OPTIMALISASI SUMBER DAYA KEMENTERIAN PU MENJAWAB ISU-ISU NASIONAL
Disampaikan pada Konsultasi Regional Kementerian PU 7 Maret 2012:
A.Hermanto Dardak Wakil Menteri PU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1. ISU NASIONAL TERKAIT INVESTASI, PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR 1.
Infrastruktur merupakan penggerak pembangunan ekonomi nasional. Agar pertumbuhan ekonomi yang 2011 mencapai 6,5% dapat berkelanjutan dan meningkat, diperlukan dukungan investasi, peraturan perundangan dan kelembagaan bidang infrastruktur.
2.
Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur 2010-2014 sebesar RP. 1.923 trilyun (sekitar 5% GDP). Perkiraan pendanaan APBN Rp. 560 trilyun, APBD Rp. 355 trilyun, BUMN Rp. 340 trilyun dan swasta Rp. 345 trilyun, sehingga masih terdapat gap berupa kekurangan dana pembangunan infrastruktur Rp. 323 trilyun yang diupayakan terus pemenuhannya. Untuk pendanaan APBN infrastruktur ke-PU-an sekitar 55-60% dari APBN infrastruktur keseluruhan tersebut.
3.
Sejauh ini peraturan perundang-undangan infrastruktur terus diperbaiki antara lain diundangkannya UU no. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4.
Perbaikan kelembagaan telah dilakukan pula antara lain telah semakin efektifnya Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII). Optimalisasi sumber daya Kementerian PU terus dilakukan seiring dengan berbagai isu nasional tersebut guna mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi nasional.
A. ILUSTRASI TIME SERIES PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
10
7.5 8.2 7.8 4.7
5
4.9
4.8 3.6 4.5
2000
2001
5
5.7 5.5 6.3
6
4.6
6.1 6.5
0.8
0 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-5 -10 -15
Krisis Asia Timur
-13.1
Krisis Global
Pada tahun 2009, walaupun masih dapat tumbuh 4,6%, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih lambat dari tahun sebelumnya. Penurunan ekspor yang tajam mengurangi pertumbuhan ekonomi.
2011
B. RATING DAYA TARIK INVESTASI DI INDONESIA Investment Grade
Baa3
Moody’s (Januari 2012)
2011 2003
C
Ca
2006
Caa
2009
2010
Ba Ba1
B 2007
Baa
C
CC
B
CCC
2009 2006
CCC
B
BB
BBB
2002
C
A
AA
AAA
CC
CCC
AA
AAA
2011
2004
B
A BBB-
Japan Credit Ratings Agency (Juli 2010) D
BB BBB BB+
BB+
S&P’s (April 2011) R
Aaa
2011 2002 2004
D
Aa
BBB-
Fitch’s (Desember 2011) NR
A
2008 2010 2006
BB
BBB
A
AA
AAA
C. ILUSTRASI MENINGKATNYA PORSI BELANJA MODAL
Komposisi Belanja APBN Setiap Satminkal
2. ISU NASIONAL TERKAIT KETAHANAN PANGAN
A. 10 Juta ton Surplus beras 2014
Dukungan Irigasi Untuk Ketahanan Pangan
B. Palawija dan Hortikultura (Lahan Irigasi, Perijinan)
C. Perikanan dan peternakan Kolam dan Tambak dan peternakan (perizjinan) D. Garam, Tebu dll
A1. Rencana pencapaian surplus 10 Juta ton ( 2010-2014)
Areal Irigasi Kewenangan Pemerintah 1. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, seluas 2.315 juta Ha 2. Rehabilitasi jaringan irigasi, pada areal irigasi kewenangan Pemerintah seluas 1.34 juta Ha; 3. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, seluas 500 ribu Ha
Areal Irigasi Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (DAK dll) 1. Rehabilitasi jaringan irigasi provinsi seluas 0.87 juta Ha. 2. Rehabilitasi jaringan irigasi Kabupaten/kota seluas 1.81 juta Ha.
A2. PEMANTAPAN PELAYANAN EKSISTING AREAL SAWAH INDONESIA (9,4 juta Ha) Lain-Lain (Sawah Tadah Hujan, Sawah Irigrasi Desa, Ladang) 1, 473,81 Ha (16%) Jiat 92,090 Ha (1%) Sawah Rawa Lebak 171, 994 Ha (2%) Sawah Rawa Pasang Surut 488, 852 Ha (5%)
Sawah Irigrasi 7,23 juta Ha (76%)
A3. ILUSTRASI SEBARAN SAWAH BERIRIGASI DAN PRODUKSI TAHUN 2010 Pulau
Sumatera
Jawa
Bali & NTT Kalimantan Sulawesi Maluku
Indek Penanaman (IP) rata-rata
1.3
1.9
1.4
1
1.3
1.4
1
1.4
Produktivitas (ton/Ha) rata-rata
4.3
5.5
4.8
4
4.8
4.2
3.8
4.6
Area Sawah (ribu Ha)
2.789,6
3.3350,9
495,7
1.769,8
978,1
21.8
50,8
9.456
Produksi (ton) 2010
15.2 36.374 (22,91%) (54,81%)
3.199 (4,82%)
4.425 (6,67%)
31 (0,05%)
66.469
6.994 138 (10,54%) (0,21%)
Papua Rata-Rata
SUMBER AIR Waduk
Non-Waduk
2010-2014 •OP-12,5 miliar m3 •Pembangunan/pening katan1,1 miliar m3
B1. PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai No . 1
Kegiatan Pada Ruang Sungai pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai
Pemberi Rekomtek
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
Pengelola SDA (diatur dalam PP 42/2008)
pemanfaatan air sungai selain untuk Menteri, kebutuhan pokok sehari-hari dan Gubernur, pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang Bupati/Walikota sudah ada
Pengelola SDA (diatur dalam PP 42/2008)
misalnya bendung, sudetan, pintu air, pompa banjir, krib 2
Pemberi Izin
misalnya pengambilan air untuk air irigasi yang akan dibangun, air minum, dan sanitasi lingkungan perkotaan. 3
pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung
Instansi yang Pengelola SDA menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan
B2. ILUSTRASI KETAHANAN PANGAN: PALAWIJA DAN HORTIKULTURA
Komoditas melon dan semangka sebagai andalan Kab Grobogan dengan produktivitas melon 32,60 ton/Ha dan semangka 20,86 ton/Ha yang dialiri dari D.I. Sidorejo Pola tanam : Padi – Padi – Palawija Untuk palawija terdiri dari tanaman melon (seluas 300 Ha), kedelai (1,000 Ha), dan jagung (4,400 ha)
B3. ILUSTRASI JARINGAN IRIGASI TETES(MIKRO)
B4. SPRINKLER
C. KOLAM IKAN DI DAERAH IRIGASI KELINGI TUGUMULYO-KAB. MUSI RAWAS
B5. Rencana Pengembangan Tambak Garam (Rembang)
3. Target Pencapaian MDG 2015
Proporsi Rumah Tangga akses layak air minum 68,8% (2015) (Perkotaan 75,3%, Perdesaan 65,8%) Pencapaian MDG’s 2015 Proporsi Rumah Tangga akses layak sanitasi 62,4% (2015) (Perkotaan 76,8%, Perdesaan 55,5%)
A. Ilustrasi Proporsi Rumah Tangga akses layak air minum
B. Ilustrasi Proporsi Rumah Tangga akses layak Sanitasi
4. ISU NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN : PROGRAM KEMEN.PU TERKAIT KLASTER II DAN KLASTER IV
Keterangan: PNPM – PISEW RIS – PNPM
: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 19 : Rural Infrastructure Support - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
5. MP3EI SEBAGAI PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
MP3EI Dukungan Jalan dan SDA pada Perluasan dan Percepatan Ekonomi Nasional di 6 Koridor Ekonomi Nasional
A. Sumatera (al. Sei Mangke, Dumai,Selat Sunda)
B. Jawa (al. Metropolitan Jabodetabek)
A1.
A2. ILUSTRASI: KONEKTIVITAS KAWASAN INDUSTRI CPO SEI MANGKE Pelabuhan Kuala Tanjung
Perbaikan/Pelapisan Sp. Inalum – Lima Puluh: 2011: 1.Pelebaran Jl. Tanjung Kasau - Indrapura / 6,2 Km (24,29 Milyar) 2.Pelebaran Jalan Indrapura – Lima Puluh / 17,6 Km (63,46 Milyar), termasuk penanganan 1 Km Ruas Jalan Kabupaten Sp. Mayang 2012: 1.Duplikasi Jembatan Sidalu-dalu/ 40 Meter (10, Milyar) 2.Perbaikan Simpang Sebidang Sp. Lima Puluh (9,2 Milyar) 2013-2014: 1. Pemeliharaan Rutin/ 22 Km (11 Milyar)
17 km
Tanjung Kasau Medan
Sp. Inalum
Indrapura
Kota Lima Puluh
22 km
Lintas Timur Sumatera
Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM)
Legenda: Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Usulan KISM untuk Flyover
Rantau Prapat
Sp. Mayang
Lap. bola 2.5 km
Perdagangan
Penanganan Jalan Kabupaten (Pelebaran) SIMPANG MAYANG – KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKE (2012) 2,5 km (12.6 Milyar )
A3. ILUSTRASI: KONEKTIVITAS KAWASAN INDUSTRI DUMAI Jembatan Belum ada
Kws. Industri Lubuk Gaung: 2.158 Ha
21,9 Km 12,5 Km
Batas Kota Dumai dan Bengkalis
6 km
Kws. Industri Pelintung 5.084 Ha
Kws. Pelabuhan Dumai
Sp. Batang
Jalan menuju Pel Dumai
Batas Kota Dumai/ Rokan Hilir Sp. Kulim
Jalan alternatif menuju Kws. Industri L. Gaung Jalan Nasional Jalan Kabupaten
28 km
Menuju Medan
Menuju Pk.Baru
Jalan Nasional Simpang Batang – Kws. Pelabuhan Dumai merupakan jalan yang sering dilalui oleh truk-truk angkutan CPO menuju Kawasan Industri Lubuk Gaung. Jalan Nasional ini menjadi rusak dan banyak keluhan dari masyarakat, sehingga perlu dibuat Alternatif jalan akses menuju Kawasan Industri Lubuk Gaung
A4. TRASE DAN KONSEP DESAIN JEMBATAN SELAT SUNDA
Pelabuhan Bakauheni
U
ALKI
Pelabuhan Merak
Palung
Pulau Sangiang
INDONESIA
Sesar Sukadan – G. Gede
2.2-2.5 m
2.2-2.5 m
Area Industri Sesar Rajabasa - Danau
JICA, 1986 WW, 1997 JF, 2003 Balitbang PU, 2008 Kajian BM, 2008 PT BSM, 2008
Palung
Rute Jembatan Selat Sunda telah mempertimbangkan aspek : 1. Tata Guna Lahan di Anyer dan Lampung 2. Struktur di Sangiang (Area Konservasi) 3. Menghindari Sesar Sukadana – G. Gede dan Sesar Rajabasa - Danau
4. 5.
Optimalisasi jumlah dan bentang jembatan suspensi Rute yang paling efisien dari segi jarak
13
B. Peningkatan Akses Jalan Pada Kawasan Produksi Primer Kawasan Industri & Pergudangan Sekitar Kota Kawasan Bandara Soekarno-Hatta
KOTA TANGERANG
Kawasan Strategis di Jabodetabek
Kawasan Pelabuhan Tj. Priok Kawasan Industri Pulo Gadung
Kawasan Industri & Pergudangan Sekitar Jl. Daan Mogot
Kawasan Industri Cikupa-Karawaci
KOTA BEKASI Kawasan Komersial Pusat Kota
Kawasan Industri Cikarang
KOTA DEPOK Kawasan Industri & Pergudangan Sekitar Jl. Raya Bogor
Kawasan Industri Bantar GebangCileungsi-Citeureup LEGENDA:
KOTA BOGOR
Jaringan Kereta Api Jaringan Jalan Kawasan Industri & Pergudangan Kawasan Komersial
25
C1. INFRASTRUKTUR PRIORITAS (QUICKWINS) 2011 – 2014 - UNIT KERJA JALAN DAN SDA MENDUKUNG MP3EI KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN JALAN Pengembangan Transportasi Perkotaan Jabodetabek
Rencana Aksi
1. Pembangunan JORR Ruas W2 Utara (7 km)
Ada
2. Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok (16,67 km)
Ada
3. Pembangunan JORR 2 (Outer-Outer Ring Road) a. Jalan Tol Cengkareng – Kunciran (15,22 Km) selesai 2014 b. Jalan Tol Kunciran – Serpong (11,19 Km) selesai 2014 c. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung (25,39 Km) selesai 2014
Koridor
Jawa/ Jabodetabek Ada
Modernisasi Jaringan Jalan (Peningkatan pelayanan jalan) 1. Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol lintas jawa (Trans Jawa) (selesai 2014)
Ada
Jawa
2. Pembangunan Jalan Tol Ruas Cileunyi - Sumedang- Dawuan (Cisumdawu) (58,5 km)
Ada
Jawa
3. Pembangunan Jalan Tol Ruas Medan-Kuala Namu – Tebing Tinggi (60 km)
Ada
Sumatera
B1. KORIDOR EKONOMI PULAU JAWA
manufaktur
Cirebon
Cilacap
Yogyakarta Malang
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
C2. INFRASTRUKTUR PRIORITAS (QUICKWINS) BIDANG JALAN 2011 – 2014 - UNIT KERJA JALAN DAN SDA (USULAN) MENDUKUNG MP3EI KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN JALAN Peningkatan pelayanan jalan 1. Pembangunan Jalan Dumai – Pelintung (Provinsi/Akses menuju kawasan industri pelintung) – (24 km)
Rencana Aksi Belum ada (Pemda)
2. Pembangunan Jalan Sp.Batang – Batas Dumai (Nasional) – (32 km)
Ada
3. Pembangunan Jalan Sp.Kulim – Pelabuhan Dumai – (76 km)
Ada
4. Pembangunan Jalan Sp.Batang – Lubuk Gaung (Provinsi/Akses menuju kawasan industri lubuk gaung)
Belum ada (Pemda)
5. Penanganan Jalan Kabupaten 3 km (KISM-Sp.Mayang)(Sumut) dan Sp. Inalum – Kuala Tanjung (Sei Mangke)
Ada
6. Perbaikan/Pelapisan Jalan Raya, Ruas: Lima Puluh - Simpang Inalum (22 km) – (Sumut) (Sei Mangke)
Ada
7. Pembangunan Jalan Muara Enim – Palembang (174,9 km)
Ada
8. Pembangunan Jembatan Selat Sunda (Groundbreaking 2014) 9. Pembangunan Jalan Tol Panimbang – Serang (Mendukung Tj. Lesung) (Mulai 2015) – (90 km)
Koridor
Belum Ada Swasta/Bina Marga Ada
Sumatera
C3. INFRASTRUKTUR PRIORITAS (QUICKWINS) BIDANG SUMBER DAYA AIR 2011 – 2014 - UNIT KERJA JALAN DAN SDA (USULAN) MENDUKUNG MP3EI
KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN SUMBER DAYA AIR
Rencan a Aksi
1. Pembangunan Bendungan Karian (10.000 l/s) selesai 2015 – water conveyance tahun 2014 (di Provinsi Banten)
Ada
2. Pembangunan Bendungan Jatibarang (1.050 l/s) selesai 2013 - Semarang
Ada
3. Pembangunan IPA Jatiluhur – Jawa Barat (5.000 l/s)
Ada
4. Rehabilitasi Saluran Tarum Kanal Barat (10.000 l/s) – Jawa Barat
Ada
5. Pembangunan Bendungan Jatigede (Air baku 3.500 l/s) – Jawa Barat
Ada
6. Pembangunan Water Conveyance Umbulan - Jawa Timur (4.000 l/s)
Ada
Koridor
Jawa
C4. Prioritas Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Jalan dan SDA mendukung MP3EI Penyelesaian dan Penerbitan PP Sistem Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Permen PU tentang Standar Operasi Prosedur Pengelolaan Dana Preservasi Jalan, dan Permenkeu tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Dana Preservasi Jalan Penyusunan dan Penerbitan Perpres tentang Unit Dana Preservasi Jalan Penerapan Performance Based Contract (PBC) untuk Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Penanganan Overloading
6. RTRW & Pembangunan Hijau
Pembangunan Hijau
A. Percepatan Penyelesaian RTRW 33 Provinsi, 491 Kab/Kota, 76 RTR KSN
B. Gerakan Menanam Pohon sepanjang Sungai & Jalan & Showcase BKT C. Pembangunan Green Cities D. Energi Air & Sampah, dan Kredit Karbon
A1.
A2.
B1. Gerakan Menanam Pohon sepanjang Sungai & Jalan Taman Manggala Wanabakti, sudah menjadi habitat satwa kota
Greenbelt pantai berupa (rehabilitasi) hutan mangrove di pantai Suwung, Denpasar, Bali (Foto NP, 2006)
B2. SHOWCASE INFRASTRUKTUR HIJAU BKT UTARA
Mendorong pengembangan kawasan perkotaan (Green Infrastructure & Water Front 2): • Pengendalian Banjir, • Konservasi Air, • Koridor RTH, • Permukiman Hijau, •Transportasi Air dan Dermaga,
S. Cakun g
• Tranportasi masal •Sarana Olahraga •ECO2 CITY
S. Buaran S. S. Sunter Cipinang
S. Jatikrama t
•Pariwisata, • Kawasan Perniagaan, • Pelabuhan.
B3. Showcase BKT
C. PEMBANGUNAN KOTA HIJAU(GREEN CITIES) 60 Kota/Kabupaten telah menyepakati pembangunan Kota Hijau. Adapun 8 atribut yang ditonjolan di Kota Hijau sebagai berikut: 1. Green Planning and Desain, 2. Green Community (Peran serta aktif masyarakat), 3. Green Building, 4. Green Energy, 5. Green Water, 6. Green Transportation, 7. Green Waste, dan 8. Green Openspace (RTH).
D. ENERGI AIR & SAMPAH, ECOTECH DAN KREDIT KARBON
7. PERCEPATAN INVESTASI KEMITRAAN PEMERINTAH -SWASTA
A. Jalan Tol :
Percepatan Investasi Swasta (PPP)
Peraturan Perundangan-undangan Penyelesaian Trans Jawa Metropolitan Kawasan Strategis Luar Jawa B. Air Bersih: Umbulan Jatiluhur Lain-Lain
A1. SKEMA KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA UNTUK JALAN TOL
Kelayakan Proyek
Skema
Secara ekonomi layak finansial tidak layak
Badan Usaha
2
Secara ekonomi layak dan finansial kurang layak
Business Entity
3
Secara ekonomi dan finansial layak
1
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Badan Usaha
Badan Usaha Badan Usaha
Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi
PPP dengan dukungan Pemerintah
PPP
Serang
9 TRANS JAWA TOLL ROAD PRIORITY CORRIDORS 617 KM
DKI Jakarta
75,7 KM
288 KM
Cikampek
177,12 KM
76,77 KM
1
Banten
Palimanan
Bogor
Pejagan Pemalang
Kanci Ciranjang Bandung
Sukabumi
171 Km
On process
604 Km
Total
775 Km
Section 1
Demak
3 Batang 4
9 5
Ngawi Solo
Surabaya
7
Mojokerto
6
8 Kertosono
Gempol Pandaa n Jawa Timur Malan g
Yogyakarta DIY
Keterangan :
: Operating : Land Acquisition and Construction 1
Investor
2 Jawa Tengah
Jawa Barat
TRANS JAVA Operation
(K)
Semarang
4
3
2
Probolinggo
Banyuwangi
7
6
5
Pasuruan
8
9
Cikampek - Palimanan Pejagan - Pemalang Pemalang - Batang Batang - Semarang Semarang - Solo Solo - Ngawi Ngawi-Kertosono K.sono - Mojokerto Mojokerto - Surabaya PT. Lintas Marga PT. Pejagan PT. Pemalang PT. Marga Setia PT. Trans Marga PT. Ngawi PT. Marga Hanurata PT. Marga Nujyasmo PT. Solo Ngawi Jaya Sedaya Pemalang Toll Road Batang Toll Road Puritama Jateng Kertosono Jaya Intrinsic Agung 29.12 14.20 24.40 3.20 10.85 11.10 19.68 14.41 2.30
Section 2
9.56
6.00
14.76
36.35
11.95
10.28
8.54
20.15
4.30
Section 3
31.37
10.40
-
11.05
17.29
13.82
29.79
5.02
5.10
Section 4
17.66
26.90
-
13.50
24.13
51.09
29.01
0.92
6.10
Section 5
14.51
-
-
10.90
8.41
3.81
-
-
18.47
Section 6
13.78
-
-
-
-
-
-
-
-
116
58
39
75
73
90
87
41
36
Lenght (km) Investment Cost (Rp. Triliun)
12.6
5.52
4.08
7.21
6.21
5.14
3.83
3.48
3.22
Land Cost (Rp. Triliun)
0.55
0.254
0.18
0.565
0.995
0.864
0.297
0.461
24.064 (2014)
15.773 (2014)
15.566 (2014)
14.827 (2014)
0.927 27.190 (2012)
9.842 (2014)
5.325 (2014)
18.570 (2012)
22.002 (2011)
2011 - 2014
2011 - 2014
2011 - 2014
2011 - 2014
2010 - 2014
2009 - 2014
2011 - 2014
2009 - 2014
2008 - 2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Concession (Years)
35 (Since First CA)
45
45
45
45
35
35
35
Tariff (Gol I)/(Years)
Rp.753/km(2014)
Traffic Volume (Kend/hr) Period of Construction (Tahun) Start Operating (Tahun)
Rp.840/km(2014) Rp.839/km(2014) Rp.839/km(2014) Rp.500/km(2011) Rp.650/km(2014) Rp.650/km(2014) Rp.646/km(2012)
42
Rp.670/km(2011)
A3. PERCEPATAN PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN TOL JABODETABEK “4 RING DAN 8 RADIAL”
A4. JALAN TOL TRANS SUMATERA
Koridor
Koridor Utama
Length Km
Lampung-Palembang
358
Palembang-Pekanbaru
610
Pekanbaru-Medan
548
Medan-Banda Aceh
460
SUB TOTAL
1,976
Palembang-Bengkulu
303
Koridor
Pekanbaru-Padang
242
Penghubung
Medan-Sibolga
175
SUB TOTAL
720
GRAND TOTAL
2,696
Source: BPJT
43
A5. ILUSTRASI PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH No .
Ruas Jalan Tol
1
Cikopo - Palimanan
2
Panjang (Km)
Kebutuhan Pengadaan Tanah Luas (Ha)
UGR (Rp. M)
Progres s/d Saat Ini Luas (Ha)
UGR (Rp. M)
Bobot (%) Luas
UGR
116,05
1014,69
417,6
958,81
395,27
94,49
94,65
Kanci - Pejagan
38,3
248,22
121,39
248,22
121,39
100,00
100,00
3
Pejagan - Pemalang
57,5
480,95
408,19
139,72
126,63
29,05
31,02
4
Pemalang - Batang
39,2
285,59
243,59
5,2
2,38
1,82
0,98
5
Batang - Semarang
74,75
665,77
835,73
22,23
18,37
3,34
2,20
6
Semarang - Solo
75,88
796,4
1724,7
212,96
831,09
26,74
48,19
7
Solo - Mantingan
55,75
444,95
1142,72
260,21
712,05
58,48
62,31
8
Mantingan - Kertosono
123,25
732,14
863,64
273,33
217,86
37,33
25,23
9
Kertosono - Mojokerto
40,5
302,11
304
219,97
190,15
72,81
62,55
10
Mojokerto - Surabaya
36,27
313,88
912,8
149,83
516,77
47,74
56,61
11
JORR W2 Utara
7,87
56,98
997,81
47,21
780,33
82,86
78,2
12
Cibitung - Cilincing
33,92
197,5
225
13
Cinere - Jagorawi
14,7
134,2
1671,48
51,74
970,66
38,55
58,07
14
Bogor Ring Road
11
33,34
227,1
30,44
129,1
91,30
56,85
15
Bekasi - Cawang - Kampung Melayu
21,04
95,3
449
1,03
18,75
1,08
4,18
16
Depok - Antasari
19,11
184,66
1816,71
0,07
1,22
0,04
0,07
17
Akses Tanjung Priok
21,84
39,25
441,94
0,6
15,32
1,52
3,47
18
Pemindahan Gerbang Tol Pondok Gede
1,05
5,2
25,68
5,2
25,68
100,00
100,00
B1. Kelembagaan Penyediaan Air Minum
Badan Usaha dapat berinvestasi di daerah ini melalui proses tender dan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Pasal64 (1) & (3) PP 16/2005
Brownfield Layanan existing perusahaan daerah atau sudah termasuk dalam rencana bisnis perusahaan Daerah
Greenfield Greenfield Service area of Government Badan Usaha dapat berinvestasi di daerah ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan melalui kerjasama dengan BUMD Pasal 37(3) PP 16/2005
B2. Sistem Prasarana Air Minum
Jaringan Distribusi
Pipa Air (Intake) WTP
Pipa Transmisi Air Baku
Pipa Transmisi Air Minum
Konsesi/ BOT / RUOT/ Kontrak Manajemen
B3. PPP Model -Umbulan Gresik Area
• Jenis Kontrak: BOT (take or pay) Surabaya Area
• Wilayah: Greenfield • Cakupan Kerjasama: BOT intake, WTP and transmisi
Greenfield East Java Province
Sidoarjo Area
Pasuruan Municipality Area
• Executing Agency: Pemerintah Provinsi • Prosedur: Tender
Pasuruan Regency Area
Project: Umbulan Water Conveyance Project (PQ phase) o Target beroperasi : Awal 2014
B4. PPP Model -Jatiluhur Jakarta Area
• Jenis Kontrak: BOT (take or pay) Bekasi Area
Karawang Municipalit y Area
Greenfield Karwang Regency Area
DKI Jakarta Province
• Wilayah: Greenfield • Cakupan kerjasama: BOT intake, WTP and transmission • Executing Agency: Pemerintah Pusat • Prosedur: Tender
West Java Province
Project: Jatiluhur Water Conveyance Project (preparation phase)
B5. PPP Model -Tangerang • Jenis Kontrak : Konsesi/BOT • Wilayah: Greenfield Brownfield (ROE)
Greenfield
• Cakupan Kerjasama : Intake, WTP, Transmisi, Distribusi, koneksi ke rumah, dan/atau pengumpulan tarif • Executing Agency: Pemerintah Daerah • Prosedur: Tender
Note: Greenfield area , daerah yang belum dilayani oleh PDAM dan belum termasuk dalam rencana pengembangan bisnis PDAM
Project: Tangerang Regency Water Supply Project (construction phase), Bandar Lampung Water Supply Project (preparation phase)
8. Isue Nasional: Optimalisasi Aset A. Keandalan Pelayanan Jembatan B. Penanganan Beban Lebih Jalan Optimalisasi Aset C. Penanganan Infrastruktur Banjir
D. Bahan dan Peralatan Konstruksi E. Reformasi Birokrasi
A1. KEANDALAN PENANGANAN JEMBATAN Di Indonesia ada 88.000 jembatan (1.050 km), terdiri dari sekitar 21.371 jembatan di jalan nasional dan sisanya jembatan di jalan Provinsi dan Kabupaten SPAN
Jumlah(buah)
Percentase (%)
4-20
15759
73
20-40
3366
16
40-60
1041
5
60-100
658
3,4
> 100
547
2,6
21371
100
Tipe Jembatan terutama dari baja, beton, sebagian komposit, dan untuk jembatan panjang kabel/suspensi
A2. ILUSTRASI PEMBANGUNAN JEMBATAN
A3. ILUSTRASI JENIS-JENIS KERUSAKAN PADA JEMBATAN BAJA
Karat
Deformasi
Retak
Kecelakaan Renggang
Runtuh
A4. ILUSTRASI JENIS-JENIS PENANGANAN JEMBATAN BAJA
• Bolt Tightening • Painting • External Pre-stressing • Girder Replacement • Orthotropic Steel Deck • Steel Plate Bonding • CallendarHamilton Bridge Strengthening
A5. ILUSTRASI PENANGANAN JEMBATAN
Penggantian Baja yang berkarat dan girder komposit
Rehabilitasi jembatan rangka baja
B1. Penanganan dan Rencana Aksi Beban Lebih Jalan Beban lebih kendaraan mengakibatkan kerusakan jalan di nasional
Penanganan Beban Lebih Jalan
Inefisiensi Sumber Daya Nasional, biaya perbaikan jalan lebih besar dari manfaat tambahan beban. Kerugian ekonomi terutama Biaya Operasi Kendaraan dan nilai waktu akibat jalan rusak Menurunkan indek daya saing nasional dan indeks kinerja logistik nasional sehingga menghambat upaya peningkatan investasi Penerbitan Peraturan tentang Perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di Jalur Pantura Jawa dan Jalintim Sumatera Menjadi 10 Ton
Rencana Aksi Terkait Beban Lebih
Rencana Kerja Pelaksanaan Peraturan tentang Perubahan MST di Jalur Pantura Jawa dan Jalintim Sumatera Menjadi 10 Ton Peningkatan Kualitas Disain Jalan dan Jembatan Sesuai MST 10 Ton Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Berat Kendaraan : 7.050 Kg Daya Angkut
: 6.950 Kg 2 Orang
JBI
: 14.000 Kg
Untuk Jalan Kelas Terendah IIIC BERAT AKTUAL Berat Total
: 22.100 Kg
Daya Angkut
: 15.050 Kg
Klbhan muatan : 57,85%
MUATAN KOPI
Berat Kendaraan : 10.206 Kg Daya Angkut
: 13.794 Kg 3 Orang
JBI
: 24.000 Kg
Untuk Jalan Kelas Terendah IIIB BERAT AKTUAL Berat Total
: 32.720 Kg
Daya Angkut
: 22.514 Kg
Klbhan muatan : 36,33%
MUATAN PUPUK
B4. ILUSTRASI PENGARUH OVERLOADING TERHADAP UMUR RENCANA JALAN
No.
Nama Segmen
CESA (x106)
Kenaikan CESA (%)
Penurunan UR (Tahun)
MST 8 T MST 10 T SURVEY WIM MST 8 T MST 10 T MST 10 T SURVEY WIM MST 8 T MST 10 T MST 10 T SURVEY WIM
1 Jakarta - Semarang
13.72 49.53
589.18
361
1189
10
2.77
10
0.84
2 Semarang - Surabaya
8.72
30.92
352.56
355
1140
10
2.82
10
0.88
3 Lampung - Palembang
5.67
21.08
51.22
372
243
10
2.69
10
4.12
4 Palembang - Jambi
2.43
9.03
17.96
371
199
10
2.69
10
5.03
Berdasarkan survey pada tahun 2007
C1. PENGENDALIAN BANJIR
Tertanganinya Infrastruktur banjir Citarum
PRIORITAS PENGENDALIAN BANJIR
Tertanganinya Infrastruktur banjir DKI Jakarta
Tertanganinya infrastruktur banjir di Bengawan Solo
C2. PENANGANAN INFRASTRUKTUR BANJIR DI SWS CITARUM
C2. Banjir “ROB” Bagian Utara Jakarta
Rob in Kamal Muara
Rob in Muara Baru
Rob in Muara Baru
Rob in Rukindo Priok
Rob in PLTGU Priok
Rob in Pluit
Rob in Pluit
Rob in Priok Harbor
Rob in Kel Ancol
Rob in Tongkol Ps Ikan
Rob in P.Jayakarta
Rob in P. Jayakarta
Rob in G.Sahari
Rob in G. Sahari
C3. DASAR PENGENDALIAN BANJIR JAKARTA
Situ
a. b. c. d.
Banjir Kanal Barat & Timur melingkari Jakarta menampung aliran sungai dari hulu langsung ke laut Pengaliran secara gravitasi untuk daerah yang masih mungkin di hilir Banjir Kanal Drainase Sistem Polder (Waduk dan Pompa di daerah rendah Bagian hulu/ selatan perlu dibangun/ dilestarikan situ-situ, waduk dan penghijauan untuk menahan aliran air ke Jakarta. 64
D1. ILUSTRASI KEBUTUHAN MATERIAL PEMBANGUNAN JEMBATAN
1. Pembangunan Jembatan Suramadu Kebutuhan Baja dan Besi = 57 ribu ton Kebutuhan Beton = 315 ribu ton
2. Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda Perkiraan Kebutuhan Baja = ± 472 ribu ton Perkiraan Kebutuhan Beton = ± 7,7 juta m3
14
D2. KESEIMBANGAN PENYEDIAAN DAN PERMINTAAN BAHAN DAN PERALATAN KONSTRUKSI TAHUN 2012
DEMAND NO
JENIS MPK
SATUAN SUPPLY
UTILITAS
INFRASTRUKTU R
NON INFRASTRUKTUR
TOTAL
(%)
1
Semen
Juta Ton
60,6
12,1
36,3
48,4
80
2
Baja
Juta Ton
18,9
5,3
8,0
13,3
70
3
Aspal
Ribu Unit
930
1254
66
1320
142
4
Alat Berat
Ribu Unit
150
42
168
210
140
b. Catatan : 1) Supply Aspal - Produksi & Import aspal minyak PT Pertamina - Import aspal minyak lainnya - Aspal Buton Total
= 650 ribu ton = 200 ribu ton = 80 ribu ton = 930 ribu ton
D3. ILUSTRASI SUPPLY - DEMAND ALAT BERAT
Jumlah alat berat yang ada saat ini secara nasional (150.000 Unit) tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan alat berat (tingkat utilitas 140%); Hampir 50% (74.800 unit) dari alat berat yang ada tercatat di Provinsi DKI Jakarta, meskipun digunakan di berbagai provinsi lain.
67
E. Sembilan (9) Program Reformasi Birokrasi
Penyederhanaan Perizinan Usaha
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
Penataan Struktur Birokrat
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
Program Percepatan Reformasi
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
Birokrasi Efisiensi Penggunaan Fasilitas Sarpras Kerja
Pengembangan Sistem Elktronik Pemerintah (E-Govt)
Peningkatan Kesejahteraan PNS
Profesionalisasi PNS
Terima Kasih
