ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI Oleh Dian Rezki Erdiansyah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara ABSTRACT This study aimed to analyze the readiness of Financial Management Board and the Regional Asset (BPKAD) of Kendari in implementing the Government Accounting Standards (SAP) Accrual Based by Permendagri No.64/2013 seen from several indicators such Readiness Human Resources and Information Systems. Type of research is descriptive qualitative research. The research was conducted by taking object on the Financial Management Board and Asset of Kendari. The type of data used in this study is primary data. Methods of data analysis using qualitative descriptive analysis. Data collection techniques in this study were interviews and observation. The results showed that the Financial Management Board and the Regional Asset (BPKAD) of Kendari in implementing the Accrual Based Government Accounting Standards were quite prepared seen from the indicators Readiness Human Resources and Information Systems. This is supported by many employees who have educational background of accountancy and the technical assistance that has been carried out to the employee BPKAD of Kendari in operating SIMDA applications that are now accrualbased. Keywords: Readiness, Government Accounting Standards, Human Resources, and Information Systems
Accrual Basis,
I.
PENDAHULUAN Reformasi pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 mempunyai landasan hukum. Artinya, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beberapa negara yang terlebih dahulu telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala atau hambatan pada awal penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Di Negara Malaysia misalnya, seperti di banyak Negara berkembang, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf Jurnal Akuntansi (JAk)
30
akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk mengikuti kursus yang mengarah pada kualifikasi akuntansi profesional (Saleh and Pendlebury, 2006). Berbeda dengan Negara Malaysia, di Negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Pada pulau Fiji ada terlalu banyak ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Geoffrey Tickell, 2010). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan memang menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan,sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari yang berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan diharapkan agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kesiapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari dalam menerapkan Basis Akrual berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013?”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Kesiapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari dalam menerapkan akrual basis berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013. II. KAJIAN TEORI 1. Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinasdinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. 2. Akuntansi Berbasis Akrual Menurut Bastian (2009:123) Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Sedangkan Khan dan Mayes (2009:3) mengartikan akuntansi akrual sebagai metodologi dalam akuntansi dimana transaksi diakui berdasarkan aktivitas ekonomi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Mengikuti metode ini, maka pendapatan akan diterima ketika pekerjaan telah diselesaikan dan beban akan diakui sebagai utang ketika sumber daya telah digunakan. Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat,termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya.
Jurnal Akuntansi (JAk)
31
Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidak cukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. 3. Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintahan Daerah Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan single entry. Pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 khususnya pada pasal 30,31 dan 32. Laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN dan APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan untuk pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara juga telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Guna membentuk KSAP telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005. Pemerintah melalui KSAP pada tangga 22 oktober 2010 mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual.
4. Pengertian Kesiapan Wiyono dalam Azwan (2015:18) mendefinisikan kesiapan (readiness) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah adalah sikap komprehensif yang memengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo. 5. Kesiapan Sumber Daya Manusia Menurut Hasibuan (2003:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Azwan (2015:19), dari segi kesiapan SDM terdapat beberapa indikator yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal adalah sebagai berikut: a. Integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.
Jurnal Akuntansi (JAk)
32
b. Kompetensi berarti pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. c. Loyalitas berarti mengikuti dengan patuh dan setia terhadap seseorang atau sistem/peraturan. Istilah loyalitas ini sering didefinisikan bahwa seseorang akan disebut loyal atau memiliki loyalitas yang tinggi jika mau mengikuti apa yang diperintahkan atau yang telah menjadi kesepakatan bersama. Adapun faktor-faktor yang dipengaruhi dari segi eksternal adalah sebagai berikut: 1. Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Dalam organisasi ada istilah insentif, yang merupakan suatu penghargaan dalam bentuk materil atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan menjadikan modal motivasi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi. 2. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Budaya Organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. 6. Kesiapan Sistem Informasi Menurut Mukhtar (2002:2), sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah computer based system, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Kesuksesan suatu sistem membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefinisikan. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, daripada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau tujuan yang ambisius. Azwan (2015:21), dari sisi kesiapan sistem informasi terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator yaitu sebagai berikut: 1. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang merupakan bagian dari pengendalian internal suatu instansi pemerintahan maupun swasta meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur yang biasa digunakan untuk pemecahan masalah suatu instansi. 2. Perangkat Lunak SAP adalah sistem yang bisa digunakan di dalam meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien. Perangkat lunak SAP yang tersedia hendaklah implementasi khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali. 3. Pelatihan dan pendampingan Sistem yang dimaksud adalah sebuah proses, cara melatih seseorang didalam melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelatihan dan pendampingan Instansi pemerintah didalam operasionalisasi sistem sehingga bisa diberlakukan dengan sebaiknya. 7. Peneliti Terdahulu Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Azwan (2015) dengan judul: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Sebuah Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Jurnal Akuntansi (JAk)
33
yang diindikasikan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan Teknologi Informasi dikategorikan siap. Dari 6 indikator yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia di dalam menerapkan Full akrual, indikator loyalitas memperoleh hasil yang terendah sedangkan dari segi ketersediaan sistem informasi memiliki 3 indikator sistem informasi manajemen memperoleh hasil terendah. Diana Tien Irafahmi pada tahun 2005, dengan judul penelitian menuju penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baru, juga bisa dijadikan perbandingan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan menuju penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baru. Penelitian lainnya juga yang dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), dengan judul analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Pemerintahan Kabupaten jember. Hasil penelitian menunjukkan Kesiapan Pemda Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap. 8. Kerangka Pikir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari merupakan salah satu badan yang ada di Kota Kendari yang pada akhirnya akan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan, sarana dan prasarana sistem informasi yang ada di pemerintahan. Skema 1. Paradigma Penelitian Kesiapan Pemerintah Daerah 1. Kesiapan Sumber Daya Manusia 2. Kesiapan Sistem Informasi
Penerapan SAP Berbasis Akrual Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
III. METODE PENELITIAN Objek dari penelitian ini adalah Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yang berupa uraian penjelasan dari wawancara yang akan di lakukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, atau observasi langsung di tempat pengamatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : (1) Metode wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012:186). (2) Metode observasi yang digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau sebenarnya sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif, yaitu metode yang melihat dan menggambarkan keadaan secara sistematis, aktual, dan akurat dengan cara Jurnal Akuntansi (JAk)
34
mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang nampak, sehingga di peroleh gambaran yang jelas atas objek yang diteliti agar dapat diambil suatu kesimpulan. IV. 1.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Berdasarkan latar belakang, maka akan di sajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan kunci yang telah dipilih, informan tersebut adalah pegawai/staf yang ada pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. Berdasarkan data wawancara, dan observasi langsung yang diperoleh, maka dilakukan organisasi data yaitu kategorisasi dan koding berdasarkan pertanyaan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu “Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013”, ditemukan 6 (enam) tema yaitu dilihat dari segi Internal diantaranya Integritas, Kompetensi, Loyalitas dan dari segi Eksternal diantaranya Reward, Motivasi, dan Budaya Organisasi. Hasil analisis data ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini. Tabel 1 Analisis Data untuk Pertanyaan Penelitian Pertama Triangulasi Tema yang Kode Informasi yang disampaikan Data-data ditemukan wawanca (dari hasil wawancara) lain ra Diperlukannya kejujuran dalam KAA pelaporan laporan keuangan daerah Tingkat kejujuran pegawai/staf BPKAD KAA Kota Kendari yang sudah baik Pentingnya kejujuran dalam mencapai Observasi Integritas KAB tujuan kerja Tingkat ketegasan dan kebijaksanaan pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
KAD
Pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sudah memadai dan cukup berkompetensi
KAA
Masih membutuhkan training tentang akuntansi berbasis akrual Masih kurang memahami akuntansi berbasis akrual Pegawai yang loyal dalam mengikuti komitmen dan arahan pimpinan Apresiasi yang selalu diberikan kepada pegawai yang tepat waktu menyelesaikan laporan Belum maksimalnya penerapan Reward dalam hal lain Memiliki dorongan untuk mengoptimalkan hasil kinerja dengan mencari informasi terbaru
Jurnal Akuntansi (JAk)
KAB
Observasi
Kompetensi
KAC KAB KAC KAD KAA
Observasi
Loyalitas
Observasi
Reward
Observasi
Motivasi
35
Tatanan ruangan yang belum memberikan kenyamanan penuh bagi pegawai dalam bekerja Adanya Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan Pimpinan yang tegas, jujur, dan berwibawa sehingga menjadi panutan bagi bawahannya Sumber: data primer diolah tahun 2015
KAB
Observasi
Budaya Organisasi
KAD
Observasi
Budaya Organisasi
Keterangan : Kode wawancara (Inisial responden) KAA (Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan ) KAB (Kepala Sub Bidang Akuntansi) KAC (Kepala Sub Bidang Kas Daerah) KAD (Salah satu staf di BPKAD Kota Kendari) Berdasarkan data wawancara, dan observasi langsung yang diperoleh, maka dilakukan organisasi data yaitu kategorisasi dan koding berdasarkan pertanyaan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua “Indikator Kesiapan Sistem Informasi dalam Menerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pada BPKAD Kota Kendari, maka ditemukan 3 (tiga) tema yaitu Sistem Informasi Manajemen, Perangkat Lunak, serta Pelatihan dan Pendampingan. Hasil analisis data ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2 Analisis Data untuk Pertanyaan Penelitian Kedua Triangulasi Tema yang Informasi yang disampaikan Kode Data-data ditemukan (dari hasil wawancara) wawancara lain Mempunyai program pelaksanaan Observas Sistem Informasi kegiatan yang di tuangkan dalam KAA i Manajemen Rencana Kegiatan Adanya dukungan dari aplikasi SIMDA yang memudahkan dalam Observas KAB Perangkat Lunak pengaplikasian akuntansi berbasis i akrual Sudah di adakannya bimbingan Observas teknologi untuk pengoperasian KAB Perangkat Lunak i SIMDA Adanya pendampingan dari BPKP Observas Pelatihan dan KAB dalam pengoperasian SIMDA i Pendampingan Sumber : Data primer diolah Tahun 2015 2. Pembahasan Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. a. Kesiapan SDM dilihat dari segi Internal 1. Integritas Hasil wawancara, dapat dilihat bahwa dari segi integritas penilaian kesiapan BPKAD dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan pegawai BPKAD yang menyatakan bahwa kejujuran sangat
Jurnal Akuntansi (JAk)
36
diperlukan dalam pelaporan keuangan dan kami juga memiliki pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam hal pengambilan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil LKPD pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2014 yang mendapat opini WTP, bahkan mendapatkan penilaian tertinggi dan terbaik. 2. Kompetensi Hasil wawancara, pegawai BPKAD belum sepenuhnya berlatar belakang akuntansi, sehingga menyebabkan pemahaman akan akuntansi akrual masih perlu untuk mendapat bimtek dan pendampingan. Meskipun demikian dalam menghadapi kendala tersebut, BPKAD di bantu oleh aplikasi SIMDA yang memudahkan mereka dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dimana setiap tahunnya selalu dilakukan bimtek dalam pengoperasian aplikasi tersebut oleh BPKP. Dalam hal ini, meskipun memiliki kendala dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dengan dibantu aplikasi SIMDA yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan pelaporan keuangan berbasis akrual, bisa dikatakan bahwa BPKAD cukup siap. 3. Loyalitas Hasil wawancara dapat dilihat bahwa tingkat loyalitas pegawai BPKAD sudah sangat baik, dimana para pegawai selalu mendukung komitmen dari pimpinan terlebih lagi dalam sistem pelaporan keuangan. Para pegawai juga selalu mengikuti arahan dari pimpinan dalam sistem pencatatannya. b. Kesiapan SDM dilihat dari segi eksternal 1. Reward Pemberian reward, di BPKAD Kota Kendari belum maksimal melaksanakannya, bahkan bisa dibilang tidak ada reward. Padahal hal ini bisa memberikan dorongan yang lebih untuk memotivasi para pegawai, agar bisa mendapatkan hasil kerja pegawai yang maksimal. Hal ini akan mempengaruhi kinerja pegawai terlebih lagi dalam sistem pelaporan keuangan yang membutuhkan dorongan dan semangat dalam penyelesaiannya. 2. Motivasi Hasil wawancara, menunjukkan bahwa para pegawai memiliki dorongan untuk selalu mengikuti pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang dibantu dengan aplikasi SIMDA dan juga setiap ada informasi terbaru tentang akuntansi berbasis akrual, mereka selalu mengupdate informasi tersebut. Dengan dibantu aplikasi SIMDA pula, tujuan Transparansi, Akuntabel, dan Sistematis dapat dicapai dengan baik. 3. Budaya Organisasi Hasil wawancara, pada bagian akuntansi di BPKAD dalam mendukung hasil kerja yang optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP sudah di dukung dengan lingkungan kerja yang baik. Hal ini dapat terlihat dari penataan ruangan yang tertata rapi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja, selalu ada komunikasi saling berbagi kendala yang di hadapi dan mencari solusi bersama. Selain itu juga BPKAD di dukung oleh figur pimpinan yang menjadi panutan bagi mereka. b. Kesiapan Sistem Informasi Manajemen Hasil wawancara, sistem manajemen informasi yang ada di BPKAD sudah sangat baik, karena BPKAD mempunyai program pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek dengan transparansi, akuntabilitas dalam bidang keuangan. Dari visi misi yang telah ada, sudah dituangkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah dituangkan pada Rencana Kinerja. Sistem informasi di BPKAD sendiri sudah
Jurnal Akuntansi (JAk)
37
dilaksanakan secara cermat, tepat dan akurat sehingga dapat mencapai tujuan organisasinya dengan baik yang itu transparansi, akuntabel, dan sistematis. 1. Sistem Informasi Manajemen Hasil wawancara, dapat dilihat bahwa untuk menilai kesiapan BPKAD, sudah didukung dengan aplikasi SIMDA yang saat ini sudah akrual dan otomatis sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kinerjanya, selain itu juga dengan adanya aplikasi ini, kendala yang dihadapi dari segi kompetensi SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual dapat diatasi. 2. Perangkat Lunak Perangkat Lunak didefenisikan sebagai sistem yang bisa digunakan dalam meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien. Perangkat lunak SAP yang tersedia hendaknya bersifat implementatif tanpa ada frekuensi perubahan yang berulang kali. Hasil wawancara, dapat dilihat bahwa untuk menilai kesiapan BPKAD, sudah didukung dengan aplikasi SIMDA yang saat ini sudah akrual dan otomatis sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kinerjanya, selain itu juga dengan adanya aplikasi ini, kendala yang dihadapi dari segi kompetensi SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual dapat diatasi. 3. Pelatihan dan Pendampingan Hasil wawancara dapat diketahui bahwa BPKAD telah didukung oleh pelatihan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP. Dimana BPKAD setiap tahun telah mengadakan bimtek untuk operator SIMDA dari pengembang langsung yaitu BPKP. BPKAD Kota Kendari setidaknya melakukan minimal dua kali bimbingan teknologi dalam setahun, yang tentu saja di damping oleh BPKP. Apalagi jika ada update terbaru mengenai SIMDA, maka pasti akan segera di lakukan bimtek untuk mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai. V. Kesimpulan dan Saran Hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari cukup siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Ini bisa di lihat dari kesiapan SDM dan Sistem Informasinya. Saran: (1) Bagi peneliti lain. Peneliti lain juga dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan faktor lain dalam menilai kesiapan pemerintah dalam menerapkian SAP berbasis Akrual seperti Kesiapan Sarana dan Prasarana yang ada. (2) Bagi BPKAD, pelaksanaan SAP berbasis akrual pada BPKAD Kota Kendari sudah berjalan cukup baik, namun untuk hasil yang lebih baik, perlu kiranya BPKAD Kota Kendari memberikan pelatihan yang lebih lagi terkait dengan kompetensi mengenai SAP berbasis akrual tersebut agar bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kepada pegawai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan sehingga bisa meminimalisir segala kesalahan yang ada.
DAFTAR PUSTAKA Azwan, Mohammad Man. 2015. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Sebuah Analisis Deskriptif. Skripsi diterbitkan. Makassar: Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Jurnal Akuntansi (JAk)
38
Baldric, Siregar dan Bonni Siregar. 2001. Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Bastian, I. 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Bodnar, George H, dan William S. Hopwood. 2002. Sistem Informasi. Akuntansi, Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Halim, A. dan Syam, M. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Indriantoro, Nur. dan Supomo, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Indeks. Jogiyanto, HM. 2005. Analisis dan Desain Informasi. Yogyakarta: Andi Offset. Khan, A. dan Mayes, S. 2009. Transition to Accrual Accounting, (https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm0902.pdf) diakses tanggal 02 Maret 2015 Kieso, Donald E. Dkk. 2002. Akuntansi Intermediate, Edisi Kesepuluh, Jilid 1. Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda. Jakarta, 25 Maret. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Mukhtar, A.M. 2002. Audit Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Edisi ke-1. Yogyakarta: Andi Offset. Mulyana, Budi. 2009. Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD. (http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-berbasis-akrual.pdf). Diakses tanggal 8 April 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Skripsi diterbitkan. Jember: Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Saleh, Z. dan Pendlebury M.W. 2002. Accruals Accounting in GovernmentDevelopments in Malaysia. Asia Pacific Business Review, 12 (4): 421-435. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta. Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Tickell, Geoffrey. 2010. Cash to Accrual Accounting: One Nations Delemma. International Business & Economics Research Journal, 9 (11): 71-77. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Jurnal Akuntansi (JAk)
39
