Policy Brief
Paket Kebijakan Ekonomi & Simplifikasi Regulasi Pusat–Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional No. 0 /
/
/ Juni 2016
OVERVIEW Investasi memiliki peran sebagai salah satu tumpuan pendorong perekonomian, dimana tiga pilar ekonomi Indonesia di masa depan akan terdiri dari investasi, industri, dan ekspor. Sebagai tumpuan perekonomian, investasi memiliki beberapa tujuan, seperti mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak, serta mendorong pemerataan ekonomi. Dalam beberapa waktu belakangan ini sebenarnya telah banyak pengusaha dari berbagai negara dari Eropa maupun Amerika, juga Singapura dan China yang ingin masuk ke Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari proyeksi perkembangan ekonomi global ke depan yang cenderung mengarah ke Asia. Banyak yang menegaskan bahwa Eropa dan Amerika merupakan masa lalu. Ke depan adalah waktunya Asia. Kelancaran akan masuknya arus investasi seringkali terkendala berbagai hambatan terkait permasalahan kepastian dan sinkronisasi peraturan. Iklim investasi Indonesia butuh kepastian dan sinkronisasi peraturan dari pemerintah untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Meskipun Indonesia sudah mendapat peringkat Investment Grade, namun dengan lambatnya kondisi kepastian dan sinkronisasi peraturan antara pusat dan daerah serta antar instansi di Indonesia, masih dianggap kalangan dunia usaha sebagai hambatan utama bagi perbaikan iklim investasi. Permasalahan terkait kepastian dan sinkronisasi peraturan dapat menjadi hambatan utama bagi aliran investasi. Bagi kalangan dunia usaha kepastian peraturan dan kebijakan antar instansi yang belum sinkron, harus segera dibenahi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Semua pengusaha pasti butuh kepastian agar operasional usaha dapat berjalan dengan baik. Kepastian peraturan antara pusat dan daerah, serta kebijakan antar lembaga yang belum sinkron, harus segera dibenahi. Kepastian dan sinkronisasi peraturan dan kebijakan sudah sangat ditunggu oleh kalangan dunia usaha dalam negeri sehingga dapat mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pengusaha luar negeri. Dunia usaha Indonesia tidak takut terhadap masuknya pengusaha luar negeri, karena sebagian dari mereka pasti akan menggandeng pengusaha lokal. Mereka (pengusaha luar negeri) tidak mungkin jalan sendiri sehingga ini merupakan peluang yang akan menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pengusaha di Indonesia.
PERLAMBATAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI 2011-2015
PERTUMBUHAN INDUSTRI DALAM 20 TAHUN TERAKHIR (%)
CABANG INDUSTRI INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri M i g a s 1). Pengilangan Minyak Bumi 2). Gas Alam Cair b. Industri tanpa Migas 1). Makanan, Minuman dan Tembakau 2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. 4). Kertas dan Barang cetakan 5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 6). Semen & Brg. Galian bukan logam 7). Logam Dasar Besi & Baja 8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9). Barang lainnya Sumber : BPS
Sumber : BPS, 2015.
1994
2004
2010
2011
2012
2013
2014
10.87 7.84 3.39 10.99 11.4 18.85 6.96 5.94 13.95 11.09 19.72 6.44 9.62 12.12
6.38 -1.95 -0.23 -3.22 7.51 1.39 4.06 -2.07 7.61 9.01 9.53 -2.61 17.67 12.77
4.74 0.56 1.25 0.01 5.12 2.78 1.77 -3.47 1.67 4.7 2.18 2.38 10.38 3
6.14 -0.94 0.53 -2.15 6.74 9.14 7.52 0.35 1.4 3.95 7.19 13.06 6.81 1.82
5.74 -2.8 -1.93 -3.53 6.42 7.57 4.27 -3.14 -4.75 10.5 7.8 5.86 7.03 -1.13
5.56 -1.76 1.14 -4.26 6.1 3.34 6.06 6.18 4.45 2.21 3 6.93 10.54 -0.7
4.86 -2.27 1.32 -5.53 5.34 7.24 2.35 7.33 6.15 1.27 1.52 4.21 6.05 8.91
Dari dua tabel di atas, secara keseluruhan, perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Perlambatan ekonomi (paling lambat sejak 2009, jauh dari harapan 7,00%). Investasi meningkat tapi penyebaran tidak merata (masih terpusat di Pulau Jawa). kenaikan Indeks Harga Konsumen / IHK (sejak tahun 2012 sudah terdapat perubahan sebesar 20,14% – Inflasi dikarenakan faktor supply side). Pelemahan Indeks Keyakinan Konsumen (selama Januari s/d Juni 2015 IKK turun sebesar 7%) Perlambatan industri (kondisi terbaik performansi industri terjadi pada tahun 1994). Penurunan kinerja perdagangan luar negeri (sejak tahun 2012 s/d 2014 terjadi perlambatan ekspor yang signifikan).
INVESTASI : Salah Satu Tumpuan Pemulihan Ekonomi Sebagai respon terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, sejak 9 September 2015 hingga saat ini Pemerintah telah mengeluarkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi. Presiden dalam silaturahmi dan pertemuan dengan dunia usaha di Jakarta pada 9 Juli 2015 lalu telah menegaskan bahwa tiga pilar ekonomi Indonesia masa depan bertumpu pada investasi, industri, dan ekspor. Data BKPM pada Lampiran 1 memperlihatkan jumlah proyek investasi PMDN dan PMA beserta besaran nilainya sepanjang tahun 2015. Data dalam Lampiran 2 memperlihatkan target investasi PMDN dan PMA 2016 yang rata-rata naik 18,5% dan 12,6% versus realisasi tahun 2015.
REGULASI DAN IKLIM INVESTASI Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri RI, saat ini proses penyelesaian dan sinkronisasi peraturan-peraturan pusat dan daerah yang bermasalah masih berlangsung. Oleh karena itu dunia usaha berkeyakinan bahwa urgensi terhadap sinkronisasi berbagai UU dan peraturan (pusat dan daerah) yang tumpang tindih harus segera diselesaikan. Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi tahun pembuktian Kabinet Kerja, melalui K/L (Kementerian / Lembaga) terkait dalam membereskan permasalahan tersebut, dan tidak dapat ditunda lagi. Lampiran 3 menunjukkan data perkembangan jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa berdasarkan Permendagri 18/2013. Pembentukan dan penyusunan peraturan daerah semestinya harus terbebas dari kepentingankepentingan politik yang menghambat dunia investasi dan memperpanjang jalur birokrasi. Kondisi tersebut akan mengakibatkan terhambatnya investasi di berbagai daerah yang potensial, yang pada akhirnya menyebabkan dunia usaha mengalami kesulitan dalam berusaha di Indonesia. Deregulasi Penanaman Modal HARMONISASI PERATURAN PERIZINAN UNTUK PERCEPATAN INVESTASI
•
Penghilangan Izin gangguan (HO), Izin Tempat Usaha, Izin Prinsip Bagi UMKM
•
Pemangkasan Izin Lingkungan dengan menyederhanakan izin AMDAL di Kawasan Industri
•
Pemangkasan Perizinan yang menghambat investasi dan birokrasi, terutama di daerah
Harmonisasi perizinan memang tidak berarti peniadaan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun memastikan fungsi itu berjalan dengan baik, lebih efisien, lebih efektif sehingga tidak terjadi kendala dalam berusaha dan berinvestasi. Lampiran 4 dan Lampiran 5 memperlihatkan Deregulasi Penanaman Modal serta strategi penyederhanaan perizinan Penanaman Modal.
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN PENYEDERHANAAN REGULASI Sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi, sejak 9 September 2015 Pemerintah telah mengeluarkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang antara lain diarahkan dalam rangka revitalisasi industri manufaktur, mendorong pengembangan UMKM, perbaikan iklim investasi, pengembangan konektivitas, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Intinya adalah penyelarasan, pengurangan, penyederhanaan, penegakan dan kepastian Peraturan, Birokrasi, dan Fasilitas / Insentif. Sebagian besar Paket Kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah tersebut memang telah memenuhi kebutuhan / keinginan dunia usaha. Namun, dunia usaha tetap mengharapkan agar Paket-Paket Kebijakan tersebut diikuti dengan sinkronisasi regulasi terkait, agar tidak berbenturan sehingga tujuan dari Paket Kebijakan tersebut dapat tercapai dan dinikmati dunia usaha.
Menyelaraskan
186 Regulasi (Peraturan, Birokrasi, dan Fasilitas / Insentif)
Mengurangi Menyederhanakan Penegakan & Kepastian Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI, 2016.
PAKET I – 9 September 2015 (124 regulasi) :
PAKET II – 29 September 2015 (15 regulasi) :
MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI :
PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA: Kemudahan
mengurangi regulasi dan birokrasi
perizinan investasi dan insentif devisa hasil ekspor
PAKET III – 7 Oktober 2015 (8 regulasi) :
PAKET IV – 15 Oktober 2015 (10 regulasi) :
AKSES
JAMINAN
PEMBIAYAAN
DAN
PENGURANGAN
SISTIM
PENGUPAHAN
DAN
BIAYA PRODUKSI : Perluasan KUR, Fasilitasi jasa
PENGAMANAN PHK : sistem pengupahan yang adil,
keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas pertanahan, dan
sederhana dan terproyeksi serta Kredit Usaha Rakyat
insentif listrik, BBM, Gas bagi industri
(KUR) yang lebih murah dan luas.
PAKET V – 22 Oktober 2015 (3 regulasi) :
PAKET VI – 6 November 2015 (5 regulasi) :
REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN
MENGGERAKKAN
SYARIAH :
PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN BAKU
insentif
pajak
bagi
perusahaan
dan
pembiayaan real estate, kemudahan pembiayaan syariah
EKONOMI
DI
WILAYAH
OBAT : insentif KEK, pengairan, dan sistim eletronik (INSW) pengadaan bahan baku obat
PAKET VII – 7 Desember 2015 (5 regulasi) :
PAKET VIII – 21 Desember 2015 (3 regulasi) :
INSENTIF PAJAK DAN SERTIFIKASI TANAH :
KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI MRO DAN
Mendorong daya saing industri padat karya melalui insentif
MINYAK
PPh Pasal 21 dan kemudahan sertifikasi tanah
penyelesaian konflik lahan, upaya meningkatkan produksi
:
one
map
policy
yang
mempermudah
minyak nasional, dan mendorong usaha perawatan pesawat terbang
PAKET X – 11 Februari 2016 (1 regulasi) :
PAKET IX – 27 Januari 2016 (7 regulasi) : INFRASTRUKTUR
LISTRIK
DAN
LOGISTIK
:
KETERBUKAAN INVESTASI : perubahan kebijakan DNI yang
Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi pasokan daging, dan
menjamin
agregator ekspor UKM untuk pengembangan logistik desa ke
perlindungan dan pengembangan UMKM dan koperasi, serta
pasar global
mendorong investasi teknologi tinggi, padat modal, dan wisata
PAKET XI – 29 Maret 2016 (5 regulasi) :
PAKET XII – 29 April 2016 :
AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN
KEMUDAHAN BERUSAHA : Menaikkan peringkat Ease
INDUSTRI FARMASI / ALKES : Kredit Usaha Rakyat
of Doing Business (EoDB) di Indonesia melalui sejumlah
Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE, manajemen
perbaikan baik dari aspek peraturan maupun prosedur
resiko
perizinan dan biaya, agar peringkat EoDB Indonesia –
untuk
kelancaran
arus
barang
pengembangan industri farmasi / alkes
(INSW),
dan
efektivitas
pelaksanaan
investasi,
meningkatkan
terutama bagi UMKM – semakin meningkat
TINDAK LANJUT PAKET-PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Dua belas Paket Kebijakan Ekonomi tersebut merupakan langkah debirokratisasi dan deregulasi terhadap ratusan peraturan (PP, Perpres, Inpres, Permen, Perka, Peraturan BI/OJK, Kepmen, Instruksi Menteri, Perdirjen, dan MoU). Selain kepatuhan penyelesaian regulasi, tentu tidak kalah pentingnya adalah penguatan koordinasi dan kerjasama serta kepatuhan substansi baik itu oleh Kementerian / Lembaga (K/L) maupun Pemda agar tujuan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi dapat mengakomodir kebutuhan dunia usaha. Artinya, K/L maupun Pemda harus segera menindaklanjuti dengan merubah peraturan-peraturan yang ada, dan menyesuaikan perubahannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan di daerah, kerjasama dengan Pemda antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan dan pembebasan lahan bagi pembangunan infrastruktur, kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kawasan Berikat. Kerjasama lain yang sedang dilakukan adalah dukungan kepada PTSP daerah terhadap kebijakan perbaikan iklim investasi untuk mendukung implementasi penyederhanaan perijinan UMKM, perusahaan baru, dan investasi di beberapa sektor. Selain itu, berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemda, daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Inisiatif dan inovasi yang diambil oleh Pemda hendaknya dilakukan secara berhati-hati mengikuti kebijakan Pusat dengan memberikan insentif bagi kemudahan berusaha dan perbaikan iklim investasi, bukan kebijakan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan melemahkan daya saing.
TANTANGAN & RESPON KEBIJAKAN – DEREGULASI UNTUK MENDORONG INVESTASI : PANDANGAN APINDO Deregulasi Aturan Ijin Usaha
Penerapan sistem pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bukanlah kunci satu-satunya untuk mengundang investasi. PTSP hanyalah sebagian dari upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi. Justru yang lebih penting adalah melakukan reformasi regulasi (deregulasi) peraturan yang berlaku yang bersifat tidak ramah investasi. Banyaknya regulasi di bidang usaha harus dikaji kembali melalui regulatory impact assesment. Tujuan regulasi daerah di bidang usaha bukanlah semata untuk meraup pendapatan yang berakibat ekonomi biaya tinggi bagi investor. Regulasi dalam bentuk Perda dan Perkada harus bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keamanan berusaha dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, budaya, tenaga kerja, infrastruktur, keuangan daerah, dan tidak boleh bertentangan dengan Perda lain, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Dunia usaha mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah melakukan deregulasi peraturan terkait ijin usaha. Namun di lapangan, aturan terkait ijin usaha yang masih tumpang tindih dan memberatkan masih cukup banyak terutama di tingkat daerah. Oleh karena itu, upaya deregulasi perlu dilakukan dengan lebih terinstitusionalisasi dan lebih cepat hingga mencapai ke level daerah. Dunia usaha meminta agar juga dirumuskan peraturan yang bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah yang menghambat investasi dan perkembangan dunia usaha. Para pengusaha sering mengalami hambatan dari Pemda di beberapa wilayah yang menghambat perijinan dan meminta bagian lebih dari proyek yang akan dikerjakan, misalnya di sektor perkebunan dan pertambangan. Perda bermasalah bukan saja merugikan pelaku usaha, tetapi juga tenaga kerja. Karenanya, pemerintah jangan hanya menemukan Perda bermasalah lalu mempublikasikan di media. Yang lebih dibutuhkan adalah tindak lanjutnya, yakni dengan mencabutnya. Apabila telah ditemukan, tentu harus ditindaklanjuti dengan pencabutan. APINDO menganggap bahwa tahun 2016 merupakan tahun pembuktian kinerja dan tidak dapat diundur lebih lama lagi hingga 2017 apalagi hingga 2018. Sehingga, faktor percepatan perbaikan dan penyempurnaan regulasi menjadi indikator krusial dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.
************
Lampiran 1.
Realisasi Januari – Desember 2015 : Berdasarkan Lokasi
PMDN
PMA
Sumber : BKPM, 2016.
Lampiran 2.
CAPAIAN BKPM 2015
TARGET BKPM 2016
periode Jan – Des
Rp 545,4 trilyun
Realisasi Investasi
naik 17,8% vs realisasi Jan–Des 2014
Rp 594,8 trilyun naik 14,4% vs target 2015
periode Jan – Des
Rp 365,9 trilyun
Realisasi PMA
naik 19,2% vs realisasi Jan–Des 2014
Rp 386,4 trilyun naik 12,6% vs target 2015
periode Jan – Des
Rp 179,5 trilyun naik 15,0% vs realisasi Jan–Des 2014 Sumber : BKPM, 2016.
Realisasi PMDN
Rp 208,4 trilyun naik 18,5% vs target 2015
Lampiran 3. Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 & Sesudah Desentralisasi
Data Kecamatan, Keluarahan dan Desa Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2013
Lampiran 4. Deregulasi Penanaman Modal BENTUK DEREGULASI DEREGULASI
•
•
Mengurangi jumlah dengan menghilangkan duplikasi / redundansi / unjustified regulation
•
Melakukan keselarasan (termasuk substansi antar peraturan maupun keselarasan dengan ketentuan persaingan usaha/competition check list) •
•
Melakukan konsistensi peraturan
Sumber : BKPM.
PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN USAHA
DEBIROKRATISASI
Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha / profile sharing sedikit persyaratan perizinan, SOP, SLA yang jelas, dan kemudahan yang menyangkut pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya) Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik
•
Melalui mekanisme dan tempat penyelesaian kasus / friksi peraturan
•
pemberantasan premanisme dan pungli
•
Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan
Lampiran 5. Deregulasi Penanaman Modal STRATEGI PENYEDERHANAAN PERIZINAN METODE
PENDEKATAN
HARMONISASI OUTPUT OUTCOME Sumber : BKPM.
Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) Penyederhaan administrasi proses perizinan Perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama : Perizinan Lingkungan, implementasi perizinan lingkungan di daerah. Yang termasuk kategori perizinan lingkungan adalah Izin Lingkungan, dan Izin Gangguan di daerah Pemetaan perizinan tumpang tindih Rapat koordinasi Interkem Rekomendasi HGSL Proses izin yang lebih cepat, transparan, sederhana, efisien dan terintegrasi Akselerasi perekonomian nasional oleh dunia usaha
