PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAKATOBI Oleh : Lukman Dermawan Asis, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara Abstract This research was conducted in the department of finance and asset management revenue district of wakatobi in order to determine the influence of human resorce development and motivation to work towards the implementation of financial and asset management district wakatobi.The sample in this study is the overall revenue department personnel and financial management of local assets by 39 respondents, which is determined by the sampling technique is the method census (complete enumeration). Furthermore, the data were analyzed using multiple linear method assited. The results of study indicate that partial human resource development and work motivation was not significant positive effect on the implementation of the financial management area. As well as the motivation to work significant positive effect on the implementation of the financial management area. Simultaneously that human resorce development and motivation significant positive effect on the implementation of financial and asset management area. Keywords : Human Resource Development and Motivation & Implementation of Financial and Asset Management. I.
PENDAHULUAN Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diteteapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemahaman tentang Good Governance merupakan suatu penyelenggara negara yang mengarah kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi yang berlaku bagi semua orang dibawah sistem demokrasi. Agar Good Governance dapat berjalan dengan baik, dibutukan adanya komitmen dari semua pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyajikan informasi bahwa pengelolaan keeuangan daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2011 dan 2010 berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuanganya. Setelah sebelumnya ditahun 2009 mendapat opini Tidak Wajar (TW), serta mendapatkan opini disclaimer oleh BPK RI di tahun 2007 dan 2008. ( Sumber : Buku Ikhtisar Hasi Pemeriksaan Semester II tahun 2011 BPK RI Hal 10 Ia, Kendari Desember 2012 ) dalam Nur Fitri, 2013. Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 1
Pengembangan sumber daya manusia semakin penting dan brmanfaat karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai dampak kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaiangan. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan maupun swasta sangat penting sebagai motor penggerak dan pengendali segala aktivitas perusahaan. Motivasi menjadi salah satu unsur terpenting yang ada dalam diri manusia. Bentuk motivasi baik itu berupa penghargaan, bonus, ataupun spirit yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja atupun menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sehingga tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni,(1) Apakah pengembangan SDM berpengaruh signifikan terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi; (2) Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi; (3) Apakah pengembangan SDM dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengembangan SDM dan motivasi kerja secara parsial maupun simultan terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas Pengaruh Pengembangan SDM dan Motivasi Kerja terhadap Implementasi Pengelolaan Keuagan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi. II. 1.
TINJAUAN PUSTAKA Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Hasibuan (2005:79) mengemukakan bahwa program pengembangan merupakan suatu jenis rencana kerja didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, peserta, kurikulum, anggaran dan waktu pelaksanaannya dimana program pengembangan tersebut harus berprinsipkan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan pada jabatanya. Hasibuan (2005:76) juga menjelaskan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat pemakaian sumber daya yang ada. Sehingga nantinya akan mencapai hasil kerja yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia semakin penting dan bermanfaat karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai dampak kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaiangan. Hasibuan (2005:72), mengemukakan bahwa pengembangan dikelompokan atas pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Siagian (2003:183) juga mengemukakan bahwa pengembangan menekankan pada peningkatan kemampuan melaksanakan tugas baru di masa depan. Selain itu, pengembangan merupakan investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang.
Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 2
2.
Motivasi Kerja Istilah motivasi, dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengertian yang beragam baik yang berhubungan dengan perilaku individu maupun perilaku organisasi. Namun, apapun pengertiannya motivasi merupakan unsur penting dalam diri manusia. Dasar utama pelaksanaan motivasi oleh seorang pimpinan adalah pengetahuan dan perhatian terhadap perilaku manusia yang dipimpinnya sebagai suatu faktor penentu keberhasilan organisasi. Teori motivasi dipahami agar pimpinan mampu mengidentifikasi apa yang memotivasi karyawan bekerja, hubungan perilaku kerrja dengan motivasinya, dan mengapa karyawan berprestasi tinggi. Teori motivasi dalam penelitian ini didasarkan pada teori berprestasi (achievement theory). Berbagai hal yang terkandung dalam definisi motivasi menurut Siagian (1995:142) memiliki tiga komponen utama, yaitu : (1) Kebutuhan, merupakan sesuatu yang timbul dalam diri seseorang apabila orang tersebut merasa ada kekurangan dalam dirinya; (2) Dorongan, merupakan usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan biasanya menimbulkan dorongan; (3) Tujuan, merupakan segala sesuatu yang menghilangkan kebutuhan dan mengurangi dorongan. Mencapai tujuan, berarti mengembalikan keseimbangan dalam diri seseorang, baik bersifat fisiologis maupun bersifat psikologis. 3.
Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian keuangan daerah menurut Penjelasan Umum pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut : “ keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Menurut PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat (5), bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunkan dalam rangka menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan daerah tertentu. Menurut PP RI Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6), bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Adapun prinsip pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah : (1) Akuntabilitas, adalah proses pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat; (2) Value for Money, berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas; (3) Kejujuran, merupkan pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan; (4) Transparansi, adalah keterbukaan pemerrintah dalam membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. (5) Pengendalian, merupkan penerimaan dan pengelolaan daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. (Halim, 2007 dalam Ansharudin, Andi.)
Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 3
4.
Pengaruh Pengembangan SDM Terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Hasibuan (2005:79) mengemukakan bahwa program pengembangan merupakan suatu jenis rencana kerja didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, peserta, kurikulum, anggaran dan waktu pelaksanaannya dimana program pengembangan tersebut harus berprinsipkan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan pada jabatanya. Simanjuntak (2005:37) mengemukakan bahwa sumber daya manusia mengandung pengertian : Pertama, usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses produksi. Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang bekerja untuk memberikan jasa atau usaha tersebut. Berdasarkan pendapat Hasibuan dan Simanjuntak, dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, SDM sangat berperan penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, baik dalam hal perencanaan dan pengendalian untuk mengasilkan suatu laporan keuangan yang akuntabilitas maupun transparansi. Pengembangan Sumber Daya Manusi sendiri dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian pegawai. 5.
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Hasibuan (2003:219), Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seorang kerja agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Lanjutnya, bahwa motivasi kerja kaitannya dengan implementasi pengelolaan keuangn daerah menjadi suatu hal yang penting, dimana seorang pegawai jika motivasi kerja yang ada dalam dirinya tinggi, maka dirinya akan mempunyai semangat atau spirit dalam menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ansharudin (2012), yang menguji Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. Hasil penelitian ini bahwa Pelatihan dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan Terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. Hal ini berarti bahwa pelatihan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Lingkup BPKD Kota Kendari dan motivasi kerja yang dimiliki oleh Pegawai Sipil lingkup BPKD Kota Kendari ternyata mampu meningkatkan kemampuan pehawai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Memotivasi seorang pegawai biasanya dalam bentuk penghargaan ataupun bonus atas hasil kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh orgaisasi tersebut. Sehingga motivasi kerja mempunyai peran penting selain pengembangan SDM dalam mengimplimentasikan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. III.
METODE PENELITIAN Objek penelitian ini adalah Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen, sedangkan Pengembangan SDM dan Motivasi Kerja sebagai variabel independen pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupeten Wakatobi. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi sebanyak 39 orang. Metode pengambilan sampel adalah sensus (complete enumerations). Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif Skala yang digunakan untuk menilai pertanyaan adalah skala Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 4
Likert yang mempunyai skor 1 sampai 5, serta analisis inferensial (regresi linear berganda). Adapun formulasi model regresi linear berganda adalah : Y=a+ Keterangan : Y = = = a = b = =
+
+
implementasi pengelolaan keuangan daerah pengembangan SDM motivasi kerja konstanta koefisien regresi kesalahan pengganggu
Adapun definisi operasional variabel penelitian adalah senagai berikut: 1. Pengembangan SDM merupakan suatu cara bagaimana meningktkan kemampuan pada pegawai. Dengan indikator sebagai berikut : (1) Pendidikan adalah kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi; (2) Pelatihan adalah kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. (Hasibuan, 2005:76) 2. Motivasi Kerja merupakan suatu dorongan dalam diri seseorang menjadi semangat lagi untuk bekerja dengan menghadapi segala sesuatunya itu dengan tenang sehingga tujuan organisasi pun tercapai. Dengan indikator sebgai berikut : (1) Kebutuhan adalah adanya kebutuhan untuk berprestasi, berafiliasi, serta kekuatan; (2) Dorongan adalah suatu spirit sehingga pegawai dapat bekerja lebih semangat dan bergairah lagi dalam menghadapi situasi kerja; (3) Tujuan adalah energi sehingga mengarahkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. (Siagian, 1995:142) 3. Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagaiman prinsip-prinsip dari pengelolaan keuangan daerah secara baik seperti prinsip akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengendalian agar good governance terwujud. Dengan indikator sebagai berikut : (1) Akuntabilitas adalah bersikap sesuai dengan mandate serta tanggung jawab atas tidakannya sebagai pengelolaan keuangan daerah; (2) Value for money adalah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomis, efektifitas dan efisiensi dalam proses penganggaran; (3) Transparansi adalah keterbukaan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah; (4) Kejujuran adalah memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi; (5) Pengendalian adalah adanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Halim, 2007) IV. 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN Deskriptif Variabel Penelitian Penyajian hasil pengolahan data dalam penelitian ini merupakan upaya untuk merespon masalah penelitian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh Pengembangan SDM dan Motivasi Kerja terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan tekhnik-tekhnik statistik melalui instrument (Angket/Kuisioner) yang telah disebar. 1. Pengembangan SDM, dengan nilai rata-rata variabel pengembangan SDM tergolong baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,87 dengan persentase 77,4%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata Pengembangan SDM Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi telah memiliki pendidikan dan pelatihan yang baik dalam mengimplementasikan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Pengembangan SDM yang dilakukan oleh Dinas PPKAD terhadap Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 5
Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan berimplikasi positif dan baik terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan yang berkualitas. 2. Motivasi Kerja, dengan nilai rata-rata variabel motivasi kerja tergolong baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,90 dengan persentase 78%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi telah memiliki kebutuhan, dorongan dan tujuan yang baik dalam mengimplementasikan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa motivasi kerja yang dimiliki oleh pegawai bisa menimbulkan suatu energi serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik demi terlaksananya tujuan organisasi. 3. Implemetasi Pnegelolaan Keuangan Daerah, dengan nilai rata-rata variabel Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,01 (80,2%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi selaku aparat pengelola keuangan daerah telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sangat baik. 2.
Uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitasi dari seluruh instrument memiliki nilai signifikan dari seluruh instrument berada di bawah α = 0,05, jadi dapat diartikan bahwa semua item pernyataan yang digunakan sebagai instrument dalam riset ini adalah valid dan selanjutnya layak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefesien alpha dari seluruh item pernyataan yang dijadikan sebagai instrument dalam riset ini masih berada di atas cut of value ≥ 0,60 yang berarti semua item pernyataan yang dijadikan sebagai instrument adalah valid (dapat dipercaya keandalannya). Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir (item) pernyataan yang digunakan adalah valid dan reliabel oleh karena itu, kuesioner yang digunakan adalah valid dan reliabel atau dapat dikatakan kuesioner yang digunakan layak sebagai instrument untuk melakukan pengukuran setiap variabel. 3. 1.
Pengujian Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas Hasil pengujian multikolinearitas menunjukan bahwa semua peubah bebas (variabel pengembangan SDM dan motivasi kerja) mempunyai nilai Variance Inflating Factor (VIF) lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,393, dan nilai Tolerance untuk kedua variabel bebas sebesar 0,718. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam model tidak terjadi multikolinearitas. 2.
Heterokodestisitas Hasil pengujian Heterokodestisitas menunjukan bahwa penyebaran nilai-nilai residual terdapat harga-harga prediksi tidak membentuk suatu pola tertentu (meningkat atau menurun). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokodestisitas. 3.
Uji Autokorelasi Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokrelasi maka dilakukan pengujian DurbinWatson dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 1,65 < DW < 2,35 artinya tidak ada autokorelasi. 2. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW< 2,79 artinya tidak dapat disimpulkan. 3. DW< 1,21 atau DW 2,79 artinya terjadi autokorelasi. Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 6
Hasil pengujian autokorelasi menunjukan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1.938. Nilai ini berada pada selang 1,65
Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau tidak melalui pengujian metode grafis, dimana bila data menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Singgih Santoso, 2004:34). Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Hasil pengujian normalitas menunjukan bahwa titik-titik data tersebar disekitar garis lurus, sehingga asumsi kenormalan terpenuhi. 4.
Analisis Regresi Linear Berganda Hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 20,0 disajikan pada tabel berikut: Tabel 1: Hasil Regresi Linear Berganda Standardized Coefficients T Sig R R2 F Sig Model Beta 0,000 0,000 0,671 0,450 14,736 0,000 X1 .213 1,460 0.153 X2 .533 3,656 0.001 ftabel 3,32 ttabel 1,697 Sumber : Data Primer diolah, 2014. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah: Y = 0,213 X1 + 0,533 X2 Berdasarkan hasil estimasi tabel 1, dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai koefisien, sebagai berikut : (1) Nilai β1 sebesar 0,213, yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada variabel pengembangan SDM sebanyak satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan variabel implementasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,213 dengan mengabaikan variabel motivasi kerja (X2=0); (2) Nilai β2 sebesar 0,533, yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada variabel motivasi kerja sebanyak satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan variabel implementasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,533 dengan mengabaikan variabel pengembangan SDM (X1=0); (3) Nilai koefisien determinasi, berdasarkan hasil estimasi pada tabel dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,450 atau sekitar 45%. Hal ini menunjukan bahwa variasi perubahan terhadap variabel implementasi pengelolaan keuangan daerah (Y) yang diterangkan atau dijelaskan oleh variabel pengembangan SDM (X1) dan Motivasi Kerja (X2) yaitu sebesar 45%. Sedangkan 55% lainnya dari variasi perubahan variabel implementasi pengelolaan keuangan daerah (Y) dijelaskan oleh variabel lain yang belum masuk dalam model penelitian ini. Namun jika dilihat hubungan antara variabel yakni terdapat hubungan yang cukup kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,671 atau 67,1%.
Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 7
5.
Pengujian Hipotesis a. Uji Parsial (uji t) Berdasarkan tabel 1, Pengembangan SDM (X1), diperoleh t-hitung untuk Pengembangan SDM yaitu sebesar 1,460 dengan nilai t- table sebesar 1,697 (t-hitung = 1,460 < t-tabel = 1,697 ) atau dengan tingkat signifikan t sebesar 0,153 > pada α = 0,05, maka Ho diterima. Hal ini menjelaskan Pengembangan SDM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan Motivasi Kerja (X2), diperoleh t-hitung yaitu sebesar 3,656 dengan nilai t-tabel = 1,697 (t-hitung = 3,656 > ttabel = 1,697 )`atau dengan tingkat signifikan t sebesar 0,001 < pada α = 0,05, maka H1 diterima yang berarti bahwa Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Uji Simultan (uji F) Berdasarkan tabel 1, diperoleh nilai f-hitung yaitu sebesar 14,736 dengan nilai ftabel 3,32 (f-hitung > f-tabel) atau dengan tingkat signifikan f sebesar 0,000 < pada α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama (simultaneously) baik itu Pengembangan SDM dan Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pengembangan SDM dan Motivasi Kerja yaitu dengan melihat koefisien determinasinnya (R2). Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui besarnnya R2 (RSquare) = 0,450, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung Pengembangan SDM (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) adalah 45% atau dengan kata lain kontribusi Pengembangan SDM (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 45%. Hal ini berarti ada variabel lain sebesar 55% yang mempengaruhi variabel Y namun tidak diukur dalam penelitian ini. 6. a.
Pembahasan pengaruh Pengembangan SDM terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengembangan SDM berpengaruh Positif tidak signifikan terhadap Implemntasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi. Artinya bahwa, pendidikan dan pelatihan yang didapat oleh pegawai belum diaplikasikan dengan baik. Hal ini karena pengembangan SDM dari segi pendidikan adalah pegawai yang sarjana ekonomi (akuntansi) setara dengan sarjana ekonomi selain jurusan akuntansi, serta cukup banyak pegawai yang lulusan SMA atau sederajat, sehingga pengetahuan yang didapat belum terlaksana atau diaplikasikan dengan baik. Begitu juga dengan pelatihan, bahwa pelatihan yang diikuti kadang tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga dalam pelaksanaannya kurang mengahasilkan pekerjaan yang baik. b.
Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi. Artinya bahwa, motivasi kerja yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi khususnya Dinas PPKAD sangat tinggi sehingga mampu dalam upaya mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kabupaten Wakatobi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansharudin (2012) yang menunjukan bahwa Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 8
c.
Pengaruh Pengembangan SDM dan Motivasi Kerja terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan SDM dan Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi. Artinya bahwa pegawai Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi menunjukan bahwa kelima prinsip Good Governance telah diterapkan dengan baik sesuai dengan hasil yang didapat dilokasi penelitian. Hal ini tak terlepas dari peran pengembangan SDM dan motivasi kerja, dalam upayanya mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansharudin (2012) yang menunjukan bahwa Pelatihan dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. V.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, (1) Pengembangan SDM secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi; (2) Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi; (3) Pengembangan SDM dan Motivasi Kerja secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah, (1) Pengembangan SDM yang dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi lebih di tingkatkan lagi; (2) Motivasi kerja yang dimiliki oleh pegawai hendaknya tetap dijaga dan dipertahankan, karena motivasi kerja dapat menunjang suatu pekerjaan untuk lebih baik dan proses pekerjaannya cepat selesai sesuai waktunya. DAFTAR PUSTAKA Ansharudin, Andi. 2012. Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. Skripsi Unhalu : Kendari. Fitri, Nur. 2013. Pengeruh Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi. Skripsi Unhalu : Kendari. Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan. CV. Haji Masagung : Jakarta. Pemerintah RI. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah RI. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Fokus Media : Jakarta. Siagian, Sondang P. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. PT. Gunung Agung : Jakarta. Simanjuntak, Peyaman. 2005. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Erlangga: Jakarta. Singgih Santoso. 2004. SPSS Statistika Multivariat. Yogyakarta : PT. Alex Media Komputindo.
Jurnal Akuntansi (JAk)
Page 9
