Oleh Sofyan Jafar 1. 1 Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Role of Venture Capital Companies as Partners to Develop Micro, Small, and Medium Enterprises) Oleh Sofyan Jafar1

Abstract Venture capital is an alternative financial source, which plays important role in developing MSME through equity capitals. MSME may use these capitals to develop their enterprises bigger and profitable into medium or big scale business. Venture Capital Companies may also divest their shares through capital market. On the one hand, MSME may improve business management to make more profit to their shareholders. Keywords: Venture Capitals, Partner, Development, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) A.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan suatu perusahaan yang mandiri, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Keberadaan UMKM yang merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi, juga mempunyai kekuatan besar dalam menampung potensi ekonomi kerakyatan di Indonesia dan amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, hal ini terbukti selama masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Pengembangan UMKM memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UMKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yakni tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UMKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan

1

Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 138

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) tenaga kerja.2 Selain itu UMKM juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor, serta mampu tumbuh berkembang dan tidak menjadi beban Pemerintah. Oleh karena kemampuan yang sangat potensial tersebut, maka sudah selayaknya UMKM untuk dikembangkan. Fenomena yang ada memberikan suatu informasi bahwa UMKM relatif tidak menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan institusional, tetapi cenderung mengembangkan diri pada kemampuan ekonominya, namun fakta juga menunjukkan bahwa UMKM lebih mampu bertahan dan tetap eksis, bahkan dapat menaikkan produktifitasnya pada masa krisis. Sebaliknya usaha-usaha besarlah yang relatif lebih rentan dalam menghadapi krisis yang berkepanjangan. Kesadaran yang disertai dengan komitmen dan aksi serius mengenai pentingnya pemberdayaan UMKM di Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi bangsa ini mulai mencuat ke permukaan sejak awal-awal reformasi. Sejak saat itu, segala kebijakan yang diambil Pemerintah yang bersentuhan dengan permasalahan di bidang ekonomi selalu diupayakan untuk dikaitkan dengan program pemberdayaan dan peningkatan peran serta kontribusi industri UMKM dalam mendorong laju roda perekonomian di tanah air. Perhatian yang besar terhadap UMKM ini juga dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, sebagai tuntutan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global serta memberikan jaminan dan kepastian usaha terhadap UMKM. Untuk menumbuhkembangkan UMKM ini, salah satunya adalah bantuan dan penyertaan modal yang memadai selain faktor manajemen dan penerapan hukum, untuk itu dukungan dari Peurusahaan Modal Ventura (selanjutnya disebut PMV), sebagai salah satu lembaga pembiayaan perusahaan, tentunya sangat diharapkan. Adanya keterlibatan PMV sebagai kemitraan bagi usaha atau Perusahaan Pasangan Usaha (selanjutnya disebut PPU), dalam hal ini adalah UMKM, tentu saja

2

Wayan Suarja AR, 2007, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha, makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Media Massa Se Indonesia, Samarinda, 8 Februari. 139

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

lebih menguntungkan karena prosedural yang lebih sederhana dan risiko bagi mitra usaha akan ditanggung bersama, sehingga tanggung jawab PMV untuk mengembangkan UMKM sangat kuat, oleh karena itu PMV selalu terlibat dalam menjalankan manajemen perusahaan mitra usahanya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah: 1. Bagaimana peranan PMV sebagai mitra usaha untuk mengembangkan UMKM? 2. Keuntungan apakah yang didapat bagi PMV maupun UMKM sebagai mitra usaha? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM dalam pembiayaan modal ventura? B.

PEMBAHASAN

Pemerintah sebenarnya telah menghimbau lembaga-lembaga pembiayaan agar lebih memperhatikan UMKM didasari dengan beberapa alasan, di antaranya karena tingkat ketergantungannya pada bahan baku impor kecil dan utangnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Jika lembaga keuangan mau mengambil peran yang lebih besar bagi UMKM maka masyarakat mempunyai alternatif yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Secara politik, ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, merefleksikan secara kongkret kesamaan persepsi dan kebulatan tekad dari segenap komponen bangsa untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Tidak kurang 6 dari total 15 pasal dalam Ketetapan MPR tersebut secara tegas mencantumkan “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” berikut semangat pemberdayaannya di dalam pasal-pasal tersebut. Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, telah menetapkan 28 butir Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, di mana salah satu sasaran utamanya adalah untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berbasis pada kemandirian, kekuatan, dan kemampuan kompetitif dari industri UMKM di Indonesia.

140

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) Di level kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sendiri, puluhan program, mulai yang bersifat himbauan hingga yang berdimensi pengaturan, terkait dengan upaya pemberdayaan UMKM tersebut terus disusun guna diimplementasikan segera, yang wujudnya dalam skala makro dapat kita temukan dalam bentuk Program Pembangunan Nasional yang disusun oleh Pemerintah, maupun dalam bentuk aturan dan kebijakan bersifat mendukung yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga pemerintah, khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.3 Dari sisi industri pembiayaan dunia usaha sendiri, cukup tegas disebutkan dalam salah satu pasal dari TAP MPR di atas bahwa: “Perbankan dan lembaga keuangan wajib — dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat — membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah”. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, kita semua dapat mencermati bahwa ada perubahan yang sangat mendasar dalam sistem perekonomian kita, khususnya di bidang pembiayaan, di mana baik sektor perbankan maupun sektor jasa keuangan lainnya bersikap lebih bersahabat dan semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pengembangan industri UMKM di Indonesia. Suatu fenomena yang sebenarnya tidak terlalu baru, namun pada kenyataannya baru benar-benar dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh beberapa tahun belakangan ini. 1. Bentuk Usaha dan Prinsip Kerja Modal Ventura PMV pada dasarnya merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang menjalankan usahanya untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan penyertaan modal kedalam perusahaan-perusahaan lainnya. PPU disebut juga sebagai investee merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan produknya. Berbeda dengan PMV yang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, tetapi PPU tidaklah disyaratkan demikian. Namun, sesuai dengan namanya, maka PPU haruslah berbentuk perusahaan. Dengan demikian, pihak 3

Herwidayatmo, 2002, Mendorong Pemanfaatan Pasar Modal sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di Indonesia, makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema “Alternatif Pendanaan bagi UKM” dalam rangka Perayaan HUT IWAPI ke-27, Jakarta. 141

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal lewat bisnis modal ventura. Sementara yang dicakupi oleh kata “perusahaan” cukup luas, boleh terhadap yang sudah menjadi badan hukum ataupun tidak. Jadi, PPU dapat saja dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), bahkan perusahaan perseorangan seperti Usaha Dagang (UD).4 Kenyataannya saat ini, oleh karena PMV juga memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dalam bentuk pinjaman dengan pola bagi hasil (profit sharing), maka kepada perorangan pun ada yang telah menjadi PPU yang sebenarnya adalah debitur. Untuk itu perlu dilakukan modifikasi pembiayaan modal ventura ini untuk kesesuaian yang dapat diserap oleh dunia usaha di Indonesia. Dalam melakukan penyertaan modal tersebut, PMV turut serta secara aktif dalam mengelola manajemen perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Bentuk hukum PMV adalah Perseroan Terbatas (termasuk Persero) atau koperasi. Walaupun pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai hal ini, tetapi kita dapat menggunakan ketentuan Pasal 9 (khususnya ayat (2)) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. dengan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib perusahaan modal ventura ditetapkan sebagai berikut: a. Perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); b. Perusahaan patungan sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan c. Koperasi sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). PMV juga merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang diakui keberadaannya secara yuridis formal. Saham PMV dapat dimiliki oleh Warga Negara 4

Hasanuddin Rahman, 2003, Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 60.

142

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Asing dan WNI atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan). Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal.5 Bentuk usaha modal ventura memungkinkan saling menyatu melalui kepemilikan saham pada UMKM sebagai mitra usaha. Dengan demikian UMKM yang telah menjadi mitra usaha tersebut mempunyai permodalan yang kuat, selain itu kekuatan manajemen perusahaan akan semakin tangguh dan modern. Harapannya adalah UMKM tersebut menjadi kuat dan menguntungkan, dan bagi PMV mendapatkan keuntungan berupa deviden dan capital gain saat melakukan divestasi. Kemitraan dengan PMV boleh dikata merupakan terobosan baru bagi dunia bisnis, yakni memberi peluang kepada para pengusaha kecil dan menengah yang berprospek baik untuk mendapatkan bantuan modal keuangan. Keputusan Pemerintah untuk mengoperasionalkan sistem kerjasama dengan modal ventura telah membawa angin segar bagi kelompok pengusaha kecil dan menengah yang selama ini terbentur pada masalah sulitnya memperoleh pinjaman, satu dan lain disebabkan keharusan memberikan agunan. Prinsip kerja dari sebuah PMV dimulai dari penyeleksian perusahaanperusahaan kecil dan menengah yang berminat dan mengajukan diri untuk menjadi PPU. Kriteria pemilihan itu terdiri dari penilaian atas prospek usaha, kondisi pengelolaan, relevansi bidang usaha, sampai pada penilaian atas karakter dari si pemilik usaha itu sendiri. Bila itu semua sudah dilalui dengan baik, maka sipengusaha kecil dan menengah diminta untuk melengkapi sejumlah dokumen yang merupakan persyaratan administratif, lalu diadakan pertemuan guna membahas tentang kemungkinan bentuk kerja sama apa yang diinginkan dan disetujui oleh kedua pihak. Modal ventura sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan, dalam menjalankan usahanya akan berjalan sebagaimana layaknya perusahaan pada umumnya juga mencari keuntungan, hanya saja dalam menjalankan usahanya mempunyai ciri-ciri yang khusus.6 Perusahaan jenis ini bukan merupakan lembaga penyalur kredit, mekanisme hubungan tidak diatur sebagai mekanisme kreditur5 6

Hasanuddin Rahman, Ibid., hlm. 59. Agusty Ferdinant, 1994, Pengembangan Perusahaan Modal Ventura, artikel dimuat pada harian Suara Merdeka, tanggal 1 Desember. 143

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

debitur, tetapi sebagai mitra usaha yang memiliki derajat kepentingan yang sama atas kinerja ekonomi dari usaha yang dikembangkan bersama. Yang muncul adalah suatu mekanisme joint concern. Bila efek sinergi yang dikembangkan, maka tidak dikenal yang namanya nasabah atau klien sebagaimana yang ada pada lembaga perbankan. Hal ini berarti bahwa derajat keterbukaan yang dikembangkan bersama untuk tujuan bersama mencari keuntungan, dengan demikian dari pihak PMV akan terlibat secara langsung dalam kegiatan manajerial dalam perusahaan mitra usahanya. Tidak ada biaya bunga, bukan berarti PMV sebagai lembaga sosial yang memberi derma kepada mitra usahanya. PMV akan memasukkan keahliannya dalam manajemen dan teknologi (disamping modalnya), karena dengan cara demikian inilah PMV akan menjalankan kegiatannya dalam mitra usahanya dan keuntungan yang akan diperolehnya adalah deviden. Menanggung risiko secara bersama-sama, mengingat bahwa mekanisme pendanaannya adalah penyertaan modal, berarti risiko usaha akan ditanggung bersama-sama dengan pemegang saham lainnya pada perusahaan mitra usaha. Berarti risiko usaha akan dibagi bersama dalam bentuk rendahnya deviden yang akan dihasilkan. Inilah sebabnya tuntutan akan keterbukaan manajemen atas semua aspek, sehingga PMV harus masuk dalam kegiatan manajerial. Mendidik wirausahawan individual untuk tumbuh dalam sistem manajemen yang benar, artinya sumbangan yang paling substantif adalah pengembangan manajemen agar mitra usaha mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, sebenarnya ada dua jenis mekanisme modal ventura yaitu:7 c. Single Tier Approach, adalah bentuk pengelolaan dimana perusahaan modal ventura menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan modal ventura yang berfungsi sebagai perusahaan penyandang dana (fund company) dan sebagai perusahaan pengelola dana (management company). d. Two Tier Approach, adalah bentuk pengelolaan modal ventura yang melibatkan dua badan usaha yang terpisah, yang satu sebagai perusahaan penyandang dana (fund company) dan yang lain sebagai pengelola 7

OP Simorangkir, 2000, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 171.

144

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) (management company) yang melakukan pengelolaan terhadap dana dari fund company yang bersangkutan. 2. Perkembangan Modal Ventura di Indonesia PMV adalah sebuah perusahaan yang mempunyai misi dukungan finansial terhadap perusahaan lain, sebagai mitra usahanya. Dibandingkan dengan Bank, keberadaan PMV relatif lebih baru, sehingga sampai kini banyak anggota masyarakat belum begitu mengetahui tentang seluk beluknya. PMV beroperasi dengan cara mencari perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang berpotensi untuk maju dan menjadi besar, dan kemudian menawarkan diri untuk menjadi mitra usaha. Dalam kemitraan tersebut, PMV akan menyediakan dana tambahan modal, sehingga diharapkan terjadi sinergi kuat, yang memungkinkan perusahaan itu maju dan berkembang dengan baik. Pada gilirannya nanti, PMV akan mendapatkan porsi bagi hasil dari seluruh keuntungan yang diperoleh dengan komposisi tertentu. Istilah “Modal Ventura” merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu “Venture Capital” yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha, atau secara harfiah yaitu modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko.8 Dikatakan mengandung risiko karena dalam investasi ini tidak mengaitkan dengan aspek jaminan (collateral). Oleh karena itu, modal ventura ini disebut juga risk capital. Itu sebabnya dasar utama semangat modal ventura terletak pada keyakinan terhadap pasangan usahanya. Kemudian, sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam “jiwa” modal ventura, maka diseluruh dunia dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat sementara. Jangka waktunya antara 5-10 tahun, sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri barulah sahamnya dijual kembali. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 bahwa penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pengertian lainnya mengenai modal ventura ini seperti yang dikemukakan oleh Tony Lorenz,9 modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk

8 9

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19. Tony Lorenz, 1985, Venture Capital Today, Woodhead, Faulkner Cambridge, UK, hlm. 3. 145

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

pemberian modal yang mengandung risiko di mana penyedia dana (venture capitalis) terutama mengharap capital gain bukan pendapatan bunga atau deviden. Robert White sebagaimana disitir oleh Dahlan Siamat menyatakan bahwa modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan/atau nonteknologi.10 Neil Cross, mantan Chairman dari European Ventura Capital Association memberi pengertian kepada modal ventura sebagai salah satu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi equity, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi beberapa nilai tambah dalam bentuk advis manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Risiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan return yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui capital gains yang bersifat medium term.11 Dalam Dictionary of Bussiness Terms,12 disebutkan bahwa modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain, karena itu, modal ventura disebut juga sebagai risk capital. Sedangkan Pasal 1 huruf (h) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai, yang ditentukan dengan sejumlah saham pada PPU.

10 11 12

Dahlan Siamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, edisi ke tiga, Intermedia, Jakarta, hlm. 333. Chris Bovarird, 1991, Ventura Capital Finance, Great Britair, hlm. 3. Jack P. Friedman, 1987, Dictionary of Bussiness Terms, Barron’s Educational Series Inc, New York, USA, hlm. 613.

146

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) Apabila dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya, kegiatan yang dilakukan modal ventura ini memiliki karakteristik tersendiri, yakni sebagai berikut:13 (1) Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan; (2) Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya diatas 3 (tiga) tahun; (3) Bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki risiko tinggi; (4) Keuntungan yang diperoleh berasal dari capita gain, deviden, atau bagi hasil tergantung dari penyertaan modalnya di bidang/jenis yang diinginkan. (5) Kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Dewasa ini istilah modal ventura sudah meluas dipakai dalam tata pergaulan hukum dan bisnis di Indonesia. Secara institusional, modal ventura merupakan pranata bisnis yang relatif masih baru serta masih belum memperoleh pengaturan yang memadai. Modal ventura ini baru ada dan dikenal luas setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura. Sedangkan dasar berdirinya perusahaan modal ventura pertama kali di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973, yaitu dengan didirikannya P.T. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BAHANA yang merupakan dasar berdirinya PMV pertama yang sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian peraturan pemerintah tersebut merupakan landasan hukum sekaligus tonggak sejarah tentang keberadaan modal ventura di Indonesia. Di samping itu, modal ventura sebagai bisnis pembiayaan mempunyai sifat multi dimensi, berupa penempatan posisi dari bisnis modal ventura yaitu sebagai:14 13

Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 314. 147

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

a. Lembaga keuangan (financial institution); b. Lembaga perusahaan penyertaan modal (corporate institution); c. Lembaga penolong pengusaha lemah (humanistic institution). Dari beberapa defenisi mengenai modal ventura sebagaimana disebutkan di atas, maka modal ventura dikenal dengan cirri-ciri khusus, yaitu:15 a. Badan usaha (company); b. Bidang usaha kegiatan penyediaan pembiayaan (finance business); c. Bentuk penyertaan modal (equity participation) dalam PPU (investee company); d. Membentuk dan mengembangkan usaha-usaha baru; e. Di bidang teknologi dan non teknologi; dan f. Untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu dalam setiap bisnis modal ventura terlibat para pihak sebagai berikut: a. Pihak PMV Pihak PMV adalah pihak yang memberikan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. PMV haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.16 Dalam praktik bisnis modal ventura, PMV mengatur jalannya perusahaan yang dibiayai, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing, dan sebagainya. b. Pihak PPU (investee) Merupakan perusahaan yang mendapatkan dana dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. Yang dimaksud dengan PPU adalah perusahaan yang mendapatkan dana dalam bentuk penyertaan modal dari PMV.17 Di sini disyaratkan bahwa PPU haruslah berbentuk “perusahaan”, tentunya termasuk perusahaan pribadi yang bukan badan hukum (sole

14 15 16 17

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 181. Ibid., hlm. 182-183. Pasal 9 Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 huruf (i) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

148

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) proprietorship). Tidak disyaratkan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus dalam bentuk PT atau badan hukum lainnya.18 c. Pihak Penyandang Dana Adakalanya dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga. Dalam kasus seperti ini PMV berkedudukan hanya sebagai fund manajemen, di samping kedudukannya sebagai investee manajemen. 3. Pengaturan Modal Ventura Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa modal ventura merupakan lembaga pembiayaan yang keberadaannya relatif baru. Namun demikian, sebagai suatu perbuatan hukum, modal ventura tentu harus diback up oleh sektor yuridis agar berlaku dalam lalu lintas bisnis. Oleh sebab itu modal ventura secara yuridis telah pula di back up oleh tiga kelompok dasar hukum, yaitu: a. Prinsip Kebebasan Berkontrak Seperti halnya dengan lembaga finansial seperti leasing, factoring, costumer finance atau kartu kredit, maka modal ventura juga mempunyai dasar hukum berupa prinsip kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pada proses awal peluncuran dana dalam modal ventura dimulai dari penandatanganan berbagai kontrak terlebih dahulu, termasuk kontrak modal ventura itu sendiri. Kontrak PMV dengan PPU ini juga berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah.19 b. Dasar Hukum Perseroan Modal ventura juga mempunyai dasar hukum berupa hukum perseroan, karena satu dan lain hal mengingat lembaga modal ventura selaku equity finance sangat terkait dengan hukum perseroan, yang bersumber utama dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 dan berbagai peraturan lainnya, praktik perseroan maupun yurisprudensi yang relevan. Oleh sebab itu, hukum perseroan, incasu 18 19

Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, dalam Teori dan Praktik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op. Cit., hlm. 196. 149

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

yang berkaitan dengan saham, dan permodalan, kepengurusan, rapat umum pemegang saham, dan sebagainya berlaku dan haruslah diperhatikan oleh pemodal ventura agar dapat membilah-bilah Anggaran Dasar perseroan pasangan usaha sebelum modal diluncurkan merupakan hal yang krusial bagi pemodal ventura.

c. Dasar Hukum Administratif Lembaga modal ventua juga diatur oleh berbagai peraturan yang bersifat administratif. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

150

(1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973, PP ini merupakan dasar berdirinya perusahaan modal ventura pertama di Indonesia, yaitu P.T. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BAHANA), yang saham-sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian, PP No. 18 Tahun 1973 tersebut merupakan juga alas hukum sekaligus tonggak sejarah tentang eksistensi modal ventura di Indonesia.

(2)

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu modal penyaluran pembiayaan.

(3)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK. 017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura. Peraturan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan seperti yang telah disebut dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut di atas.

(4)

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk ke dalam bisnisnya Bank, tetapi secara insidentil dan dalam hal tertentu, yakni dalam hal kredit macet, Bank dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalam perusahaan debitur, dengan ketentuan bahwa sampai masanya Bank

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) tersebut harus menarik kembali penyertaan modalnya itu. Jadi hal ini ada kemiripan dengan kegiatan modal ventura. Konsep dasar modal ventura adalah penyertaan modal PMV dalam PPU yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena konsep dasar yang ideal tersebut seringkali sukar diterapkan di Indonesia, maka perlu adanya modifikasi terhadap pembiayaan modal ventura, sehingga dimungkinkan perusahaan yang bukan berbadan hukum PT dapat memperoleh pembiayaan dari perusahaan modal ventura. 4. Tujuan Modal Ventura Sebagai lembaga bisnis, modal ventura merupakan salah satu usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar sebagai imbalan pembiayaan yang berisiko tinggi. Tetapi selain berorientasi profit oriented dengan risiko yang tinggi, modal ventura juga mempunyai misi humanistik (humanistic institution) yang bertujuan untuk membantu:20 a. Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan; b. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal; c. Perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami kemunduran; d. Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama produk teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergantung dari pembiayaan kredit Bank; e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri; f. Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (research and development); g. Mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi; h. Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.

20

Ibid., hlm. 184. 151

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

Pada awal didirikannya P.T. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BAHANA) oleh pemerintah pada tahun 1973 sebagai PMV pertama di Indonesia juga mempunya maksud dan tujuan tertentu, yaitu:21 a. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah dengan mengusahakan segala bantuan yang diperlukan untuk mencapainya; b. Membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah dengan jalan mengadakan penyertaan modal saham dalam perusahaanperusahaan, dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta menyediakan bantuan keahlian yang diberikan untuk mengatasi masalah manajemen perusahaan bersangkutan; c. Membantu menciptakan kondisi perusahaan yang baik bagi pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi pengusaha yang dapat diandalkan. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa selain mempunyai tujuan mencari keuntungan (profit oriented), tujuan utama dari modal ventura adalah untuk membantu usaha-usaha yang baru tetapi mempunyai prospek yang berpotensi untuk maju dan menjadi besar serta usaha-usaha kecil dan menengah sebagai upaya menopang dan menguatkan perekonomian rakyat. 5. Jenis dan Cara Pembiayaan Modal Ventura Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan dalam pembiayaan modal ventura, yaitu: (1) Equity financing, merupakan jenis pembiayaan langsung dalam hal ini perusahaan modal ventura melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. (2) Semi equity financial, merupakan jenis pembiayaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha.

21

KPHN Hoediono Kadarisman, 1995, Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan, IBEC, Jakarta, hlm. 118.

152

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) (3) Mendirikan perusahaan baru, dalam hal ini perusahaan modal ventura bersama-sama dengan perusahaan pasangan usaha mendirikan usaha yang baru sama sekali. (4) Bagi hasil, merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum PT. Namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT, apabila kedua pihak saling menginginkannya. Sedangkan cara pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura di Indonesia, antara lain sebagai berikut: a. Penyertaan saham secara langsung kepada perusahaan yang menjadi pasangan usaha. Jenis pembiayaan ini berbentuk saham langsung kepada calon perusahaan pasangan usaha yang telah berbentuk PT, dimana perusahaan modal ventura berperan dalam manajemen perusahaan dengan imbalan dividen dan capital gain. b. Dengan membeli obligasi konversi yang setelah waktu yang disepakati bersama dapat dikonversi menjadi saham/penyertaan modal pada perseroan. c. Dengan pola bagi hasil dimana persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan akan diberikan kepada perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil yang mungkin dilakukan adalah sbb: a. Bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh (revenue sharing). b. Bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih (net profit sharing). c. Bagi hasil berdasarkan perjanjian. 6. Manfaat Modal Ventura Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, modal ventura juga mempunyai beberapa manfaat jika dilihat dari sisi PPU (investee company) sebagai berikut:22 a. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. 22

Martono, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisa, Yogyakarta, hlm. 129. 153

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

Seseorang yang menemukan suatu ciptaan yang baru belum tentu mampu memproduksi dan sekaligus memasarkan produknya dengan berhasil, karena untuk ini membutuhkan keahlian, pengalaman, dan jaringan, di samping pengetahuan yang memadai yang dapat menjamin kelancaran usaha. Penemu atau pencipta yang tidak memiliki kriteria tersebut dalam menjalankan usahanya akan menghadapi risiko investasi yang akan menghancurkan usahanya yang sebenarnya memiliki prospek dan potensi besar untuk berkembang. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai mitra usaha, risiko usaha tersebut dapat dikurangi. b. Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Pembiayaan melalui modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal, sehingga investee company tidak perlu mengeluarkan biaya rutin dalam bentuk bunga dan cicilan pinjaman yang akan mempengaruhi cashflow perusahaan. Selain itu jangka waktu pembiayaan modal ventura relatif panjang, sehingga perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi jangka panjang pula. Penambahan modal perusahaan yang bersumber dari penyertaan modal ventura akan memperkecil rasio debt equity perusahaan yang secara langsung tentu akan memperkecil beban biaya bunga. Kecilnya beban biaya bunga yang ditanggung jelas akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperbesar perolehan laba operasional. c. Meningkatkan Bankabilitas. Perusahaan yang baru didirikan sering mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan karena memiliki tim manajemen yang lemah di samping struktur permodalan yang kurang kuat. Akibatnya, pemilik dana kurang berminat memberi pinjaman kepada perusahaan baru. Masuknya PMV ke dalam perusahaan yang bersangkutan jelas akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditur pada perusahaan tersebut. d. Meningkatkan likuiditas keuangan. Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal akan mengurangi beban biaya bunga perusahaan. Di samping itu likuiditas perusahaan tidak 154

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran cicilan atas pinjaman seperti halnya kalau menerima kredit melalui Bank. Oleh karena itu, penyertaan modal ventura secara langsung memiliki dampak positif terhadap meningkatnya likuiditas keuangan perusahaan. e. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Pada awal berproduksinya perusahaan, biasanya jumlah produk tidak akan efisien apabila pendistribusian ditangani sendiri karena volume produksi belum ekonomis untuk dilakukan distribusi sendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini PMV yang memiliki jaringan distribusi atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk membiayai dengan cara penyertaan modal pada PPU. Keistimewaan PMV yang dapat dimanfaatkan untuk menegakkan pola usaha yang lebih adil dan merata adalah karena sifatnya yang tidak akan pernah melakukan investasi secara permanen. Setelah masa itu berlalu, PMV dapat melakukan divestasi kepada pengusaha yang membantunya, yang berarti hasil usahanya akan kembali dimanfaatkan oleh yang membantunya itu dan ini akan menciptakan sense of belonging serta menumbuhkan sikap profesional bagi UMKM.23 7. Pengertian UMKM Pengertian UMKM di Indonesia tidak sama dengan pengertian UMKM di negara lain. Namun dalam forum global, UMKM di Indonesia sering disetarakan dengan UMKM di berbagai negara. Bahkan dalam diskusi akademis pun, UMKM Indonesia sering dibandingkan dengan UMKM negara maju seperti Amerika Serikat. Padahal kalau dilihat pengertian masing-masing kategori usaha tersebut sesungguhnya terdapat perbedaan nyata. Beberapa instansi terkait di Indonesia membuat pengertian UMKM sesuai kebutuhan lembaga atau instansinya masingmasing. Bank Dunia menggunakan definisi yang dapat diberlakukan secara global. Sementara pemerintah mendefisinikan UMKM sesuai UU UMKM sebagai berikut: 24

23 24

Wardoyo, 2003, Modal Ventura Salah Satu Alternatif Pembiayaan UMKM, artikel dimuat pada Harian Republika, tanggal 23 Oktober. Pasal 1 dan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 155

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kriteria tersebut masih dapat diubah dengan peraturan pemerintah disesuaikan dengan perkembangan kegiatan perekonomian negara, sehingga sebenarnya kegiatan usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan dan peranan strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kuat, seimbang dan demokratis. Bila dilihat dari jenis dan bentuk usaha yang dikembangkan dalam UMKM maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa UMKM adalah usaha yang memproduksi 156

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utamanya berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat. UMKM memiliki ciri-ciri atau kriteria sebagai berikut: a. Bahan baku mudah diperoleh; b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi; c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun; d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak; e. Peluang pasar cukup luas, sebagian produknya terserap ke pasar local atau domestik dan tidak tertutup kemungkinan sebagian lainnya berpotensi untuk eksport; f.

Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah;

g. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat; h. Secara ekonomis menguntungkan; Ukuran untuk menentukan suatu perusahaan tersebut adalah usaha kecil atau menengah tidaklah mudah. Menurut Sri Redjeki Hartono25 ada beberapa tolok ukur/kriteria untuk dapat menyatakan sebagai usaha kecil antara lain adalah: a. Berdasarkan atas omsetnya/penjualan bruto setiap tahun; b. Berdasarkan besarnya modal yang dimiliki; c. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimanfaatkan; d. Besarnya pajak yang dibayar setiap tahun pajak yang bersangkutan. Di Indonesia, keberadaan UMKM itu sendiri harus berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan yang menjadi tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan 25

Sri Redjeki Hartono, 1996, Perlindungan Bagi Pengusaha Kecil Dalam Perspektif Hukum Dan Undang Undang tentang Usaha Kecil, makalah disampaikan pada seminar dengan tema “Pemberdayaan UKM Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Bangsa”, Surakarta. 157

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 8. Mekanisme dan Pelaksanaan Modal Ventura Kesadaran yang disertai dengan komitmen dan aksi serius mengenai pentingnya pemberdayaan UMKM di Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi bangsa ini, mulai mencuat ke permukaan sejak awal-awal reformasi. Sejak saat itu, segala kebijakan yang diambil pemerintah yang bersentuhan dengan permasalahan di bidang ekonomi selalu diupayakan untuk dikaitkan dengan program pemberdayaan dan peningkatan peran serta kontribusi industri UMKM dalam mendorong laju roda perekonomian di tanah air. Itu sebabnya belakangan ini, kita dapat mencermati bahwa ada perubahan yang sangat mendasar dalam sistem perekonomian kita khususnya di bidang pembiayaan, di mana baik sektor perbankan maupun sektor jasa keuangan lainnya bersikap lebih bersahabat dan semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pengembangan industri UMKM di Indonesia. Semangat serta komitmen industri ini untuk berpartisipasi dalam upaya pengembangan UMKM di Indonesia terpatri secara tegas di dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, di mana disebutkan bahwa sesuai dengan tujuan dari pasar modal Indonesia, yakni untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, maka industri ini harus mampu memainkan 2 (dua) peran strategisnya sekaligus, yakni sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha — termasuk usaha menengah dan kecil untuk pengembangan usahanya — dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah di dalamnya. Perusahaan yang sedang mengalami ekspansi dalam pertumbuhan tersebut sangat memerlukan tambahan modal, tetapi tidak menginginkan tambahan modal tersebut menjadi beban perusahaan. Selain itu dengan modal ventura akan mendapatkan modal beserta manajemennya, sehingga sebenarnya memperoleh dua keuntungan tanpa beban yang memberatkan. Hanya saja suatu PPU atau mitra usaha dituntut untuk adanya keterbukaan dan prospek usaha yang menguntungkan. PPU, idealnya berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga modalnya yang terbagi atas saham-saham dapat dengan mudah untuk dimiliki pendiri perusahan dan PMV. 158

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) Pada tahap pendahuluan dimungkinkan pihak calon PPU secara aktif mencari informasi dan pendekatan kepada PMV untuk melakukan kerja sama, namun sebaliknya dapat pula PMV yang melakukan aktifitas untuk mencari calon PPU yaitu terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek menguntungkan. Pada tahap PMV tidak membatasi perusahaan yang telah berbadan hukum PT, karena yang penting adalah potensi keuntungan dari perusahaan yang sedang tumbuh. Apabila antara calon PPU dan PMV telah mempunyai pandangan yang sama, maka dilakukan penjajagan untuk melakukan kerjasama investasi. Setelah penjajagan dilanjutkan dengan evaluasi yang berupa penilaian lebih lanjut untuk memastikan apakah pendanaan lewat modal ventura itu pantas dilaksanakan, dan apakah prospek usaha yang dihadapinya saling menguntungkan, perlu adanya evaluasi yang mendalam mengenai aspek hukum, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek manajemen dan aspek keuangan. Evaluasi ini perlu diperhatikan karena menyangkut keberadaan calon PPU dan PMV beserta hak dan kewajibannya, sehingga sejak awal telah diketahui antara risiko kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh. Biasanya pada tahap ini sudah ada keputusan pendahuluan antara berlangsungnya perjanjian penyertaan modal ventura pada PPU, tentu saja sudah ada dukungan proposal yang diajukan kepada PMV. Tahap persiapan kerjasama harus dipastikan apakah calon PPU telah berbentuk PT atau belum. Apabila belum berbentuk PT, maka dalam akte pendirian sekaligus dapat diperkirakan berapa bagian saham yang akan dimiliki pendiri dan yang akan dijual kepada PMV. Dengan demikian akan menjadi jelas berapa sebenarnya kebutuhan modal yang akan diisi oleh PMV dalam penyertaan modalnya. Apabila calon PPU sudah berbentuk PT, maka dilihat struktur permodalannya apakah cukup sahamnya untuk dijual kepada PMV dan berapa bagian yang tetap dipegang oleh pendiri. Jika diperhitungkan belum mencukupi, maka dilakukan restrukturisasi permodalan dengan melakukan perubahan anggaraan dasar mengenai besarnya modal perseroan, tentu saja dengan memperhatikan prosentase bagian saham yang dimiliki pendiri dan yang akan dimiliki PMV. Setelah adanya kesepakatan penyertaan modal ventura, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan penyetoran modal sesuai dengan bagian saham yang dikuasai oleh PMV ke dalam PPU. Besar kecilnya saham yang dikuasai oleh PMV akan menentukan pula banyaknya anggota direksi

159

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

dan komisaris, selain itu juga akan menentukan besarnya kadar keterlibatan dalam mengelola manajemen PPU sebagai mitra usaha. Pada tahap pelaksanaan, PPU sebagai mitra dari PMV akan berjalan sebagaimana perusahan pada umumnya, dengan tujuan utama mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini berarti sebenarnya tidak ada perbedaan antara perusahaan mitra yang dikelola bersama PMV dengan perusahaan yang tanpa memperoleh penyertaan modal dari PMV. Bedanya pada PMV mempunyai kewajiban yang sifatnya khusus, yaitu membuat laporan-laporan semesteran dan tahunan secara rutin sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura. Konsep Modal Ventura sejak semula atau aslinya memang adanya keharusan untuk penyertaan modal dalam PPU, yaitu dalam bentuk kepemilikan saham perseroan dan turut serta secara langsung mengelola manajemen perseroan. Konsep asli yang demikian seringkali mengalami kesulitan untuk diterapkan di Indonesia, sehingga ada modifikasi dalam penerapannya untuk memenuhi kebutuhan calon PPU dalam mendapatkan pembiayaan modal ventura. Keberhasilan PMV akan sangat tergantung pada keberhasilan dari PPU yang dibiayainya. Hal inilah yang membedakan dengan pembiayaan melalui Bank. Dalam model modal ventura, pada prinsipnya PPU tidak mempunyai kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada PMV sebagaimana Bank. Keuntungan yang diharapkan oleh PMV adalah dalam bentuk capital gain, bukan berupa bunga seperti Bank.26 Di samping itu dalam modal ventura tidak menekankan aspek jaminan sebagaimana dalam Bank, tetapi didasarkan atas prospek dan kelayakan usaha dari PPU. Di Indonesia, kini umumnya perusahaan modal ventura berwujud pemberi pinjaman. Ada tiga macam pola pembiayaan: a. Partisipasi Modal (equity participation). Perusahaan modal ventura menjadi pemegang saham dan menyetorkan modal. Setelah kurun waktu tertentu, perusahaan yang dibina harus membeli kembali saham yang dimiliki perusahaan ventura.

26

Sunaryo, Op. Cit., hlm. 31.

160

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) b. Obligasi Konversi (convertible bond). Perusahaan modal ventura memberikan pinjaman yang suatu saat bisa ditukarkan menjadi kepemilikan di perusahaan binaan. c. Bagi Hasil (profit sharing). Ini bentuk pembiayaan yang menjadi favorit UMKM. Biasanya PMV terlibat dalam manajemen. PMV pun bisa memberikan pendampingan dari administrasi, akutansi, manajemen, dan pemasaran. Sementara bentuk pembagian keuntungan berdasarkan persentase keuntungan yang sudah disepakati di awal. Biasanya besarnya 20% - 40% dari laba bersih. Ini memang labih tinggi jika dibandingkan dengan bunga Bank.

9. Dampingan Manajemen Ada beberapa alasan mengapa diperlukan dampingan manajemen dalam pembiayaan model modal ventura. Pertama, tidak adanya jaminan atau agunan dalam pembiayaannya. Kalaupun pembiayaan modal ventura yang kita kenal saat ini tetap mensyaratkan adanya jaminan atau agunan, hal itu karena pembiayaannya diberikan dalam bentuk pinjaman dengan pola bagi hasil. Ke dua, karena usaha yang diberi dana (pembiayaan) lebih banyak dalam kondisi (manajemen) yang belum capable.27 Untuk mengingatkan kembali bahwa pembiayaan modal ventura diberikan kepada usaha yang baru dalam tahap pertumbuhan, bahkan ada yang dalam tahap kemunduran. Selain itu PMV sangat berkepentingan akan pengembalian dana pembiayaan secara aman dan berkesinambungan dari usaha yang dibiayai, dan hal itu hanya dapat dilakukan bila PMV melakukannya dengan dampingan manajemen. Dampingan manajemen ini dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk pembinaan manajemen dan dalam bentuk penempatan manajemen.28

27 28

Hasanuddin Rahman, Op. Cit., hlm. 137. Ibid., hlm. 138. 161

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

10. Pelaksanaan Divestasi Kegiatan divestasi merupakan langkah atau bagian akhir dari keterlibatan PMV dalam PPU yang menjadi mitranya, yaitu terjadinya proses pengembalian penyertaan modal yang telah disepakati diawal baik secara bertahap maupun sekaligus. Divestasi adalah penjualan aktiva suatu perusahaan, suatu bagian perusahaan atau perusahaan lain milik pemegang saham.29 Penjualan yang dimaksud mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan uang secara tunai, dapat pula penjualan saham yang dimilikinya pada suatu PPU, yang disebabkan untuk mengakhiri jangka waktu penyertaan modal pada mitra usahanya. Bagi mitra usaha yang pada awalnya merupakan usaha kecil, dengan berakhirnya atau keluarnya PMV tersebut diharapkan telah mempunyai kemampuan modal dan peningkatan manajemen perusahaan yang lebih baik. Sejak awal telah dikemukakan bahwa penyertaan modal oleh PMV dalam PPU sebagai mitra usaha sifatnya hanya sementara, dengan ketentuan maksimal selama sepuluh tahun harus sudah melakukan divestasi. Divestasi oleh PMV untuk keluar dari perusahaan mitra usahanya, dilakukan dengan cara menjual saham yang dimilikinya pada PPU tersebut untuk memperoleh uang tunai sebesar nilai saham beserta capital gain yang dikehendaki. Divestasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu menjual kepada pemegang saham pendiri pada PPU, menjual kepada partner strategis melalui private placement dan dengan go public melaluhi proses Initial Public Offering (IPO) di bursa efek. Berikut ini diuraikan tiga pilihan dalam melakukan divestasi, yaitu: a. Dijual Kepada Pendiri Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila salah satu pemegang saham akan menjual sahamnya untuk seluruh atau sebagian dari yang dimilikinya, maka ada kewajiban untuk lebih dahulu menawarkan penjualan tersebut kepada pemegang saham lainnya.

29

Handowo Dipo, 1995, Sukses Mempeoleh Dana Usaha, Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 65.

162

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) Apabila dikaitkan dengan divestasi oleh PMV, maka PMV mempunyai kewajiban lebih dahulu untuk menawarkan penjualan sahamnya kepada pemegang saham pendiri PPU tersebut. Hal ini juga sebagaimana diamanahkan dalam UU UMKM yaitu pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan UMKM dapat ditindak lanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh UMKM.30 Pemegang saham pendiri mempunyai prioritas untuk mendapatkan sahamnya, tetapi prioritas tersebut bisa saja tidak digunakan oleh karena kemampuan modal yang terbatas. Jika prioritas tersebut tidak dimanfaatkan, dengan seizin dari pemegang saham pendiri maka PMV dapat menjual sahamnya kepada pihak lain. b. Dijual Kepada Partner Strategis Penjualan saham pada PPU oleh PMV kepada perusahaan lain yang mempunyai posisi strategis sesuai dengan bidang usahanya, posisi strategis ini biasanya dikaitkan dengan pengalaman dan kemampuan modal untuk mengelola perusahaan sejenis. Dengan demikian diharapkan perusahaan tersebut akan berkembang lebih baik lagi. Keuntungan yang diperoleh PMV dari adanya divestasi kepada partner strategis, yaitu diperoleh uang tunai secara cepat, utuh dan biasanya dengan harga yang lebih baik. Bagi PPU akan mendapatkan pemegang saham baru, dengan pengalaman manajemen yang baik, memiliki pasar yang luas serta dengan permodalan yang kuat. Pada akhirnya perusahaan akan tumbuh dengan baik dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham pendiri serta pemegang saham strategis tersebut. Kelemahannya bagi pemegang saham pendiri akan semakin terdesak, hal ini disebabkan perusahaan yang strategis tersebut mempunyai kekuatan modal yang besar serta pengalaman pemasaran yang kuat, sehingga dengan kekuatannya tersebut akan mengakibatkan pemegang saham pendiri akan mengalami penurunan kememilikan saham perseroan.

30

Pasal 33 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 163

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

c. Dijual Di Pasar Modal Divestasi yang dilakukan oleh PMV dilakukan dengan menjual melalui Initial Public Offering di pasar modal, maksudnya bahwa PPU dicatatkan di bursa efek dan kemudian saham yang dimiliki oleh PMV tersebut dijual kepada publik. Dengan cara penjualan saham kepada publik inilah PMV memperoleh uang tunai, selain itu dimungkinkan pula pemegang saham pendiri dapat sekaligus turut serta menjual sebagian saham yang dimilikinya. Pada umumnya sebelum melakukan Initial Public Offering diadakan restrukturisasi permodalan pada PPU, dengan maksud untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga pada saat dilakukan go public melalui Initial Public Offering selain menjual saham-saham yang dikuasai PMV juga dapat dilakukan penjualan saham pendiri dan saham-saham lainnya. Dengan cara demikian maka akan diperoleh modal yang besar dari bursa efek, tentu saja mempunyai konsekuensi untuk adanya keterbukaan pada PPU tersebut. Keuntungan PPU yang telah masuk bursa efek adalah adanya akses untuk memperoleh modal yang besar melaluhi pasar modal. Dengan telah dilaksanakannya divestasi oleh PMV, maka PPU tersebut yaitu perusahaan kecil harus dapat tumbuh dan berkembang dengan manajemen yang kuat dan memberikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. C. PENUTUP Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa (1) PMV mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan UMKM melalui penyertaan modal oleh PMV kedalam UMKM, selain semata-mata mempunyai tujuan bisnis untuk mencari keuntungan, sedangkan di sisi UMKM untuk melakukan pengembangan usaha supaya menjadi lebih kuat dan semakin menguntungkan, bila perlu meningkat menjadi usaha menengah atau besar; (2) Antara PMV dan UMKM mempunyai keuntungan masing yaitu PMV dapat melakukan divestasi saham yang dimilikinya untuk dijual melalui pasar modal, sedangkan UMKM dapat memiliki manajemen yang lebih baik, perusahaan menjadi lebih besar dan menguntungkan bagi pemegang sahamnya; (3) Walaupun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lembaga pembiayaan modal ventura, namun secara yuridis pembiayaan lewat modal ventura juga telah diatur lewat prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), PP No. 18 Tahun 1973, Keppres. No. 61 Tahun 164

Peran Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra Pengembangan UMKM (Sofyan Jafar) 1988, Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Kepmenkeu No. 469/KMK. 017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura, UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 40 Tahun 2007 dan berbagai peraturan lainnya, praktik perseroan maupun yurisprudensi yang relevan. Sedang UMKM sendiri telah diatur lewat UU No. 20 Tahun 2008.

Daftar Pustaka Buku-Buku Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, cetakan ke dua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Chris Bovarird, 1991, Ventura Capital Finance, Great Britair. Dahlan Siamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, edisi ke tiga, Intermedia, Jakarta. Handowo Dipo, 1995, Sukses Mempeoleh Dana Usaha, Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hasanuddin Rahman, 2003, Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura, Citra Aditya Bakti, Bandung. Jack P. Friedman, 1987, Dictionary of Bussiness Terms, Barron’s Educational Series Inc, New York, USA. Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. KPHN Hoediono Kadarisman, 1995, Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan, IBEC, Jakarta. Martono, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisa, Yogyakarta. Munir Fuadi, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, dalam Teori dan Praktik, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. OP Simorangkir, 2000, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia Indonesia, Jakarta. 165

Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013

ISSN 2302-6219

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. Tony Lorenz, 1985, Venture Capital Today, Woodhead, Faulkner Cambridge, UK. Sumber Bacaan Lainnya Agusty Ferdinant, 1994, Pengembangan Perusahaan Modal Ventura, artikel dimuat pada harian Suara Merdeka, tanggal 1 Desember. Herwidayatmo, 2002, Mendorong Pemanfaatan Pasar Modal sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di Indonesia, makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema “Alternatif Pendanaan bagi UMKM” dalam rangka Perayaan HUT IWAPI ke-27, Jakarta. Sri Redjeki Hartono, 2003, Pengembangan Korporasi Pelaku Ekonomi di Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya dengan tema “Pengembangan Hukum Nasional VIII”, Denpasar. Wardoyo, 2003, Modal Ventura Salah Satu Alternatif Pembiayaan UMKM, artikel dimuat pada Harian Republika, tanggal 23 Oktober. Wayan Suarja AR, 2007, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha, makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Media Massa Se Indonesia, Samarinda, 8 Februari. Peraturan Perundang-undangan KUH Perdata. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura. 166