OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS

OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS

A. PENDAHULUAN  Pemerintah adalah sebuah sistem.  Sistem adalah :

 himpunan komponen atau bagian-bagian;  yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh;  antara komponen memiliki hubungan fungsional;  dibuat untuk mencapai satu tujuan tertentu. * Sistem dapat dilihat secara hierarkhis maupun secara fungsional.

Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 Secara hierarkhis ada tingkatan suprasistem, sistem, subsistem,

sub-subsistem dst.Masing-masing sebenarnya juga merupakan sebuah sistem yang bulat dan utuh.  Subsistem yang lebih kecil dan lebih rendah tunduk pada prinsip-prinsip sistem yang lebih tinggi hierarkhinya.  Pada sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah nasional adalah sebuah suprasistem, yang dibawahnya ada sistem pemerintahan provinsi, subsistem pemerintahan kabupaten/kota serta sub-subsistem pemerintahan desa. Masing-masing merupakan sebuah sistem yang bulat dan utuh. Pemerintahan nasional adalah sebuah sistem; - Pemerintahan provinsi adalah sebuah sistem; - Pemerintahan kabupaten/ kota adalah sebuah sistem; - Pemerintahan desa adalah sebuah sistem.


SISTEM DILIHAT SECARA HIERARKHIS

Suprasistem sistem

subsistem

SSS

SSS

sistem

subsistem

SSS

SSS

subsistem

SSS

SSS

subsistem

SSS

SSS


SISTEM DILIHAT SECARA FUNGSIONAL  Secara fungsional sistem terdiri dari komponen-komponen :

a. Masukan (input); b. Proses (process); c. Keluaran (output); d. Nilaiguna (outcome); e. Dampak (impact); f. Manfaat (benefit); g. Unpanbalik (feedback); h. Umpan kedepan (feedforward); i. Lingkungan (environment).


BAGAN SISTEM FUNGSIONAL

INPUT

PROCESS

OUTPUT

OUT COME

IMPACT

BENEFIT

FEEDBACK FEEDFORWARD

ENVIRONMENT Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 Komponen Input dalam sebuah sistem dapat berupa uang,

 





barang, orang, aturan, metode dlsb. Komponen Process dalam sebuah sistem dapat berupa pengubahan komponen input menjadi output yang dikehendaki. Komponen Output berupa keluaran yang dikehendaki oleh sebuah sistem, wujudnya dapat berupa barang dan atau jasa. Komponen Outcome dari sebuah sistem adalah nilaiguna yang dikehendaki, berkaitan dengan manfaat yang diperoleh pengguna (users) dari sistem tersebut. Wujudnya dapat berupa kualitas dari keluaran. Komponen Impact berupa dampak positif yang dikehendaki dari berprosesnya sistem, dengan memperhitungkan adanya dampak negatif.


 Komponen Benefit berupa keuntungan yang diperoleh dari

bekerjanya sebuah sistem, baik keuntungan langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat diperhitungkan.  Komponen Feedback adalah umpan balik ke dalam sistem yang bertujuan memberikan masukan mengenai berprosesnya sistem tersebut untuk perbaikan mendatang.  Komponen Feedforward adalah umpan ke depan berupa masukan dari sistem yang lebih kecil kepada sistem yang lebih tinggi atau lebih besar.  Environment adalah lingkungan dimana sistem tersebut berada. Ada hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara sistem dengan lingkungannya.


B. BERPIKIR SERBASISTEM DI PEMERINTAHAN  Pemerintah sebagai badan atau orang yang menjalankan

pemerintahan, maupun pemerintahan sebagai fungsi dan kegiatan berpemerintahan adalah sebuah sistem.  Dilihat secara hierarkhis, sistem pemerintahan di Indonesia

terdiri dari : - suprasistem : berupa Pemerintah Nasional, yang terdiri dari lembaga tinggi negara dan lembaga negara lainnya. - sistem : berupa pemerintahan Provinsi -subsistem : berupa pemerintahan kabupaten/kota -sub-subsistem : berupa pemerintahan desa. Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 Dilihat secara fungsional, maka sistem pemerintahan terdiri :

a. Input berupa : orang, uang, barang, peraturan perundang -undangan, kebijakan, sistem dan prosedur, metode dlsb. b. Proses berupa : pembuatan kebijakan, pembuatan perijinan, pembuatan layanan administrasi, proses penyediaan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, ketentraman dan ketertiban umum dlsb). c. Output berupa : barang dan jasa publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, perijinan, layanan administrasi, layanan ketentraman dan ketertiban umum, barang-barang publik yang disubsidi, dlsb.


 Outcome berupa : nilai manfaat berbagai kebijakan publik

yang dibuat oleh pemerintah maupun penyediaan barang -barang publik bagi kepentingan masyarakat luas,yang seharusnya digambarkan melalui tingkat kepuasan masyarakat. • Impact berupa : dampak langsung maupun tidak langsung dari pembuatan kebijakan publik maupun penyediaan barangbarang publik oleh pemerintah, antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga tercipta kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat kejahatan yang menurun, dlsb. • Benefit berupa : keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem misalnya pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan keamanan dlsb.


 Feedback berupa : umpan balik pada internal sistem berupa

kritik dari masyarakat, pikiran pembaca yang dimuat dalam surat kabar, demonstrasi oleh masyarakat, diskusi-diskusi dalam rapat dinas dlsb.  Feedforward berupa : umpan kedepan berupa masukan dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi kepada pemerintah pusat berjenjang ke bawah mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh masing-masing tingkatan pemerintahan.  Environment berupa : lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem pemerintahan pada masing-masing tingkatan.


C. HUBUNGAN SISTEMIK DALAM PRAKTEK  Indonesia adalah negara republik berbentuk

kesatuan (unitaris) yang berkedaulatan rakyat.  Dilihat secara hierarkhis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari : - Sistem Pemerintahan Nasional - Subsistem Pemerintahan Propinsi - Sub-subsistem Pemerintahan Kabupaten/Kota - Sub-sub-subsistem Pemerintahan Desa. Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

PERUBAHAN PARADIGMA PADA PEMERINTAHAN NASIONAL  Dengan adanya amandemen UUD 1945 (amandemen I sd IV),

telah terjadi perubahan paradigma dalam pembagian kekuasaan pemerintahan di tingkat nasional, dari paradigma pembagian kekuasaan (distribution of power) ke paradigma pemisahan kekuasaan (separation of power) mengikuti model Trias Politica dari Montesqieu.  Pada UUD 1945 yang asli, kekuasaan pemerintahan terpusat pada

tangan Presiden, karena Presiden merupakan satu-satunya mandataris MPR. Terlebih lagi pada penjelasan UUD 1945 dikemukakan bahwa : “ Concentration of power and responsibility upon The President”, serta Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 Dari paradigma Presiden sebagai satu-satunya mandataris MPR,

kemudian dikembangkan paradigma penguasa tunggal bagi kepala wilayah (pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974), yang berfungsi mengkoordinasikan semua instansi vertikal yang ada di daerah.  Bentuk koordinasinya diwadahi dalam MUSPIDA (Musyawarah

Pimpinan Daerah).


MODEL PEMBERIAN MANDATARIS KEKUASAAN DARI RAKYAT KEPADA PRESIDEN MELALUI MPR (UUD 1945 ASLI)

RAKYAT

MPR Mandataris

DPR

DPA

PRESIDEN

BPK


MA

MODEL PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT UUD 1945 YANG ASLI

LEGISLATIF (DPR)

EKSEKTUTIF (PRESIDEN)

YUDIKATIF (MA)

AUDITIF (BPK)

= INTERVENSI KEKUASAAN Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 Pada UUD 1945 yang Asli dikemukakan bahwa Presiden

 

 



memegang kekuasaan membuat UU dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1). Presiden mengangkat duta besar. Fungsi-fungsi peradilan berada di bawah Presiden. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden. Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden.


MODEL PEMISAHAN KEKUASAAN MENURUT UUD 1945 YANG DIAMANDEMEN

LEGISLATIF (DPR)

EKSEKTUTIF (PRESIDEN)

YUDIKATIF (MA)

AUDITIF (BPK)

-------- = Koordinasi dan kerjasama Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 Kekuasaan menyusun UU berada di tangan DPR,

dengan persetujuan Presiden (pasal 20 UUD 1945 Amandemen).  Kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung dan bebas dari pengaruh pemerintah.( lihat UU Nomor 4 Tahun 2004, khususnya pasal 2).  Ketua BPK diangkat dari Presiden berdasarkan rekomendasi DPR.  Dibangun Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan persengketaan yang berkaitan dengan UUD.


MODEL PEMENCARAN KEKUASAAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI PEM. PUSAT LEGISLATIF

EKSEKTUTIF

YUDIKATIF

(DPR)

(PRESIDEN)

(MA)

AUDITIF (BPK)

DAERAH OTONOM PEMERINTAH DAERAH

DPRD


MODEL PEMENCARAN KEKUASAAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI MENURUT UU 22/1999 EKSEKTUTIF (PRESIDEN)

PEMERINTAHAN DAERAH BADAN EKSEKUTIF DAERAH

BADAN LEGISLATIF DAERAH

KOMUNITAS OTONOM LAINNYA


MODEL PEMENCARAN KEKUASAAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI MENURUT UU 32/2004 EKSEKTUTIF (PRESIDEN)

UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA DAERAH

DAN DPRD

KOMUNITAS OTONOM LAINNYA


D. HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah

Kabupaten/Kota sebagai bagian dari daerah otonom adalah sebuah entitas otonom yang bersifat mandiri dan tidak saling membawahi.

 Tetapi karena Gubernur mempunyai fungsi ganda (dual

function) sebagai Kepala Daerah Provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah provinsi, seringkali terjadi tumpang tindih dan kerancuan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

 Kerancuan terjadi karena Gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat tidak memiliki organ-organ untuk menjalankan fungsinya, sehingga menggunakan organ sebagai Kepala Daerah berupa SKPD Provinsi. Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik,

perangkat wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi ada sampai tingkat kecamatan. Sehingga hubungan kerja antar susunan instansi vertikal di daerah bersifat hierarkhis.  Dengan asas uniteritorial dan unipersonal, Kepala Daerah

adalah juga Kepala Wilayah. Hubungan kerja antara Kepala Daerah Provinsi dengan Kepala daerah Kabupaten /Kotamadya bersifat hierarkhis melalui posisinya sebagai Kepala Wilayah.  Sistem ini memberikan keuntungan adanya kesatuan komando

dari pusat sampai ke daerah.


PRESIDEN

Kementerian Negara

Menteri

MDN

Ka. Kakanwil

Gubernur

KDH TK. I

+

DPRD

Perangkat Wilayah + Perangkat Daerah Ka. Kakandep

Bupati/ Walikota

KDH TK. II

+

DPRD

Cadin Perangkat Wilayah + Perangkat Daerah Kakandep Kec Keterangan: --------------- = Garis Komando = Garis Koordinasi

Camat

Cadin

 Pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian prinsipnya

diteruskan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, asas dekonsentrasi dibatasi hanya sampai tingkat provinsi. Pada tingkat kabupaten/kota lebih dominan melaksanakan asas desentralisasi.  Instansi vertikal yang ada sampai tingkat kecamatan, hanyalah

instansi yang menjalankan kewenangan absolut serta instansi yang menjalankan urusan-urusan pemerintahan lainnya yang bersifat strategis (seperti statistik dasar oleh BPS).


PRESIDEN

Menteri (Kew. Mutlak)

MDN

Ka. Kanwil

Gubernur Sebagai KDH PROP. + Wkl Pem. Pusat

Pengelola

? Dekonsentrasi Ka. Kandep

Menteri (Kew.Concurrent)

DPRD Ka. UPT

SKPD

SPM

SPM

KDH Kab/Kota

SKPD Keterangan: = Garis Komando = Garis Koordinasi Ka. = Garis Koordinasi Vertikal Kandepkec = Garis Supervisi SPM = Garis Pembinaan teknis fungsional dan administratif

+

DPRD

Camat

Ka. UPT

 Dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala Wilayah (Wakil

Pemerintah Pusat di Daerah), Gubernur secara eksplisit hanya dibantu oleh Sekretaris daerah yang secara ex-officio berkedudukan sebagai Sekretaris Wilayah. Oleh sebab itu, sebutannya yang lebih tepat adalah SEKWILDA.  Untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di

Daerah, Gubernur menggunakan perangkat desentralisasi yang ada berupa SKPD, yang seringkali juga menggunakan dana APBD yang ada pada SKPD bersangkutan. Sehingga dalam prakteknya terjadi kerancuan sistem. Terjadi campur aduk antara pelaksanaan asas dekonsentrasi, dengan asas tugas pembantuan dan asas desentralisasi.  Sebagai contoh dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) untuk

pendidikan dasar merupakan sebuah kerancuan sistem, karena urusan pendidikan dasar merupakan urusan kabupaten/ kota tetapi memperoleh pembiayaan dari Pusat. Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 Kerancuan sistem akan semakin menjadi manakala SPM akan

diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan pada tahun anggaran 2009. Apabila tugas utama pemerintah pusat adalah menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), serta menjaga NSPK dilaksanakan, diperlukan pejabat pemerintah pusat yang berfungsi sebagai penyelia. Oleh karena itu diperlukan pejabat-pejabat dekonsentrasi yang ada di bawah kendali Gubernur.  Pejabat-pejabat tersebut adalah pejabat fungsional, sehingga

tidak perlu membangun struktur organisasi yang baru dan besar di provinsi.


 Hubungan kerja antara pemerintahan daerah provinsi dengan

pemerintahan daerah kabupaten/ kota dapat berbentuk : a. Koordinasi; b. Fasilitasi; c. Pembinaan Teknis Fungsional;  Hubungan kerja antara Gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat di daerah dengan pemerintahan daerah dapat berbentuk: a. Koordinasi b. Supervisi; c. Pengawasan; d. Hubungan administratif.


E. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DESA  Desa merupakan sistem yang paling kecil dan paling bawah

diantara keseluruhan sistem pemerintahan nasional.  Posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum bersifat

AMBIVALEN. Pada satu sisi, konstitusi (pasal 18 UUD 1945) mengatur bahwa otonomi desa bersifat PENGAKUAN dari pemerintah pusat, pada sisi lain peraturan perundang-undangan mengarah pada bentuk OTONOMI PEMBERIAN. (lihat Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 rekomendasi Nomor 7, UU Nomor 32 Tahun 2004 jo PP Nomor 72 Tahun 2005, dan berbagai permendagri yang relevan).


 Pada posisi yang ambivalen, desa lebih banyak diposisikan

sebagai obyek dari kekuasaan pemerintahan yang lebih tinggi (pemerintahan supradesa). Konsekuensinya, perkembangan desa selalu tertinggal dibandingkan daerah nonpedesaan.  KATA BIJAK MENGATAKAN BAHWA “KECEPATAN KARAVAN

AKAN SANGAT DITENTUKAN OLEH GEROBAK YANG PALING LAMBAN JALANNYA”  KATA BIJAK LAINNYA MENGATAKAN BAHWA “ KEKUATAN RANTAI TERLETAK PADA MATA RANTAINYA YANG TERLEMAH”  Dilihat dari sistem pemerintahan, desa merupakan”gerobak

yang paling lambat” ataupun “mata rantai yang paling lemah”.


TERIMAKASIH


OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS

Recommend Documents