Oleh Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara ABSTRACT

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari) Oleh Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara ABSTRACT The purpose of the research is knowing the effect of the application of Good Government Governance and Human Resource Competency to Information Quality Financial Statements at the Financial Management Board and Asset Kendari, which can be viewed either parsial and simultan. The methods of data analysis used in this research is descriptive analysis method and multiple linear regression analysis method. The method of data collection use is the method of questionnaires that as many as 30 people of all staff involved in the preparation of the Local Government Finance Report at the Financial Management Board and Asset Kendari. However, just as many as 26 questionnaires can be processed. The results of this study showed that partially Good Government Governance significant effect to Information Quality Financial Statements and Human Resource Competency significant effect to Information Quality Financial Statements. Simultaneously, Good Government Governance and Human Resources Competency significant effect to Information Quality Financial Statements. This study also shows the coefficient of determination for Good Government Governance and Human Resource Competency to Information Quality Financial Statements of R2 = 0.694. The figure has meaning that the contribution of the variables X1 and X2 to Y is 69.4% and the remaining 30.6% is influenced by other factors Keywords : Good Government Governance, Human Resource Competency, and Information Quality Financial Statements I. PENDAHULUAN Pemerintah daerah merupakan entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari pada tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa telah terjadi

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 106

peningkatan opini audit. Dimana pada tahun 2010-2012 meraih opini WDP, tahun 2013 meraih opini WTP-DPP dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dan perubahan yang lebih baik yakni meraih opini WTP. Hal tersebut menggambarkan telah adanya perbaikan entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Namun, menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan bahwa “mendapatkan opini WTP bukan berarti memastikan bahwa kinerja pemerintah/lembaga tersebut, dalam penerapan good governance dan pelayanan kepada masyarakat sudah baik. Mendapatkan opini WTP tidak serta merta menjadi jaminan tidak adanya praktek penyimpangan, pemborosan atau inefisiensi, bahkan mungkin kecurangan,” ujar Menteri Keuangan saat menyampaikan sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pemerintah/lembaga tahun 2014 di Jakarta (www.kemenkeu.go.id) Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, suatu pemerintahan diharapkan agar tidak hanya mengejar opini WTP tetapi juga harus mengejar perbaikan pada pengelolaan good governance dan pelayanan kepada masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan adanya tuntutan Good Government Governance dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (Mardiasmo, 2002). Selain itu, laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Melihat hal tersebut diatas dan pentingnya kualitas informasi laporan keuangan, maka penulis ingin mengkaji penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari)”. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1).Apakah Penerapan Good Government Governance berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Kendari?, 2).Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Kendari?, 3).Apakah Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Kendari? Tujuan penelitian ini, adalah : 1).Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Kendari, 2).Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Kendari, 3).Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Kendari


Page 107

II. KAJIAN TEORI 1. Good Government Governance World Bank mendefinisikan Good Government Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan secara solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik (political framework) bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa “Good Government Governance adalah menyelenggarakan pemerintahan segara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti Good Government Governance ialah “kepemerintahan yang mengemban, menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Prinsip utama yang menjadi dasar dari penerapan Good Government Governance seperti yang diungkapkan dalam Mardiasmo (2006) adalah : a. Transparansi (Transparency) Menurut UNDP (Mardiasmo, 2009) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah, dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. b. Akuntabilitas (Accountability) Menurut Mardiasmo (2006) ”Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik (stockholder). c. Responsibilitas (Responsibility) Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Responsibilitas berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Responsibilitas juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan


Page 108

memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. d. Independensi (Independency) Demi kelancaran pelaksanaan Good Government Governance, instansi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian instansi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarakan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, instansi harus senantiasa memperhatikan kepentingan organisasi berdasarkan asas kesetaraaan dan kewajaran. 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang (Scale, 1975). Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik. Menurut Spencer dan Spencer (1993), mengatakan kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungakan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013). Sumber daya manusia (human resources) merupakan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Matindas (2002) mengemukakan bahwa “Sumber daya manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada”. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem, dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Zuliarti (2012), “kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efesien”. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efesiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Menurut Hutapea dan Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu : a. Pengetahuan (knowledge), informasi yang dimiliki seorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya.


Page 109

b. Keterampilan (skill), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien. c. Perilaku individu (attitude), perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya,reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji. 3. Laporan Keuangan Menurut Bastian (2006) “laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Entitas pelaporan adalah unit-unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pelaporan keuangan (financial reporting) dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitasnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Catatan Atas Laporan Keuangan 4. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 No. 01-Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan), “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :


Page 110

a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. c. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. d. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 5. Penelitian Terdahulu Penelitian Efanita (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Buton Utara. Berdasarkan hasil penelitian untuk variable Good Government Governance terhadap variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan diperoleh bahwa thitung 8,654> ttabel 1,753 dan p-value sebesar 0,000 ttabel 0,350 pada tingkat α=0,05, yang berarti bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. 6. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian Penerapan Good Government Governance sudah menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan universal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Upaya dalam mewujudkan Good Government Governance, membutuhkan komitmen yang kuat, daya tahan, waktu yang relatif panjang. Dengan adanya penerapan Good


Page 111

Government Governance, maka diharapkan pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk dari penyelenggaraan anggaran dan tujuan pemerintah. Selain itu diperlukannya juga kompentensi sumber daya manusia sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, demi menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Demi kepentingan analisis dalam pembahasan dan pengujian penelitian ini maka metode anaisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Secara skematis paradigm penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : Skema 1 Paradigma penelitian H3

Good Government Governance (X1)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

H1 Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

H2

7. Hipotesis Penelitian Adapun model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : Penerapan Good Government Governance berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan H3 : Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan III. METODE PENELITIAN Objek penelitian ini adalah Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel independen, sedangkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai variabel dependen yang berlokasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari di Jln. Drs.H.Abdullah Silondae No.8 Kota Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD Kota Kendari yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yakni sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan


Page 112

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sensus karena jumlah populasi yang berada dibawah 100, sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yakni 30 orang responden Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut : Y = a+b1X1+b2X2+ є Keterangan : Y a X1 X2 b1, b2 є (Epselon)

= = = = = =

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Nilai Konstanta Good Government governance Kompetensi Sumber Daya Manusia Koefisien regresi dari masing-masing variabel Faktor lain yang tidak diteliti.

Adapun definisi operasional masing-masing variabel yaitu sebagai berikut: 1. Good Government Governance (X1) Good Government Governance merupakan penyelenggaraan tata pemerintahan secara solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, efektif dan efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi, keterbukaan informasi, dan perlakuan adil dalam seluruh bidang pemerintahan sehingga visi, misi, dan tujuan pemerintah serta tujuan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan/keahlian dan karakteristik yang dimiliki seseorang atau individu pada bidang tertentu, sehingga tenaga kerja tersebut mampu bekerja dengan tepat, cepat, teratur, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 3. Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) Kualitas Informasi Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam suatu laporan keuangan berupa informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya dan dapat membantu pihak-pihak kepentingan dalam pengambil keputusan. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian a. Deskripsi Variabel Penelitian Variabel Good Government Governance (X1) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 13 butir item pernyataan dari 5 indikator, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 8 butir item pernyataan dari 3 indikator dan variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) yang diukur dengan menggunakan 11 butir item pernyataan dari 4 indikator. Adapun rekapitulasi jawaban atas pernyataan responden, diuraikan sebagai berikut :


Page 113

Tabel 1 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Jawaban Responden No.

Tanggapan Responden Tanggapan

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Good Government Governance

Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Poin

F

T

%

F

T

%

F

T

%

61

305

22,09

22

110

13,39

38

190

16,68

1

Sangat setuju

5

2

Setuju

4

245

980

70,96

156

624

75,91

205

820

71,99

3

Netral

3

32

96

6,95

28

84

10,22

43

129

11,33

4

Tidak setuju

2

0

0

0,00

2

4

0,48

0

0

0,00

5

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

338

1.381

100

208

822

100

182

1.139

100

Jumlah

Sumber : Hasil output IBM SPSS 20, data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil persentase kecenderungan jawaban responden adalah sebagai berikut : 1) Good Government Governance (X1) Skor Ideal = Angka Penilaian Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden = 5 x 13 x 26 = 1690 Kecenderungan Skor awaban= Kecenderungan Skor awaban=

Total Keseluruhan Skor ideal . 8 .690

x 00

x 00

= 8 ,7

(Sangat Kuat)

Presentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variabel Good Government Governance sebesar 81,7% dan termasuk dalam kategori sangat kuat. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan indikator-indikator pada variabel Good Government Governance, hal ini mengindikasikan bahwa pada BPKAD Kota Kendari telah menerapkan Good Government Governance dalam menjalankan pemerintahannya. 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Skor Ideal = Angka Penilaian Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden = 5 x 8 x 26 = 1.040 Total Keseluruhan Kecenderungan Skor awaban= x 00 Skor ideal 822 Kecenderungan Skor awaban= x 00 = 79,0 (Kuat) .0 0 Presentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 79,0% dan termasuk dalam kategori kuat. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan indikator-indikator pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, hal ini mengindikasikan bahwa para pegawai BPKAD


Page 114

Kota Kendari telah memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten, sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka individu tersebut mampu menyelesaikannya secara efektif maupun efisien. 3) Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) Skor Ideal = Angka Penilaian Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden = 5 x 11 x 26 = 1.430 Kecenderungan Skor awaban= Kecenderungan Skor awaban=

Total Keseluruhan x 00 Skor ideal .

9

.

0

x 00

= 79,7

(Kuat)

Presentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebesar 79,7% dan termasuk dalam kategori kuat. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan indikator-indikator pada variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan, hal ini menggambarkan bahwa para pegawai BPKAD Kota Kendari telah menyusun dan membuat laporan keuangan yang berkualitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. b. Uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi alat ukur. Dalam pengujian validitas, instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95 atau α=0,05 dengan menggunakan korelasi product moment Pearson. Instrumen dikatakan valid apabila nilai signifikansi korelasi berada dibawah α=0,05 atau nilai koefisien korelasi r≥0,30. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa semua item pada indikator masing-masing variabel memiliki nilai signifikan dibawah α =0,05 serta memiliki nilai koefisien korelasi r ≥ 0, 0, jadi dapat diartikan bahwa semua item pernyataan yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen atau sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas instrumen akan diuji dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Bila dari hasil pengujian instrumen diperoleh nilai cronbach’s alpha ≥ 0,6 maka instrumen dikatakan handal/reliabel. Dari hasil penelitian bahwa nilai koefisien alpha dari seluruh item pernyataan yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian ini berada diatas cronbach’s alpha ≥ 0,60, yang berarti bahwa semua item pernyataan reliabel (dapat dipercaya keandalannya). c. Deskripsi Analisis Regresi Linear Berganda Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Government Governance (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y). pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, maka dilakukan analisis dengan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 115

metode statistik. Peralatan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS 20, kemudian di analisis dengan parameter yang telah dikemukakan dalam penelitian ini. Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Bebas (constant) Good Government Governance (X1) Kompetensi SDM (X2) 2 R Square (R ) Fsignifikan

Koefisien Regresi (b) 0,133 0,511 0,452 = 0,694 = 0,000

thitung

tSignifikan

0,246 2,441

0,808 0,023

2,196 0,038 (Sign = 0,000) Fhitung : 26,035

Keputusan Terhadap Hipotesis Diterima Diterima

Sumber : Hasil output IBM SPSS 20, data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan hasil pengujian model regresi pada tabel 1 di atas, maka model regresi yang menyatakan pengaruh penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah Kota Kendari dinyatakan sebagai berikut : Y = 0,133 + 0,511 X1 + 0,452 X2 + € Berdasarkan model persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Nilai konstanta sebesar 0,133, yang artinya bila nilai Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 0 maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebesar 0,133. Dari nilai konstanta vtersebut terlihat bahwa bila tidak terdapat variabel Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mendukung maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Good Government Governance (b1) adalah 0,511 yang dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Sehingga apabila variabel Good Government Governance terjadi kenaikan satu satuan maka akan menyebabkan kenaikkan pada variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebesar 0,511 dengan mengabaikan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2=0) 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (b 2) adalah sebesar 0,452 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Sehingga apabila variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terjadi kenaikan satu satuan maka akan menyebabkan kenaikkan pada variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebesar 0,452 dengan mengabaikan variabel Good Government Governance (X1=0)


Page 116

4) Nilai R Square sebesar 0,694 atau 69,4% yang memberikan arti bahwa Variabel Independen (X1 = Good Government Governance dan X2= Kompetensi Sumber Daya Manusia) mempunyai pengaruh sebesar 69,4% terhadap Variabel Dependen (Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan). Sedangkan, sisanya sebesar 30,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 2. Uji Hipotesis a. Uji Persial (Uji t) Berdasarkan hasil persamaan analisis regresi pertama yaitu variabel Good Government Governance terhadap variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y), diperoleh nilai thitung pada tingkat signifikan 0,023 adalah 2,441 dan nilai ttabel pada α = 0,05 adalah ,7 . Dengan demikian dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (2,441>1,713) atau dengan tingkat signifikan sebesar 0,02 <α=0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan Good Government Governance berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Selanjutnya variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y), diperoleh nilai thitung pada tingkat signifikan 0,038 adalah 2,196 dan nilai ttabel pada α = 0,05 adalah 1,713. Dengan demikian dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (2,196>1,713) atau dengan tingkat signifikan sebesar 0,0 8<α=0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. b. Pengujian Hipotesis Uji Simultan (Uji F) Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Fhitung= 26,035 yang lebih besar dari Ftabel= 3,42 (26,035>3,42) dengan nilai signifikan (0,000< 0,05). Sehingga dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. 2. Pembahasan a. Pengaruh Penerapan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil pengujian hipotesis pertama, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan good government governance terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Dimana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari telah menerapkan prinsip Good Government Governance, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya transparansi atau keterbukaan bagi stakeholder. Selain adanya transparansi, pada BPKAD Kota Kendari juga telah menganut prinsip akuntabilitas yaitu menetapkan setiap rincian tugas dan tanggungjawab pada masing-masing bidang bahkan individu dan membuat laporan keuangan guna melaporkan segala bentuk transaksi atau kegiatan yang telah terjadi selama satu periode


Page 117

pelaporan akuntansi. Penerapan Good Government Governance juga didukung dengan adanya prinsip responsibilitas yakni adanya pelaksanaan kegiatankegiatan organisasi yang telah disusun sebelumnya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya adanya prinsip independensi yakni dalam melaksanakan kegiatan organisasi tidak adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lain. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2006) yang menyebutkan bahwa penerapan good government governance merupakan tuntutan dari pembaharuan sistem keuangan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Efanita (2013) yang menyebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. b. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Hasil pengujian hipotesis kedua, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Adanya pengetahuan/knowledge yang dimiliki pegawai menjadi faktor utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten. Pegawai di BPKAD Kota Kendari mayoritas memiliki latar belakang yang merupakan lulusan bidang ekonomi khususnya akuntansi, sehingga para pegawai telah memiliki dasar pengetahuan teori maupun praktek dalam menyusun suatu laporan keuangan. Selain itu adanya keterampilan yang dimiliki oleh para pegawai BPKAD yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Terlepas dari faktor pengetahuan dan keterampilan, untuk menghasilkan SDM yang berkompeten juga dapat dilihat dari sisi perilaku individu itu sendiri. Adanya kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi oleh pegawai BPKAD Kota Kendari dalam bekerja dengan tepat waktu, menjadi nilai tambah tersendiri untuk menghasilkan SDM yang berkompeten. Bukti lain bahwa SDM pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari memiliki kompetensi yang baik ialah terdapat beberapa pegawai yang sebelumnya pernah mengikuti bintek penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan pernah bekerja di BLUD. Selain itu BPKAD juga menyelenggarakan program bimbingan teknis ataupun pelatihan-pelatihan di bidang akuntansi dan pelaporan yang dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi para pegawai demi kelancaran pelaksanaan tugas yang diberikan dan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Ropiyantie (2012) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik. Tugas yang dibebankan


Page 118

kepada sumber daya tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien. c. Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Hasil pengujian hipotesis ketiga, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan good government governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas selain mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku, suatu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya juga harus menerapkan prinsip-prinsip good government governance sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, diperlukannya juga sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini disebabkan peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten merupakan salah satu aset penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sehingga dalam menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai, mereka dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu, efektif dan efisien. Kedua variabel ini, memberikan kontribusi yang sangat besar untuk menciptakan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeyn (2011) dan Hendra (2012) mengenai pengaruh penerapan good government governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan. V. KESIMPULAN DAN SARAN Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu : 1) Penerapan Good Government Governance berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, 3) Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Adapun saran yang diberikan peneliti, antara lain : 1) Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, diharapkan lebih meningkatkan lagi penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance agar stakeholder dapat dengan mudah mengakses informasi laporan keuangan karena telah terciptanya transparansi dan akuntabel laporan keuangan. 2) Bagi peneliti selanjutnya, penambahan variabel lain selain variabel-variabel dalam penelitian ini sangat disarankan untuk menemukan hasil pengujian dan pengetahuan baru, khususnya variabel-variabel yang mendukung kualitas informasi laporan keuangan seperti standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan variabel lainnya..


Page 119

DAFTAR PUSTAKA Artikel. 2000. Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar, 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi Pacasarjana .Universitas Syiah Kuala No.1 Vol.1 Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga Efanita, Waode Viyani. 2013. Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Buton. Skripsi. Kendari : Jurusan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Indriasari Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi IX. Pontianak. Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga Mardiasmo, 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Matindas, R. 2002. Managemen SDM Lewar Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha, Edisi II. Jakarta: Grafiti Moeheriono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Ghalia Indonesia. Nurwahida, A.W. Andi, dan H.Asiah dkk. 2012. Hubungan Prinsip-prinsip Good Government Governance dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2012. Jurnal Akuntansi. Makassar: Universitas Hasanuddin. Pratiwi, Endang. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bau-Bau. Skripsi. Kendari : Jurusan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Riduwan.2008. Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung : Alfabeta Ropiyantie, Devi. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya).Jurnal Accounting. Vol 1, No. 1. Santoso, Singgih. 2003. SPSS Statistik Multivariat. Jakarta : Pt.Elex Media Komputindo Spencer, Lyle M and Spencer, Signe M. 1993. Competence at Work: Models for Superior Performance, New York: John Wiley & Sons. Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). Jurnal Majemen Pembangunan. No.30 Tahun IX


Page 120

Umar, Husein. 2009. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : Rajawali Warismo. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara World Bank. 2004. Main Streaming Anticorruption Activities in Worl Bank Assistance : A Review of Progress Since 1997. Washington, DC : World Bank Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengndalian Intern Pemerintah. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Zeyn, Elfira.2011. Pengaruh Good Government dan standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderisasi Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan. ISSN : 2088-0685 Vol.1 No.1 Pp. 21-37 Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi daan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus). Skripsi. Kudus: Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus. www.bpk.go.id Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan. www.kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan RI. Selain WTP, Pelayanan ke Masyarakat dan Good Governance Juga Harus Baik.


Page 121

Oleh Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara ABSTRACT

Recommend Documents