,376,650,000 4,323,150,000 5,097,580,000 4,107,490,000 6,137,050,000 5,711,380,000

Dana Pendamping (Rp) (4) 483,390,185 483,390,185 1,378,425,700 1,378,425,700 586,923,783 187,318,183 399,605,600 778,101,000 380,036,000 398,065,000 702,908,000 355,000,000 347,908,000 2,039,854,853 325,000,003 843,111,600 466,605,972 405,137,278 606,413,000 606,413,000 626,602,000 420,552,000 206,050,000 1,494,196,899 432,314,999 610,058,000 451,823,900 -

Total (Rp) (5) 5,317,550,185 5,317,550,185 10,681,095,700 10,681,095,700 13,042,593,783 5,796,238,183 3,250,300,000 3,996,055,600 8,296,381,000 4,177,666,000 4,118,715,000 11,769,628,000 4,036,220,000 3,906,420,000 3,826,988,000 27,410,344,853 6,260,680,003 7,869,041,600 5,132,665,972 3,650,040,000 4,497,917,278 5,703,953,000 5,703,953,000 7,864,572,000 4,243,752,000 3,620,820,000 26,870,846,899 4,755,464,999 5,707,638,000 4,559,313,900 6,137,050,000 5,711,380,000

Target Rumah Terbangun (Unit) (6) 743 743 1,429 1,429 1,914 862 499 553 1,155 583 572 1,701 620 546 535 3,898 912 1,079 717 561 629 783 783 1,112 587 525 3,898 664 783 631 943 877

Realisasi Rumah Terbangun (unit) (7) 524 524 2,032 2,032 4,434 776 3,658 180 180 2,044 550 819 675 317 317 732 732 -

Keuangan

Fisik (%)

(RP) (9)

(8) 10 35 39 -

Keterangan % (10)

581,145,600 581,145,600 1,172,000,000 1,172,000,000 -

(11) 14 30 -

35

LANJUTAN REKAPITULASI DAK TAHUN 2013 Sumber Pendanaan No

Prov/Kab/Kota

(1) X

(2) 24 25

XI 26 27 XII 28 29 XIII 30 31 XIV 32 XV 33 34 35 XVI 36 37 38 XVII 39 40 41 XVIII 42 43 XIX 44 45

Prov. Kalbar Kota Pontianak Kabupaten Kubu Raya Prov. Kalsel Kabupaten Barito Kuala Kota Banjar Baru Prov.Kaltim Kota Balikpapan Kota Samarinda Prov. Sulut Kota Bitung Kabupaten Minahasa Utara Prov. Gorontalo Kabupaten Gorontalo Prov. Sulteng Kab. Poso Kota Palu Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulsel Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Pinrang Kota Pare-Pare Prov. Sulbar Kabupaten Majene Kabupaten Mamuju Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sultra Kota Kendari Kab. Konawe Selatan Prov. NTB Kab. Lombok Timur Kota Bima TOTAL

DAK (Rp) (3) 10,141,650,000 5,791,980,000 4,349,670,000 9,706,640,000 5,034,570,000 4,672,070,000 12,012,050,000 6,288,350,000 5,723,700,000 8,189,780,000 3,848,140,000 4,341,640,000 4,064,100,000 4,064,100,000 10,998,170,000 3,625,020,000 3,645,010,000 3,728,140,000 12,037,940,000 3,642,320,000 3,935,640,000 4,459,980,000 12,757,370,000 3,982,040,000 4,717,480,000 4,057,850,000 9,307,930,000 5,044,390,000 4,263,540,000 7,565,220,000 3,499,360,000 4,065,860,000 205,041,000,000

Dana Pendamping (Rp) (4) 1,081,800,944 581,800,944 500,000,000 984,056,800 503,457,000 480,599,800 570,370,000 570,370,000 818,978,089 384,813,999 434,164,090 406,410,000 406,410,000 1,134,191,500 362,502,000 364,500,500 407,189,000 1,182,560,189 345,799,084 393,564,000 443,197,105 869,983,100 398,203,100 471,780,000 930,793,000 504,439,000 426,354,000 756,523,818 349,936,000 406,587,818 17,432,482,862

Total (Rp) (5) 11,223,450,944 6,373,780,944 4,849,670,000 10,690,696,800 5,538,027,000 5,152,669,800 12,582,420,000 6,288,350,000 6,294,070,000 9,008,758,089 4,232,953,999 4,775,804,090 4,470,510,000 4,470,510,000 12,132,361,500 3,987,522,000 4,009,510,500 4,135,329,000 13,220,500,189 3,988,119,084 4,329,204,000 4,903,177,105 13,627,353,100 4,380,243,100 5,189,260,000 4,057,850,000 10,238,723,000 5,548,829,000 4,689,894,000 8,321,743,818 3,849,296,000 4,472,447,818 222,473,482,862

Target Rumah Terbangun (Unit) (6) 1,558 890 668 1,491 773 718 1,845 966 879 1,257 590 667 624 624 1,690 557 560 573 1,850 560 605 685 1,960 612 725 623 1,430 775 655 1,163 538 625 31,501

Realisasi Rumah Terbangun (unit) (7) 951 951 545 141 404 837 837 695 695 287 287 577 577 1,574 824 750 786 160 626 16,515

Fisik (%)

Keuangan (RP) (9)

(8) 12 12 21 64 24 80 0.00

892,340,800 892,340,800 1,354,839,250 1,021,608,000 333,231,250 1,103,615,700 1,103,615,700 1,134,842,360 540,842,360 594,000,000 6,238,783,710

Keterangan % (10)

(11)

17 17 24 7 25 14 13 2.80%

36

ALOKASI DAN REALISASI PENYERAPAN DAK TAHUN 2011 s/d 2013 250,000

200,000 150,000 Rp. 000.000

205,000

191,000 156,311

150,000 100,000 50,000 0

94,022

12,627

17,432*)

19,415 *

6,238*) 2013

2011

2012

Alokasi

150,000

191,000

205,000

Pendamping

12,627

19,415

17,432

Realisasi

94,022

156,311

6,238

Tahun Anggaran *) Sampai dengan Triwulan II

37

PENCAPAIAN OUTCOME DAK PKP 35,000

31,500

30,600 29,870


30,000 25,000

24,000 20,909

20,000

16,515*)

15,000 10,000 3,091

5,000

730

0

0 2011

2012

2013

Target

24,000

30,600

31,500

Realisasi

20,909

29,870

16,515

Tidak Tercapai

3,091

730

0

Tahun Anggaran *) Sampai dengan Triwulan II

38

Pelaporan DAK dari Daerah sesuai Surat Edaran Bersama (SEB)

Kabupaten/Kota

Diagram Bar Progres Penyampaian Laporan Triwulan I & II Daerah

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Telah Menyampaikan

Trwiulan I 37

Triwulan II 31

Belum Menyampaikan

8

14

Hingga Triwulan II : • 31 Pemda kabupaten/kota telah menyampaikan laporan triwulan • 14 kabupaten/kota belum menyampaikan laporan triwulan 39

Keterangan: •Pemberian bantuan PSU DAK tidak boleh diberikan untuk perumahan yang telah menerima bantuan PSU melalui Kegiatan Bantuan PSU PKP (APBN); •Tujuan pemberian bantuan PSU, diperuntukkan untuk mengatasi backlog rumah dan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan (UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman BAB II, Pasal 3, huruf f); •Dalam hal terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)/sisa DAK. SiLPA tersebut dapat digunakan di tahun berikutnya, dimana pelaksanaannya mengacu pada juknis tahun sebelumnya atau pada juknis tahun berjalan; •Terkait dengan pemanfaatan SiLPA/sisa DAK tersebut, pemerintah kabupaten/kota tidak perlu memajukan lokasi perumahan baru yang akan dibiayai dengan SiLPA/sisa DAK.

Pelaksanaan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Recommend Documents